SIARAN PERS Nomor : SP. 386 /HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 Selama 2017, Tidak Ada Status Tanggap Darurat Bencana Asap Karhutla Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Minggu, 3 Desember 2017. Hingga bulan November 2017, tidak satupun provinsi yang menetapkan status tanggap darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tujuh provinsi rawan karhutla hanya menetapkan status siaga darurat sebagai upaya pencegahan dan penanganan dini karhutla, tidak ada yang sampai menetapkan status tanggap darurat. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan menyampaikan bahwa dalam rangka pengendalian karhutla, pemerintah bersama para pihak terkait lainnya telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan secara dini di lapangan sejak awal tahun 2017. “Capaian berupa tidak adanya jumlah hari dalam status tanggap darurat pada tahun 2017 harus terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Dengan kata lain kondisi tersebut akan terwujud jika kebakaran hutan dan lahan dapat bersama kita cegah”, pungkas Raffles. Upaya pemerintah dalam mencegah dan menangani secara dini kejadian karhutla di provinsi rawan dinilai berhasil. Upaya yang dilakukan meliputi patroli terpadu pencegahan karhutla, aktivasi posko dalkarhutla, operasi pemadaman darat, dukungan operasi udara (water bombing dan hujan buatan), sosialisasi dan kampanye, peningkatan sumber daya manusia pengendalian karhutla, dan revitalisasi sarana dan prasarana pengendalian karhutla. Pemerintah berhasil menurunkan jumlah hari tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada lahan gambut dan non gambut di Pulau Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2017 sampai nihil. Target maksimal yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 sebesar 30% dari batas toleransi maksimum 148 hari (baseline 2015). Sementara jumlah total hari siaga darurat karhutla di tujuh provinsi rawan tahun 2017 berjumlah 985 hari, sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan 2016 sebanyak 961 hari. Kondisi paling parah pada 2015 menunjukan kondisi siaga darurat 889 hari, darurat asap 78 hari, tanggap darurat 148 hari, dan transisi darurat ke pemulihan 18 hari. Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan sudah menetapkan status siaga darurat sejak awal tahun 2017 untuk pencegahan dan antisipasi dini karhutla. Penetapan status siaga diawali oleh Provinsi Sumatera Selatan (31 Januari - 31 Oktober), Riau (1 Mei - 31 November), Kalimantan Barat (1 Juni - 31 Oktober), Kalimantan Selatan (15 Juni - 30 November), Jambi (24 Juli - 31 Oktober), dan Kalimantan Tengah (1 Agustus – 14 Oktober). Sementara itu, pantauan hotspot pada Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pukul 20.00 WIB (02/12/2017), tidak terpantau titik hotspot berdasarkan satelit NOAA dan 2 hotspot di Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat berdasarkan TERRA AQUA (NASA). Dengan demikian, selama 1 Januari - 02 Desember 2017 berdasarkan satelit NOAA terdapat 2.553 titik, setelah tahun sebelumnya sebanyak 3.789 titik, sehingga terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 1.236 titik (32,62%). Sedangkan total 2.354 titik ditunjukkan Satelit Terra/Aqua (NASA) Conf. Level ≥80%, setelah tahun 2016 lalu menunjukkan 3.806 titik, sehingga saat ini menurun sebanyak 1.452titik (38,15 %).(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 288/HUMAS/PP/HMS.3/10/2017 Lindungi Orangutan Sejak Dini Melalui Pusat Penelitian Orangutan Jakarta, Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jumát, 6 Oktober 2017. Mendukung upaya penyelamatan Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus sp.), Badan Litbang dan Inovasi (BLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), membangun Pusat Penelitian Orangutan/PPO (Orangutan Reseacrh Center) di Samboja, Kalimantan Timur. PPO yang dibangun di awal tahun 2017, merupakan hasil kerjasama antara Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi KSDA (BLI KLHK), Balai KSDA Kalimantan Timur (Ditjen KSDAE), dan Yayasan Jejak Pulang. Kepala Balitek KSDA, Ahmad Gadang Pamungkas, menyampaikan bahwa, PPO tidak hanya sebagai pusat penyelamatan, namun juga sebagai penyedia kajian IPTEK terkait rehabilitasi dan reintroduksi, sehingga dapat diperoleh metode rehabilitasi dan pelepasliaran yang tepat. Gadang menilai banyaknya Orangutan yang masuk pusat rehabilitasi dan reintroduksi, menunjukkan belum optimalnya upaya mengurangi konflik Orangutan, seperti pembangunan koridor satwa, kawasan ekosistem esensial dan pusat penyelamatan Orangutan. “Masih terdapat kelemahan dalam pusat rehabilitasi, dan hal ini mempengaruhi keberhasilan paska pelepasliaran dan berimplikasi pada hasil penelitian”, ujar Gadang dalam acara Press Tour Pusat Penelitain Orangutan di Samboja, (05/10/2017). ..... Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 44/HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 Kearifan Lokal menjadi Kunci Pengelolaan Hutan Adat yang Lestari Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 24 Januari 2018. Pengakuan dan pengelolaan Hutan Adat harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan dengan berbasis kearifan lokal. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan. Disamping itu, diperlukan prinsip kehati-hatian, mulai dari perencanaan awal, hingga monitoring dan evaluasinya. Diskusi ini mengemuka saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Hutan Adat di Jakarta, Selasa-Rabu, 23-24 Januari 2018. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya menyatakan bahwa aspek kearifan lokal dan pengetahuan tradisional, merupakan hal penting, sebagai penyeimbang dari arus globalisasi dan modernisasi yang terkadang tidak sesuai dengan kondisi geografis, budaya, maupun sosial dari komunitas Masyarakat Hukum Adat. "Disinilah perlunya Negara hadir untuk memberikan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat", tegasnya. Proses berbagi pengalaman dan pembelajaran baik keberhasilan ataupun kegagalan pengelolaan hutan adat juga sangat membantu dalam memastikan keberhasilan pengelolaan hutan adat ke depan. Khusus untuk pengelolaan hutan adat dalam kawasan konservasi, harus dilakukan dengan memperhatikan tujuan pengelolaan kawasan konservasi. Prinsip pengelolaan hutan adat adalah tidak merubah fungsi hutan. Selain mempertahankan fungsi hutan, terdapat kewajiban pemangku hutan untuk menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak. Selanjutnya, pemangku hutan adat diharuskan melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutannya, antara lain perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan. Terkait hal ini, Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr. Rinekso Soekmadi mengatakan bahwa sejumlah hal patut menjadi perhatian bersama untuk meminimalisir timbulnya permasalahan di kemudian hari. Diantaranya dinamika/perubahan situasi politik, sosial dan ekonomi yang terus terjadi. Kemudian, dengan meningkatnya permintaan sumberdaya alam/hutan dari pelaku di luar masyarakat perlu diantisipasi agar tidak memanen melampaui kapasitas kearifan lokal. "Penyebaran informasi global, melalui berbagai media populer (cetak, elektronik, sosial) serta bertambahnya populasi di dalam masyarakat juga perlu mendapat perhatian", tegas Rinekso. Salah satu dukungan terhadap percepatan realisasi penetapan Hutan Adat datang dari Pemerintah Daerah. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Nahardi, menyatakan bahwa perlu ada regulasi teknis yang jelas untuk mendukung komitmen pelaksanaannya di daerah. Nahardi juga mengungkapkan Negara (pemerintah) hadir tidak hanya saat penetapan Hutan Adat, tetapi turut berperan dalam mengisi kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Deputi II Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Erasmus Cahyadi, menyampaikan bahwa penetapan hutan adat merupakan kebijakan antar sektor, satu bagian yang mestinya tidak dapat dikerjakan secara terpisah dari bagian yang lain. “Artinya mesti ada suatu pekerjaan integratif antara hutan adat dan hak komunal masyarakat adat. Ini dilakukan melalui koordinasi dan kesepahaman antara Kementerian/Lembaga dan dengan Pemerintah Daerah. Disamping perlunya politik lokal, politik anggaran, dan pendampingan kemampuan teknis,” ujar Erasmus. Hutan Adat sebagai bagian dari Perhutanan Sosial, menurut Dahniar Andriani (Perkumpulan HuMa Indonesia), juga merupakan salah satu upaya resolusi konflik, disamping peningkatan pendapatan negara dan daerah dengan tetap menghormati hak MHA dan kelestarian hutan. Lebih jauh Dahniar menuturkan, Hutan Adat dapat menjamin perlindungan identitas bangsa melalui kebudayaan hutan hujan tropis, peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat itu sendiri, serta perlindungan hutan dan satwa flora yang endemik. Sejumlah narasumber lain juga turut menyampaikan pandangannya terhadap upaya percepatan penetapan Hutan Adat ini. Diantaranya yaitu dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kasmita Widodo, Badan Informasi dan Geospasial (BIG) Nur Hidayat, dan wakil dari Kementerian Dalam Negeri Royadi. Forum pada Rakornas tersebut menyepakati bahwa pengakuan dan penetapan Hutan Adat merupakan kerja kolektif masyarakat sipil dengan kerja bersama Pemerintah, yang dilakukan dengan tetap penuh kehati-hatian dan pendampingan secara kontinu. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 105 /HUMAS/PP/HMS.3/02/2017 Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 28 Februari 2018. ‘Selamat bertugas, pegang teguh integritas dan sumpah janji yang Saudara ucapkan’. Itulah yang diucapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, saat melantik 17 (tujuh belas) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) lingkup KLHK di Jakarta (28/02/2018). Terdiri dari 7 (tujuh) orang promosi dan 10 (sepuluh) mutasi jabatan. Pejabat yang dilantik hari ini dianggap telah mampu, didasarkan pada penilaian kinerja, tahapan proses seleksi, kapasitas dan merit system. Menteri LHK berharap mereka dapat menjadi penggerak roda organisasi pada satuan kerjanya. Organisasi KLHK membutuhkan orang-orang dengan kompetensi tinggi dan mau bekerja keras untuk membawa kementerian menjadi organisasi yang terus maju. “Sebagai tenaga profesional birokrasi, jabatan adalah kepercayaan bukan hak. PNS hanya berhak pada pangkat dan golongan bukan jabatan, karena jabatan bergantung pada kapasitas dan kompetensi”, kata Siti Nurbaya dalam sambutannya. Dalam tahun berikut, Siti Nurbaya mengingatkan untuk memberi perhatian pada agenda perhutanan sosial, reforma agraria dan penanganan sampah. Karena perhutanan sosial dan reforma agraria yang diharapkan bisa menjawab situasi kesenjangan yang telah berlangsung lama, dan menjadi langkah-langkah pelayanan kepada masyarakat. “Semua UPT yang relevan harus bisa bekerja di tingkat tapak untuk memberikan dukungan terhadap program perhutanan sosial”, ucap Siti Nurbaya. Selanjutnya, yang penting dan harus diselesaikan tahun ini, menurut Siti Nurbaya adalah penanganan sampah. Sejak tahun 2015 KLHK sudah memberikan atensi terhadap sampah, tapi persoalannya cukup kompleks, karena menyangkut masyarakat yang sangat luas apalagi undang-undang mengatur bobot kewenangannya ada di pemerintah daerah, tapi sebagai stakeholder tertinggi di tingkat Pusat adalah KLHK. “Ditahun 2018 – 2019, sudah harus kelihatan kota-kota yang betul-betul bersih, dan sungai-sungai yang betul-betul bersih, dan penangangan pencemarannya dengan baik. Itu yang harus muncul sebagai outcome/hasil yang betul-betul kelihatan di akhir 2018”, tegas Siti Nurbaya. Dalam mekanisme kerja di setiap unit, Siti Nurbaya berpesan agar interaksi pejabatnya harus intens, dan policy exercise-nya harus jalan. Masing-masing Eselon I agar meneruskan kebijakan KLHK kepada Eselon II dalam rapat staf, dan Eselon II juga agar meneruskan kepada Eselon III dan IV. “Kembangkan kerja-kerja professional, kreatif, dan terukur. Buktikan bahwa birokrasi Indonesia profesional bukan birokrasi yang loyo dan gampang dikata-katain oleh pihak lain” kata Menteri LHK menutup sambutannya. Daftar pejabat yang dilantik dapat dilihat pada website www.menlhk.go.id. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS KONSULTASI PUBLIK REGIONAL KALIMANTAN PENYUSUNAN STRATEGI DAN RENCANA AKSI KONSERVASI RANGKONG GADING “Menghindari Kepunahan, Pemerintah Menyusun Strategi Rencana Aksi Konservasi Maskot Kalimantan Barat” Pontianak 26 Oktober 2017 - Meskipun status perlindungannya telah diatur secara ketat dalam kerangka hukum nasional dan secara internasional melalui CITES, keberadaan populasi rangkong gading, satwa yang dilindungi penuh ini justru terus menuju kepunahan. Investigasi Rangkong Indonesia dan Yayasan Titian yang didukung oleh Dana Konservasi Chester Zoo pada 2012, menyebutkan sekitar 6.000 rangkong gading dewasa mati diambil kepalanya di Kalimantan Barat. Di Indonesia sendiri, dari data yang dihimpun KLHK bersama Rangkong Indonesia dan Wildlife Conservation Society Indonesia Program, sepanjang tahun 2011 hingga 2017, penegak hukum telah berhasil menyita 1.347 paruh rangkong gading. Sementara, hingga tahun 2016, total 2.245 paruh rangkong gading berhasil disita dari perdagangan gelap di sejumlah negara seperti Malaysia, Laos, China dan Amerika Serikat. Bagi masyarakat dan dalam budaya Kalimantan, satwa ini lebih sekedar dari burung yang harus dilindungi namun burung rangkong gading atau dikenal juga sebagai tingang, tajak, atau tajay merupakan sebuah simbol "alam atas" yaitu alam kedewataan. Bentuk kebanggaan daerah terhadap rangkong gading terlihat dari berbagai simbol organisasi pemerintah dan lembaga seperti lambang Provinsi Kalimantan Barat yang menjadikan satwa ini sebagai identitas provinsi dan juga terlihat pada simbol Universitas Lambung Mangkurat. Bahkan di Kalimantan Barat, rupa burung rangkong gading juga tampil dalam ukiran yang merepresentasikan keberanian dan keagungan Suku Dayak Kalimantan. Rangkong gading ini memiliki peranan penting secara budaya, namun kondisinya mendekati kepunahan. Burung rangkong gading mempunyai perilaku unik karena sifatnya yang setia atau monogami. Butuh sekitar 180 hari bagi pasangan rangkong gading untuk menghasilkan satu anak. Setelah menemukan lubang sarang, sang betina akan mengurung diri. Bersama sang jantan, lubang sarang ditutup menggunakan lumpur dan material lain hingga menyisakan celah sempit yang cukup untuk mengambil hantaran makanan dari sang jantan. Dengan cara itu, suhu dan kebersihan sarang bakal terjaga. Selama bersarang, bulu sang betina meluruh (moulting) dan nantinya akan berfungsi sebagai alas sekaligus menjaga kehangatan telur. Kondisi ini menjadikan sang betina tidak dapat terbang sampai sang anak siap keluar sarang. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Rangkong Gading Selain perburuan, ancaman kepunahan rangkong gading dipengaruhi oleh aturan yang ada belum dapat menjawab tantangan dan persoalan yang ada di lapangan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pendekatan yang lebih praktiks dan menyeluruh untuk mengatasi berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi diantaranya lemahnya koordinasi penegakan hukum dan kapasitas aparat penegak hukum terkait pemberantasan perdagangan ilegal rangkong gading, belum maksimalnya program atau upaya-upaya perlindungan dan konservasi yang terintegrasi baik dari perlindungan habitat dan konservasi species ini, kurangnya kampanye penyadartahuan serta aspek pembiayaan dan pendanaan dari program-program tersebut. Hal ini juga sejalan dengan kesepakatan yang dicapai pada CITES CoP17. Pada CITES CoP17 Pemerintah Indonesia mengusulkan resolusi konservasi rangkong gading yang secara aklamasi diadopsi menjadi Resolusi Conf. 17.11 tentang konservasi dan perdagangan rangkong gading. Mandat resolusi tersebut ditujukan kepada seluruh negara pihak (parties), terutama negara sebaran (range states) dan negara konsumen dan mencakup berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah penerapan kerangka hukum secara terpadu dan penegakan hukum yang efektif, kerja sama dengan negara sebaran dalam hal pengawasan dan penyadaran masyarakat, serta mengambil langkah-langkah perlindungan lebih lanjut melalui penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Rangkong Gading dan juga pelaksanaan SRAK. Berangkat dari tantangan dan persoalan serta dalam rangka menindaklanjuti keputusan CITES CoP17, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan para mitra telah menyusun Rancangan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Rangkong Gading. Untuk menyempurnakan Rancangan SRAK, Tim Penyusun SRAK Rangkong Gading yang terdiri dari KLHK selaku Otoritas Pengelola CITES, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku Otoritas Ilmiah CITES, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), Burung Indonesia, Fauna dan Flora Internasional (FFI), Rangkong Indonesia, WWF - Indonesia, Wildlife Conservation Society- Indonesia Program (WCS-IP), dan Zoological Society of London (ZSL) melakukan serangkaian konsultasi publik, yang salah satunya diselenggarakan di Pontianak pada tanggal 26 Oktober 2017. Agenda konsultasi publik ini bertujuan untuk menjaring masukan dari berbagai pihak, sebelum ditetapkan sebagai satu kerangka hukum yang mengikat. Ir. Bambang Dahono Adji, MM, M.Si., Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati mengatakan, “Masyarakat Kalimantan menghormati rangkong gading dan tahu kalau burung endemik Indonesia ini dalam situasi terancam. Untuk itu, perlu ada perhatian dan dukungan ekstra dari berbagai pihak dalam mewujudkan konservasi dan penanganan perdagangan ilegal. Masa berlaku dari Strategi dan Rencana Aksi Konservasi atau SRAK Rangkong Gading adalah 10 tahun dengan cakupan lima aspek SRAK, yaitu: penelitian dan monitoring; kebijakan dan penegakkan hukum; kerjasama dan kemitraan; komunikasi dan penyadartahuan; dan pendanaan. Kami berharap SRAK juga dapat berfungsi sebagai payung pengaturan nasional untuk setiap upaya yang berkaitan dengan kelima aspek SRAK tersebut sehingga memungkinkan adanya kolaborasi dan kerja nyata.” Abdul Halim Ramli, budayawan Kalimantan Barat lebih lanjut menyebutkan, “Penyusunan dokumen SRAK ini diharapkan mendukung pelestarian enggang/ rangkong gading yang selain merupakan bagian dari budaya masyarakat Kalimantan, namun juga menjadi bagian dari kebanggaan warisan dunia, yang wajib dilestarikan dan diselamatkan dari perdagangan ilegal.” Sebagai tambahan informasi, burung rangkong gading atau di Kalimantan lebih sering disebut enggang gading (Rhinoplax vigil) merupakan salah satu spesies asli Indonesia yang tercantum dalam Apendiks I CITES (terancam punah dan dilarang untuk diperdagangkan); dan masuk dalam daftar satwa dilindungi menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; Dalam keluarga rangkong, hanya rangkong gading yang memiliki balung yang besar dan padat di bagian atas paruhnya. Bagian padat dari balungnya terbentuk dari materi keratin yang umum disebut sebagai gading rangkong (hornbill ivory). Karakteristiknya unik karena ada perpaduan warna kuning lembayung dan merah dengan tingkat kekerasan lebih lunak daripada gading gajah. Untuk info lebih lanjut, silahkan kontak: d/a Gedung Manggala Wanabhakti Blok 7 Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Telephone/Fax: 021 5720227, Email: subditkonvensi.kkh@gmail.com.

SIARAN PERS Nomor : SP. 206/HUMAS/PP/HMS.3/04/2018 Indonesia Berhasil Cegah Asap Lintas Batas Di Asia Tenggara Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 21 April 2018. Indonesia telah berhasil menghentikan kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2017. Padahal jika menengok pada 2015, kabut asap yang melintas ke negara tetangga terjadi selama 20 hari, kemudian tahun 2016 menurun drastis hanya selama empat hari. Berikutnya, tahun 2017 bahkan sama sekali tidak terjadi. Kabut asap lintas batas atau yang biasa disebut transboundary haze menjadi salah satu isu lingkungan yang penting bagi negara-negara di regional ASEAN. Hal itu mengemuka dalam acara Diskusi dan Konsultasi Publik di Palembang, Sumatera Selatan (18/04). Dalam diskusi publik tersebut, Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Sumantri, menyampaikan bahwa, sejauh ini KLHK terlibat aktif dalam sidang-sidang di lingkup regional ASEAN. Indonesia telah memperoleh capaian positif dalam pengendalian pengendalian karhutla dan perubahan iklim, khususnya mengenai kabut asap lintas batas. “Dampak positif capaian Indonesia dalam pengendalian karhutla tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, melainkan juga negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia”, ungkap Sumantri. Sementara itu, Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (PPIKHL), Israr, menyampaikan bahwa upaya pemerintah dalam pencapaian lingkungan yang berkelanjutan khususnya mengenai kabut asap lintas batas ini, utamanya di Sumatera Selatan sangat erat kaitannya dengan kesiapan upaya pencegahan karhutla guna menyukseskan pelaksanaan Asian Games 2018. “Di Sumatera Selatan sekurangnya 733 desa teridentifikasi rawan karhutla. Untuk mengcover desa-desa ini kita akan melakukan patroli pencegahan karhutla. Secara teknis kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menentukan sasaran-sasaran prioritas lokasi patroli terpadu yang akan dilaksanakan”, tambah Israr. Dengan tema Tantangan dan Peluang Pencapaian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan (Sustainable Environment) di Kawasan Asia Tenggara, acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri dan Pusat Studi ASEAN Universitas Sriwijaya ini, dilaksanakan sebagai implementasi dari Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (MSBA) 2025. Tujuannya tidak lain, guna menunjang diplomasi Indonesia serta meningkatkan pemahaman masyarakat dalam rangka terwujudnya MSBA dalam konteks pencapaian lingkungan yang berkelanjutan. Sehari setelahnya, KLHK juga menyelenggarakan Seminar Konsultasi Publik dilaksanakan di SMAN 1 Palembang (19/04) dengan tema “Meningkatkan Pengetahuan Siswa/Siswi SMA akan Pentingnya Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup”. Diharapkan Sumantri, acara tersebut dapat menjadi media penyebaran informasi yang lebih luas kepada masyarakat, tentang pentingnya menjaga wilayah Sumatera Selatan dari karhutla yang dapat mengakibatkan terjadinya kabut asap lintas batas. "Terbebasnya wilayah Sumatera Selatan dari bencana kabut asap tentunya sangat mendukung suksesnya perhelatan Asian Games 2018 di Palembang. Lebih jauh lagi akan mendukung untuk mewujudkan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025 sebagai bagian masyarakat ASEAN yang bermartabat. Citra positif itu akan mampu menjaga harga diri dan nama baik bangsa di mata dunia internasional", terang Sumantri. Selain KLHK, turut hadir sebagai narasumber kegiatan ini, Kementerian Luar Negeri, Universitas Sriwijaya, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Acara ini dihadiri dari kalangan unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, LSM setempat, pelajar Sekolah Menengah Atas, mahasiswa, dan pemangku kepentingan terkait. Sementara pantauan Posko Pengendalian Karhutla KLHK pada Jumat, 20 April 2018, pukul 20.00 WIB, berdasarkan satelit NOAA-19 dan satelit TERRA-AQUA (NASA) menunjukkan tidak adanya hotspot di seluruh wilayah Indonesia.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor: SP. 76 /HUMAS/PP/HMS.3/02/2018 Antisipasi Meluasnya Kebakaran Lahan, Manggala Agni Lakukan Pemadaman Dini Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin, 12 Februari 2018. Manggala Agni, Brigade Pengendalian Karhutla KLHK, melakukan kegiatan pemadaman pada beberapa wilayah rawan karhutla, yaitu Riau dan Kalimantan Barat (12/02/2018). Manggala Agni Daops Siak bersama dengan Masyarakat Peduli Api (MPA), Koramil, dan Polsek Bukit Batu melakukan pemadaman di perbatasan Desa Kampung Jawa, Kecamatan Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis seluas 1 Ha. Sedangkan Manggala Agni Daops Dumai melakukan pemadaman di Jalan Batu Bintang Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur seluas ± 1,5 Ha. Pemadaman yang dilaksanakan bersama dengan Bhabinkamtibmas POLRI dan masyarakat ini di dominasi bahan bakaran berupa ilalang, pohon akasia, dan serasah. Sampai dengan saat ini pemilik lahan masih dalam pemeriksaan Polsek Dumai Barat. Begitu juga dengan Manggala Agni Daops Pekanbaru melakukan pemadaman seluas 1,5 Ha di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Kejadian kebakaran ini dapat diatasi Manggala Agni dengan cepat karena berada di lahan mineral/ non gambut serta didukung topografi lahan yang landai. Lain halnya dengan di Kalimantan Barat, Manggala Agni Daops Ketapang melakukan pemadaman kebakaran di lahan gambut dengan luas ±5 Ha. Informasi kejadian di Dusun Wonosari, Desa Banjar Sari ini berasal dari warga sekitar. Lahan yang terbakar didominasi bahan bakaran yang berasal dari tumbuhan pakis dan akasia. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan menjelaskan bahwa Manggala Agni berupaya melakukan pemadaman awal sebelum api membesar. "Dalam upaya penanggulangan karhutla, Manggala Agni di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Riau juga sudah melakukan koordinasi dengan satgas karhutla di lapangan ", sambung Raffles. Sementara pantauan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK pada Minggu (11/02/2018) pukul 20.00 WIB, mencatat terdapat 1 titik hotspot yang terpantau satelit NOAA-19 Provinsi Sulawesi Utara, dan Satelit TERRA-AQUA (NASA) menunjukan 12 titik hotspot di Provinsi Kalimantan Barat 10 titik, Bangka Belitung 1 titik, dan Kepulauan Riau 1 titik. Sampai dengan 11 Februari 2018, pantauan Satelit NOAA-19 mencatat jumlah hotspot sebanyak 81 titik di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan pada periode yang sama tahun 2017 jumlah hotspot sebanyak 140 titik. Terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 59 titik atau 42,14%. Sedangkan berdasarkan pantauan satelit TERRA-AQUA (NASA) confidence level 80% terpantau sebanyak 187 titik, pada periode yang sama tahun 2017 jumlah hotspot sebanyak 138 titik. Terdapat kenaikan jumlah hotspot sebanyak 49 titik atau 35,51%. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 13 /HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 KLHK dan PARMUSI Berupaya Membangun Desa Madani Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jum’at, 12 Januari 2018. Setelah bertemu Ketua Umum dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) dua hari lalu (10/01/2018), hari ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, berjumpa ormas Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI). "Kami hadir untuk mendapatkan pandangan di lapangan dari perspektif keumatan", ucap Siti Nurbaya membuka silaturahmi. Ketua Umum PARMUSI, Usamah Hisyam, dan pengurus lainnya menyambut hangat kedatangan Siti Nurbaya beserta rombongan di kantor PARMUSI, Ragunan, Jakarta Selatan. Kepada PARMUSI, Menteri LHK menjelaskan saat ini pemerintah mempunyai dua program prioritas untuk keadilan ekonomi masyarakat, yaitu: Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Land reform (Reforma Agraria) adalah untuk lahan yang ditempati masyarakat dan sudah menjadi pemukiman, dapat dilepaskan dari kawasan hutan menjadi bersertifikat dilihat dari status kawasan hutannya. "Daerah yang sudah ada masyarakat dan pemukiman sudah harus dikeluarkan tergantung status kawasannya. Total yang disiapkan dari kawasan hutan sekitar 4,1 juta ha", kata Siti Nurbaya. Program kedua, pemerintah menyiapkan akses kelola hutan kepada masyarakat yang disebut Perhutanan Sosial, dimana masyarakat diberi akses kelola hutan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang, namun tidak untuk dimiliki. Total yang dicadangkan adalah 12,7 juta ha. "Saat ini sudah terealisasi 1,4 juta ha dari target 4,3 juta ha sampai tahun 2019", jelas Siti. Menteri LHK menambahkan selain akses lahan juga disiapkan akses permodalan dengan menggandeng Bank BUMN dan pola bagi hasil dengan BLU KLHK. Usamah menyambut baik dan mendukung program pemerintah ini karena sangat sejalan dengan apa yang menjadi program kerja PARMUSI. Usamah menjelaskan PARMUSI mempunyai program Membangun Desa Madani yang berangkat dari cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu kesejahteraan sosial. Dijelaskan Usamah, Desa Madani yang dimaksud bercirikan peningkatan iman dan taqwa, kemandirian ekonomi dan aksi sosial. Peningkatan iman dan taqwa dilakukan dengan penempatan 5 Da'i di tiap kecamatan, sementara kemandirian ekonomi diwujudkan dengan melakukan gerakan sosial untuk lingkungan. "NKRI harus dijaga dengan membangun dari bawah/desa. PARMUSI bekerja untuk kemakmuran rakyat bukan untuk politik", tegas Usamah. Untuk mencapai tujuan tersebut, PARMUSI juga sudah mendirikan PARMUSI Business Center untuk pendampingan masyarakat di lapangan. Selain itu, Parmusi juga telah mempunyai Da'i di tiap kecamatan. Ketua PARMUSI sangat yakin program yang ditawarkan KLHK akan dapat dijalankan dengan baik. "PARMUSI tinggal dikasih akses lahan, karena kami punya sumber pendanaan dan tenaga pendampingan di masyarakat", ucap Usamah. Bahkan PARMUSI siap membangun pilot project Perhutanan Sosial di beberapa daerah di Indonesia. "Daerah kami yang paling siap untuk melaksanakan program ini adalah Kalbar, Sulteng, Kaltim, Jabar, NTT, dan Jateng" tandasnya. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 330/HUMAS/PP/HMS.3/11/2017 Jenis Orangutan Baru Ditemukan di Tapanuli, Indonesia Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 3 November 2017. Suatu jenis orangutan baru dengan nama ilmiah Pongo tapanuliensis atau Orangutan Tapanuli, dinobatkan sebagai spesies orangutan ketiga, setelah Pongo pygmaeus (Orangutan Kalimantan) dan Pongo abelii (Orangutan Sumatera). Hal ini secara resmi dipublikasikan dalam jurnal internasional Current Biology pada tanggal 3 November 2017. Penemuan ini diawali dengan penelitian populasi Orangutan Sumatera pada habitat terisolir yaitu Ekosistem Batang Toru, di ketiga Kabupaten Tapanuli, yaitu Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan kerjasama antara KLHK, LIPI, IPB, Universitas Nasional, dengan Yayasan Ekosistem Lestari - Program Konservasi Orangutan Sumatra (YEL-SOCP), yang telah berlangsung sejak tahun 1997. Mewakili Menteri LHK, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan identifikasi jenis orangutan baru ini. “Ini adalah temuan terbesar abad ini, yang perlu dirayakan”, tuturnya dalam konferensi pers di Jakarta (3/11/2017). Pengukuhan spesies baru ini dutandai dengan perbedaan genetik yang sangat besar di antara ketiga jenis orangutan, melebihi perbedaan genetik antara gorila dataran tinggi dan rendah, maupun antara simpanse dan bonobo di Afrika, sebagaimana disampaikan salah seorang peneliti IPB, Dr. Puji Rianti. “Perbedaan lainnya dari segi morfologi, yaitu ukuran tengkorak dan tulang rahang lebih kecil dibandingkan dengan kedua spesies lainnya, serta rambut di seluruh tubuh Orangutan Tapanuli yang lebih tebal dan keriting”, jelasnya. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2016, tidak lebih dari 800 individu Orangutan Tapanuli hidup pada tiga populasi terfragmentasi di Ekosistem Batang Toru. Menurut Suci (YEL-SOCP), hal ini disebabkan tekanan akibat konversi hutan dan perkembangan lainnya. Saat ini kawasan seluas 150.000 Ha tersebut merupakan habitat terakhir bagi Orangutan Tapanuli dengan jumlah individu terpadat, yaitu kurang dari 110.000 Ha (1.100 Km2). Sebagaimana diketahui, sekitar 85% kawasan kawasan Ekosistem Batang Toru menjadi KPH Lindung, melalui Surat Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.637/MenLHK-Setjen/2015, tanggal 14 Desember 2015. Terkait dengan keberadaan Orangutan Tapanuli, yang justru banyak terdapat di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dari Ekosistem Batang Toru ini, Wiratno berpendapat, perlu ada pengelolaan efektif kawasan yang didukung semua pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah, hingga komunitas dan LSM. “Dalam waktu dekat, kami (Menteri LHK) akan melakukan peninjauan ke lokasi, dan ini tantangan bersama dalam pengelolaan kawasan konservasi, bagaimana membangun pengelolaan kolaboratif yang efektif bersama masyarakat”, tegas Wiratno. Orangutan Tapanuli diduga merupakan keturunan langsung dari nenek moyang orangutan yang bermigrasi dari Dataran Asia pada masa Pleistosen (+ 3.4 juta tahun silam). Satwa ini diketahui memiliki jenis panggilan jarak jauh/ long call (cara jantan menyebarkan informasi) yang berbeda, serta jenis pakan unik yang hanya ditemukan di Ekosistem Batang Toru. Populasi Orangutan Tapanuli terpecah ke dalam dua kawasan utama (blok barat dan timur), oleh lembah patahan Sumatera, dan juga ada populasi kecil di Cagar Alam Sibual-buali di sebelah tenggara blok barat. Kedepannya, satwa ini akan diusulkan ke dalam daftar spesies “sangat terancam punah” (critically endangered) berdasarkan daftar merah IUCN. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP.71/HUMAS/PP/HMS.3/02/2018 Menteri Siti : Tingkatkan Monitoring dan Pencegahan Karhutla di Tahun 2018 Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 9 Februari 2018. Tahun ini, monitoring dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan terus ditingkatkan KLHK, sebagai upaya menekan hotspot dan terjadinya karhutla. Hal ini dituturkan Menteri LHK, Siti Nurbaya di Jakarta (08/02/2018). Menurutnya, upaya pencegahan yang paling signifikan telah dilakukan KLHK, adalah melalui pengendalian tata kelola gambut. "Kita sudah berusaha dan kalau lihat datanya di 2017 itu 68% areal yang terbakar berada di hutan produksi dan APL (Areal Penggunaan Lain), artinya akses masyarakat ke dalam hutan itu pesat atau pada wilayah tersebut itu pesat. Memang masih ada 32% di hutan lindung, di hutan konservasi, nah ini yang bagian saya harus saya kejar, yang di hutan produksi dan di APL, tentu masyarakat dan dunia usaha", lanjutnya. Siti Nurbaya juga berterimakasih atas dukungan masyarakat dan dunia usaha, dalam upaya pengendalian karhutla. "Jadi kita berusaha dari segala pihak, dari segala perspektif termasuk dari teknologinya, usahanya, dan pencegahannya dengan tata kelola. Jadi upaya-upaya itu akan kita lakukan", ujarnya. Terkait peningkatan patroli terpadu di tahun 2018, Siti Nurbaya meyakini, hal ini dapat memperkuat segala aspek, tidak hanya penanganan karhutla, namun termasuk penemuan-penemuan terhadap masalah-masalah di lapangan, serta memberi pengaruh terhadap turunnya deforestasi. Berdasarkan data pantauan Posko Pengendalian Karhutla KLHK, hingga kemarin malam (07/02/2018), hotspot masih terpantau rendah, yaitu sebanyak 1 titik berdasarkan Satelit NOAA, yaitu di Kalimantan Barat, serta 1 titik berdasarkan TERRA AQUA (NASA) confidence level >80%, di Sulawesi Utara. "Yang paling penting sekarang adalah monitoringnya terus-terusan kita lakukan, dan ketika ada indikasi hotspot itu kita dekati", Siti Nurbaya kembali mengingatkan. Untuk hal ini, Siti Nurbaya juga ikut memantau secara aktif pagi dan malam, melalui aplikasi pada telepon genggamnya. Dengan hadirnya teknologi pemantauan hotspot yang semakin berkembang, Siti Nurbaya berharap hal tersebut dapat mendukung upaya deteksi dini dan pencegahan yang semakin baik. Pada kesempatan yang sama, Siti Nurbaya menyampaikan apresiasinya atas penegasan Presiden terhadap komitmen jajarannya dalam mendukung pengendalian karhutla setiap tahunnya. Menurutnya, hal tersebut sangat efektif dalam menekan angka hotspot dan kejadian karhutla. "Di tahun 2017 tidak ada asap yang dahsyat apalagi sampai pindah ke luar negeri. Di 2016 itu ada 4 hari, saya ingat betul antara 21 sampai 29 agustus itu karena di Riau ada kejadiannya. Nah di 2015 itu 24 hari yang gelap, tidak bisa apa-apa, asapnya juga keluar negeri. Jadi kalau lihat data itu maka sebetulnya di 2016, terus lagi di 2017 sudah menurun, jadi efektif yang diperintahkan oleh Bapak Presiden", tuturnya. Bagi Siti Nurbaya, penegasan Presiden juga berlaku untuknya, namun hal ini tidak membuatnya ragu, melainkan semakin meningkatkan semangatnya untuk terus bekerja dengan baik. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 350 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2017 Perhutanan Sosial : Aksi Nyata Hadapi Perubahan Iklim Bonn-Jerman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 15 November 2017. Perhutanan Sosial merupakan salah satu terobosan Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan ketahanan pangan. Melalui program ini, masyarakat sekitar hutan yang miskin dan rawan pangan, mempunyai peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pemanfaatan sumber daya hutan yang lestari. Demikian gambaran umum yang disampaikan Menteri LHK, Siti Nurbaya, saat menghadiri High Level Roundtables for Climate Actions for Zero Hunger (SDG2) COP 23 UNFCCC. “Secara total, Pemerintah Indonesia memberikan pengelolaan dan hak akses kepada masyarakat lokal. Sekitar 12,7 juta hektar lahan hutan dalam berbagai kategori, seperti lahan hutan yang terdegradasi sampai yang dihuni oleh penduduk asli setempat. Semua menggunakan hutan sebagai penghidupan mereka. Inti Perhutanan Sosial adalah memberikan akses bagi orang untuk bekerja secara legal di lahan hutan negara. Namun tidak untuk kepemilikan tanah”, ungkap Siti Nurbaya. Dituturkan Siti, meningkatnya kebutuhan pangan di Indonesia dan tekanan terhadap sumber daya hutan, merupakan tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk menyusun strategi pembangunan dalam mengelola sumber daya hutan dan lahan secara berkelanjutan. Sekaligus mencapai tujuan pembangunan negara. Selain itu, Siti juga menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki program reforma agraria seluas 9 juta hektar, terdiri dari 3,9 juta hektar sertifikasi lahan masyarakat, 0,6 juta hektar sertifikasi lahan transmigrasi, dan 4,5 juta hektar sebagai redistribusi lahan, lokasi transmigrasi, serta lahan hutan yang terdegradasi. Program Kehutanan Sosial memberikan akses yang lebih besar terhadap sumber daya hutan oleh masyarakat setempat. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung berupa hasil hutan, dan manfaat tidak langsung sebagai sistem mata pencaharian (agroforestry, agro-sylvopasture, dan agro-silvo-fishery). “Dalam implementasinya, Kementerian LHK bekerjasama Kementerian Pertanian, kemitraan perusahaan atau unit koperasi, dengan model PAJALE (padi sawah, jagung dan kedelai serta perkebunan tebu dan peternakan), dan lokus kegiatan berada di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)”, lanjut Siti Nurbaya. Tidak kalah penting, Siti menginformasikan bahwa Indonesia memiliki aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berupa Program Kampung Iklim (Proklim), yang mengintroduksi budaya hidup ramah lingkungan kepada masyarakat desa, sehingga dihasilkan emisi yang rendah. Program pengembangan ramah lingkungan ini antara lain berupa, taman bio-pharmacy, pertanian organik perkotaan terpadu, penggunaan biogas, fasilitas pengolahan limbah masyarakat, dan skema mikrohidro. “Dalam beberapa menit ini, semoga saya bisa menunjukkan kepada Anda bahwa di Indonesia, pengelolaan hutan lestari TIDAK hanya jargon, tapi juga kenyataan yang dapat diimplementasikan untuk kepentingan masyarakat dalam menghadapi banyak tantangan, termasuk tantangan terkait dengan perubahan iklim”, tegas Siti Nurbaya menutup paparannya. Antusiasme ini disambut baik oleh Direktur Jenderal UN-FAO, Jose Graziano da Silva, yang menyatakan bahwa sudah saatnya para negara melakukan aksi nyata bersama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Selain Menteri LHK Siti Nurbaya, turut hadir sebagai narasumber, dalam pertemuan yang mengambil tema “Climate, Food and Livelihoods – Indonesia’s Challenges” ini, yaitu Menteri Perikanan Negara Republik Fiji, Semi Koroilavesau, dan Perdana Menteri Negara Tuvalu, Enele Sopoaga.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP.226/HUMAS/PP/HMS.3/04/2018 Kelahiran Owa Jawa secara Caesar di TN Gunung Gede Pangrango Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin, 30 April 2018. Kabar gembira datang dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Sabtu (28/4/2018), jam 23.30 WIB lahir anakan satwa langka ikonik Jawa Barat, owa jawa di Javan Gibbon Center (JGC) Bodogol. Anakan owa jawa tersebut lahir secara caesar dengan lama operasi 1 jam 7 menit. Anakan dari pasangan Boby (jantan) dan Joly (betina) yang berjenis kelamin jantan ini, diberi nama Billy oleh Kepala Balai Besar TNGGP. JGC adalah pusat rehabilitasi owa jawa yang dikelola secara kerjasama antara Balai Besar TNGGP, Conservation International (CI), dan Yayasan Owa Jawa (YoJ). JGC telah berhasil memulihkan dan memasangkan owa jawa rehabilitan untuk dilepasliarkan di habitat alaminya. Dua puluh individu owa jawa telah berhasil dilepasliarkan. Untuk pasangan Boby - Joly, Billy adalah anakan kedua mereka, setelah tahun 2017 anakan pertamanya tidak bisa diselamatkan. Saat ini terdapat 20 individu owa jawa yang menghuni JGC dua keluarga diantaranya sudah siap untuk dilepasliarkan. Yang membanggakan JGC ini sepenuhnya dikelola oleh para ahli dan praktisi anak negeri tanpa campur tangan pihak asing. Di lokasi yang berbeda, sebanyak 152 orang dari Komunitas Pendaki Indonesia (PI) yang berasal dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten melakukan pendakian bersama di TNGGP melalui jalur Cibodas. Pendakian ini dimaksudkan untuk mempererat silaturrahim antar anggota di Komunitas Pendaki. Sebelum melakukan pendakian, seluruh peserta datang dan berkumpul di Kantor Balai Besar TNGGP pada (28/4/2018) pagi untuk melengkapi persyaratan pendakian dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan terkini calon pendaki mengingat pendakian merupakan salah satu aktifitas di alam terbuka yang cukup ekstrim. Hal ini merupakan salah satu SOP yang diterapkan oleh BBTNGGP selain booking online melalui booking.gedepangrango.org. Pada kesempatan ini, Zainuddin, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Balai Besar TNGGP berpesan kepada Komunitas pendaki agar menjaga kekompakan dan menjadi contoh untuk para pendaki lain. Menjadi pendaki yang baik, yang mencintai alam serta ikut mensosialisasikan Standard Operating Procedure (SOP) pendakian yang diterapkan oleh Balai Besar TNGGP. Dalam pelaksanaan pendakian ini, Komunitas PI juga akan melakukan Operasi Bersih sampah yang ada di sepanjang jalur pendakian.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 300 /HUMAS/PP/HMS.3/10/2017 Manggala Agni Pantau Kebakaran Hutan dan Lahan pada Objek Vital Nasional Jakarta, Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin, 16 Oktober 2017. Selain melakukan pengecekan lapangan (groundcheck) dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Manggala Agni juga berkewajiban memantau kondisi objek vital nasional, seperti bandara. Misalnya, Manggala Agni Daops Labuhanbatu yang senantiasa memantau kondisi asap di wilayah bandara Aek Godang, Kabupaten Padanglawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Hasil pantauan Kondisi Cuaca Bandara Aek Godang pada Minggu, 15 Oktober 2017 menunjukkan bahwa aktifitas penerbangan berjalan lancar, tidak ada asap ataupun kabut, dengan suhu berkisar 23 - 300 C, dan kecepatan angin 20 Km/jam. Sementara itu di kabupaten lain, Manggala Agni bersama-sama dengan masyarakat melakukan pemadaman dini di Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan pada lahan masyarakat seluas ±2 Ha. Api berhasil dipadamkan dengan peralatan sederhana. (15/10/2017) Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan menyampaikan bahwa hotspot yang terpantau oleh satelit segera ditindaklanjuti oleh Manggala Agni dengan melakukan groundcheck ke lokasi terindikasi hotspot. “Manggala Agni siap melakukan pemadaman dini pada lokasi yang terpantau hotspot. Dalam melaksanakan groundcheck, Manggala Agni sudah dibekali dengan peralatan pemadaman baik peralatan manual maupun peralatan mesin dalam ukuran kecil", tambah Raffles. Sampai dengan 15 Oktober 2017, berdasarkan satelit NOAA terdapat hotspot sebanyak 2.400 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2016, jumlah hotspot tercatat sebanyak 3.563 titik. Dibandingkan tahun lalu, terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 1.163 titik atau sebesar 32,64%. Sementara, satelit TERRA-AQUA (NASA) confidence level ≥80% mencatat terdapat 1.927 hotspot. Jumlah ini menurun sebanyak 1.701 titik (46,88%), jika dibandingkan dengan tahun 2016 pada periode yang sama, yaitu sebanyak 3.628 titik.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330