SIARAN PERS Nomor : SP. 368/HUMAS/PP/HMS.3/11/2017 Kementerian LHK Pelopori Fasilitas Pengolahan Emas Non Merkuri Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jumat, 24 November 2017. Penggunaan merkuri pada sektor industri dan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta mengancam kesehatan manusia. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membangun fasilitas pengolahan emas non merkuri pada PESK di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dalam kunjungan ke lokasi fasilitas tersebut (24/11/2017), Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati, selaku pelaksana kegiatan, menyampaikan bahwa hal ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden R.I. Joko Widodo, tentang penghapusan penggunaan merkuri pada pertambangan rakyat tanggal 9 Maret 2017 lalu, dan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017, tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri. “Berkaitan dengan upaya penghapusan merkuri pada PESK, ada dua hal yang menjadi fokus utama. Hal yang pertama adalah bagaimana mencari teknologi pengolahan emas yang bisa menggantikan merkuri. Kemudian apa yang harus dilakukan pada daerah-daerah yang menggunakan merkuri dan ditinggalkan,” lanjutnya. Rosa Vivien juga mengungkapkan bahwa selain mencari solusi alternatif (pengolahan emas) tersebut, diperlukan dukungan semua pihak dalam penegakan hukum, khususnya dalam melawan peredaran sinabar dan merkuri illegal, serta penggunaan merkuri illegal. Pembangunan fasilitas seluas 1.200 m2 ini, berada di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Kampung Sampay, Desa Lebaksitu, Kecamatan Lebak Gedong, dansebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman tentang PSLB3, antara Direktorat Jenderal PSLB3 KLHK dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, tanggal 27 April 2017 lalu. Selain itu, disampaikan Rosa Vivien, Ditjen PSLB3 juga melakukan kegiatan studi kelayakan (feasibility study) untuk pemulihan lahan-lahan terkontaminasi merkuri.“Kami juga melakukan identifikasi daerah-daerah yang akan kami lakukan pendekatan untuk pengalihan teknologi menjadi non merkuri” paparnya lebih lanjut. “Disini ada 7 (tujuh) tempat yang sedang dikaji (feasibility study-nya), yaitu di Kecamatan Cibeber, Lebak Gedong, Bayah, Cipanas, Panggarangan, Muncang, dan Kecamatan Cilograng, untuk dilakukan pemulihan nantinya. Tentunya masyarakat di sekitar (lokasi pemulihan) harus menerima, kemudian (pemilihan) teknologinya juga”, jelasnya. Proses pengolahan emas bebas merkuri di Kabupaten Lebak, menggunakan sianida dengan kapasitas bahan baku 1,5 ton. Hal ini merupakan hasil kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), berdasarkan kesesuaian karakteristik batuan mineral mengandung emas di sekitar lokasi penambangan. Dengan kapasitas bahan baku 1,5 ton tersebut, dapat mereduksi penggunaan merkuri sebanyak 200 kg per bulan (2,4 ton per tahun). Fasilitas ini diharapkan dapat menghimpun sekitar 600 orang penambang, serta memberikan dampak ekonomi yang lebih baik, melalui kinerja perolehan emas lebih tinggi yaitu sekitar 80%, dibandingkan dengan penggunaan merkuri yaitu sekitar 40%. Metode Sianidasi adalah metode pengolahan emas non merkuri yang umum digunakan. Metode ini memang dikenal dengan risikonya yang tinggi, tetapi risiko tersebut bisa diminimalisir dengan penggunaan teknologi yang mampu mencegah terbentuknya senyawa asam sianida (HCN) yang berbahaya bagi kesehatan manusia, dan disertai dengan peningkatan kapasitas bagi para penambang khususnya dalam hal teknik operasional fasilitas pengolahan ini. Saat ini, KLHK melakukan koordinasi dengan berbagai sektor dalam upaya persiapan pengelolaan fasilitas pengolahan emas bebas merkuri, diantaranya melakukan kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terkait Pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait Formalisasi PESK; Kementerian Kesehatan terkait Pemantauan Dampak Merkuri Terhadap Kesehatan; dan BPPT terkait Teknologi Pengolahan Emas Bebas Merkuri. “Kedepannya kita harapkan dengan adanya Program Lebak Sehat, dapat menjadi tindakan preventif, pencegahan dampak merkuri terhadap kesehatan (masyarakat),” harap Rosa Vivien menutup penjelasannya. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Sekretaris Direktur Jenderal PSLB3, Direktur Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3, dan Kepala Sub Direktorat Penanganan B3.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

PRESS RELEASE PELUNCURAN SISTEM INFORMASI PELAPORAN KESEHATAN SATWA LIAR (SEHATSATLI) Dalam Rangka Integrasi Pencegahan Dan Pengendalian Zoonosis Bersumber Satwa Liar Melalui Pendekatan One Health Pembangunan Sistem Informasi Pelaporan Kesehatan Satwa Liar (SEHATSATLI) merupakan wujud komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung pengembangan pembangunan kapasitas teknis dan petugas lapangan dalam rangka pencegahan dan pengendalian zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) tertarget dengan pendekatan One Health, melalui pengendalian bersama antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan satwa liar. Sistem Informasi Pelaporan Kesehatan Satwa Liar (SEHATSATLI) merupakan langkah nyata dalam penanganan zoonosis dan PIE yang bersumber pada satwa liar. KLHK cq Ditjen KSDAE telah membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Pelaporan kesehatan satwa liar (SEHATSATLI) kejadian pada satwa liar berbasis web dan sms yang diaplikasikan secara bertahap di seluruh UPT (BBKSDA, BKSDA, BBTN, BTN serta LK). Pelaporan dimaksud bukan hanya terkait dengan dugaan penyakit bersifat zoonosis, namun merupakan pelaporan tentang kejadian pada satwa liar, seperti bermacam kejadian akibat perburuan, kecelakaan, maupun penyakit. Pelaporan ini merupakan tahap awal dari suatu rangkaian investigasi (jika diperlukan) apabila diduga penyakit bersifat zoonosis yang bersumber dari satwa liar. Di era teknologi yang canggih, dimana dunia berada diujung jari, sudah saatnya bahwa setiap pelaporan dibuat secara praktis dan aplikatif bagi para petugas. Sistem Informasi Pelaporan SEHATSATLI berbasis Web dan SMS sebagai "early warning system" bagi pencegahan dan pengendalian penyebaran penyakit dan juga pengambilan keputusan yang cepat dan akurat berdasarkan data di lapangan. Pembangunan Sistem Informasi Pelaporan Kesehatan Satwa Liar (SehatSatli) didukung oleh FAO ECTAD Indonesia. Alamat web Sistem Informasi Pelaporan SehatSatli yaitu sehatsatli.menlhk.go.id, web ini diharapkan dapat beroperasi dengan baik dan dapat digunakan secara bertahap di seluruh UPT lingkup KSDAE dan Lembaga Konservasi dan selanjutnya diharapkan dapat menjadi bagian dari Sistem Pelaporan Kesehatan yang terintegrasi di tingkat nasional bersama dengan SKDR di Kementerian Kesehatan dan i-SIKHNAS di Kementerian Pertanian, sehingga pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIR bersumber satwa liar dapat terwujud. Sumber: Direktorat KKH, Ditjen KSDAE

SIARAN PERS Nomor : SP. 42/HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 Awas, Penjahat Lingkungan Bakal Kena Sanksi Lebih Berat Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 24 Januari 2018. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK) bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP) untuk memerangi para pelaku tindak pidana kejahatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Bertempat di Manggala Wanabakti, Senin (22/01/2018), kedua pihak melakukan penandatangan kerjasama ini. Direktur Jenderal PHLHK, Rasio Ridho Sani menerangkan bahwa saat ini telah dikembangkan penindakan hukum dengan pendekatan multi-door. Pendekatan multi-door ini memungkinkan penerapan berbagai macam hukum untuk menangani suatu kasus kejahatan terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. “Ini sangat penting, karena kita akan melakukan penerapan berbagai macam rezim hukum dalam menangani permasalahan terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.”, ujar pria yang akrab disapa Roy ini. Selama ini penyidik dari Kementerian LHK hanya melakukan penyidikan yang hanya terkait dengan tidak pidana kehutanan atau lingkungan saja. Namun, sering sekali kasus kejahatan kehutanan atau lingkungan hidup ini terkait juga dengan tindak pidana lainnya seperti pencucian uang, korupsi dan penyuapan. Dengan adanya pendekatan multi-door ini, satu kasus yang sama tidak hanya dilihat dari pidana lingkungan atau kehutanan saja. Satu kasus dapat dilihat dari pidana korupsinya, atau pencucian uang dengan melibatkan penyidik-penyidik dari instansi lainnya seperti misalnya dari Kepolisian, penyidik Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, atau penyidik-penyidik dari Kementerian lainnya. Country Director UNDP Indonesia, Christophe Bahuet menjelaskan bahwa ada dua dimensi yang melatarbelakangi proyek ini. Pertama adalah untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam dan yang kedua adalah mendukung pemerintah dalam upaya penegakan hukum. “Jika kedua hal ini dapat berjalan bersama-sama, maka ini akan memperkuat upaya-upaya perlindungan untuk menjaga lingkungan Indonesia.”, jelasnya. KLHK mengharapkan melalui pendekatan multi-door ini dapat meningkatkan efek jera dari pelaku tidak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. ini yang sedang kita lakukan. Kerjasama ini di dukung oleh UNDP, untuk memperkuat upaya penerapan pendekatan multi-door, “Ini suatu terobosan yang sangat penting dalam rangka kita memerangi kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan melalui meningkatkan efek jera dari pelaku tindak pidana ini.”, pungkas Roy.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 378/HUMAS/PP/HMS.3/11/2017 Menteri LHK: KORPRI Kementerian LHK Harus Maju Terus Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 29 November 2017. Seiring dengan apresiasi Presiden R.I Joko Widodo kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka HUT Korpri ke-46, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengungkapkan kebanggaannya mengenakan pakaian batik Korpri kembali. “Saya senang pakai baju Korpri kembali, karena sudah 34 tahun saya menjadi anggota Korpri”, tuturnya saat mengawali sambutannya kepada seluruh jajaran dan staf Kementerian LHK dalam acara Pembinaan Pegawai dalam rangka HUT Korpri ke - 46 Tahun 2017, di Jakarta (29/11/2017). Dalam sambutannya, Siti Nurbaya menyampaikan pentingnya merefleksikan arahan dan pesan Presiden Joko Widodo kepada seluruh anggota Korpri. “Berbagai pesan Presiden, yaitu tentang daya saing, tantangan pelayanan publik, termasuk cara kerja yang tepat dan efisien yang sudah dilakukan dunia swasta, maka sebagai PNS kita tidak boleh ketinggalan, dan harus tetap profesional”, lanjutnya. “Kemudian, soal kebijakan, soliditas dan solidaritas, perlunya inovasi dan teknologi, tidak saja perlu dilakukan secara kelembagaan, tetapi juga secara individual”, tambah Siti Nurbaya. Berkenaan dengan slogan Korpri saat ini yaitu "Kerja Bersama Setia Sepanjang Masa", ditekankan Siti Nurbaya, hal ini membutuhkan konsistensi anggota Korpri. “Sejak saat dilantik menjadi PNS, maka saat itulah dedikasi kita dan hak demokrasi kita diperuntukkan kepada Korpri, sehingga tidak boleh lagi ada tujuan-tujuan lain. Mampukah kita setia sepanjang masa?” ungkap Siti Nurbaya. Sementara itu, dengan munculnya berbagai peluang penerimaan Calon PNS saat ini, Siti Nurbaya berharap hal ini dapat menjadi momentum untuk berprestasi dan membuktikan kemampuan Korpri. “Legitimasi negara ditunjukan oleh keberhasilan pembangunan, ketika kita bisa aktualisasi, pembangunan ada berjalan, semakin bagus, semakin baik, termasuk aktualisasi teknologi, dan birokrasi, maka berarti kita menambah kekuatan kepada negara yaitu kepercayaan publik”, jelas Siti Nurbaya. Selain itu, Siti Nurbaya juga berpesan, soliditas dan solidaritas yang kokoh dari Korpri akan sangat dibutuhkan untuk memperkuat legimitasi negara. Kehadiran Kementerian LHK sebagai pengelola isu-isu kehutanan (green issues) dan isu-isu lingkungan (brown issues) saat ini, ditegaskan Siti Nurbaya, perlu ditangani dengan baik sebagai satu konfigurasi menjadi hasil kerja Kementerian LHK, dengan memperhatikan setiap tantangan kerja pada bagian-bagiannya. “Berikan dan bangun persepsi yang positif, dalam arti membangun optimisme, dan jangan ikut-ikutan membawa pesimisme. Harus bangun dasar optimisme untuk kemajuan dan penyelesaian masalah”, beliau kembali menegaskan. Tidak ketinggalan, Siti Nurbaya meminta setiap unit kerja di Kementerian LHK agar dapat mengoptimalkan pengelolaan kemitraan dan strategi kehumasan untuk mendukung hal tersebut. “Sebagaimana arahan Presiden, setiap anggota Korpri harus mampu menjadi humas Pemerintah. Dalam hal ini, semua pegawai menjadi humas dari Kementerian LHK sekaligus menjadi pasukan media sosial untuk membangun optimisme publik, dan komunikasi dengan masyarakat. Kita harus beritakan hasil kerja Kementerian LHK dengan cara yang menarik dan kekinian, tidak perlu formal, seperti inovasi Ngobrol Pintar, Nonton Bareng, Studio Mini, tidak hanya dalam bentuk siaran pers saja. Kita harus dapat mendesain berita sedemikian rupa agar menarik”, ujar Siti Nurbaya. Menutup sambutannya, Siti Nurbaya berharap agar Korpri kementerian LHK harus terus maju. “Selamat bekerja, selamat berjuang korpri maju terus”, tukasnya. Dalam kesempatan ini, Kementerian LHK juga mengundang Dr. Refli Harun sebagai narasumber, yang menyampaikan bahwa menjadi PNS artinya memilih steril dari dunia politik, dan tidak boleh menyampaikan permasalahan negara di ruang publik. “Arah politik ditentukan oleh kekuasaan atau Presiden. Sebagai ASN kita harus netral, profesional, loyal tidak berpolitik, serta taat kepada Pancasila dan UUD 1945”, ujar Refli. Turut memeriahkan perayaan HUT Korpri tahun ini, yaitu berbagai penampilan seni dari para pegawai, bantuan sosial, pembagian doorprize, serta pengumuman pemenang lomba-lomba menyambut HUT Korpri ke-46. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 57 /HUMAS/PP/HMS.3/02/2018 Sekjen KLHK Lantik 24 Pejabat Administrator Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 1 Februari 2018. Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono melantik 24 orang Pejabat Administrator Eselon III lingkup KLHK Kamis sore, (1/02/2018) di Jakarta. Pelantikan ini untuk mengakselerasi kinerja organisasi KLHK, yang membutuhkan orang-orang dengan kompetensi yang tinggi dan mau bekerja keras untuk membawa KLHK menjadi organisasi yang terus maju. “KLHK adalah organisasi besar yang perlu didukung oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi dan semangat kerja keras. Diharapkan yang dilantik hari ini menjadi penggerak roda organisasi”, ucap Bambang dalam pidato pelantikannya. Ditambahkan Bambang, pesan Menteri LHK bahwa organisasi KLHK membutuhkan sebuah tim yang solid dan tangguh untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dalam kepemimpinannya, Menteri LHK membutuhkan pejabat yang punya profesionalisme tinggi, kompetensi, dan integritas untuk bekerja di KLHK. Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja pelayanan menjadi suatu yang tidak bisa ditawar untuk membuktikan KLHK mampu bekerja sesuai Nawacita Presiden Jokowi – JK. Dalam kaitan dengan pelayanan tidak lepas dari penilaian publik terhadap apa yang terjadi di KLHK. Selain itu juga perlu kerjasama yang baik dengan tim di lapangan maupun di pusat. “Kedepan secara bertahap sistem yang sudah kita bangun dapat terjaga keberlanjutannya”, katanya. Bambang juga mengingatkan kepada pejabat yang dilantik untuk memegang teguh sumpah janji jabatan. Semua itu harus mengalir sesuai tuntutan reformasi birokrasi yang selalu dipantau oleh Kementerian PAN RB. Nilai reformasi birokrasi yang harus ditanamkan pada setiap individu, adalah: Pertama, meningkatkan Integritas (jujur, ikhlas dan tanggung jawab). Kedua, meningkatkan Etos Kerja (disiplin dan profesional), dan ketiga, melaksanakan Gotong Royong (bekerjasama). Selanjutnya, daftar pejabat yang dilantik dapat dilihat pada website www.menlhk.go.id. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 132 /HUMAS/PP/HMS.3/03/2018 Wujudkan Palembang Bersih Menyongsong Asian Games 2018 Palembang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Minggu, 11 Maret 2018. Giatkan gerakan Tiga Bulan Bersih Sampah (TBBS), KLHK besama Pemerintah Kota Palembang, lakukan aksi bersih sampah saat Car Free Day (CFD), di Kambang Iwak, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (11/03/2018). “Pelaksanaan TBBS mulai tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan 21 April 2018, namun demikian gerakan bersih sampah secara masif ini tidak akan berhenti setelah tanggal 21 April. Agenda TBBS ini justru harus kita jadikan pemicu dan pemacu kesadaran untuk selalu menerapkan pola hidup mengurangi, menangani dan mengolah sampah", ujar Rossa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3). Menurut Vivien, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengajak masyarakat Palembang lebih peduli terhadap pengelolaan sampah, sekaligus persiapan dan sosialisasi kampanye less waste more games saat pelaksanaan Asian Games mendatang. Sampai saat ini (04/03/2018), kurang lebih 1.500 kegiatan TBBS di 20 Provinsi telah dilakukan, dengan melibatkan lebih dari 2 juta orang. Kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan 1.173,98 ton sampah terolah, yang terdiri atas sampah organik 631,3 ton, dan sampah anorganik 542,6 ton. Sementara yang menjadi residu dan dikirim ke TPA hanya 586,4 ton. "Hal ini mengindikasikan bahwa inisiatif pengelolaan sampah yang merupakan kolaborasi masyarakat dan pemerintah daerah sudah terlaksana dengan baik dan perlu diapresiasi. Selain itu juga akan ada kegiatan pembinaan pengelolaan sampah kepada Pramuka", Vivien menambahkan. Sementara, Pjs Walikota Palembang, H. Akhmad Najib, mengungkapkan, Kota Palembang sedang berbenah untuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018, dan mendukung pencapaian Indonesia bersih sampah 2020. "Sebagai kota tepian sungai, Palembang akan terus melakukan gerakan gotong royong dengan komunitas untuk membersihkan sungai, drainase dan lingkungan sekitar, serta aksi nyata pengelolaan sampah, dan membangun kesadaran untuk memelihara dan mencapai kualitas lingkungan yang baik", lanjut Akhmad Najib. Aksi bersih sampah di Palembang juga diramaikan oleh artis yang peduli dengan isu lingkungan, Marcella Zalianty, yang akan berpartisipasi membersihkan sampah bersama tujuh orang duta Patroli Sampah. Selain itu, kegiatan juga diiisi oleh dialog partisipatif dengan sejumlah komunitas, sebagai ajang berbagi mewujudkan “Palembang yang Bersih dari Sampah”. Seiring dialog, juga dilaksanakan edukasi pengelolaan sampah kepada 100 anggota Pramuka Saka Wanabakti, oleh Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Pengembangan Generasi Muda, dengan harapan Pramuka dapat menjadi agen perubahan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Kegiatan serupa dengan konsep “less waste event” (penyelenggaraan acara minim sampah) telah digelar di Semarang, dan masih akan berlangsung di sejumlah kota, antara lain Makassar, Ambon, Yogyakarta, Jayapura dan Banjarmasin hingga 15 April mendatang. KLHK mengajak seluruh masyarakat mengunggah aktifitas aksi bersih dan pilah sampah yang dilakukan baik secara individu atau berkelompok, di media sosial dengan hashtag #BersihBisaKok dan #PilahSampah. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 377/HUMAS/PP/HMS.3/11/2017 Peringati Ulang Tahun ke-46, KORPRI Harus Terus Berinovasi Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 29 November 2017. Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) yang ke-46 di tahun 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan upacara yang dihadiri oleh seluruh jajaran dan staf KLHK di Plaza Ir. Soedjono Soerjo Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (29/11/2017). Dalam upacara ini, Menteri LHK, Siti Nurbaya, memimpin langsung dan menyampaikan sambutan tertulis Presiden R.I. Joko Widodo selaku Penasihat Nasional Korpri. Sebagaimana disampaikan Presiden dalam sambutannya, peringatan HUT Korpri harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi, menjaga soliditas dan solidaritas, dan melakukan lompatan besar demi mencapai kemajuan bangsa lndonesia. Selain sebagai agen pemersatu bangsa dan negara lndonesia, Prsiden mengarahakan agar Korpri dapat menjadi organisasi yang inovatif, kreatif, modern dan efisien, dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan, mulai dari pinggiran, desa-desa, pemerataan infrastruktur fisik hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. “Korpri harus bisa menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah”, sebagaimana disampaikan Menteri Siti Nurbaya. Presiden juga berpesan, agar aparatur sipil negara (ASN) harus terus memperbaiki diri, berinovasi, dan meninggalkan cara-cara rutin, serta memperkuat semangat debirokratisasi, untuk menciptakan terobosan layanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini diperlukan untuk menghadapi tantangan persaingan dan perkembangan teknologi saat ini. “Sebagai sebuah korps profesi, Korpri mempunyai tuntutan untuk dapat mempererat solidaritas para anggotanya, mendorong pengembangan kompetensi sumber daya manusianya agar menjadi aparatur yang profesional. Selain itu, Korpri harus mampu menjaga netralitas organisasi, menempatkan pelayanan masyarakat di atas kepentingan pribadi, organisasi dan golongan”, tutur Menteri Siti Nurbaya, menutup pesan dari sambutan Presiden Joko Widodo. Pada hari yang sama, KLHK juga mengirimkan perwakilannya sebanyak kurang lebih 200 orang untuk mengikuti kegiatan upacara Peringatan Ulang Tahun Kopri ke-46, yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Monas, Jakarta.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP.380/HUMAS/PP/HMS.3/11/2017 Menteri LHK Lantik Kepala Badan Litbang dan Inovasi Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 29 November 2017. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya kembali lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, yaitu Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (BLI), Dr. Agus Justianto, di Jakarta (29/11/2017). Pelantikan ini merupakan lanjutan dari pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya beberapa waktu lalu (07/11/2017). Dalam sambutannya, Siti Nurbaya menyampaikan pentingnya peran BLI dalam penyelesaian persoalan bidang lingkungan hidup dan kehutanan di masa lalu, serta menghadapi daya saing dan tantangan pelayanan publik. “Saya melihat pentingnya BLI untuk terus menerus mempersiapkan hasil-hasil penelitiannya, sebagai analisis kebijakan yang dapat digunakan, selain tentunya tipe-tipe pengembangan teknologi juga sangat dibutuhkan”, tuturnya. Di samping pengelolaan secara teknis organisasi, Siti Nurbaya berharap agar Kepala BLI dapat mengelola sumber daya penelitinya, untuk seiring sejalan dengan struktur unit kerja Eselon I lainnya, sehingga penelitian yang dihasilkan dapat memperkaya konsep-konsep kebijakan yang sedang disusun. “Harus dijaga harmonisasi tujuan dari pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan. Kebijakan tidak cukup dari sisi legal tetapi juga praktek, tradisi, dan kemauan politik seperti apa, serta secara ilmiah dukungannya seperti apa. Misalnya dalam suatu wacana kebijakan, pemerintah merupakan simpul negosiasi, sehingga perlu memiliki catatan-catatan sebagai bahan pertimbangan suatu kebijakan”, lanjutnya. Siti Nurbaya juga berpesan, agar para peneliti muda sebagai generasi milenial dapat menangkap aspirasi generasi milenial saat ini, sehingga hasil kerja KLHK dapat dipahami dengan sebaik-baiknya oleh publik, dengan satu tujuan yaitu keberlanjutan, kesinambungan, dan pentingnya kesadaran bahwa sesungguhnya masyarakat saat ini sedang meminjam sumber daya alam dari generasi yang akan datang. “Jadi cara-cara, pola-pola, penyampaian media komunikasi juga sangat penting, tolong dipikirkan bagaimana metoda-metoda yang baik, agar komunikasi dapat langsung cepat sampai ke publik. Pemerintah sedang membutuhkan kepercayaan publik dan masyarakat, bahwa kita dapat mengelola atau mengajak untuk menata lingkungan ini dengan sebaik-baiknya”, tukas Siti Nurbaya menutup sambutannya. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 399/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 KLHK dan KPK Telusuri Peredaraan Kayu Illegal di Papua Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Minggu, 10 Desember 2017. Maraknya illegal logging dan peredaran kayu illegal di Papua menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KLHK. Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani, Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Ida Bagus Putera Parthama, bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang terjun langsung menelusuri peredaran kayu ilegal di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Kamis lalu (07/12/2017). Berdasarkan hasil penelusuran, Tim menemukan 845 potong kayu Merbau diduga milik di CV MJ, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. Saat ini ada dua kasus illegal logging di Papua yang ditangani penyidik KLHK sedang berproses di PN Jayapura: CV Rizki Mandiri Timber dan PT Mansinam Global Mandiri. Data Ditjen Gakkum KLHK menunjukkan, dalam tiga tahun terakhir, terdapat 157 kasus illegal logging yang sudah disampaikan berkasnya ke pengadilan (P21), dan 93 operasi terkait illegal logging. KLHK juga bekerjasama dengan kepolisian dalam 48 kasus penyidikan illegal logging. “Peredaran kayu ilegal dan illegal logging merupakan kejahatan LHK yang luar biasa, dan tanpa penegakan hukum yang tegas, tidak akan ada efek jera,” kata Rasio Ridho Sani. Untuk itu, beliau memerintahkan penyidik KLHK menindak lanjuti temuan itu dan menindak pelakunya. Langkah KLHK ini didukung penuh oleh KPK, sebagaimana disampaikan oleh Saut Situmorang, “Penanganan kayu ilegal di Papua harus dilakukan sangat serius karena menyebabkan kerugian negara. Kebijakan, tata kelola dan praktik pengelolaan hutan yang tidak benar bisa mempengaruhi indeks persepsi korupsi Indonesia". Menurut Saut Situmorang, indikasi yang ada menunjukkan kayu illegal dari Papua masuk ke Pulau Jawa melalui Surabaya dan Semarang. Menindaklanjuti temuan peredaran kayu illegal ini, KPK telah bertemu dengan berbagai pihak terkait di Kantor Bupati Kabupaten Jayapura (8/12/2017). Pertemuan ini dihadiri Sekda Provinsi Papua, Bupati Sarmi, Bupati Jayapura, dan Bupati Keerom. Bupati Sarmi, E. Fonataba mengatakan harus ada tindakan tegas terkait peredaran kayu ilegal, melalui pencabutan izin perusahaan terkait kayu ilegal. “Peredaran kayu ilegal ini sudah sangat mengganggu karena tidak hanya merusak kawasan hutan, tapi juga merusak jalan dan menimbulkan konflik di masyarakat”, tuturnya. Rasio Ridho Sani menyambut baik langkah koordinasi dan supervisi ini. “Dengan kerja bersama KLHK, KPK, Pemerintah daerah, POLRI, serta TNI ini, akan memutus rantai peredaran kayu ilegal, sehingga penindakan yang dilakukan ini akan lebih efektif, dan langkah ini akan dilakukan di beberapa lokasi lainnya", ujar Rasio Ridho Sani optimis.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330 Informasi lebih lanjut hubungi: Direktur Penegakan Hukum Pidana, Ditjen Gakkum KLHK Muhammad Yunus - 087877286764

SIARAN PERS Nomor : SP. 357 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2017 Menteri Siti Serukan Gotong Royong Atasi Perubahan Iklim Dunia Bonn – Jerman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jum’at, 17 November 2017. Memenuhi kebutuhan Negara-negara di dunia mengatasi dampak Perubahan Iklim, Pemerintah Indonesia telah secara nyata melakukan berbagai aksi konkret. Baik melalui ratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 ataupun guna memenuhi mandat UUD 1945, Indonesia telah sukses menangani Kebakaran Hutan dan Lahan pada tahun 2016 dan 2017 serta Pengelolaan Lahan Gambut. Secara konkret, Indonesia telah mempertegas komitmen dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) dengan muatan pokok target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 % pada tahun 2030 dengan kondisi business as usual, atau 41% dengan kondisi dukungan kerjasama teknis luar negeri. Komposisi target penurunan emisi GRK terbesar yaitu dari sektor hutan dan lahan/ekosistem (17,2%), kemudian sektor energi (11%), limbah (0,38%), pertanian (0,32%) serta industri dan pabrik (0,10%). Sedangkan untuk adaptasi, komitmen Indonesia meliputi peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lanskap. Sektor hutan, lahan/ekosistem memiliki porsi paling besar dalam penanganan perubahan iklim. Namun Indonesia tentu tidak bisa bekerja sendiri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menegaskan pentingnya komitmen negara-negara di dunia menjalankan 'Persetujuan Paris'. Hal tersebut disampaikan Siti Nurbaya saat berbicara pada forum tingkat tinggi Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-23 di Bonn, Jerman, COP atau Conference of Parties yang menjadi forum bagi 195 negara dan 1 blok ekonomi (Uni Eropa), untuk saling bertemu dan mendiskusikan rencana kemanusiaan memerangi perubahan iklim. ''Kami menyambut baik negara-negara yang baru-baru ini menyatakan niat mereka untuk menandatangani atau meratifikasi,'' kata Menteri Siti saat menyampaikan pidato resmi pada pertemuan tingkat tinggi COP UNFCCC, Kamis (16/11) waktu setempat. Perjanjian Paris telah mengamanatkan pelaksanaan NDC yang berisi rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di setiap negara anggota, termasuk Indonesia untuk mengendalikan 'produksi' gas rumah kaca dari aktifitas manusia (antropogenik caused). Persetujuan Paris telah mulai berlaku sejak November 2016 dan saat ini sudah ada 170 negara yang melakukan ratifikasi kesepakatan tersebut, termasuk Indonesia. UNFCCC berkomitmen dan berupaya mencegah kenaikan suhu global tidak melebihi 20C atau setara dengan gas rumah kaca 450 PPM di atmosfer pada tahun 2100. Indonesia telah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri (unconditional) dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional (conditional) dibandingkan dengan tanpa ada aksi (business as usual) pada tahun 2030. ''Tantangan tetap ada. Oleh karena itu, kita harus berjuang dan bersatu mempertahankan momentum kesepakatan penting tersebut. Dampak buruk perubahan iklim tidak akan pernah bisa ditangani oleh satu negara saja,'' tegas Menteri Siti. Dikatakannya, perlu komitmen secara global terhadap Perjanjian Paris, dan itu harus terus diperkuat karena tidak dapat diubah lagi. ''Ini tidak dapat dinegosiasikan, karena perubahan iklim adalah tanggung jawab global,'' tegasnya. Pemerintahan Jokowi-JK kata Menteri Siti, telah mengambil banyak langkah penting untuk menegaskan kembali komitmennya yang kuat terhadap Perjanjian Paris dan kesepakatan lingkungan lainnya. Diantaranya dengan menetapkan kerangka transparansi Nasional sesuai dengan Persetujuan Paris, pengakuan negara untuk hutan adat, memulihkan 680.000 hektar lahan gambut dari target 2 juta hektar pada tahun 2020; dan mengesahkan Konvensi Minamata, serta berkomitmen mengurangi 70 persen sampah plastik pada tahun 2025. Selain itu, disampaikan Menteri Siti Nurbaya bahwa di tahun 2018, rencana kerja pembangunan akan mengarustamakan perubahan iklim, selain melanjutkan kerjasama antar negara. “Kita dukung semua langkah dan ini tidak boleh dinegosiasi lagi, karena kita yakin tidak dapat diulang kembali dan implementasi Paris Agreement ini harus berjalan dengan seluruh perangkat-perangkatnya. Kita sepakat prinsip-prinsip penting seperti transparan, inklusif, partisipatif dan lain-lain, dan di tahun 2018 kita dorong fasilitatif dialognya”, jelasnya dalam kesempatan terpisah. Negara maju harus terus memimpin upaya global dalam mengatasi perubahan iklim, sambil memastikan akses terhadap sarana implementasi untuk negara-negara berkembang, terutama yang paling rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim. ''Negara-negara berkembang, di sisi lain, harus menunjukkan kontribusi konkret mereka terhadap upaya global ini,'' pesan Menteri Siti. ''Kami juga berharap COP-23 akan menjadi dorongan politik dalam mempertahankan komitmen global yang kuat terhadap Kesepakatan Paris,'' tutupnya.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 001/HUMAS/PP/HMS.3/1/2018 Gebrakan KLHK 3 Tahun Dipimpin Siti Nurbaya Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 4 Januari 2018. Bebas bencana asap, ketegasan penegakan hukum lingkungan, kebijakan perlindungan gambut yang konsisten, tata kelola lingkungan yang kian tertata, mengembalikan kedaulatan rakyat secara nyata. Itulah sekelumit capaian kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di sepanjang tahun 2017. Di tahun ketiga memimpin kementerian yang merupakan gabungan dua kementerian (Kementerian LH dan Kementerian Kehutanan), Siti Nurbaya menunjukkan progres kerja yang konsisten pada arahan-arahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Nawacita-nya. Tidak ada lagi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara Nasional. Tidak ada lagi 'ekspor asap' ke negara tetangga. Rakyat bisa mendapatkan lingkungan sehat, setelah hampir dua dekade bencana yang sama selalu berulang. Hingga tanggal 31 Desember 2017, berdasarkan satelit NOAA18, jumlah titik api berhasil turun drastis dari 21.929 di tahun 2015, menjadi hanya 2.581 di tahun 2017. Sedangkan dari satelit TERRA/AQUA (NASA) di periode yang sama, dari 70.971 titik panas di tahun 2015, menjadi hanya 2.440 di tahun 2017. ''Sebagai gambaran, selama 2017 tidak seharipun ada asap lintas batas negara, sementara di tahun 2016 terdapat 4 hari, dan di tahun 2015 selama 24 hari”, tutur Laksmi Dhewanti, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional, dalam rilis pada media, Sabtu (30/12). Hal ini tidak terlepas dari kerja terpadu di semua lini, dan juga kebijakan-kebijakan berani di masa pemerintahan Jokowi-JK. Seperti lahirnya PP perlindungan gambut, moratorium izin, hingga penegakan hukum yang tanpa ampun juga menyasar korporasi nakal. Sepanjang tahun 2015-2017 dilakukan 1.444 pengawasan izin lingkungan. Pada periode yang sama, dikeluarkan 353 sanksi administratif. Meliputi tiga sanksi pencabutan izin, 21 sanksi pembekuan izin, 191 sanksi paksaan pemerintantah, 23 sanksi teguran tertulis, dan 115 sanksi berupa surat peringatan. Ganti kerugian dari putusan inkracht untuk pemulihan lingkungan (perdata), mencapai Rp.17,82 triliun. Sedangkan pengganti kerugian lingkungan di luar pengadilan (PNBP) senilai Rp.36,59 miliar. Ini belum termasuk beberapa kasus yang dimenangkan KLHK menjelang tutup tahun, dan menjadi angka terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa penegakan hukum bagi korporasi yang terlibat Karhutla, baik secara administrasi, pidana, maupun perdata, merupakan wujud komitmen nyata pemerintah menindaktegas pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. ''Ini bentuk komitmen dan konsistensi Menteri LHK Siti Nurbaya, terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk yang dilakukan oleh korporasi,'' ujar Rasio Ridho. KLHK di era Menteri Siti Nurbaya juga terus menggesa pemberian akses legal pada rakyat untuk mengelola kawasan hutan, melalui program Perhutanan Sosial. Per 18 Desember 2017, akses legal lahannya yang sudah terealisasi mencapai 1,33 juta ha dari target 4,38 juta ha hingga 2019. Pemerintahan Jokowi telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar (10% dari luas kawasan hutan Indonesia) untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemitraan. Selain itu tercatat investasi sektor kehutanan dalam negeri naik dari Rp.74,3 T di 2015, menjadi Rp.148,8 T di 2017. KLHK yang juga bertanggungjawab menjaga kawasan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam (TWA), berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 7.273.104 orang. Adapun jumlah serapan tenaga kerja bidang kehutanan, meningkat dari 472.000 (2015) menjadi 539.000 (2017). Untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, juga telah dilakukan ratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri melalui UU 11/2017. Ini melengkapi capaian tahun 2016, dimana telah dilakukan ratifikasi Pengendalian Perubahan Iklim melalui UU 16/2016. Sepanjang tahun 2017, KLHK juga berhasil meningkatkan kelahiran satwa dilindungi. Tercatat ada kelahiran Gajah Sumatera 6 ekor, Badak Jawa 4 ekor, Orangutan 2 ekor, Komodo 20 ekor, Harimau Sumatera 9 ekor, Banteng Jawa 2 ekor, Anoa 2 ekor, dan Elang Jawa 1 ekor. Apresiasi untuk kerja Menteri LHK Siti Nurbaya, sebelumnya disampaikan oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup, Sarwono Kusumaatmadja. ''Saya melihat banyak sekali perubahan yang dilakukan Menteri Siti Nurbaya. Saya tahu sekali, dia bekerja keras siang dan malam nyaris tanpa henti. Kebijakan-kebijakannya saya nilai berani,'' ujar Sarwono. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 15 /HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 KLHK Mengajak Kids Jaman Now Peduli Lingkungan dan Lestarikan Hutan Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Minggu, 14 Januari 2018. Mewakili Menteri LHK, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung KLHK, Hilman Nugroho, memimpin Kick Off Penanaman 10 Ribu Mangrove di 10 Kota di Indonesia. Acara Kick off ditandai dengan menanam 1.000 batang mangrove bersama generasi muda di Blok Elang Laut Taman Wisata Alam Angke Kapuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta, Minggu (14/01/2018). Selain di Jakarta, penanaman juga dilaksanakan serentak di 9 kota lainnya, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Lampung Timur, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makasar, dengan total yang ditanam 10.000 batang mangrove. Penanaman di seluruh Indonesia, dilaksanakan dengan melibatkan 3.650 anak-anak usia 6 – 20 tahun dari Koalisi Lestari Hutanku (KLH) yang diketuai oleh Seto Mulyadi (Kak Seto), dan Jefri Nichol Fans Club (JNFC). Hilman Nughoro menyampaikan kepada sekitar 1.000 anak-anak muda generasi milenial yang ikut menanam, bahwa Presiden RI menghimbau setiap warga negara Indonesia untuk menanam minimal 25 pohon seumur hidup. “Lima pohon ketika SD, Lima pohon ketika SMP, lima pohon ketika SMA, lima pohon ketika kuliah dan 5 pohon ketika akan menikah”, jelas Hilman. Penanaman kali ini lebih difokuskan pada tanaman mangrove di wilayah-wilayah pesisir Indonesia. Diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat. Dijelaskan Hilman, mangrove bermanfaat sebagai penyerap polutan, pencegah intrusi air laut, penelitian dan pendidikan, penyimpan karbon, wisata alam, tempat pemijahan aneka biota laut, pelindung garis pantai dari abrasi dan tsunami, penyedia Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu, serta tempat berlindung dan berkembang biaknya berbagai jenis fauna ekosistem payau. “Mangrove bermanfaat menyerap karbon 5 kali lipat dari tanaman daratan. Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan kayu/pohonnya hanya 5%, sisanya 95% dapat digunakan untuk jasa lingkungan (termasuk pariwisata), dll, namun jika pohonnya tidak ada, hasil turunannya yang 95% juga tidak didapat”, tegas Hilman Dalam kesempatan ini, Hilman juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Koalisi Lestari Hutanku, Kak Seto, dan Jefri Nichol yang telah menjadi agen perubahan dalam pelestarian mangrove. Dalam sambutan singkatnya, Kak Seto memberikan motivasi kepada anak-anak untuk aktif dalam kegiatan peduli lingkungan sambil meneriakkan yel-yel: “Kids Jaman Now Peduli Lingkungan Lestarikan hutan”. “Semoga kegiatan yang kita lakukan hari ini, dapat menjadi contoh dan ditiru oleh masyarakat dan artis lainnya”, ungkap Kak Seto. Sebagai Duta Lingkungan Koalisi Lestari Hutanku, Jefri Nichol juga mengajak para generasi muda khususnya JNFC untuk menanam pohon sebanyak-banyaknya dan menjaga lingkungan. "Semoga kontribusi kita terhadap alam hari ini bisa bermanfaat untuk generasi mendatang, dan menjadi legasi kita untuk generasi selanjutnya.", ucap Nichol. Selain Hilman Nugroho, Kak Seto, dan Jefri Nichol, dan Miss Earth Indonesia 2017 Michelle Alriani, acara kick off ini juga diikuti anak-anak SDN Kenari 07 Salemba, Komunitas Panti Asuhan dari Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DKI Jakarta dan 650 fans anggota Jefri Nichol FansClub (JNFC) Jabodetabek. Menutup sambutannya Hilman menyampaikan, “Salah satu cara mengucapkan terima kasih kepada alam dan lingkungan adalah dengan menanam pohon. Dimana ada pohon akan ada air, ada air akan ada kehidupan, ada kehidupan akan ada kesejahteraan. Kita yakin, banyak pohon banyak rejeki" tandas Hilman menutup sambutannya dan dilanjutkan dengan kegiatan menanam mangrove. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

Kutai Barat, Rabu, 20 Maret 2019. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Aliansi Penyelamatan Badak Sumatera melepaskan 1 (satu) ekor Badak ke Suaka Badak Kelian. Badak betina yang diberi nama “Pahu” ini telah selesai menjalani masa karantinanya selama 3 (tiga) bulan di dalam boma, dan siap dilepaskan ke paddock Suaka Badak Kelian. Lokasi ini juga merupakan lokasi pasca tambang PT Kelian Equatorial Mining. Wiratno, Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, KLHK mengatakan “Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam proses ini, terutama masyarakat Kabupaten Kutai Barat yang telah mendukung upaya penyelamatan satwa terancam punah. Ini merupakan langkah awal, masih diperlukan bantuan banyak pihak untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu pengembangbiakan semi alami yang dikelola secara intensif. Mengingat umur Pahu yang tidak muda lagi, tantangan berikutnya adalah segera menemukan badak jantan di Kalimantan yang diyakini masih ada dialam. Adanya badak jantan bisa mempercepat keberhasilan program breeding di suaka. Saat ini tim sedang mencari keberadaan badak lainnya di wilayah Kalimantan." Badak Pahu sendiri mempunyai Panjang badan 200 cm dan tinggi 101 cm, relatif lebih kecil jika dibandingkan badak sumatera yang ada di Sumatera. Berat badan Pahu saat pertama masuk karantina adalah 320 kg, dan terus meningkat sejalan dengan tercukupinya nutrisi melalui asupan pakan secara rutin. Saat ini berat badan Pahu sudah mencapai 360 kg, cukup ideal jika dibandingkan dengan ukurannya. Berdasarkan struktur giginya, umur Pahu diperkirakan lebih dari 25 tahun. Pada kegiatan pelepasan Badak ini hadir Staf Ahli Menteri ESDM Bidang LH & Tata Ruang, Satry Nugraha. Satry berharap bahwa areal pelepasan ini kedepan dapat mendukung perbaikan fungsi ekologi dan hidrologis. "Kedepan pasca operasional tambang oleh PT KEM, lokasi tersebut dapat kembali seperti semula yang mampu mendukung fungsi ekologi dan hidrologi." ungkapnya. Selain itu, juga diharapkan bentuk kolaborasi ini dpt dijadikan model pembangunan pertambangan yang berbasis konservasi serta dapat mendukung upaya pembangunan di Kabupaten Kutai Barat melalui pengembangan atraksi wisata bangunan bendungan yang ada di dalam HLKL bagi masyarakat Kabupaten Kutai Barat dan sekitarnya. Sementara itu, Sunandar Trigunajasa N, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, mengatakan “Pelepasan/pemindahan badak “Pahu” ke Suaka Badak Kelian merupakan langkah awal yang penting untuk upaya penyelamatan badak yang kondisi populasinya di alam sudah tidak viable lagi. Ancaman perburuan dan fragmentasi habitat menjadi salah satu faktor menurunnya populasi badak di alam yang saat ini diprediksi berjumlah sekitar 12-15 ekor yang tersebar di Kantong 1 dan 3 Kabupaten Kutai Barat dan Mahulu. Bupati Kutai Barat, FX. Yapan SH yang juga hadir mengatakan “Kami masyarakat Kutai Barat mendukung penuh upaya pelestarian Badak Sumatera yang berada di Kutai Barat, ini adalah kebanggaan Masyarakat Kutai Barat, kita perlu dukung untuk menjaga pelestariannya”. Lanjut Yapan,”Kami akan menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan untuk menjamin badak ini tetap ada di Bumi Kalimantan khususnya Kutai Barat." Lebih lanjut Arief Rubianto, selaku ketua Tim Operasi Penangkapan dan Penyelamatan Badak mengatakan, ”Kerja keras tim selama ini telah memberikan hasil yang luar biasa untuk penyelamatan badak sumatera di Kalimantan. Upaya penyelamatan ini masih Panjang, pemantuan kesehatan badak Pahu akan terus kami lakukan dengan tim dokter, dan kami saat ini masih terus melakukan pemantauan dan pengamanan terhadap badak yang masih berada di luar serta habitatnya. Harapan kami, badak sumatera lainnya bisa kami selamatkan untuk mendukung upaya pelestarian badak sumatera di Kalimantan." Upaya penyelamatan Badak Sumatera di Kaltim ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Sekretariat Bersama Badak Indonesia, Yayasan WWF Indonesia, Aksi Konservasi Hutan Tropis (TFCA), Yayasan Badak Indonesia (YABI), Aliansi Lestari Rimba Terpadu (ALeRT), Institut Pertanian Bogor (IPB), PT Kelian Equatorial Mining (PT KEM), PT. Hutan Lindung Kelian Lestari (HLKL), PT. Trubaindo Coal Mining, PT. PAMA, PT. Rimba Raya Lestari, Borneo Rhino Alliance (BORA), Universitas Mulawarman, Komunitas Pecinta Alam Damai (KOMPAD), mitra terkait lainnya, dan komunitas masyarakat adat antara lain masyarakat adat Besiq dan Bermai. Sumber: Kepala Balai KSDA Kalimantan Timur; Sunandar Trigunajasa N - 0812 2845 6697

SIARAN PERS Nomor : SP. 416/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 Cegah Karhutla sebagai Upaya Bela Negara Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 16 Desember 2017. Sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), anggota Manggala Agni dituntut memiliki etos kerja, nilai perjuangan dan kerjasama tim yang baik. Hal ini diperlukan dalam menentukan langkah cepat dan tepat pengendalian karhutla, terutama pada medan yang berat. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan, mengungkapkan KLHK terus melakukan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui sejumlah kegiatan pelatihan. “Kami mengharapkan dengan terselenggaranya berbagai kegiatan tersebut, Manggala Agni lebih terasah lagi keterampilan menghadapi medan tugasnya. Penting juga bagi mereka memperhatikan prinsip keselamatan ketika bertugas karena beratnya medan yang dihadapi”, ungkap Raffles. Mendukung hal ini, Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan - Manggala Agni Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Penyegaran Anggota Manggala Agni tahun 2017. Kegiatan dalam format pelatihan bersama bela negara khususnya dalam pengendalian karhutla ini, dilaksanakan di Lapangan Tembak Rindam XII/Tanjungpura. Kegiatan yang diikuti oleh 120 personil Manggala Agni dari Daops Singkawang dan Daops Pontianak ini berlangsung pada 13-14 Desember 2017 lalu. Danrindam XII/Tanjungpura, Khairul Anwar Mandailing, menyampaikan pelatihan ini merupakan dasar dari implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam sikap, keterampilan, kedisiplinan serta kepemimpinan generasi penerus bangsa. Kedepan mereka diharapkan dapat melanjutkan pembangunan pada masa yang akan datang khususnya pada pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. “Saya dengan tulus memberikan penghargaan kepada pihak penyelenggara dan pihak terkait yang telah mensukseskan kegiatan pelatihan ini. Harapan saya untuk Manggala Agni, berikan contoh kepada rekan-rekan lainnya, berbuat yang terbaik untuk Bangsa dan Negara serta lingkungan masyarakat pada umumnya”, tegas Khairul. Kegiatan penyegaran Manggala Agni Provinsi Kalimantan Barat ini diisi dengan materi keterampilan lapangan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Materi keterampilan lapangan yang diberikan meliputi sirkuit outbond, navigasi darat (peta, kompas dan GPS), serta caraka malam. Selain itu Mangggala agni juga mendapatkan tambahan keterampilan survival dan K3 untuk menunjang kegiatan pemadaman yang sering dilakukan di medan yang sulit. Selain itu, para instuktur juga memberikan pelatihan untuk memperkokoh jiwa korsa Manggala Agni. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 396/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 Pemerintah Kuatkan Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Tahun 2018 Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 8 Desember 2017. Demi menjaga keberhasilan penurunan tingkat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah tahun 2015, Pemerintah terus melakukan penguatan strategi pengendalian karhutla menyongsong tahun 2018. Sebagaimana Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Bengkulu Tahun 2017, yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. (07/12/2017). Dalam Rakor ini, hadir sebagai narasumber, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan, menyampaikan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari intensitas kebakaran hutan dan lahan dan jumlah hotspot dalam angka relatif kecil. Sampai dengan Oktober 2017, luas karhutla Provinsi Bengkulu 131 hektar. Luasan ini menurun 86,9% dibandingkan tahun 2016. “Pasca 2015 secara nasional ada perubahan paradigma dalam pengendalian karhutla, dimana pendekatannya lebih mengutamakan aspek pencegahan dan penanganan dini. Dalam rangka kewaspadaan dilakukan penetapan status siaga darurat secara lebih awal. Penguatan sinergi para pihak serta pelibatan masyarakat semakin diperkuat", jelas Raffles. Pelaksaan Rakor ini mendukung upaya KLHK dalam menjaga sinergitas pengendalian karhutla dengan pihak-pihak terkait. Sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kejadian kebakaran yang sudah menurun di tahun ini, Provinsi Bengkulu diharapkan dapat semakin membaik kondisinya dii tahun mendatang. Turut hadir dalam Rakor ini, Forum Koordinasi Pemerintah Daerah Bengkulu, Sekretaris Daerah, Bappeda, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Balai PDAS dan HL, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, TNI, POLRI, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Bupati, Kodim, Polres, dan BPBD Kabupaten lingkup Provinsi Bengkulu. Sementara itu, pantauan hotspot pada Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pukul 21.00 WIB (7/12/2017), berdasarkan pantauan satelit NOAA terdapat satu hotspot di Provinsi Sumatera Utara, begitu juga pantauan satelit TERRA AQUA (NASA) terpantau satu hotspotdi Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, selama 1 Januari – 7 Desember 2017 berdasarkan satelit NOAA terdapat 2.559 titik, setelah tahun sebelumnya sebanyak 3.798 titik, sehingga terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 1.239 titik (32,62 %). Sedangkan total 2.358 titik ditunjukkan Satelit Terra/Aqua (NASA) Conf. Level ≥80%, setelah tahun 2016 lalu menunjukkan 3.818 titik, sehingga saat ini menurun sebanyak 1.460 titik (38,23 %).(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330