SIARAN PERS Nomor: SP. 179/HUMAS/PP/HMS.3/04/2018 12 Pejabat Eselon III Dan IV KLHK Ikut Pelantikan Susulan Jakarta, Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rabu, 4 April 2018. Sekretaris Jenderal Kementerian LHK, Bambang Hendroyono, melantik 12 Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Jakarta, Rabu, (4/4/2018). Pada tanggal 20 Maret lalu, Menteri LHK telah melantik 299 orang Pejabat Eselon III dan Eselon IV lingkup Kementerian LHK baik yang promosi ataupun mutasi. Mereka yang dilantik pada hari ini merupakan para pejabat yang berhalangan hadir pada pelantikan tanggal 20 Maret lalu dan sekaligus mengisi kekosongan posisi yang disebabkan purna tugas pejabat sebelumnya per 1 April 2018. Dalam sambutannya, Bambang Hendroyono berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar membuat perubahan positif di unit kerjanya. "Bekerjalah secara kreatif, inovatif, dan produktif dalam menghadapi dinamika perubahan yang terjadi begitu cepat," ujar Bambang Hendroyono. Tantangan dalam era digitalisasi serta perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat dan massif berpengaruh terhadap berbagai sektor, termasuk sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Karakter pekerjaan telah berubah, skill yang dibutuhkan juga berubah, tentu semua harus diantisipasi dan dibutuhkan pejabat/pegawai yang benar-benar responsif terhadap perubahan tersebut. Para pejabat dituntut harus bisa mengambil sikap yang positif, proaktif, dan kreatif, serta melakukan berbagai macam inovasi dalam mencapai target dari kinerja yang diberikan. Melalui inovasi atau terobosan itulah maka target kinerja dari sisi waktu akan lebih cepat dan dari sisi hasil menjadi lebih baik. "Yang harus diingat adalah bahwa yang akan survive itu bukan orang paling pintar, bukan yang paling kuat, tapi yang akan survive adalah orang yang paling responsif terhadap perubahan," pesan Bambang Hendroyono. Setiap elemen di Kementerian LHK juga harus mampu mengantisipasi dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah lingkungan hidup dan kehutanan yang terjadi. Bambang Hendroyono berharap kepada pejabat yang baru dilantik agar segera dan secepatnya menyesuaikan diri dengan tugas barunya. "Jadikan diri anda sebagai pemimpin-pemimpin yang dapat dipercaya, amanah, bisa dipegang ucapannya, dan siap melayani. Tidak justru minta dilayani," ujarnya tegas. Pada akhir sambutannya, Bambang Hendroyono mengajak agar segenap komponen di kementerian LHK untuk melangkah ke depan, dengan penuh semangat, tekad yang bulat, dilandasi oleh keikhlasan, kejujuran dan ketulusan mewujudkan cita-cita yang mulia membangun Kementerian LHK. (***) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor: SP. 320/HUMAS/PP/HMS.3/10/2017 Berjuang Padamkan Karhutla dengan Semangat Sumpah Pemuda Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Minggu, 29 Oktober 2017. Dengan diiringi semangat Sumpah Pemuda, Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) KLHK – Manggala Agni, terus melakukan pemadaman di wilayah rawan karhutla (28/10/2017). Sebagaimana prediksi Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK), sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan dalam kondisi mudah terbakar. “Makna Peringatan Hari Sumpah Pemuda menyulut semangat Manggala Agni untuk bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negara Indonesia, sebagaimana dilakukan oleh para pejuang dahulu mempertahankan Indonesia dari berbagai ancaman", tutur Raffles B. Panjaitan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK. Raffles juga mengungkapkan bahwa, sampai dengan akhir Oktober ini, di beberapa wilayah masih terpantau hotspot dan terjadi karhutla. Manggala Agni terus melakukan upaya pemadaman dini dan juga proses pendinginan (mopping up) pada lokasi-lokasi karhutla. “Mopping up ini dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi api benar-benar sudah bersih tidak ada sisa-sisa bara di dalam tanah. Hal ini harus dilakukan agar ketika personil Manggala Agni sudah meninggalkan lokasi kebakaran, api tidak menjalar atau berkobar lagi”, jelasnya. Di Riau, Manggala Agni Daops Pekanbaru melakukan pemadaman di Dusun ll, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, pada lahan seluas ± 3 Ha pada yang didominasi vegetasi sawit, semak belukar, alang-alang dan pakis-pakisan. Kondisi tanah mineral membuat pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni, TNI dan Masyarakat Peduli Api (MPA) berlangsung dengan cepat. Api tidak menyebar karena para petugas langsung membuat sekat bakar di sekeliling titik api. Selain di Kabupaten Kampar, pemadaman juga dilakukan pada lahan dengan vegetasi serupa, serta mopping up. Pemadaman pada lahan seluas ±40 Ha di Dusun Rintis, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu ini, telah dilaksanakan sejak sehari sebelumnya (27/10/2017), dengan dibantu masyarakat Kelompok Tani dan Regu Pemadam Kebakaran (RPK) perusahaan perkebunan sekitar. Luasnya area yang terbakar, mengakibatkan proses mopping up berjalan cukup lama dan berlangsung hingga keesokan harinya (28/10/2017). Sedangkan di Kalimantan Tengah, Manggala Agni Daops Pangkalan Bun melakukan pemadaman di Kelurahan Mendawai Seberang, Kabupaten Pangkalan Bun. Kebakaran pada lahan gambut seluas ± 3 Ha ini, diduga berasal dari proses penyiapan lahan pertanian. Di Kalimantan Selatan, Manggala Agni Daops Tanah Laut juga melakukan pemadaman di Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Lahan yang terbakar seluas ± 7 Ha dengan tipe vegetasi semak belukar, pohon akasia, dan ilalang. Sementara itu, jumlah hotspot kembali menurun berdasarkan pantauan satelit NOAA pukul 20.00 WIB (29/10/2017), yaitu sebanyak 2 hotspot di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan satelit TERRA AQUA (NASA) confidence level ≥80%, menunjukkan 3 hotspot di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 1 hotspot di Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, untuk periode 1 Januari – 29 Oktober 2017 pada satelit NOAA, terdapat 2.514 hotspot di seluruh Indonesia. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2016, tercatat sebanyak 3.717 hotspot, sehingga terdapat penurunan sebanyak 1.203 hotspot atau sebesar 32,36%. Penurunan sejumlah 1.509 titik (40,73%) juga ditunjukkan oleh satelit TERRA-AQUA (NASA) confidence level ≥80%, yang mencatat 2.195 hotspot di tahun ini, setelah sebelumnya di tahun 2016, tercatat sebanyak 3.704 hotspot. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 409/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 Bersama Pemimpin Dunia, Menteri LHK Pertegas Komitmen Indonesia Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 13 Desember 2017. Mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri LHK Siti Nurbaya, memimpin delegasi Pemerintah Indonesia dalam Konfrensi Tingkat Tinggi 'One Planet Summit,' yang berlangsung di Paris, Prancis, 12-14 Desember 2017. Delegasi dari 120 negara termasuk 50 kepala negara, duduk bersama membahas langkah konkrit lanjutan setelah momen bersejarah kesepakatan Paris dua tahun lalu, guna mengatasi ancaman perubahan iklim yang semakin nyata dihadapi dunia. Kesepakatan Paris merupakan perjanjian dalam kerangka PBB (UNFCCC) mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan, yang diharapkan akan efektif pada tahun 2020. ''Sekembali ke Jakarta, saya akan segera melaporkan kepada Bapak Presiden dan Wapres, terkait implikasi pokok pengaturan kebijakan sektor energi dikaitkan dengan agenda-agenda yang telah dibahas dalam pertemuan ini,'' kata Menteri Siti Nurbaya, Rabu (13/12). Agenda dimaksud diantaranya target mengurangi emisi kendaraan, penguatan ekonomi rendah karbon, perlindungan tanah dan air, keterlibatan kaum milineal, pendanaan perubahan iklim yang lebih mudah diakses, serta membahas berbagai setrategi negara-negara di dunia terkait energi terbarukan. ''Saya juga akan segera menginformasikan kepada Menko dan Menteri terkait, serta Dewan Pengarah Nasional Perubahan Iklim Bapak Sarwono Kusumaatmadja dkk,'' lanjutnya. Siti Nurbaya juga menambahkan, ia akan segera menggelar rapat bersama Dirjen terkait, mencakup ESDM dan kelembagaan keuangan. Selain itu, akan dibahas juga prospek green banking dan peran swasta dalam restorasi ekosistem. Adapun beberapa implikasi bagi Indonesia dalam catatan Siti Nurbaya dari rangkaian pertemuan ini, diantaranya adalah, pentingnya pemantapan sistematika dana lingkungan dan perubahan iklim, untuk pendanaan pembangunan mendampingi APBN. Selain itu dalam kebijakan sektor energi, perlu dilakukan katup-katup pengaman penggunaan bahan bakar fosil, serta perlu dilakukan penguatan dukungan pengembangan energi baru dan terbarukan geothermal. ''Indonesia punya kekuatan dalam hal-hal tersebut dan kita optimis bisa kelola ketahanan iklim bangsa,'' tegasnya. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam KTT One Planet Summit, ditunjukkan dengan mengutus langsung tiga Menteri kabinet ke Paris. Selain Menteri LHK Siti Nurbaya, juga hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Pertemuan yang digalang Presiden Perancis, Emmanuel Macron ini dihadiri tokoh kunci, seperti Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Sekjen PBB António Guterres, PM Norwegia Erna Solberg, pendiri Microsoft Bill Gates, Eks Gubernur California Arnold Schwarzenegger, miliarder Michael Bloomberg, serta banyak tokoh dunia lainnya. Kehadiran nama-nama terakhir semakin menjadi 'pukulan telak' bagi Presiden AS Donald Trump, yang sebelumnya menuai kecaman setelah menarik dukungan dari kesepakatan Paris. Dalam kesempatan ini, Siti Nurbaya juga kembali menegaskan bahwa, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, sangat serius dalam mengawal isu perubahan iklim. Hal itu sudah dibuktikan dengan meratifikasi perjanjian Paris dalam bentuk UU nomor 16 tahun 2016. ''Indonesia tegas posisinya saat bicara lingkungan. Hal ini penting guna melindungi segenap rakyat Indonesia sesuai amanat UU, dan tujuan akhirnya untuk menjaga keberlanjutan peradaban manusia,'' tutup Siti Nurbaya.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 413/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 Litbang KLHK sebagai Pusat Riset Unggulan 2018-2020 Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 14 Desember 2017. KLHK kembali raih prestasi melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan (P3HH), Badan Litbang dan Inovasi (BLI), yang ditetapkan sebagai Pusat Unggulan IPTEK (PUI) Pemanfaatan Hasil Hutan Tropis Tahun 2018-2020, oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menristekdikti H. Mohamad Nasir, kepada Kepala P3HH, Dwi Sudharto dalam acara Apresiasi Lembaga Litbang Tahun 2017, di Auditorium Gedung II BPPT, Jakarta, Rabu (13/12/2017). Dalam sambutannya, Menristekdikti M. Nasir mengatakan, inovasi menjadi hal yang sangat penting. “Setelah ada inovasi langkah selanjutnya adalah dikomersialisasikan, agar inovasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu PUI menjadi sangat penting, bagaimana ke depan harus menghasilkan inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh industri” ujar M. Nasir. Sementara untuk meningkatkan publikasi internasional, Kemenristekdikti mengubah beberapa peraturan terkait kegiatan penelitian. “Research (penelitian) tidak lagi dibayar berdasarkan aktifitas tapi berdasarkan pada output”, lanjut M. Nasir. Lembaga litbang yang ditetapkan sebagai PUI akan diberikan insentif selama maksimal tiga tahun, dengan evaluasi setiap tahunnya. Insentif tersebut ditujukan untuk penguatan kelembagaan, pengembangan SDM, pengembangan jejaring, peningkatan R&D capacity dan peningkatan disseminating capacity. Dwi Sudharto berharap, prestasi ini dapat semakin meningkatkan kinerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. “KLHK berkomitmen untuk terus menghasilkan IPTEK unggulan, dalam menjawab tantangan dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan saat ini, dan masa yang akan datang”, tegasnya. Dalam kesempatan ini, Pusat Litbang Sosial Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Balai Litbang Teknologi Pengelolaan DAS, dan Balai Litbang Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu, ditetapkan sebagai lembaga yang layak untuk dibina sebagai PUI selama 3 tahun ke depan, bersama dengan 22 lembaga litbang lainnya dari seluruh Indonesia. Tidak ketinggalan, P3HH juga menampilkan produk unggulannya yaitu Xylarium Kayu Indonesia, pada acara Gelar Produk Unggulan PUI 2017. Stand ini cukup menarik perhatian pengunjung, terutama dengan hadirnya alat identifikasi kayu otomatis dan batik anatomi kayu. Apresiasi Lembaga Litbang merupakan kegiatan tahunan Kemenristekdikti, sebagai apresiasi terhadap lembaga litbang yang berkinerja unggul, serta bagi badan usaha yang telah memanfaatkan hasil-hasil inovasi unggulan dari lembaga litbang. Sebelumnya, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi, dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta BLI KLHK, juga ditetapkan sebagai PUI Pemuliaan Tanaman Hutan Tropis pada tahun 2016. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : 417/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 Tingkat Ketaatan Perusahaan Terhadap Regulasi Meningkat 92% Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin, 18 Desember 2017. Sebanyak 19 perusahaan menerima anugerah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) EMAS, yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, didampingi Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Istana Wakil Presiden Jakarta, (18/12/2017). Sementara 150 perusahaan lainnya memperoleh anugerah PROPER HIJAU yang diserahkan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden menyampaikan apresiasi atas prestasi yg dicapai oleh perusahaan-perusahaan penerima Anugerah PROPER. "Hal ini membanggakan, dari tahun ke tahun bagi kita semua akan lingkungan hidup yang lebih baik. Semua perusahaan taat dan disiplin", tegas Wakil Presiden. Wapres Jusuf Kalla juga menyampaikan, ada tiga hal yang menjadi perhatian publik yaitu, Demokrasi, HAM dan Lingkungan hidup. Lingkungan hidup menjadi perhatian dunia saat ini. Baik dari sisi alamnya maupun dari industrinya. "Dulu negara maju ditandai oleh asap yang tinggi, dan banyak sungai yg kotor. Tetapi sekarang sudah terbalik, negara yg maju adalah negara yg mampu menata lingkunganya dengan baik dan dapat menguntungkan semua pihak", pungkas Jusuf Kalla. Anugerah PROPER Tahun 2017 ini, merupakan hasil seleksi periode 2016-2017, dan diikuti 1.819 perusahaan yang telah melalui penilaian mandiri dan verifikasi lapangan. Sebanyak 571 perusahaan diawasi langsung oleh provinsi, dan 1.248 perusahaan diawasi oleh KLHK. Berdasarkan evaluasi Tim Teknis dan pertimbangan Dewan Pertimbangan PROPER, ditetapkan peraih peringkat EMAS sebanyak 19 perusahaan, HIJAU 150 perusahaan, BIRU 1.486 perusahaan, MERAH 130 perusahaan, dan HITAM 1 perusahaan. Selain itu, terdapat 33 perusahaan yang tidak diumumkan peringkatnya karena 22 perusahaan diantaranya sedang diarahkan ke penegakan hukum, sedangkan 11 perusahaan tidak beroperasi lagi. Secara umum, tingkat ketaatan perusahaan terhadap baku mutu lingkungan tahun ini mencapai 92%, yaitu meningkat sebesar 7% dibanding tahun sebelumnya. PROPER mendorong perusahaan terus melakukan inovasi dalam pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2015 tercatat 150 inovasi, tahun 2016 sebanyak 260 inovasi, dan pada tahun 2017 ini menjadi 401 inovasi, meningkat 35% dibanding tahun sebelumnya. Dari hasil inovasi tersebut, kinerja PROPER tahun 2017 menghasilkan upaya efisiensi energi yaitu penghematan sebesar 230.619.485 giga joule, dan efisiensi air yaitu penghematan sebesar 492.087.329 m3. Kinerja PROPER juga turut mendukung komitmen negara Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. Data menunjukkan terjadi penurunan emisi GRK sebesar75.663.410 ton CO2Eq, penurunan beban air limbah sebesar 535.490.039 ton, dan penurunan emisi konvensional sebesar 135.159.368 ton. Di sektor lain, terjadi reduksi limbah padat non B3 sebesar 11.557.439 ton, dan reduksi limbah B3 sebesar 13.610.719 ton. Selain itu, PROPER ini juga mendukung peningkatan CSR yang disalurkan kepada masyarakat, sebagai upaya memajukan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar lokasi perusahaan. Komposisi dana CSR yang pada tahun 2013 didominasi dana untuk karitatif (39%) dan pembangungan infrastuktur (33%) turun drastis menjadi 14% dan 1% untuk karitatif dan untuk infrastuktur pada 2017. Sebaliknya anggaran untuk peningkatan kapasitas meningkat tajam dari 8% menjadi 26%. Nilai rupiah yang disalurkan untuk program CSR perusahaan juga meningkat dari Rp 1,86 Trilyun pada 2013 menjadi Rp 7,31 Trilyun pada 2017. dari upaya-upaya tersebut jika dirupiahkan secara total berhasil dilakukan penghematan sebesar Rp. 53,076 triliun. “Meskipun tingkat ketaatan perusahaan meningkat, masih diperlukan perbaikan peraturan, peningkatan sumberdaya manusia dan perbaikan fasilitas pengelolaan lingkungan untuk mendukung perusahaan menjadi lebih baik dalam mengelola lingkungan hidup. KLHK berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem dan tata kelola PROPER”, tutur Menteri Siti Nurbaya. Dengan adanya PROPER, Menteri Siti Nurbaya berharap, selain mendorong perusahaan terus melakukan inovasi pengelolaan lingkungan, juga dapat menciptakan kerjasama dan komitmen diantara pemangku kepentingan baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, dalam melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330 Sekretariat PROPER KLHK: Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK RI Gedung B lantai 4, Jl. DI Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur Tlp/Fax: 021-8520886 website: www.proper.menlhk.go.id / www.ppkl.menlhk.go.id email: sekretariatproper@gmail.com PROPER EMAS TAHUN 2017: PT. Pertamina EP Asset 1 - Field Rantau; PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V DPPU Ngurah Rai; PT. Tirta Investama Mambal; PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region IV TBBM Rewulu; PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk. - Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor; PT. Bio Farma (Persero); PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang; PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III TBBM Bandung Group; PT. Pertamina (Persero) RU VI - Kilang Balongan; PT. Pertamina Hulu Energi offshore North West Java; Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd.; PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore; PT. PJB UP Paiton; PT. Pertamina EP Asset 5 - Field Tarakan; PT. Pupuk Kalimantan Timur; JOB Pertamina - Talisman Jambi Merang; PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pertambangan Tanjung Enim; dan PT. Medco E&P Indonesia - Rimau Asset.

SIARAN PERS Nomor : SP. 437/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 Menjelang Tahun Baru, KLHK Perkuat Masyarakat Peduli Api Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 28 Desember 2017. Meskipun beberapa hari terakhir hotspot terpantau nihil, namun upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat KLHK, khususnya di tingkat tapak. Sebagaimana di provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan salah satu wilayah rawan karhutla, KLHK melalui Balai Taman Nasional Komodo, memfasilitasi pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu di Kabupaten Manggarai Barat. Dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan, menyampaikan pentingnya penguatan upaya pengendalian karhutla di tingkat tapak. "Masyarakat desa adalah bagian subjek aktif yang berdaya dan berperan penting dalam penyelamatan lingkungan dan kelestarian alam secara umum termasuk dalam upaya pengendalian karhutla", tuturnya. “Pelibatan masyarakat desa dalam pengendalian karhutla diwujudkan melalui penguatan kelembagaan berbasis masyarakat desa, salah satu nya melalui Masyarakat Peduli Api,” ungkap Raffles. Selama tahun 2017, KLHK telah membentuk MPA di empat lokasi, yaitu di Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan; Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur; Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh; serta terakhir di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pembinaan MPA dilaksanakan di enam lokasi, yaitu di daerah penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dua lokasi, serta di Kabupaten Sintang (Kalimantan Barat), daerah penyangga Taman Nasional Tesso Nilo (Riau), Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah), dan di Kabupaten Labuhanbatu (Sumatera Utara). MPA merupakan wadah masyarakat yang secara sukarela ikut peduli terhadap pengendalian karhutla, dengan berbekal pelatihan, MPA diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian karhutla. Pembentukan MPA diprioritaskan pada desa-desa yang berbatasan dengan kawasan hutan, pada daerah-daerah rawan karhutla, serta didukung sarana prasarana pengendalian karhutla. Sebanyak total 90 orang ikut serta dalam kegiatan pembentukan MPA di NTT yang berlangsung dari tanggal 20-21 Desember 2017. Masing-masing sebanyak 30 orang dari Desa Komodo, Desa Rinca, dan Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sementara itu, pantauan hotspot pada Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pukul 20.00 WIB (28/12/2017), pada satelit NOAA dan satelit TERRA AQUA (NASA) tidak terpantau adanya hotspot. Dengan demikian, selama 1 Januari – 28 Desember 2017 berdasarkan satelit NOAA terdapat 2.580 titik, setelah tahun sebelumnya sebanyak 3.861 titik, sehingga terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 1.281 titik (33,18 %). Sedangkan total 2.436 titik ditunjukkan Satelit Terra/Aqua (NASA) Conf. Level ?80%, setelah tahun 2016 lalu menunjukkan 3.852 titik, sehingga saat ini menurun sebanyak 1.416 titik (36,76 %).(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 425/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 Informasi Karhutla Semakin Eksis Melalui SMS Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 20 Desember 2017. Kini informasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, akan semakin mudah diperoleh masyarakat melalui layanan Short Message Service(SMS). Hal ini diwujudkan oleh KLHK bersama-sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Penyebaran Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Layanan SMS, di Jakarta (20/12/2017). Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) Nomor : PKS.03/MENLHK/SETJEN/PPI.4/1/2017, dan 599/MOU/M.KOMINFO/HK.03.02/04/2017, yang telah ditandatangani sebelumnya, pada tanggal 25 April 2017, dan berlaku selama tiga tahun. Mewakili Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan, menyampaikan bahwa melalui kerjasama ini, diharapkan informasi mengenai karhutla dari pusat informasi Ditjen PPI KLHK, dapat tersebar dalam waktu cepat kepada publik. “Layanan SMS ini dapat menjangkau daerah-daerah pelosok yang merupakan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Melalui SMS, masyarakat akan segera mengetahui informasi paling update terkait kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta menjadi salah satu media untuk menyampaikan himbauan dan kewaspadaan kepada masyarakat,” tambah Raffles. PKS ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal PPI KLHK, dan Direktur Jenderal Penyelenggaran Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo. Sebagai bentuk dukungan dari Kementerian Kominfo, akan disediakan perangkat telekomunikasi dan akses telekomunikasi khusus bagi KLHK, dalam penyebaran informasi karhutla kepada masyarakat di lokasi-lokasi rawan karhutla.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 019 /HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 Indonesia Hemat Energi 2,8 Trilyun dan Hemat Air 96 Milyar Per Tahun Berkat Industri Hijau Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 16 Januari 2018. Berbalutkan tema „Tiga Tahun Capaian Pengendalian Perubahan Iklim?, sejumlah Kementerian sampaikan kemajuan implementasi Paris Agreement, dan pencapaian target National Determined Contribution (NDC), dalam acara Festival Iklim 2018 yang digelar oleh KLHK, di Jakarta (16/08/2017). Mengawali kegiatan, Menteri LHK, Siti Nurbaya, menyampaikan bahwa, KLHK telah menyusun berbagai instrumen kebijakan dan melaksanakan aktivitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim hingga ke tingkat lapangan (tapak), berupa peraturan pemerintah, sistem informasi, sistem registri, cara-cara penilaian dan pengukuran emisi GRK, hingga pembangunan program kampung iklim. “Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo di dunia internasional, Indonesia sudah memiliki berbagai instrumen yang dipersiapkan, dan aktivitasnya sampai ke tingkat lapangan (tapak), walaupun belum meliputi seluruh wilayah Indonesia”, lanjutnya menerangkan bukti nyata implementasi Paris Agreement tersebut. Dalam NDC, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri (Bussiness as Usual/BAU) dan sampai 41% dengan bantuan internasional. Terdapat lima Kementerian yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim untuk menapai target NDC tersebut, yaitu KLHK, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Pertanian. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto menyampaikan, bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing dan efisiensi produksi, Kemenperin mendorong prinsip industri hijau. “Melalui industri hijau, dalam kurun 3 tahun terakhir, terjadi penghematan energi setara 2,8 trilyun pertahun, penghematan air setara 96 milyar pertahun, dari 34 perusahaan di industri semen, pupuk, besi baja, keramik, pulp, kertas, gula dan tekstil”, jelasnya. Airlangga juga menyampaikan bahwa, hal tersebut memenuhi komitmen penurunan emisi GRK setara 41% melalui berbagai dukungan kerjasama dari donatur nasional maupun internasional. Selain itu, guna efisiensi energi dan mendukung penurunan emisi GRK, Kemenperin juga telah menyusun berbagai pedoman teknis penurunan emisi CO2 dan MRV bagi industri, selain sistem pelaporan terintegrasi nasional (Sistem Informasi Industri Nasional/SINAS). Menurut Airlangga, komitmen implementasi penurunan emisi di sektor perindustrian akan bisa dicapai dengan tetap memperhatikan pertumbuhan industri sebagai tulang perekonomian yang menyerap tenaga kerja. “Kemenperin juga mendorong Corporate Social Responsibility (CSR) untuk industri dengan energi besar, untuk mendukung efisiensi dan upaya pelestarian lingkungan, seperti bakau dan mangrove”, lanjutnya. Selain itu, Kemenperin tengah mendorong penggunaan biomass dan biofuel berbasis teknologi karbon. “Bagi industri, proses hari ini adalah siklus ekonomi, mulai dari desain, penggunaan bahan baku, distribusi, digunakan oleh konsumen, hingga produknya dapat didaur ulang. Itu semua merupakan proses sustainable (keberlanjutan), dan bagian dari save of production. Dengan demikian efisiensi lingkungan dan teknologi menjadi bagian dari save of production”, Airlangga menerangkan. Tidak ketinggalan, Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada KLHK atas terselenggaranya Festival Iklim 2018, sebagai bentuk penguatan komitmen para pemangku kepentingan negara Indonesia. “Kami harapkan semua sektor dapat mendukung komitmen ini dan menerapkan hal yang tepat untuk mendukung siklus ekonomi, karena bagi publik, industri sangat memerlukan energi, dan perlu penghematan agar efisien”, pungkas Airlangga. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 0813756333

SIARAN PERS Nomor : SP. 010 /HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 Menteri Siti Nurbaya bersama Wantimpres Beri Nama Anara untuk Anoa yang Lahir Alami di Sulawesi Manado, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 11 Januari 2018. Setelah MAESA, kini nama ANARA diberikan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, dan Jan Darmadi, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), kepada anakan kedua satwa Anoa (Bubalus depressicornis) yang lahir alami di Anoa Breeding Centre (ABC), Balai Penelitian dan Pengembangan LHK (BP2LHK) Manado. Sebelumnya pada tahun 2017, nama MAESA diberikan oleh Wakil Presiden RI., Jusuf Kalla, pada bayi Anoa yang lahir pertama kali di tempat ini. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven O.E. Kandouw menyampaikan, "Mewakili Gubernur Sulawesi Utara, terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Siti Nurbaya, sebagai menteri perempuan pertama era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang datang ke Provinsi Sulawesi Utara mengawali awal tahun 2018". "Kelahiran bayi kedua Anoa ini memberikan harapan dalam pelestarian Anoa", tutur Siti Nurbaya saat memantau kondisi ANARA di Manado (11/01/2018). Selain itu, Siti Nurbaya berujar, "Diperlukan upaya yang lebih kuat dari berbagai pihak dalam mengembalikan kelestarian Anoa di alam". Harapan serupa juga disampaikan oleh Jan Darmadi kepada seluruh pihak baik Pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat, untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Sementara Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK, Agus Justianto, menuturkan, "Peristiwa kelahiran tersebut diketahui berdasarkan hasil pemantauan tenaga medis dan para peneliti di ABC. Saat ini ANARA dalam kondisi sehat dan menunjukkan pertumbuhan yang baik". Menurut Agus, kelahiran Anoa ini merupakan wujud nyata keberhasilan KLHK dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati. Sebagaimana diketahui, upaya pengembangbiakan secara alami ini telah dilakukan sejak tahun 2013. "Kelahiran ini juga menunjukkan adanya kemajuan hasil penelitian yang signifikan dalam proses penangkaran Anoa yang dilakukan oleh KLHK dengan dukungan para mitra", lanjutnya. ABC merupakan sebuah fasilitas pelestarian Anoa yang dikelola oleh BP2LHK Manado, hasil kerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara, dan mitra. Fasilitas ini diresmikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada tanggal 5 Pebruari 2015, yang didukung tim perawat dan tim medis, dan dilengkapi sarana CCTV. Dengan lahirnya ANARA , saat ini terdapat 9 (sembilan) ekor Anoa di fasilitas ini, setelah Rambo, Rocky, Rita, Denok, Ana, Manis, Stela, dan Maesa. Asal usul Anoa di ABC berasal dari wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Sebagaimana diketahui, Anoa merupakan mamalia terbesar dan endemik di Pulau Sulawesi dan Pulau Buton, yang terancam keberadaannya akibat kegiatan perburuan. Sifat alaminya yang soliter, dan membutuhkan waktu lama untuk berkembang biak, menjadikan populasi satwa ini sangat terbatas di alam. ANARA adalah anak kedua dari pasangan bernama Ana dan Rambo yang lahir pada hari Rabu, 8 November 2017 pukul 21.38 WITA. Kelahiran bayi betina dengan berat sekitar 3,5 kg, panjang 60 cm, dan tinggi 50 cm ini, berlangsung secara normal dan alami tanpa bantuan medis. Pada kesempatan yang sama, Menteri Siti Nurbaya juga melakukan peluncuran (launching) nama ilmiah jenis burung baru di Pulau Rote, dengan nama Ibu Negara, Myzomela irianawidodoae. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 0813756333

Gugatan PT RAPP Ditolak, KLHK Tegaskan Pentingnya PP Gambut Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 21 Desember 2017. Dalam sidang putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur menolak gugatan PT. Riau Andalan Pulp and Paper (Pemohon) melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Termohon), Kamis, (21/12/ 2017). “Permohonan dari pemohon (PT. RAPP) melalui surat no.101 untuk pembatalan SK. 5322 terkait Rencana Kerja Usaha dinyatakan tidak dapat diterima dari sisi hukum Fikfif Positif”, putus Hakim Ketua Oenan Pratiwi. Dalam persidangan PT RAPP menuntut pembatalan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5322 tanggal 16 Oktober 2017, yang mewajibkan PT RAPP untuk merevisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2010-2019 di Provinsi Riau. Pemegang izin usaha yang areal kerjanya termasuk dalam ekosistem gambut, wajib melakukan Revisi RKU. "Pemerintah menginginkan adanya komitmen pemegang izin, apa yang akan dilakukan untuk perlindungan dan pemulihan terhadap ekosistem gambut, serta pencegahan kebakaran kawasan gambut, semuanya itu dituangkan dalam RKU." tegas Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono. Pengelolaan ekosistem gambut saat ini sudah sangat mendesak dilakukan. Apa yang dilakukan oleh KLHK melalui SK tersebut merupakan keputusan yang penting, harus dipatuhi agar sejalan dengan tujuan PP 57/2016 terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Terkait putusan ini, mewakili segenap elemen KLHK, Bambang Hendroyono berterima kasih kepada Tuhan YME, dan kepada Majelis Hakim yang telah memutus dengan adil. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan lembaga PTUN, MA, KY, para pakar dan aktivis lingkungan serta media yang mengikuti terus perkembangan proses hukum ini. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330