SIARAN PERS Nomor : SP.73/HUMAS/PP/HMS.3/02/2018 Upaya Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 9 Februari 2018. Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak kejahatan perdagangan cula badak. SH (54) dan HH (54) dijatuhi hukuman 2 tahun penjara denda Rp 100 juta, subsider 3 bulan penjara. Keduanya terbukti melanggar UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Barang Bukti berupa 1 bagian cula badak, 1 buah gelas bertangkai sebagai tempat cula, beserta 1 kantong plastik pembungkus gelas dan cula. Berdasarkan putusan Pengadilan, semua barang bukti tersebut akan dimusnahkan. Petugas juga mengamankan 1 unit kendaraan Daihatsu Xenia Nomor Polisi BL 782 AI atas nama pemilik Partiati yang kemudian disita untuk negara. Pelaku ditangkap oleh Tim gabungan Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Balai PHLHK Sumatera bersama-sama dengan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Jambi dan BKSDA Aceh pada Minggu (13/10/2017) di Jalan Patimura, Padang Bulan, Medan saat akan menuju salah satu hotel. Operasi tangkap tangan ini bermula dari laporan masyarakat bahwa akan ada penjualan bagian-bagian satwa yang dilindungi di Kota Langsa, Aceh. HH mendapatkan cula badak dari pasangan suami-istri SH dan P yang berdomilisi di Medan. SH juga penjual barang antik dan telah menyimpan cula badak selama 1,5 tahun yang diperoleh dari seseorang yang berdomisili di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Pada hari Senin (29/01/2018), tim operasi SPORC Brigade Macan tutul Balai PHLHK KLHK Wilayah Sumatera juga berhasil menangkap pelaku perdagangan online bagian-bagian tubuh dari satwa yang dilindungi. Tersangka berinisial M.I (32) ditangkap di Jl. Veteran Pasar IV Dusun 7 Desa Helvetica Kec. Labuhan Desli Serdang. Tersangka dititipkan di Tumah Tahanan (Rutan) Polda Sumatera Utara. Barang bukti diamankan di Mako SPORC brigade Macan Tutul Seksi Wilayah 1 Balai PHLHK wilayah Sumatera. Tersangka M.I yang ditangkap di rumahnya, sehari-hari bekerja sebagai pedagang sate. Operasi penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat, bahwa tersangka melakukan penjualan bagian-bagian satwa dilindungi secara online di Facebook. Barang bukti yang disita berupa 1 lembar kulit harimau dengan ukuran panjang ± 95 cm dan lebar ± 35 cm, 5 buah taring beruang terdiri dari 4 buah dilengkapi ring ornamen dan 1 buah taring tanpa dilengkapi ring ornamen, 1 buah kalung yang terbuat dari kuku harimau, 4 buah kuku macan. Terdapat juga barang bukti 2 buah dompet kulit harimau, 2 buah kulit harimau bagian kaki berbentuk tapak dan masih berkuku tidak utuh, 2 buah tali pinggang kulit harimau masing-masing berwarna coklat dan hitam, 1 buah tas selempang kulit macan, 1 buah kalung yang terbuat dari 2 buah kuku beruang dan, 1 buah telepon genggam, Tersangka M.I diduga telah melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf d UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Berdasarkan info dari Balai PHLHK wilayah Sumatera, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani berharap agar semua Masyarakat mengetahui bahwa perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi atau bagian-bagiannya merupakan perbuatan pidana. Dengan penangkapan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera. Dan menurut Rasio, jika masih ada pelaku yang masih nekat, KLHK bersama instansi terkait akan segera menangkap dan melakukan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya penegakan hukum, selanjutnya akan semakin diperkuat yang di lakukan oleh pemerintah dan di dukung oleh para mitra. Salah satunya dukungan dari Global Enviromental Facility UNDP dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, KLHK yang akan melakukan kick off meeting “Commbatting Illegal Wild Trade” pada akhir bulan Februari 2018.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP.240/HUMAS/PP/HMS.3/05/2018 Memasuki Kemarau, KLHK Siaga Penuh Antisipasi Karhutla Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin, 7 Mei 2018. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Manggala Agni melakukan pengecekan hotspot di sejumlah wilayah rawan karhutla pada Minggu (06/05/2018). Pengecekan ini untuk memastikan kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan pengecekan lapangan (groundcheck) terhadap hotspot yang terpantau oleh satelit. Sebagaimana yang dilakukan Manggala Agni Daerah Operasi (Daops) Labuhanbatu, Sumatera Utara bersama-sama dengan personil TNI, POLRI, Kepala Desa Tanjung Beringin, dan masyarakat Desa Tanjung Baringin, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padanglawas. Berdasarkan informasi dari website LAPAN (05/05/2018) terpantau hotspot di wilayah tersebut. Tim segera melakukan pengecekan dan berdasarkan hasil groundcheck, ditemukan areal terbakar seluas 2,5 Ha pada lahan masyarakat, dan kondisi saat itu api sudah padam. Groundcheck juga dilakukan di Desa Air Hitam, Kecamatan Kualoh Leidong, Kabupaten Labuhabatu berdasarkan pantauan hotspot satelit TERRA-AQUA (NASA). Hasilnya ditemukan areal kebakaran seluas ± 10 ha pada lahan konsesi. Tim Manggala Agni dan TNI segera lakukan pemadaman pada areal tersebut. Sementara itu, Manggala Agni Daops Siak melakukan pemadaman di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, tepatnya di perbatasan Desa Tanjung Leban Dan Kelurahan Pelintung, Kecamatan Bandar Laksamana dan Medang Kampai. Luas terbakar mencapai ± 50 Ha merupakan lahan milik masyarakat. Pemadaman dilakukan oleh Manggala Agni Daops Siak bersama-sama dengan TNI, POLRI, tim pemadam dari perusahaan pemegang konsesi, Masyarakat Peduli API (MPA), dan masyarakat setempat. Pemadaman juga dilakukan di wilayah perbatasan Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai, Provinsi Riau dengan luas ± 10 Ha. Pemadaman terkendala pada akses transportasi yang terbatas karena harus melewati kanal dan tidak terdapat jembatan penyeberangan. Kondisi angin yang sangat kencang membuat api cepat merambat sehingga pemadaman sulit dilakukan. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan menyampaikan bahwa musim kemarau sudah mulai tiba sehingga semua pihak harus waspada dan selalu siaga melakukan pengendalian karhutla. Semua upaya digerakan, baik pencegahan melalui patroli dan sosialisasi, patroli udara, juga pemantauan hotspot beserta groundcheck. Terhadap kebakaran yang terjadi juga segera direspon dengan cepat agar api tidak membesar dan meluas sehingga segera dapat ditangani. “Patroli terus dilakukan pada wilayah-wilayah rawan. Patroli terpadu pencegahan karhutla digelar oleh Manggala Agni bersama para pihak seperti TNI, POLRI, dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pemantauan desa-desa rawan dan sosialisasi kepada masyarakat”, tambah Raffles. Sementara Pantauan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK pada Minggu (06/05/2018) pukul 20.00 WIB, mendeteksi ada delapan hotspot yang terpantau satelit NOAA-19, masing-masing tiga titik di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, dan dua titik di Kalimantan Tengah. Sementara Satelit TERRA-AQUA (NASA) mendeteksi lima hotspot dengan rincian masing-masing satu titik di Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan serta dua titik di Nusa Tenggara Timur.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 401/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 Tahun 2018, Upaya Pencegahan Karhutla Menjadi Prioritas Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Minggu, 10 Desember 2017. Beberapa pekan terakhir, pantauan hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan angka hampir nihil dan bahkan tidak dilaporkan adanya kejadian karhutla di seluruh wilayah Indonesia. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan menyampaikan bahwa tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober luas karhutla di Indonesia berhasil diturunkan hingga 65,68% dibandingkan tahun 2016. Bahkan angkanya sangat jauh berkurang hingga 94,24% dibanding tahun 2015. Meski begitu, monitoring dan evaluasi tetap dilakukan untuk memperkuat strategi pengendalian karhutla di tahun 2018. “Paradigma pengendalian karhutla yang mengedepankan pencegahan menjadi poin penting dalam capaian selama dua tahun ini. Kedepan, upaya pencegahan dini tetap diperkuat. Intensitas upaya pencegahan di tingkat tapak semakin ditingkatkan. Koordinasi antara pihak terkait pun harus terus diperkuat, baik di tingkat pusat maupun daerah", tambah Raffles. Di tingkat pusat, KLHK melakukan evaluasi upaya pengendalian karhutla tahun 2017 pada berbagai tingkat pengelolaan, baik pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) atau pun pada pemegang izin usaha bidang kehutanan. Di tingkat tapak, Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Manggala Agni juga terus melakukan monitoring pada areal-areal kebakaran yang terjadi sebelumnya. Pengumpulan data dan informasi di lapangan dilakukan untuk menyusun langkah ke depan dalam mencegah karhutla di wilayah kerja mereka. Sementara itu, berdasarkan pantauan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, pukul 21.00 WIB (9/12/2017), satelit NOAA dan TERRA AQUA (NASA) mendeteksi satu hotspot di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, selama 1 Januari – 9 Desember 2017 berdasarkan satelit NOAA terdapat 2.564 titik, setelah tahun sebelumnya sebanyak 3.799 titik, sehingga terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 1.235 titik (32,50 %). Sedangkan total 2.364 titik ditunjukkan Satelit Terra/Aqua (NASA) Conf. Level ≥80%, setelah tahun 2016 lalu menunjukkan 3.826 titik, sehingga saat ini menurun sebanyak 1.462 titik (38,21 %).(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 342 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2017 Dari COP 23 : Kolaborasi Para Pihak Dalam Restorasi Hutan dan Gambut Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jum’at, 10 November 2017. Program restorasi kawasan hutan, Model restorasi kawasan gambut dan Konservasi ekosistem mangrove diperkenalkan lebih luas kepada dunia Internasional lewat diskusi hari ke-4 Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-23 di Bonn, Jerman. Diskusi di Paviliun Indonesia terdiri dari 4 sesi (9/11/2017), yaitu: 1. Public and Private Partnership in Forest Landscape Restoration Program; 2. Partnership Models on Peatland Restoration: “Interpreting Landscape Approach into Partnership Models on Peatland Restoration; 3. Conservation and sustainable use of mangrove ecosystems; dan 4. Komitmen Indonesia pada Nationally Determined Contributions (NDC). Sesi pertama mendiskusikan contoh-contoh bagaimana kerjasama antara masyarakat dan sektor bisnis bekerja bersama dalam rangka program restorasi lahan dan konservasi dalam upaya efektifikas penggunaan lahan. Beberapa contoh yang dipresentasikan adalah kerja-kerja kemitraan di Latin Amerika, Afrika (Ivory) serta praktek-praktek yang berhasil di Indonesia di Sumatera dan Kalimantan. Kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGO dan masyarakat lokal serta bisnis. Lebih jauh lagi, model agroforestry dalam skala kecil juga didiskusikan. Contoh menarik adalah kolaborasi antara bisnis yang bekerja berdasarkan penelitian atau ilmu pengetahuan sehingga keuntungan yang dihasilkan lebih pasti bagi masyarakat dan juga pelaku usaha. Secara jelas sesi ini menonjolkan bahwa proses kerja multipihak merupakan kunci sukses dalam program-program restorasi dan konservasi. Sesi kedua masih tentang bagaimana pentingnya model dan pendekatan kemitraan atau multipihak yang dilakukan dalam upaya restorasi, konservasi dan juga pengentasan kemiskinan masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut. Badan Restorasi Gambut (BRG) menyampaikan kerjanya selama ini yang mencatat bahwa kerja bersama adalah suatu kunci keberhasilan restorasi gambut, masyarakat lokal adalah ujung tombak untuk keberhasilan saat ini dan juga dalam rangka menjaga kelestariannya. Kerja di lapangan secara rinci disampaikan oleh pelaku restorasi yang secara jelas menggambarkan bahwa perlu pengetahuan yang memadai demi menjamin keberhasilan usaha restorasi gambut serta komitmen yang tinggi oleh masyarakat. Pada sesi ini juga mendiskusikan tentang bagaimana MRV upaya restorasi lahan gambut dalam rangka penghitungan karbon. Sesi ketiga mendiskusikan tentang bagaimana upaya konservasi dan pemanfataan secara lestari tentang ekosistem hutan mangrove. Pengalaman Indonesia dalam merencanakan, melaksanakan program konservasi, rehabilitasi dan restorasi mangrove baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGO, serta private sector disampaikan pada sesi ini secara komprehensif. Selain itu juga menyampaikan tentang potensi karbon di area mangrove dan seagrass sangat tinggi dan dapat dikaitkan dengan proses negosiasi global termasuk sustainable development goals serta Paris Agreement, meskipun masih memiliki tantangan besar di lapangan. Pada sesi keempat, Komitmen Indonesia pada Nationally Determined Contributions (NDC) untuk menurunkan emisi 29% pada tahun 2030 atau setara dengan 390 juta ton, telah disampaikan berupa kegiatan restorasi 2 juta Ha area gambut yang terdegradasi. Pada kesempatan ini disampaikan pada peserta tentang bagaimana upaya Pemerintah Indonesia meningkatkan produktifitas pertanian, dengan pengalaman dan tradisional wisdom yang ada. Selain itu disampaikan juga tentang peran civil society dalam mendorong implementasi, peran pelaku usaha atau bisnis yang juga ikut mendukung upaya restorasi tersebut. Pengalaman restorasi di negara Afrika juga disampaikan pada sesi ini. Untuk melihat secara komplit seluruh paparan dapat diakses di www.indonesiaunfccc.com Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta penting untuk mendukung pemulihan hutan dan lahan gambut. Pasalnya, restorasi bukan sekadar isu tentang keanekaragaman hayati semata tapi juga tentang sosial dan ekonomi. Demikian mengemuka pada penyelenggaraan hari kedua Paviliun Indonesia saat Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-23 yang berlangsung di Bonn, Jerman, kamis (9/11/2017). Paviliun Indonesia mengambil tema “A Smarter World: Collective Actions for Changing World” menampilkan berbagai aksi dari berbagai elemen di Indonesia untuk mitigasi perubahan iklim. Kepala Desa Sungai Bungur, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi menuturkan, masyarakat siap mengambil peran dalam restorasi gambut dengan mengedepankan kearifan lokal. Tamin menuturkan, beberapa titik di desanya ikut terbakar saat terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan besar di tahun 2015. “Kami tidak ingin itu terulang,” katanya. Beberapa langkah yang dilakukan diantaranya membuat aturan bersama untuk tidak membuka lahan lebih dari 1 hektare dan tidak boleh di lahan dengan kedalaman gambut lebih dari 3 meter. Masyarakat Sungai Bungur juga mengedepankan jenis tanaman lokal untuk bercocok tanam seperti pisang, nanas, kedelai dan komoditas hortikultura lainnya. Selain itu, masyarakat juga menanam dan mempertahankan tanaman pandan yang sangat efektif sebagai sekat bakar. “Daun pandan juga bisa diolah oleh kaum ibu menjadi produk bernilai ekonomis seperti dompet dan tas,” kata Tamin. Dengan pengelolaan yang sudah terbukti bebas api, Tamin pun berharap, pemerintah bisa memberi masyarakat lebih banyak kepercayaan untuk pengelolaan lahan gambut. Selain pengalaman Kepala Desa dari Jambi, Keterlibatan masyarakat dalam merestorasi gambut juga terjadi di Desa Gohong, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kepala Desa Gohong Yanto L Adam menjelaskan, desanya merupakan langganan kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 1997. “Yang paling parah terjadi tahun 2015,” katanya. Akibat kejadian tahun 2015, sekitar 300 hektare lahan pertanian masyarakat hangus terbakar. Bencana itu juga berdampak buruk pada kesehatan masyarakat di desa Gohong dan desa-desa sekitarnya. Tahun 2016, masyarakat Desa Gohong memulai inisiatif baru untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut. Langkah yang dilakukan termasuk bekerja sama dengan pemerintah dan swasta untuk memulai restorasi gambut. Desa Gohong juga memberlakukan larangan pembakaran lahan gambut untuk pembukaan lahan pertanian. “Kami juga membentuk masyarakat peduli api dan masyarakat peduli tabat,” ujar Yanto. Untuk merestorasi gambut, masyarakat Desa Gohong telah melakukan pembangunan 11 sekat kanal. Sebanyak 73 sekat kanal lainnya akan dibangun tahun ini. Selain itu, masyarakat Desa Gohong juga terlibat dalam pembangunan sumur bor yang akan menjadi sumber air dalam pengendalian kebakaran lahan gambut. Tercatat telah ada 125 sumur bor yang telah dibuat dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah. Sebanyak 280 sumur bor lainnya akan dibangun tahun ini. Untuk memperkuat pengelolaan hutan, Desa Gohong telah memperoleh izin pengelolaan Hutan Desa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 3.155 hektar. Yanto menuturkan, sebagai sumber penghidupan masyarakat memanfaatkan rotan dan mengembangkan berbagai olahan bernilai tinggi. Produk pertanian seperti buah naga juga menjadi andalan. Kepala BRG, Nazir Foead, saat membuka diskusi panel mengatakan: “Kolaborasi para pihak dan koordinasi efektif pemerintah pusat-daerah jadi kunci keberhasilan restorasi gambut. Menjelang 2 tahun BRG, kerja kolabarasi banyak dilakukan dengan kelompok masyarakat". Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wahjudi Wardojo saat memimpin salah satu sesi diskusi menyatakan kolaborasi semua pihak untuk merestorasi hutan, lahan, gambut dan mangrove adalah sebuah keniscayaan. Sebab isu restorasi bukan sekadar biodiversitas, tapi juga sosial dan ekonomi. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor: SP.28/HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 Indonesia-Jepang Bahas Pengelolaan Sungai Citarum dan PLTSa Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumát, 19 Januari 2018. Memperingati 60 tahun hubungan kerjasama Jepang dan Indonesia, Menteri LHK Siti Nurbaya bahas kemajuan kerjasama bidang LHK bersama dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Mr. Arata Takebe. Pada pertemuan kali ini di Jakarta (19/01/2017), kedua negara berencana membahas permasalahan pencemaran di Sungai Citarum, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), serta rencana pelaksanaan dialog kebijakan lingkungan hidup. Disampaikan Mr. Arata, tahun ini pihaknya akan membantu penataan Sungai Citarum. “Kerjasama ini akan didahului dengan pemantauan kondisi dan identifikasi penyebabnya, serta mengakomodasi keinginan dari Pemerintah Indonesia”, ujarnya. Sedangkan terkait kerjasama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Arata menyampaikan akan mengadakan pertemuan lebih lanjut pada tanggal 26-27 Februari 2018. Arata juga berharap, dialog kebijakan lingkungan, dapat segera terlaksana pada bulan April mendatang. Pada kesempatan ini, Menteri LHK menyampaikan pentingnya tema pembahasan pada pertemuan kali ini. "Tema Sungai Citarum sudah dibahas di Sidang Kabinet Terbatas, dan perintah Presiden dalam waktu 7 tahun Sungai Citarum sudah harus selesai. Setelah 1 atau 2 tahun Sungai Citarum sudah berjalan kita akan replikasi di DAS-DAS (Daerah Aliran Sungai) yang sangat penting di Indonesia”, tuturnya. Siti Nurbaya juga menyampaikan, saat ini Pemerintah Indonesia melalui KLHK tengah menangani 15 DAS prioritas dari 17.000 DAS yang ada di Indonesia. “Indonesia juga sangat mendukung Dialog Kebijakan Lingkungan, yang akan dikembangkan bersama KBRI Jepang di Jakarta, terutama mengenai Sungai Citarum dan Restorasi Sungai, teknologi yang mengatasi kerusakan danau”, tambahnya. Terkait kerjasama Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa hal ini sudah berlangsung di Bali dan menjadi agenda terpenting. Selain tiga hal tersebut di atas, Menteri Siti Nurbaya juga mengusulkan kemungkinan kerasama pengelolaan Danau Sulawesi dan Danau Biwa, serta pembangunan/pengelolaan bersama Taman Nasional (Sister Park), yang ditinjau dari berbagai aspek kebijakan. Usul inipun disambut baik oleh pihak Jepang, dan direncanakan akan dimulai tahun ini. Turut hadir mendampingi Menteri LHK dalam pertemuan ini, Direktur Jenderal PSLB3, Dirjen KSDAE, Dirjen PDASHL, dan Dirjen PPI. Sedangkan dari negara Jepang juga turut diwakili oleh Mr. Takashi Mizushina (Secretary to Parliamentary Vice Minister for the Environment), Mr. Takahiro Hasegawa dan Mr. Hiroki Hasegawa (Global Environmental Bureau), dan Ms. Hiroko Yokota (Environment Regeneration and Resource Circulation Bureau).(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor: SP. 412/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 Semangat Cinta Lingkungan Generasi Muda Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 14 Desember 2017. Pentingnya peran generasi muda dalam mendukung pelestarian lingkungan dan kehutanan, menjadikan generasi muda sebagai aset yang potensial sebagai agen lingkungan. Terkait hal ini, Biro Hubungan Masyarakat (Humas) KLHK berkunjung ke salah satu sekolah berwawasan lingkungan di Slawi, Jawa Tengah, yaitu SMAN 2 Slawi (13/12/2017). Dalam kesempatan ini, dilakukan kegiatan Nonton Bareng (Nobar) film-film bertema lingkungan hidup dan kehutanan. Sebanyak 300 orang mengikuti acara nobar ini, yang terdiri dari siswa siswi kelas X, XI, dan XII SMAN 2 Slawi. Hadir pula staf dan guru SMAN 2 Slawi, serta perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. "Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dan harus menjadi semangat untuk menjaga lingkungan, karena bumi ini adalah titipan untuk generasi yang akan datang, bukan warisan, jika titipan maka harus dijaga dengan baik", ujar Kepala Biro Humas KLHK, Djati Witjaksono Hadi. Sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan, Djati juga mengajak untuk setidaknya tanam 25 pohon selama hidup, yaitu masing-masing 5 pohon saat SD, SMP, SMA, kuliah, dan saat menikah. "Jadi peduli lingkungan bisa dimulai dari lingkungan sekitar. Selain itu, dapat juga dengan membuat publikasi gerakan cinta lingkungan melalui film sederhana tentang aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah yang menggambarkan kepedulian lingkungan," tambah Djati. Acara ini juga diisi dengan penyebaran informasi seputar kegiatan bidang LHK dan upaya-upaya sederhana dalam menjaga lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, menghemat energi dan air, serta pemilahan sampah. Selain itu, diskusi interaktif, pentas seni para siswa, dan pembagian doorprize, turut memeriahkan kegiatan ini. Kepala Sekolah SMAN 2 Slawi, Sunarni, senantiasa mengingatkan para siswa agar memegang teguh prinsip SMAN 2 Slawi sebagai sekolah yang memegang teguh prinsip "Berprestasi, Mandiri, Cinta Lingkungan, Berasaskan Iman dan Takwa". Sunarni juga menyampaikan bahwa sebagai aset negara dan harapan keluarga, maka ilmu adalah pembuka untuk masa depan para siswa. "Nobar kali ini diharapkan menambah ilmu tentang lingkungan, untuk ditularkan ke yang lain, agar lebih cinta dan peduli terhadap lingkunga. Karena lingkungan adalah bagian dari hidup kita, kita harus bersama-sama menyelamatkan lingkungan. Bersih sampah, merawat pohon, pohon untuk bernafas, karena udara bersih adalah kebutuhan penting. Semua harus ikut berperan, sehingga bumi menjadi nyaman untuk kita tempati," pesan Sunarni. Salah satu perwakilan siswa, Yani (kelas X), mengungkapkan bahwa dia terkesan dengan kegiatan ini. "Sebagai generasi muda, kita harus menjaga lingkungan walaupun itu langkah kecil, seperti yang ditayangkan di salah satu film. Seperti buang sampah pada tempatnya, menutup kran air dan menggunakan air secukupnya, dan mematikan listrik saat tidak digunakan. Jadi kita ajak dan ingatkan teman yang lain juga," kata Yani. Sebelumnya, KLHK juga mengadakan acara serupa dengan melibatkan komunitas lingkungan, jurnalis muda, blogger, dan para netizen seluruh Indonesia melalui sebuah acara bertajuk "Mendekatkan KLHK", di Jakarta (12/12/2017). Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 146/HUMAS/PP/HMS.3/03/2018 Pemerintah Terus Tingkatkan Upaya Pengakuan Hutan Adat Minahasa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 17 Maret 2018. Tarian Kebesaran Walak Tondano, dan Tarian Kabela dari Bolaang Mongondow menyambut kehadiran Menteri LHK Siti Nurbaya sebagai utusan Presiden RI Joko Widodo pada peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara yang bertepatan dengan Ulang Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ke-19 Tahun 2018, yang dipusatkan di Benteng Moraya, Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, (17/03/18). Sejumlah rangkaian tarian dan lagu yang dibawakan oleh masyarakat adat dari sejumlah daerah merupakan wujud penghormatan kepada tamu, dan Indonesia Raya juga turut dikumandangkan bersama-sama sebagai elemen pemersatunya. "Meski cuaca panas, tapi tidak terasa, karena keindahan alam disini. Saya juga sampaikan salam hangat dan salam kasih sayang dari Bapak Presiden Jokowi untuk kita semua," sapa Siti Nurbaya mengawali sambutannya yang disambut meriah hadirin. Pada kesempatan tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya juga menyampaikan pesan Presiden bahwa kebhinekaan itu sangat penting. Keberadaaan suku bangsa dengan menjaga nilai luhur budaya dan adat istiadat adalah sebuah upaya menjaga peradaban manusia. "Maka terkait hal ini, pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Adat dan Hutan Adat dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan", ujar Siti Nurbaya. Berkaitan dengan Hutan Adat, saat ini KLHK tengah memproses kurang lebih 6,25 juta hektar dan 13 usulan wilayah Hutan Adat yang baru masuk. Dengan rincian dari Kalimantan 3,6 juta Ha, Maluku Papua 1,15 juta Ha, Sulawesi hampir 1 juta Ha, Sumatera hampir 500 ribu Ha, dan Bali Nusa Tenggara hampir 120 ribu Ha. Pemerintah terus melakukan analisis dan menghimpun hal-hal yang menjadi catatan dan aspirasi dari berbagai pihak termasuk AMAN. Sejumlah hal masih menjadi pekerjaan rumah, diantaranya perlu memperkuat Peraturan Daerah yang lebih kuat yang merupakan salah satu syarat pengakuan kawasan Hutan Adat. Menteri LHK menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pendataan wilayah yang diusulkan menjadi Hutan Adat namun belum ada instrumen Peraturan Daerahnya untuk dirangkum dalam Surat Keputusan Pencadangan Hutan Adat. Upaya lain dalam mengakselerasi pengakuan Hutan Adat yaitu dengan sosialisasi dan fasilitasi melalui coaching baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melengkapi data spasial dan sosialnya. Berbagai upaya ini mendapat apresiasi dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN, Rukka Sombolinggi yang mengatakan bahwa pemerintah saat ini merupakan satu-satunya pemerintahan yang mengakui keberadaan Masyarakat Adat dan Hutan Adat. "Meski wilayah hutan yang sudah kembali ke masyarakat adat angkanya relatif kecil, tapi yang harus diingat bagi masyarakat adat, ini adalah tonggak sejarah untuk pertama kalinya tanah yang menjadi hak masyarakat adat dikembalikan. Angka yang sekarang ini hanya akan terus bertambah, tidak akan pernah berkurang", ujar Rukka Sombolinggi berapi-api. Untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya yaitu dengan menjalin komunikasi yang intensif agar kondisi di lapangan dapat tersampaikan dengan baik. Pemerintah mempunyai banyak instrumen dan cara untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Di akhir sambutannya, Menteri LHK Siti Nurbaya, atas nama Presiden RI mengucapkan selamat atas terselenggaranya Perayaan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara dan Peringatan Ulang Tahun AMAN ke-19 Tahun 2018. "Kita bersama-sama bekerja keras agar cita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat adat yang adil dan sejahtera, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya yang merupakan aset nasional dapat terwujud", pungkas Menteri Siti Nurbaya. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 209/HUMAS/PP/HMS.3/04/2018 Pemerintah Implementasikan Rencana Aksi Antisipasi Karhutla di Tahun 2018 Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Minggu, 22 April 2018. Dalam dua tahun terakhir, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menunjukkan capaian yang signifikan. Meski begitu, pada tahun 2018 pemerintah dengan mengajak serta masyarakat terus meningkatkan upaya pencegahan karhutla. Berdasarkan prediksi dari BMKG, tahun 2018 relatif lebih panas dibanding 2017. Disamping itu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dan ajang Asian Games pada bulan Agustus 2018 di Jakarta dan Palembang memerlukan upaya yang ekstra untuk meminimalisir kejadian karhutla. “Untuk itu perlu bekerja bersama-sama mengoptimalkan segala sarana, daya, peralatan yg ada disemua stakeholder dalam upaya pencegahan karhutla melalui peningkatan peran para pihak termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat,” ujar Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Pandjaitan. KLHK telah menyiapkan rencana aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2018 yang meliputi penguatan kelembagaan, penguatan deteksi dini, dan penguatan penyadartahuan terhadap masyarakat. Disamping itu juga dilakukan penguatan upaya penegakan hukum dan dukungan pendanaan pengendalian karhutla. Raffles menambahkan bahwa penguatan kelembagaan dilakukan dengan mengaktifkan posko dan satgas pengendalian karhutla di pusat, provinsi, kabupaten, hingga ke tingkat desa. Kepala Daerah dituntut untuk lebih proaktif dalam pemantauan kondisi di wilayahnya dan menindaklanjuti penetapan Siaga Darurat. Masyarakat dapat berperan dalam keikutsertaannya dalam setiap upaya pencegahan yang dilakukan KLHK dan instansi lainnya. Keberhasilan pengendalian karhutla juga didukung kesiapsiagaan SDM dan sarpras di semua pemangku kepentingan, khususnya pengelola kawasan hutan dan lahan. Langkah deteksi dini yang dilakukan KLHK yaitu dengan pemantauan hotspot setiap hari melalui portal sipongi.menlhk.go.id yg kemudian di tindaklanjuti groundcheck ke lapangan. Pemantauan lapangan melalui patroli darat secara terpadu oleh Manggala Agni, Babinsa, Babinkamtibmas, Kepala Desa, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan media sudah dilaksanakan sejak awal Maret 2018. Saat ini terdapat 178 posko dengan jangkauan wilayah desa yg dipatroli 640 desa dengan rincian Kalimantan Barat 60 Posko dengan jumlah desa yg dijangkau patroli 189 desa, Riau 65 Posko dengan desa jangkauan 275 desa, Kalimantan Tengah 45 posko dengan desa jangkauan 135 desa serta Sulawesi Tenggara 8 posko dengan desa jangkauan 41 desa. Disamping itu, patroli rutin dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK yaitu Taman Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di seluruh Indonesia sebagai langkah pencegahan karhutla di wilayah kerjanya. Pemantauan dan waterbombing melalui patroli udara oleh KLHK bekerjasama dengan BNPK dan swasta di Provinsi Riau telah berhasil melakukan pemadaman dari udara di wilayah yang sulit terjangkau. Hingga 18 April 2018 jumlah air yang digunakan dalam operasi udara sebanyak 3.562.400 liter air. Yang tidak kalah penting yaitu penguatan upaya penyadartahuan melalui kegiatan kampanye, sosialisasi, penyuluhan, dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)/ Kelompok Tani Peduli Api (KTPA). Begitu juga dengan penguatan penegakan hukum bidang karhutla dengan melaksanakan pelatihan kepada penegak hukum serta peningkatan sinergitas dan koordinasi kepada penegak hukum di tingkat lapangan. Terkait upaya pemenuhan dukungan pendanaan pengendalian karhutla, dapat bersumber dari APBN K/L, DBH-DR dengan ketentuan >50% digunakan untuk pencegahan karhutla di provinsi yang termasuk rawan karhutla. Selain itu, dapat ditunjang dengan penggunaan APBD, APBDes, Dana Desa, serta sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundangan. Rencana aksi tersebut selain diupayakan oleh KLHK juga memerlukan sinergi para pihak dan peran serta masyarakat. Hal itu menjadi kunci penting dalam keberhasilan upaya pengendalian karhutla di Indonesia. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 08137563333

SIARAN PERS Nomor : SP.237/HUMAS/PP/HMS.3/05/2018 Pemerintah Dorong Kawasan Konservasi sebagai Destinasi Wisata Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 3 Mei 2018. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yg sangat tinggi. Potensi tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk menikmati keindahan alam Indonesia. Terdapat 54 Taman Nasional (TN) dan 129 Taman Wisata Alam berjajar dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia dan potensinya sangat besar sebagai destinasi wisata alam dan ekowisata. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Djati Witjaksono Hadi menyatakan bahwa potensi keindahan alam tersebut belum banyak diketahui oleh publik. Sehingga menurut Djati diperlukan sarana atau media untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Salah satu media yang dapat digunakan adalah melalui kegiatan pameran. Hal tersebut disampaikan Djati pada saat membuka pameran Indonesia Outdoor Festival (Indofest) tahun 2018 di JCC Senayan, Jakarta (3/5/2018). “Pameran ini menjadi media yang tepat untuk mengajak para generasi muda, para penggiat dan komunitas untuk megetahui nilai-nilai konservasi, ketika berkegiatan di alam bebas.”, ungkap Djati. Djati mengharapkan melalui kegiatan pameran ini dapat menjadi ajang pengenalan kepada aktivitas luar ruang bagi masyarakat. Pengenalan tersebut dapat dimulai dari destinasi alam bebas, berbagi pengalaman antar para pegiat tentang keamanan, kenyamanan berkegiatan di alam. Masyarakat juga dihimbau agar berperilaku yang baik di alam bebas dengan tidak menimbulkan sampah dan merusak alam. Pameran Indofest 2018 yang ke-4 ini digelar dari tanggal 3-6 Mei 2018 di Hall B JCC Senayan, Jakarta. Banyak stan pameran menjual berbagai perlengkapan dan peralatan untuk aktivitas luar ruang seperti lari, renang, bersepeda, pendakian gunung dan lain sebagainya. KLHK juga turut membuka stan pameran yang menyediakan informasi destinasi wisata alam di berbagai TN di Indonesia. Terdapat pula stan dari Taman Nasional, diantaranya TN Ujung Kulon, TN Gunung Rinjani, TN Alas Purwo, TN Matalawa, TN Bukit Tiga Puluh, TN Gunung Merapi, TN Gunung Tambora dan TN Aketajawe Lolobata. Pengunjung pameran ini juga akan mendapatkan edukasi dari berbagai talkshow dengan berbagai tema seperti lingkungan, alam dan aktivitas luar ruangan atau petualangan.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 197/HUMAS/PP/HMS.3/04/2018 Perhutanan Sosial dan Rehabilitasi Hutan Sejahterakan Masyarakat Lubuk Kertang Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin, 16 April 2018. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus mendorong upaya masyarakat dalam pelestarian hutan/mangrove, serta peningkatan kesejahteraan melalui program perhutanan sosial. Kawasan hutan mangrove di wilayah Desa Lubuk Kertang yang dulunya rusak parah kini berubah menjadi kawasan wisata mangrove. Ekosistem hutan mangrove pada lahan seluas 60 Ha yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera ini, menjadi daya tarik utama wisatawan. Untuk memberikan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018 telah menetapkan SK Kulin KK kepada Kelompok Mekar Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan, Langkat, Sumatera Utara, sebagai pengelola. Melihat dari sejarahnya, usai penebangan mangrove besar-besaran tahun 1998, muncullah kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan mulai melakukan gerakan dan aksi rehabilitasi mangrove hingga akhirnya menjadi tempat wisata alam. Sejak tahun 2016, Kelompok Mekar telah berupaya mengembangkan lahan ini dengan membangun menara pengawas, pos jaga, jungle track sepanjang 700 m secara bertahap, dan gapura Ekowisata Mangrove Lubuk Kertang. Sedikit berbeda dengan Kelompok Mekar, Kelompok Tani Hutan dan Nelayan Lestari Mangrove desa Lubuk Kertang mengupayakan tambak udang pada lahan yang sebelumnya diokupasi menjadi kebun sawit. Setiap anggota akan membuat tambak lestari seluas 400 m2 dengan memanfaatkan kawasan yang sudah rusak. Anggota kelompok Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tahun 2017 ini berjumlah 183 orang dengan luas ± 410 Ha dengan luas HL ± 50 Ha dan HP ± 360 Ha. Sampai saat ini tambak lestari yang sudah diusahakan sebanyak 32 anggota, sisa akan diselesaikan secara bertahap. Diharapkan dengan adanya akses legal melalui perhutanan sosial ini, hutan yang rusak dapat direhabilitasi dan penghasilan masyarakat sekitar akan meningkat.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 110/HUMAS/PP/HMS.3/03/2018 Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jum’at, 2 Maret 2018. Setelah kelahiran ANARA, anakan Anoa di Balai Litbang LHK Manado akhir tahun lalu, kini giliran Rusa Timor (Rusa timorensis Blainville) yang bertambah populasinya di Penangkaran Kampus Badan Litbang dan Inovasi (BLI) KLHK, Bogor. Sebanyak dua ekor Rusa Timor telah lahir dari dua induk berbeda, dalam selang waktu empat hari di akhir Februari kemarin. "Satu ekor anak rusa berjenis kelamin betina, lahir hari Sabtu (24/02/2018) dan seekor lainnya yang lahir hari Rabu (28/02/2018), masih belum dapat diidentifikasi jenis kelamin maupun informasi lainnya", tutur Agus Justianto, Kepala BLI KLHK. Meskipun belum diberi nama, Agus memastikan bahwa kedua anak rusa tersebut dalam keadaaan sehat. Adapun anak rusa yang pertama lahir telah diketahui memiliki berat badan sebesar 3,6 kg, panjang badan 40,0 cm, tinggi pundak 37 cm, dan lingkar dada 35 cm. "Dengan kelahiran anak rusa ini, populasi rusa timor di Kampus BLI Bogor saat ini mencapai 7 individu, terdiri dari 3 jantan (2 remaja dan 1 dewasa), dan 2 individu betina dewasa, dan 2 individu anak rusa", lanjut Agus. Anak rusa yang lahir lebih dulu (24/02/2018), merupakan generasi kedua dari induk dengan nomor tagging DMG-F-1-230610. 11 bulan sebelumnya, sang induk melahirkan anak pertama yang diberi nama SILET. Berbeda dengan Silet yang lahir pada siang hari, generasi kedua ini lahir pada malam hari, sehingga proses kelahirannya tidak diketahui. Sementara, Kepala Pusat Litbang Hutan KLHK, Kirsfianti L. Ginoga menerangkan, tujuan penangkaran rusa ini adalah untuk pelestarian ex-situ, dan sebagai edukasi bagi masyarakat, selain sebagai obyek penelitian. "Penangkaran ini sudah sesuai dengan prosedur yang disarankan oleh Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Kami juga menyediakan advis teknis dan pembimbingan tentang penelitian penangkaran rusa,” tambahnya. Berdasarkan keterangan peneliti Pusat Litbang Hutan KLHK, Mariana Takandjandji, interval kelahiran generasi pertama dan kedua berselang 11 bulan karena lama bunting pada rusa 8,38 bulan. "Kebuntingan mulai terjadi pada pertengahan bulan Juli dan umur anak pertama telah mencapai ±4,0 bulan. Umumnya rusa disapih pada umur 4,0 bulan", jelasnya. Disampaikan Mariana, rusa yang berada di penangkaran umumnya melahirkan pada sore hari menjelang malam, sesuai dengan sifat alaminya yang nokturnal atau aktif di malam hari. "Hasil perhitungan tercatat bahwa yang lahir pada pagi hari sekitar 11,6%; siang hari sebesar 32,56% dan sore menjelang malam sebesar 55,8%", jelasnya. Selain di Kampus Gunung Batu, BLI juga memiliki Pusat Penangkaran Rusa Timor di Hutan Penelitian (HP) Dramaga, Bogor yang dibangun tahun 2008. Awalnya, populasi rusa timor di penangkaran seluas 7,0 Ha ini berjumlah 9 ekor saja, terdiri dari 5 jantan dewasa dan empat betina yang diperoleh dari hasil penangkaran di Haurbentes, Jasinga; Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi, dan Taman Safari Indonesia. Saat ini, rusa timor yang berhasil ditangkarkan mencapai lebih dari 50 ekor. Puslitbang Hutan telah berhasil menangkarkan rusa timor sampai keturunan ke-2 (F2). Keberhasilan penangkaran rusa timor di HP Dramaga ini juga mendorong lembaga lain untuk menerapkan teknologi penangkaran rusa timor yang dilakukan oleh BLI. Teknologi ini sudah diaplikasikan pula di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur NTT, Tahura Sultan Adam Kalimantan Selatan, dan Taman Buru Masigit Kareumbi Jawa Barat.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 345/HUMAS/PP/HMS.3/11/2017 Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan, Riau dan Kalimantan Selatan Perpanjang Status Siaga Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin, 13 November 2017. Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Provinsi Kalimantan Selatan dan Riau masih memberlakukan status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap sampai dengan 30 November 2017. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) KLHK - Manggala Agni di dua provinsi tersebut berupaya melakukan berbagai cara untuk mencegah karhutla. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan, mengungkapkan dari prediksi Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) pada beberapa provinsi rawan karhutla masih ada yang menunjukkan kondisi mudah terbakar. Kondisi seperti ini dapat menjadi pemicu terjadinya karhutla. "Provinsi yang masih menetapkan status siaga bencana asap sampai dengan akhir November adalah Riau dan Kalimantan Selatan. Kami berharap dengan sinergi dari semua pihak antara KLHK, TNI, POLRI, BNPB, Pemerintah Daerah dan masyarakat kebakaran hutan dan lahan ke depan akan terus berkurang", imbuh Raffles B. Panjaitan. Pantauan Posko Dalkarhutla KLHK pada satelit NOAA pukul 20.00 WIB (12/11/2017) tidak terpantau adanya hotspot. Dengan demikian, berdasarkan satelit NOAA untuk periode 1 Januari – 12 November 2017, terdapat 2.544 hotspot di seluruh Indonesia. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2016, tercatat sebanyak 3.773 hotspot, sehingga terdapat penurunan sebanyak 1.229 hotspot atau sebesar 32,57%. Tak hanya itu, penurunan sejumlah 1.438 titik (38,29%) juga ditunjukkan oleh satelit TERRA-AQUA (NASA) confidence level ≥80%, yang mencatat adanya 2.317 hotspot di tahun ini, setelah sebelumnya di tahun 2016, tercatat sebanyak 3.755 hotspot, dan tahun 2015 terdapat 68.344 hotspot. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah hotspot tahun ini menurun sebesar 96,61% atau 66.027 titik dari jumlah hotspot tahun 2015. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 383 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2017 Menteri LHK: Mari Pertahankan Reputasi Produk Perkayuan Indonesia Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 30 November 2017. Bulan ini tepat satu tahun pemberlakukan skema perizinan lisensi produk kayu bersertifikat legal yang diekspor dari Indonesia ke Uni Eropa (UE). Pada 15 November 2016 lalu, "Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)" Indonesia telah diakui oleh UE. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya di dunia yang menerbitkan lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) terhadap produk kayu yang diekspor ke UE. Selama setahun ini, Indonesia telah mengirimkan kayu dan produk kayu legal senilai lebih dari 1 miliar USD ke 28 Negara Anggota UE. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, yang hadir dalam acara ‘Refleksi 1 Tahun Lisensi FLEGT’, di Jakarta (30/11/2017), sangat mengapresiasi capaian ini. “Ini merupakan tonggak strategis bagi Indonesia, Lisensi FLEGT menjamin semua produk kayu Indonesia yang sudah memiliki SVLK dapat masuk tanpa uji tuntas. Produk kayu Indonesia dapat masuk ke 28 negara UE tanpa hambatan”, kata Siti. Indonesia telah mengembangkan sistem jaminan kelestarian dan legalitas kayu atau yang dikenal dengan SVLK, dan reformasi lainnya untuk memperkuat tata kelola hutan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan di sektor kehutanan. Skema perizinan FLEGT adalah hasil dari Perjanjian Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreement, dimana Indonesia dan UE telah melakukan negosiasi untuk mengatasi pembalakan liar, memperbaiki tata kelola hutan dan mempromosikan perdagangan produk kayu legal. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guérend, yang juga hadir dalam acara ini mengatakan perizinan FLEGT lebih dari sekadar perdagangan. “Berkat kemitraan internasional dan nasional yang kuat, lisensi FLEGT dan reformasi tata kelola yang menopangnya telah memberikan keuntungan baik bagi manusia maupun bagi planet bumi. Perizinan tersebut telah memperkuat hak, meningkatkan kemakmuran dan membantu Indonesia dalam upaya mengelola hutan secara lestari dan menggunakannya untuk membatasi perubahan iklim”, ucap Vincent. Indonesia berkomitmen untuk memberantas pembalakan liar dengan memperbaiki penegakan hukum dan tata kelola kehutanan, melalui perdagangan kayu legal dan bersertifikat yang bertanggung jawab. Hal ini berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, dan memberikan manfaat sosial-lingkungan yang lebih luas, termasuk tindakan terhadap masalah iklim. Untuk itu, Menteri LHK berharap kepada Negara konsumen agar mendukung kebijakan tersebut dengan tidak menerima kayu dari sumber illegal. “Kami mendorong semua negara konsumen untuk menutup pasar kayu illegal. Dengan demikian praktek illegal logging dapat diberantas, dan pengelolaan hutan produksi secara lestari dapat diwujudkan. Mari sama-sama pertahankan reputasi produk perkayuan Indonesia”, ucap Menteri Siti menutup sambutannya. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330