SIARAN PERS Nomor : SP. 29 /HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 Menteri Siti Nurbaya Ajak Masyarakat dalam Gerakan “Tiga Bulan Bersih Sampah” Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jum’at, 19 Januari 2018. Sebagai rangkaian Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2018 yang diperingati setiap tanggal 21 Februari, diaktualisasikan kerja bersama dalam agenda “Tiga Bulan Bersih Sampah (TBBS)” yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bersama-sama dengan masyarakat membangun gerakan aksi bersih sampah dan lingkungan. HPSN tahun ini mengangkat tema “Sayangi Bumi, Bersihkan dari Sampah”. “Tahun 2018 kita fokuskan pada internalisasi dan pelaksanaan 3 bulan bersih sampah. Design-nya adalah mengajak bersosialisasi masyarakat, anak sekolah, kantor dan semua elemen yang nanti larinya ke green leadership”, ucap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya saat memberikan keterangan pers pada Jum’at siang di Jakarta. (19/01/2018). Agenda TBBS akan berlangsung mulai tanggal 21 Januari hingga 21 April 2018. Agenda ini menjadi jalan pemenuhan tujuan pembangunan pengelolaan sampah sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No 97 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah yaitu pada tahun 2025 terdapat pengurangan timbulan sampah 30% atau 20,9 juta ton serta penanganan sampah mencapai 70% atau 49,9 juta ton. Berdasarkan catatan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, partisipasi masyarakat seperti kerja civil society, aktivis dan komunitas terkait sampah atau dalam kaitannya dengan sampah, kebersihan serta kesehatan lingkungan, sangat menggembirakan dan bercirikan peningkatan yang semakin positif. “Sejak digelar peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2015, kolaboratornya terus meningkat, pada HPSN 2015 di Bunderan HI 65 kolaborator, tahun 2016 di Makasar 1.127 kolaborator, dan 2017 kita lakukan di Surabaya kolaboatornya dengan lebih dari 9.800 se-Indonesia”, jelas Siti Nurbaya. Kegiatan dalam agenda Tiga Bulan Bersih Sampah (TBBS), meliputi: sosialisai kebijakan dan program pengelolaan sampah. Selain itu juga, Gerakan kebersihan pada: kantor pemerintahan hingga desa/kelurahan; pelabuhan dan dalam sarana transportasi udara, pelabuhan laut, dan sungai; pasar tradisional; kompleks dan kawasan pemukiman; pelaksanaan Car Free Day tanpa sampah; serta pelaksanaan kegiatan terkait kampanye Pilkada tanpa sampah. Kegiatan lainnya berupa fasilitasi kegiatan bersama masyarakat dalam upaya gotong royong bersih sampah maupun dalam pengembangan inovasi tata kelola dan teknologi pengelolaan sampah. Untuk keperluan motivasi dan stimulasi bagi pemerintah daerah dan dalam sinergi kolaboratif gerakan masyarakat terhadap implementasi agenda TBBS, pemerintah akan melakukan penilaian selama tiga bulan kedepan. Dari hasil penilaian agenda TBBS, akan diberikan penghargaan pemerintah terkait dengan Peringatan Hari Bumi, tanggal 22 April 2018. “Penilaian terhadap bersih sampah di terminal, pasar, pelabuhan, dsb, layaknya seperti penilaian Adipura, cukup bisa membuat kota-kota jadi bersih”, pungkas Siti Nurbaya. Dalam waktu dekat, rangkaian kegiatan HPSN 2018, yaitu: Deklarasi Indonesia 3 (Tiga) Bulan bersih Sampah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2018 di Arboretum Manggala Wanabakti - Jakarta. Dilanjutkan, dalam waktu yang bersamaan dengan Edukasi Pengelolaan Sampah kepada 1.500 Anak-Anak Sekolah di Kota Bandung bertempat di Plaza Balai Kota Bandung, dan Car Free Day di Jalan Imam Bonjol DKI Jakarta pada Minggu pagi, 21 Januari 2018. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 434/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 Manggala Agni Siaga Padamkan Karhutla di Hari Natal Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 26 Desember 2017. Liburan panjang seiring Hari Raya Natal rupanya tidak mengurangi semangat Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK – Manggala Agni, dalam melakukan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari pencegahan, pemadaman, atau pun penanganan pasca karhutla. Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia mengalami hujan yang cukup tinggi, namun tidak halnya dengan cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara yang saat ini masih panas dan kering, sehingga Sabtu kemarin (23/12/2017) ditemukan kejadian karhutla di Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur. Areal terbakar sekitar 200 hektar tersebut, diketahui berdasarkan hasil groundcheck Manggala Agni Daerah Operasional (Daops) Tinanggea, setelah terpantau adanya hotspot oleh satelit TERRA AQUA (NASA). "Upaya pemadaman dini pun segera dilakukan oleh Manggala Agni Daops Tinanggea, bersama-sama dengan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran", sebagaimana keterangan yang disampaikan Djati Witjaksono Hadi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK. Hingga Senin kemarin (25/12/2017), pemadaman lanjutan masih terus dilakukan, setelah dua hari berlangsung, untuk membersihkan sisa-sisa kebakaran. "Hal ini dikarenakan peristiwa karhutla terjadi pada areal rawa, yang terbuka dan kering, cuaca yang cukup panas, serta kecepatan angin yang tinggi, sehingga menyebabkan kebakaran cukup sulit dipadamkan", ungkap Djati. Sementara itu, pantauan hotspot hingga tadi malam (25/12/2017), berdasarkan satelit NOAA dan satelit TERRA AQUA (NASA) menunjukkan tidak terpantau adanyahotspot (NIHIL). Dengan demikian, selama 1 Januari – 25 Desember 2017 berdasarkan satelit NOAA terdapat 2.579 titik, setelah tahun sebelumnya sebanyak 3.860 titik, sehingga terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 1.281 titik (33,19 %). Sedangkan total 2.432 titik ditunjukkan Satelit Terra/Aqua (NASA) Conf. Level ≥80%, setelah tahun 2016 lalu menunjukkan 3.852 titik, sehingga saat ini menurun sebanyak 1.420 titik (36,86 %). (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 26 /HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 KLHK Ajak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) untuk Peduli Sampah Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 18 Januari 2018. Setelah bertemu beberapa organisasi keagamaan minggu lalu, Menteri LHK Siti Nurbaya melanjutkan roadshow ke Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPH-PGI), di Grha Oikoumene, Jakarta, Kamis (18/01/2018). Dengan didampingi jajaran KLHK dan Penasehat Senior Menteri LHK, Menteri Siti Nurbaya menyampaikan, “Kami sengaja beranjang sana untuk bertatap muka guna mendapatkan pandangan, pemikiran dan harapan, karena persoalan lingkungan adalah persoalan bersama masyarakat dan juga umat”, kata Siti Nurbaya. Salah satu persoalan lingkungan bangsa Indonesia yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait isu sampah. Mengingat sebentar lagi, tepatnya tanggal 21 Februari akan diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Peringatan ini berawal dari kejadian tanggal 21 Februari 2005 lalu, dimana terjadi longsoran di TPA Leuwigajah Jawa Barat yang menelan korban jiwa. “Bulan depan kita akan memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, mungkin nanti ada yang bisa kita jadikan kampanye publik”, ucap Siti. Berdasarkan data, saat ini produksi sampah Indonesia mencapai lebih dari 65 juta ton per tahun. Dimana Sampah organik (sisa makanan dan kayu/ranting/daun) merupakan penyumbang terbesar sampah di Indonesia yakni sekitar 57%, sedangkan sisanya sebesar 43% terdiri dari sampah kertas, plastik dan sampah lainnya. Dari sampah yang dihasilkan tersebut kurang lebih 76% sampah belum diolah dan 14% sampah yang diolah (kompos, bank sampah, bahan baku daur ulang, bahan baku industri kreatif, biogas, dll). Melalui upaya membangun pemahaman, kesadaran, kepedulian, peran serta atau bahkan merubah perilaku masyarakat terkait sampah, KLHK berupaya meningkatkan penyadaran masyarakat dengan melakukan aksi nyata di lapangan. Ketua umum PGI pdt. Henriette T.H. Lebang sangat antusias mendukung program pengurangan sampah ini, “Kami akan pasang famplet-famplet atau flyer dan media publikasi terkait hari sampah pada pertemuan pimpinan gereja di Indonesia pada tanggal 8-10 Februari mendatang, sebagai himbauan untuk peduli lingkungan”, jawab Henriette, antusias. Kedatangan Menteri LHK selain diterima Ketua Umum, juga hadir Sekretaris Umum PGI pdt. Gomar Gultom dan pimpinan PGI lainnya. Ketua Umum PGI sangat mengapresiasi kedatangan Menteri LHK sambil menjelaskan bahwa PGI sudah punya komitmen terkait lingkungan hidup dan kehutanan yang sejalan dengan program LHK. “Tidak ada alasan bagi gereja untuk tidak peduli kepada lingkungan dan alam sekitar,” ungkap Henriette. Dijelaskan Henriette, PGI telah ikut serta dalam aksi nyata pengurangan sampah yang dimulai dengan diri sendiri. Antara lain mengurangi penggunaan sampah plastik dengan membawa kantong belanja setiap kali akan belanja. Membawa botol air minum, sehingga mengurangi sampah botol air mineral serta memanfaatkan moda transportasi umum untuk mengurangi emisi karbon. “Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia telah mengawali sebuah gerakan dengan nama “Gereja Sahabat Alam”, tegas Henriette. Dengan GSA ini, PGI hendak mengajak seluruh warga gereja dan masyarakat umumnya untuk merubah prilaku, tidak lagi sebatas wacana dan diskursus, dalam memperlakukan alam semesta ini secara bertanggung jawab. Diharapkan dengan partispasi semua pihak Indonesia dapat bersih dari sampah pada tahun 2020. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 337 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2017 Menteri LHK Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 7 November 2017. Sebanyak 3 (tiga) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) Lingkup KLHK dilantik oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Jakarta (07/11/2017). Hal ini merupakan salah satu upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik, teratur, terintegrasi, dan terbarukan. Ketiga pejabat baru tersebut adalah : 1. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL); 2. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. sebagai Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL); 3. Rosa Vivien Ratnawati, SH., M.Sc. sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3). Dalam sambutannya, Siti Nurbaya menyampaikan bahwa para pejabat yang dilantik, agar dapat menjalankan komitmen KLHK dalam percepatan program prioritas nasional, seperti Perhutanan Sosial, Reforma Agraria, serta pengelolaan limbah dan sampah. “Terkait peran penting KLHK, hal-hal yang krusial kita lakukan masih berupa kebijakan, baik untuk produksi, konservasi, dan sekarang perhutanan sosial, dan juga sangat penting desain-desain lingkungan. Seperti halnya reklamasi dan kaitannya, yaitu sebetulnya merupakan persoalan tata lingkungan yang kita harus liat dengan cermat, apakah berada pada level dampak, level strategi, atau bahkan level yang sangat mendasar dengan perubahan ekosistem, di dalam tata lingkungan kita”, tutur Siti Nurbaya. Dalam mengahadapi berbagai persoalan di lapangan, Siti Nurbaya mengingatkan, perlunya dilakukan mediasi dalam semua proses yang telah dilakukan, serta pentingnya langkah-langkah persuasif dan responsif. “Langkah regulasi yang selama ini kita lakukan, harus ada langkah-langkah responsif bagi masyarakat. Mari kita lakukan responsif ini, karena masyarakat akan sangat berterima kasih, dan kita akan memberikan ruang untuk masyarakat semakin percaya kepada pemerintah”, pesan Siti Nurbaya. Terkait dengan target pencapaian perhutanan sosial, menurut Siti Nurbaya perlu dilakukan corrective measures, dalam mewujudkan cita-cita 12,7 juta Ha. “Kita (KLHK) berusaha meyakinkan kepada publik, bahwa hal itu akan tercapai secepat-cepatnya, tetapi untuk 2019, mungkin hanya akan tercapai 4,3 – 5 juta Ha. Sisanya harus direncanakan dengan baik, akan seperti apa, di lapangan akan seperti apa”, tambahnya. Selain itu, dalam implementasi perhutanan sosial ini, Siti Nurbaya menegaskan agar tanggung jawab dalam pemantauan perkembangannya perlu dilaksanakan sebaik-baiknya, dan membangun sinergitas dengan kementerian/lembaga lainnya. “Saya tahu persis ini tidak mudah, tapi dengan kerja bersama setidak-tidaknya dapat tercapai dengan baik sampai ke tingkat tapak”, ujarnya optimis. Sementara dalam pengelolaan limbah dan sampah, Siti Nurbaya menekankan pentingnya aplikasi konsep 3R (reduce, reuse, recycle), untuk mendukung ekonomi rakyat. “Jadi kita pakai referensi-referensi dari luar yang baik, gunakan dengan pola-pola kita, bagaimana sampah ini bisa menjadi energi baru, hal sumberdaya yang baru. Tapi ini tidak bisa jalan jika stakeholder tidak dipersiapkan, atau tidak kita ikuti dengan baik, karena banyak asosiasinya sudah bagus, harus diteruskan dan difasilitasi”, Siti Nurbaya mengarahkan. “Saya tahu persis gerakan masyarakatnya sangat kuat dan Ditjen PSLB3 perlu mempertegas dan memerinci dengan baik portofolionya. Organisasikan kerja bersama-sama, pengaturan dan koordinasi, masyarakat dan dukungan pemda, dan pola-pola portofolio yang tegas dan tinggi perlu dikembangkan”, pesan Siti Nurbaya. Dalam kesempatan ini, berulang kali Siti Nurbaya menyampaikan, agar para pejabat yang telah dilantik, melakukan corrective measures dan corrective action dalam berbagai sektor. “Saya minta tolong kepada semua pejabat, dalam pendekatan kerja, langkah kita merupakan langkah lintas Direktorat Jenderal, lintas komponen KLHK, dan tidak berdiri masing-masing. Kita juga perlu memahami dengan baik hubungan antara kebijakan dan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, sehingga kita tahu persis, ada forward linkage-nya dan ada backward linkage-nya, jadi antar Ditjen dan Badan-badan akan tahu dimana maksud, dan bagaimana pola kerjanya agar satu vektor dan searah dengan arah KLHK”, tegas Siti Nurbaya. Terakhir, selain mengucapkan selamat, Siti Nurbaya juga menyemangati para pejabat yang telah dilantik, agar jangan pernah ragu dalam melakukan langkah-langkah praktis, ketika dibutuhkan dan situasi sangat mendesak, karena itu merupakan bagian dari peran publik pimpinan KLHK. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP.213/HUMAS/PP/HMS.3/04/2018 3rd Asia-Pacific Rainforest Summit 2018 Komitmen Kawasan Asia-Pasifik dalam Menjaga Hutan Hujan Tropis Dunia Melalui APRS 2018 Yogyakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin, 23 April 2018. Gelaran pertemuan negara-negara yang memiliki hutan hujan tropis seasia-pasifik (Asia-Pacific Rainforest Summit - APRS) ke-3 tahun 2018, yang dilaksanakan pada hari ini (Senin, 23/4/2018), di Yogyakarta, merupakan wadah pertemuan penting yang akan membicarakan arah kebijakan pelestarian hutan hujan tropis dunia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan rasa hormatnya atas kehadiran seluruh delegasi, para menteri dan duta besar dari negara sahabat, organisasi swasta, Akademisi, juga pihak swasta yang menjadi peserta dalam APRS ke-3 ini, serta Sri Sultan Hamengkubuwono X Gubernur Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta, yang diwakili Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam X turut membuka acara ini. Dalam sambutannya, Menteri Siti juga menyampaikan terima kasihnya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Energi Australia serta seluruh jajarannya, yang telah mendukung terselenggaranya pertemuan akbar ini, baik secara langsung maupun melalui Centre for International Forestry Research (CIFOR). “Hutan hujan tropis, menghasilkan banyak hal termasuk keanakaragaman hayati. Bila kita melihat Sustainable Development Goals (SDGs), maka hutan memiliki peran untuk mencegah perubahan iklim, sumber air, makanan, energi, kesehatan bahkan ekosistem kawasan, bahkan ekonomi masyarakat.”, papar Siti Nurbaya. Siti Nurbaya melanjutkan, bahwa pertemuan ini akan membahas tujuh topik penting mulai dari Hutan dan target NDC, Restorasi dan Manajemen Keberlanjutan Gambut, Mangrove dan Karbon Biru, Perhutanan Sosial, Ekoturisme, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Pembiayaan Kehutanan, Investasi dan Perdagangan, yang semuanya bernaung dalam tema pertemuan tahun 2018 ini dengan tujuan menjaga keberadaan hutan tropis dan pemanfaatkan berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam konferensi pers, Siti Nurbaya juga menerangkan bahwa hutan Indonesia, berkontribusi sebesar setengah dari target NDC, yaitu mengurangi 29% emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada 2030, dimana hutan menyumbangkan 17,2% pada target ini. Ia menjelskan juga, bahwa dalam tiga tahun terakhir ini, Indonesia berhasil mengurangi deforestasi dari 1,09 juta Ha, dan turun menjadi 0,61 juta Ha, dan akan berupaya menurunkannya menjadi 0,45 juta Ha saja pada 2020, serta 0,35 juta Ha pada 2030. “Bagi Indonesia ini tantangan.”, ujuranya. Namun Menteri LHK ini cukup optimis, karena adanya kerjasama multipihak yang terus digencarkan saat ini, di dalam negeri dan antar negara, termasuk didalamnya south-south cooperation. Kerjasama berbagai pihak sangat penting termasuk dengan Center for International Forestry Research (CIFOR) yang banyak melakukan penelitian yang kantor pusatnya terddapat di Indonesia. Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta, KGPAA Paku Alam X mengatakan, "Hutan merupakan pengatur iklim mikro dan penjaga plasma nutfah, yang diberikan Tuhan untuk memberi kesejahteraan bagi seluruh umat manusia". Josh Frydenberg, Menteri Lingkungan Hidup dan Energi Australia, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menteri LHK, Siti Nurbaya. "Indonesia telah melakukan pekerjaan terbaik untuk membawa negara-negara satu kawasan dalam menjaga hutan yang semakin kritis dan menjalankan perjanjian Paris dengan penuh komitmen. Untuk ini, saya secara pribadi mengucapkan terimakasih", ujarnya. Josh menyampikan menjaga hutan hujan tropis Asia-Pasifik, merupakan hal yang penting untuk menjaga komitmen, mengendalikan perubahan iklim dan juga mendukung negara-negara sahabat untuk mencapai tujuan keberlanjutan ekonomi. Hutan hujan tropis menyimpan 25% stok karbon dunia, dan kawasan Asia-Pasifik merangkul 740 juta Ha hutan dunia, ini mewakili 26% daratan dan 18% tutupan hutan. Menteri Lingkungan Hidup dan energi Australia ini juga menyampaikan bahwa pada tahun 2017, pendanaan hijau atau Green Climate Fund telah mencapai kesepakatan untuk melakukan program percontohan (pilot project) sebesar AUS$ 500 juta untuk REDD+. Ada tujuh negara yang telah bekerjasama dengan Australia dalam implementasi REDD+ ini yaitu Indonesia, Laos, Myanmar, Papua New Guinea, Kamboja, Malaysia, dan Vietnam yang juga telah memasukkan data referensi kehutanan mereka ke UNFCC sebagai dasar ukur dalam pencapaian penurunan deforestasi dan degredasi hutan. Josh juga menekan pentingnya kolaborasi aktif antara pemerintah dengan sektor swasta. Di bawah perjanjian Paris Australia berkomitmen melalui pendanaan, untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26-28% dari kondisi di tahun 2005 dan mentargetkannya pada tahun 2030. Hutan hujan tropis, terbentang seluas 740 juta Ha sepanjang Asia-Pasifik, dan berkontribusi untuk memberikan kehidupan bagi 450 juta manusia yang bergantung dari keberlanjutan hutan hujan tropis ini. APRS 2018 yang mengambil tema ‘Protecting Forests and People Supporting Economic Growth’ dengan harapan dapat memberikan kesempatan untuk kepada 20 negara pemilik hutan hujan tropis di Asia-Pasifik untuk menunjukkan kinerja mereka dalam meningkatkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan juga upaya konservasi kekayaan keanekaragaman hayatinya, melalui kerjasama pemerintah dan sektor swasta. Blue Carbon Economy, juga menjadi konsen pada pertemuan pagi ini, dengan adanya enam negara pemilik kawasan mangrove terbesar dunia berada di kawasan Asia-Pasifik ini, Indonesia merajai 23% area mangrove di kawasan ini, sementara itu Australia hanya memegang 10% hutan mangrove. Mangrove juga memegang peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus menjaga terjadinya abrasi. Dr. Robert Nasi, Director General CIFOR menjelaskan, bahwa sebagai lembaga riset, CIFOR akan terus memberikan dukungan keilmuan, dan asistensi untuk membantu pemerintah dalam menjaga hutan. Dirinya juga menyebutkan CIFOR juga memberikan dukungan penuh bagi pemerintah Indonesia dalam merehabilitasi dan mengkonsevasi kawasan-kawasan gambut Indonesia yang sempat mengalami kerusakan pada tahun 2015 yang lalu.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

“Launching” Mangrove Edu Fun Yang Dirangkai Dengan Penyerahan Penghargaan Direktur Jenderal Ksdae-Kementerian LHK BELAJAR EKOSISTEM MANGROVE SEJAK DINI, UPAYA PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM UNTUK MASA DEPAN. Manado, 9 April 2021. Keberadaan hutan mangrove sangat penting, sebagai ekosistem pesisir, bukan hanya berkontribusi lokal tetapi juga menjadi paru-paru dunia. Pohon mangrove tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur, ditemukan pada pantai-pantai teluk yang dangkal, estuaria, delta, dan pada daerah pantai terlindung. Dengan berperan sebagai pelindung pantai dari erosi dan abrasi, intrusi air laut, melindungi terpaan gelombang dan badai, mangrove juga tempat nursery ground berbagai satwa seperti udang, kepiting, burung, bahkan zat hijau daun tanaman mangrove sebagai penyerap karbon CO2 sehingga memitigasi perubahan iklim. Dengan demikian mangrove dikenal sebagai pengendali ekosistem utama di wilayah pesisir. Di era milenial saat ini, hutan mangrove telah menjadi destinasi wisata dan penggerak perekonomian serta menjadi penyumbang kas daerah dari kunjungan wisatawan. Sadar dengan keberadaan dan pentingnya peran hutan mengrove, Grand Luley Manado melaksanakan launching kegiatan yang bertajuk Mangrove Edu Fun pada hari Jumat, 09 April 2021, melalui tema besar yang diusung “Belajar Ekosistem Mangrove Sejak Dini, Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Untuk Masa Depan”, dimana dalam kegiatan tersebut para peserta yang terdiri dari anak–anak SD di Kelurahan Tongkeina, mengikuti pelatihan pengenalan ekosistem mangrove. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyelamatan lingkungan yang ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Acara peluncuran Mangrove Edu Fun dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal KSDAE-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bapak Wiratno dengan didampingi oleh Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Kementerian LHK - Bapak Nandang Prihadi, Plh. Direktur Kawasan Konservasi Kementerian LHK - Ratna Hendratmoko, Kepala Balai Taman Nasional Bunaken - Genman S. Hasibuan. Dalam kesempatan acara launching Mangrove Edu Fun ini Dirjen KSDAE sekaligus menyampaikan piagam penghargaan kepada 23 orang para pejuang konservasi yang telah berperan aktif dalam upaya-upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati di Taman Nasional Bunaken dan di Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri unsur mitra Pemerintah, akademisi, lembaga swasta serta masyarakat. Piagam penghargaan tersebut dimaksudkan untuk memelihara semangat dan daya juang kita semua agar berperan aktif terhadap keseluruhan upaya-upaya konservasi dan penyelamatan lingkungan hidup disekitarnya. Disamping itu dengan apresiasi yang diberikan ini juga dapat menggugah semangat masyarakat dan mitra lainnya untuk mengambil bagian dalam upaya-upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati di Taman Nasional Bunaken di masa yg akan datang ujar Wiratno. Dalam sambutannya, General Manager Grand Luley Manado mengatakan, “sedari awal perusahaan kami PT. PANDU HARAPAN NUSA (GRAND LULEY MANADO) memiliki nilai bahwa kita berhutang pada alam, dan karenanya kita harus melaksanakan pengembalian pada alam, untuk memastikan keberadaannya terjaga untuk generasi berikutnya. Ini tentu berbeda dengan pola pikir pada umumnya yang menganggap kita harus memberikan sumbangan pada alam atau kita harus melakukan tanggung jawab sosial perusahaan kepada alam. Bagi kami, ini adalah kewajiban. Seperti hutang yang harus dikembalikan dan dibayarkan. Ini tentu menuntut tingkat kesadaran dan pemahaman yang baik. Mengubah pola pikir! Untuk itulah kami melakukan launching Mangrove Education with Fun atau yang kami populerkan dengan MANGROVE EDU FUN. Kegiatan seperti ini dilaksanakan serangkaian mengisi hari libur sekolah, dimana kedepannya akan terus dirancang sehingga para generasi muda ini akan lebih paham arti penting dari lingkungan. Kedepannya dengan pengenalan sejak dini terhadap pentingnya hutan mangrove dalam pengendalian perubahan iklim, diharapkan mampu menciptakan generasi pemula dan milenial yang lebih tanggap dalam melestarikan hutan mangrove, dekat dengan alam serta memahami dan mengerti usaha-usaha pelestarian alam dan manfaatnya. Beruntung sekali kami selama ini didampingi dan dibimbing oleh Balai Taman Nasional Bunaken, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, untuk turut mewujudkannya” Ujar General Manager Grand Luley Manado menutup pembicaraannya. Sumber : Balai Taman Nasional Bunaken Penanggung jawab :

SIARAN PERS Nomor : SP. 406/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 Menteri Siti, Bill Gates dan Arnold Schwarzenegger, Bahas Bumi yang Kritis Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 13 Desember 2017. Ancaman perubahan iklim kian nyata dihadapi manusia. Negara-negara di dunia termasuk Indonesia, telah melakukan langkah bersejarah dengan melahirkan keputusan bersama perjanjian Paris, yang telah diratifikasi Indonesia dalam bentuk UU. Setelah dua tahun berlalu, Presiden Republik Perancis, Emmanuel Macron, menjadi tuan rumah pertemuan puncak One Planet Summit yang berlangsung dari tanggal 12-14 Desember. Agenda ini dihadiri puluhan pemimpin dunia, serta sejumlah tokoh kunci pendukung perubahan iklim, termasuk pendiri Microsoft Bill Gates, Arnold Schwarzenegger dan Michael Bloomberg. Agenda yang juga dihadiri Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, dan Sekjen PBB, António Guterres ini akan membahas keadaan bumi yang kian kritis. Kesadaran bersama setelah perjanjian Paris, diharapkan dapat maju ke langkah lebih konkrit. Termasuk memusatkan perhatian pada dukungan finansial negara dan swasta, agar dapat berinovasi menyesuaikan agenda perubahan iklim. Sementara, kehadiran Presiden RI diwakili oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri ESDM. ''Komitmen Indonesia pada perubahan iklim sudah sangat jelas. Kita juga akan maksimalkan upaya penurunan emisi melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati,'' tutur Siti Nurbaya, di Paris, Selasa (12/12). Sehari sebelumnya (11/12/2017), Siti Nurbaya telah bertemu dengan Menteri Ekologi dan Transisi Inklusif Perancis, Nicolas Hulot, membahas tentang potensi energi baru dan terbarukan, dan kerjasama bidang energi. Indonesia telah memainkan peran kunci dalam agenda perubahan iklim dunia. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah Indonesia terus melakukan aksi nyata memenuhi target penurunan emisi dengan 23 persen bauran energi sektor energi. Pemerintah Indonesia juga menghimbau negara maju ikut aktif membantu Indonesia dalam upaya memperkecil efek perubahan iklim. Karena Indonesia memiliki ekosistem mangrove atau hutan bakau sebesar 3,1 juta hektare atau 23 persen dari total mangrove di dunia yang menyumbang oksigen ke dunia. April 2018 mendatang, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah forum Konferensi Tingkat Tinggi Hutan Hujan di Negara-negara Asia Pasifik (Asia-Pacific Rainforest Summit/APRS). Kegiatan yang rencananya berlangsung di Yogyakarta tersebut diharapkan mendukung penguatan pengelolaan hutan hujan secara global, sebagai kerangka dasar kegiatan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi di wilayah Asia Pasifik. "Aspek hutan sangat penting dalam pencapaian target National Determination Contribution (NDC) Indonesia, karena 17 persen dari target 29 persen penurunan emisi GRK berasal dari sektor kehutanan", Siti Nurbaya menegaskan. Siti Nurbaya juga menjelaskan, Indonesia menggunakan program Perhutanan Sosial sebagai salah satu aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, karena hutan merupakan tempat bergantung masyarakat sekitar hutan. “Kami (Indonesia) membangun Perhutanan Sosial, yang bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat, dan konsep kewarganegaraan. Banyak hal yang harus dilakukan dan kami bersyukur bahwa program ini didukung oleh banyak pihak seperti komunitas, aktivis, LSM, dan sektor swasta,'' ujarnya.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 339 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2017 Pemanfaatan Bambu Bisa Jadi Solusi Perubahan Iklim Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 8 November 2017. Pemanfaatan tanaman bambu di Indonesia bisa menjadi salah satu solusi dari pengendalian perubahan iklim. Pasalnya, tanaman bambu sangat efektif untuk merehabilitasi lahan terdegradasi, mampu menyerap dan menyimpan karbon, dan bisa diolah menjadi berbagai jenis produk berkualitas. Pemanfaatan bambu juga bisa memberi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Demikian terungkap pada salah satu sesi diskusi panel di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-23 di Bonn, Jerman, Selasa (7/11/2017), yang dipimpin oleh Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wahjudi Wardojo. Pendiri Yayasan Bambu Lestari, Arief Rabik menyatakan, tanaman bambu bisa ditanam di berbagai kondisi lahan. Ini menjadikannya unggul jika dimanfaatkan untuk merehabilitasi hutan dan lahan. “Bambu adalah tanaman juara untuk memperbaiki kondisi lahan,” tutur Arief. Menurut Arief, satu rumpun tanaman bambu bisa menyimpan hingga 5.000 liter air, yang menjadikannya sangat baik sebagai tanaman pengatur tata air. Sementara 1 hektar tanaman bambu bisa menyerap 50 ton gas rumah kaca setara karbondioksida setiap tahunnya. Produktivitas spesies bambu Indonesia juga lebih tinggi hingga 4 kali lipat jika dibandingkan dengan spesies bambu dari Negara beriklim subtropis. “Produktivitas bambu juga sangat tinggi mencapai 50 ton per hektar per tahun,” tambahnya. Budidaya bambu pun tidak sulit dan bisa dilakukan oleh masyarakat. Sayangnya, nilai keekonomian bambu saat ini masih rendah. Padahal, kebutuhan industri akan bambu terus berkembang. Berbagai jenis produk berkualitas bisa dihasilkan dari tanaman bambu mulai dari serat tekstil hingga panel untuk keperluan konstruksi. “Jarak nilai keekonomian di masyarakat dan industri ini yang perlu dipangkas,” lanjut Arief. Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menggenjot pengembangan 1.000 Desa Bambu di seluruh Indonesia yang juga didukung KLHK. Nantinya, setiap desa akan menanam sedikitnya 70.000 bibit bambu seluas 2.000 Ha atau setara 35 rumpun/Ha. Menurut Arief, pihaknya akan melakukan pembinaan bagi masyarakat untuk melakukan budidaya tanaman bambu dan pengolahan bambu hingga setengah jadi. Ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dari 40 dolar AS/ton menjadi 200 dolar AS/ton. “Masyarakat lebih mudah mengolah bambu ketimbang kayu yang ukurannya besar-besar,” katanya. Untuk mendukung pengembangan budidaya bambu, Desi Ekawati, Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi LHK, yang juga merupakan Koordinator Tim Proyek Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO), untuk pengembangan bambu menyatakan bahwa, saat ini pihaknya sedang mengembangkan teknik pembibitan bambu. Berdasarkan teknik yang dikembangkan, bibit bambu ditanam setelah terbentuk rumpun yang terdiri dari beberapa tunas bambu. “Dengan Spartan seedling, rumpun bambu sudah mulai bisa dipanen secara selektif setelah 2-3 tahun. Padahal kalau penanaman konvensional yang hanya satu bibit, butuh 8-9 tahun,” jelasnya. Potensi besar pemanfaatan bambu juga ditegaskan Arjan Van Der Vegte, Manajer Riset dan Pengembangan MOSO, sebuah perusahaan pengolah bambu terintegrasi asal Belanda. Menurut Arjan, pihaknya sudah memproses bambu menjadi produk flooring dan berbagai produk konstruksi. Dia menyatakan siap mendukung pengembangan 1.000 desa bambu dan berharap tanaman bambu bisa menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional Indonesia. Pada agenda acara hari-2 Paviliun Indonesia telah membahas empat tema diskusi pada panel diskusi Paviliun Indonesia pada COP 23 UNFCCC yang terdiri dari : Dialog Antar Agama tentang Inisiatif Kehidupan secara Berkelanjutan, Solusi Dengan Perspektif Gender untuk Pengendalian Perubahan Iklim dengan moderator Dr Agus Pambagyo Penasehat Senior Menteri LHK, dan tema Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manfaatnya Bagi Masyarakat, dan Pengembangan Industri Sumberdaya Bambu Indonesia yang Menarik Pembeli, dengan moderator Wahjudi Wardojo, Penasehat Senior Menteri LHK. (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 147/HUMAS/PP/HMS.3/04/2018 KLHK Tegas Tangani Kasus Pencemaran Lingkungan Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 3 April 2018. Sejak tahun 2015, KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus diantaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan. Hal ini disampaikan Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Gakkum LHK, saat jumpa pers di Jakarta (02/04/2018). Ditambahkan Rasio Ridho, kasus-kasus tersebut berasal dari 67 pengaduan masyarakat, dan pengawasan izin pengelolaan lingkungan sebanyak 137 perusahaan. Sementara, berkaitan dengan pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran limbah B3, Rasio Ridho menegaskan, “KLHK akan memprioritaskan upaya peningkatan kepatuhan, dan penegakan hukum terhadap pengelola limbah B3, baik yang dilakukan oleh perusahaan penghasil, maupun perusahaan jasa pengolah limbah”. Hal ini dilakukan karena ada indikasi di beberapa tempat terjadi pembuangan/dumping limbah B3. "Mengingat limbah B3 bersifat infeksius, seperti halnya limbah medis dan bersifat beracun (toksik), serta mudah terbakar dan meledak, seperti limbah-limbah dari bahan kimia, yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat, pada masa kini dan masa yang akan datang", jelas Rasio Ridho Sani. Tidak ketinggalan, Rasio Ridho juga menerangkan bahwa pihaknya saat ini penyidik KLHK sedang melakukan pulbaket intensif dan pengawasan terhadap perusahaan jasa pengelola limbah B3, untuk menangani limbah medis yang dibuang di sekitar Desa Panuragan Lor, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan penumpukan limbah B3 berupa kantung berisi slag sisa peleburan alumunium untuk menguruk jalan dan tanggul sawah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. "Penyidik KLHK akan menjerat Pelanggaran terkait pengelolaan limbah B3 dengan Pasal 102, 103, dan 104 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukum penjara paling singkat satu tahun dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan masimal Rp 3 miliar. KLHK juga akan melakukan Penegakan Hukum Perdata dengan melakukan verifikasi dan perhitungan oleh tenaga ahli mengenai besarnya ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan", jelas Rasio Ridho Sani. Sementara menanggapi masalah tumpahan minyak di Perairan Balikpapan, Rasio Ridho Sani menerangkan, terdapat dua peristiwa, yaitu tumpahan minyak di perairan dan kebakaran kapal. "Untuk tumpahan minyak, sejak hari Sabtu telah dikirim petugas ke lapangan untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), dan pengambilan sampel minyak, serta melakukan pendalaman tentang kejadian tersebut bersama pihak-pihak terkait di Kaltim", lanjutnya. Saat ini KLHK telah menurunkan personel dari Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) dan Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan, dan melakukan mitigasi atas dampak lingkungan dari kejadian ini. Dalam keterangan persnya, Rasio Ridho menerangkan, bahwa KLHK berkoordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, pihak Pertamina dan instansi terkait di Balikpapan. Secara pararel pihak KLHK juga sambil mengumpulkan sampel-sampel untuk mengetahui sejauh mana dan seluas apa sebaran tumpahan minyak ini dan bagaimana dampaknya, ujar Rasio Ridho Sani. Tim KLHK sendiri telah memulai investigasi sejak Sabtu lalu (31/3/2018). Yang terpenting adalah, penyebaran minyak tidak meluas, dan memastikan pihak-pihak terkait bertanggung jawab atas segala kerugian. "Kita harus benar-benar mendapat kepastian dari mana minyak ini berasal dari Pertamina atau dari sumber lain", ucap Rasio Ridho. Minyak sendiri memiliki ciri-ciri spesifik, yang bisa digunakan KLHK untuk melihat sumber utama dari mana minyak-minyak tersebut berasal. Terkait pertanyaan waktu yang dibutuhkan dalam penanganan tumpahan minyak tersebut, Rasio Ridho menyatakan untuk investigasi dan pemulihan memakan waktu yang cukup panjang, namun KLHK telah memiliki pengalaman dalam penanganan limbah minyak ini, seperti yang pernah terjadi di Pekalongan beberapa tahun yang lalu. Sebagaimana diketahui, sebelumnya KLHK juga telah melakukan penegakan hukum pidana dimana kasus P-21 (berkas sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan), untuk 430 kasus, dan penerapan 418 sanksi administrasi, serta penyelesaian sengketa terhadap 126 Kasus senilai Rp. 17,52 trilyun, dimana 110 perkara di luar pengadilan dan 16 perkara melalui pengadilan.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 34 /HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 Deklarasi Anak Indonesia Bersih dan Sehat Bandung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Minggu, 21 Januari 2018. Lebih dari 2.000 (dua ribu) anak-anak sekolah dan berbagai komunitas generasi muda dari Kota Bandung dan sekitarnya mendeklarasikan “Anak Indonesia Bersih dan Sehat”. Deklarasi ini diwujudkan dengan penandatanganan komitmen anak Indonesia kota Bandung dalam pengelolaan sampah. Deklarasi ini dipajang pada sebuah spanduk besar di Plaza Balai Kota Bandung (21/01/2018). Komitmen anak Indonesia kota Bandung berisi tekad untuk tidak membuang sampah sembarangan; membawa tempat makan dan minum dan mengurangi penggunaan kemasan; membiasakan diri memilah sampah sejak dari rumah; bersedia menjadi kader pengelolaan sampah di lingkungan rumah dan sekolah; dan mewujudkan lingkungan yang baik, bersih dan sehat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, yang ikut membubuhkan tanda tangan sangat mengapresiasi tekad anak-anak SD, SMP dan SMA ini. “KLHK telah melakukan berbagai kegiatan Edukasi Pengelolaan Sampah kepada Anak-anak sekolah untuk mengajak anak-anak sejak usia dini mulai mengelola sampahnya dengan senang hati, dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat”, tutur Siti Nurbaya. Dalam beberapa kesempatan, sudah dilakukan berbagai kegiatan serupa di beberapa kota di Indonesia. Diisi dengan kegiatan praktek pemilahan sampah berdasarkan jenis dan karakteristiknya, membuat kompos secara sederhana menggunakan metode takakura, membuat kerajinan daur ulang sampah plastik dan sampah kertas, kampanye hidup bersih dan story telling serta edukasi pengelolaan sampah menggunakan dengan metode permainan (edu games). Dari kegiatan ini, diharapkan akan tumbuh kesadaran dalam diri anak-anak untuk mulai bertanggung jawab terhadap sampahnya yang akan dibawa sampai dewasa kelak. “Saya berharap akan ada ribuan champion-champion anak dari kota Bandung dan seluruh Indonesia, untuk menjadi agen perubahan dalam pengelolaan sampah di lingkungan sekolah maupun rumah”, ucap Menteri LHK. Selain anak-anak sekolah, KLHK juga mengajak seluruh jajaran masyarakat mulai dari pemerintah, aktivis, komunitas, public figure dan dunia usaha untuk dapat bersama-sama mengkampanyekan gerakan peduli sampah nasional melalui hastag #BersihBisaKok. Selain oleh Menteri LHK, acara ini juga dihadiri Walikota Bandung Ridwan Kamil, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Rossa Vivien, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Soepriyanto, Duta Lingkungan dan Miss Earth Indonesia 2017, perwakilan dari PLN, Pertamina, komunitas, pengrajin daur ulang, dan kelompok masyarakat penggiat lingkungan. Menutup arahannya, Menteri Siti Nurbaya mengajak Anak Indonesia dan Generasi Muda Indonesia untuk “Sayangi Bumi, Bersihkan dari Sampah”. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 148/HUMAS/PP/HMS.3/03/2018 Mengubah Paradigma Pengelolaan Sampah Jadi Tanggungjawab Bersama Makassar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Minggu, 18 Maret 2018. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menghadiri peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018 di kawasan Anjungan City of Makassar Pantai Losari, Kota Makassar, Minggu (18/3). Mengawali acara, Menteri LHK Siti Nurbaya, jajaran Eselon I dan II KLHK, jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar ikut larut dengan masyarakat Makassar dan sekitarnya melakukan senam bersama yang secara rutin digelar di kawasan yang setiap hari Minggu dijadikan area Car Free Day tersebut. Turut hadir memeriahkan rangkaian acara juga yaitu dari anggota pramuka, generasi muda, siswa sekolah, dan komunitas peduli sampah. Dalam penanganan persoalan sampah, sejak 2015 hingga sekarang sudah terjadi perubahan banyak di Indonesia. Hal ini didorong dinamika masyarakatnya yang sangat tinggi, dan gerakan komunitasnya yang luar biasa, termasuk dari Makassar. "Langkah-langkah melalui pendidikan di sekolah, pemilahan, gerakan Liat Sampah Ambil (LISA), kemudian bank sampah, komposter aerob, dan TPS sudah bagus. Saya berterimakasih hari ini di Makassar, sama juga dengan di Bandung, saat ini Surabaya terdepan tapi saya yakin Bandung dan Makassar menyusul", ujar Menteri Siti Nurbaya optimis. Saat ini Kota Makassar sudah memiliki program pengelolaan sampah yang baik melalui sejumlah agenda diantaranya bank sampah, pendidikan di sekolah, dan lorong garden. Melalui pendidikan dini pengelolaan sampah ini, jiwa kepeduliam anak-anaknya juga sudah terbentuk. Pemerintah juga memberikan apresiasi keberadaan bank sampah yang mengalami perkembangan pesat. Menteri LHK Siti Nurbaya secara khusus melontarkan pujian kepada ibu-ibu di Kota Makassar yang mampu mengelola sampah di bank sampah menjadi hal produktif yang mampu menolong ekonomi keluarga. "Terimakasih kepada ibu-ibu khususnya yang mengelola bank sampah. Mari menabung sampah di bank sampah. Sampahnya disetor, menjadi nilai, dikumpul di ATM untuk bayar listrik, jadi merubah paradigmanya supaya produktif", ajak Menteri Siti Nurbaya kepada masyarakat yang hadir. Lebih lanjut Menteri Siti Nurbaya mengatakan bahwa memang ada masalah sampah di sekitar kita yang harus kita atasi bersama. "Jadi, kalau nggak bisa bersihin ya jangan ngotorin", pesannya. Sejalan dengan hal tersebut, Plt. Walikota Makassar, Syamsu Rizal, mengatakan bahwa kegiatan hari ini agar dapat dijadikan pemicu dan menguatkan komitmen bersama dalam penanganan persoalan sampah. "Tanggung jawab kita agar bumi kita tetap mampu memberi daya dukung yang lebih baik untuk anak cucu kita kelak", ujarnya. Syamsu Rizal menyampaikan bahwa saat ini produksi smph Kota Makassar berkisan antara 1200-1400 ton/hari. Tentu hal ini memerlukan gerakan antisipasi yang dilakukan bersama agar tidak menimbulkan masalah. "Ambil peran masing-masing sekecil apapun pasti akan berhasil. Di Kota Makassar, sampah tidak lagi jadi masalah, tapi memberi manfaat, dengan semangat 'Makassarta tidak rantasa'(Makassar tidak kotor)", pungkas Syamsu Rizal. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

Sintang, 8 April 2019 - Pengembangan Wisata Alam di kawasan Taman Nasional merupakan salah satu upaya melestarikan kawasan sekaligus memberikan alternatif sumber ekonomi kepada masyarakat lokal yang berbasiskan nilai-nilai konservasi. Upaya pengembangan wisata alam memerlukan proses yang panjang dan keterlibatan berbagai pihak sehingga dapat dikenal dan berkembang. Pengembangan wisata alam Belaban di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Nanga Pinoh karena memiliki potensi wisata alam yang cukup menjanjikan seperti kegiatan wisata hiking/trekking, observasi flora dan fauna, air terjun, situs budaya, arung jeram, hingga kegiatan penelitian. Menindaklanjuti Pedoman Desain Tapak Wisata Alam Belaban di kawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR), maka sesuai tahapan dan arahan dari pedoman Desain Tapak tersebut salah satunya perlu dilakukan kegiatan penataan areal camping ground. Dimana berdasarkan hasil penyusunan pedoman desain tapak wisata alam belaban, kondisi lokasi area berkemah (camping ground) sudah rusak dan memerlukan penataan kembali. Balai TNBBBR menunjuk petugas pelaksana kegiatan ini dari fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) yang di ketuai oleh Toto Aryanto, dengan anggota M. Abduh, Hendro Priyandono dan Adi Sulistya H. Dengan waktu pelaksanaan dilapangan dilakukan dari tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal 5 April 2019 dengan lokasi berada di kawasan Resort Belaban SPTN Wilayah I Nanga Pinoh, Provinsi Kalimantan Barat. Gambar 1. Pemasangan Papan Ekspresi, Denah Lokasi dan Pembuatan Kursi Tribun Gambar 2. Perbaikan bangunan Toilet, pemasangan pipa air dan papan informasi Toilet Adapun proses pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan data awal terkait informasi mengenai kondisi areal perkemahan apa yang dibutuhkan maupun apa yang harus diperbaiki, kemudian dilakukan persiapan penataan berupa kebutuhan alat dan bahan, serta pembuatan papan informasi untuk penataan areal perkemahan. Pelaksanaan dilapangan dilakukan berupa pembersihan, perbaikan serta penataan areal perkemahan. Termasuk juga pemasangan papan informasi terkait wisata alam belaban di sekitar areal perkemahan, seperti potensi fauna dan flora, nama obyek wisata, kapasitas daya dukung jembatan, dan papan informasi terkait wisata alam belaban. Gambar 3. Pemasangan papan informasi potensi flora yaitu Pasak Bumi (Eurycoma longifolia) dan pohon Melapi (Shorea virescen) Harapannya dengan mulai dikembangkannya wisata alam belaban ini nantinya dapat menjadi destinasi wisata alam baru khususnya wisata petualangan yang ada di Kalimantan Barat. Sekaligus dapat mempromosikan budaya lokal dan secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta dapat mendukung upaya pelestarian hutan baik oleh masyarakat lokal maupun wisatawan melalui penyadartahuan pentingnya menjaga lingkungan hidup untuk dapat menikmati keindahan alam dan kekayaan flora dan fauna yang masih terjaga kelestariannya. Gambar 4. Pemasangan Papan Informasi Canopy Trail dan informasi Jembatan Gantung serta Kapasitas Daya Dukungnya Sumber : Humas Dan Publikasi Balai TN Bukit Baka Bukit Raya Contact Person : Dudy Kurniawan Call Centre : 082158564609 e-mail : bukitbakabukitraya@gmail.com

SIARAN PERS Nomor : SP. 008 /HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 KLHK Hasilkan 6 Standar Kompetensi Selama Tahun 2017 Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 10 Januari 2018. Guna mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal di bidang pemerintahan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM), KLHK kembali merampungkan 6 (enam) Standar Kompetensi Kerja di tahun 2017. Hal ini disampaikan Kepala BP2SDM, Helmi Basalamah, kepada Biro Humas KLHK (10/01/2018). Disampaikan Helmi Basalamah, bahwa sampai saat ini KLHK telah membuat 31 standar kompetensi kerja. “KLHK telah merampungkan proses penyusunan 31 standar kompetensi baik Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), maupun standar kompetensi kerja khusus serta mengatur pemberlakuannya dalam bentuk Peraturan Menteri LHK, sampai tahun 2017. Bahkan selama tahun 2017 saja, KLHK telah berhasil menyelesaikan 6 standar kompetensi”, jelas Helmi. Standar kompetensi yang dihasilkan selama 2017, yaitu: Standar Kompetensi Kerja Asesor Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan; Standar Kompetensi Kerja Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (PLH); Standar Kompetensi Kerja Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal); Standar Kompetensi Kerja Petugas Lapangan Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan; Standar Kompetensi Kerja Manajer Penanggungjawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air; serta Standar Kompetensi Kerja Penanggungjawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Udara. Guna mendukung program tersebut, pemerintah terlebih dahulu menyiapkan program-program pengembangan SDM. Beberapa program yang sudah berjalan antara lain melalui skema uji kompetensi yang pada dasarnya dilakukan untuk membentuk SDM yang kompeten. Uji kompetensi dilakukan dengan berpedoman pada standar kompetensi yang sudah tersusun baik SKKNI maupun Standar Kerja Khusus. Pusat Perencaan dan Pengembangan (Pusrenbang) SDM, BP2SDM adalah satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis perencanaan dan pengembangan sumber daya aparatur dan masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan di Kementerian LHK. Standar kompetensi ini diperlukan untuk pedoman penyusunan kurikulum berbasis kompetensi serta pengembangan pendidikan dan pelatihan (Diklat), selain itu juga menjadi instrument penting dalam penyusunan skema dan materi uji kompetensi yang komprehensif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan yang berguna dalam pembentukan dan pembangan SDM yang kompeten. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia Internasional. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo pada acara Penyerahan Sertifikat Kompetensi Peserta Pemagangan Tahun 2017 pada akhir Desember lalu, menyatakan bahwa fokus pembangunan infrastruktur menjadi lahan garapan yang penting untuk mengatasi ketimpangan pembangunan di Indonesia menjadi hal yang harus segera diselesaikan pada periode pemerintahan ini. Disamping itu, pemerintah juga berfokus pada program pembangunan SDM Indonesia yang handal. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 95 /HUMAS/PP/HMS.3/02/2018 Presiden Jokowi Lepasliarkan Sepasang Elang Jawa di Hulu DAS Citarum Bandung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 22 Februari 2018. Dalam upaya mendukung pencanangan Restorasi Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya melepasliarkan sepasang Elang Jawa (Nisaetus bartelsi), yang diberi nama Luken (Jantan) dan Gendis (Betina) di Situ Cisanti, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, Kamis (22/2/2018). Luken (1 tahun 7 bulan) dan Gendis (1 tahun 5 bulan) adalah hasil operasi penertiban dari perdagangan satwa yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa-Bali Nusa Tenggara (BPPHLHK Jabalnusra) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK di Malang Jawa Timur kemudian diserahkan ke Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) pada tanggal 16 Juli 2017. Setelah melalui kajian kesehatan dan kajian perilaku elang selama proses rehabilitasi di Pusat Konservasi Elang Kamojang, elang ini dinyatakan layak untuk dilepasliarkan kembali ke alam. Dengan usia yang masih sangat muda dan perilaku yang masih liar, diharapkan bahwa elang muda ini memiliki potensi dan peluang lebih baik untuk beradaptasi dan berkembang di alam. Selain itu, kedua elang yang akan dilepasliarkan ini telah dipasangkan/dijodohkan sejak awal November 2017. Diharapkan, di alam liar nanti mereka bisa berjodoh hingga bisa berkembang biak menambah populasi elang di habitat alaminya. Disisi lain, dengan adanya pelepasliaran ini, akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai penting keberadaan elang dan habitatnya bagi lingkungan dan kehidupan dimasa yang akan datang. Sebagaimana diketahui Elang adalah top predator atau puncak dalam piramida makanan, yang menduduki posisi penting dalam mengatur keseimbangan ekosistem sebuah kawasan. Elang Jawa adalah Simbol Satwa Nasional Dirgantara, karena Kelangkaan dan Kemiripannya dengan Garuda. Populasi Elang Jawa hanya tinggal 325 pasang, sehingga IUCN (International Union for Conservation of Nature) menetapkan jenis ini sebagai salah satu jenis elang terancam punah dengan kategori gawat (Endangered). Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330