SIARAN PERS Nomor : SP. 423/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 KLHK Dukung Rp. 442 Miliar untuk Petani Hutan Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 20 Desember 2017. KLHK melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H), menyalurkan dana Rp. 200,56 miliar pada tahun 2017 kepada petani hutan sekaligus mendukung implementasi program perhutanan sosial. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp. 180 miliar. Pencapaian komitmen pembiayaan juga berhasil menembus Rp. 442, 76 miliar, melebihi target sebesar Rp. 400 miliar. Dana bantuan yang berasal dari dana reboisasi tersebut disalurkan melalui Fasilitas Dana Bergulir (FDB). Salah satu skema yang banyak diminati yaitu Kredit Tunda Tebang (KTT) pada Hutan Rakyat yang mencapai 58% dari keseluruhan realisasi penyaluran FDB. Untuk mengetahui efektifitas dan dampak manfaat layanan KTT ini bagi masyarakat, BLU Pusat P2H melaksanakan kegiatan Evaluasi Dampak Penyaluran Kredit Tunda Tebang, di Jakarta, Rabu (20/12). Hal ini diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan yang dilaksanakan oleh BLU Pusat P2H. Kepala BLU Pusat P2H, Agus Isnantio Rahmadi, menjelaskan bahwa KTT merupakan pinjaman yang diberikan kepada petani hutan yang sudah memiliki pohon, tetapi mereka memerlukan dana pada saat pohon tersebut belum siap untuk ditebang. Menjual kayu pada saat membutuhkan dana, membuat posisi tawar petani rendah dihadapan pengijon. Selain untuk memenuhi kebutuhan mendesak, dana tersebut dapat membantu penguatan modal petani untuk mengembangkan usaha produktif. “Jadi sebetulnya ini bentuk apresiasi pemerintah atas jasa para petani hutan ini menanam pohon. Karena menghasilkan oksigen, mengikat karbon, jasa lingkungan. Itulah yang kita berikan apresiasi dengan memberikan kredit lunak yaitu Kredit Tunda Tebang, bunganya 6,5% per tahun, dibawah bunga KUR yang saat ini sekitar 9% per tahun,” ujar Agus. Sampai dengan akhir tahun 2017 BLU Pusat P2H telah menyalurkan pinjaman kepada 568 Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR). Terdiri dari 9.610 orang debitur, yang tersebar di 10 (sepuluh) provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan Sulawesi Tenggara. Jumlah pohon yang telah ditunda tebangkan sejumlah 2.064.323 pohon diantaranya jenis Jati (Tectona grandis), Sengon (Albizia falcataria), Mahoni (Swietenia mahagoni), dan Jati Putih (Gmelina arborea). Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP.391/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 Indonesia Unggulkan Soft Diplomacydalam Negosiasi COP 23 UNFCCC Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 5 Desember 2017. Soft diplomacy atau diplomasi secara tidak langsung, menjadi salah satu keunggulan Indonesia dalamkomunikasi perubahan iklim global. Hal ini terbukti saat pelaksanaan Conference of The Parties (COP) ke-23 United Nations Framework of Climate Change Convention (UNFCCC), di Bonn, Jerman, November lalu, Indonesia menjadi negara yang paling informatif dalam menyampaikan implementasi aksi perubahan iklim. Sebagaimana disampaikan oleh Rahmat Witoelar, sebagai Utusan Khusus Presiden dalam Perubahan Iklim, soft diplomacy menjadi strategi komunikasi yang efektif, seiring berjalannya negosiasi oleh Delegasi R.I. di COP-23. Hal ini dikemukakan dalam Pertemuan Komunikasi Stakeholder Hasil United Nations Climate Change Conference COP-23/CMP-12/CMA1.2 UNFCCC, di Jakarta (5/12/2017). Menteri LHK pada sambutan pembukaan Pertemuan Komunikasi Stakeholder yang dibacakan oleh Nur Masripatin, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), sekaligus sebagai National Focal Point UNFCCC, menyampaikan bahwa terdapat 29 Keputusan (Decisions) hasil perundingan COP-23/CMP-1, yang terdiri dari 22 keputusan (COP-23), dan 7 keputusan (CMP-13). “Keputusan-keputusan ini mencakup antara lain, guidance mengenai penyelesaian program kerja Paris Agreement, Facilitative Dialogue 2018, komitmen pra 2020, aspek pendanaan, platform untuk masyarakat lokal dan masyarakat adat (Local Communities-Indigenous People/LC-IP), serta tentang gender”, tutur Nur Masripatin. Nur Masripatin juga menyebutkan, dengan masuknya agenda baru LC-IP pada COP, dan hasilnya terkait operasionalisasi LC-IP platform, merupakan pengakuan bagi aksi masyarakat sekitar hutan dan masyarakat adat, dalam negosiasi tingkat global. Hal ini tentunya dapat menjadi dukungan yang kuat terhadap pencapaian target 12,7 juta hektar, pembukaan akses kelola masyarakat sekitar hutan melalui program Perhutanan Sosial. Selain itu, para negara berkembang juga mendapat harapan baru dari negara-negara maju, yaitu berupa peluang peningkatan dukungan pendanaan iklim dari tahun 2016 ke 2020, untuk aksi mitigasi dan adaptasi. Sementara, Ketua Dewan Pertimbangan Perubahan Iklim (DPPI), Sarwono Kusumaatmadja, mengingatkan bahwa tantang jalur negosiasi di tahun depan, akan semakin berat, bersamaan dengan tingkat intensitas di dalam negeri, khususnya dalam kondisi politik, dengan demikian diperlukan kekompakan dari semua stakeholder. Terkait hal ini, DPPI berkomitmen untuk mendukung KLHK dalam pencapaian target-target perubahan iklim. “Kita mempunyai keunggulan dalam soft diplomacy, dari berbagai indikasi, dapat dilihat bahwa profil Indonesia sedang meningkat, dan ini perlu dipergunakan dengan sbaik-baiknya, untuk membantu negosiasi internasional”, tuturnya. Salah satu bentuk soft diplomacy Indonesia pada COP-23 adalah melalui Paviliun Indonesia, yang telah dikuti oleh berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, LSM/CSO, Perguruan Tinggi, dan kalangan swasta. Agus Justianto, Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK, selaku Penanggung Jawab Paviliun Indonesia, merasa optimis atas keberhasilan berbagai inisiatif dari para stakeholder dalam kontribusinya mereduksi emisi GRK Indonesia beberapa tahun ke depan. Selama dua minggu pelaksanaan COP-23 UNFCCC (6-17 November 2017), sebanyak 570 Delegasi Indonesia hadir di antara total 16.000 peserta, termasuk 9.200 dari kalangan Pemerintah, 5.500 perwakilan PBB, organisasi non pemerintah, LSM, dan 1.200 berbagai media di seluruh dunia. Berbagai isu perubahan iklim diangkat dalam negosiasi COP-23, hingga terwujudnya Decision 1/CP.23 yang dikenal dengan “Fiji Momentum for Implementation” sebagai bahan negosiasi lebih lanjut, sampai diadopsinya panduan implementasi Paris Agreement pada COP-24 di tahun 2018.(* Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor: SP. 313/HUMAS/PP/HMS.3/10/2017 Kenali Jenis Kayu dalam Hitungan Detik Melalui Aplikasi Identifikasi Kayu Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa, 24 Oktober 2017. Sebagai negara ketiga pemilik koleksi contoh jenis kayu terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat dan Belgia, kini Indonesia memiliki alat identifikasi kayu yang dapat memberikan informasi jenis hanya dalam hitungan detik. Hal ini disampaikan Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi (BLI) KLHK, Henry Bastaman, dalam soft launching aplikasi identifikasi jenis kayu di Jakarta (24/10/2017). “Dalam perdagangan kayu, jenis kayu merupakan salah satu hal penting, karena jenis kayu akan menentukan kelompok kayu dan rupiah yang harus dibayarkan. Hadirnya alat identifikasi jenis kayu otomatis ini, merupakan suatu terobosan dalam mengidentifikasi kayu secara praktis dan mudah”, tutur Henry saat membacakan sambutan Menteri LHK. Saat ini jumlah jenis kayu yang diperdagangkan di Indonesia, berdasarkan data License Information Unit (LIU) per November 2016, sebanyak 1.044 jenis. Seiring waktu, jenis kayu yang diperdagangkan bertambah, dan kurang lebih 226 jenis diantaranya belum terdata, serta belum termasuk 186 kelompok jenis yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 163/Kpts-II/2003, tentang Pengelompokkan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan. Oleh karena itu, BLI KLHK bekerjasama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), membuat aplikasi berbasis data digital yang dapat memberikan informasi nama latin atau jenis, berat jenis, kelas kuat, kelas awet, klasifikasi perdagangan, dan rekomendasi penggunaan. Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Hasil Hutan (P3HH) BLI KLHK, Dwi Sudharto, menyampaikan bahwa, selama ini identifikasi kayu perlu memakan waktu cukup lama yaitu minimal satu minggu, karena ada 163 karakter yang perlu dicermati. “Dengan adanya alat ini, cukup satu detik saja, maka informasi kayu akan langsung diperoleh”, ujarnya. Dijelaskan Dwi, basis data aplikasi ini menggunakan input data koleksi kayu yang dimiliki Xylarium BLI KLHK. “Xylarium menjadi salah satu rujukan identifikasi kayu di Indonesia, yang memilki lebih dari 45 ribu contoh kayu dari 3 ribu spesies kayu seluruh Indonesia, yang terkumpul sejak tahun 1915”, tuturnya bangga. Sementara itu, mewakili Kemenristekdikti, Kepala Pusat Penelitian Informasi LIPI, Nurul Taufik Rohman, merasa bangga dapat terlibat dalam membantu menyelesaikan kendala identifikasi kayu yang terjadi selama ini, serta mempercepat proses identifikasi kayu itu sendiri. “LIPI membentuk pusat inovasi untuk mengakselerasi hasil-hasil kajian LIPI, agar dapat digunakan oleh masyarakat. Saat ini sudah ada 130 paten terbesar di ASEAN, namun temuan-temuan ini perlu didukung regulasi. Selain itu, setelah dipatenkan, perlu ditentukan standar lebih lanjut”, Nurul Taufik menambahkan. Turut hadir pada acara tersebut antara lain perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Kehutanan Provinsi di Indonesia, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), serta para peneliti BLI KLHK dan LIPI. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 144/HUMAS/PP/HMS.3/03/2018 Peringati Hari Bhakti Rimbawan, KLHK Canangkan Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jum’at, 16 Maret 2018. Setiap organisasi diharuskan mengelola arsip dengan baik. Untuk itu, pada peringatan Hari Bhakti Rimbawan (HBR) Tahun 2018 ini, KLHK melaksanakan Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA), yang merupakan komitmen setiap unit Eselon I Teknis dengan Menteri LHK dalam pengelolaan arsip, Jum’at (16/03/2018). Sebagai rekaman informasi dari seluruh aktivitas organisasi, arsip berfungsi sebagai pusat ingatan, alat bantu pengambilan keputusan, bukti eksistensi organisasi dan untuk kepentingan organisasi yang lain. Arsip adalah satu sumber informasi penting yang dapat menunjang proses kegiatan administrasi maupun birokrasi. Sebagaimana 4 ciri penting birokrasi, salah satunya terkait arsip. Ciri penting tersebut yaitu urusan publik bukan pribadi; adanya rantai komando; merit systems; danurusannya selalu terkait dengan filing (arsip) dan writing. “Saya minta kepada pegawai KLHK untuk tertib arsip”, tegas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada acara Pembinaan Pegawai dalam rangka Hari Bhakti RimbawanTahun 2018. Selama ini, pengelolaan arsip KLHK sudah tergolong bagus. Menurut Sumrahyadi, Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang hadir sebagai pembicara, dari 34 kementerian di Indonesia yang bernilai baik hanya dua, salah satunya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditambahkan Sumrahyadi, dari 33 provinsi yang bernilai baik hanya dua, dan dari 500 kabupaten/kota yang bernilai baik hanya delapan. “Selain arsip terbaik 2, KLHK juga meraih arsiparis teladan tingkat nasional”, kata Sumrahyadi. Sumrahyadi menjelaskan terdapat dua jenis arsip yang sering dijumpai dalam keseharian birokrasi, yaitu: arsip dinamis dan arsipstatis. Arsip dinamis dikatakan Sumrahyadi terdiri dari arsip vital, arsipaktif, arsipinaktif. Sementara arsipstatis merupakan arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip dan memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan. “Arsip adalah memori bangsa”, ucap Sumrahyadi. Pengelolaan arsip secara baik akan dapat menunjung kegiatan administrasi agar lebih lancar. Untuk itu, “Mari dukung Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip (GNSTA), Inilah karya Kita, inilah Rimbawan Kita”, pungkas Siti Nurbaya. Pada acara pembinaan pegawai tersebut tampak hadir Menteri Kehutanan Kabinet Pembangunan IV, Djamaluddin Suryohadikusumo, Menteri Lingkungan Hidup Kabinet Indonesia Bersatu I, Rachmat Witoelar, mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Boen M. Purnama, sesepuh kehutanan dan pimpinan BUMN Kehutanan. Penanggungjawabberita: Kepala Biro HumasKementerianLingkunganHidupdanKehutanan, DjatiWitjaksonoHadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 142 /HUMAS/PP/HMS.3/03/2018 Menteri LHK: Selamat Hari Bhakti Rimbawan 2018, Anda adalah Pejuang Bangsa Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jum’at, 16 Maret 2018. Hari ini 16 Maret 2018, tepat 35 tahun berdirinya Kementerian Kehutanan y ang setiaptahunnya diperingati sebagai Hari Bhakti Rimbawan. Dalam suasana penuh kebersamaan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memimpin langsung Apel Rimbawan yang diikuti oleh seluruh pegawai KLHK se-Jabodetabek. “Saya mengucapkan selamat Hari Bhakti Rimbawan bagi kita semua, bagi Anda, para karyawan/karyawati. Kepada para rimbawan suluruh Indonesia, Anda adalah pejuang bangsa keberanian dan dedikasi dalam menjaga lingkungan dan hutan, sungguh-sungguh bermakna demi masa depan manusia, dan seluruh bangsa Indonesia”, tegas Siti Nurbaya saat memimpin apel di Manggala Wanabhakti, Jakarta, Jumat (16/3/2018). Menteri LHK mengingatkan peringatan Hari Bhakti Rimbawan seperti saat ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi para rimbawan untuk melakukan refleksi, menggali inspirasi, motivasi dan berbagai inovasi dalam kiprah kerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dimanapun bertugas. Secara filosofis dan dalam praktisnya, dikatakan Siti Nurbaya sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam, dimana manusia tidak hanya “mengambil” tetapi juga harus “memberi”. Ingatlah bahwa “Hutan adalah maha taman tempat kita bekerja, katanya. Dijelaskan Siti Nurbaya, yang sedang diurus untuk menata bersama sekarang adalah kembalikan fungsi alam hutan, lakukan tata kelola hutan yang seharusnya. Begitupun, harus dipulihkan sungai-sungai dari pencemaran yang sudah cukup berat. Dan banyak lagi kondisi lingkungan yang harus diberikan perlakuan dengan corrective action. Caranya, menurut Siti Nurbaya dengan satu nafaskan antara perlindungan dan pengelolaan; serta jangan dikotomikan investasi dan lingkungan. Dalam sambutannya, Siti Nurbaya juga menyampaikan arah pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan kedepan. Dikatakan Menteri LHK potensi pemanfaatan hutan dan pasokan bahan baku industri tahun 2045, dapat menghasilkan devisa 97,51 milyar U$S/tahun, atau setara dengan 8,9 kali devisa tahun 2017. Hal tersebut dapat terwujud melalui konfigurasi bisnis baru kehutanan, yaitu: pengembangan industri berbabis hasil hutan bukan kayu; agroforestry; ekowisata; jasa lingkungan dari air, panas bumi dan serapan karbon; serta bioenergi. “Sebagai pedoman, Bench Mark pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2018 – 2019 adalah Atasi kemiskinan, Kesempatan kerja, Ekspor, dan Investasi”, lanjutnya. Pada perayaan Hari Bhakti Rimbawan tahun ini, Siti Nurbaya juga menyematkan 206 Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai penerima di pusat. Total penerima Satya Lencana Karya Satya lingkup KLHK mencapai 1098 orang, terdiri dari Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun 172 orang, Satya Lencana Karya Satya XX tahun 388 orang dan Satya Lencana Karya Satya X tahun 538 orang. Bertindak sebagai komandan upacara Kepala Biro Humas Kementerian LHK, Djati Witjaksono Hadi. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 031 /HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 KLHK Ajak Seniman Dukung Konservasi Badak Sumatera Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 20 Januari 2018. Kini para pecinta seni dapat turut berperan dalam upaya pelestarian satwa liar. Sebagaimana Pameran Seni dan Lelang Amal, yang digelar KLHK dan Tim Badakdi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), di Jakarta, tanggal 19-21 Januari 2018, disini seluruh hasil pelelangan akan disumbangkan untuk program Konservasi Badak Sumatera. "Kondisi Badak sumatera (Dicerorhinus sumatrensis), telah menjadi fokus Pemerintah Indonesia, dengan memasukan badak sumatera sebagai spesies dilindungi, dan target peningkatan populasi sebesar 10% selama tahun 2015-2019. Berbagai kerjasama dengan mitra dan masyarakat, upaya perlindungan, program pengembangbiakan, serta penelitian, telah dilaksanakan untuk melestarikan spesies ini", kata Wiratno, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, saat mewakili Menteri LHK di Jakarta (19/01/2018). Didukung The Walt Disney Company, PNRI, dan berbalutkan tema “Harta Karun Tersembunyi Indonesia”, sejumlah karya seni yang terinspirasi dari Badak sumatera ditampilkan disini. Tidak ketinggalan, pada kesempatan ini, Wiratno turut menyumbangkan salah satu koleksi lukisannya untuk dilelang. Kerjasama pelestarian Badak sumatera telah dilakukan KLHK bersama Tim Badak, yang terdiri dari enam mitra, yaitu International Rhino Foundation (IRF), Yayasan Badak Indonesia (YABI), World Wildlife Fund (WWF), Wildlife Conservation Society (WCS), Forum Konservasi Leuser (FKL), dan Leuser International Foundation (LIF). Salah satu cerita sukses dari kerja bersama ini adalah kelahiran Andatu, Badak Sumatera pertama yang lahir alami pada tahun 2012, disusul dengan kelahiran Delilah di tahun 2016. “Setiap program Konservasi Badak Sumatera memerlukan pendekatan kolaboratif dan kerja sama, tidak hanya dari institusi atau organisasi, namun juga komunitas dan publik. Kami mengerti bahwa informasi mengenai makhluk yang indah ini sangatlah penting, sehingga mereka dapat mengerti, mencintai, dan mendukung Konservasi Badak Sumatera serta melakukan tindakan kolaboratif untuk mengatasi penurunan ini,” ujar Susie Ellis, Direktur International Rhino Foundation. Populasi Badak sumatera di Indonesia terdapat di Taman Nasional (TN) Gunung Leuser, TN Way Kambas, dan TN Bukit Barisan Selatan. Berdasarkan Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) tahun 2015, populasi satwa ini diperkirakan sekitar 100 individu. Keberadaan satwa ini terancam punah akibat perambahan, perubahan fungsi hutan menjadi areal perladangan, pemukiman, perkebunan, tekanan inbreeding dan perburuan. Pameran seni ini melibatkan seniman Indonesia yaitu, Naela Ali, Diela Maharanie, The Popo, Mochtar Sarman, Reza Mustar, and Citra Marina. Sedangkan dari Disney internasional yaitu Joe Rohde, Morgan Richardson, Zsolt Hormay, dan Paul Hilton. Selain pameran, terdapat kegiatan mendongeng, pemutaran film dokumenter, dan lomba media sosial. Hasil karya seni yang dilelangdapat dilihat pada laman www.charitybuzz.com mulai tanggal 19 Januari sampai 7 Februari 2018. Donasi juga dapat disampaikan melalui https://rhinos.org/timbadak/ untuk program konservasi. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 0813756333

SIARAN PERS Nomor: SP. 54/HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 Komisi VII DPR RI Apresiasi Kinerja KLHK dan Dukung Perhutanan Sosial Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 31 Januari 2018. Komisi VII DPR RI mengapresiasi pencapaian kinerja KLHK selama tahun 2017, antara lain dengan tidak ada hari asap melintasi negara, implementasi perhutanan sosial, penegakan hukum LHK dan peraturan dibidang pengendalian perubahan iklim, dengan serapan anggaran sebesar 90,65%. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR RI, H. E. Herman Khaeron, saat pelaksanaan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri LHK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (31/01/2018). “Komisi VII mendukung KLHK terkait rencana program Perhutanan Sosial dan penyiapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yang lebih fokus pada penanganan konflik tenurial, implementasi agroforestry pembentukan kelompok usaha masyarakat tepian hutan, dan sosialisasi peraturannya,” ujar Herman Khaeron. Sementara dalam upaya penegakan hukum bidang LHK, Menteri LHK Siti Nurbaya, menyampaikan bahwa, KLHK dan Komisi VII DPR RI telah sepakat untuk membentuk tim penanganan kegiatan penambangan ilegal dan pelanggaran aturan LHK, baik di dalam, maupun di luar kawasan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) . “Kami juga akan mensosialisasikan kepada masyarakat, bahan pengganti merkuri dan teknologinya pada industri dan penambangan emas,” jelas Siti Nurbaya. Sosialisasi tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi Konvensi Minamata, yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 2017. Dalam pertemuan ini, juga disepakati agar komitmen aspirasi masyarakat terkait pentingnya peduli lingkungan hidup, terus disosialisasikan secara kontinu. Sebagai implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2016 tentang Paris Agreement, Komisi VII dan KLHK akan terus mendukung pengembangan Energi Baru Terbarukan berbasis kehutanan. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Komisi VII DPR RI juga meminta KLHK untuk menindaklanjuti pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI, melalui jawaban tertulis yang akan disampaikan pada tanggal 7 Februari mendatang. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 374/HUMAS/PP/HMS.3/11/2017 Banding PT WAJ Ditolak, KLHK Menangkan Kasus Karhutla Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 28 November 2017. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan kembali komitmen penegakkan hukum bagi korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Terbaru, Pengadilan Tinggi Jakarta menolak upaya banding PT Waringin Agro Jaya (WAJ), dan mengabulkan gugatan perdata KLHK dalam kasus Karhutla sebesar Rp 466 miliar. ''Putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan,'' tegas Dirjen Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani, dalam rilis pada media, Selasa (28/11). Meski nilai putusan tidak sebesar nilai gugatan, namun putusan ini membuktikan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Upaya hukum ini membuktikan keseriusan KLHK melindungi masyarakat dari siksa bencana asap akibat Karhutla. KLHK menggugat PT WAJ di PN Negeri Jakarta pada 18 Juli 2016 lalu, setelah terjadi kasus kebakaran lahan di Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan seluas 1.802 ha. Dalam gugatan ini KLHK menuntut PT WAJ membayar ganti rugi dan biaya pemulihan sebesar Rp 758 miliar. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan KLHK dan memerintahkan PT WAJ untuk membayar ganti rugi dan biaya pemulihan sebesar Rp466 miliar. Tidak terima terhadap putusan PN Jakarta, PT WAJ mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi Jakarta pada 2 November 2017, memperkuat putusan PN Jakarta Selatan dengan memerintahkan PT WAJ untuk membayar ganti rugi dan biaya pemulihan sebesar Rp 466 miliar. Selama ini sudah ada sejumlah kasus yang dimenangkan oleh KLHK terkait tuntutan ganti rugi akbat karhutla yang disebabkan oleh perusahaan. Gugatan KLHK untuk kasus kebakaran hutan-lahan lainnya yang dikabulkan pengadilan antara lain: gugatan atas PT Kallista Alam; PT Merbau Pelalawan Lestari; PT Selat Nasik Indokwarsa dan PT Simpang Pesak Indokwarsa; PT National Sago Prima; PT Jatim Jaya Perkasa; PT Bumi Mekar Hijau; dan PT Waimusi Agroindah. Saat ini ada tiga kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) untuk dieksekusi dengan nilai ganti rugi dan biaya pemulihan mencapai Rp 16,6 triliun, yaitu terhukum PT Kalista Alam (Rp 366 miliar), PT Merbau Pelalawan Lestari (Rp 16,2 triliun) dan PT Selat Nasik Indokwarsa-PT Simpang Pesak Indokwarsa (Rp 32 miliar). Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Gakkum KLHK, Jasmin Ragil Utomo, menjelaskan saat ini telah dibentuk satuan tugas yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk percepatan pelaksanaan eksekusi. Gugatan KLHK ini bertujuan untuk meningkatkan efek jera bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Selain melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata, pemerintah juga mengeluarkan berbagai regulasi perlindungan gambut, memberlakukan siaga darurat dan sistem terpadu penanganan Karhutla dari pusat hingga ke daerah.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

PERS RELEASE PELEPASLIARAN EMPAT INDIVIDU ORANGUTAN HASIL REHABILITASI DI TAMAN NASIONAL BUKIT BAKA BUKIT RAYA Jumat, 14 September 2018, Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) dan International Animal Rescue (IAR) Indonesia bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat telah melakukan pelepasliaran empat individu orangutan (Pongo pygmaeus) di kawasan TNBBBR. Untuk kedua kalinya, semua orangutan yang dilepaskan ini merupakan orangutan hasil rehabilitasi, biasanya yang dilepasliaran ada yang merupakan Orangutan hasil rehab maupun Orangutan liar hasil translokasi. Keempat orangutan ini bernama Ami, Ongky, Kepo, dan Japik. Pelepasliaran ini merupakan pelepasliaran Orangutan tahap kedua di tahun 2018 setelah Pebruari lalu telah dilakukan pelepasliaran tahap pertama di TNBBBR. Ami adalah orangutan betina berusia sekitar 6 tahun yang berasal dari daerah Jambi, Sukamarau, Kalimantan Tengah. Ami diselamatkan dari tangan warga yang memeliharanya pada Februari 2017 dalam keadaan kurus, tidak terawat, dan kotor. Kondisi orangutan ini terlihat menyedihkan dengan kondisi di dalam kandang kayu dan dirantai. Saat tim medis melakukan pemeriksaan fisik, ditemukan ada luka lecet di area leher. Berikutnya Japik, diselamatkan dari kasus pemeliharaan pada Desember 2015, Japik sebelumnya merupakan peliharaan seorang warga di daerah Balai Bekuak, Kabupaten Ketapang. Japik dipelihara selama selama 2 tahun di sebatang kayu di atas tumpukan sampah tanpa kandang sehingga tidak terlindung dari panas dan hujan. Sama seperti Ami, Japik saat ini berusia sekitar 6 tahun. Kepo merupakan orangutan betina berusia 6 tahun. Kepo juga orangutan yang diselamatkan oleh BKSDA Kalbar dari kasus pemelihara pada Oktober 2018. Ketika diselamatkan, Kepo masih berusia 3 tahun. Terakhir, Ongky merupakan orangutan sitaan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat yang bekerja sama dengan LSM Pecinta Orangutan di Pontianak pada Juni 2010. Ongky ditemukan dalam plastik dengan kondisi pucat, tidak aktif dan tidak mau makan karena stress. Tim IAR Indonesia datang ke Pontianak untuk memberikan pertolongan pertama dan membawa Ongky terbang menuju ke Ketapang untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Keempat orangutan ini telah selesai menjalani masa rehabilitasi dan dipastikan siap untuk kembali ke habitat aslinya. Direktur IAR Indonesia, Karmele Sanchez mengatakan, “Proses rehabilitasi ini dilakukan untuk mengembalikan sifat alami orangutan. Bayi orangutan seharusnya tinggal bersama induknya sejak lahir sampai mencapai usia 6-8 tahun. Di masa itulah, bayi orangutan belajar berbagai kemampuan untuk bertahan hidup di alam sebagai orangutan. Karena sejak kecil bayi-bayi orangutan ini sudah terpisah dari induknya, para bayi ini harus mempelajari kemampuan untuk bertahan hidup seperti memanjat, mencari makan dan membuat sarang di pusat rehabilitasi.” Proses rehabilitasi ini bisa memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Saat ini IAR Indonesia menampung lebih dari 100 individu orangutan untuk direhabilitasi. Proses rehabilitasi juga tidak bisa dibilang singkat. Proses ini dapat mencapai 7-8 tahun tergantung kemampuan masing-masing individu. Kepo, Ami, dan Japik tidak perlu berlama-lama di pusat rehabilitasi karena mereka sudah menguasai berbagai kemampuan untuk bertahan hidup di alam bebas. Ongky, meskipun cukup lama menjalani rehabilitasi, kondisinya sekarang jauh lebih baik dari dulu ketika diselamatkan. Saat ini Ongky telah menguasai berbagai kemampuan bertahan hidup di alam termasuk memanjat, mencari makan, dan membuat sarang. Berdasarkan laporan pengambilan data perilaku, tim IAR telah memastikan keempat orangutan ini siap untuk kembali ke alam bebas. Tim pelepasan berangkat dari Pusat Rehabilitasi IAR di Ketapang pada tanggal 12 September 2018 pada pukul 04.00 pagi. Selama di perjalanan tim selalu memperhatikan kondisi orangutan yang dibawa agar tidak mengalami stress di dalam kandang mengingat jarak tempuh yang sangat jauh. Memerlukan sekitar 18 jam bagi tim untuk mencapai di kantor seksi Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Nanga Pinoh. Tim beristirahat satu malam sebelum melanjutkan perjalanan ke titik pelepasan. Perjalanan dilanjutkan keesokan paginya menuju dusun terdekat dengan kawasan TNBBBR. Perjalanan darat ditempuh selama 5 dan kemudian diteruskan dengan perahu motor selama 1 jam. Tidak sampai di situ, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki memasuki kawasan hutan TNBBBR. Porter yang terdiri dari belasan warga desa sekitar TNBBBR, siap untuk memikul kandang yang beratnya antara 100 kg dan 150 kg. Perjalanan memikul kandang ini memakan waktu hingga 5 jam. Keempat orangutan ini kemudian ditempatkan di dalam kandang habituasi agar mereka bisa beristirahat dan sedikit beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Keesokan harinya tim melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan keempat orangutan ini dilepaskan di dua titik pelepasan yang berbeda. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya dipilih menjadi tempat pelepasliaran orangutan karena hutannya yang masih alami dan bagus. Survey dari tim IAR Indonesia juga menunjukkan jumlah pohon pakan orangutan yang berlimpah. Selain itu statusnya sebagai kawasan taman nasional akan lebih mampu menjaga orangutan ini dan habitatnya sebagai kawasan konservasi. Dari kajian yang pernah dilakukan juga oleh tim ahli dari YIARI, di lokasi TNBBBR resort Mentatai yang menjedi lokasi pelepasliaran orangutan, tidak ditemukan keberadaan orangutan dan dinyatakan orangutan wilayah ini telah punah dalam 20-30 tahun terakhir. Oleh karena itu upaya untuk pelepasan orangutan sangat penting sekali. Direktur Program IAR Indonesia, Karmele L. Sanchez mengatakan IAR Indonesia juga berkomitmen untuk memberi pendampingan kepada masyarakat dari Nusa Poring dan Mawang Mentatai agar kita bisa bersama melestarikan hutan dan orangutan, dan mengelola hutan secara berkelanjutan. “Dengan menjaga orangutan, hutan dan masyarakat di sekitar TNBBBR kita bisa memberi keseimbangan antara alam dan manusia karena dua-duanyanya saling membutuhkan,” pungkas Karmele. Kepala Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR), Ir. Heru Raharjo, M.P., mendukung upaya pelepasliaran di TNBBBR ini dan mengatakan, “TNBBBR telah bekerjasama dengan YIARI sejak 10 Maret 2015, dan selama ini sebagian besar Orangutan yang telah dilepasliaran oleh YIARI dikawasan TNBBBR dari kegiatan monitoring diketahui dapat survive, terbukti dari 26 Orangutan yang dilepasliarkan sebelumnya 24 telah survive dan menunjukkan tanda-tanda adaptasi yang sangat baik, 1 tewas dan 1 dikembalikan di Pusat Rehabilitasi di Ketapang, Kerja sama dengan YIARI dalam Program Reintroduksi Orangutan di Habitat alaminya di TNBBBR merupakan sebuah upaya yang sangat baik mengingat berdasarkan hasil survey habitat dan potensi sumber pakan, TNBBBR sangat memenuhi persyaratan sebagai tempat pelepasliaran. Kami akan terus berharap agar para orangutan yang telah dilepasliarkan ini dapat membentuk satu populasi orangutan liar baru di wilayah TNBBBR Kalimantan Barat. Dalam jangka panjang, semoga populasi ini bisa terus beranak-pinak dan dapat menjaga kualitas hutan kita.” Statement dari pihak BKSDA Kalbar Sumber : Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya

SIARAN PERS Nomor: SP. 177/HUMAS/PP/HMS.3/04/2018 Menteri LHK Turunkan Tiga Dirjen Ke Balikpapan Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 4 April 2018. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bergerak cepat menangani dampak lingkungan dari tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Selain menurunkan dua Direktur Jenderal yaitu Dirjen Penegakan Hukum LHK (Gakkum LHK) dan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) beberapa saat setelah kejadian, Menteri Siti juga menurunkan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) untuk memantau langsung dampak tumpahan minyak terhadap keanekaragaman hayati. ''Setiap hari saya terus memantau penanganan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Tiga Dirjen sudah di lapangan,'' kata Menteri Siti dalam siaran pers, Selasa (3/4/2018). Dijelaskannya, dalam kejadian ini tanggungjawab KLHK adalah mengawasi pemegang ijin/swasta untuk tanggung jawab mengatasi pencemaran sambil menghitung ganti rugi. Sementara Ditjen Gakkum KLHK akan mengikuti proses untuk melihat pelanggaran dan unsur-unsur pelanggaran serta sanksi. ''Dirjen konservasi saya minta melihat dampak terhadap sumberdaya hayati. Sambil melakukan evakuasi dan penelitian lanjutan,'' kata Menteri Siti. Tim gabungan yang dipimpin Kepala KSOP Balikpapan sampai hari ini masih konsentrasi melakukan kegiatan penanggulangan di perairan Balikpapan. Tahap I mengumpulkan seluruh Oil Boom yang dimiliki oleh beberapa perusahaan yang ada di sekitar lokasi, dipergunakan untuk menggiring genangan-genangan tumpahan minyak di perairan ke area fasilitas Pertamina. Diperkirakan kegiatan penanggulangan ini masih berlangsung selama 3 hari. Tim dari KLHK yang terdiri dari staff Ditjen PPKL, Gakkum, P3E, BKSDA Kaltim seksi wilayah 3, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan hari ini melakukan pengukuran luasan area terdampak dengan cara melakukan pengukuran secara langsung. Mengingat lokasi terdampak yg sangat luas, maka dibagi menjadi 5 tim kerja. Tim 1 melakukan pengukuran panjang pesisir pantai yang terdampak di kabupaten Penajam Paser Utara, 4 tim yang lain melakukan pengukuran di kota Balikpapan. Targetnya untuk mendapatkan panjang pantai yang terdampak tumpahan minyak, sampai sore ini kegiatan masih berlangsung. Hasilnya akan diupdate segera. Hingga kemarin pukul 20.00 telah berhasil dikumpulkan tumpahan minyak sebanyak 69.3 m3. ''Kami sudah minta tim dan juga pihak Pertamina memprioritaskan pembersihan tumpahan minyak di wilayah pemukiman penduduk mengingat bau yang menyengat dan potensi resiko lainnya,'' ungkap Menteri Siti. Sementara laporan dari tim Gakkum, tim sudah melakukan pengambilan sampel untuk melihat sejauhmana dampak yang terjadi. Oleh karena sangat dinamik maka pengambilan sampel akan dilakukan beberapa kali lagi. Tim juga bersama-sama dengan kepolisian sedang melacak sumber tumpahan karena sampai saat ini belum diketahui sumbernya. Hari ini Gakkum juga sudah mengirimkan ahli terkait kerusakan lingkungan dan Tim Drone dengan Fixed Wing (Drone Besar) untuk melihat area yang terdampak dari udara. Gakkum KLHK juga sudah meminta data LAPAN apabila mereka memiliki data-data satelit terkini terkait dengan lokasi tersebut. KLHK juga berkoordinasi dengan Bakamla untuk meminta data pergerakan kapal-kapal tanker minyak yang ada di lokasi pada saat kejadian. Data ini penting untuk mengetahui sumber-sumber tumpahan. ''Saya akan terus mengawal, dan semoga kejadian ini dapat segera diatasi bersama pihak terkait lainnya,'' tutup Menteri Siti.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 014 /HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 Kementerian LHK Selenggarakan Silaturahmi Forum Sekretaris Kementerian/ Lembaga Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 13 Januari 2018. Pertemuan rutin Forum Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko), Sekretaris Jenderal (Sekjen), Sekretaris Utama (Sestama), Sekretaris Menteri Kementerian/Lembaga, Kepala Staf Umum TNI, Asisten Perencanaan (ASRENA) TNI AD, ASRENA TNI AL, ASRENA TNI AU dan ASRENA POLRI lebih dikenal dengan Forses awal tahun 2018 dilaksanakan di Auditorium Dr. Soedjarwo Komplek Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jum’at malam (12/01/2018). Acara Silaturahmi Forses yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dihadiri oleh Ketua Pengarah Forum Sekretaris Kementerian Koordinator Polhukam Yoedi Swastono, Ketua Forses Ukus Kuswara dan Sekjen, Sestama, Sesmen K/L, dan Asrena, diawali dengan Laporan Ketua Penyelenggara Sekretaris Jenderal Kementerian LHK, Bambang Hendroyono, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pengarah Forum Yoedi Swastono, dan arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang pernah menjadi Ketua Forum Sekjen saat menjadi Sekretris Jenderal Departemen Dalam Negeri, hadir memberikan sambutan pada Silaturahmi Forses. Menteri Siti Nurbaya menyampaikan pengalamannya bahwa "Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama, Sekretaris Menteri Kementerian/ Lembaga, Kepala Staf Umum TNI, Asisten Perencanaan (ASRENA) TNI AD, ASRENA TNI AL, ASRENA TNI AU dan ASRENA POLRI adalah top figure dari birokrat yang di Eselon I posisinya Primus interfares atau di atas dari yang sama, karena Sekretaris-Sekretaris adalah sumber resources, sumber yang mengatur personil, sumber yang mengatur anggaran dan sumber kebijakan ", ucap Siti Nurbaya. “Sekretaris Jenderal melekatnya kepada Menteri/ Kepala Staf Angkatan karena fungsi pelayanan, dan kadang-kadang harus mengisi aktivitasnya Direktur Jenderal atau kedeputian di K/L” tambah Menteri Siti. Menteri LHK mengucapkan selamat kepada semua anggota Forses yang sudah sampai pada posisi tertinggi di birokrasi Indonesia. Menjawab pertanyaan apakah perlu Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ ART)? Pengalaman sebagai Sekjen Departemen Dalam Negeri, menyarankan tidak perlu adanya AD/ ART. Selanjutnya Menteri Siti menyarankan “berdasarkan pengalamannya pada saat pertemuan Forses yang akan datang perlu dilakukan sharing/ berbagi pengalaman diantara K/L, misalnya membahas pengembangan pariwisata, maka semua K/L harus mendorong pariwisata”. Pada saat menjelang pemilu seperti saat ini, dalam era Presiden Joko Widodo kita punya titik belok di dalam peran birokrasi, karena betapa dinamisnya presiden dan berdasarkan pengalaman saat kita pendidikan dan latihan kepemimpinan /penjenjangan dari dasar sampai tinggi, (walaupun tidak boleh menilai pimpinan) tipe/ gaya kepemimpinannya sangat strategis sangat mampu kalau di kabinet dan melangkahnya sangat cepat dan detail serta jajaran birokrat tidak boleh ketinggalan. “Beberapa menteri K/L, evaluasinya bisa mengetahui langsung, sehingga birokrasi tidak boleh lengah dalam mengikuti langkah kerja kabinet, karena Presiden memiliki harapan yang cukup tinggi dan dorongannya cukup kuat, bahkan para menteri seharusnya mengetahui sampai satuan tiga”, tambah Menteri Siti Nurbaya “Terima kasih saya bisa share kepada para Sekjen, karena memang birokrasi adalah aliran darah sistem berpemerintahan, dan salah satu dari beberapa legitimasi negara adalah di birokrasi serta tugas Sekjen sebagai birokrat tertinggi di K/L tugasnya sangat berat tetapi menjadi sangat mulia, karena justru pengawal yang sesungguhnya dari keberlangsungan negara adalah para Sekretaris Menko, Sekjen, Sestama dll ” pungkas Menteri LHK. Peran penting yang lain adalah tidak mudah yaitu bagaimana mengartikulasikan hal-hal yang sedang terjadi sekarang, mungkin jika diikuti politik pilkada sudah mulai repot sejak tanggal 10 Januari dan yang perlu dijaga oleh para Sekjen adalah dinamika diinternal K/L, karena kebebasan dalam beraktualisasi politiknya, sehingga perlu dijaga gejolak internalnya. Acara diakhiri dengan penyerahan Gunungan dari Sekjen Kementerian LHK kepada Ketua Forses, Ukus Kuswara dan Gunungan diserahkan lagi kepada Sestama Badan SAR Nasional, Dadang Arkuni yang akan menjadi tuan rumah acara silaturahmi berikutnya, foto bersama dan ramah tamah. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330