SIARAN PERS Nomor : SP. 22 /HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 Hadapi Perubahan Iklim, Ini Pesan Menteri-menteri Jokowi Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 17 Januari 2018. Pemerintahan Presiden Joko Widodo membuktikan konsistensi menjaga komitmen menghadapi dampak perubahan iklim. Selain melahirkan kebijakan-kebijakan bersejarah dan aksi nyata di lapangan, para Menteri Kabinet Kerja juga kompak memberi dukungan pada acara Festival Iklim 2018. Agenda yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) ini digelar di Manggala Wanabhakti Jakarta, Selasa (16/1/2018) dan akan berlangsung hingga Rabu, (17/1/2018). Setidaknya 8 Menteri Kabinet Kerja terlibat dengan menyampaikan pesan untuk publik terkait perubahan iklim. Acara yang dibuka Menteri LHK Siti Nurbaya ini, dihadiri empat Menteri Kabinet Kerja sekaligus. Diantaranya Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto; Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo; Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, dan Menteri ESDM Ignatius Jonan. Sementara Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertanian, menyampaikan pesan-pesannya melalui tayangan rekaman video. ''Sudah banyak capaian Indonesia dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Capaian-capaian ini juga berkat dukungan dari kepemimpinan eksekutif para Menteri sektor terkait,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya. ''Indonesia bekerja nyata menunjukkan komitmen penurunan emisi, dan ini bukan omong kosong,'' tegasnya. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto menyampaikan pesan bahwa pihaknya terus mendorong industri hijau, penghematan energi dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). ''Kementerian Perindustrian juga telah membuat pedoman teknis penurunan energi, dan sistem pelaporan GRK yang terintegrasi dengan Sinas,'' katanya. Mengatasi dampak perubahan iklim, dikatakan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman tidak hanya tugas KLHK, tapi menjadi tanggungjawab bersama. Ia telah mengimbau jajarannya agar mendukung upaya dan kerja keras KLHK dalam rangka memitigasi dampak perubahan iklim yang begitu ekstrem. ''Kami menghimbau kepada sahabat petani seluruh Indonesia, jangan melakukan pembakaran pada penyiapan lahan perkebunan. Optimalkan alat mesin pertanian yang kita berikan, penggunaan herbisida dan lainnya untuk menekan kebakaran lahan,'' pesannya. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa perubahan iklim adalah tantangan untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Negara Kepulauan seperti Indonesia akan berdampak sangat signifikan akibat Perubahan Iklim. ''Karenanya kita perlu mengkampanyekan hidup yang sustainable dan tetap ramah lingkungan, serta menjaga agar emisi karbon tidak meningkat. Sehingga dunia menjadi tempat untuk tinggal bagi anak, cucu, dan cicit kita di masa mendatang,'' pesannya. Menteri ESDM, Ignasius Jonan menyampaikan bahwa pihaknya sudah banyak melakukan inisiatif mengikuti apa yang sudah digariskan di Dewan Negeri Energi Nasional dan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional. Diantaranya tentang bauran energi yang berasal dari renewable pull energy berasal dari energi baru yang terbarukan. ''Targetnya di tahun 2025 itu ada 23 persen energi mix di bidang kelistrikan. Kami juga akan memasang independent home solar system yang diberikan gratis pada saudara-saudara kita yang kurang mampu,'' katanya. Sementara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa isu perubahan iklim sudah tidak perlu lagi diperdebatkan kebenarannya. Sudah banyak bukti bahwa dampak perubahan iklim sedang benar-benar terjadi. ''Saya mengimbau masyarakat mendukung upaya pemerintah dalam menangani perubahan iklim melalui aksi nyata, dengan melakukan aksi ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari,'' ajaknya. Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo tak lupa mengingatkan publik, bahwa perlahan tapi pasti, pemanasan global pasti terjadi. ''Komitmen untuk menjaga lingkungan tidak bisa ditawar lagi, dan ini tugas kita bersama. Mari kita jaga Indonesia, dengan lahan tropis yang besar ini menjadi stok pangan dunia,'' pesannya. Terakhir, Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi menyampaikan pesan bahwa perubahan Iklim menjadi salah satu tantangan global terbesar. ''Ini harus kita hadapi demi masa depan generasi mendatang,'' katanya. Di tingkat global, Indonesia sudah aktif menyuarakan berbagai hal terkait perubahan iklim. Selain itu juga telah dilakukan berbagai aksi adaptasi guna mengurangi kerentanan serta meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. ''Komitmen di tingkat global tersebut, perlu diwujudkan di tingkat Nasional melalui partisipasi semua pihak. Mari kita atasi Perubahan Iklim,'' pesannya. Indonesia telah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri (unconditional) dan sampai dengan 41 persen dengan dukungan internasional (conditional) dibandingkan dengan tanpa ada aksi (business as usual) pada tahun 2030. Selain workshop dan forum diskusi, acara Festival Iklim 2018 juga akan diisi dengan pameran tentang produk, teknologi, sistem, dan best practices dalam bidang perubahan iklim.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

Translokasi 2 Individu Orangutan Rehabilitasi Dari Wildlife Rescue Centre Ke Pusat Rehabilitasi Orangutan COP Berau, 10 April 2021, Dua (2) individu orangutan rehabilitasi Wildlife Rescue Centre (WRC) yang berlokasi di Kulonprogo, Yogyakarta yakni Ucokwati (17 tahun) dan Mungil (7 tahun) pada Sabtu (10/04/21) tiba di Pusat Rehabilitasi Orangutan COP - Bornean Orangutan Rescue Alliance (BORA). Keduanya telah menempuh perjalanan dari Yogyakarta sejak (08/04/21) lalu. Sebelumnya telah dilakukan persiapan baik administrasi, tes Kesehatan yang dilakukan bersama dengan mitra Wildlife Rescue Centre (WRC) Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta (YKAY) dan Centre for Orangutan Protection (COP) untuk memastikan kesiapan satwa. Setelah proses persiapan rampung, selanjutnya dipersiapkan untuk proses pengangkutan menuju lokasi translokasi. Perjalanan dimulai sejak (08/04/21) dari Yogyakarta menuju Badar Udara Soekarno Hatta menggunakan pesawat udara dengan nomor penerbangan GA215, lalu pada tanggal (09/04/21) dilanjutkan menuju Balikpapan dengan pesawat udara dengan nomor penerbangan GA560. Proses translokasi kedua orangutan tersebut dilanjutkan dengan perjalanan darat dari Balikpapan menuju Berau. Kepala Balai KSDA Yogyakarta M. Wahyudi menuturkan bahwa pihaknya menyambut gembira proses translokasi satwa ini. Besar harapannya satwa yang ditranslokasi yakni kedua orangutan tersebut bisa segera dilepasliarkan di habitatnya. “Terima kasih kepada Dirjen KSDAE dan Direktur KKH yang telah memberikan dukungannya sehingga proses translokasi satwa ke Pusat Rehabilitasi Orangutan – BORA, khususnya Bapak Dirjen KSDAE dan Ibu Direktur KKH yang telah mendorong Garuda Indonesia turut serta mendukung translokasi satwa dengan fasilitas kargo orangutan serta akses supervisi satwa di kargo dan tempat transit di Bandara.” pungkasnya. Untung Suripto, Kepala Seksi Konservasi Wilayah I, Balai KSDA Yogyakarta yang juga mengikuti proses translokasi orangutan WRC menyampaikan ini adalah kali pertama translokasi orangutan dari WRC ke Kalimantan Timur. Dan saat ini masih tersisa lima (5 individu) orangutan yang direhabilitasi di WRC. Plt. Kepala BKSDA Kalimantan Timur, Nur Patria Kurniawan setelah menerima tim di kantor BKSDA Kalimantan Timur Samarinda, menambahkan bahwa pelepasliaran merupakan tahapan penting dari semua proses rehabilitasi satwa liar. Hal tersebut merupakan komitmen dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal KSDAE beserta jajarannya untuk mewujudkan kelestarian Orangutan Kalimantan di habitat alaminya. Kami juga sangat mengapresiasi kerja keras rekan-rekan di lapangan mulai dari proses penanganan di bandara sampai dengan tibanya kedua Orangutan tersebut di lokasi Pusat Rehabilitasi Orangutan BORA serta dukungan dari mitra yaitu Center for Orangutan Protection (COP). Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Balai KSDA Kalimantan Timur, Dheny Mardiono mengatakan bahwa ini adalah bukti nyata kita untuk pelestarian satwa liar. Karena satwa liar harus kembali ke alam. “Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan translokasi orangutan dari BKSDA Yogyakarta ke BKSDA Kaltim,” ungkap Dheny Mardiono. Reza selaku manajer WRC YKAY menambahkan, nantinya setelah dilakukan observasi dan karantina di BORA, berharap kedua orangutan tersebut bisa dilepasliarkan kembali ke habitatnya. “Saya terharu bahagia ketika translokasi ini akhirnya bisa dilakukan, melihat orangutan Ucokwati yang dulunya tinggal di sebuah kandang kecil di restauran, lalu orangutan Mungil yang sejak lahir tidak pernah melihat rumahnya, akhirnya bisa kembali ke tanah asal usulnya,” tutupnya. Selanjutnya kedua orangutan tersebut akan direhabilitasi di Pusat Rehabilitasi Orangutan BORA. Setelah diobervasi oleh tim medis dan perawat satwa keduanya akan dimasukkan dalam program rehabilitasi. “Kedua orangutan tersebut dikenal sangat agresif terhasap manusia, dan ini poin yang bagus. Selanjutnya, tugas perawat satwa untuk mensimulasi keduanya untuk mendapatkan insting liar dengan bergabung ke sekolah hutan dan mendapat kesempatan mengekplorasi diri di pulau pra pelepasliaran,” tutur Widi Nursanti, Manajer Bornean Orangutan Rescue Alliance (BORA). Untuk wawancara dan informasi bisa menghubungi : Muhammad Wahyudi, Kepala Balai KSDA Yogyakarta +6285 – 4401 – 2365 Nur Patria Kurniawan, Plt. Kepala Balai KSDA Kalimantan Timur +62813-4745-9999 Dheny Mardiono, Kepala SKW 1 Balai KSDA Kalimantan Timur +62 812-3487-467 Widi Nursanti, Manajer Bornean Orangutan Rescue Alliance (BORA) +62 813-3501-3032 Reza Dwi Kurniawan, Manajer Wildlife Rescue Centre (WRC) +62 821-3446-0343

SIARAN PERS Nomor : SP.212/HUMAS/PP/HMS.3/04/2018 3rd Asia Pacific Rainforest Summit 2018 : Indonesia Tekankan Pentingnya Hutan di Asia Pasifik untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Yogyakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin, 23 April 2018. Gelaran Asia Pacific Rainforest Summit (APRS) ketiga diselenggarakan di kota Yogyakarta, Indonesia. Tema APRS-III meliputi ‘Protecting Forests and People, Supporting Economic Growth’. Seluruh materi diskusi terkait dengan hutan, ekosistem dan sistem managemen serta kaitan dengan perubahan iklim. Dalam hal perlindungan hutan, sesuai dengan Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29%, dan 17,2% diantaranya dari sektor kehutanan. Dalam hal pencapaiannya, Indonesia akan bekerja dengan 5 sektor primer, yaitu sektor kehutanan, energi, pertanian, limbah, dan transportasi. Kawasan pesisir juga tak luput dari perhatian, Indonesia memiliki 2,9 juta hektar kawasan hutan mangrove. Ekosistem mangrove ini memiliki peranan yang penting pada proses adaptasi perubahan iklim. Konservasi mangrove ini juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Selain itu juga berkontribusi untuk mencapai target penurunan Gas Rumah Kaca (GRK). Aspek perlindungan kepada masyarakat, Indonesia telah melaksanakan program Perhutanan Sosial yang memberikan akses legal kelola hutan kepada masyarakat sampai dengan tahun 2019, Indonesia menargetkan 4,2 juta hektar dari total 12,7 juta hektar kawasan hutan melalui skema Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan. Program ini bertujuan untuk memperbaiki ekonomi, ekologi dan memberikan keuntungan sosial bagi masyarakat. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, hutan menyediakan jasa lingkungan berupa ekowisata dan konservasi keanekaragaman hayati. Hutan merupakan rumah dari keanekaragaman hayati yang dapat digunakan untuk penelitian konservasi dan pengelolaannya dilakukan dengan mengedepankan prinsip kelestarian. Selain itu, penerapan pengelolaan hutan produksi secara lestari, Indonesia telah mengaplikasikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Program ini tidak hanya mendukung pengelolaan hutan produksi yang baik melalui pengurangan deforestasi yang sekaligus mendukung pengurangan GRK. Dalam urusan pembiayaan, investasi dan perdagangan pada bidang kehutanan baru saja terbit Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan saat ini sedang disiapkan aturan-aturan teknis selanjutnya untuk keperluan operasional. Melalui 3rd APRS ini dapat dibangun jalan untuk mencapai target penurunan emisi serta membantu peningkatan ekonomi masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 086/HUMAS/PP/HMS.3/02/2018 KLHK Dukung Pemerintah Provinsi Antisipasi Dini Karhutla Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin, 19 Februari 2018. Antisipasi dini terus ditingkatkan KLHK bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi, seiring dengan meningkatnya titik api pada beberapa wilayah rawan kebakaran hutan dan Lahan (karhutla). Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan, saat ini Provinsi Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan telah menetapkan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Karhutla. “Status siaga Provinsi Kalimantan Barat berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai 31 Desember 2018, sedangkan Provinsi Sumatera Selatan berlaku mulai tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018”, tutur Rafles. Sementara Provinsi Riau menetapkan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Karhutla Provinsi Riau Tahun 2018 mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 31 Mei 2018, berdasarkan hasil rapat di Riau (19/02/2018). Diterangkan Raffles, Status Siaga Darurat ditetapkan untuk mengantisipasi dampak bencana asap akibat karhutla secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang berlaku. “Antisipasi ini meliputi upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh, baik pencegahan, penanggulangan, koordinasi, dan juga penanganan pasca karhutla”, tambahnya. Raffles juga optimis, melalui penetapan siaga darurat ini, sinergi antar lembaga pada tingkat tapak diharapkan akan semakin kuat dimana semua elemen, baik Satker daerah seperti BPBD, Dinas Kehutanan bersama BNPB, TNI, POLRI, dan Manggala Agni KLHK akan bahu-membahu lakukan pengendalian karhutla. Sebagaimana diketahui, saat ini telah muncul kejadian-kejadian karhutla di beberapa lokasi, baik di Provinsi Riau maupun Kalimantan Barat. Beberapa kabupaten di wilayah Riau, seperti Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kota Dumai, Kabupaten Meranti, dan bahkan Kota Batam. Begitu juga di Wilayah Kalimantan Barat dilaporkan terjadi karhutla, seperti di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang. “Melalui penetapan status siaga darurat ini maka pengerahan sumber daya dalam pengendalian karhutla dapat dikerahkan lebih optimal di daerah rawan karhutla’’, harap Raffles. Sementara pantauan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK pada Minggu (18/02/2018) pukul 20.00 WIB, mencatat 5 hotspot yang terpantau satelit NOAA-19, yang tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah (2 titik), Kalimantan Barat (3 titik). Sementara Satelit TERRA-AQUA (NASA) mencatat hanya ada 7 hotspot, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat (6 titik) dan Kepulauan Riau (1 titik). (*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 362/HUMAS/PP/HMS.3/11/2017 Hotspot Menurun Drastis, Bukti Nyata Keberhasilan Penanganan Karhutla di Indonesia Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 21 November 2017. Pantauan hotspot kembali menurun drastis, dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, pada provinsi-provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seperti di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Berdasarkan pantauan satelit NOAA, tahun 2017 tercatat pada bulan Juli 558 titik, Agustus 551 titik, September 661 titik, Oktober 199 titik, sementara bulan November hingga hari ini hanya 31 titik. Begitupun dari pantauan satelit TERRA AQUA (NASA) confidence level ≥80%, tahun 2017 tercatat pada bulan Juli 74 titik, Agustus 553 titik, September 793 titik, Oktober 509 titik. Sementara bulan November hingga hari ini hanya 126 titik. Jika dilihat trend hotspot tahun 2017 mengalami jumlah tinggi pada bulan Juli, Agustus, September dan Oktober, dengan puncaknya di bulan September. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan mengungkapkan bahwa hal tersebut disebabkan kondisi cuaca yang cukup kering sehingga rentan terjadi karhutla, khususnya pada area-area gambut seperti yang ada di provinsi-provinsi rawan. “Oleh karena itu, peningkatan intensitas upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla dioptimalkan pada bulan-bulan kering tersebut. Ini dilakukan agar tidak terjadi kebakaran yang besar dan luas, apalagi sampai berdampak pada munculnya bencana asap,” jelasnya. Raffles juga menambahkan, provinsi-provinsi rawan ini menjadi prioritas untuk dilakukan upaya pengendalian karhutla, seperti Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla, sosialisasi dan kampanye, pengaktifan posko-posko siaga karhutla di daerah, dan pemadaman dini. "Peningkatan koordinasi antar instansi serta peran serta masyarakat menjadi kunci penting dalam pengendalian karhutla. Selain delapan daerah rawan tersebut, wilayah-wilayah lain juga tidak luput dari dari perhatian. Seperti wilayah Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua yang juga berpotensi timbulnya karhutla", tuturnya. Sementara itu, dari pantauan Posko Dalkarhutla KLHK, hotspot tanggal 20 November 2017 per tanggal 20.00 WIB, baik berdasarkan satelit NOAA maupun TERRA AQUA (NASA) ) confidence level ≥80% tidak menunjukan adanya hotspot di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan satelit NOAA untuk periode 1 Januari – 20 November 2017, terdapat 2.550 hotspot di seluruh Indonesia. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2016, tercatat sebanyak 3.780 hotspot, sehingga terdapat penurunan sebanyak 1.230 hotspot atau sebesar 32,53%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, terjadi penurunan sebanyak 19.165 titik atau 88,26% dimana pada tahun 2015 untuk periode yang sama terdapat 21.715 hotspot. Penurunan sejumlah 1.433 titik (37,95%) juga ditunjukkan oleh satelit TERRA-AQUA (NASA) confidence level ≥80%, yang mencatat 2.343 hotspot di tahun ini, setelah sebelumnya di tahun 2016, tercatat sebanyak 3.776 hotspot. Pada tahun 2015, untuk periode yang sama terdapat 69.173 hotspot sehingga terdapat penurunan sebanyak 66.830 titik atau 96,61%. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor: SP. 244/HUMAS/PP/HMS.3/05/2018 Indonesia Dorong Isu Kesetaraan Gender dalam Aksi Pengendalian Perubahan Iklim Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 8 Mei 2018. Perundingan tentang Gender dan Climate Change berkembang dinamis selama penyelenggaraan Bonn Climate Change Conference. Bagi Indonesia, isu ini sangat penting apalagi Indonesia telah terdepan memberikan contoh-contoh penerapannya di tanah air mulai dari regulasi, policy sampai aksi. Indonesia secara aktif turut mengawal pembahasan gender dengan lead negotiator dan tim gender yang berasal dari Kemenko Kemaritiman, Kementerian LHK, dan Kementerian PPPA. Dr. Nur Masripatin selaku Ketua Delegasi mengajak tim negosiasi isu ini untuk memulai memikirkan roadmap pembahasan di meja perundingan agar dapat masuk menjadi salah satu elemenParis Rules Book. “Kita masih ada waktu pada minggu kedua untuk mengajak negara lain mencari celah agar isu ini benar-benar bagian integral dari Paris Agreement Work Program,” kata Nur Masripatin. Pembahasan isu ini sebagai tindaklanjut dari Hasil COP tahun lalu tentang Rencana Aksi Gender (RAG) pada Bonn Climate Change Conference. Pada perundingan SBI-48 diselenggarakan serangkaian kegiatan untuk memastikan gender menjadi arusutama dalam negosiasi dan pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dialog dengan Badan-badan kerja UNFCCC pada Tanggal 5 Mei 2018, kembali menegaskan bahwa semua Chair atau yang mewakili badan-badan kerja yang hadir menjamin bahwa pertimbangan aspek gender sudah terstruktur dan terformulasi secara komprehensif. Aspek tersebut mulai dari ketersediaan data terpilah, dan pengintegrasian dalam seluruh aspek pembangunan. Selanjutnya, keterlibatan laki-laki, perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki dalam proses perencanaan pembangunan dan sebagai agen perubahan. “Salah satu yang disepakati bahwa perspektif gender bukan hanya memperhatikan keterlibatan perempuan, namun juga mendorong partisipasi laki-laki untuk memahami pentingnya membicarakan gender dalam seluruh proses pembangunan”, ujar Nur Masripatin. Beberapa rekomendasi penting antara lain, dokumen komunikasi nasional dapat dipergunakan untuk memastikan kebijakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi bagian konkrit dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta pelaporan. Disamping itu, diperlukan pembentukan atau pelatihan sebanyak mungkin pakar gender di berbagai sektor agar dapat mendampingi Badan-badan Kerja UNFCCC maupun negara pihak dalam mengintegrasikan gender dalam seluruh workstreams UNFCCC. Dalam in-session workshop bagian pertama pada tanggal 2 Mei, yang diikuti oleh Parties dan CSO pemerhati isu gender dan lingkungan, telah dibahas 3 topik utama yaitu data terpilah dan analisis gender, anggaran yang responsif gender (ARG), dan mekanisme kelembagaan dan koordinasi. Pertemuan selanjutnya adalah Breakfast Meeting Ketua Delegasi/Fokal Poin Nasional (NFP) dan Fokal Poin Gender Nasional (NGFP) dari negara-negara pihak, yang diinisiasi oleh Fiji, Kanada dan Belanda pada tanggal 4 Mei 2018. Pertemuan ini ditujukan sebagai medium untuk mendapatkan kesamaan pemahaman dan komitmen dari para pihak untuk operasionalisasi Rencana Aksi Gender (RAG) yang diadopsi dalam Decision 3/CP.23. Para Pihak bersama-sama mendalami peran NGFP dalam mengawal integrasi isu gender di keseluruhan proses negosiasi UNFCCC maupun dalam implementasi RAG di tingkat nasional. Selain itu dibahas juga mengenai kapasitas apa yang harus dimiliki oleh NGFP serta sinergitas upaya pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan perubahan iklim di tingkat nasional. Sejalan dengan dinamika perundingan di Bonn, di tanah air telah banyak penerapannya termasuk kebijakan PUG secara nasional melalui INPRES 9 Tahun 2000. Kemudian, secara operasional dituangkan dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 serta Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada tahun 2012. Valentina Gintings, selaku Lead Negosiator Gender dan Climate Change mengatakan pelaksanaan PUG dan PPRG telah melembaga melalui sistem perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional dan daerah, termasuk dalam bidang lingkungan dan pengendalian perubahan iklim. “Hampir seluruh kementerian/lembaga (KL) telah memiliki Kelompok Kerja PUG dan Fokal Poin Gender di setiap unit kerja,” ujar Valentina. Lebih lanjut Valentina mengatakan ARG adalah upaya implementatif untuk memastikan isu kesenjangan gender di semua bidang pembangunan mendapat perhatian dan upaya langsung. Bahkan Indonesia sudah mengangkat isu perlindungan anak juga menjadi bagian inklusif dari upaya kesetaraan gender. “Khusus terkait climate budget, saat ini sedang dianalisis bagaimana integrasi gender di dalamnya serta keterkaitan atau cross-cutting anggaran tematik ARG dan perubahan iklim,” jelasnya. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330 Informasi lebih lanjut: Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc. - 081288705546

SIARAN PERS Nomor : SP. 23 /HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 Kado Konservasi Awal Tahun, Gajah Liar "Seruni" Melahirkan Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 17 Januari 2018. Seekor gajah liar Sumatera (Elephas maximus sumatrensis) melahirkan bayinya di komplek Hutan Talang, Suaka Margasatwa (SM) Balai Raja. Berdasarkan pengamatan, anak gajah liar tersebut terlihat lincah dan sehat, namun sampai rilis ini dikeluarkan belum dapat diketahui jenis kelaminnya karena selalu dikawal oleh induk dan dua gajah dewasa lainnya. Rimba Satwa Foundation (RSF) sebagai mitra Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau (BBKSDA) KLHK pertama kali menemukan kelahiran berdasarkan jejak kaki gajah kecil sekitar 4 hari yang lalu. Mereka memperkirakan anak gajah itu baru berumur satu minggu. RSF telah mengamati induk betina yang diberi nama "Seruni" (40 tahun) itu dari sebelum kelahiran. “Kelahiran bayi gajah Sumatera ini menunjukkan bahwa upaya BBKSDA Riau dalam mempertahankan dan memperbaiki ekosistem SM Balai Raja yang merupakan habitat Gajah Sumatera liar telah menunjukkan hasil nyata”, tegas Suharyono, S.H, M.Si., M.Hum, Plt Kepala BBKSDA Riau. Kelahiran ini tentunya juga membawa harapan dan angin segar bagi pencinta satwa terutama BBKSDA Provinsi Riau, karena salah satu species terancam punah kembali melahirkan bayinya di tahun 2018 ini. Keberhasilan upaya konservasi lainnya di Riau juga ditandai dengan lahirnya bayi Rusa timor di kebun binatang Kasang Kulim, Kampar Riau pada tanggal 15 Januari 2018 lalu. Gajah sumatera adalah mamalia terbesar yang ada di Indonesia. Merupakan subspesies dari gajah asia yang hanya berhabitat di pulau Sumatera, dan memiliki postur lebih kecil dari kerabatnya, gajah india. Bobot gajah sumatera pada umumnya berkisar antara 4 – 5 ton dengan tinggi tubuh sekitar 1.7 – 3.5 meter. Di alam liar mereka dapat hidup hingga usia 70 tahun. Dalam sehari seekor gajah mengonsumsi sekitar 10% bobot tubuhnya dan 180 liter air. Gajah sumatera adalah salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia. Oleh IUCN Red List gajah sumatera digolongkan dalam satwa Terancam Punah (Critically Endangered). Kehidupan gajah di sumatera terancam oleh perburuan liar yang mengincar gadingnya, aktivitas pembalakan liar dan fragmentasi habitat. Populasi gajah sumatera di alam saat ini diperkirakan antara 1767 – 2147 ekor. Pemerintah Indonesia terus berusaha menjaga kelestarian gajah sumatera, melalui upaya peningkatan populasi 25 satwa terancam punah sebesar 10% pada 2015 - 2019. Mendukung upaya tersebut, “Kedepannya Balai Besar KSDA Riau beserta mitra akan terus melakukan upaya dalam penyelamatan dan pelestarian satwa yang dilindungi termasuk gajah Sumatera”. pungkas Suharyono, dengan optimis. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 003 /HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 Spesies Baru Bernama Ibu Negara Segera Di-launching Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumát, 05 Januari 2018. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya Bakar menerima kunjungan tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dipimpin Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati (IPH), Prof. Dr. Enny Sudarmonowati, pertemuan ini membahas berbagai isu penting terkait temuan-temuan spesies baru fauna dan flora Indonesia. ''Kami juga membahas rencana launching spesies burung baru dari Pulau Rote, yang menggunakan nama ilmiah Ibu Negara Iriana Jokowi,'' kata Menteri Siti Nurbaya melalui rilis pada media, Jumat (5/1/2018). Spesies burung tersebut diberi nama ilmiah Myzomela Irianae. Burung ini termasuk dalam family Meliphagida sebagai burung yang dilindungi menurut PP Nomor 7/1999 dan Undang-Undang Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Burung tersebut memiliki bobot sekitar 32,23 gram dengan panjang tubuh dari paruh hingga ujung ekor mencapai 17,2 cm. Burung ini biasa terbang dan berdiam pada habitat hutan, semak-semak, kebun dan pohon yang berbunga. Kadang juga bisa ditemui memakan nectar pada bunga pohon jati di sekitar perkampungan. Rencananya launching akan dilakukan anggota Wantimpres, Bapak Jan Darmadi, juga bersamaan dengan penamaan Anoa yang lahir beberapa bulan lalu di Manado Sulawesi Utara. ''Bapak Jan Darmadi, telah memberikan perhatian terhadap biodiversity, flora dan fauna Indonesia. Beliau telah beberapa kali meminta informasi catatan dan laporan dari KLHK soal Orangutan, Anoa dan lainnya. Termasuk perhatian pada kebijakan KLHK terkait industri kehutanan dan lahan kritis,'' jelas Menteri Siti. Pada kesempatan yang sama, Menteri LHK dan tim LIPI juga berdiskusi lebih rinci terkait agenda pengayaan alam di setiap kawasan Taman Nasional, serta pengembangan industri wisata eksklusif ilmiah display spesimen, dan lainnya. Dikatakan Menteri Siti, akan ada kerjasama dan kemudahan bagi LIPI dalam penelitian serta dukungan untuk memberikan nilai bagi kekayaan alam Indonesia. ''Eksplorasi ilmiah dari kekayaan alam kita harusnya berlabel para peneliti dan dengan kreasi display putra-putri Bangsa,'' katanya. Hal tersebut kata Menteri Siti Nurbaya, sejalan dengan pesan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla saat Rataskab di Bali akhir Desember 2017 lalu. ''Agar kekayaan alam ini bisa menjadi obyek dan substansi wisata yg bernilai tinggi, bukan masif apalagi asal-asalan,'' tegasnya. Selain Prof. Dr. Enny Sudarmonowati, hadir pada pertemuan tersebut Dr. Dewi Malia Prawiradilaga; Prof. Rosichon Ubaidillah; Dr. Witjaksono (Ka P2 Biologi); Dr. Ruliyana Susanti (Ka Bidang); Dr. Ristiyanti Marsetyowati Marwoto (Peneliti Zoologi); Dr. Hari Sutrisno (Kabid . Zoologi, P2 Biologi).(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 009 /HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 MUI Mendukung Kebijakan Prioritas KLHK Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 10 Januari 2018. Guna percepatan pelaksanaan program KLHK serta memperoleh catatan-catatan penting dari ulama dan cendekiawan, kali ini Menteri LHK, Siti Nurbaya, berkunjung ke kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Menteng, Jakarta (10/01/2018). Siti Nurbaya datang dengan didampingi pejabat Eselon I dan Penasehat Senior Menteri LHK, dan diterima langsung oleh Ketua MUI Kiai Ma'ruf Amin, Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas beserta pimpinan pengurus pusat MUI lainnya. Ada dua topik utama yang menjadi bahasan diskusi, yaitu terkait Perhutanan Sosial dan pengelolaan sampah. Menteri Siti Nurbaya menyampaikan bahwa hampir 30 ribu desa di Indonesia berada di hutan dan di tepi hutan, dan sebagian besar masyarakat yang tinggal disana tergolong miskin, oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Perhutanan Sosial. “Melalui Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), masyarakat sekitar hutan diberikan hak kelola terhadap hutan selama 35 tahun, serta akses pendanaan melalui KUR dan pola bagi hasil Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, KLHK”, kata Siti Nurbaya. Program Perhutanan Sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program Perhutanan Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Terkait pengelolaan sampah, Siti Nurbaya menyampaikan timbulan sampah rata-rata di Indonesia sekitar 62 juta ton per tahun, 87% diantaranya sudah tertangani, dan sebagian besarnya berupa sampah plastik. Untuk itu, Menteri LHK mengajak masyarakat untuk hidup bersih dan memperhatikan persoalan sampah. Ketua MUI sangat mendukung program yang menjadi prioritas KLHK tersebut. Ma'ruf Amin menyatakan MUI sudah mengeluarkan 6 fatwa terkait LHK. Diantaranya fatwa yang mengharamkan pembakaran hutan, yang dikeluarkan tahun 2016 lalu. Merespons program prioritas KLHK, ditambahkan Ketua MUI, banyak hal yang bisa dikerjakan ulama terkait kesejahteraan umat melalui perhutanan sosial, dan menjaga lingkungan. “Dari segi Dakwah MUI punya da’i yang sangat banyak baik pada level nasional sampai kabuaten kota. Kita harapkan di materi khutbah tidak saja menyampaikan antara surga dan neraka tapi juga soal lingkungan, sampah, dan hutan”, ucap Ma’ruf Amin. “Penanganan krisis lingkungan bermuara pada krisis moral, yang perlu ditangani dengan pendekatan moral. Mesjid merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk pembinaan moral keagamaan. Untuk itu, kedepan akan dilaksanakan pelatihan da’i dan mubaligh untuk eco-mesjid, dan pembaruan MoU yang telah ada sebelumnya dengan KLHK, serta perlu dibentuk tim”, pungkas Ma’ruf Amin. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP. 21 /HUMAS/PP/HMS.3/01/2018 Kebijakan Nasional REDD+ Pasca Paris Agreement Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 17 Januari 2018. Sebagai bagian dari acara tahunan Festival Iklim (Climate Festival) Tahun 2018 yang berlangsung tanggal 16–17 Januari 2018 di Gedung Manggala Wanabakti-Jakarta, diselenggarakan Dialog Interaktif “REDD+ : REDD+ Under Paris Agreement”. (16/01/2018) REDD+, singkatan dari Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, merupakan suatu mekanisme global yang bertujuan untuk memperlambat perubahan iklim dengan memberikan kompensasi kepada negara berkembang untuk melindungi hutannya. Dalam sesi dialog, Nur Masripatin, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, menyatakan bahwa, “Strategi REDD+ di Indonesia bertujuan untuk mengatur sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai aset nasional demi kesejahteraan bangsa”. Target yang terkait langsung dengan KLHK meliputi dua sektor, kehutanan dan limbah. “Untuk kehutanan dilakukan melalui empat upaya yaitu pengurangan deforestasi, prinsip pengelolaan berkelanjutan (sustainability), rehabilitasi gambut, dan rehabilitasi lahan terdegradasi. Sementara sektor limbah dilakukan melalui prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle), dan pengurangan limbah cair dan domestik sebasar 40%”, jelas Nur Masripatin. Dalam konteks nasional, REDD+ Indonesia di bawah KLHK telah mencapai kemajuan dalam beberapa hal baik teknis maupun kebijakan, untuk implementasi penuh REDD+ sebagaimana tertuang dalam Warsaw REDD+ Framework. Sejumlah perangkat/instrumen/infrastruktur telah dan sedang dibangun Indonesia, yaitu: Forest Reference Emission Level (FREL), Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) serta Sistem Informasi Pelaksanaan Safeguards (SIS) REDD+. Aspek lainnya dari REDD+ yang sedang dalam proses penyiapan adalah aspek pendanaan REDD+ di berbagai tingkatan baik nasional dan sub nasional. Paris Agreement yang telah diratifikasi pada tanggal 24 November 2016, pada Pasal 5 secara jelas mengartikulasikan dan mengakui peran hutan dan REDD+ untuk implementasi penuh (full implementation) melalui result-based payment. Seiring dengan gerakan global ini, para pemangku kepentingan global, khususnya mereka yang telah bekerja di bidang REDD+ berharap dapat melakukan implementasi penuh REDD+ dan menaruh harapan besar untuk terus melangkah maju dengan adanya Pasal 5 dari Paris Agreement. Para pemangku kepentingan global juga sepakat untuk bekerja keras mengendalikan perubahan iklim. Misalnya, Johan Kieft dari UN Environment Perspective on REDD, yang hadir dalam diskusi tersebut, menyatakan bahwa pada tahun 2030 emisi dunia yang menimbulkan gas rumah kaca akan semakin tinggi. Sehingga diperlukan upaya bersama dalam mengatasi pemanasan global tersebut. “Untuk mencapai pengurangan suhu tidak melebihi 2 derajat C pada tahun 2100, tidak cukup dilakukan dengan mengurangi emisi saja, tetapi juga dengan menyimpan karbon sebanyak-banyaknya di pohon, kayu, dan tanah, dll”, ucapnya. Sebagai bentuk keseriusannya, Indonesia telah menyampaikan komitmen nasional untuk mengurangi emisi sebesar 29% dari Business as Usual dengan upaya sendiri dan sampai 41% dengan bantuan internasional. Target conditional ini, akan dicapai melalui penurunan emisi GRK sektor kehutanan (17,2%), energi (11%), pertanian (0,32%), industri (0,10%), dan limbah (0,38%). Target ini menempatkan sektor kehutanan, terutama REDD+ dengan peran penting akademisi untuk mencapai target tersebut, dari sisi aksi mitigasi perubahan iklim. Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP.246/HUMAS/PP/HMS.3/05/2018 Indonesia Sampaikan Komitmen Kontribusi pada Pencapaian Sasaran Kehutanan Global Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 9 Mei 2018. Indonesia tegaskan kesiapan untuk berkontribusi pada pencapaian Sasaran Kehutanan Global. Hal ini disampaikan Dr. Agus Justianto, Kepala Badan Litbang dan Inovasi (BLI) KLHK, mewakili Menteri LHK, saat menghadiri Sidang ke-13 Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kehutanan atau United Nations Forum on Forest (UNFF) di New York, Amerika Serikat (7/5) waktu setempat. “UNFF telah mengubah haluan semula menekankan penyusunan kebijakan menjadi fasilitasi implementasi. Untuk itu negara-negara anggota diharapkan secara suka rela menyampaikan Voluntary National Contribution (VNC), yakni komitmen untuk berkontribusi pada pencapaian Sasaran Kehutanan Global,” ujar Agus. Ditambahkannya bahwa VNC Indonesia merupakan bagian dari laporan kemajuan implementasi United Nations Strategic Plan for Forests 2017-2030. Agus menyampaikan pula apresiasi kepada Dewan Kehutanan Nasional (DKN) yang telah memfasilitasi penyusunan laporan beserta VNC tersebut. "Untuk Sasaran Global 1 terkait luas hutan, Indonesia akan menurunkan deforestasi dari 0.92 juta ha/tahun jika tanpa upaya menjadi 0,45 juta ha pada 2020, dan 0.325 pada 2030. Ini sejalan dengan NDC dalam kerangka Paris Agreement", tuturnya. Sementara untuk Sasaran 2 terkait peningkatan manfaat hutan, termasuk untuk penghidupan masyarakat lokal, Agus menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia mengalokasikan 12,7 juta ha untuk perhutanan sosial. Hal lain yang dicanangkan bagi kontribusi Indonesia adalah persentase luas hutan dengan perencanaan pengelolaan berkelanjutan, dan persentase hasil hutan yang berasal dari hutan berkelanjutan. Dalam hal ini Indonesia menyampaikan telah mewajibkan unit-unit usaha untuk memperoleh Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan juga Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Selain itu, terkait Sasaran 4 tentang pendanaan, Indonesia akan terus mendorong pembiayaan untuk untuk UKM sektor kehutanan melalui Badan Layanan Umum yang menyediakan pinjaman, bagi hasil, maupun skema syari’ah. Berkenaan dengan koordinasi, Indonesia akan terus mendorong integrasi sektor kehutanan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan mendorong pelibatan berbagai pihak, seperti melalui institusi Dewan Kehutanan Nasional dengan lima kamar, yang terus memberikan masukan kepada Pemerintah. Di samping itu kebijakan gender mainstreaming telah diadopsi oleh KLHK sejak beberapa tahun silam dengan pelibatan perempuan dalam pembangunan sektor kehutanan. UNFF 13 akan berlangsung selama lima hari hingga tanggal 11 Mei mendatang. Selain itu, Perwakilan Tetap RI di PBB bersama Perwakilan Tetap Republik Ghana di PBB dan Delegasi Uni Eropa di PBB menyelenggarakan Side-event "Achieving SDG 15: Timber Legality Assurance System and Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Implementation for Sustainable Forest Management". Delegasi Indonesia terdiri dari unsur KLHK, Kementerian Luar Negeri dan Dewan Kehutanan Nasional (DKN), dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

SIARAN PERS Nomor : SP.385/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017 Indonesia-Perancis Sepakat Dukung Penuh Paris Agreement Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jum’at, 1 Desember 2017. Sebagai bentuk penguatan komitmen negara Indonesia dalam implementasi Paris Agreement, Kamis kemarin di Jakarta (30/11/2017), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, bertemu dengan Duta Besar Perancis, Jean Charles Bethonnet. Pertemuan ini membahas pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi One Planet Summit, yang diinisiasi oleh Presiden Perancis, Sekretaris Jenderal PBB, dan Presiden Bank Dunia, untuk memantapkan Paris Agreement. Disampaikan Menteri Siti Nurbaya, kehadiran Indonesia dalam One Planet Summit sangat penting, karena selain menegaskan dan mendorong penyelesaian proses-proses perundingan, prosedur dan guideline operasionalisasi Paris Agreement, Indonesia juga akan menginformasikan capaian dan progres upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia. “Dari pertemuan tersebut, diharapkan dapat memperbaharui mobilisasi dan komitmen politik pada Paris Agreement, khususnya dalam hal pembiayaan aksi iklim dan perluasan alat keuangan yang efektif, serta sebagai showcase berbagai proyek, yang mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon dan tahan iklim”, tutur Siti Nurbaya. Inisiasi One Planet Summit dimulai saat G-20 di Hamburg, Jerman, untuk memperkuat dan menegaskan kembali komitmen pendanaan aksi pengendalian perubahan iklim. Program pertemuan tersebut akan membahas empat topik dalam Thematic Ministrial Roundtable, yaitu: 1) Scaling-up finance for climate action; 2) Greening finance for sustainable business; 3)Accelerating local and regional climate action; 4) Strengthening policies for ecological and inclusive transition. Pada acara yang akan dilaksanakan pada tanggal 11-12 Desember mendatang tersebut, Menteri LHK akan hadir bersama Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM. Sementara itu, Duta Besar Perancis, Jean Charles menjelaskan bahwa perubahan iklim merupakan prioritas pemerintah Perancis sejak 1990, yang diimplementasikan pada semua sektor percontohan nasional, serta dicanangkan sebagai komitmen di tingkat regional, dan memupuk solidaritas internasional, dengan membantu pendanaan negara-negara berkembang. Dalam pertemuan ini, Agence Francaise de Developmet (AFD), yang baru terakreditasi sebagai salah satu agen pelaksana Green Climate Fund (GCF) menginformasikan kesiapannya untuk bekerjasama dalam pendanaan perubahan iklim.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330