SIARAN PERS Nomor: SP. 242/HUMAS/PP/HMS.3/05/2018 Indonesia Sampaikan Strategi Dan Roadmap Perundingan Menuju COP 24 Katowice Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 8 Mei 2018. Indonesia sampaikan strategi terkait komunikasi adaptasi dengan kerangka transparansi (Transparancy Framework), pada pertemuan Head of Delegation (HOD) dengan Chair Adhoc Working Grpup on Paris Agreement (APA), di Bonn Climate Change Center (BCCC), kota Bonn, Jerman, waktu setempat. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Delegasi RI, Dr. Nur Masripatin, menekankan pentingnya pemisahan elemen-elemen substansi kedua agenda tersebut untuk mengurangi resiko duplikasi pekerjaan dalam menyelesaikan Rules Book Perjanjian Paris. "Indonesia mengusulkan kepada semua pihak untuk bersama-sama mengidentifikasi elemen, yang akan digunakan dalam pedoman untuk komunikasi adaptasi dan elemen dalam pedoman untuk kerangka transparansi. Hal ini akan mengurangi energi para negosiator dan juga waktu yang diperlukan. Ada banyak prinsip-prinsip yang harus diperhatikan termasuk transparency, accuracy, consistency and comparability (TACC)", tutur Nur Masripatin. Disampaikan Nur Masripatin, Indonesia menyerukan untuk fokus pada materi substantif. "Kami menghargai upaya yang dilakukan oleh Co-facilitator untuk menyiapkan Tools Co-Facilitator untuk membantu diskusi kedua agenda item tersebut. Indonesia akan melanjutkan kontribusi yang konstruktif untuk mempercepat pembahasan dan penyelesaian elemen-elemen dari Paris Rules Book", lanjutnya. Memasuki hari keempat BCCC, Indonesia juga meminta agar perundingan pada minggu kedua, menghasilkan teks negosiasi berisi pedoman setiap agenda perundingan yang terdiri dari elemen-elemen yang telah disampaikan oleh para pihak disetiap agenda pembahasan, serta serangkaian draft kesimpulan untuk semua agenda perundingan dibawah SBs. Lebih lanjut Indonesia mengusulkan roadmap dari Bonn sampai Katowice. "Di Katowice (COP 24) akhir tahun nanti, merupakan negosiasi akhir dari Rules Book tersebut untuk diadopsi di pertemuan tertinggi pembahasan Paris Rules (CMA1), diperlukan leadership dari para Chairs (SBI, SBSTA, APA) termasuk dalam menentukan focus atau framing diskusi, berdasarkan pada teks yang dihasilkan dari masing-masing agenda perundingan", tegas Nur Masripatin. Selain itu, Nur Masripatin juga berpendapat. keberhasilan perundingan di BCCC, ditentukan oleh kepemimpinan dan panduan yang jelas dari Chair/Co-chairs, termasuk hasil yang diharapkan setiap sesi serta komitmen, dan fleksibilitas Parties (negara amggota) untuk bekerjasama dalam menghasilkan serangkaian panduan yang terstruktur untuk semua agenda perundingan. Sebagaimana diketahui, pertemuan BCCC masih akan berlangsung hingga 10 Mei mendatang, dan dalam kegiatan ini negara Indonesia berkontribusi aktif dalam percepatan penyusunan Rules Book Perjanjian Paris, melalui submisi dan intervensi langsung di Group 77 dan China, serta beberapa pertemuan dengan negara maju dan negara berkembang lainnya.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 381 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2017 Aplikasi Online Pelaporan Kebakaran Hutan dan Lahan Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 30 November 2017. Seiring dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan publik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bersama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, kembali sosialisasikan Web-Based Sistem Pelaporan Online Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kepada pemegang ijin konsesi kehutanan, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (29/11/2017). Mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng saat membuka acara, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Achmad Zaini, menyampaikan bahwa, dalam upaya menjaga ketertiban dan kepatuhan pengendalian karhutla (dalkarhutla), Peraturan Menteri LHK Nomor : P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, telah mewajibkan setiap tingkat organisasi dalkarhutla melakukan pelaporan, dan pengawasan kegiatan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangannya. Dijelaskan Achmad Zaini, sistem pelaporan konvensional sebelumnya cukup merepotkan, karena Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan -selaku Koordinator Dalkarhutla pada KLHK, harus menelaah dan menganalisis kurang lebih 2.500 berkas laporan dari seluruh Indonesia, sekaligus melaporkan kembali hasilnya. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, maka hal tersebut akan cukup sulit dilaksanakan. "Untuk itu, diperlukan inovasi agar laporan dari organisasi dalkarhutla dapat diterima tepat waktu, mudah dalam penyusunan, lebih efisien dan ekonomis, melalui Sistem Pelaporan Online Berbasis Web yang terintegrasi dengan portal sipongi.menlhk.go.id", tambahnya. Senada dengan Achmad Zaini, Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (PPIKHL) Wilayah Kalimantan, Johni Santoso mengungkapkan, Sistem Online ini tidak hanya memberi akses kepada organisasi dalkarhutla dalam menyampaikan laporan, tetapi juga memberikan akses kepada instansi pemerintah dalam rangka pengawasan dan monitoring sesuai dengan kewenangannya. “Aplikasi yang dibangun ini untuk memudahkan perusahaan pemegang ijin dalam melaporkan kegiatan-kegiatan dalkarhutla, sehingga sistem ini harus tersosialisasikan secara menyeluruh dan langsung kepada pemegang ijin, agar mereka benar-benar memahami cara kerja sistem ini dan memberikan pelaporan dengan baik”, sambung Johni. Kegiatan ini diikuti oleh 30 perusahaan pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK – HA), dan 10 perusahaan pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK – HT) di wilayah Provinsi Kalteng. Melalui Web-Based Sistem Pelaporan Online ini, KLHK dapat mengukur dan menilai kinerja perusahaan dalam upaya dalkarhutla di wilayah kerjanya, sehingga bagi perusahaan yang tidak memenuhi standar kinerja yang baik akan terpantau, dan dilakukan evaluasi. Sementara itu, pantauan hotspot pada Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pukul 21.00 WIB (29/11/2017), menunjukkan satu hotspot di Provinsi Bali berdasarkan satelit NOAA, sedangkan berdasarkan TERRA AQUA (NASA) tidak terpantau hotspot. Dengan demikian, selama 1 Januari - 29 November 2017 berdasarkan satelit NOAA terdapat 2.553 titik, setelah tahun sebelumnya sebanyak 3.789 titik, sehingga terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 1.236 titik (32,62 %). Sedangkan total 2.350 titik ditunjukkan Satelit Terra/Aqua (NASA) Conf. Level ≥80%, setelah tahun 2016 lalu menunjukkan 3.800 titik, sehingga saat ini menurun sebanyak 1.450 titik (38,15 %).(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 081 /HUMAS/PP/HMS.3/02/2018 Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 15 Februari 2018. Menghadapi kondisi kebakaran lahan yang terjadi dalam beberapa waktu ini di wilayah Sumatera, Manggala Agni terus upayakan penanggulangan. Dengan didukung sarana prasarana yang ada, tim Manggala Agni bersama-sama dengan TNI, POLRI, BPBD, Regu Damkar, dan Masyarakat Peduli Api bahu-membahu bekerjasama melakukan pemadaman baik melalui darat maupun udara. “Dengan meningkatnya intensitas kebakaran hutan dan lahan saat ini, sinergi dan kerjasama di lapangan terus diperkuat untuk bersama-sama memadamkan api sehingga tidak berdampak pada timbulnya kabut asap dan kerusakan lingkungan lebih luas, “tegas Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) KLHK, Raffles B. Panjaitan. Raffles menambahkan, untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran di wilayah lain, Manggala Agni terus melakukan patroli mandiri dengan menyisir daerah-daerah rawan kebakaran. Upaya pencegahan lain juga dilakukan dengan groundcheck hotspot di lapangan. Manggala Agni Daops Labuhanbatu, Sumatera Utara bersama-sama dengan POLRI dan TNI melakukan groundcheck di Desa Gurgur, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba Samosir (14/02/2018). Pada lokasi groundcheck ditemukan areal terbakar dan segera dilakukan pemadaman oleh tim. Sementara itu, mengantisipasi beberapa kebakaran di wilayah Provinsi Riau, saat ini tim dari Direktorat PKHL, KLHK yang dipimpin langsung oleh Direktur PKHL Raffles B. Panjaitan tengah menuju ke lokasi kebakaran di Dumai untuk mendukung upaya pemadaman Manggala Agni di lapangan. Manggala Agni Daops Pekanbaru bersama-sama dengan TNI melakukan pemadaman lanjutan di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dengan luas terbakar ± 4,5 ha (14/02/2018). Pada hari yang sama, Manggala Agni Daops Dumai bersama-sama dengan POLRI, TNI, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan masyarakat setempat masih terus melakukan pemadaman lanjutan di daerah Dumai Motor Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur dan Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. Luas kebakaran diperkirakan mencapai 6 ha dan api berhasil dipadamkan. Sementara di titik yang lain, Manggala Agni Daops Dumai juga melakukan pemadaman Lanjutan di Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis. Luas yang terbakar ± 5 ha dan api berhasil dipadamkan. Pemadaman juga dilakukan oleh Manggala Agni Daops Labuhanbatu bersama-sama dengan TNI, Pemadam Kebakaran Tapanuli, dan Lurah Raniate di Kelurahan Raniate, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Luas kebakaran mencapai 20 ha. Pemadaman masih terus dilakukan hingga hari ini sampai api benar-benar padam. Sementara pantauan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK pada Rabu (14/02/2018) pukul 20.00 WIB, mencatat 16 hotspot yang terpantau satelit NOAA-19, dengan rincian empat titik di Riau, enam titik di Kalimantan Barat, dua titik di Aceh, serta masing-masing satu titik di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Sementara Satelit TERRA-AQUA (NASA) mencatat sembilan hotspot, enam titik di Provinsi Riau, serta tiga titik lainnya di Aceh, Bengkulu, dan Sulawesi Selatan. Sampai dengan 14 Februari 2018, pantauan Satelit NOAA19 mencatat jumlah hotspot sebanyak 103 titik di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan pada periode yang sama tahun 2017 jumlah hotspot sebanyak 146 titik. Terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 43 titik atau 29,45%.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 0813756333

SIARAN PERS Nomor : SP. 432 /HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 KLHK Tuntaskan Penanganan Limbah B3 Medis dan Non Medis di Cirebon Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Minggu, 24 Desember 2017. Memasuki hari ketiga penangangan darurat limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) medis dan non medis di TPS liar Desa Panguragan Wetan, Kabupaten Cirebon, (23/12/2017), KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3), mengangkat 1 kontainer yang diduga limbah B3 medis dan non medis, dan 32 truk tanah terkontaminasi limbah domestik untuk dimusnahkan. Dirjen PSLB3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, menyatakan, “Penanggulangan darurat pembuangan limbah B3 medis dan non medis ini dikawal KLHK sejak hari pertama (21/12/2017). Tindakan ini menjadi prioritas untuk mengantisipasi dampak pada kesehatan masyarakat, dan dilakukan setelah barang bukti diambil oleh pihak penegak hukum, serta KLHK mendapatkan ijin dari pengadilan”. Rosa Vivien juga menghimbau masyarakat sekitar agar tidak bersentuhan/ kontak langsung dengan limbah medis tanpa alat pelindung diri, mengingat karakteristik yang infeksius, untuk mencegah terpaparnya limbah medis ke masyarakat. Sementara, berdasarkan keterangan Sinta Saptarina Soemiarno, Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, pengangkatan limbah pada hari pertama terkumpul sebanyak 10 jumbo bag volume 1m3 atau 1 ton, untuk kemudian dikemas khusus dan diberi label sesuai ketentuan. "Selanjutnya limbah dimasukan ke dalam satu truk kontainer khusus dan dikirim ke jasa pengolahan limbah B3 berizin. Limbah tersebut akan melalui serangkaian uji karakteristik untuk diketahui apakah infeksius, toksik dll. Pemusnahan lebih lanjut dilakukan sesuai hasil uji tersebut", jelasnya. Sinta juga menambahkan, ke-32 truk tanah/lahan yang terkontaminasi tersebut dimusnahkan secara insinerasi di jasa pengelola berizin. Sedangkan pada beberapa area yang diangkat limbahnya, dilakukan pengurugan dengan tanah bersih. Penanganan limbah dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon, antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Korem 0620/SGJ, Kodim, Polsek, dan pengelola limbah lanjutan yang berizin, serta dukungan penduduk setempat. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tumpukan limbah yang tersisa di TPS liar ini merupakan tumpukan sampah domestik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dengan demikian, menurut Rosa Vivien, pada prinsipnya, pemulihan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab pencemar atau pemilik limbah (polluter pay principle), sehingga ia berharap Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat menjaga lokasi tersebut, agar tidak lagi menjadi pembuangan ilegal sampah dan limbah, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 93 /HUMAS/PP/HMS.3/02/2018 Presiden Jokowi Mengajak Bersama-sama Sembuhkan Citarum Bandung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 22 Februari 2018. Sungai Citarum merupakan sumber penghidupan bagi 28 juta penduduk baik yang ada di Jawa Barat maupun yang ada di DKI Jakarta. Dan 80 persen air minum penduduk Jakarta itu bersumber dari Sungai Citarum. Di samping itu juga 420.000 hektare lahan pertanian airnya bersumber dari Sungai Citarum. Sungai yang sepanjang 269 kilometer dan mengalir di 12 wilayah administrasi kabupaten/kota itu, telah menjadi sumber 3 (tiga) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), yakni Saguling, Cirata, dan Jatiluhur yang dibangun di aliran sungai ini. Ketiganya mampu menghasilkan 1.400 megawatt pasokan listrik. Namun kondisi Citarum saat ini sakit, akibat sampah dan limbah. 90% industri bahkan tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Akibatnya, 340.000 ton limbah cair mengalir di Sungai Citarum setiap harinya. Disamping itu tercatat, 15 juta jiwa hidup di bantaran sungai ini. Dimana tiap harinya 35,5 ton tinja manusia dibuang langsung ke sungai. Belum lagi volume sampah rumah tangga yang terus bertambah membebani sungai Citarum, serta masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke aliran sungai ini. Mengingat urgensi dan guna memulihkan kondisi Citarum tersebut, Presiden RI Jokowi mencanangkan Restorasi Ekosistem DAS Citarum di Hulu Citarum, Situ Cisanti, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, Kamis (22/2/2018). Sebelum prosesi pencanangan Presiden menunjukkan aksi nyata dengan menanam 1.000 pohon bersama masyarakat dan melepasliarkan sepasang Elang Jawa, sebagai simbol satwa dirgantara nasional. Dalam acara yang dikemas dalam bentuk dialog santai di alam terbuka dengan masyarakat, komunitas, lembaga swadaya masyarakat serta berbagai elemen instansi Pemerintah, Jokowi menekankan penanganannya mulai dari hulu, tengah, sampai hilir. Pola penanganan ini akan dipakai untuk contoh bagi DAS-DAS yang lain, yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Jokowi mengatakan kegiatan rehabilitasi Citarum sudah dimulai sejak 1 Februari 2018 dan diharapkan akan selesai dalam 7 tahun. “Bukan hanya di hulu yang dibenahi tapi juga di tengah dan hilir. Semua akan dikerjakan secara terintegrasi dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, Pangdam dan Kapolda mengerjakan secara gotong royong penanganan Citarum ini”, ucap Jokowi. Kedatangan Presiden Jokowi beserta jajaran ke hulu sungai Citarum hari ini menunjukkan komitmen dan kesungguhan pemerintah dalam penanganan Sungai Citarum secara terintegrasi melibatkan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, TNI, masyarakat, hingga ormas. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 295/HUMAS/PP/HMS.3/10/2017 KLHK Ajak Generasi Muda Cegah Karhutla Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 12 Oktober 2017. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci penting keberhasilan pencegahan karhutla di wilayah rawan karhutla. Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat juga terbukti mampu meningkatkan kepedulian terhadap karhutla di wilayahnya. Generasi muda menjadi salah satu elemen penting masyarakat yang diharapkan memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, termasuk akan bahaya karhutla. Menyadari hal ini, KLHK tengah gencar melakukan pencegahan karhutla melalui kampanye ke sekolah-sekolah. Salah satunya melalui ajang bertema“Manggala Agni Visit to School” yang dilaksanakan oleh Manggala Agni Daops Pekanbaru di SMK Negeri I Minas, Rabu, (11/10/2017). Acara yang diikuti oleh 60 orang siswa kelas XII ini, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang penyebab dan dampak dari karhutla. Selanjutnya mereka juga dibekali upaya-upaya pencegahan yang dapat diterapkan untuk membantu upaya pengendalian karhutla di wilayah sekitar tempat tinggalnya. Kegiatan serupa juga dilaksanakan di MAN I Model Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang diikuti oleh siswa kelas XII dan XI. “Jadi sebagai generasi muda, para pelajar ini dapat berperan menjadi agen perubahan yang diharapkan berkontribusi positif untuk memberikan pemahaman pentingnya mencegah karhutla kepada lingkungan sekitarnya,” ujar Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL), Raffles B. Panjaitan. Kampanye pencegahan karhutla dilakukan oleh KLHK baik di pusat maupun di Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutla (PPIKHL) dan Manggala Agni di daerah. Pada setiap kesempatan, masyarakat juga diingatkan akibat yang ditimbulkan serta sanksi yang akan diberikan kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan. Dengan kegiatan kampanye yang dilakukan secara berkala, diharapkan masyarakat mengerti dan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. “Kegiatan kampanye ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Manggala Agni pada saat tidak melakukan pemadaman di wilayah kerjanya. Disamping kerja keras Manggala Agni di lapangan, berkurangnya luasan lahan dan hutan yang terbakar juga disebabkan efektifnya sejumlah program pencegahan karhutla yang melibatkan masyarakat,” tambah Raffles. Raffles juga menyatakan bahwa berbagai kegiatan pencegahan melalui patroli terpadu dan kampanye tersebut dalam rangka menjalankan amanah dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.32/MenLHK/Setjen/kum.1/3/2016 tentang Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan. Sementara itu, pantauan hotspot dari Posko Dalkarhutla KLHK (Rabu, 11/10/2017) pukul 20.00 WIB, berdasarkan satelit NOAA terpantau 7 hotspot yang tersebar di Kalimantan Timur 3 titik, Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, dan Jawa Timur masing-masing 1 titik. Sedangkan Satelit TERRA AQUA (NASA) memantau hanya ada 1 hotspot yaitu di Provinsi Bangka Belitung. Hingga malam tadi (11/10/2017), berdasarkan Satelit NOAA untuk periode 1 Januari – 11 Oktober 2017 terdapat hotspot sebanyak 2.366 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2016, jumlah hotspot tercatat sebanyak 3.524 titik. Dibandingkan tahun lalu, tahun ini terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 1.158 titik atau sebesar 32,86%. Sementara, satelit TERRA-AQUA (NASA) confidence level ≥80% mencatat terdapat 1.850 hotspot. Jumlah ini menurun sebanyak 1.732 titik (48,35%), jika dibandingkan dengan tahun 2016 pada periode yang sama, yaitu sebanyak 3.582 titik. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor: SP. 077/HUMAS/PP/HMS.3/02/2018 Manggala Agni Tingkatkan Kewaspadaan Antisipasi Karhutla Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 13 Februari 2017. Kebakaran lahan yang terjadi di beberapa daerah rawan perlu terus diwaspadai dan diantisipasi. Brigade Pengendalian Karhutla Manggala Agni KLHK, bersama para pihak di lapangan terus melakukan upaya penanggulangan agar kebakaran lahan ini tidak terus meluas. "Sampai saat ini, pasukan Manggala Agni masih melakukan pemadaman lanjutan di beberapa wilayah rawan karhutla," ujar Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan. Di Riau, Manggala Agni Daops Dumai melakukan pemadaman gabungan bersama regu Damkar, Masyarakat Peduli Api (MPA), TNI, dan POLRI di Desa Sri Tanjung, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Kebakaran seluas ± 30 Ha terjadi pada lahan gambut ini didominasi semak belukar dan tanaman sawit. Pemilik lahan yang terbakar masih dalam pemeriksaan Polsek Batu Panjang. Sedangkan Manggala Agni Daops Batam melakukan pemadaman gabungan bersama regu pemadam kebakaran (Damkar) Kota Batam, TNI, POLRI, dan masyarakat sekitar. Kebakaran seluas ± 30 Ha terjadi pada lahan yang didominasi tegakan hutan sekunder dan semak belukar. Pemadaman yang diupayakan sedikit terkendala dengan sulitnya sumber air dan kurangnya penerangan. Pemadaman malam hari ini berlangsung hingga jam 03.00 WIB berhasil memadamkan kebakaran yang terjadi. Di Kalimantan Barat, Manggala Agni Daops Pontianak melakukan gabungan dengan BPBD Kubu Raya, TNI, Polri, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Dusun Sido Mulyo, Desa Limbung, Kecamatan Sei. Raya, Kabupaten Kubu Raya. Kebakaran seluas ± 2,5 Ha di lahan gambut milik masyarakat yang didominasi semak belukar, pakis, akasia sempat mendekat gedung sekolah yang berada di dekat lokasi, namun tim pemadam dapat segera mengatasinya Demikian pula Manggala Agni Daops Ketapang bersama dengan TNI melakukan pemadaman di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Kebakaran di lahan masyarakat seluas ± 2,5 Ha ini terjadi di lahan gambut dengan dominasi semak dan ilalang. Di Kalimantan Tengah, Manggala Agni Daops Pangkalan Bun bersama dengan TNI, Polri, dan Masyarakat melakukan pemadaman seluas ± 1,5 Ha di Desa Mendawai Seberang Km.14, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemadaman yang berlangsung selama empat jam dan berakhir pukul 17.30 WIB ini didominasi bahan bakaran berupa semak belukar, ilalang, pohon sawit, pakis, dan tanaman nanas. Sementara pantauan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK pada Senin (12/02/2018) pukul 20.00 WIB, mencatat terdapat 2 titik hotspot yang terpantau satelit NOAA19 Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, dan Satelit TERRA-AQUA (NASA) menunjukan 13 titik hotspot di Provinsi Riau 6 titik, Bengkulu 1 titik, dan Aceh 6 titik. Sampai dengan 12 Februari 2018, pantauan Satelit NOAA19 mencatat jumlah hotspot sebanyak 85 titik di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan pada periode yang sama tahun 2017 jumlah hotspot sebanyak 143 titik. Terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 58 titik atau 40,56%. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 004/HUMAS/PP/HMS.3/1/2018 Keberhasilan Penurunan Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan Harus Dipertahankan di Tahun 2018 Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 6 Januari 2018. Memasuki minggu pertama di bulan Januari 2018, masyarakat Indonesia dapat berhati lega karena aman ancaman potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dengan pantauan nol hotspot pada satelit NOAA tadi malam (05/01/2018), Posko Pengendalian Karhutla KLHK, melaporkan bahwa terdapat penurunan jumlah hotspot sebesar 100 % dibandingkan tahun lalu. Selama kurun waktu 2015-2017, jumlah hotspot menurun cukup signifikan, yaitu dari 21.929 titik di tahun 2015, 3.915 titik di tahun 2016, hingga 2.581 titik di tahun 2017 (satelit NOAA). Begitu pula dengan data satelit Terra/Aqua (NASA) conf.level >80%, menunjukkan penurunan dari 70.971 titik di tahun 2015, 3.844 titik di tahun 2016, dan 2.440 titik di tahun 2017. Secara umum di tahun 2017, kurang lebih 35% jumlah hotspot menurun dari tahun 2016. Tentunya keberhasilan ini merupakan hasil dukungan semua pihak dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla, khususnya di tingkat tapak yang melibatkan masyarakat. Selain itu, penegakan hukum yang tegas oleh KLHK juga turut membuat para pelaku kasus karhutla di kawasan gambut menjadi jera, serta mendorong para pengelola kawasan untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap gambut. Sepanjang tahun 2015-2017, telah dilakukan pengawasan pada pada 262 izin, dan 88 perusahaan. "Menteri LHK Siti Nurbaya, sangat konsisten dalam menerapkan hukum lingkungan, dan itu sangat efektif menekan angka kejahatan lingkungan, khususnya Karhutla,'' kata Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK. Sebagaimana ditegaskan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, Pemerintah juga menegakkan hukum yang tegas kepada pelaku perusakan lingkungan hidup. Baik berupa sanksi administrasi, perdata sampai pidana. Sementara, di awal tahun ini KLHK akan terus meningkatkan upaya pencegahan karhutla, sebagai implementasi komitmen Pemerintah, dalam mewujudkan udara bersih menyongsong pelaksanaan Asian Games 2018 bulan Agustus mendatang. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan, beberapa waktu lalu menyampaikan, wilayah Sumatera dan Kalimantan menjadi target selanjutnya dalam peningkatan patroli terpadu. "Selain itu, kami juga akan mendorong pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Brigade Dalkarhutla pada unit-unit pengelolaan kawasan", lanjutnya.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 0813756333

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa, 10 Oktober 2017. Setelah ratifikasi Konvensi Minamata Mengenai Merkuri melalui Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2017, kini Indonesia tengah menyusun langkah-langkah tindak lanjut sebagai implementasi ratifikasi konvensi tersebut. Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, dalam diskusi bersama lintas sektor di Jakarta, (09/10/2017). Sebelumnya pada Rapat Terbatas tanggal 9 Maret 2017, Presiden RI Joko Widodo telah memberikan beberapa arahan terkait penghapusan penggunaan merkuri, dan penertiban pertambangan ilegal di Indonesia. “Presiden meminta agar kebijakan dan peraturan perundangan terkait hal ini, termasuk revisi Peraturan Pemerintah Nomor, 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya (B3)”, tegas Menteri Siti. Arahan Presiden RI tersebut, merupakan tindaklanjut dari penutupan tambang emas tanpa izin di Gunung Botak, Pulau Buru, pada tanggal 17 Februari 2017. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta agar ada solusi, atau alternatif mata pencaharian bagi para penambang, serta masyarakat yang terpapar merkuri dapat diberikan bantuan medis. Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3), M.R. Karliansyah, menyampaikan beberapa hal untuk menindaklanjuti hasil COP-1 Konvensi Minamata, yaitu sebagai berikut: “Saat ini produksi merkuri dalam negeri lebih banyak daripada jumlah yang diimpor oleh Indonesia, dan dampak merkuri sudah sangat nyata terhadap kesehatan manusia”, ujar M. R. Karliansyah khawatir. Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI. “Dengan adanya kepemimpinan dari Presiden dalam hal ini, agar didukung Kementerian LHK dan menjadi prioritas nasional, melihat kedaruratan dan dampak-dampak yang masih tersembunyi. Oleh karena itu, semua sektor harus berkoordinasi dan bekerjasama”, tuturnya. Berdasarkan data UNEP yang disampaikan Dr. William dari Medicus, impor merkuri di Indonesia telah mencapai angka 707 ton/tahun, dimana 90% berasal dari negara Singapura. ‘’Indonesia juga telah menjadi negara pengekspor merkuri ke beberapa negara”, ujarnya. Menanggapi hal ini, perwakilan Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa, saat ini belum ada kebijakan yang mengatur ekspor merkuri. Terkait upaya penegakan hukum terhadap pertambangan, perwakilan POLRI menyampaikan, sejak tahun 2017 telah dilakukan penertiban terhadap 3000 penambang di P. Buru dan P. Seram. Sebanyak 39,6 ton merkuri dan 30,1 ton batu cinnabar telah disita, dan saat ini jumlah penambang telah berkurang menjadi 200 orang. POLRI juga berharap, Pemerintah Daerah juga berkomitmen terhadap upaya penegakan hukum ini, karena permohonan ijin untuk pembukaan tambang masih berlangsung. Sedangkan Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani menyampaikan bahwa dari 388 kasus terkait pertambangan, belum ada yang terkait merkuri. Dalam upaya penyadartahuan bahaya merkuri, Pemerintah melakukan penyuluhan dan pengembangan fasilitas layanan bagi masyarakat yang terkena paparan merkuri dan campurannya, sebagaimana disampaikan oleh perwakilan Kementerian Kesehatan. Mendukung Konvensi Minamata, disampaikan perwakilan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), saat ini KemenESDM sedang menyusun draft inpres tentang penghapusan penggunaan bahan merkuri. Selain itu, kegiatan penghapusan merkuri pada pengolahan, sudah dilakukan sejak tahun 2014-2016 bekerjasama dengan instansi terkait. Pada diskusi lintas sektor yang membahas langkah-langkah tindak lanjut sebagai implementasi ratifikasi konvensi Minamata ini, turut hadir perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Mabes TNI. Hasil COP 1 Konvensi Minamata Indonesia telah menyampaikan depository Konvensi Minamata kepada Sekretariat Jenderal PBB di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 22 September 2017, sebagai Negara ke-80 yang telah meratifikasi Konvensi Minamata. Beberapa kesepakatan dalam COP 1 Konvensi Minamata tanggal 24-29 September 2017, antara lain yaitu disepakatinya pedoman supply and trade, pedoman penyusunan RAN ASGM, pedoman Best Available Technique (BAT)/Best Environmental Practices (BEP) emisi, pedoman mekanisme pendanaan, dan penyusunan peta jalan komite kepatuhan. Berdasarkan hasil COP 1 Indonesia memiliki peluang untuk menjadi anggota Spesific International Programme-SIP Governing Board di bawah Sekretariat Konvensi untuk masa kerja 10 tahun dan dapat diperpanjang hingga 7 tahun, dengan batas waktu pengusulan 31 Desember 2017 serta anggota Expert Group untuk Effectiveness Evaluation and Global Monitoring dengan batas waktu pengusulan 15 Oktober 2017. Konvensi Minamata terdiri dari 35 Pasal dan 5 Lampiran yang dibagi menjadi 4 bagian utama, yakni: (1) pengaturan operasional, memuat kewajiban mengurangi emisi dan lepasan merkuri dan senyawa merkuri antropogenik ke media lingkungan; (2) dukungan bagi Negara Pihak dalam sumber pendanaan, peningkatan kapasitas, bantuan teknis dan alih teknologi, pelaksanaan dan komite kepatuhan; (3) informasi dan peningkatan kesadaran termasuk aksi untuk mengurangi dampak merkuri; dan (4) pengaturan administrasi lainnya. Sementara Lampiran Konvensi mengatur beberapa hal yaitu: Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 359 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2017 Inovasi Manggala Agni: Hasilkan Cuka Kayu dari Limbah Pembukaan Lahan Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Minggu, 19 November 2017. Limbah-limbah hasil penyiapan atau pembukaan lahan dapat dimanfaatkan menjadi energi alternatif yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Limbah kayu/semak bekas tebasan penyiapan dapat dimanfaatkan menjadi cuka kayu, yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, briket arang dan juga gas sebagai sumber energi pengganti LPG. Inilah yang dilakukan oleh Manggala Agni Daops Ketapang, Kalimantan Barat. Tentunya ini menjadi terobosan yang harus terus dikembangkan dan diaplikasikan di wilayah rawan karhutla. Pembukaan lahan tanpa bakar menjadi solusi tepat dalam upaya mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan mengungkapkan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di Indonesia dan tahun 2015 adalah menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Pasca 2015 menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk terus melakukan berbagai upaya menuntaskan permasalahan tersebut. Pembukaan lahan masih menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu diciptakan inovasi-inovasi yang mendukung pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. “Pembuatan cuka kayu, briket arang, dan juga pengolahan gasifikasi dapat dikembangkan di masyarakat untuk menjadi solusi bermanfaat sekaligus diharapkan dapat menekan potensi kebakaran hutan dan lahan. Hasil-hasil olahan ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat itu sendiri atau dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat,” tambah Raffles. Pengembangan teknik penyiapan lahan tanpa bakar dan berbagai upaya pencegahan karhutla lainnya terus dilakukan di wilayah Indonesia untuk menekan tingkat kerawanan karhutla. Di Kalimantan Barat Sampai dengan tanggal 18 November 2017 ini, jumlah hotspot di wilayah ini sejumlah 639 titik, menurun drastis jika dibandingkan tahun 2016 periode yang sama yaitu 1.550 titik. Begitu juga luasan kebakarannya. Hasil perhitungan citra satelit sampai dengan September 2017, luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat 7.440 ha, dan tahun sebelumnya seluas 9.174 ha. KLHK dengan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahannya – Manggala Agni terus melakukan inovasi-inovasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, pantauan Posko Dalkarhutla KLHK tanggal 18 November 2017 pukul 20.00 WIB berdasarkan satelit NOAA terpantau satu hotspot di Provinsi Tenggara sedangkan berdasarkan satelit TERRA AQUA (NASA) tidak terpantau adanya hotspot. Dengan demikian, berdasarkan satelit NOAA untuk periode 1 Januari – 18 November 2017, terdapat 2.550 hotspot di seluruh Indonesia. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2016, tercatat sebanyak 3.777 hotspot, sehingga terdapat penurunan sebanyak 1.227 hotspot atau sebesar 32,48%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, terjadi penurunan sebanyak 19.159 titik atau 88,25% dimana pada tahun 2015 untuk periode yang sama terdapat 21.709 hotspot. Penurunan sejumlah 1.429 titik (37,93%) juga ditunjukkan oleh satelit TERRA-AQUA (NASA) confidence level ≥80%, yang mencatat 2.328 hotspot di tahun ini, setelah sebelumnya di tahun 2016, tercatat sebanyak 3.767 hotspot. Pada tahun 2015, untuk periode yang sama terdapat 68.874 hotspot sehingga terdapat penurunan sebanyak 66.536 titik atau 96,61%. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor: SP.002/HUMAS/PP/HMS.3/1/2018 Kolaborasi Glenn Fredly dan Menteri LHK Jaga Hutan Indonesia Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 5 Januari 2018. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, menerima kunjungan musisi ternama Tanah Air, Glenn Fredly di ruang kerjanya. Pertemuan antara musisi dan Menteri ini untuk membahas satu tema besar, kolaborasi menjaga hutan Indonesia. Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban, Kamis (4/1/2018), Glenn menyampaikan rencana mereka menggelar Konferensi Musik Indonesia pada Maret 2018. Kegiatan yang juga didukung oleh banyak musisi lainnya ini, akan mengangkat tema Sinkronisasi Musik dalam menunjang aspek Lingkungan Hidup. Selain ke KLHK, Glenn dan timnya juga akan melakukan kunjungan ke Badan Ekonomi Kreatif. Kolaborasi ini nantinya diharapkan memberi warna baru untuk sosialisasi cinta hutan dan lingkungan melalui seni musik. ''Keterlibatan KLHK dinilai sangat penting, karena wahana kegiatan mereka nanti akan terintegrasi dan terbangun dalam satu tema, yaitu menjaga hutan,'' tutur Siti Nurbaya. Dalam skema usulan kolaborasi, memuat berbagai rencana kegiatan baik sebelum acara maupun seri kegiatan selama acara. Seperti konsep jamuan dari hutan, memperkenalkan produk hasil hutan, memperkenalkan konsep eco friendly event dan mitra potensial, mendorong petisi #JagaHutan, memastikan pesan perlindungan hutan yang positif tersampaikan, membuat lagu tentang hutan, dan berbagai kegiatan lainnya. Glenn memang sudah lama dikenal sebagai salah satu musisi Indonesia yang peduli lingkungan. Kegiatan yang mereka gagas nantinya juga didukung kuat oleh berbagai komunitas yang memiliki kepedulian sama. ''Saya menyambut baik dan mengapresiasi kreatifitas musisi dan juga semua kalangan, yang ikut aktif terus membangun semangat mencintai hutan dan lingkungan hidup Indonesia,'' pungkas Siti Nurbaya.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

Jakarta, 13 Maret 2019 - Direktorat Jenderal KSDAE. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menargetkan peningkatan jumlah harimau sumatra sebanyak dua kali lipat pada 2022 – sebuah target yang tertuang dalam National Tiger Recovery Program (NTRP) 2010-2022. Salah satu upaya untuk memantau efektivitas upaya konservasi harimau sumatra dalam rangka mencapai target tersebut, KLHK bersama para mitra kerjanya melakukan pemantauan secara berkala dan sistematik melalui kegiatan Sumatra Wide Tiger Survey (SWTS). SWTS pertama yang pernah dilaksanakan antara tahun 2007 hingga 2009 mengungkap bahwa 72% wilayah survei masih dihuni oleh harimau sumatra. Menurut banyak ahli, kondisi tersebut dikatakan masih baik. STWS pertama juga telah menjadi rujukan utama dalam penyusunan beberapa dokumen strategis konservasi harimau sumatra, baik dalam skala nasional maupun internasional. Setelah kurang lebih 10 tahun, KLHK dan mitra kerja sedang melaksanakan SWTS kedua. Sesuai dengan fungsi utamanya, kegiatan STWS kedua ini dilaksanakan untuk mengevaluasi efektivitas upaya konservasi harimau sumatra yang telah berjalan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Direktur Jenderal KSDAE, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Tandya Tjahjana, pada acara peluncuran kegiata survei tersebut di Hotel Menara Peninsula, 13 Maret 2019, “Kementerian LHK terus berkomitmen dan menjalin kerjasama yang baik dengan para pihak terkait dalam upaya pelestarian harimau sumatra di alam. Program konservasi juga berkembang dalam 10 tahun terakhir. Saya berharap dengan pelaksanaan kegiatan SWTS kedua ini, dukungan dan partisipasi aktif para pihak terhadap upaya pelestarian harimau sumatra dan satwa liar lainnya semakin meningkat dan dapat disinergikan dengan kebijakan pembangunan wilayah di daerah,” ujarnya. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Indra Exploitasia menyatakan bahwa kegiatan SWTS kedua ini penting untuk dilaksanakan mengingat semakin tingginya ancaman terhadap kelestarian harimau sumatra di alam. “Selain informasi terkait wilayah sebaran harimau sumatra, output yang diharapkan dari kegiatan STWS kedua yaitu terkait dengan data kondisi populasi dan sebaran satwa mangsa, penyakit dan genetik di seluruh kantong habitat harimau sumatra, sehingga dapat memetakan kesenjangan aktivitas konservasi yang dilakukan,” ujarnya. Selanjutnya seluruh data, informasi dan kajian hasil kegiatan SWTS nantinya akan terpusat di database Direktorat Jenderal KSDAE dan selanjutnya menjadi acuan arahan kebijakan konservasi tidak hanya harimau sumatra akan tetapi juga satwa badak, orangutan, gajah dan satwa liar lainnya di Pulau Sumatra. Hariyo T. Wibisono, Koordinator Pelaksana SWTS menyatakan, “SWTS 2018-2019 adalah kegiatan survei satwa liar terbesar di dunia, baik dalam hal kemitraan, sumber daya manusia yang terlibat, maupun luasan wilayah. Sebanyak 74 tim survei (354 anggota tim) dari 30 lembaga diturunkan untuk melaksanakan survei di 23 wilayah sebaran harimau seluas 12,9 juta hektar, yang 6.4 juta hektar di antaranya adalah habitat yang disurvei pada SWTS pertama.” Tercatat 15 unit pelaksana teknis (UPT) KLHK, lebih dari 10 KPH, 21 LSM nasional dan internasional, dua universitas, dua perusahaan, dan 13 lembaga donor yang telah bergabung mendukung kegiatan SWTS. Prof. Dr. Gono Semiadi, LIPI, menerangkan bahwa ada beberapa hal yang ingin dihasilkan dari SWTS kedua ini. “Kami mengharapkan dapat menemukan proporsi area yang menjadi wilayah hidup harimau, informasi mengenai keragaman genetika populasi di masing-masing kantong habitat, meningkatkan kapasitas teknis nasional, serta beberapa dokumen strategi konservasi harimau seperti yang dihasilkan oleh SWTS pertama.” Survei ini tidak hanya melibatkan pemerintah namun juga seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penyelamatan harimau. “Survei pada 2007-2009 adalah survei harimau pertama terbesar di dunia. Dengan kolaborasi di masa lalu yang berhasil, kami yakin bahwa saat ini kami bisa mengulang kembali kesuksesan lewat kerjasama yang baik lintas organisasi. Keterlibatan multipihak ini merupakan langkah maju dalam membangun disain konservasi yang komprehensif di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujar Munawar Kholis, Ketua Forum HarimauKita (FHK). Kontak Media (narahubung):