Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) telah hadir menjadi bagian dari masyarakat sejak ditunjuk menjadi kawasan konservasi tahun 2004. Sebagai gunung soliter tertinggi di Jawa Barat ditengah perkembangan masyarakat yang cukup pesat, TNGC berfungsi ganda dalam tatanan ekologi sebagai hunian berbagai Tumbuhan dan Satwaliar (TSL) sekaligus penyangga kehidupan masyarakat, serta sebagai menara air dari 99 sumber air potensial dengan debit rata-rata 9.057 liter/detik. Dengan segala kelebihannya, TNGC hadir dalam bentuk unik dan khas sebagai “man made national park”. Sebelum penunjukkan sebagai taman nasional, kawasan hutan Gunung Ciremai merupakan hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola Perum Perhutani dengan model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program ini melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan dalam bentuk kegiatan tumpang sari berupa tanaman sayuran di bawah tegakan hutan pinus. Perubahan fungsi kawasan dari hutan lindung menjadi hutan produksi merubah sebagian besar vegetasi hutan alam pada ketinggian <1.500 mdpl menjadi tanaman sejenis untuk tujuan produksi dengan tanaman Pinus (Pinus merkusii) dan tanaman sayuran ataupun perkebunan. Setelah Gunung Ciremai definitif menjadi taman nasional maka menjadi perlu untuk mengembalikan ekosistem ini mendekati kondisi asli dengan berbagai upaya pemulihan ekosistem.Lokasi yang menjadi target pemulihan ekosistem merupakan zona rehabilitasi yaitu areal bekas garapan PHBM dengan tutupan vegetasi rendah <50% dan beberapa areal yang merupakan spot pembinaan habitat seluas 7.728 hektar. Pemulihan ekosistem TNGC telah dilakukan secara periodik dari tahun 2009 s/d 2016 melalui mekanisme rehabilitasi dan restorasi kawasan. Sisanya akan dilakukan dengan mekanisme suksesi alam dan pengkayaan jenis yang akan dipantau mulai tahun 2018. Luasan area pemulihan ekosistem telah mencapai 67% dari target luasan atau sekitar 5.123 hektar. Pemulihan ekosistem di TNGC tidak hanya dilakukan oleh pengelola namun juga melibatkan banyak mitra mulai dari masyarakat, lembaga lainnya seperti JICA dan JICS, serta para pengunjung kawasan. Dukungan para mitra khususnya masyarakat dalam kegiatan pemulihan ekosistem berupa penyediaan bibit, pemeliharaan tanaman dan kegiatan penanaman. Dari keseluruhan kegiatan pemulihan ekosistem, sebesar 92% didukung oleh dana APBN, 5% oleh partisipasi masyarakat dan para pihak,serta 3% didukung oleh Program Restorasi JICA dan JICS. Keberhasilan pemulihan ekosistem di kawasan TNGC telah diukur pada tahun 2015 melalui kajian ekosistem dan monitoring populasi satwa indikator seperti Surili dan Elang Jawa. Hasil kajian ekosistem menunjukkan bahwa ekosistem TNGC sangat sehat dan suksesi alami berjalan dengan baik. Pada tipe tutupan ekosistem hutan pinus dan campuran yang merupakan peralihan hutan produksi pada masa perum perhutani memiliki kategori keanekaragaman tinggi berada pada tingkat semai dan pancang dengan nilai indeks H’=3,86 dan H=3,61, sedangkan pada tingkatan tiang nilai indeks H’=2,63. Artinya proses pemulihan ekosistem yang telah diupayakan dari tahun 2009 berjalan dengan baik. Kondisi tutupan berubah signifikan dimana 67% dari 7.728 hektar areal terbuka/tutupan vegetasi pohon <50% telah terpulihkan kondisi ekosistemnya. Saat ini hanya terdapat 2.605 hektar (17%) dari seluruh luas kawasan TNGC (14.800 ha) dengan tutupan vegetasi jarang/vegetasi pohon<50%, dengan tipe tutupan semak belukar namun memiliki nilai indeks keanekaragaman tinggi yaitu H’=3,84.Tingginya keanekeragaman jenis di semua tipe tutupan ekosistem kawasan TNGC ini berbanding lurus dengan peningkatan populasi satwa indikator, diantaranya Elang Jawa dan Surili. Pada akhirnya disini ingin disampaikan bahwa keberhasilan pemulihan ekosistem di TNGC merupakan karya nyata semua pihak khususnya masyarakat sebagai patner TNGC dalam segala kegiatan. Dukungan dan dedikasi para pihak khususnya para mitra pemanfaat jasa lingkungan wisatadan air, serta para akademisi dan peneliti dalam berbagai bentuk telah memberikan kekuatan bagi manajemen TNGC untuk mewujudkanpengelolaan paripurna. Dimana kegiatan pengelolaan telahdiarahkan menuju ruang kelola ekologi, ekonomi dan sosial budaya yang terintegrasi dan berjalan optimal. Sehingga menciptakan manfaat ekologis berupa hutan lestari dan terjaga, manfaat ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan manfaat sosial yang berkeadilan untuk stakeholder lainnya. Oleh : Nova Indri Hapsari, S.Hut., M.Sc - Balai Taman Nasional Gunung Ciremai

Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), merupakan kawasan yang memiliki berbagai keunikan, yang melahirkan sejuta pesona untuk dikagumi. Salah satunya Adalah hamparan padang rumput, yang terbentuk diatas bebatuan lelehan larva letusan gunung api Ciremai. Namun dibalik hamparan pesona keindahan tersebut kawasan TNGC tidak luput dari ancaman kebakaran hutan Kabakaran hutan di TNGC terjadi hamper setiap tahun, hal ini salah satunya didukung oleh keberadaan bahan bakar alami yang sangat banyak berupa rumput semak belukar yang terhampar mencapai ± 1000 ha. Perlu upaya pencegahan guna menekan terjadinya kebakaran hutan, dan salah satunya melalui program“Camp Fire Care. Program “Camp Fire Care” adalah program pelestarian hutan yang difokuskan pada upaya pencegahan kebakaran hutan di lokasi rawan kebakaran, yang dikelola dalam bentuk perkemahan, melalui kegiatan-kegiatan ekowisata, pendidikan lingkungan dan pemulihan ekosistem, serta melibatkan masyarakat sekitar sebagai mitra pengelola utamanya.Peserta “Camp Fire Care “ terdiri dari berbagi kalangan masyarakat yg peduli akan kelestarian Gunung Ciremai dari ancaman kebakaran bisa perorangan Komunitas dll. Adapun Kegiatan “Camp Fire Care” adalah sebagai berikut : Ada tiga manfaat kelola dari kegiatan “Camp Fire Care “ yaitu Diharapkan kegiatan ini merupakan sebagai solusi alternatif pengamanan kawasan dari ancaman kawasan dari kebakaran hutan. Sekaligus menjadi berkah dbagi masyakat sekitar kawasan. Mau mencoba, ayo bergabung. Oleh: AgusYudantara - Polhut Pelaksana Lanjutan, BTN Gunung Ciremai

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa, 5 September 2017. Setelah sukses pada gelaran sebelumnya, tahun ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan melaksanakan Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) Tahun 2017 pada tanggal 6 hingga 8 September 2017 di Jakarta. Festival PeSoNa merupakan ajang pertemuan antar stakeholder(Kementerian/Lembaga, NGO/LSM, dunia usaha, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial, Kelompok Tani/Masyarakat) yang bergerak di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sekaligus untuk mempromosikan hasil kerja yang telah dicapai selama ini. “Melalui PeSoNa, disini kami menyediakan satu ruang untuk berkontribusi bahkan mengkritisi apa yang telah dan akan kami (KLHK) lakukan. Disini juga bertemu antara petani, pemegang izin dan hak pengelolaan hutan. Melalui PeSoNA ini, menjadi media promosi produk hasil hutan bukan kayu, bukan hanya kopi, ada gaharu, ada tenun-tenun asli, dan ada sumber-sumber pangan dari hutan,” terang Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK, Hadi Daryanto, saat media briefing di Jakarta, Selasa, (5/9/2017). Festival PeSoNa Tahun 2017 yang bertema “Saatnya untuk Rakyat”, dimaksudkan untuk membangun kolaborasi yang produktif antara pemerintah dengan masyarakat sekitar hutan dalam pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan rakyat. Tahun ini, Festival PeSoNa akan diikuti oleh 73 partisipan, dengan jumlah booth 117 buah yang tersebar di kompleks Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Festival PeSoNa juga merupakan ajang sosialisasi program dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA, dan Kemitraan Kehutanan khususnya, dan KLHK pada umumnya. Selain pameran yang menampilkan aneka produk hasil hutan bukan kayu oleh berbagai kelompok tani hutan, PeSoNa tahun ini juga menghadirkan hidangan yang diolah dari bahan baku hutan yang dibalut dalam tajuk “Santap PeSoNa”. Tidak ketinggalan sarasehan dan talkshow dengan tema besar “Saatnya Rakyat Bicara”, yang diselingi penampilan seni tradisional dari berbagai daerah. Temu Usaha (seller meet buyer) merupakan agenda utama yang menjadi ajang bertemunya para kelompok tani penghasil produk Perhutanan Sosial non kayu sebagai penjual dengan calon penyalur atau pembeli. Selain itu, diberikan ruang bagi pemuda yang mempunyai hobi seni lukis untuk menyalurkan bakat dan kreatifitasnya dalam event Live Mural. Turut hadir pada media briefing kali ini yaitu perwakilan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Proyek Kemakmuran Hijau Millenium Challenge Account, dan Co-Founder Anomali Kopi Media briefing tersebut akan disiarkan oleh Radio KBR tanggal 6 September 2017 jam 9.00 WIB pada frekuensi 103.4 DFM.(*) SIARAN PERS Nomor : SP.234/HUMAS/PP/HMS.3/09/2017 Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senin, 4 September 2017. Perkiraan Curah Hujan Bulan September 2017 di Indonesia berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, masih pada tingkat rendah hingga menengah terutama di provinsi-provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini tentunya tetap menuntut kesiapsiagaan semua pihak terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Manggala Agni sebagai ujung tombak pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lapangan tentunya juga tidak pernah berhenti melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerja mereka. Cuaca bulan September masih cukup panas. Jika dilihat dari Laporan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, masih banyak hotspot (titik panas) yang terpantau di awal bulan September ini sehingga Manggala Agni tetap siaga. Pemantauan hotspot melalui websiteSipongi dilakukan setiap hari, groundcheck hotspot yang terpantau dan lakukan pemadaman dini jika memang terjadi kebakaran di sana. Pemadaman dini harus segera dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas. “Pantau hotspot, cek ke lokasi, dan lakukan pemadaman dini.”, tegas Raffles B. Panjaitan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian perubahan Iklim. Hasil pemantauan Posko Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tanggal 3 September 2017 pukul 20.00 WIB pada Satelit NOAA19, terpantau 46 hotspot, yang tersebar di Provinsi Jawa Timur (1 titik), Banten (1 titik), Jawa Tengah (1 titik), Kalimantan Barat (16 titik), Bangka Belitung (23 titik), Jambi (3 titik), dan Sumatera Selatan ( 11 titik). Berdasarkan Satelit TERRA AQUA (NASA) confidence level ≥80% , jumlah hotspot di Indonesia ada 8 titik dengan rincian Provinsi Papua (1 titik), Nusa Tenggara Timur ( 4 titik), Nusa Tenggara Barat ( 1 titik), dan Kalimantan Timur ( 2 titik). Sedangkan informasi hotspot berdasarkan Satelit TERRA AQUA (LAPAN) confidence level ≥80% , jumlah hotspot di Indonesia ada 7 titik yaitu di Nusa Tenggara Timur ( 3 titik), Nusa Tenggara Barat (1 titik), dan Kalimantan Timur ( 3 titik). Manggala Agni yang tergabung dalam Tim Patroli Terpadu Posko Desa Rantau Sialang, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, pada hari Minggu 3 September 2017 melakukan groundcheck hotspot yang terpantau berdasarkan satelit TERRA AQUA (LAPAN). Dengan dibantu oleh TNI, BPBD, dan Masyarakat Peduli Api (MPA), Manggala Agni bergerak menuju lokasi hotspot yang berada di Desa Kerta Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Muba. Pada lokasi hotspot ditemukan lahan bekas kebakaran pada titik koordinat S. 03.06221 E. 103.69817. Luas bekas terbakar sekitar 2 Ha berupa pohon bekas tebang. Kondisi pada saat groundcheck api sudah padam. Manggala Agni akan terus melakukan sosialisasi di wilayah ini dengan pendekatan kepada masyarakat agar kebakaran hutan dan lahan tidak terulang lagi. Selain itu, groundcheck juga dilakukan oleh Manggala Agni Daops Lahat pada titik koordinat S.02.78080248833 E.102.821281433, Desa Batu Gajah, Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dan juga pada koordinat S -3.001469 E 103.040581, Desa Mekar Sari, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas. Tak hanya groundcheck, pemadaman dini juga dilakukan oleh Manggala Agni Daops Lahat di Desa Kayuara Batu, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Muara Enim, luas lahan terbakar sekitar 10 Ha. Di Kalimantan Tengah, pemadaman dini dilakukan juga oleh Manggala Agni Daops Palangkaraya di Jl. Mahir Mahar Km 08 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, dengan luas yang terbakar sekitar 10 ha. Kebakaran yang diinformasikan oleh Tim Patroli Terpadu ini segera dipadamkan oleh Manggala Agni selama kurang lebih 4 jam dan api berhasil dipadamkan.(*) SIARAN PERS Nomor : SP.232/HUMAS/PP/HMS.3/08/2017 Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

Beberapa orang menyebutnya Anggrek Kipas Dewi Venus, dengan sebutan ilmiah Bulbophyllum lepidum. Pada umumnya anggrek ini hidup sebagai tanaman epifit yang menempel pada pohon maupun bebatuan berlumut di dataran rendah hingga tinggi mulai dari 300 – 1100 mdpl. Kipas Dewi Venus ini merupakan tanaman asli Asia Tenggara yang hidup mulai dari Daratan India, Myanmar,Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Anggrek Bulbophyllum lepidum termasuk tanaman asli hutan dataran rendah dan tumbuh di area perbukitan wilayah Hutan Suaka Alam Kelompok Hutan Gumai Tebing Tinggi yang terletak di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. Bulbophyllum lepidum merupakan jenis anggrek kecil dengan ciri daun berbentuk oval dengan panjang antara 8 – 11 cm dengan tangkai daun menggembung bulat. Bunga sempurna akan membentuk susunan berupa kipas dengan warna beragam tergantung dari habitat dimana mereka tumbuh. Pada umunya bunga anggrek ini berwarna merah marun hingga merah pada pangkal dengan tepian berwarna kuning keputihan. Anggrek dewasa akan membentuk rumpun besar yang dapat menutupi seluruh permukaan batang pohon ataupun bebatuan dimana dia melekat hidup. Bulbophyllum lepidum akan berbunga pada peralihan musim dan akan mengasilkan bunga pada setiap Bulb atau batang bunga yang dapat berjumlah sangat banyak, hal inilah yang menjadikan Anggrek Kipas Dewi Venus ini banyak dikolesi oleh para hobiis dan pecinta anggrek baik dalam maupun luar negeri. Dalam statusnya, Anggrek Bulbophyllum lepidum merupakan jenis anggrek APPENDIX II dalam CITES yaitu hanya memperbolehkan anggrek hasil Budidaya yang dapat diperjual belikan. Pada akhir dekade ini beberapa jumlah populasi tanaman khas indonesia kian menurun tak terkecuali Anggrek Kipas Dewi Venus ini akibat banyaknya pemburu ataupun kolektor tanaman yang mengambil berbagai jenis tanaman tanpa memperhatikan kelestarianya. Oleh sebab itu perlindungan dan upaya konservasi berbagai jenis flora harus segera dilakukan untuk mencegah kepunahan berbagai jenis tanaman khas dan unik terutama yang berasal dari Indonesia. Sumber : BKSDA Sumatera Selatan

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senin, 4 September 2017. Masih dalam semangat peringatan Kemerdekaan RI yang ke-72, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya memerdekakan sungai dari limbah dan sampah. Setelah peresmian program rehabilitasi sungai “Ekoriparian Ciliwung Srengseng Sawah” oleh Menteri LHK, pada 15 April lalu, kini KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), menyelenggarakan kegiatan Arung Sungai Ciliwung, pada hari Minggu (03/09/2017). Dalam kegiatan ini, peserta tidak hanya diajak untuk menyusuri Sungai Ciliwung, namun juga ikut membersihkan sampah di sekitar Sungai Ciliwung. Sekitar 150 orang yang terdiri pelajar, komunitas pecinta alam, swasta, dan masyarakat, ikut dalam kegiatan ini. Tidak ketinggalan, Direktur Jenderal PPKL, MR. Karliansyah, beserta Direktur Pengurangan Resiko Bencana BNPB, Lilik Kurniawan, Direktur Pengendalian Pencemaran Air, Sekretaris Direktorat Jenderal PPKL, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, serta Pimpinan perusahaan pendukung kegiatan melalui CSR, juga ikut mengarungi Sungai Ciliwung, dimulai dari ruas sungai di bawah jembatan Juanda Cijago, Kota Depok dan berakhir di dermaga Ekoriparian Ciliwung Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Karliansyah menyampaikan bahwa, program ini dapat direplikasi di beberapa segmen Sungai Ciliwung, dan sungai-sungai lainnya seperti di Citarum dan Sungai Asahan Toba. “Ekowisata sungai seperti Ekoriparian Ciliwung Srengseng Sawah tidak hanya menjadi sarana wisata saja, tetapi juga sarat akan edukasi perbaikan kualitas air, sehingga sungai-sungai di Indonesia dapat segera pulih kembali fungsinya sebagai fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial”, tutur MR. Karliansyah. Karliansyah juga menjelaskan bahwa, manfaat dari program Ekoriparian Ciliwung Srengseng Sawah kini mulai terasa. Salah satunya yaitu, dengan membaiknya kualitas air di kawasan segmen tersebut, dimana tahun sebelumnya memiliki kondisi cemar berat, saat ini menjadi cemar ringan. “Ekoriparian Ciliwung Srengseng Sawah telah menjadi pusat pelatihan rescue di Sungai Ciliwung oleh BNPB seluruh Indonesia. Lembaga Ekoriparian Ciliwung Srengseng Sawah yang telah dibentuk juga menyiapkan paket-paket green camp untuk anak sekolah belajar berkemah ramah air, minim sampah, membuat kompos dari sampah, serta memanfaatkan kompos untuk bercocok tanam”, Karliansyah menambahkan. Sementara itu, kegiatan Arung Sungai Ciliwung, juga merupakan kegiatan pertama penggunaan dermaga, dan penggunaan lampu dengan tenaga matahari (solar cell) di kawasan Ekoriparian Srengseng Sawah. Karliansyah berharap, dengan bertambahnya kegiatan dan fasilitas tersebut, dapat kembali mewujudkan Sungai Ciliwung yang sehat dan bernilai ekonomi, ekologi, sosial serta budaya, serta bermanfaat bagi masyarakat.(*) SIARAN PERS Nomor: SP. 233 /HUMAS/PP/HMS.3/09/2017 Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

Jakarta, 3 Agustus 2017. Balai Kejuruan Teknik Kehutanan - Persatuan Insinyur Indonesia (BKTHut-PII) bekerjasama dengan PII Pusat secara periodik melakukan pendaftaran dan kegiatan Program Pembinaan Profesi Insinyur /Lokakarya Sertifikasi Insinyur Profeisional (P3I/LSIP) untuk terus menerus mengembangkan kehadiran Insinyur Profesional Kehutanan. Hingga saat ini telah 690 orang yang mendaftarkan diri, meliputi rekan - rekan yang bekerja di birokrasi Pusat dan Daerah, perguruan tinggi, perusahaan, Konsultan, penyuluh, peneliti dan lembaga swadaya masyarakat. Perkembangan ini mengokohkan kehadiran profesi Rimbawan bagi Bangsa Negara Kita tercinta. Sebagaimana yang telah dimiliki oleh Filipina tahun 1971, Vietnam tahun 1985, Malaysia tahun 1979. Di Lingkup ASEAN kita yang terakhir memiliki Profesi Insinyur Kehutanan sejak berdirinya BKTHut-PII yang disahkan dalam Kongres PII XX tanggal 12 Desember 2015. Hal ini memberikan kontribusi kesiapan kita dalam memasuki MEA (Masyarat Ekonomi ASEAN). Kini BKTHut-PII telah memiliki 63 Insinyur Professional, dengan kualifikasi Insinyur Professional Pratama (IPP), Insinyur Profesional Madya (IPM), dan Insinyur Profesional Utama (IPU). Anggota yang lain dalam proses melengkapi persyaratan teknis administrasi, keuangan, proses CV dan Formulir Aplikasi Insinyur Profeisional (FAIP) serta yang telah siap untuk penilaian FAIP. Gaung kehadiran profesi Insinyur Profesional Kehutanan terus bergema di pelosok Tanah air. BKTHut juga bergema di dunia Internasional, baik di lingkup ASEAN dengan kehadiran pertama kalinya dalam sidang ASEAN Federation of Engineers Association (AFEO) dan melalui kerjasama antara BKTHut-PII dengan University of Sunshine Coast, Queensland -Australia, juga termasuk kerjasama dengan Institute of Foresters of Australia (IFA). Insinyur Profesional Kehutanan diharapkan ikut hadir dalam konferensi ASEAN Federation of Engineers Association (AFEO) ke 35 tgl 16-19 November 2017 di Bangkok. Aktifitas Internasional BKTHut antara lain membina jejaring Internasional, khususnya menata Insinyur Asing dalam praktek keinsinyuran Kehutanan di Indonesia, sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam UU 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran. Kehadiran BKTHut juga mewujudkan suatu tatanan "ilmu dipraktekkan dan praktek diilmukan". Kesiapan dalam menyongsong era Pendidikan Profesi Insinyur (PSPPI), yang dilaksanakan oleh 40 Perguruan Tinggi penerima mandat Menristekdikti. BKTHut-PII mulai bulan September ini (semester II the 2017) segera menyelenggarakan kembali pendaftaran keanggotaan PII dan kegiatan P3I/LSIP. Terlampir kami sampaikan link pendaftaran online dan form pendaftaran. Sumber : Tonny Hari Widiananto - Ketua BKTHut-PII Formulir Anggota (utk Cetak) new2017@_2 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVFRo-catZK5wQSEw8c1p51ViB90BYuUrf5sk0kFmC4SYxmQ/viewform

Bandung, 31 Agustus 2017. Sebuah keniscayaan, dalam mengelola suatu kawasan konservasi dengan segala potensi keanekaragaman hayati dan daya tarik wisata didalamnya hanya dilakukan “soliter” oleh pemangku kawasan tanpa melibatkan pihak lain. Sebagaimana masyarakat telah mafhum, bahwa di wilayah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terdapat 2 (dua) Kawasan Konservasi yaitu Taman Wisata Alam Cimanggu dan Taman Wisata Alam Telaga Patengan yang masih merupakan primadona tujuan wisata. Di TWA Cimanggu, pengunjung dapat berendam menikmati kehangatan air yang mengandung “obat” diantara dinginnya udara pegunungan, lain halnya dengan TWA Patengan, pengunjung dapat menikmati “biru dan sejuk” indahnya panorama telaga yang tenang diantara perkebunan teh, juga pengunjung dapat berperahu mengelilingi telaga. Keindahan kawasan konservasi serta potensi keanekaragaman hayati tersebut diatas, perlu mendapat sentuhan-sentuhan banyak pihak yang dpat ditungkan dalam bentuk kolaborasi pengelolaan kawasan konservasi sehingga “3 pilar” yaitu perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat dapat lebih mudah terwujud. Melihat keniscayaan tersebut, maka pada hari ini Kamis, 31 Agustus 2017 Balai Besar KSDA Jawa Barat mencoba merangkul para pihak yang berada di sekitar kawasan konservasi yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung tersebut untuk dapat bersama-sama mengelola kawasan konservasi dengan tetap berprinsip pada “3 pilar”. Rencana pelibatan masyarakat tersebut dibahas dalam “Rapat Pembahasan Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kabupaten Bandung”, yang dihadiri antara lain oleh unsur Pimpinan dan staf BBKSDA Jawa Barat, perwakilan Koperasi Produsen Raksa Patenggang (KOPRAPA) dan perwakilan Forum Pemuda Hutan Kabupaten Bandung (FPHKB). Kedua organisasi tersebut nantinya akan menjadi mitra BBKSDA Jawa Barat untuk berkolaborasi bersama-sama mengelola kawasan konservasi. Poin-poin yang dihasilkan dalam pembahasan tersebut antara lain : 1. Koperasi Produsen Raksa Patenggang (KOPRAPA) dan Forum Pemuda Hutan Kabupaten Bandung (FPHKB) berkomitmen untuk turut menjaga dalam pengelolaan kawasan konservasi di daerah Rancabali dan sekitarnya. 2. Dalam rangka kolaborasi pengelolaan kawasan konservasi di daerah Rancabali dan sekitarnya diperlukan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama antara lain pengamanan dan perlindungan kawasan konservasi, pelatihan interpreter dan pemandu wisata serta pembinaan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Harapan terjaganya keutuhan dan lestarinya kawasan konservasi serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi, lambat laun mulai menampakkan harapan dengan meningkatnya kepedulian masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaannya. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Barat

Jakarta (31/8/2017). Biro Kepegawaian selaku penanggungjawab kepegawaian lingkup Kementerian Lingkungan Hidup, telah memiliki aplikasi dalam pengelolaan pegawai. Pada periode Oktober tahun 2017 akan diberlakukan sistem kenaikan pangkat otomatis dengan syarat data-data dalam apikasis SIMPEG sudah update. Pada Periode Januari 2018 akan diberlakukan penetapan pensiun otomomatis untuk Jabatan Fungsional Umum dengan pangkat dibawah IVb. Untuk itu semua penanggung jawab SIMPEG untuk mempersiapkan dan mengupdate data di SIMPEG dalam bentuk softfile. Jenis jenis data pegawai yang perlu disiapkan dapat dilihat pada link berikut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi bagian kepegawaian masing-masing UPT serta dapat melihat di website Biro Kepegawaian Kementerian LHK pada link berikut.

Banyak cara dilakukan untuk bisa menikmati liburan. Kali ini agak berbeda karena enam orang pegawai BBKSDA Papua merubah pola liburannya menjadi berlibur sambil bekerja pada tanggal 26-27 Agustus 2017 ke kabupaten Supiori yaitu sebuah kabupaten yang terletak di sebelah utara Pulau Papua pada. Tantangan pertama di mulai saat berada di Bandara Sentani Jayapura, salah seorang dari tim nyaris tertinggal pesawat karena harus menggagalkan offset-an burung cendrawasih kuning kecil dari seorang calon penumpang pesawat. Tiba di pulau Biak pada hari pertama, menyusuri sisi utara Cagar Alam Biak Utara menikmati indahnya sisi kanan kawasan penyangga CA. Biak Utara berupa tepian yang hampir seluruhnya merupakan pantai yang berbatasan dengan samudra Pasifik, sembari mengecek keberadaan papan-papan informasi Cagar Alam di sisi kiri yang telah dipasang sejak tahun 2014 yang kondisinya masih baik. Memasuki wilayah kota Sorendiweri ibukota kabupaten Supiori, tim menemukan seorang masyarakat yang memelihara satwa dilindungi kakatua jambul kuning, aksi penyuluhan dilakukan terhadap yang bersangkutan. Sisi utara pulau Supiori sama persis dengan pulau Biak dimana sepanjang jalan di sisi kiri merupakan Cagar Alam Supiori dan sisi kanan merupakan pantai dengan pandangan lepas ke samudra Pasifik. Puas dengan suasana pantai, tracking menuju TWA Supiori yang terletak di tengah-tengah CA. Supiori menjadi pilihan berikut. Menyusuri sungai Wabudori hingga berjalan kaki menuju air terjun Wabudori menjadi tantangan yang sangat menyenangkan. Ditemani beberapa masyarakat pemilik hak ulayat tim melakukan ground check untuk menentukan titik rencana pengembangan sarpras wisata sambil bercengkerama dengan masyarakat tentang pentingnya menjaga Cagar Alam dan TWA sebagai bagian dari penyangga kehidupan mereka. Antusiasme masyarakat berlanjut hingga akhirnya disepakati untuk melakukan pertemuan pada hari berikutnya dengan tokoh masyarakat/adat. Hari kedua dimulai dengan berkunjung ke kantor Resort Supiori yang hanya memiliki seorang tenaga kontrak. Membagi tim ke dalam dua kelompok disepakati yaitu satu tim menuju CA. Supiori untuk menikmati air terjun Masrif, sedangkan 1 tim kembali memenuhi janji dengan masyarakat Kampung Waryei sebagai pemilik hak ulayat pada TWA Supiori. Pertemuan menghasilkan suatu kesepakatan yang berbuah keinginan masyarakat untuk mengembangkan wisata alam di daerah mereka. Menjelang sore masing-masing tim kembali ke Biak untuk selanjutnya mempersiapkan kepulangan menuju kota Jayapura. Rencana ini tidak berjalan mulus, rasa lelah dan kantuk sepanjang jalan untuk segera beristirahat gagal karena ternyata kami harus berdiskusi terkait pengembangan wisata alam Supiori, pengembangan PLTMH dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Supiori yang mengetahui kedatangan kami. Tak terasa kami telah menikmati indahnya liburan yang penuh tantangan dengan waktu singkat sambil bekerja. Sumber Info: Danial Idris - PEH Balai Besar KSDA Papua

Berikut kami sampaikan Pengumuman Lowongan Posisi Executive Director of the ASEAN Centre For Biodiversity, untuk diketahui masyarakat luas. Lowongan Posisi Executive Director of the ASEAN Centre For Biodiversity

Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya mengadakan acara Rapat Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya 2018 – 2027 yang dilaksanakan di Kasongan, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah pada tanggal 28 Agustus 2017. Rapat Konsultasi Publik dibuka oleh Sekretaris Daerah Kab. Katingan, Bapak Nikodemus, dengan dihadiri oleh Ketua DPRD Kab. Katingan, Kapolres Katingan, Perwira Penghubung Kab. Katingan, Anggota-anggota DPRD Kab. Katingan, Kepala SOPD Kab Katingan dan jajaran, Camat, Kades, UPT Kementrian LHK, Masyarakat Adat dan lainnya, dengan peserta mencapai 57 orang peserta. Konsultasi Publik yang pertama dipilih di kabupaten Katingan mengingat wilayah kelola TNBBBR di kabupaten ini sebesar 52% dari seluruh luasan kawasan 234,642,30 Ha. Sementara wilayah administrasi kabupaten Katingan terdapat dari sepertiga (sekira 37,7 %) merupakan kawasan konservasi untuk kawasan pelestarian alam (TNBBBR, TN Sebangau, Hutan Lindung). Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, kawasan kelola yang memilliki ciri khas tertentu yaitu mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya secara lestari. Hal ini sebagai bukti nyata bahwa Kabupaten Katingan sangat mendukung kebijakan pusat dalam hal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Berita selengkapnya klik disini press release RPJP

SIARAN PERS Nomor: SP. 223 /HUMAS/PP/HMS.3/08/2017 Warga Bodogol Bertambah Satu Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sabtu, 26 Agustus 2017. Satu lagi kabar gembira bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebagaimana disampaikan oleh Plt. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Adison (25/08/2017), bahwa telah ditemukan satu individu muda/anakan pada satu kelompok/keluarga Owa Jawa, pada saat monitoring oleh Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Balai Besar TNGGP. "Monitoring ini telah dilakukan sebanyak tiga kali di tahun 2017, yaitu pada bulan April, Juni, dan Agustus, dan hasil monitoring di tanggal 14 Agustus 2017, terlihat satu Owa Jawa betina yang menggendong anaknya, dengan umur sekitar 2-3 bulan", Adison menjelaskan. Sebagai salah satu dari 25 jenis satwa prioritas, yang ditargetkan meningkat populasinya sebesar 10% di tahun 2019 (baseline tahun 2013), berdasarkan SK Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) No. 180/IV-KPTS/2015, Owa Jawa (Hylobates moloch) harus terus dipantau keberadaannya dan dijaga kelestariannya. Adison menuturkan, "Selain Owa Jawa, satwa liar lainnya yang prioritas untuk dimonitor di TNGGP adalah Macan Tutul dan Elang Jawa. Adapun monitoring Owa Jawa lebih difokuskan di Bidang PTN Wilayah III Bogor, yaitu di Site Monitoring Owa Jawa Resort Bodogol". Sampai tahun 2016, terdapat 98 Owa Jawa di Site Monitoring Bodogol pada lahan seluas 2.759 Ha, dengan kepadatan 11,11 individu/Km2. Menurut Adison, beberapa indikator dalam monitoring ini,antara lain yaitu perbandingan jenis kelamin, struktur umur, kondisi habitat, potensi ancaman, tingkat kematian, dan tingkat kelahiran. Sementara itu, Direktur Jenderal KSDAE, Wiratno, menyambut gembira berita kelahiran ini, mengingat sifat Owa Jawa yang monogami, dengan kemampuan melahirkan rata-rata sekali setiap tiga tahun, dan masa mengandung selama 7 bulan. "Kelahiran Owa Jawa secara alami, menjadi salah satu indikator bahwa habitatnya masih sehat, dan memungkinkan untuk perkembangbiakan Owa Jawa. Semoga ke depannya, populasi Owa Jawa di TNGGP dapat terus terjaga, bahkan meningkat", ujar Wiratno. Terkait pengelolaan satwa Owa Jawa, selain monitoring, KLHK juga melakukan penilaian potensi, inventarisasi populasi dan distribusi, survey perilaku, pembangunan pusat rehabilitasi, kampanye konservasi, patroli pengamanan hutan, pelepasliaran Owa Jawa hasil rehabilitasi di Javan Gibbon Centre (JGC), serta pengembangan ekowisata di Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol (PPKAB), yang sekaligus menjadi role model Balai Besar TNGGP. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan para mitra kerja, seperti Conservasi International Indonesia (CII), perguruan tinggi, Yayasan Owa Jawa, Pert Zoo Australia, Volunteer Balai Besar TNGGP, Gedepahala, dan masyarakat sekitar. Berdasarkan daftar IUCN, Owa Jawa tercatat sebagai satwa Endangered (terancam punah), dan berdasarkan PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Owa Jawa termasuk satwa yang dilindungi. Sedangkan CITES mengelompokkan satwa ini ke dalam Apendiks I, sebagai salah satu jenis satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional.(*) Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

Kini, petani madu tradisional di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum, bisa bernafas lega. Pasalnya, sekarang mereka bisa mendapatkan harga madu yang lebih tinggi, Rp. 150.000/ kg. Sebelumnya, madu petani hanya dihargai sebesar Rp. 20.000/kg. Keberhasilan itu bermula terbentuknya Asosiasi Periau Danau Sentarum atau lebih dikenal APDS. APDS adalah kelompok petani madu hutan di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum khusunya di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Labian – Leboyan, Desa Leboyan, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. “Pembentukan APDS didasari rasa keprihatinan para petani madu hutan tradisional yang dalam bahasa lokalnya disebut “Periau” terhadap ketidak stabilan jumlah produksi dan harga madu yang sangat murah,” ujar Pak Uge, nama panggilan dari Basriwaldi. Pak Uge adalah Presiden Asosiasi Periau Danau Sentarum. Sebelumnya, madu APDS dihargai rendah kerena kualitasnya kurang baik. Misalnya, kadar airnya terlalu tinggi dan rasanya asam. Kualitas yang kurang baik itu disebabkan karena para periau memanen madu dengan cara diasap dan dilakukan pada malam hari. Seluruh sarang lebah pun diambil dari dahan dan alat-alat yang digunakan tidak mempertimbangkan kebersiahan atau hieginitas. Selain itu, cara panen dengan pengasapan di malam hari menyebabkan banyak lebah yang mati. Bukan hanya itu, pengambilan keseluruhan sarang dari dahan tempat bersarang juga menyebabkan berkurangnya koloni lebah. Sedangkan penggunaan alat-alat panen yang tidak higienis menyebabkan kualitas madu sangat rendah. Hingga pada tahun 2006 para periau membentuk APDS. Di asosiasi itulah para petani menyadari bahwa cara-cara panen tersebut menyebabkan ketidakstabilan jumlah produksi sehingga menyebabkan harga madu sangat murah. Sejak tahun itulah harga madu Periau mulai merangkak naik. Pada tahun 2006 sebanyak 89 orang dari 5 kelompok periau bersepakat membentuk perkumpulan yang dinamai Asosiasi Periau Danau Sentarum atau lebih dikenal sebagai APDS, kata pak Uge. Saat ini anggota APDS sebanyak 305 orang terdiri dari 15 Periau yang berasal dari Desa Leboyan, Desa Tempurau, Desa Semalah, Desa Melemba, Desa Sekulat, Desa Lubuk Pengail, Desa Dalam dan Desa Pulau Majang. Terbentuknya APDS memudahkan para pihak untuk melakukan pembinaan. Para pihak yang telah banyak melakukan pembinaan adalah Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BB TN Bentarum), Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu, Yayasan Riak Bumi, Aliansi Organik Indonesia dan Jaringan Madu Hutan Indonesia. Pemanenan hasil hutan bukan kayu berupa madu di kawasan konservasi dibenarkan secara hukum, karena itu BBTN Bengkarum telah memberikan persetujuan melalui skema perjanjian kerjasama kepada APDS untuk memungut madu hutan pada zona tradisional seluas kurang lebih 36.579 Ha. Salah satu bentuk pembinaan yang telah diberikan oleh BBTN Bengkarum adalah pembangunan rumah workshop madu untuk APDS. Pembinaan dan pendampingan APDS secara terus menerus dalam hal pemanenan dan pengelolaan madu hutan oleh para pihak telah memberikan hasil yang sangat menggembirakan. Melalui metode panen lestari, dan penerapan mekanisme pengawasan mutu kelompok (Internal Control System=ICS), madu yang dihasilkan APDS saat ini sangat berkualitas tinggi dan sangat diminati oleh pasar. Tahun 2007, madu hasil produksi APDS telah mendapatkan sertifikasi BIOCert, SNI 01-6729-2002 dan mutu produk madu. Pemberian sertifikat organik bagi produk madu hutan APDS merupakan yang pertama di Indonesia. Keberhasilan mendapatkan sertifikat madu organik, menjadikan madu APDS cukup laris di tingkat pasar baik lokal, regional maupun nasional. Minat dan penerimaan pasar yang cukup tinggi telah mendorong perbaikan harga madu hutan organik APDS, Walaupun harganya terbilzzwzww`ang cukup tinggi bila dibandingkan dengan harga madu pada umumnya di Indonesia, namun minat pasar tetap tinggi terhadap madu hutan organik APDS. Oriflame Indonesia, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dibidang kosmetik/kecantikan, berminat membeli produk madu APDS. Pada Februari tahun 2016 Oriflame Indonesia telah menawarkan surat ketertarikan (Letter of Intent = LoI) membeli madu hutan organik kepada Koperasi Madu Hutan Kapuas Hulu, salah satu anggotanya adalah APDS sebagai penyumbang madu terbanyak ke koperasi Kapuas Hulu. Bukan hanya Oriflame, beberapa perusahaan dan lembaga telah menawarkan pembelian (purchase order) madu ke pada APDS. Salah satunya adalah Dian Tama. Perusahaan itu akan membeli sebanyak 5000 Kg pada tahun 2017. WWF Indonesia, Program Kalimantan Barat juga ingin membeli sebanyak 276 botol kemasan 250 ml setiap bulan selama 2 tahun, dari tahun 2017 s.d. 2018. Terhadap banyaknya permintaan tersebut APDS mengalami kesulitan di dalam menyediakan madu dikarenakan ketiadaan modal dalam bentuk uang tunai. APDS sangat membutuhkan uang tunai untuk membeli madu dari anggotanya. Pihak APDS telah berusaha meminta pinjaman ke lembaga-lembaga pengelola keuangan (Bank) di Kabupaten Kapuas Hulu baik milik BUMN maupun BUMD, namun tidak membuahkan hasil dikarenakan persyaratan-persyaratan baku oleh pihak perbankan tidak dapat dipenuhi oleh APDS. Tahun 2016, Pak Uge bersama beberapa rekannya bertemu dengan pihak BBTN Bentarum untuk menyampaikan permohonan agar dapat dibantu mencarikan solusi terkait modal usaha tersebut. Salah satu mandat BBTN Bentarum adalah melakukan pemberdayaan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan konservasi. Terhadap mandat inilah BBTN Bentarum berupaya semaksimal mungkin mendorong pihak-pihak lain untuk membantu modal usaha kepada kelompok pengelola madu hutan di Kapuas Hulu khususnya APDS. Menjawab permohonan APDS, BBTN Bentarum atas dukungan Bupati dan Sekda Kabupaten Kapuas Hulu mencoba mengusulkan bantuan permodalan kepada APDS melalui Badan Layanan Umum (BLU), Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, Kementeian Lingkungan Hidup (KLHK). Langkah pertama yang ditempuh pihak BBTN Bentarum adalah mengundang pihak BLU KLHK dalam acara peresmian “Rumah Workshop Madu” pada tanggal 14 Mei 2016. Rumah workshop ini dibangun di Kampung Semangit, Dusun Batu Rawan, Desa Leboyan, Kecamatan Selimbau oleh BBTN Bentarum untuk diserahkan pengelolaannya kepada APDS. AM Nasir, SH, Bupati Kapuas Hulu dalam pidatonya mengharapkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus membangun dan memberdayakan masyarakat khususnya yang tinggal di dalam kawasan TN Danau Sentarum. “BLU diharapkan mendukung usaha madu hutan organik Kapuas Hulu dengan memberikan bantuan modal usaha kepada APDS,” ujar AM Nasir, SH, Bupati Kapuas Hulu, dalam pidatonya saat peresmian rumah workshop. Malam harinya, bertempat di kantor resort Semangit, dengan difasilitasi BBTN Bentarum kemudian dipertemukan antara pihak BLU dengan APDS. Dalam pertemuan itu pihak APDS menyampaikan bahwa kendala utama mereka dalam mengembangkan usaha madu hutan organik adalah tidak adanya modal usaha. Bahwa musim madu di Danau Sentarum hanya berjalan 3-4 bulan dalam setahun yaitu antara bulan Desember – Maret. Pada masa tersebut APDS harus mengumpulkan madu dari para anggotanya. Kendalanya adalah APDS harus membayar tunai madu yang dibeli dari anggotanya. Dapat dipahami bahwa para anggota APDS adalah masyarakat yang sangat membutuhkan dana tunai untuk keperluan sehari-hari mereka. Pada saat koperasi APDS tidak dapat menyediakan dana tunai maka anggotanya akan menjual madu mereka kepada pembeli lain yang memang cukup ramai yang datang apabila musim madu di Danau Sentarum. Setelah mendengar dan berdikusi panjang lebar, pihak BLU menilai bahwa usaha madu hutan organik koperasi APDS sangat potensial untuk dikembangkan dan hasilnya akan berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat serta kelestarian kawasan TNDS. Visi Kementerian LHK yaitu “Masyarakat Sejahtera Hutan Lestari” dapat terwujud melalui usaha koperasi APDS. Anggota koperasi APDS akan mendapatkan nilai ekonomi dari menjual madu hutan, yang berdasarkan data, dalam satu tahun terdapat satu kali masa panen madu hutan di kawasan TNDS dapat dikumpulkan sebanyak 12 – 25 ton. Apabila jumlah produksi tersebut dikalikan dengan harga Rp. 150.000,-/liter maka aka ada peredaran uang sekitar 3,7 milyar/tahun di sekitar Danau Sentarum. Nilai positif lainnya adalah anggota APDS secara mandiri akan menjaga hutan sangat ketat dari aktifitas penebangan liar dan kebakaran hutan, karena apabila hutan rusak lebah tidak akan datang lagi untuk membangun sarang. Kesimpulan pertemuan malam itu adalah, pihak BLU sangat mendukung usaha pengelolaan madu hutan organik APDS dan akan mengupayakan adanya terobosan skema bantuan pendanaan untuk usaha-usaha hasil hutan bukan kayu. Karena selama ini BLU hanya memberikan bantuan usaha untuk usaha dibidang penanaman dan pemanenan pohon. Hasil kongkrit pertemuan adalah koperasi APDS diminta untuk mencoba mengajukan proposal kepada BLU perihal pinjaman modal usaha pengembangan usaha madu hutan. Kurung waktu sepuluh bulan lamanya antara bulan Mei 2016 sampai bulan Maret 2017, BBTN Bentarum, APDS dan BLU membangun komunikasi, mempersiapkan persyaratan adminitrasi, penataan lembaga, penyusunan dan pengajuan proposal. Pada tanggal 7 s.d. 8 Maret 2017 muncul harapan menggembirakan dengan datangnya 4 orang perwakilan BLU untuk melakukan penilaian dan verifikasi lapangan terkait kelembagaan APDS, adminitrasi keuangan, kesiapan anggota, proses dan jaminan keberlanjutan produksi, dll. Hasil verifikasi ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi oleh APDS untuk memenuhi syarat mendapatkan bantuan modal usaha dari BLU. Kelembagaan adalah salah satu aspek yang cukup mendapat perhatian pihak BLU untuk segera dibenahi oleh pengurus APDS. Keseriusan APDS untuk mendapatkan bantuan usaha ditambah bimbingan yang terus menerus oleh BBTN Bentarum, akhirnya segala rekomendasi BLU terkait perbaikan kelembagaan dan beberapa dokumen pemungkin lainnya dapat dipenuhi. Kabar yang betul betul menggembirakan adalah terbitnya surat Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, Kementerian LHK tertanggal 3 Mei 2017 yang ditujukan kepada Ketua APDS yang menyatakan bahwa pada prinsipnya permohonan pinjaman untuk usaha pengelolaan madu hutan orgnaik APDS dapat disetujui dengan jumlah sebesar Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk jangka waktu pengembalian 24 bulan dengan bunga pinjaman sebesar 3,25 % per tahun. Tanggal 31 Mei 2017 adalah hari bersejarah bagi Koperasi APDS dengan ditandatanganinya akad pinjaman usaha off farm pengembangan usaha madu hutan organik dihadapan notaris. Penandatanganan ini di saksikan oleh Bapak Wakil Bupati Kapuas Hulu bersama beberapa kepala SKPD Kapuas Hulu, Kepala BBTNBKDS, Kepala UPT Kementerian LHK wilayah lingkup Kalimantan Barat, Lembaga dan mitra kerjasama, dan perwakilan dari Sentra dan Sub sentra Koperasi Madu di Kabupaten Kapuas Hulu. Ir. Arief Mahmud, M.Si, Kepala BBTN Bentarum dalam sambutannya menyatakan bahwa kerjasama pemanfaatan zona tradisional di TNDS oleh APDS agar masyarakat mendapat kesempatan untuk meningkatkan pendapatan melalui pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa madu hutan. Madu hutan dari TNDS memiliki nilai ekonomi tinggi dan telah dimanfaatkan secara turun temurun oleh masyarakat sekitar TNDS. Pemberian pinjaman usaha Off Farm madu hutan kepada Koperasi APDS adalah yang pertama di Indonesia, karena itu contoh ini patut ditiru oleh kelompok-kelompok lain yang ada di Kapuas Hulu guna meningkatkan usahanya,” ujar Arief Mahmud dalam pidato sambutannya. Antonius L. Ain Pamero, SH, Wakil Bupati Kapuas Hulu dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada BLU Kementerian LHK dan Kepala BBTN Bentarum yang telah berupaya semaksimal mungkin membantu masyarakat Kapuas Hulu khususnya APDS. Beliau menitip pesan kepada APDS bahwa dana tersebut bukanlah hibah akan tetapi pinjaman yang harus dipertanggung jawabkan, karena itu agar dana tersebut dikelola sebaik mungkin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pemanfaatan zona tradisional ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan keberpihakan serta pengakuan kepada masyarakat yang telah tinggal dan hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan konservasi. Sehingga hal ini menepis anggapan yang sering disampaikan oleh beberapa pihak bahwa taman nasional tidak peduli kepada masyarakat atau bahkan mengambil dan merampas hak masyarakat, ucapnya. Keberhasilan memfasilitasi koperasi APDS untuk mendapatkan pinjaman usaha off farm bukanlah akhir dari upaya pembinaan masyarakat, akan tetapi merupakan langkah awal yang lebih serius dalam mendampingi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Penggunaan dana harus dikontrol dan diawasi, karena itu BBTN Bentarum telah menugaskan satu orang tenaga penyuluh lapangan untuk mendampingi APDS dalam pengelolaan keuangannya dan tentunya tetap memantau proses pemanenan dan pengelolaan madu sehingga mutu tetap dapat dipertahankan. Pengelolaan madu hutan dengan menerapkan Internal Control System (ICS), menerapkan proses panen lestari, mendapatkan sertifikat Organik dari BIOCert, SNI 01-6729-2002 (pertama di Indonesia), melakukan pengelolaan madu untuk mendapatkan nilai tambah, membangun Perjajian Kerjasama dengan pihak pengelolaan kawasan konservasi, ikut menjaga kelestarian kawasan konservasi dan mendapatkan pinjaman usaha off farm senilai Rp. 1,4 milyar untuk pengembangan madu dari BLU KLHK (pertama di Indonesia), maka layaklah kiranya Asosiasi Periau Danau Sentarum (APDS) menjadi model di Indonesia untuk pengelolaan hasil hutan bukan kayu berupa madu hutan di kawasan konservasi dan melalui APDS, Kementerian LHK dapat membuktikan bahwa kawasan hutan konservasi dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat di sekitar hutan. Sumber : Ahmad Munawir - Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian.