SIARAN PERS Nomor : SP. 407/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 Nostalgia Menteri LHK dan PM Norwegia di Istana Presiden Perancis Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 13 Desember 2017. Di tengah padatnya rangkaian agenda One Planet Summit di Paris, yang berlangsung dari tanggal 12-14 Desember 2017, Menteri LHK Siti Nurbaya, melakukan berbagai pertemuan penting. One Planet Summit adalah pertemuan lanjutan negara-negara di dunia untuk membahas langkah nyata menghadapi ancaman perubahan iklim. Pertemuan ini dilakukan dua tahun pasca kesepakatan bersejarah perjanjian Paris mengenai perubahan iklim. ''Saya berkesempatan bertemu Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg. Kami bernostalgia mengenang kunjungan beliau ke pemukiman orang rimba di Senamat Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi, pada tahun 2015 lalu,'' kata Siti Nurbaya, Rabu (13/12). Nostalgia antara Menteri LHK dan PM Norwegia ini semakin mengesankan, karena mereka bertemu di tengah jamuan resmi Presiden Perancis, Emmanuel Macron di Istananya. ''Norwegia baru saja selesai Pemilu, dan beliau terpilih kembali. Tipe pemimpin hebat yang selalu mendorong dan membina kader. Saya berterimakasih atas pertemuan dan kesempatan diskusi yang kami lakukan,'' ungkap Siti Nurbaya. Selain bertemu PM Norwegia, Menteri LHK juga bertemu dengan Arnold Schwazenegger, eks Gubernur California, yang memiliki komitmen tinggi terhadap agenda perubahan iklim. One Planet Summit yang berlangsung dari tanggal 12-14 Desember, dihadiri puluhan pemimpin dunia, serta sejumlah tokoh kunci pendukung perubahan iklim, termasuk pendiri Microsoft Bill Gates, Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, dan Sekjen PBB, António Guterres. Kesadaran bersama setelah perjanjian Paris, diharapkan dapat maju ke langkah lebih konkrit. Termasuk memusatkan perhatian pada dukungan finansial pemerintah dan swasta, agar dapat berinovasi menyesuaikan agenda perubahan iklim.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 422/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 KLHK Terbitkan PIPPIB Revisi XIII Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 20 Desember 2017. Luas areal penundaan izin baru mengalami perubahan pada Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) revisi XIII. Luas areal PIPPIB Revisi XIII menjadi sebesar 66.327.108 ha, berkurang sebesar 12.503 dari PIPPIB Revisi XII. “Hal ini terjadi karena adanya pengurangan dari data konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011, perkembangan data perizinan dan bidang tanah, perkembangan tata ruang dan hasil survey hutan alam primer, serta penambahan areal penundaan izin baru karena adanya hasil survey lahan gambut.” terang Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ruandha Agung Sugardiman. Hal ini diperkuat dengan penerbitan Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Sebagai kelanjutan dari Instruksi Presiden tersebut, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri LHK No. SK. 6559/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2017 tanggal 4 Desember 2017, tentang “Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIII)”. Luas areal PIPPIB Revisi XIII menjadi sebesar 66.327.108 ha, berkurang sebesar 12.503 dari PIPPIB Revisi XII. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan dari data konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011, perkembangan data perizinan dan bidang tanah, perkembangan tata ruang dan hasil survey hutan alam primer, serta penambahan areal penundaan izin baru karena adanya hasil survey lahan gambut. Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru wajib berpedoman pada lampiran PIPPIB Revisi XIII ini. Secara lengkap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta lampiran petanya dapat dilihat dan diunduh di laman http://webgis.menlhk.go.id:8080. PIPPIB sendiri direvisi setiap enam bulan sekali melalui pembahasan Tim Teknis Gabungan Pembuatan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang beranggotakan Kementerian LHK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Informasi Geospasial. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 207/HUMAS/PP/HMS.3/04/2018 Srikandi Manggala Agni, Sosok Kartini Masa Kini Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 21 April 2018. Peringatan Hari Kartini tidak sekedar merayakan Hari Kelahiran Raden Ajeng Kartini, yang terkenal sebagai pejuang emansipasi perempuan kala itu. Berkat perjuangan Kartini, perempuan Indonesia terbuka pintu untuk berkarya di segala bidang, untuk kemajuan Indonesia. Sebagaimana Fitria Sri Handayani atau yang akrab disapa Ria (29), salah seorang anggota Manggala Agni - Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, sosok Kartini masa kini, yang telah berjuang melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak tahun 2008 silam. Ria menuturkan, semangat Kartini memperjuangkan emansipasi perempuan Indonesia, sungguh menginspirasi baginya. Selain fitrahnya sebagai ibu dan seorang istri, menurutnya, perempuan sekarang dapat berkiprah dan berkarya untuk memajukan daerah bahkan negara. "Sebagai contoh, saat ini kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu ancaman bagi kelestarian alam dan lingkungan Indonesia. Kita sebagai Manggala Agni tentu dapat terjun langsung dan berbuat lebih untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman tersebut”, jelas perempuan yang bertugas di Daerah Operasional Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat ini. “Berjuang di Manggala Agni ini mengingatkan saya pada perjuangan Kartini jaman dulu. Kartini telah berhasil menunjukkan kepada dunia luar, bahwa perempuan dapat berbuat lebih dengan kemampuan yang dimilikinya. Menjadi Manggala Agni kita dapat melakukan aksi yang sangat berarti bagi keselamatan bangsa dari ancaman buruk karhutla", ujarnya penuh optimis. Awal bergabung sebagai anggota Manggala Agni, Ria bertugas di sekretariat Daops, mengolah data sistem pendeteksi cuaca, serta administrasi perkantoran. Selain itu, ia juga bertugas sebagai Pendamping Desa pada Kelompok Kerja Pencegahan Karhutla di Kabupaten Ketapang. Meski dirinya seorang perempuan, hal ini tidak menjadikannya minder dan terbatas dalam berkarya. Ria juga mengaku, tidak ada perbedaan tugas dengan anggota pria Manggala Agni lainnya yang mayoritas laki-laki. "Ketika melakukan pemadaman, kita tidak hanya memiliki tugas di barisan belakang. Manggala Agni perempuan juga bisa berperan sebagai pemegang nozzle di garis depan yang berhadapan langsung dengan api", tuturnya dengan penuh semangat. Berkat kemampuan, ketekunan dan semangat kerjanya, saat ini Ria adalah satu-satunya Komandan Regu (Danru) Manggala Agni perempuan di Indonesia. Tentunya tanggung jawab ini merupakan sebuah tantangan baginya. Tidak lupa, ibu dari tiga anak ini juga berpesan pentingnya untuk memaknai Hari Kartini setiap hari. "Perempuan Indonesia itu pada hakikatnya memiliki semangat pejuang seperti Kartini. Perempuan tidak hanya menjadi tukang masak, menyuci dan bereproduksi saja. Lebih dari itu, perempuan bisa berkarya dalam segala bidang. Berkat perjuangan Kartini, saya bisa menjadi seorang Manggala Agni dan menjalankan profesi ini hingga saat ini”, pungkas Ria dengan bangga. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 08137563333

SIARAN PERS Nomor : SP. 360 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2017 Kelahiran Anoa Kedua di Anoa Breeding Centre Manado, Harapan Baru Konservasi Satwa Terancam Punah Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin, 20 November 2017. Upaya konservasi satwa liar yang dilakukan Kementerian LHK kembali memperoleh hasil yang menggembirakan. Hal ini ditandai dengan kelahiran anak anoa (Buballus sp.) yang kedua secara normal dan tanpa bantuan medis di Anoa Breeding Centre (ABC) BP2LHK Manado. Seperti diberitakan sebelumnya pada hari Rabu, 8 Nopember 2017 pukul 21.38 WITA anoa Ana melahirkan bayi betina dengan berat ± 3,5 kg, panjang ± 60 cm, dan tinggi ± 50 cm di kandang ABC BP2LHK Manado, merupakan suatu hal yang langka proses kelahiran sendiri berlangsung secara normal dan alami tanpa bantuan medis. Dalam konferensi pers yang dihadiri awak media baik lokal maupun nasional, Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Manado, Dodi Garnadi, menyatakan ini adalah kelahiran kedua anoa di ABC BP2LHK Manado. “Kalau kelahiran anoa pada tanggal 7 Pebruari lalu dengan bantuan tenaga medis karena posisi anak anoa yang sungsang maka untuk kali ini kelahiran berlangsung secara alami tanpa bantuan medis,” ujar Dodi. Lebih lanjut Dodi juga menambahkan bahwa kelahiran alami kali ini tidak lepas dari kerja keras para peneliti di ABC BP2LHK Manado yang telah mengamati perilaku anoa dari kelahiran sebelumnya. “Aktivitas fisik yang cukup selama kebuntingan karena anoa Ana dipindahkan ke kandang yang lebih luas pada usia kebuntingan 8 bulan (bulan Agustus), dimana luasan kandang ini cukup memadai untuk persiapan proses kelahiran serta manajemen pakan yang baik juga berpengaruh terhadap kelahiran alami anoa kali ini, yakni komposisi pakan adalah 10% dari berat badan dengan jenis pakan yang diberikan adalah rumput, daun, dan buah-buahan, dimana kacang dan buah-buahan komposisinya lebih banyak,” lanjut Dodi. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH), Ditjen KSDAE KLHK, Bambang Dahono Adji, yang juga ikut memberikan keterangan pers mengatakan sangat bersyukur atas kelahiran anoa untuk kali kedua apalagi secara alami tanpa bantuan medis mengingat anoa susah di breeding di alam. “Saya sangat mengapresiasi keberhasilan Tim ABC BP2LHK Manado atas kelahiran kedua ini karena anoa susah di-breeding di alam dan kita juga patut berbangga karena ini adalah hasil riset teman-teman peneliti seperti mengamati perilaku dari awal dikawinkan hingga tim dari ABC ini melakukan persiapan dengan matang sampai kelahiran ini berhasil secara alami,” ungkap Bambang. Bambang juga berharap bahwa riset ini bisa dikembangkan di lembaga konservasi lain seperti sanctuary dan studbook atau daftar silsilah dari anoa ini bisa terdokumentasi dengan baik. Studbook atau daftar silsilah ini sangat penting karena menyangkut kemurnian genetik dari anoa ini sendiri dan riset ini diharapkan bisa dikembangkan di lembaga konservasi lain, jangan sampai nasib anoa seperti harimau jawa, harimau bali yang saat ini sudah punah. ”Anoa sekarang bukan hanya milik Sulawesi atau Indonesia, tapi anoa sudah menjadi milik dunia,” tambah Bambang. Seperti diketahui Anoa (Buballus sp.) menjadi salah satu pengisi keanekaragaman hayati di kawasan Wallacea yang perlu diperjuangkan kelestariannya. Anoa adalah hewan endemik Sulawesi yang saat ini termasuk dalam kategori genting dan dilindungi oleh Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Anoa juga digolongkan sebagai satwa terancam punah dalam IUCN Red List of Threatened Animal dan masuk ke dalam Appendix I CITES. Kelahiran anoa ini tentu saja membawa angin segar dan harapan baru bagi konservasi mengingat populasi anoa yang terus menurun. Selain dihadiri Direktur KKH, Konferensi Pers ini juga dihadiri Kepala BKSDA Sulawesi Utara, Agustinus Rantelembang, Kepala Balai Taman Nasional (BTN) Bogani Nani Wartabone, Lukita Awang Nistyantara, Kepala BTN Bunaken, Farianna Prabandari, serta mitra kerjasama BP2LHK Manado. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 100/HUMAS/PP/HMS.3/02/2018 Aksi Bersih Sampah dari Pantai Hingga ke Gunung Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 24 Februari 2018. Mendukung Gerakan Tiga Bulan Bersih Sampah, masyarakat bersama sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), melakukan aksi bersih sampah beberapa waktu lalu. Sebagaimana aksi bersih sampah yang dilakukan para para komunitas dan pelajar, bersama Balai Taman Nasional (TN) Taka Bonerate, di sekitar pantai Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. “Setiap tahun kondisi pantai bagian barat Kepulauan Selayar tepatnya saat musim angin barat, berserakan sampah laut antara lain berupa plastik, sterofom maupun kayu. Hal ini berlangsung selama beberapa bulan, sampah tersebut menumpuk di sepanjang bibir pantai bagian barat pulau”, tutur Jusman, Kepala Balai TN Taka Bonerate. Begitu pula halnya dengan Aksi Ngosek Gunung yang dilakukan Balai TN Gunung Merbabu dan para kelompok pecinta alam. Dalam kegiatan ini dilakukan pemungutan sampah dan pembenahan jalur pendakian di kawasan TN. Dari aksi tersebut, sebanyak 1.32 kwintal sampah terkumpul, yang terdiri dari sampah plastik, kaleng, puntung rokok, karet dan sterofoam. “Kegiatan ini memanfaatkan waktu penutupan jalur pendakian Gunung Merbabu yang dimulai tanggal 1 sampai 28 Februari 2018 mendatang. Penutupan jalur pendakian ditujukan untuk pemulihan ekosistem kawasan TN Gunung Merbabu”, jelas Edy Sutiyarto, Kepala Balai TN Gunung Merbabu. Sementara aksi bersih juga dilakukan di sepanjang jalan Kabupaten Sumba Timur dan di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh Balai TN Manupeu Tanadaru Laiwangi Wanggameti (Matalawa) bersama instansi pemerintah daerah. Selain membersihkan jalan, petugas juga membagikan tempat sampah gratis di sekitar taman kota. Tidak ketinggalan, masyarakat di wilayah Papua juga terjun langsung dalam aksi bersih sampah. Dalam ‘Aksi Peduli Lingkungan Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa’ sepekan yang lalu, masyarakat Kampung Tobati Bersama Balai Besar KSDA Papua, membersihkan sampah di dalam kawasan TWA, khususnya di areal hutan bakau. “Aksi peduli lingkungan yang difokuskan pada areal hutan bakau dilakukan dengan peralatan sederhana dan menggunakan perahu masyarakat, aksi ini berhasil mengumpulkan beberapa karung sampah besar yang terdiri sampah organik dan anorganik, untuk selanjutnya diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)”, jelas Timbul Batubara, Kepala Balai Besar KSDA Papua.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

Ampana, 2 April 2019. Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) wilayah I Wakai TN Kepulauan Togean telah melaksanakan Kegiatan transplantasi terumbu karang pada tanggal 27 - 29 Maret 2019. Kegiatan ini dilaksanakan anggota SPTN I bersama dengan masyarakat yang berada disekitar lokasi kegiatan. Lokasi pelaksanaan kegiatan transplantasi karang dilakukan di Desa Siatu dengan koordinat 0' 28? 22,368?? S - 121' 39? 26,748?? W. Lokasi tersebut memiliki kondisi perairan yang jernih. Menurut Ardi selaku ketua tim lokasi tersebut dipilih karena masuk kedalam salah satu zona rehabilitasi di kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean dan Desa Siatu akan dijadikan role model dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi berupa transplantasi karang di SPTN Wilayah I Wakai. Selain itu, menurut Iksan Tengkow, SH selaku Kepala SPTN I Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan dan merehabilitasi kawasan yang mengalami kerusakan akibat kegiatan ilegal fishing yang dilakukan beberapa oknum masyarakat. Penanaman fragmen karang pada substrat dilakukan dengan menggunakan metode spider web. Dimana dalam satu substrat terdapat 19 fragmen karang. Pada kegiatan ini, secara keseluruhan substrat yang ditanam di dasar laut sebanyak 140 substrat terdiri dari 120 substrat berasal dari Balai TNKT dan 20 substrat berasal Mr. King (Pengelola perusahaan budidaya mutiara) dengan total jumlah bibit karang sebanyak 2660 bibit. Untuk ukuran subtrat p x l x t adalah 55 cm x 35 cm x 35 cm. Kegiatan ini melibatkan masyarakat Desa Siatu dan turis asing. Masyarakat Desa Siatu memiliki antusias yang cukup tinggi pada kegiatan transplantasi ini. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat yang cukup tinggi, diharapkan masyarakat dapat ikut serta dalam memelihara dan menjaga karang hasil transplantasi tersebut. Sumber : Puteri Andriani (Calon Polisi Kehutanan Pertama) - Balai TN Kepulauan Togean

SIARAN PERS Nomor : SP. 384/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 Menjelang Akhir Tahun, Tujuh Provinsi Rawan Karhutla Dalam Kondisi Normal Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 1 Desember 2017. Masa Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada tahun 2017 di tujuh provinsi sudah berakhir. Dua provinsi terakhir yang mengakhiri masa siaga darurat adalah provinsi Riau dan Kalimantan Selatan yang berakhir pada 30 November 2017. Sedangkan untuk lima provinsi rawan karhutla lain yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Aceh, dan Kalimantan Tengah sudah berakhir pada September dan Oktober yang lalu. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan menyampaikan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla tahun ini merupakan hasil upaya yang optimal dalam pencegahan dan penanganan dini karhutla. “Kondisi yang terkendali pada tahun ini tidak menjadikan kita lengah dalam mengantisipasi karhutla di tahun-tahun mendatang. Langkah-langkah antisipasi yang sudah baik yang dilakukan pemerintah dengan dukungan masyarakat perlu terus ditingkatkan. Strategi yang mantap serta kerja bersama segenap komponen bangsa menjadi kunci penting untuk mewujudkan Indonesia bebas karhutla”, ujar Raffles. Pada tahun 2017, tujuh wilayah rawan karhutla tersebut hanya menetapkan sebatas status siaga darurat akibat karhutla, dan tidak sampai pada tingkat tanggap darurat. Hal ini karena kondisi potensi dan kejadian karhutla dapat terkendali. Intensitas karhutla di wilayah Indonesia tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2015, begitu juga pantauan hotspot. Beberapa parameter yang menjadi acuan penentuan status siaga dan kedaruratan karhutla, antara lain : penurunan kejadian karhutla, pantauan hotspot, tidak adanya asap akibat karhutla, kondisi kualitas udara yang cukup baik, jarak pandang yang masih masuk kategori baik. Selain itu juga didukung oleh kondisi cuaca yang mencakup kondisi jumlah hari tanpa hujan, curah hujan, dan El Nino yang tidak memberikan dampak pada terjadinya karhutla. Status siaga dan darurat akibat karhutla ini ada empat tingkatan, yaitu siaga 3 atau normal, siaga 2, siaga 1, dan tanggap darurat. Setiap tingkatan status siaga akan membutuhkan penanganan dan tindakan yang berbeda-beda. Semakin tinggi status siaga maka semakin tinggi intensitas tindakan-tindakan penanganan karhutla yang dilakukan. Sementara itu, pantauan hotspot pada Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pukul 21.00 WIB (30/11/2017), tidak terpantau hotspot pada satelit NOAA, sedangkan pantauan satelit TERRA AQUA (NASA) terpantau dua hotspot di Provinsi Papua. Dengan demikian, selama 1 Januari - 30 November 2017 berdasarkan satelit NOAA terdapat 2.553 titik, setelah tahun sebelumnya sebanyak 3.789 titik, sehingga terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 1.236 titik (32,62 %). Sedangkan total 2.352 titik ditunjukkan Satelit Terra/Aqua (NASA) Conf. Level ≥80%, setelah tahun 2016 lalu menunjukkan 3.806 titik, sehingga saat ini menurun sebanyak 1.454 titik (38,20 %).(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : 387/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 Taman Nasional Merbabu Ajak Masyarakat Cegah Karhutla Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin, 4 Desember 2017. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan masyarakat secara kontinu terbukti efektif. Salah satunya dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional TN Gunung Merbabu bersama Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) KLHK, di wilayah penyangga, tepatnya di Desa Ngadirojo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah (03/12/2017). “Dalam dua tahun terakhir, tidak terjadi karhutla di TN Gunung Merbabu. Hal ini tidak lepas dari kerjasama para pihak dan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga kawasan konservasi ini,” ujar Raffles B. Panjaitan, Direktur PKHL, dalam kesempatan terpisah. “Masyarakat juga dapat membantu petugas dalam melakukan pengawasan dan patroli di kawasan hutan. Selain itu dapat menyampaikan informasi kepada petugas apabila menemukan oknum yang melakukan pembakaran hutan”, lanjutnya. Selain pencegahan karhutla, masyarakat juga diajak untuk melaksanakan prinsip-prinsip konservasi tanah dan air, untuk mencegah bencana banjir dan longsor, seperti teknik terasering dan menanam tanaman keras. “Saya mengajak masyarakat dan semua elemen untuk ikut menyelamatkan, melestarikan, dan mengamankan kawasan TN Gunung Merbabu agar bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan dan terjaga dari bencana,” ujar Kepala Balai TN Gunung Merbabu, Edy Sutiyarto. Selain masyarakat dari desa penyangga, turut hadir Kasubdit Pencegahan Karhutla Direktorat PKHL, Kapolsek Ampel, Camat Ampel, serta komunitas masyarakat lainnya, antara lain Masyarakat Peduli Api, Masyarakat Mitra Polhut, Regu Pecinta Alam, UPK se-Boyolali dan Tim SAR. Sementara, sampai tanggal 3 Desember 2017 malam, terlihat 1 hotspot di Kalimantan Selatan berdasarkan satelit NOAA. Sedangkan pantauan hotspot satelit TERRA AQUA (NASA) confidence level ≥80% tidak menunjukkan adanya hotspot. Dengan demikian, berdasarkan satelit NOAA untuk periode 1 Januari – 3 Desember 2017, terdapat 2.556 hotspot di seluruh Indonesia, sehingga terdapat penurunan 1.234 hotspot (32,55%) dari tahun 2016. Penurunan sejumlah 1.454 titik (38,18%) juga ditunjukkan oleh satelit TERRA-AQUA (NASA) confidence level ≥80%, yang mencatat 2.354 hotspot di tahun ini, sebelumnya di tahun 2016 tercatat 3.808 hotspot. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor: SP. 30/HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 Perhutanan Sosial Jalan Baru Mewujudkan Keadilan Sosial Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 19 Januari 2018. Sebagai rangkaian akhir diskusiEnvironmental Outlook 2018, dibahas outlook dengan tema 'Strategi Percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS)'. “Langkah percepatan perlu kita lakukan, kegiatan utamanya pada kegiatan verifikasi lapangan. Yang penting disini berarti kerja lapangannya dan diantaranya terkait juga dukungan daerah dan lapangan melalui Pokja PS, dst. Konsep kebijakan Perhutanan Sosial atau PS yang ditegaskan bapak Presiden pada Rataskab tanggal 21 September 2016 pertanda ditetapkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari langkah penataan ekononi secara berkeadilan. Sasaran akhir kebijakan Perhutanan Sosial adalah untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya. Lebih jauh Menteri Siti menjelaskan bahwa indikatornya adalah gross margin yang diterima oleh petani per KK sebagai contoh dan dalam excercise analisis misalnya sedikitnya sekitar Rp 2 sampai Rp 2,4 juta per bulan. Indikator lain tersedianya lapangan kerja atau penyerapan tenaga kerja, dan dengan Perhutanan Sosial secara cluster ekonomi akan hadir dan berkembang pusat-pusat ekonomi domestik sehingga ada pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk mewujudkan hal tersebut, yang menjadi instrumennya yaitu akses kawasan berupa perizinan dan kemitraan, pembinaan kelompok tani/masyarakat, investasi, serta akses fasilitasi pendampingan berupa bibit dan kredit dan lain-lain. Menteri Siti Nurbaya menyampaikan bahwa target 12,7 juta Ha program Perhutanan Sosial, dari usulan semula 30 juta Ha, merupakan target yang diproyeksikan menyeluruh untuk bisa mencapai keadilan. "Apabila hitungan 12,7 juta Ha tercapai, maka jumlah tersebut merupakan 31% dari total konfigurasi alokasi izin kawasan hutan antara izin untuk korporat dan izin untuk rakyat. Kita akan angkat porporsi untuk rakyat dan di sisi lain bisnis korporat bisa berjalan bergandengan, karena korporat bisa menjadi bagian dari usaha hutan sosial yaitu sebagai offtaker. Disinilah konfigurasi bisnis barunya yang sudah sejak Oktober selalu saya berikan gambarannya kepada dunia usaha. Hingga pertengahan Januari 2018 sudah 1,4 juta ha atau kira-kira 7% dari konfigurasi alokasi perizinan kawasan hutan dari posisi awal hanya 4 %. Kalau target realistis sampai dengan tahun 2019 seluas 4,3 sd 5,2 juta hektar bisa dipenuhi maka komposisi itu akan lebih bagus lagi untuk rakyat yaitu sekitar 13%,” tuturnya. Menteri Siti Nurbaya juga menyampaikan pentingnya pembinaan dan pendampingan ekonomi lokal dan domestik dalam program Perhutanan Sosial. "Kemitraan tidak mudah dalam implementasinya. Sampai dengan sekarang setidaknya saya sudah melihat dan menemui 70 an lokasi atau bahkan bisa 100 an. Pada pengamatan di 26 spot saat program ini dirancang, jelas memerlukan pendampingan aktivis dalam kurun waktu yg cukup panjang. Ada 8 tahun, hingga 10 tahun pendampingan.” Pendampingan yang utama dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan serta menjembatani antara kebutuhan rakyat dan fasilitasi pemerintah. Pendampingan kelembagaan bahkan begitu maju dalam bentuk upaya kelompok membangun aturan main sendiri dengan kearifan lokal yang dimiliki. Disampaikan Siti Nurbaya bahwa KLHK akan melakukan percepatan realisasi perizinan hutan sosial dimana saat ini kecepatan realisasi lebih kurang 120.000 ha per bulan untuk dipercepat hingga mencapai 170.000 hektar per tahun tanpa mengabaikan aspek pendampingan. Untuk percepatan itu akan dilakukan detasering dan perlu dipertimbangkan untuk penguatan koordinasi dalam dukungan berbagai aspek melalui wadah koordinasi lintas Dirjen di K/L. Dari hasil diskusi dan paparan narasumber, dihasilkan sejumlah rekomendasi upaya percepatan pencapaian target Perhutanan Sosial. Diantaranya perlu disusun instrumen kebijakan perencanaan dan penganggaran percepatan perhutanan sosial yang dianggarkan melalui APBD Provinsi. Disamping itu, perlu ada dorongan instrumen fiskal daerah sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah provinsi untuk melaksanakan kegiatan perhutanan sosial yang dilaksanakan pemerintah provinsi hingga ke daerah kabupaten/kota. Pemerintah juga perlu memperluas cakupan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang kehutanan untuk penyediaan fasilitas kegiatan pendampingan dan pengembangan perhutanan sosial. Selain itu, Perhutanan Sosial dapat bersinergi dengan program dan kegiatan di K/L terkait lainnya sehingga pendanaan dan implementasinya bisa dipercepat. Begitu juga dengan pemerintahan desa yang di danai melalui Dana Desa (DD) untuk kebutuhan memfasilitasi penyiapan areal dan pengembangan hutan desa. Dan yang tidak kalah penting yaitu mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan Perhutanan Sosial, mulai dari penyiapan, proses izin hingga pasca izin, serta akses pembiayaan dan akses pasar. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Prof. Muchtar Effendy Harahap (Akademisi), Siti Nurbaya menegaskan dan konfirmasi bahwa kebijakan Perhutanan Sosial memiliki 5 values (nilai), yaitu pertama pemanfaatan untuk kesejahteraan, apakah itu hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan; partisipasi masyarakat; respect to ecology and function of nature (respek terhadap ekologi dan fungsi alam); konservasi dan perlindungan hutan, suksesi keseimbangan/homeostasis; serta kesadaran untuk preservasi, restorasi dan rehabilitasi. Tidak lupa dalam kesempatan ini, Menteri Siti Nurbaya juga menyampaikan apresiasinya kepada para aktivis dan semua pihak yang telah mendukung program Perhutanan Sosial. Pada diskusi outlook tersebut Siti Nurbaya juga menyampaikan apresiasi kepada narasumber, jurnalis, dan semua yang hadir. Pada kesempatan tersebut, delapan orang narasumber menyampaikan materi mengenai RAPS sesuai dengan latar belakang masing-masing. Diantaranya yaitu Prof. Dr. San Afri Awang (Akademisi), Prof. Muchtar Efendi Harahap (Akademisi), Nur Amalia (Pokja RAPS), Siti Fikriya (SEKBER PS), Dahniar Andriani (HUMA), Gunawan Wijaya (Indonesia Light Wood Association), Dede Purwansyah (Sampan Borneo), Herman Supriyanto (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan). (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 306/HUMAS/PP/HMS.3/10/2017 Kapolda Sumatera Selatan Berikan Penghargaan Kepada Manggala Agni Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 21 Oktober 2017. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan memberikan penghargaan kepada brigade dalkarhutla KLHK - Manggala Agni Daops Banyuasin, di Aula Kantor Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (20/10/2017). Penghargaan ini diberikan atas kerja keras mereka dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran hutan dan lahan. Apresiasi yang sama juga diberikan kepada POLRI, TNI, BPBD, dan Satgas Desa atas usaha dan dedikasi mereka dalam penanggulangan karhutla di Kabupaten Ogan Ilir. Kejadian karhutla dan jumlah pantauan hotspot tahun 2017 yang mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak tersebut dan peran aktif masyarakat. Penyerahan penghargaan diberikan pada acara yang bertajuk “Tatap Muka Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Perkompimda, OPD dan Seluruh Komponen Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir”. Acara ini dihadiri oleh Bupati Ogan Ilir dan jajarannya, Kapolres Ogan Ilir, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Ogan Ilir, TNI, Polres Ogan Ilir, Manggala Agni Banyuasin, BPBD, BNPB, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Pada kesempatan tersebut, Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Drs. Zulkarnain menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak terutama kepada Manggala Agni, TNI, POLRI, BPBD Banyuasin, Satgas Desa, MPA, dan juga masyarakat yang telah bekerja keras melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Ogan Ilir. Penghargaan yang diberikan kepada Manggala Daops Banyuasin sekaligus mewakili peran serta Manggala Agni KLHK secara umum dalam pengendalian karhutla di wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK, Deni Martin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolda Sumatera Selatan atas penghargaan yang diberikan kepada jajarannya, khususnya Manggala Agni Daops Banyuasin. “Keberhasilan pengendalian karhutla di Provinsi Sumatera Selatan adalah hasil kerja keras semua pihak. Bahu-membahu, bekerja sama sehingga kejadian karhutla tahun ini menurun secara signifikan. Sekali lagi, penghargaan ini menjadikan motivasi bagi kami Manggala Agni untuk bekerja lebih keras lagi mengatasi karhutla di tahun-tahun ke depan,” tegas Deni. Dalam kesempatan berbeda, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan menyampaikan bahwa kerjasama dan sinergitas antara para pihak dengan dukungan masyarakat yang sudah terbentuk selama ini dapat tetap terjalin dengan baik di tahun-tahun yang akan datang. Sebagaimana arahan Presiden RI pada Rakor Dalkarhutla di awal tahun, sinergitas para pihak baik pusat maupun daerah menjadi salah satu kunci penting dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, menurut pantauan Posko Dalkarhutla KLHK pada pukul 20.00 WIB malam ini (20/10/2017), sebanyak 9 hotspot tertangkap oleh satelit NOAA, yaitu di Kalimantan Timur (4 titik), Sulawesi Selatan (3 titik), Kalimantan Barat dan kalimantan Tengah masing-masing 1 titik. Sementara berdasarkan Satelit TERRA AQUA (NASA) confidence level ≥80%, terpantau 5 hotspot dengan rincian Provinsi Riau 1 titik dan Maluku 4 titik. Dengan demikian, berdasarkan satelit NOAA untuk periode 1 Januari – 20 Oktober 2017, terdapat hotspot sebanyak 2.457 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2016, jumlah hotspot tercatat sebanyak 3.693 titik. Dibandingkan tahun lalu, terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 1.236 titik atau sebesar 33,46%. Pantauan satelit TERRA-AQUA (NASA) confidence level ≥80% mencatat terdapat 2.014 hotspot. Jumlah ini menurun sebanyak 1.680 titik (45,47%), jika dibandingkan dengan tahun 2016 pada periode yang sama, yaitu sebanyak 3.694 titik.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP.136/HUMAS/PP/HMS.3/03/2018 Menteri LHK Beri Nama Dua Anakan Rusa Timor Yusti dan Yanti Bogor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 14 Maret 2018. Adalah Yusti dan Yanti, anakan Rusa Timor (Rusa timorensis Blainville) berjenis kelamin betina, yang baru saja lahir di Penangkaran Kampus Badan Litbang dan Inovasi (BLI) KLHK, Bogor, kurang lebih sebulan yang lalu. Seiring kegiatan Renungan Suci di BLI Bogor (14/03/2018), Menteri LHK Siti Nurbaya, berkesempatan menengok dan meresmikan nama kedua anakan berumur kurang lebih dua minggu tersebut. Raut wajah gembira ditunjukkan Menteri Siti saat melihat kedua anakan rusa, dan beliau mendengarkan dengan seksama berbagai penjelasan Kepala Pusat Litbang Hutan, Kirsfianti L. Ginoga. Menurut Menteri Siti, keberhasilan penangkaran ini harus terus dipantau dan dijaga, sebagai bentuk upaya pelestarian satwa liar dan edukasi kepada masyarakat. Setelah menengok anakan Rusa, Menteri Siti melakukan penanaman pohon Keruing (Dipterocarpus elongatus), yang merupakan salah satu jenis tanaman terancam punah (Critically endangered). Dalam kegiatan ini, beliau tampak semangat melakukan penanaman, dari mulai mencangkul, memasukkan tanaman, hingga menyiramkan air. "Semoga tanaman ini dapat tumbuh dengan baik, dan jenisnya akan terus terlestarikan", tutur Menteri Siti penuh semangat. Selang beberapa waktu kemudian, Menteri Siti melanjutkan kunjungan ke Ruang Display Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan (P3HH) BLI, untuk melihat berbagai macam inovasi produk hasil hutan. Tidak ketinggalan, Menteri Siti juga melanjutkan kunjungan ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL), dan Pusat Pelatihan Masyarakat dan Penyuluhan Generasi Lingkungan (Puslatmas PGL) di Serpong, setelah sebelumnya sempat berdialog dengan pimpinan Center for International Forestry Research (CIFOR). Dalam kunjungan di Serpong tersebut, Menteri Siti berkeliling meninjau beberapa lokasi laboratorium P3KLL, dan menyambangi ruang kelas Adiwiyata Puslatmas PGL.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi - 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP.245/HUMAS/PP/HMS.3/05/2018 Kurangi Pencemaran Limbah di Cirebon, KLHK Bangun Fasilitas Pengolahan Air Limbah Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 9 Mei 2018. Upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan terus dilakukan, antara lain dengan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan industri. Sebagaimana di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, baru-baru ini KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), meresmikan pembangunan IPAL Penggergajian Batu Alam dan Rumah Produksi Pemanfaatan Limbah (07/05). IPAL dan Rumah Produksi Pemanfaatan Limbah tersebut diserahterimakan kepada masyarakat sekitar, sebagai penerima manfaat langsung dari pembangunan IPAL. Direktur Jenderal PPKL, M.R. Karliansyah menyampaikan bahwa, fasilitas tersebut dapat mengolah air limbah hasil dari pabrik penggergajian batu alam, menjadi bata ringan, sehingga tidak hanya menurunkan beban pencemaran air, namun juga memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat. "Pabrik penggergajian batu alam di Desa Cipanas ini menghasilkan air limbah sebanyak 172 m3 setiap harinya. Dengan IPAL yang memiliki kapasitas 345 m3, rumah produksi pemanfaatan limbah dapat menghasilkan 249 bata ringan setiap harinya, yang dapat memberikan keuntungan senilai Rp 747.000,-/hari", jelas Karliansyah. Selain itu, Karliansyah menegaskan, agar hasil produksi tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. "Kami harap masyarakat dapat terus meningkatkan performa rumah produksi, agar dapat menghasilkan bata ringan yang sesuai standar, sehingga dapat terus memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Desa Cipanas", pesan Karliansyah. Sementara apresiasi kepada KLHK atas pembangunan fasilitas ini, juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, H.E. Herman Khaeron, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Begitu pula Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, yang akan mendukung distribusi produksi dari hasil pengolahan limbah tersebut.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 395/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 Kirab Pemuda 2017 Tingkatkan Persatuan Generasi Muda Indonesia Blitar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 7 Desember 2017. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olaharaga, Imam Nahrawi, serta Gubernur Jawa Timur Soekarwo, hadiri puncak Kirab Pemuda di Lapangan Kanigoro, Blitar, Provinsi Jawa Timur (07/12/2017). Pada kesempatan ini, Siti Nurbaya yang ternyata alumni Kirab Remaja ini, sempat mendapatkan tanda mata dari peserta Kirab Pemuda. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyambut baik Kirab Pemuda. Pasalnya, para peserta ini merupakan pelajar-pelajar terbaik. "Anak-anak hebat dari Sabang sampai Merauke. Ini bumi Blitar, Bumi Bung Karno," ujar Soekarwo di depan peserta Kirab Pemuda. Sementara, Menpora Imam Nahrawi mengungkapkan, acara ini membuktikan bahwa Kebhinekaan itu merupakan takdir dan ada. Para peserta Kirab, sambung Nahrawi, nantinya akan menyebarkan virus-virus kepada seluruh pemuda. Acara yang diikuti 73 pelajar dari 100 titik di 34 Kota dan Kabupaten ini, telah terlaksana selama 72 hari, dengan berkeliling Indonesia, guna menanamkan mental semangat nasionalisme. Kirab Pemuda ini bertujuan untuk meningkatkan persatuan pemuda dengan tingginya penghormatan tehadap kebhinekaan, menjadikan kreativitas sebagai solusi terhadap penyikapan atas kebhinekaan untuk memperkokoh persatuan dan kemajuan bangsa, dan menjadikan semangat patriotisme sebagai cara meningkatkan kecintaan pemuda terhadap NKRI. Terkait Blitar sebagai lokasi puncak kegiatan, Nahrawi yang juga Ketua Panitia menegaskan, "Blitar tempat Bung Karno dimakamkan, dan menjadi titik awal kemerdekaan oleh seorang yang betul-betul mengabdi untuk bangsa". "Untuk diketahui, penutupan perhelatan puncak Kirab Pemuda sengaja digelar di Blitar, guna mengenang semangat proklamator bangsa yang telah menanamkan kebangkitan pemuda Indonesia", lanjutnya. Sebelumnya, Rabu malam (6/12/2017), Menteri LHK Siti Nurbaya bersama Puan Maharani berziarah ke Makam Bung Karno, Blitar. Siti Nurbaya juga sempat menabur bunga serta berdoa di makam Presiden pertama RI, yang juga kakek dari Menko PMK itu.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor: SP. 229/HUMAS/PP/HMS.3/05/2018 Menteri LHK Hadiri King's Day Kerajaan Belanda 2018 Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 1 Mei 2018. Indonesia mengalami transformasi yang menakjubkan, setelah hampir 70 tahun menjalin hubungan diplomatik dengan negara Belanda. Dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,19 % di tahun 2017, menjadikan Indonesia sebagai satu dari empat negara yang memiliki tingkat kemajuan ekonomi tertinggi di antara negara-negara G-20, setelah Cina, India, dan Korea. Hal tersebut disampaikan Menteri LHK, Siti Nurbaya, saat mewakili Presiden RI, menghadiri perayaan Hari Lahir Raja Belanda Willem Alexander atau Willem-Alexander of the Netherlands, di Jakarta (30/04). "Dalam lima tahun terakhir sejak adopsi Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Komprehensif pada tahun 2013, negara-negara kita telah menikmati hubungan dan kerja sama yang semakin meningkat dan semakin erat. Kami sangat senang menyaksikan banyak kemajuan dalam kerja sama kami. Ini adalah sukacita lain yang dapat dirayakan bersama oleh Indonesia dan Belanda", tutur Menteri Siti bangga. Pertukaran kunjungan yang telah dilakukan kedua negara, serta kerja sama di sektor maritim, seperti pengelolaan air, pembangunan kapal, dan pengembangan pelabuhan, diakui Menteri Siti telah mendukung meningkatnya perkembangan perekonomian kedua negara. "Sektor maritim penting dalam hal ini, dan keahlian serta keahlian Belanda sangat tepat. Selanjutnya, kedua negara juga telah menjalin kerja sama di bidang lingkungan", lanjutnya. Ditegaskan Menteri Siti, saat ini kerjasama kedua negara telah merangkul berbagai masalah yang menjadi perhatian internasional seperti perubahan iklim, pengelolaan limbah padat, ekonomi lingkaran dan pengelolaan air. "Dalam hal kerjasama pengelolaan air, ada banyak masalah yang dapat ditingkatkan di masa depan seperti peningkatan kualitas air, sanitasi dan kebersihan", harapnya. Tidak lupa, Menteri Siti juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan negara Belanda dalam mendukung hubungan masyarakat kedua negara, selain hubungan diplomatik. "Perkembangan yang signifikan itu, sekali lagi membuktikan bahwa kemitraan Indonesia-Belanda hari ini telah meluas dan meluas. Ini jelas mencerminkan bahwa kedua negara kita telah berbagi sejarah penting di masa lalu dan bahwa kita telah bekerja sama untuk berbagi masa depan yang cerah bersama", ujarnya optimis. Dalam kesempatan ini, Menteri Siti juga mengungkapkan kerinduannya pada kota Enschende, tempat dimana beliau pernah mengambil studi Master pada tahun 1987-1988. "Banyak hal yang saya pelajari dari Belanda. Di sana saya belajar ekologi, Sistem Informasi Geografis, penginderaan jauh (remote sensing) dan perencanaan spasial, yang telah terbukti sangat berperan dalam pekerjaan saya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekarang. Saya rindu Enschende!", ujar Menteri Siti sumringah. Terakhir, Menteri Siti berharap agar kebersamaan dalam perayaan tersebut dapat mempererat persahabatan dan kerjasama yang kuat antar kedua negara. "Saya yakin bahwa kami akan terus menjadi mitra yang tangguh, dalam membuka potensi di bidang perdagangan dan investasi, mengembangkan teknologi bersih, dan pendekatan pembangunan ramah lingkungan lainnya, memelihara pemahaman bersama yang lebih baik, serta dalam mengatasi berbagai tantangan global", pungkas Menteri Siti. Selain Duta Besar Negara Belanda, Mr. Rob Swartbol, acara tersebut turut dihadiri perwakilan negara sahabat, perwakilan kementerian/lembaga dan masyarakat belanda di Jakarta.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330