SIARAN PERS Nomor: SP. 307/HUMAS/PP/HMS.3/10/2017 Tahun 2017, Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Menurun 71,5% Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Minggu, 22 Oktober 2017. Intensitas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah tanah air terus menurun dalam dua tahun terakhir, begitu pula dengan luas area yang terbakar. Berdasarkan pemantauan citra satelit yang dilakukan KLHK sejak Januari-September 2017,luas karhutla tercatat sebesar 124.983 Ha. Angka ini jauh menurun hingga 71,5% dibandingkan tahun 2016 yaitu seluas 438.360 Ha, dan lebih signifikan lagi jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai angka 2,61 juta ha. Pasca kejadian kebakaran di tahun 2015, Pemerintah mulai mengedepankan upaya pencegahan dan melakukan early response (sebelum fase krisis). Sebelumnya, upaya yang diambillebih fokus pada kejadian karhutla (saat fase krisis). Selain itu, keterpaduan para pihak, baik pemerintah pusat, daerah, TNI, POLRI, swasta dan masyarakat, dalam penanganan karhutla, juga turut menekan tingkat kejadian karhutla, terutama di daerah-daerah yang rawan. "Di tingkat tapak, kunci penting keberhasilan penanganan karhutla tahun 2017 ini, tidak lepas dari sinergi dan kerjasama yang terjalin baik antara para pihak, seperti Manggala Agni KLHK, BNPB, BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah, pihak swasta, tokoh masyarakat, dan para pihak terkait lainnya", tutur Raffles B. Panjaitan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK. Menurut Raffles, sinergitas tersebut membuahkan hasil yang nyata di lapangan. “Meskipun kebakaran masih terjadi di beberapa daerah, namun tidak menimbulkan dampak asap yang meluas dan tidak menimbulkan kerugian besar seperti kejadian tahun 2015 lalu”, tambahnya. Raffles juga merasa bangga, bahwa upaya dan capaian Indonesia dalam menekan tingkat karhutla, telah mendapatkan respon positif dari beberapa negara tetangga, saat Conference of the Parties – ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (COP-AATHP) ke-13, di Brunei Darussalam, September lalu. Sementara itu, pantauan Posko Dalkarhutla KLHK pada satelit NOAA pukul 20.00 WIB (21/10/2017), kembali menangkap 14 hotspot yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur masing-masing 1 titik, Sulawesi Tengah (4 titik), serta Sulawesi Tenggara (2 titik). Sedangkan 26 hotspot juga terlihat oleh Satelit TERRA AQUA (NASA) confidence level ≥80%, yang tersebar di beberapa wilayah provinsi rawan karhutla dan provinsi lainnya di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Dengan demikian, berdasarkan satelit NOAA untuk periode 1 Januari – 21 Oktober 2017, terdapat 2.471 hotspot di seluruh Indonesia. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2016, tercatat sebanyak 3.701 hotspot, sehingga terdapat penurunan sebanyak 1.230 hotspot atau sebesar 33,23%. Penurunan sejumlah 1.647 titik (44,57%) juga ditunjukkan oleh satelit TERRA-AQUA (NASA) confidence level ≥80%, yang mencatat 2.048 hotspot di tahun ini, setelah sebelumnya ditahun 2016, tercatat sebanyak 3.695 hotspot. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 181 /HUMAS/PP/HMS.3/04/2018 Satu Dasawarasa Pameran IndoGreen untuk Kelestarian Hutan dan Lingkungan Samarinda – Kalimantan Timur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 5 April 2018. Pameran kehutanan dan lingkungan hadir di Samarinda memberikan edukasi dan informasi pentingnya menjaga hutan dan lingkungan untuk masa depan. Pameran Satu Dasawarsa IndoGreen Environment and Forestry Expo 2018, hadir dengan tampilan berbeda dan untuk pertama kalinya dilaksanakan roadshow to your city, di Samarinda Convention Hall. Event ini akan berlangsung selama empat hari mulai tanggal 5 – 8 April 2018, dengan mengusung tema “Kontribusi Ekonomi Sektor Kehutanan Dalam Mendukung Pembangunan Nasional”. Pameran dan forum koordinasi, komunikasi dan informasi tentang pelestarian dan pemanfaatan lingkungan dan hutan, produk, jasa dan teknologi kehutanan di Indonesia yang kesepuluh ini, diikuti 67 peserta. Hadir dari UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, BUMN sektor kehutanan, asosiasi, lembaga penelitian, perusahaan kehutanan, pertambangan serta perusahaan yang peduli akan kelestarian hutan dan lingkungannya, dan yang istimewa tahun ini taman nasional hadir untuk memberikan edukasi dan informasi tentang taman nasional yang ada di Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono, bersama Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, hadir membuka event tahunan ini, Kamis pagi (05/04/2018). Bambang Hendroyono menyampaikan bahwa pameran ini adalah sebagai sarana penyebarluasan informasi dan edukasi bagi masyarakat tentang upaya pelestarian lingkungan dan hutan. “Pameran ini bertujuan untuk sosialisasi program pemerintah bidang lingkungan hidup dan kehutanan, penyebarluasan informasi tentang potensi usaha pengelolaan hutan dan hasil hutan serta media pengayaan pengetahuan tentang pengelolaan hutan lestari”, ucap Bambang. Terkait kontribusi sektor kehutanan dalam mendukung pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam tema, Bambang menjelaskan bahwa potensi pemanfaatan hutan dan pasokan bahan baku industri tahun 2045, dapat menghasilkan devisa 97,51 milyar U$S/tahun, atau setara dengan 8,9 kali devisa tahun 2017. Dikatakan Bambang, hal tersebut dapat terwujud melalui konfigurasi bisnis baru kehutanan, yaitu “pengembangan industri berbasis hasil hutan bukan kayu; agroforetsry; ekowisata; jasa lingkungan dari air, panas bumi dan serapan karbon serta bioenergi”, jelasnya. Gubernur Awang Faroek sangat mengapresiasi dan menyambut baik atas terselenggaranya pameran di daerahnya, dimana Kaltim telah dipercaya sebagai tuan rumah untuk pertama kali IndoGreen dilaksanakan diluar Jakarta. “Semoga pameran IndoGreen dapat berlangsung sukses dan lancar dan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Kaltim”, ucap Gubernur. Selama empat hari pameran, juga diadakan sejumlah side event berupa presentasi dan temu bisnis, talk show, launching dan bedah buku, kunjungan ke taman nasional, lomba menggambar tingkat SD, pembagian bibit pohon kepada masyarakat umum, fun bike serta menampilkan diorama hutan untuk pengenalan jenis-jenis hutan dan manfaatnya. “Mari kunjungi dan ambil manfaat dari kegiatan pameran ini, semoga dapat meningkatkan kesadaran kita semua untuk terus melestarikan hutan dan menjaga lingkungan”, pungkas Bambang. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP.135/HUMAS/PP/HMS.3/03/2018 Menteri Siti : Mari Lanjutkan Semangat Para Pahlawan Rimbawan! Bogor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 14 Maret 2018. Semangat dan tugas-tugas suci para pahlawan rimbawan, harus terus dilanjutkan, melalui inovasi dalam mewujudkan pola pengelolaan kehutanan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan sejalan dengan Nawa Cita. Demikian kiranya pesan Menteri LHK, Siti Nurbaya, saat menghadiri Renungan Suci Rimbawan, memperingati Hari Bakti Rimbawan (HBR) ke -35, di Kampus Badan Litbang dan Inovasi (BLI) KLHK, Bogor (14/03/2018). "Tema 'Melalui Bakti Rimbawan, Kita Tingkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Rakyat', mengamanatkan, agar para rimbawan lebih bekerja keras dalam pelaksanaan tugas mengelola sumber daya alam, sehingga kelestarian alam dan lingkungan hidup tetap terjaga, memberikan manfaat kepada masyarakat, untuk peningkatan kesejahteraan, dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang", tutur Menteri Siti. Menteri Siti juga berpesan, dalam pengabdiannya, rimbawan harus senantiasa menginternalisasi sembilan nilai dasar rimbawan, yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, ikhlas, visioner, adil, peduli, kerjasama dan profesional. "Saya selalu mengingat semangat lagu Seruan Rimba, yang perlu kita dengarkan dan maknai, bait per bait. Mulai dari bait pertama, mengajak kita melihat dengan murni, mengajak kita untuk gembira bekerja, menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia yang molek dan mulia, serta ditegaskan kita menghadapi kesulitan", pesannya. Menteri Siti juga mengingatkan agar para rimbawan untuk bersatu dan bergotong royong, dan membela nusa dan bangsa, sebagaimana tercantum dalam teks Seruan Rimba. Terakhir beliau berharap agar para rimbawan meningkatkan profesionalitas, dan bersikap arif, dalam menyikapi kompleksitas masalah dan medan tugas di lapangan. "Niatkan bahwa tugas mulia yang kita lakukan adalah bentuk ibadah kita kepada Allah SWT, dan yakinlah bahwa setiap peluh keringat, tetesan darah, akan mendapat balasan pahala dari Allah SWT, Tuhan YME", lanjutnya. Tidak lupa Menteri Siti juga mengajak semua peserta untuk mendoakan para pahlawan rimbawan agar mendapat tempat yang mulia di sisi Tuhan YME. "Selamat bekerja, selamat bertugas, selamat berjuang Rimbawan Indonesia!", pungkas Menteri Siti. Hadir melengkapi kegiatan ini, beberapa anggota keluarga dari para pahlawan rimbawan. Selama kurun waktu tahun 1972-2017, tercatat sebanyak 17 petugas yang telah gugur dalam menjalankan tugas di lapangan, khususnya saat melakukan survey. Kepala BLI KLHK, Agus Justianto, menuturkan, kegiatan Renungan Suci ini, selain untuk mengenang jasa para pahlawan, juga sebagai pemacu semangat para rimbawan dalam bekerja, menciptakan inovasi-inovasi baru, serta dapat berkontribusi dalam pembangunan, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait perkembangan inovasi KLHK, Agus menyampaikan, selain upaya penyebarluasan kepada masyarakat, beberapa hasil inovasi BLI KLHK telah mendapat pengakuan nasional dan internasional. "Beberapa hasil litbang yang telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak diantaranya yaitu, pengembangan aren untuk bioethanol, bekerjasama dengan 6 Pusat Unggulan IPTEK dari 4 Kementerian/LPNK, penangkaran Anoa, Rusa dan Kura-Kura Leher Ular Rote, budidaya gaharu, pengelolaan hutan rawa gambut, varietas unggul tanaman, pengembangan HHBK, wisata ilmiah di KHDTK, arboretum dan Hutan Penelitian, dan publikasi jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional", jelasnya. Adapun dalam rangka peningkatan inovasi-inovasi, BLI akan terus berkolaborasi serta bersinergi dengan instansi pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat. Sebagai bentuk simpati kepada keluarga para pahlawan rimbawan, dalam kegiatan ini dilakukan peletakan karangan bunga oleh Menteri LHK didampingi Kepala BLI, serta pemberian santunan dari BLI KLHK, dan Menteri Siti juga menyampaikan santunan pribadi kepada keluarga para pahlawan rimbawan. Mengakhiri kegiatan, seluruh keluarga para pahlawan rimbawan berkesempatan berfoto bersama Menteri LHK, sesepuh rimbawan, dan seluruh jajaran KLHK.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi - 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 94 /HUMAS/PP/HMS.3/02/2018 Presiden Hijaukan Hulu Agar Citarum Kembali Harum Bandung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 22 Februari 2018. Presiden RI Jokowi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bersama masyarakat sekitar menanam 1.000 batang pohon untuk hijaukan hulu Citarum di Situ Cisanti, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, Kamis (22/2/2018). Penanaman ini sebagai aksi nyata komitmen pemerintah dalam Restorasi Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Secara simbolis Presiden Jokowi menanam pohon Manglid (Manglietia glauca), dan Siti Nurbaya Damar (Agathis dammara). Jokowi berharap lahan di hulu Citarum dapat hijau baik oleh tanaman ekologis maupun ekonomis seperti jenis yang ditanam hari ini. Jenis lainnya yaitu Buni (Antidesma bunnius), serta Puspa (Schima wallichii). Jokowi mengatakan kegiatan rehabilitasi Citarum sudah dimulai sejak 1 Februari 2018 dan diharapkan akan selesai dalam 7 tahun. “Bukan hanya di hulu yang dibenahi tapi juga di tengah dan hilir. Semua akan dikerjakan secara terintegrasi dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, Pangdam dan Kapolda mengerjakan secara gotong royong penanganan Citarum ini”, ucap Jokowi. Sungai Citarum merupakan sumber penghidupan bagi 28 juta penduduk baik yang ada di Jawa Barat maupun yang ada di DKI Jakarta. Dan 80 persen air minum masyarakat Jakarta, penduduk Jakarta itu bersumber dari Sungai Citarum. Ini supaya kita ketahui. Di samping itu juga 420.000 hektare lahan pertanian airnya juga bersumber dari Sungai Citarum. Serta, ada 3 (tiga) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), yakni Saguling, Cirata, dan Jatiluhur yang dibangun di aliran sungai ini. Ketiganya mampu menghasilkan 1.400 megawatt pasokan listrik. Namun kondisi Citarum saat ini tercemar akibat sampah dan limbah. 90% industri bahkan tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Akibatnya, 340.000 ton limbah cair mengalir di Sungai Citarum setiap harinya. Tercatat, 15 juta jiwa hidup di bantaran sungai. Hasil survei Kodam III Siliwangi menyebutkan, tiap harinya 35,5 ton tinja manusia dibuang langsung ke sungai. Pertumbuhan penduduk pun berbanding lurus dengan volume sampah yang terus bertambah hingga hilir, mencemari perairan Laut Jawa. Untuk itu diperlukan penanganan terintegrasi dari hulu hingga hilir oleh semua pihak. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 410 /HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 Partisipasi Perusahaan Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Harus Meningkat Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 14 Desember 2017. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan menekankan perlu adanya perubahan paradigma dalam mengelola Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) baik pada hutan alam maupun hutan tanaman di Indonesia terkait bidang kebakaran hutan dan lahan (karhutla). “Kegiatan masa lalu yang tidak terukur harus ditinggalkan dan mulai bekerja dengan pola-pola terukur dan fokus pada pencegahan”, tegas Raffles pada kegiatan Evaluasi Kegiatan Pengendalian Karhutla 2017 dan Menyusun Program Kerja 2018, dihadapan 33 perusahaan pemegang IUPHH di Jogjakarta, 11 – 12 Desember 2017. “Misalnya target pembentukan organisasi dalkarhutla seperti jumlah regu inti, regu perbantuan dan regu pendukung, target desa binaan, Masyarakat Peduli Api (MPA), peta rawan, frekuensi patroli, serta frekuensi kampanye”, jelas Raffles. Saat ini, Masyarakat Peduli Api (MPA) telah dibentuk di desa rawan kebakaran hutan dan lahan di 25 provinsi dengan jumlah anggota 9.963 orang/664 regu. Selain itu, banyak lembaga pemerintah dan swasta yang telah melakukan pembuatan Bangunan Fisik Tata Air guna penanganan karhutla. Sampai dengan tahun 2017 telah terbangun sekat kanal sebanyak 15.636 unit, embung 2.581 unit, dan sumur bor 1.527 unit. Angka menunjukkan bahwa luas karhutla di areal konsesi jauh menurun dalam dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan peran dan kepedulian pemegang ijin usaha di bidang kehutanan dalam penanganan (karhutla) semakin meningkat. Secara teknik pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) semakin tertata, yakni dengan ditetapkannya tahapan manajemen meliputi tahap persiapan kelembagaan, infrastruktur, early warning and detection system, pencegahan, early/rapid respond, dan penanganan pasca karhutla. Dalam hal kemitraan bersama masyarakat, beberapa pemegang ijin telah memberikan inspirasi kepada yang lain dalam menjalankan program kemasyarakatan seperti pembentukan Desa Makmur Peduli Api, Program MHBM (Mengelola Hutan Bersama Masyarakat), dan implementasi perhutanan sosial. Selain itu juga dengan kampanye pencegahan melalui pemanfaatan jejaring sosial, turut serta menyebarkan maklumat-maklumat, fatwa MUI, dan himbauan-himbauan pencegahan karhutla lainnya. Kegiatan evaluasi ini merupakan langkah awal persiapan menghadapi tahun 2018 dalam rangka mendorong peran para pemegang ijin bidang kehutanan untuk memenuhi kewajibannya dalam penanganan karhutla. Targetnya adalah tidak adanya karhutla di areal kerja IUPHH. Para peserta menyambut baik acara ini. Mereka merasakan ada proses pembelajaran diantara mereka. Sekaligus juga merasakan secara langsung adanya perhatian dan pembinaan dari Kementerian LHK dalam menghadapi karhutla di masa mendatang. Pembelajaran itu terletak pada pemenuhan terhadap standar oraganisasi, SDM, sarana prasarana, standar kegiatan, dan strategi memperkuat kerjasama kemitraan dengan para pihak termasuk masyarakat. “Rencana aksi yang dibuat tidak ada artinya jika tidak disertai dengan rencana penganggaran. Ini penting sehingga secara nasional kita memahami kekuatan untuk menghadapi karhutla tahun 2018 yang tentu tidak mudah dan ringan. Dua tahun terakhir ini kita bersama punya capaian yang gemilang, sehingga minimal harus dipertahankan bahkan ditingkatkan,” pungkas Raffles. Sementara itu, Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tetap memantau hotspot, pukul 21.00 WIB (13/12/2017), berdasarkan pantauan satelit NOAA terdapat dua hotspot yaitu di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara sedangkan pantauan satelit TERRA AQUA (NASA) terpantau delapan hotspot, enam titik di Provinsi Papua dan dua titik di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, selama 1 Januari – 13 Desember 2017 berdasarkan satelit NOAA terdapat 2.567 titik, setelah tahun sebelumnya sebanyak 3.809 titik, sehingga terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 1.242 titik (32,61 %). Sedangkan total 2.380 titik ditunjukkan Satelit Terra/Aqua (NASA) Conf. Level ≥80%, setelah tahun 2016 lalu menunjukkan 3.830 titik, sehingga saat ini menurun sebanyak 1.450 titik (37,86 %).(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 007 /HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 KLHK Bersama Koalisi Lestari Hutanku Tanam 10.000 Mangrove di 10 Kota Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 9 Januari 2018. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Koalisi Lestari Hutanku (KLH) yang diketuai oleh Seto Mulyadi (Kak Seto), dan Aktris Jefri Nichol akan menyelenggarakan penanaman mangrove/bakau serentak di 10 kota di Indonesia. Launching penanaman mangrove tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu pagi, 14 Januari 2018 di Taman Wisata Alam Angke Kapuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta. Selain di Jakarta, penanaman serentak juga dilaksanakan di 9 kota lainnya, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Lampung Timur, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makasar, dengan total yang ditanam 10.000 batang mangrove. Direncanakan launching penanaman tersebut akan dihadiri Menteri LHK Siti Nurbaya, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kak Seto, Jefri Nichol, Miss Earth 2017 dan anak-anak SDN Kenari 07 Salemba. Juga ikut serta Komunitas Panti Asuhan dari Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DKI Jakarta dan 850 fans anggota Jefri Nichol FansClub (JNFC) Jabodetabek. Dengan jumlah mangrove yang akan ditanam sekitar 1.000 batang. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, KLHK Hilman Nugroho, dalam jumpa pers pada Selasa (09/01/2018), menjelaskan bahwa penanaman ini diprakarsai KLHK bersama KLH dan sekaligus sebagai dukungan Gerakan Tanam 25 Pohon Seumur Hidup. Dijelaskan Hilman, tanaman mangrove memiliki banyak sekali manfaat. Yaitu, sebagai penyerap polutan, pencegah intrusi air laut, penelitian dan pendidikan, penyimpan karbon, wisata alam, tempat pemijahan aneka biota laut, pelindung garis pantai dari abrasi dan tsunami, penyedia HHK dan HHBK, serta tempat berlindung dan berkembang biaknya berbagai jenis fauna ekosistem payau. Saat ini, Indonesia memiliki kurang lebih 19% dari total mangrove di dunia, yaitu 3,48 juta hektar, terdiri dari kondisi mangrove baik seluas 1,67 juta hektar, dan kondisi mangrove rusak 1,81 juta hektar. “Kerusakan mangrove seluas 1,81 juta ha dan ketidakberhasilan rehabilitasinya lebih banyak disebabkan oleh faktor manusia yaitu alih fungsi lahan menjadi tambak, perkebunan, pembangunan infratruktur, pemukiman, dan penebangan liar”, kata Hilman. Dalam pengelolaan ekosistem mangrove, dikatakan Hilham “Pada kondisinya baik, akan kita pertahankan pengelolaan ekosistemmya secara berkelanjutan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wisata. Sementara pada kondisi rusak akan dilakukan rehabilitasi, sylvofishery, dan pengamanan”, jelas Hilman. Untuk merehabilitasi mangrove yang rusak, sesuai PermenkoPerekonomian No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional menargetkan rehabilitasi 65.000 hektar/tahun sampai dengan tahun 2045 yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, BUMN/S/D, dan masyarakat. Untuk itu, Hilman menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Koalisi Lestari Hutanku, Kak Seto, dan Jefri Nichol yang telah menjadi agen perubahan dalam pelestarian mangrove. Jefri Nicol juga bersyukur acara ini mendapat dukungan dari KLHK. “Saya bersyukur acara ini bisa didukung oleh pemerintah”, Ucap Nichol. Tidak lupa, dalam kesempatan ini, Jefri Nichol juga menyampaikan pesan-pesannya untuk para generasi muda dalam menjaga lingkungan. "Mari kita sama-sama menjaga lingkungan mulai dari diri sendiri dan hal-hal yang sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, dan menanam pohon", tuturnya antusias. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 354 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2017 Pemanfaatan Pekarangan Efektif Dukung Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 16 November 2017. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK – Manggala Agni Daops Tinanggea kembangkan teknik pemanfaatan pekarangan untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Pemanfaatan pekarangan secara efektif akan mengalihkan kebiasaan masyarakat yang membuka kebun baru dengan cara membakar. Metode ini dikembangkan dengan mengajak masyarakat sekitar kawasan hutan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai tepatnya di Desa Lapoa, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles Panjaitan mengapresiasi segala bentuk inovasi yang bermanfaat yang dilakukan oleh Manggala Agni. Inovasi-inovasi itu tentunya sangat mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. "Pendekatan kepada masyarakat menjadi kunci penting dalam pencegahan karhutla. Masyarakat adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan kawasan hutan atau lahan. Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menjaga hutan dan mengelola lahannya, seperti membuka lahan dengan tidak membakar,” tambah Raffles. Budidaya tanaman lada menjadi salah satu bentuk pemanfaatan pekarangan masyarakat. Manggala Agni bersama masyarakat terlebih dahulu menyiapkan pupuk bokasi dan media tanam. Pupuk bokasi diproduksi dengan menggunakan bahan dasar kotoran ternak dan jerami yang banyak tersedia di desa. Kemudian media tanam dibuat dengan menggunakan pipa paralon dan kawat. Dengan menggunakan media tanam seperti ini, akan memperingan biaya pemeliharaan dan dapat menjaga tanaman dari serangan hama. Pola intensifikasi pertanian seperti ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dengan memanfaatkan lahan yang ada. Dari hasil pengembangan ini dapat diperoleh hasil ekonomi sekaligus secara ekologis kawasan hutan terlindungi. Masyarakat sangat antusias dan mengikuti pola yang dikembangkan ini meskipun belum merasakan hasil panennya. Sementara itu, pantauan Posko Dalkarhutla KLHK tanggal 16 November 2017 pukul 08.00 WIB berdasarkan satelit NOAA tidak terpantau adanya hotspot di wilayah Indonesia begitu juga hasil pantauan satelit TERRA AQUA, hotspot nihil. Dengan demikian, berdasarkan satelit NOAA untuk periode 1 Januari – 16 November 2017, terdapat 2.545 hotspot di seluruh Indonesia. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2016, tercatat sebanyak 3.775 hotspot, sehingga terdapat penurunan sebanyak 1.230 hotspot atau sebesar 32,58%. Penurunan sejumlah 1.438 titik (38,2%) juga ditunjukkan oleh satelit TERRA-AQUA (NASA) confidence level ≥80%, yang mencatat 2.326 hotspot di tahun ini, setelah sebelumnya di tahun 2016, tercatat sebanyak 3.764 hotspot. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 382/HUMAS/PP/HMS.3/11/2017 Pentingnya Kajian Ilmiah dalam Pengendalian Perubahan Iklim Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 30 November 2017. Kontribusi penelitian dan pengajaran dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim merupakan hal yang penting untuk implementasi NDC (National Determined Contributions) Indonesia. Hal inilah yang melatarbelakangi penyelenggaraan Seminar Nasional dan Rapat Umum Anggota Asosiasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIKI) Network di Jakarta, tanggal 29 - 30 November 2017. Hadir sebagai Keynote Speech mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (30/11/2011), Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Nur Masripatin, menyampaikan bahwa, dengan latar belakang keilmuan yang dimiliki para anggota APIKI Network, merupakan mitra strategis dalam pengembangan kapasitas serta peningkatan partisipasi para pihak dalam pengendalian perubahan Iklim. “APIKI terdiri dari scientists (para ilmuwan), dan perubahan iklim harus didukung oleh science (ilmu) yang kuat. Mereka berkontribusi kesitu, karena benar-benar memahami isu dan tantangan kedepan seperti apa. Riset yang kita lakukan itu harus didesain untuk menjawab persoalan masa depan, dari situlah harapan besar pemerintah terhadap APIKI,” tuturnya. Ditambahkan Nur Masripatin, melalui kajian-kajian yang dihasilkannya, peranan kalangan akademisi ini semakin signifikan dalam menunjang komitmen Pemerintah Indonesia, untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan kemampuan sendiri (unconditional), dan 41% dengan dukungan internasional (conditional), dibandingkan tanpa ada aksi (business as usual) pada tahun 2030. Target conditional ini, akan dicapai melalui penurunan emisi GRK sektor kehutanan (17,2%), energi (11%), pertanian (0,32%), industri (0,10%), dan limbah (0,38%). Target ini menempatkan sektor kehutanan, terutama REDD+ dengan peran penting akademisi untuk mencapai target tersebut, dari sisi aksi mitigasi perubahan iklim. APIKI Network merupakan salah satu kelompok stakeholder kunci dan secara simultan telah melakukan berbagai aksi, baik yang bersifat langsung maupun pendukung kepada berbagai stakeholder kunci lainnya di berbagai daerah dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain menyampaikan perkembangan kebijakan perubahan iklim di tingkat internasional dan nasional, seminar ini juga memaparkan hasil kegiatan penelitian/pengajaran untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat nasional dan subnasional. Acara ini dihadiri oleh anggota APIKI Network dan perwakilan perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga diklat, LSM, dan stakeholder lain yang terkait dengan jumlah peserta 200 orang. Turut diagendakan juga kegiatan penelitian dan pengajaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada tujuh region di Indonesia (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara, Maluku dan Papua). (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 375 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2017 KORPRI Kementerian LHK Hijaukan Miniatur Hutan Hujan TropikaBandar Udara Soekarno Hatta Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 28 November 2017. Melengkapi rangkaian kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT ke-46 KORPRI), KORPRI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama-sama dengan PT. Angkasa Pura II, melaksanakan penanaman 550 pohon di lokasi pembangunan Miniatur Hutan Hujan Tropika di Areal Bandara Soekarno Hatta. (28/11/2017) Penanaman sekitar 30 jenis tanaman endemik yang mencerminkan megabiodiversitas dan ekosistem hutan hujan tropis Indonesia ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian LHK, Bambang Hendroyono, dan diikuti sekitar 250 peserta dari KORPRI dan PT Angkasa Pura II. Miniatur hutan ini nantinya selain berfungsi untuk perbaikan kondisi iklim di area bandara, melalui pengaturan iklim mikro dan serapan karbon, juga berfungsi untuk pengawetan jenis tumbuhan. “Konsep pembangunan Miniatur Hutan Hujan Tropika di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta adalah sangat tepat. Keberadaan Bandara Soekarno Hatta sebagai bandara terbesar merupakan gerbang utama Indonesia dari dunia Internasional, sehingga Miniatur Hutan Hujan Tropika memiliki peran yang sangat penting sebagai cermin Negara Indonesia”, ungkap Bambang. Konsep pembangunan Miniatur Hutan Hujan Tropika adalah dengan menanam jenis tanaman endemik Indonesia seperti Pakis Haji, Pulai, Pinang, Rotan, Dadap, dll. Pola tanam dibuat tidak teratur agar menimbulkan kesan alami. Kombinasi tinggi tanaman mulai dari yang paling rendah di area tepi jalan sampai yang tertinggi di area tengah agar tercipta area tepi yang rapat dan area jalan masih terkesan lapang. Jarak tanam juga disesuaikan dengan lebar tajuk/canopy alami pohon dan diupayakan terjadi overlap antar tajuk agar intensitas sinar matahari yang mencapai lantai hujan menjadi minimal sehingga tercipta kelembaban yang tinggi di bawah canopy layer. Untuk memperbaiki kualitas lingkungan, KLHK mengajak semua elemen masyarakat untuk menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan masing-masing. Saat ini KLHK tengah menggiatkan kampanye tanam 25 pohon sebagai bagian dari kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Kampanye ini menganjurkan satu orang untuk menanam minimal 25 pohon selama hidupnya. Jika hal ini dilakukan 250 juta masyarakat Indonesia, tentu tidak akan ada lahan kritis dan terlantar di Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, beberapa waktu lalu bahwa “Sesuai arahan Presiden RI rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) menjadi salah satu kebijakan nasional yang sangat relevan untuk menjawab tantangan yang dihadapi daerah-daerah terkait dengan semakin terdegradasinya lingkungan, yang dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor”. Penanggung jawab berita:Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

Nomor: SP. 314/HUMAS/PP/HMS.3/10/2017 RAPP Berjanji Patuhi Revisi RKU Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa, 24 Oktober 2017. Setelah mendapatkan pengarahan dan penegasan langsung dari Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dr Bambang Hendroyono, akhirnya manajemen PT RAPP (APRIL Group) berjanji untuk patuh melakukan revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) sesuai Peraturan Pemerintah 57/2016 tentang perubahan PP 71/2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Janji itu diutarakan manajemen RAPP, setelah memenuhi panggilan KLHK, Selasa (24/10). Rapat dipimpin Sekjen KLHK, didampingi Dirjen PHPL Dr. Ida Bagus Putera Parthama. Pertemuan berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Pemanggilan terhadap manajemen RAPP, jelas Bambang, untuk diberikan arahan tentang kewajibannya memenuhi aturan perlindungan gambut sesuai PP 71 tahun 2014 jo PP 57 tahun 2016 dalam bentuk RKU yang memuat rencana perlindungan dan pemulihan gambut. ''RAPP berjanji akan merevisi RKU mereka sesuai aturan pemerintah tentang pemulihan kawasan fungsi ekosistem gambut. Kami beri waktu penyelesaian RKU, wajib diserahkan selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2017,'' jelas Bambang. ''Mereka juga tadi menyatakan telah paham dengan kebijakan pemerintah, dan berjanji akan patuh untuk menyesuaikan RKU-nya sesuai regulasi pemerintah,'' tambahnya. Karena yang bermasalah hanya RKU, lanjut Bambang, maka sebenarnya RAPP dapat melaksanakan kegiatan operasional usaha secara normal dan dapat melanjutkan aktivitas produksinya, kecuali melakukan penanaman kembali akasia/eucalyptus di areal Fungsi Lindung Ekosistem Gambut di dalam areal konsesinya. Hal ini sekaligus menegaskan kembali bahwa pergeseran isu perihal pencabutan izin RAPP, terbukti tidak benar dan telah menimbulkan keresahan di masyarakat. ''Yang menyatakan berhenti (operasional) kan mereka. Kalau dari kami hanya menegaskan, bahwa RKU anda ditolak, segera lakukan perbaikan,'' kata Bambang. Intinya kata Bambang, pemerintah menjamin keberlangsungan usaha industri di seluruh Indonesia, sepanjang industri-industri tersebut berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan di Indonesia. Dalam RKU akan tergambar berapa luas kemungkinan lahan yang akan diberikan sebagai areal lahan usaha pengganti (land swap), berdasarkan perhitungan luasan areal konsesi yang masuk ke dalam kawasan fungsi lindung ekosistem gambut, dan berapa luas areal tanaman pokok yang juga berada dalam kawasan fungsi lindung ekosistem gambut tersebut. Sementara untuk pemulihan kawasan fungsi lindung ekosistem gambut, akan ditanami dengan jenis tanaman adaptif untuk menjaga tetap terlindunginya kubah gambut. Menteri Siti: Bila Patuh, Kami Tunggu Menteri LHK Dr. Siti Nurbaya Bakar, hari ini melakukan berbagai rapat kerja di Kemenko Perekonomian dan Istana Negara. Namun demikian, Menteri Siti terus memantau perkembangan rapat berkaitan dengan RAPP di beberapa Kementerian. Tidak hanya di KLHK, namun juga di Kemenaker. ''Laporan dari Kemenaker, intinya tidak ada dasar bagi RAPP merumahkan karyawan apalagi PHK. Kalaupun ada maka harus prosedural sesuai ketentuan yang berlaku, agar mentaati ketentuan termasuk langkah-langkah fasilitasi LHK sehingga perusahaan bisa berjalan baik,'' tegas Menteri Siti. Perihal pemanggilan RAPP hari ini, kata Menteri Siti, hanya sebagai penegasan kembali pada kepatuhan perusahaan dalam penyusunan RKU sesuai aturan yang berlaku. "Bila patuh, pasti kami tunggu. Lakukan proses sebagaimana mestinya dan perusahaan dapat berjalan normal. Bila tidak patuh, terpaksa KLHk akan mengambil langkah lebih lanjut," tegas Menteri Siti. Ditambahkan Menteri Siti bahwa akan ada fasilitasi pemerintah kepada swasta untuk mengatasi konflik yang menyebabkan sebagian areal HTI tidak efektif selama ini. Selain itu ada skema kemitraan dan juga areal lahan usaha pengganti (landswap). Lanjut Menteri Siti, sebenarnya banyak HTI yang tertekan, tidak berproduksi (meski ada tegakan masak tebang) karena harga kayu terlalu rendah. "HTI ini juga bisa menjadi pemasok baru," pungkas Menteri Siti. Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Ida Bagus Putera Parthama, mengungkapkan bahwa sebenarnya banyak solusi yang ditawarkan KLHK kepada RAPP. Namun ruang itu tidak dimanfaatkan perusahaan, malah justru berkembang isu PHK. "Padahal terlalu jauh sekali berbicara PHK. Pabrik tidak perlu terganggu sampai 5 tahun yang akan datang. Sementara itu, kita bisa menempuh langkah-langkah untuk pengamanan bahan baku sebagaimana diatur Permenhut No. P.9/Menhut-II/2012," ungkap Putera. Sementara itu, pihak manajemen RAPP yang diwakili Irsan Syarief dalam keterangannya pada kalangan media sesuai pertemuan, mengaku telah paham dengan aturan pemerintah. ''Operasional kami tetap bisa berjalan sambil kami melakukan revisi RKU, namun yang dilarang adalah penanaman kembali pada areal FLEG,'' katanya.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

Menteri LHK Siti Nurbaya memilih menggelar pengajian di rumah dinasnya sebagai kegiatan mengisi akhir tahun 2017. SIARAN PERS Nomor : SP. 442/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 Tahun Baru ala Menteri LHK, Gelar Pengajian dan Bertemu Ulama Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Minggu, 31 Desember 2017. Tidak dengan pesta apalagi hura-hura. Begitulah gambaran kegiatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk menutup tahun 2017 dan menyambut tahun baru 2018. Ia memilih melakukan silahturahmi dengan para ulama, dan menggelar pengajian. Minggu (31/12/2017), Menteri Siti menggelar pengajian sederhana di rumah dinasnya, jalan Denpasar, Jakarta. Ia juga memanfaatkan momen tersebut untuk berkumpul bersama keluarga besar di tengah padatnya agenda kerja sebagai menteri. "Bisa ngumpul bersama keluarga, anak dan cucu, menggelar pengajian dan mendengarkan tausiah oleh Kyai Haji Mahmud Abdullah," kata Menteri Siti. Sehari sebelumnya, di pekan terakhir menjelang tutup tahun 2017 dan meski hari libur kerja, Menteri Siti memboyong jajaran eselon I KLHK dan para pakar, bersilaturahmi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kantor PBNU, di jalan Kramat Raya, Jakarta. Kedatangan Menteri Siti diterima langsung oleh Ketua PBNU Prof. Dr. KH. Said Akil Siroj, MA beserta jajarannya. Selain menggelar diskusi, pada kesempatan tersebut juga disepakati rencana berbagai kerjasama bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Kami membicarakan banyak hal, terutama tentang rencana kerjasama membangun kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintah, yakni Reforma Agraria dan akses Hutan Sosial," kata Menteri Siti menjelaskan agenda pertemuan tersebut. Ia juga segera mengagendakan bertemu dengan para ulama dari unsur Muhammadiyah dan MUI, karena dinilai memiliki peran penting dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah khususnya yang ada di KLHK. Untuk menyambut tahun baru, Menteri Siti tak lupa memberikan pesan bagi segenap masyarakat Indonesia. Melalui akun media sosialnya, ia menyebarkan pesan tentang semangat mencintai alam dan pentingnya menjaga lingkungan. "Tahun boleh berganti, namun untuk Indonesia harus tetap satu hati. Cintai alam dan teruslah menjaga lingkungan. Siapkan warisan terbaik untuk generasi kita nanti," imbaunya. Momen tahun baru sendiri bagi Menteri Siti, merupakan waktu yang tepat untuk meresapi apa yang telah dilalui, dan mengumpulkan segenap tekad terus memberi kerja terbaik untuk Tanah Air. "Semoga kita semua dinaungi keberkahan usia, dan tetap diberi kekuatan berkarya untuk Indonesia tercinta. Selamat Tahun Baru 2018," ucapnya.(^) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 0813756333 Teks foto:

SIARAN PERS Nomor : SP.137/HUMAS/PP/HMS.3/03/2018 Menteri Siti : Litbang dan Penyuluhan Sangat Penting dalam Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serpong, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 14 Maret 2018. Senyum sumringah diperlihatkan Menteri LHK Siti Nurbaya, saat dirinya mengunjungi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL) dan Pusat Pelatihan Masyarakat dan Penyuluhan Generasi Lingkungan (Puslatmas PGL) di Serpong, Jawa Barat (14/03/2018). Saat memberikan sambutan di Auditorium Serpong, Menteri Siti menceritakan, lokasi tersebut tidaklah asing baginya, mengingat sebelumnya beliau sering mengunjungi lokasi ini untuk tes riset unggulan, saat menjabat Kepala Bidang Litbang Bappeda Lampung. "Saya meyakini betul bahwa litbang itu fungsinya sangat penting, terutama dalam konteks penyatuan lingkungan hidup dengan kehutanan. Hal ini berarti pekerjaan semakin banyak menghadapi tantangan, karena kita harus mengakomodir atau betul-betul menyatukan persoalan kehutanan atau bisnis kehutanan dengan analisis unsur lingkungan", tegas Menteri Siti. Dengan demikian, Menteri Siti mengharapkan P3KLL dapat memperkuat metoda dan hasil-hasil riset, serta dilakukan peningkatan fasilitas-fasilitas laboratorium uji sesuai dengan standar yang terbaik. Menurut Menteri Siti, penyatuan lingkungan dan kehutanan, menjadikan hutan sebagai satu sistem yang merupakan bagian dari seluruh lingkungan atau perspektif lanskap, sehingga beliau kembali menekankan bahwa, peran litbang dan penyuluhan menjadi sangat penting. "Selama ini istilah lingkungan terlalu dilokalisir ke pencemaran, sekarang konteksnya sudah lanskap. Tidak hanya perspektif teknis, melainkan dimensi politik yang luas. Lingkungan dalam arti yang sangat luas, meliputi Undang-undang Ratifikasi Paris Agreement, karhutla, lanskap gambut, dan sebagainya, sedangkan dari perspektif politik ada dua, pertama kebijakan-kebijakan, baik insentif dan disinsentif, dan yang kedua, public campaign nya, yaitu penyuluhannya, dengan instrumen yang kuat", jelasnya. Di hadapan sekitar 130 orang yang terdiri dari peneliti dan staf ini, Menteri Siti juga berpesan, agar para peneliti dapat mengajak seluruh masyarakat untuk saling menularkan pesan lingkungan. "Kerjaan kita banyak sekali, dan sudah mulai terlihat perubahan melalui publikasi di media massa, namun yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa kita pengaruhi melaui pendidikan dan edukasi", tutur Menteri Siti. Tidak ketinggalan, Menteri Siti juga menyemangati para peneliti agar terus berkarya penuh semangat, dan senantiasa berdiskusi dengan pimpinannya, dalam pemikiran, ide dan gagasan. "Karena saya berusaha untuk manajemen care, share dan fair, saling menjaga, saling berbagi, untuk terwujudnya situasi yang lebih adil", ujar Menteri Siti memberikan kiat-kiatnya. "Selamat bekerja, semangatnya terus digelorakan, dan ingat bahwa Indonesia sedang membutuhkan kita", tutup Siti Nurbaya yang langsung disambut riuh tepuk tangan para peneliti. Turut hadir mendampingi Menteri LHK dalam kunjungan ini, Sekretaris Jenderal KLHK, Kepala BLI KLHK, Kepala BP2SDM KLHK, dan Kepala Biro Humas KLHK, Kepala P3KLL dan Kepala Puslatmas.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi - 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP.338/HUMAS/PP/HMS.3/11/2017 Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 8 November 2017. Peran masyarakat dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sangat penting, sehingga di tahun 2017 ini, KLHK telah melaksanakan kegiatan patroli terpadu dengan membentuk 300 posko di provinsi-provinsi rawan karhutla, yang menjangkau 1.203 desa rawan karhutla. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan mengungkapkan bahwa tahun 2018 yang akan datang, KLHK menetapkan 300 desa sasaran pembentukan dan pembinaan Mayarakat Peduli Api (MPA). Penentuan lokasi MPA ini tentunya dengan mempertimbangkan aspek kerawanan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan mengacu pada desa prioritas lokasi patroli terpadu. “Kegiatan patroli terpadu menjadi pintu masuk dalam pelibatan masyarakat untuk aksi-aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. MPA yang sudah dibentuk diharapkan dapat menjadi mitra KLHK yang selalu siaga bersama-sama dengan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK – Manggala Agni di lapangan,” tambah Raffles. Tiga ratus desa sasaran pembentukan MPA ini tersebar di hampir seluruh Provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran cukup tinggi, baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Penyebarannya tentunya berdasarkan trend hotspot dan kejadian karhutla di masing-masing provinsi dengan tujuan agar kebakaran tang terjadi dapat segera ditindaklanjuti oleh MPA . Sementara itu, pemadaman masih dilakukan oleh Manggala Agni Daops Tinangge bersama-sama dengan petugas Taman Nasional Rawa Aopa (TNRAW), dan anggota Kepolisian Sektor Lantai Jaya di Desa Tatangge, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (Selasa, 07/11/2017). Kebakaran terjadi pada areal dengan vegetasi berupa savana dengan luas sekitar 58,47 Ha. Api pun berhasil dipadamkan pada malam hari. Jumlah hotspot berdasarkan pantauan satelit NOAA pukul 20.00 WIB (07/11/2017), terpantau ada 5 hotspot yaitu di Provinsi Sulawesi Tenggara 4 titik dan di Sulawesi Selatan 1 titik, sedangkan berdasarkan Satelit TERRA AQUA (NASA) terpantau 3 hotspot yaitu di Provinsi Papua. Dengan demikian, untuk periode 1 Januari – 7 November 2017 pada satelit NOAA, terdapat 2.538 hotspot di seluruh Indonesia. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2016, tercatat sebanyak 3.761 hotspot, sehingga terdapat penurunan sebanyak 1.223 hotspot atau sebesar 32,51%. Penurunan sejumlah 1.454 titik (38,89%) juga ditunjukkan oleh satelit TERRA-AQUA (NASA) confidence level ≥80%, yang mencatat 2.284 hotspot di tahun ini, setelah sebelumnya di tahun 2016, tercatat sebanyak 3.738 hotspot. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjakson

SIARAN PERS Nomor : SP. 431/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 Di Hari Ibu, Orang Utan Diana, Kembali ke Alam Bebas Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 23 Desember 2017. Makna peringatan Hari Ibu rupanya turut dirasakan juga oleh satwa liar. Adalah Diana, orangutan betina berumur 9 tahun, yang dapat kembali hidup di alam liar, setelah kurang lebih dua tahun menjalani rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Orangutan di Batumbelin, Sibolangit, Sumatera Utara. Kegiatan pelepasliaran ini dilakukan oleh Direktur Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, KLHK, Suyatno Sukandar, di Pusat Reintroduksi Orangutan Sumatera di Taman Wisata Alam (TWA) /Cagar Alam (CA) Jantho, Aceh Besar, Provinsi Aceh (22/12/2017). "Program reintroduksi orangutan sebagaimana di Jantho ini merupakan program yang sangat penting dan harus didukung, untuk meliarkan kembali orangutan Sumatera yang dipelihara masyarakat", ungkap Suyatno. Menurut Suyatno, konservasi memiliki tugas sakral yang tidak hanya untuk melestarikan satwa liar, namun juga untuk kepentingan masa depan umat manusia. "Untuk itu, upaya penyadartahuan masyarakat untuk terlibat dalam upaya konservasi sumberdaya alam hayati, harus terus dilakukan", lanjutnya. Suyatno juga menegaskan, masyarakat tidak seharusnya memelihara satwa liar dilindungi, selain karena melanggar undang-undang, juga akan mengancam kelestarian satwa tersebut, sebagaimana yang terjadi pada jenis orangutan. Diana sendiri merupakan salah satu orangutan sitaan dari Aceh Besar tahun 2015 yang lalu, dan telah melewati proses rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Orangutan di Batumbelin, Sibolangit, Sumatera Utara. Sementara kawasan TWA/CA Jantho merupakan bagian Ekosistem Laumasen, yang tersambung dengan Hutan Lindung Panca dan Tangse. Habitat ini sangat ideal untuk orangutan sumatera, dengan daya dukung (carrying capacity) yang cukup besar, sehingga layak untuk hidup ratusan bahkan ribuan orangutan. Sejak dioperasikan pertama kali tahun 2010 yang lalu, sudah ada 102 individu yang dilepasliarkan di Jantho dengan tingkat keberhasilan 90 persen. Bahkan dari orangutan sumatera yang dilepasliarkan, telah berkembang biak sekurangnya 2 individu di tahun 2017 ini. Pelepasliaran orangutan ini dilakukan seiring kegiatan Kemah Konservasi Alam yang dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh. Tampak hadir sejumlah komunitas konservasi yang terdiri dari Grup Media Konservasi Aceh dan Kader Konservasi BKSDA Aceh. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330