Jember, 24 November 2025. Di antara deru angin Samudra Hindia dan rapatnya hutan tropis yang menutup tubuh Pulau Nusa Barung, sebuah fakta penting terungkap bahwa pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa (SM) Pulau Nusa Barung tahun 2025 dinilai belum efektif, dengan skor 57 dari 102 atau 54,90% berdasarkan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (METT) Versi 4.4. Temuan ini menciptakan gelombang keprihatinan sekaligus menjadi titik tolak perbaikan pengelolaan kawasan konservasi paling mistis dan strategis di pesisir selatan Jawa Timur ini. Penilaian yang dilaksanakan pada 21 November 2025 di Herda Cafe Puger ini menghadirkan para pemangku kepentingan lintas sektor: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BBKSDA Jatim) melalui Bidang KSDA Wilayah III Jember, Pemerintah Kabupaten, TNI AL, Polri, Satgas Pamputer, Satpolairud, hingga kelompok masyarakat pengawas. Dalam forum itu, para peserta memaparkan dan menguji ulang kondisi nyata Nusa Barung berdasarkan 62 butir ancaman dan 38 pertanyaan penilaian, sebuah proses yang menuntut ketelitian dan pemahaman mendalam terhadap dinamika ekologis pulau. Tahun ini, METT digunakan dalam versi terbarunya, Versi 4.4, yang tidak hanya menilai tata kelola klasik, tapi juga menelisik isu-isu global seperti Perubahan iklim, Tangkapan karbon, Konektivitas ekosistem, Jasa lingkungan, Status spesies indikator, dan Status habitat yang lebih rinci. Untuk pertama kalinya, aspek keselamatan petugas lapangan dinilai secara khusus, menandai kesadaran baru bahwa kerja konservasi tidak hanya menjaga alam, tetapi juga memastikan keselamatan para penjaganya. Meskipun dikenal sebagai benteng alami dengan garis pantai karang, topografi terjal, dan hutan yang nyaris tak tersentuh, Pulau Nusa Barung bukan tanpa ancaman. Penilaian METT mengungkap beberapa tantangan besar yang memengaruhi efektivitas pengelolaan, terutama minimnya sumberdaya manusia dimana jumlah personel yang terbatas tidak sebanding dengan luas dan kerentanan kawasan. Terutama pada area yang rawan masuknya aktivitas ilegal serta kurangnya alokasi dana operasional serta peralatan pendukung membuat pengawasan, patroli, inventarisasi data, dan penguatan habitat tidak maksimal. Di samping itu keterbatasan basis data menyebabkan pemahaman terhadap dinamika populasi satwa kunci dan perubahan habitat belum dapat diukur secara akurat. Dari gabungan faktor tersebut menjadi akar dari nilai METT yang masih berada pada kategori kurang efektif. Di balik tantangan tersebut, Pulau Nusa Barung tetap menjadi aset ekologis yang tidak tergantikan. Hutan pantai, mangrove, hingga hutan hujan dataran rendahnya menyimpan potensi penyimpan karbon alami, mencegah erosi ekstrem, dan menjadi benteng ekologis bagi wilayah pesisir Puger dan Gumukmas. Kehadiran pulau ini menjadi benteng alami yang memecah gelombang besar, memberikan manfaat ekosistem terhadap masyarakat yang tinggal di pesisir selatan Jember. Acara penilaian dibuka oleh Kepala Bidang KSDA Wilayah III Jember dan dilanjutkan dengan pembahasan intensif. Para peserta, mulai dari desa, aparat keamanan, hingga kelompok masyarakat pengawas, menyumbangkan pengetahuan lokal dan pengalaman di lapangan. Dengan ditandatanganinya kesepakatan, menjadi sebuah komitmen untuk kelestarian Suaka Margasatwa Nusa Barung. Pulau Nusa Barung adalah laboratorium alam, benteng terakhir kehidupan liar, sekaligus garis pertahanan ekologis bagi ribuan warga pesisir. Dengan baseline METT 2025 yang kini dimiliki, Balai Besar KSDA Jawa Timur bersama jajaran Seksi KSDA Wilayah V dan seluruh pemangku kepentingan dapat memetakan strategi penguatan yang lebih terukur. Perbaikan input pengelolaan, penguatan data biodiversitas, dan sinergi lintas sektoral menjadi jalan menuju pengelolaan yang lebih efektif. Karena di Nusa Barung, setiap hembusan angin, setiap jejak satwa, dan setiap helaian dedaunan adalah pengingat bahwa alam selalu berbicara, kita hanya perlu mendengarkannya, dan menjaganya. (dna) Sumber: Bidang KSDA Wilayah 3 Jember – Balai Besar KSDA Jawa Timur

Sidoarjo, 21 November 2025. Pertengahan November 2025 menjadi titik krusial bagi bentang alam pegunungan di Jawa Timur bagian timur. Deras hujan yang mengguyur tanpa jeda, kabut tebal yang menyelimuti lereng, serta laporan cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberi tanda bahwa sesuatu yang serius sedang berlangsung. Menghadapi kondisi ini, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur mengambil langkah tegas, menutup sementara seluruh aktivitas kunjungan ke kawasan Suaka Margasatwa (SM) Dataran Tinggi Yang atau yang lebih dikenal dengan Gunung Argopuro, mulai 1 Desember 2025 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan ini diambil bukan semata sebagai respon administratif, tetapi sebagai bentuk perlindungan menyeluruh terhadap keselamatan manusia serta keberlanjutan ekosistem yang hidup di kawasan pegunungan yang membentang di empat kabupaten mulai Probolinggo, Situbondo, Jember, hingga Bondowoso. Dalam siaran pers-nya, BMKG memperingatkan bahwa puncak musim hujan di sebagian besar Jawa Timur diproyeksikan berlangsung intensif hingga Februari 2026. Pola hujan ekstrem yang disertai angin kencang dan potensi longsor menjadi ancaman yang tidak bisa diabaikan, terutama di kawasan yang secara topografi berada di lereng curam. Di tengah situasi ini, Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur, Nur Patria Kurniawan, S.Hut., M.Sc., menegaskan pentingnya langkah preventif tersebut. “Prioritas kami adalah keselamatan masyarakat dan keberlangsungan fungsi ekosistem. Dengan kondisi cuaca ekstrem seperti sekarang, risiko di jalur kunjungan meningkat signifikan. Penutupan sementara ini merupakan tindakan mitigasi untuk menghindari potensi kecelakaan dan memastikan pengelolaan kawasan tetap berjalan secara bertanggung jawab,” ujarnya. Beliau juga menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip konservasi modern yang menekankan kehati-hatian. “Konservasi bukan hanya menjaga satwa dan habitatnya, tetapi juga memastikan ruang alami ini dapat dinikmati masyarakat dalam kondisi aman. Mengambil jeda adalah pilihan terbaik ketika alam sedang berada pada fase yang tidak stabil,” lanjutnya. SM. Dataran Tinggi Yang merupakan kawasan yang memiliki fungsi penting: penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan wisata terbatas. Namun, fungsi-fungsi tersebut tidak akan berjalan optimal bila keselamatan pengunjung maupun petugas berada dalam risiko tinggi. Beberapa jalur setapak yang menjadi akses kunjungan kini mengalami penurunan stabilitas. Tanah yang jenuh air membuat permukaan licin dan mudah tergerus. Sementara itu, tutupan kabut yang sering kali turun mendadak membatasi jarak pandang hanya beberapa meter, kombinasi yang berbahaya bagi aktivitas wisata alam. Di dalam kawasan ini hidup berbagai jenis satwa liar yang sensitif terhadap gangguan manusia, terutama pada musim hujan ketika mereka memperluas wilayah jelajah untuk mencari pakan dan tempat berlindung. Penutupan sekali lagi menjadi bentuk perlindungan, bukan hanya untuk manusia, tetapi juga bagi dinamika ekosistem yang sedang berlangsung. SM. Dataran Tinggi Yang membentang melintasi Probolinggo, Situbondo, Jember, dan Bondowoso, yang masing-masing memiliki karakter geografis berbeda. Penutupan ini juga diharapkan mendapatkan dukungan bersama lintas sektor, mulai dari Kodim, Kepolisian Resor, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, hingga BPBD di mana semua pihak akan mengambil posisi yang sama yaitu keselamatan publik yang tidak bisa ditawar. Sinergi ini sekaligus menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi adalah urusan banyak pihak, bukan hanya instansi teknis. Alam dan keselamatan masyarakat berada pada prioritas utama. Selama kawasan ditutup, BBKSDA Jawa Timur akan melakukan sejumlah kegiatan strategis mulai dari evaluasi dan pemetaan ulang jalur kunjungan, perbaikan titik rawan longsor atau erosi, monitoring populasi satwa dan kondisi habitat, serta penilaian berkala terhadap ancaman hidrometeorologi. Musim basah adalah periode kritis dalam ekologi hutan pegunungan. Banyak proses alam berlangsung cepat, mulai dari pembentukan tunas baru, aktivitas satwa yang meningkat, hingga percepatan dekomposisi. Dengan minimnya gangguan manusia, ekosistem dapat menjalani siklus ini dengan lebih optimal. Meski pintu kunjungan untuk sementara ditutup, BBKSDA Jawa Timur optimistis bahwa kawasan ini akan kembali dibuka ketika kondisi stabil. Keselamatan pengunjung dan kualitas pengalaman wisata menjadi pertimbangan utama sebelum akses kembali dibuka. Keputusan ini adalah cara manusia merespons pesan alam. Sebuah pesan yang disampaikan melalui deras hujan, kabut pekat, dan tanah yang mulai bergerak. BBKSDA Jawa Timur mengimbau masyarakat, komunitas pencinta alam, pendaki, hingga para peneliti untuk mematuhi kebijakan ini. Informasi perkembangan akan terus diperbarui melalui kanal resmi BBKSDA Jawa Timur. Ketika alam memberi tanda bahaya, langkah terbaik adalah berhenti sejenak, mendengarkan, dan bertindak dengan bijaksana. (dna) Sumber: Balai Besar KSDA Jawa Timur

Kediri, 24 November 2025. Di lereng kelud di bawah tutupan hutan Cagar Alam (CA) Besowo Gadungan, warga baru saja mengingat satu peristiwa yang tak mudah dilupakan, angin puting beliung yang menerjang permukiman beberapa waktu lalu. Di tengah kekacauan itu, rumah-rumah di sisi timur jalan tepat di bawah area cagar alam, nyaris tak tersentuh kerusakan. Sebuah fakta lapangan yang kembali menegaskan apa yang selama ini diyakini para pengelola kawasan, bahwa hutan adalah perisai hidup yang bekerja tanpa suara. Temuan pengalaman warga itu mengemuka dalam kegiatan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (METT) CA Besowo Gadungan, yang dilaksanakan pada 17 November 2025 di Balai Desa Besowo Gadungan. Kegiatan dipimpin Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BBKSDA Jatim) melalui Bidang KSDA Wilayah I dan Seksi KSDA Wilayah I Kediri, serta dihadiri berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Desa Besowo, Camat Kepung, Dinas Lingkungan Hidup, CDK Trenggalek, Perhutani KPH Kediri, Pokmas Tjoelanggi, hingga YMFI. Acara dibuka dengan sambutan Kepala Desa Besowo dan Camat Kepung, disusul pemaparan pengantar METT oleh Kepala Seksi KSDA Wilayah I Kediri dan Kepala RKW 03 CA Manggis Gadungan, yang juga membawahi CA Besowo Gadungan. Paparan tersebut menegaskan kembali nilai strategis kawasan ini sebagai penyimpan air, penahan erosi, dan pusat keanekaragaman hayati yang menjadi penopang ekologi wilayah Kecamatan Kepung. Ketika sesi penilaian inti berlangsung, para pihak tampak antusias mengikuti setiap indikator. Diskusi teknis berkembang menjadi ruang berbagi pengalaman antara masyarakat, pemerintah, dan pengelola kawasan. Poin paling menarik muncul saat pembahasan tentang jasa lingkungan Cagar Alam Besowo Gadungan. Perwakilan Pokmas Tjoelanggi menceritakan bagaimana angin puting beliung yang menghancurkan beberapa rumah di sisi barat jalan ternyata tidak menyentuh rumah-rumah yang terletak tepat di bawah cagar alam. Garis vegetasi yang masih terjaga menjadi benteng alami yang meredam terpaan angin. Pengelola kawasan menguatkan pernyataan itu dengan eviden METT, bahwa hasil penelitian mahasiswa IPB yang memotret nilai jasa lingkungan cagar alam dalam mencegah erosi dan menahan kekuatan angin. Fakta ilmiah dan cerita warga bertemu dalam satu titik: konservasi menyelamatkan manusia lebih sering dari yang disadari. Seperti banyak cagar alam lain, CA Besowo Gadungan bukan tanpa ancaman. Warga mengakui bahwa praktik pengambilan buah kemiri masih terjadi, meski kini terbatas pada buah yang jatuh ke tanah. Pengelola menjelaskan bahwa dalam konsep pengawetan, buah-buah jatuh justru menjadi modal regenerasi pohon kemiri yang sudah menua. Ancaman lain adalah temuan warga yang membawa senapan di sekitar kawasan. Perhutani KPH Kediri mengonfirmasi bahwa pengawasan 24 jam tidak mungkin dilakukan, sehingga peningkatan patroli terpadu menjadi salah satu rekomendasi penting dari kegiatan METT. Meski begitu, sinyal positif tetap terlihat. Perwakilan masyarakat Besowo yang sehari-hari berkebun di sekitar kawasan menyampaikan bahwa kondisi tutupan hutan kini jauh lebih baik dibanding lima tahun lalu. Hal ini sejalan dengan upaya pemulihan ekosistem yang telah dilakukan BBKSDA Jatim di CA Besowo Gadungan, terutama pada titik-titik rawan erosi dan bekas gangguan. Penilaian 2025 menghasilkan nilai METT 69,61%, dengan rincian, Planning: 85,71%, Inputs: 72,22%, Process: 61,90%, Outputs: 50,00% dan Outcomes: 88,89%. Angka ini menunjukkan pengelolaan yang baik, sekaligus menjadi peta jalan untuk memperkuat perlindungan kawasan di masa depan. CA Besowo Gadungan bukan sekadar hamparan hutan. Ia adalah benteng ekologis yang menjaga kestabilan bentang alam, menahan bencana, dan menyediakan keselamatan bagi desa yang tumbuh di bawahnya. METT 2025 mengingatkan bahwa kerja konservasi adalah kerja yang sunyi, namun dampaknya nyata dan menyentuh kehidupan manusia secara langsung. Di tengah perubahan iklim dan tekanan kawasan, menjaga hutan seperti Besowo Gadungan berarti menjaga garis hidup masyarakatnya. “Kalau hutan ini hilang, maka manusia akan kehilangan pelindungnya” (dna) Sumber: Bidang KSDA Wilayah 1 Madiun – Balai Besar KSDA Jawa Timur

Bawean, 21 November 2025. Di tengah belantara Pulau Bawean yang senyap dan lembap, sebuah temuan tak terduga memecah rutinitas patroli konservasi. Pada rangkaian SMART Patrol yang dilaksanakan Tim Resort Konservasi Wilayah (RKW) 10 Pulau Bawean, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BBKSDA Jatim) bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) Bawean Lestari pada 3–10 November 2025, petugas mendokumentasikan temuan langka Anggrek Tanah (Didymoplexis pallens) salah satu flora paling misterius dan jarang terlihat di hutan-hutan Asia Tenggara. Dikenal sebagai “ghost orchid”, spesies ini tumbuh tanpa daun, tanpa klorofil, dan hanya muncul sesaat di permukaan tanah ketika kondisi mikrohabitat sangat stabil. Tubuhnya yang berwarna putih pucat, rapuh, dan hampir transparan membuat keberadaannya seolah memudar di antara serasah daun. Tidak banyak spesies yang sedemikian memancarkan ketenangan dan keheningan hutan sebagaimana Didymoplexis pallens, dan kemunculannya di Bawean menandakan kualitas ekologi yang masih terjaga di beberapa blok kawasan konservasi pulau tersebut. Temuan ini dicatat lengkap melalui aplikasi SMART Mobile, koordinat, foto lapangan, deskripsi kondisi, hingga struktur penutup lahan di sekitar titik pengamatan. Pendataan yang sistematis tersebut memberikan dasar ilmiah kuat untuk memetakan keberadaan flora sensitif dan memperbarui basis data keanekaragaman hayati Pulau Bawean. Patroli yang menjangkau area ±73,75 hektare ini melewati dua blok penting di Cagar Alam Pulau Bawean, Blok Payung-payung dan Blok Gunung Besar. Di sepanjang jalur rutin dan jalur baru yang dibuka berdasarkan analisis kerawanan, tim mencatat keragaman flora kaya struktur, pangopa, kayu bulu, gondang, badung, tenggulun, pala hutan, hingga jati yang tumbuh menyebar. Di batang-batang pohon tua, anggrek epifit seperti Rhynchostylis retusa, Dendrobium secundum, Vanda sp., Cymbidium bicolor, dan Phalaenopsis amabilis menghiasi tingkat tajuk dengan aneka bentuk dan warna. Keberadaan jenis-jenis ini merupakan indikator bahwa ekosistem hutan Bawean masih menyimpan mosaik vegetasi dengan tingkat kelembapan dan struktur yang sesuai bagi pertumbuhan anggrek. Di lantai hutan, keberadaan Didymoplexis pallens memberikan makna ekologis yang lebih dalam. Spesies mycoheterotrof seperti ini hanya dapat hidup jika jaringan jamur tanah sehat dan simbiosisnya berjalan stabil. Artinya, meski kawasan menghadapi tekanan dari luar, sebagian blok hutan masih memiliki kualitas tanah yang baik. Selama patroli, tim juga mencatat keberadaan satwa liar yang menjadi bagian penting dari ekosistem, Elang Ular Bawean sebagai raptor yang menjadi ikon pulau. Merbah Belukar, Cinenen Jawa, Madu Kelapa, Raja Udang Punggung Merah, Pergam Hijau, Babi Kutil beserta jejak kubangan dan sarangnya, Monyet Ekor Panjang, Kalong, serta berbagai jenis reptilia seperti Kadal Matahari, Biawak Air, dan Tokek. Keanekaragaman ini menunjukkan bahwa strata hutan, dari lantai hingga kanopi masih menyediakan ruang hidup bagi banyak spesies. Tingginya potensi keanekaragaman hayati tak lepas dari bayangan ancaman. Meskipun skalanya terbatas, aktivitas semacam ini dapat mengganggu stabilitas ekosistem mikro, termasuk habitat flora sensitif seperti Didymoplexis pallens. Selain patroli, tim turut melakukan koordinasi dengan pemerintah desa serta memberikan sosialisasi kepada warga sekitar. Edukasi terus digiatkan karena perlindungan hutan Bawean tidak dapat berdiri hanya pada patrolii, tetapi perlu dukungan penuh dari masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan konservasi. Kemunculan Didymoplexis pallens, meski hanya sekecil kelingking, membawa pesan kuat, bahwa di sela tekanan dan perubahan lanskap, hutan Bawean masih menyimpan kehidupan yang halus, rapuh, dan sangat berharga. Spesies ini mengingatkan kita bahwa keutuhan ekosistem ditopang oleh makhluk-makhluk kecil yang jarang terlihat, namun keberadaannya menjadi indikator penting kesehatan hutan. SMART Patrol kali ini tidak hanya menghasilkan data. Ia membawa kabar tentang harapan. Bahwa selama hutan masih berdiri, “hantu putih” dari dasar tanah tetap akan muncul sebagai penanda bahwa alam Bawean belum menyerah. Sumber: Fajar Dwi Nur Aji, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda di Balai Besar KSDA Jawa Timur

Sidoarjo, 20 November 2025. Di tengah dinamika perubahan lanskap Jawa Timur yang kian cepat, lahir sebuah gagasan besar yang perlahan mengubah cara kita memandang konservasi alam. Ia tidak lagi hanya berdiri di kawasan yang berpagar atau dibatasi garis tata ruang. Kini, upaya pelestarian menyentuh ruang hidup masyarakat, pesisir, hutan produksi, lahan pertanian, hingga pulau-pulau kecil. Gagasan itu bernama Areal Preservasi (AP) sebagai mandat baru dari UU 32/2024, sebuah pendekatan konservasi yang inklusif, adaptif, dan menghubungkan kepentingan ekologi dengan kesejahteraan manusia. Dalam Rapat Sosialisasi dan Verifikasi Potensi Areal Preservasi Jawa Timur, yang digelar pada 20 November 2025 di Sidoarjo, para pemangku kepentingan lintas sektor berkumpul untuk merumuskan masa depan AP. Mereka membawa data, pengalaman lapangan, dan kegelisahan yang sama, bagaimana melindungi keanekaragaman hayati yang sebagian besar justru berada di luar kawasan konservasi. Konservasi yang Tidak Lagi Berjarak Areal Preservasi muncul dari kebutuhan nyata. Indonesia, negara mega biodiversitas yang tengah menghadapi triple planetary crisis mulai dari hilangnya kehati, perubahan iklim, dan polusi, yang memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel. Banyak wilayah bernilai ekologis tinggi justru berada di hutan produksi, mangrove desa, perkebunan rakyat, hingga kawasan kelola swasta. Dr. Mahfudz, M.P., Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, menegaskan hal ini dalam arahannya. “Enam puluh hingga tujuh puluh persen keanekaragaman hayati Indonesia berada di luar kawasan konservasi. Itulah sebabnya Areal Preservasi menjadi instrumen mutlak untuk menutup celah perlindungan tersebut,” tegasnya. Beliau juga mengingatkan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati merupakan bagian dari lima kebijakan strategis Kementerian Kehutanan, mulai dari menjaga hutan sebagai paru-paru dunia hingga memastikan pengelolaan hutan yang berkeadilan. AP menjadi ruang partisipasi yang memungkinkan semua pihak terlibat tanpa mengubah status legal kawasan. Pernyataan itu menggambarkan realitas Jawa Timur yang terekam dalam inventarisasi kehati 2021–2023. Dari pesisir Ujung Pangkah yang subur oleh mangrove, hingga dataran rendah Teluk Pangpang yang menjadi jalur burung air migran, banyak ruang-ruang hidup penting yang selama ini belum memiliki perlindungan memadai. Komitmen Kawasan, Komitmen Manusia Sosialisasi AP tidak hanya dimaknai sebagai agenda teknis. Ia menjadi ruang penyamaan visi. Dalam pembukaan, Dr. Ir. Jumadi, M.MT., Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, menegaskan urgensi kolaborasi lintas sektor. “Jawa Timur mengalami dinamika signifikan dalam perubahan fungsi kawasan hutan. AP harus menjadi instrumen yang menyatukan peran pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa. Kita harus memastikan bahwa integrasi kebijakan kehutanan dan tata ruang berjalan selaras dengan perlindungan keanekaragaman hayati,” ungkapnya . AP hadir bukan untuk membatasi aktivitas masyarakat, melainkan memperkuat ruang hidup mereka. Banyak desa pesisir dan masyarakat lokal selama ini justru menjadi penjaga ekosistem paling efektif, sekaligus kelompok pertama yang terkena dampak ketika lingkungan rusak. Konsep AP menempatkan mereka sebagai mitra utama, bukan sekadar penonton atau objek kebijakan. Areal Preservasi: Ruang Hidup yang Dilindungi Tanpa Mengikat Dalam paparannya, Ir. Jefry Susyafrianto, M.M., Direktur Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi, menjelaskan karakter AP secara filosofis dan teknis. Areal Preservasi adalah instrumen konservasi baru yang fleksibel, inklusif, dan berbasis masyarakat. Ia mendukung target FOLU Net Sink 2030, mengatasi fragmentasi habitat, dan menutup celah perlindungan di wilayah marjinal,” jelasnya . Beliau juga menegaskan bahwa AP bukan kawasan terlarang dan tidak mengubah status kawasan. “AP memungkinkan model pembiayaan lebih terbuka, termasuk hybrid funding, dan memberi manfaat konservasi nyata tanpa mencabut hak kelola masyarakat,” tambahnya. Inilah kekuatan utama AP bahwa perlindungan yang tidak memisahkan manusia dari alam, tetapi justru menyatu dengan ruang hidup mereka. Data Tidak Pernah Berdusta: Lima Lokasi Prioritas AP Jawa Timur Berdasarkan hasil inventarisasi kehati dan analisis lanskap, rapat sepakat menetapkan lima lokasi prioritas AP tahun 2025, yaitu Pulau Masakambing, Mangrove Ujung Pangkah, Pantai Kili-kili, Teluk Pangpang dan Galur Pakis. Kelima lokasi ini merupakan eks-Kawasan Ekosistem Esensial yang terbukti memiliki nilai kehati tinggi dan fungsi ekologis penting, mulai dari habitat burung endemik, mangrove sebagai penyangga pesisir, hingga koridor satwa di kawasan dataran rendah . Sebuah Peta, Ribuan Asa Pada sesi inti rapat, Nur Patria Kurniawan, S.Hut., M.Sc., Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur, memaparkan potensi AP di Jawa Timur. “Areal Preservasi adalah mandat baru yang memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi. Banyak lokasi memiliki lebih dari 50% nilai kehati tinggi, dan banyak di antaranya berada di lanskap yang rentan tekanan,” jelasnya . Beliau juga menegaskan bahwa AP tidak bisa berdiri tanpa kerja bersama. “Pengembangan AP membutuhkan dukungan multi pihak. Tanpa kolaborasi Dishut, DLH, Bappeda, Perhutani, pemerintah daerah, lembaga riset, dan masyarakat lokal, AP tidak akan efektif,” ujarnya. Peta Arahan Areal Preservasi 2025 bukan sekadar dokumen teknis. Ia adalah arah baru pengelolaan ekologi Jawa Timur. Pelibatan Masyarakat Sebagai Pondasi Dalam rumusan rapat, seluruh pihak sepakat bahwa pelibatan masyarakat lokal adalah bagian wajib dalam penyusunan profil AP. Mereka adalah saksi hidup ekosistem, pengelola ruang, dan penerima dampak langsung dari konservasi maupun pembangunan. AP menjadi ruang dialog yang menyatukan nilai ilmiah dengan kearifan lokal. Ia memberi peluang pada masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekologis, sosial, dan bahkan ekonomi, selama pengelolaan dilakukan secara berkelanjutan. Menuju Pengelolaan yang Lebih Adil dan Berkelanjutan Rapat ditutup dengan kesepakatan penting di mana Lima lokasi prioritas AP disetujui, Verifikasi lapangan dilaksanakan Desember 2025–Maret 2026, Peta Arahan AP dan Rencana Aksi Pengelolaan 2026–2029 akan diselesaikan serta PP turunan UU 32/2024 disiapkan untuk memastikan tata kelola dan insentif berjalan efektif. Hal tersebut dilakukan agar AP menjadi instrumen strategis untuk menjembatani kepentingan ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Areal Preservasi mengingatkan kita bahwa konservasi bukan hanya tentang melindungi kawasan, tetapi juga melindungi relasi manusia dengan alam. Ketika masyarakat dilibatkan sebagai mitra, konservasi berubah menjadi gerakan budaya, gerakan yang tumbuh dari kesadaran, bukan sekadar peraturan. Jawa Timur kini berada di persimpangan penting. Melalui AP, provinsi ini memberi teladan bahwa pelestarian alam dapat dilakukan dengan cara yang lebih adil, lebih dekat, dan lebih memberdayakan. Sebuah masa depan baru sedang dibangun, masa depan di mana alam dan manusia berjalan berdampingan, saling menjaga, dan saling menghidupi. (dna) Sumber: Balai Besar KSDA Jawa Timur

Sumenep, 19 November 2025. Cagar Alam (CA) Pulau Saobi, salah satu benteng terakhir ekosistem hutan pantai di selatan Pulau Kangean, kembali mengirim isyarat penting. Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan (METT v4.4) tahun 2025 menunjukkan angka 62,63%, turun signifikan dari 72% pada tahun 2023. Penurunan ini membuka diskusi serius tentang tantangan, kapasitas, dan masa depan konservasi di pulau kecil yang jauh dari pusat kota ini. Penilaian yang dilaksanakan pada 19 November 2025 di Balai Desa Saobi tersebut menghadirkan 20 peserta yang mewakili unsur pemerintahan, keamanan, lembaga desa, tokoh masyarakat, hingga warga setempat. Kehadiran unsur Camat Kangayan, Kapolsek Kangayan, Koramil Arjasa, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat menunjukkan bahwa Saobi bukan sekadar kawasan konservasi, tetapi juga jantung ekologis yang mempengaruhi kehidupan sosial-budaya masyarakat pulau. Dalam sesi penilaian, fasilitator mencatat adanya perubahan signifikan dalam teknik dan indikator METT, terutama penambahan variabel baru seperti Jasa Lingkungan dan Karbon. Kedua indikator ini belum memiliki data kajian yang memadai, sehingga menurunkan nilai total kawasan. Dari sisi internal, keterbatasan sarana prasarana, minimnya SDM, serta kapasitas personil yang belum merata turut menjadi penyebab penurunan skor. Namun, temuan lapangan menunjukkan dinamika menarik. Tingkat pelanggaran kawasan justru menurun, pencurian kayu, perburuan rusa, dan pengambilan telur burung gosong kini semakin jarang terdengar. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian Pulau Saobi tampak meningkat. Sebaliknya, konflik satwa dan manusia menunjukkan tren naik, terutama akibat rusa keluar kawasan dan merusak tanaman warga, serta aktivitas penggembalaan yang melampaui batas kawasan. Pemerintah desa dan lembaga pendidikan setempat menyampaikan dukungan penuh terhadap program sosialisasi konservasi, terutama bagi generasi muda. Saobi adalah warisan. Jika tidak diperkenalkan sejak dini, generasi muda mendatang tidak lagi mengenali alamnya. Kegiatan penilaian sendiri tidak berlangsung tanpa hambatan. Ketiadaan listrik memaksa fasilitator melakukan seluruh proses secara manual dengan mencatat hasil satu per satu. Namun keterbatasan itu tidak menghalangi upaya untuk mendapatkan gambaran paling jujur tentang kondisi pengelolaan CA Pulau Saobi. Di balik angka 62,63% yang tampak sederhana, tersimpan pesan penting, Saobi sedang memasuki babak baru tantangannya. Bukan hanya soal kepatuhan terhadap indikator, tetapi bagaimana menjaga harmoni antara ekosistem kecil yang rentan dan komunitas manusia yang hidup berdampingan dengannya. Kini, Saobi kembali bertanya kepada kita semua. Apakah kita siap menjawab panggilan pulau kecil yang menjaga keseimbangan alam di Cagar Alam Pulau Saobi ini? (dna) Sumber: Bidang KSDA Wilayah 2 Gresik – Balai Besar KSDA Jawa Timur

Baderan, 18 November 2025. Suara angin dari lereng pegunungan Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang berhembus pelan ketika ruang Balai Desa Baderan mulai dipenuhi para pemangku kepentingan. Pada Selasa, 18 November 2025, sebuah penilaian penting dilakukan: METT Ver. 4 untuk Suaka Margasatwa (SM) Dataran Tinggi Yang. Hasilnya cukup menyentak, 57,72%, yang menempatkan kawasan ini pada kategori pengelolaan kurang efektif. Angka itu bukan sekadar statistik, ia adalah cermin yang memantulkan tantangan nyata sekaligus peluang besar untuk memperbaiki tata kelola salah satu kawasan konservasi kunci di Jawa Timur. METT (Management Effectiveness Tracking Tool) Ver. 4 adalah alat ukur internasional yang menilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dari berbagai aspek, mulai dari perencanaan, input, proses, output, hingga outcome. Berbeda dari versi sebelumnya, METT terbaru memasukkan pertanyaan terkait perubahan iklim, karbon, dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan tantangan global yang kini tak terhindarkan. Dalam sidang penilaian yang dipandu oleh fasilitator, para peserta dari unsur pemerintah daerah, lembaga konservasi, desa-desa penyangga, pelaku wisata, hingga organisasi masyarakat sipil menyepakati jawaban atas setiap parameter. Tidak ada yang ditutup-tutupi, bahwa setiap kelemahan diakui, setiap kekuatan dicatat, setiap peluang dibicarakan. Antara Kekuatan Perencanaan dan Rapuhnya Dukungan Lapangan Meski berada di kategori pengelolaan kurang efektif, bukan berarti seluruh aspek SM Dataran Tinggi Yang rapuh. Justru, METT Ver. 4 menunjukkan bahwa perencanaan kawasan sangat kuat, mencapai 90,48%. Dokumen rencana pengelolaan, desain kawasan, dan perencanaan lahan-air dibuat baik dan lengkap. Status legal kawasan pun jelas dan kokoh. Namun ketimpangan muncul ketika aspek input dinilai. Hasilnya hanya 38,89%, nilai terendah dalam keseluruhan komponen. Keterbatasan peralatan, minimnya dukungan anggaran, jumlah dan kapasitas personel yang belum memadai, serta kebutuhan inventarisasi sumber daya yang lebih intensif menjadi catatan serius. Pada komponen proses, kawasan mencatat nilai 57,89%, yang menggambarkan bahwa sebagian besar kegiatan pengelolaan, mulai dari edukasi, jasa lingkungan, hingga penegakan peraturan sudah berjalan, tetapi belum konsisten dan belum didukung sumber daya yang ideal. Aspek output dan outcome yang menggambarkan dampak nyata pengelolaan, secara berturut-turut berada pada angka 46,67% dan 41,67%, menunjukkan bahwa manfaat konservasi bagi masyarakat, stabilitas habitat, hingga kondisi spesies kunci masih membutuhkan intervensi lebih kuat. Peran Para Pihak, menjadi Sebuah Fondasi Harapan Yang menarik dari kegiatan ini adalah tingginya partisipasi para pemangku kepentingan. Hadir perwakilan dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Situbondo, BPBD Situbondo, BPBD Probolinggo, unsur Muspika Krucil dan Sumbermalang, desa-desa penyangga (Bremi, Kalianan, Taman Kursi, Baderan), FK3I Korda Jatim, WIPAB, hingga kelompok pelaku wisata dan KTH Rengganis Timur. Keterlibatan lintas sektor seperti ini menjadi modal besar bagi pengelolaan SM Dataran Tinggi Yang. Kawasan yang berada di jantung bentang alam pegunungan ini memiliki nilai ekologis luar biasa, sebagai habitat berbagai flora-fauna khas Jawa Timur, sumber mata air, dan benteng terakhir keanekaragaman hayati lokal. Dalam sambutannya, Kepala Bidang KSDA Wilayah III Jember menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak. “Penilaian METT bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi menjadi kompas bagi kita semua. Kita melihat data, lalu bergerak. Kita membaca tantangan, lalu memperbaikinya. Inilah dasar dari pengelolaan kawasan konservasi yang adaptif dan visioner,” ujarnya. Potensi Besar, Tekanan Nyata SM Dataran Tinggi Yang adalah rumah bagi kekayaan ekologis yang belum seluruhnya terungkap. Hutan montana, aliran sungai, dan vegetasi khas pegunungan menciptakan ruang hidup bagi beragam satwa liar. Namun, seperti hutan-hutan lain di Jawa, kawasan ini tidak tanpa ancaman, tekanan pemanfaatan lahan, aktivitas wisata yang belum sepenuhnya terkelola, potensi kebakaran hutan, serta perubahan iklim global yang mempengaruhi pola vegetasi dan hidrologi. Di sinilah METT Ver. 4 menjadi penting. Pertanyaan tentang carbon sequestration, climate resilience, hingga nilai budaya menciptakan gambaran lebih luas tentang bagaimana kawasan ini perlu dikelola dalam konteks konservasi masa depan, bukan hanya konservasi masa lalu. Dari Data Menuju Aksi Nyata Meski skor METT belum ideal, kegiatan ini justru menjadi titik tolak untuk memperkuat pengelolaan kawasan. Rekomendasi perbaikan nantinya akan menjadi pegangan bagi Balai Besar KSDA Jawa Timur untuk merumuskan strategi lebih tajam, dari peningkatan kapasitas personel, penguatan anggaran, kolaborasi multipihak, hingga program berbasis masyarakat. Data hanyalah awal. Yang terpenting adalah bagaimana data tersebut diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan, memperbaiki jalur patroli, memperkuat koordinasi desa penyangga, meningkatkan monitoring biodiversitas, dan memastikan bahwa SM Dataran Tinggi Yang tetap menjadi benteng hidup keanekaragaman hayati Jawa Timur. Membaca Masa Depan dari Penilaian Hari Ini Ketika penilaian usai dan para peserta meninggalkan Balai Desa Baderan, suasana sore kembali dipenuhi kabut pegunungan. Namun kali ini, kabut itu tidak hanya menyelimuti hutan, ia seperti menyelimuti tekad para pengelola dan masyarakat yang hadir. Tekad untuk bekerja lebih baik, lebih terukur, dan lebih kolaboratif. METT Ver. 4 telah membongkar tantangan dan menyingkap asa. Kini tinggal satu pertanyaan. Apakah kita siap bergerak bersama untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang tidak hanya dinilai, tetapi benar-benar dilestarikan? (dna) Sumber: Bidang KSDA Wilayah 3 Jember – Balai Besar KSDA Jawa Timur

Sleman, 14 November 2025. Untuk menjaga silaturahmi serta menjaga rasa kebersamaan, Resor Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Wilayah Pakem Turi, Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), mengadakan pertemuan dan koordinasi Masyarakat Mitra Polhut/Masyarakat Peduli Api (MMP/MPA) pada hari Jumat tanggal 14 November 2025 di Turgo. Kegiatan ini dihadiri oleh 18 anggota MMP/MPA, 5 orang staf RPTN Wilayah Pakem Turi, dan Bhayangkara Pembina Kemanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) Purwobinangun, Pakem, Sleman. Dalam suasana yang hangat, kegiatan ini dibuka oleh Siswanto selaku Polisi Kehutanan, beliau menyampaikan rasa terima kasih atas kerjasamanya sebagai mitra Polhut RPTN Pakem Turi. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dari Kepala RPTN Wilayah Pakem Turi dan Bhabinkamtibmas Purwobinangan, Dwi Hartanto. Penyampaian hasil smart patrol oleh Andri Martha yang menyatakan secara umum bahwa tidak adanya pelanggaran tipihut di kawasan wilayah PRTN Pakem Turi di tahun 2025. Diharapkan juga ke depannya MMP/MPA semakin kompak dan semakin maksimal dalam berkontribusi kepada TNGM. Terlaksana juga diskusi antara pihak RPTN Wilayah Pakem Turi dengan anggota MMP/MPA tentang kondisi terkini dan kendala yang dihadapinya. Acara ditutup dengan diskusi serta foto bersama. *** Sumber: Balai Taman Nasional Gunung Merapi Penanggung jawab: Muhammad Wahyudi, S.P, MSc. (Kepala Balai) - 085244012365 FB: Taman Nasional Merapi Twitter: @btngunungmerapi Instagram: @btn_gn_merapi TikTok: @btng.merapi Call center: 081555777002

Sofifi, 18 November 2025– Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata melaksanakan penilaian efektivitas pengelolaan Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL) menggunakan METT (Management Effectiveness Tracking Tool) Versi 4 pada hari Senin, 17 November 2025 di Aula Penginapan Cenderawasih. Kegiatan ini dihadiri oleh 47 peserta, terdiri dari pegawai lingkup Balai TNAL, pimpinan OPD Provinsi Maluku Utara, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN/ BUMD, akademisi, mitra kerja, dan kepala desa, serta tokoh masyarakat sekitar kawasan TNAL. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Ir. H. Basyuni Thahir, S.Hut., M.P., IPU. Dalam sambutannya, beliau mengingatkan bahwa TNAL berperan penting sebagai benteng terakhir pelestarian keanekaragaman hayati di Maluku Utara. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa kawasan konservasi tidak hanya sekadar ruang hijau, tetapi merupakan identitas ekologis yang perlu dijaga melalui kolaborasi semua pihak. Acara dilanjutkan dengan arahan dari Kepala Balai TNAL, Irwan Effendi, S.Pi., M.Sc., terkait kondisi terkini kawasan, meliputi kebijakan yang sedang dijalankan, berbagai capaian pengelolaan, serta tantangan di lapangan dalam menjaga wilayah TNAL. Pemaparan tersebut menjadi dasar bagi peserta sebelum memasuki sesi penilaian METT. Kegiatan berikutnya yaitu tahap diskusi yang dipandu oleh Fasilitator METT, Agung Setiya Nugraha, S.Kel. Sesi ini dikemas dalam format diskusi terbuka yang memfokuskan pembahasan pada tantangan dan peluang pengelolaan taman nasional. Seluruh proses kegiatan berjalan kondusif dan menghasilkan banyak masukan yang memperkaya arah pengelolaan TNAL ke depan. Upaya ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan TNAL terus meningkat menuju standar terbaik, sekaligus mendukung upaya menjaga keberlanjutan ekosistem dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan. Sumber: Tim Humas dan Medsos Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata

Klaten, 13 November 2025. Sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan penanganan kedaruratan di wilayah rawan bencana, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten bersama Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM) menggandeng BASARNAS menggelar Pelatihan Medical First Responder (MFR) bagi relawan se-Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 11 - 13 November 2025 bertempat di Balai Desa Dompol, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi penilaian medan, penanganan cidera, evakuasi korban, hingga simulasi pertolongan pertama sesuai standar BASARNAS. Tidak hanya materi yang diterima oleh peserta, namun praktek bahkan sampaai ujian sebagai dasar mendapatkan sertifikat. Pelatihan ditutup oleh Camat Kemalang dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten dan Kepala Balai TN Gunung Merapi yang diwakili Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Dalam kesempatan ini keduanya mengapresiasi semangat para peserta serta menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas relawan dalam mendukung respons cepat saat kondisi darurat. Dengan terselenggaranya pelatihan ini, diharapkan relawan di Kemalang semakin siap, sigap, dan terlatih dalam memberikan pertolongan pertama pada keadaan darurat. *** Sumber: Balai Taman Nasional Gunung Merapi Penanggung jawab : Muhammad Wahyudi, S.P, MSc. (Kepala Balai) - 085244012365 FB: Taman Nasional Merapi Twitter: @btngunungmerapi Instagram: @btn_gn_merapi TikTok: @btng.merapi Call center: 081555777002

Sleman, 14 November 2025. Sebanyak 34 (tiga puluh empat) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pejabat Fungsional lingkup Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM), dilantik dan diangkat sumpah/janji Jabatan Fungsionalnya, pada 14 November 2025. Dalam kesempatan ini, PPPK yang dilantik adalah Arsiparis, Manggala Agni, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Pranata Humas, Pranata Komputer, Perencana. Rekan-rekan PPPK ini adalah hasil seleksi formasi tahun 2023, optimalisasi 2023, 2024 dan 2025. Pelantikan ini dilaksanakan di Balai Perbenihan Taman Hutan Wilayah III Yogyakarta. Pelantikan dilaksanakan secara bersama-sama seluruh PPPK di masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan lingkup D.I Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, melantik dan mengambil sumpah secara langsung di Gedung Manggala Wanabakti, dan dilaksanakan seluruh Indonesia secara hybrid. Diantaranya PPPK lingkup BTNGM maupun lingkup UPT Kementerian Kehutanan lingkup D.I. Yogyakarta. Selamat kepada rekan-rekan sekalian. Semoga semakin semangat dalam mengabdi dan berkah untuk semuanya.*** Sumber: Balai Taman Nasional Gunung Merapi Penanggung jawab: Muhammad Wahyudi, S.P, MSc. (Kepala Balai) - 085244012365 FB: Taman Nasional Merapi Twitter: @btngunungmerapi Instagram: @btn_gn_merapi TikTok: @btng.merapi Call center: 081555777002

Banyuwangi, 13 November 2025. Di hening lereng yang membingkai kawasan Sumberwringin, terhampar sebuah warisan ekologis yang jarang diketahui publik, tegakan hutan tua berusia hampir satu abad, rumah bagi 177 jenis flora yang bertahan dari generasi ke generasi. Jejak keheningan itu tersimpan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Sumberwringin, sebuah kantong biodiversitas penting yang kini menjadi fokus pengembangan ekoeduwisata berbasis konservasi. Pada Kamis, 13 November 2025, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BBKSDA Jatim) melalui Resort Wilayah 15 Kawah Ijen menghadiri diskusi strategis yang digelar oleh Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan (P2SEMH) Bogor. Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Jember, Pemerintah Desa Sumberwringin, KTH Saung Jaya 2, dan tim pengelola KHDTK. Mereka berkumpul untuk satu tujuan, untuk melindungi, merawat, dan mengembangkan kekayaan ekologis Sumberwringin tanpa mengorbankan integritas ekosistemnya. Dalam presentasi hasil penelitian, para ahli mengungkapkan keunikan vegetasi KHDTK yaitu pohon pelangi yang memancarkan warna alami di batangnya, tegakan damar yang tua dan kokoh, hamparan pinus yang menjulang rapi, hingga rumpun bambu yang tumbuh subur di bawah cahaya lembut hutan. Pada luasan hanya 23,75 Ha, Sumberwringin tampil sebagai laboratorium alam yang padat nilai konservasi. Namun pengembangan wisata bukan tujuan utama, pendidikan dan keberlanjutan adalah porosnya. Untuk mendukung konsep ekoeduwisata, rencana penyediaan fasilitas ramah lingkungan disusun, toilet, area parkir, papan larangan dan papan interpretasi, hingga tempat sampah yang dirancang untuk mengurangi jejak ekologis pengunjung. Lebih jauh, tim juga menekankan pentingnya pembatasan jumlah pengunjung serta penyusunan SOP ekoeduwisata agar keutuhan ekosistem tetap terjaga. Pembelajaran di hutan ini diharapkan menjadi sarana edukasi yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat terhadap konservasi. Di tengah berbagai ancaman terhadap kawasan berhutan di Indonesia, langkah kolaboratif ini menjadi harapan baru, bahwa hutan tidak hanya dijaga, tetapi dipahami, dan dari pemahaman itulah lahir komitmen untuk melestarikannya. (dna) Sumber: Bidang KSDA Wilayah 3 Jember – Balai Besar KSDA Jawa Timur

Edina Emininta Ginting, S.Hut., M.Si., didampingi Kepala Desa Karang Gading, Kepala Resort SM. Karang Gading Langkat Timur Laut I dan Bhabinkamtibmas, memberikan paparan rencana kegiatan pemulihan SM. Karang Gading Langkat Timur Laut Karang Gading, 17 November 2025. Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dalam rangka rencana kegiatan pemulihan ekosistem mangrove di SM. Karang Gading Langkat Timur Laut, dilaksanakan di Aula Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, pada Jumat (14/11). Kegiatan ini dihadiri Kepala Desa Karang Gading, Agus Sanjaya, Bhabinkamtibmas Desa Karang Gading. Aiptu Misman, Kepala Resort SM. Karang Gading Langkat Timur Laut, I Esra Barus, S.Hut., serta kelompok tani hutan yang terkait dengan penanaman mangrove. Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara, diwakili Ketua Tim Kerja Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan Edina Emininta Ginting, S.Hut., M.Si., dalam penjelasannya menyebutkan bahwa dunia memandang penting SM. Karang Gading Langkat Timur Laut, karena satu-satunya kawasan konservasi di pantai timur Sumatera bagian Utara yang memiliki ekosistem mangrove. “Kawasan SM. Karang Gading Langkat Timur Laut merupakan rumah bagi berbagai jenis burung migran dan juga satwa Tuntong Laut yang merupakan kebanggaan. Oleh karena itu perlu dijaga kelestariannya,” ujar Edina. Edina juga menjelaskan, bahwa kestabilan SM. Karang Gading Langkat Timur Laut harus dipertahankan. Sejalan dengan itu kesejahteraan masyarakat diharapkan nantinya dapat meningkat. Oleh karena itu dilakukan PADIATAPA, dimaksudkan untuk melibatkan masyarakat dari sejak awal dalam mendukung pemulihan ekosistem mangrove agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kepala Desa Karang Gading menyatakan dukungan terhadap program pemulihan ekosistem Sementara itu Kepala Desa Karang Gading Agus Sanjaya, menyatakan dukungan pemerintahan Desa Karang Gading terhadap program pemerintah dalam pemulihan ekosistem mangrove. Sisi baiknya kegiatan ini, hutan yang gundul menjadi bagus, dan bermanfaat bagi nelayan. Namun kegiatan ini juga akan berdampak kepada aktivitas masyarakat yang terlanjur di dalam kawasan tersebut. Oleh karena itu, Agus Sanjaya, berharap ada solusi dalam pelaksanaan program nantinya. Agus Sanjaya juga mengingatkan bahwa program Pemerintah selalu berpikir untuk kepentingan masyarakat. Pelaksanaan program pemulihan ekosistem mangrove di kawasan SM. Karang Gading Langkat Timur Laut tentunya didasari oleh peraturan yang resmi, sehingga ia menghimbau agar masyarakat mendukung program dimaksud. Kepala Resort SM. Karang Gading Langkat Timur Laut I, Esra Barus, S.Hut., memaparkan rencana kegiatan, yang dimulai dari penumbangan sawit-sawit yang sudah tidak produktif pada tanggal 17 November 2025. Setelah clear and clean, baru dilakukan penanaman di bulan Desember seluas ± 300 Ha, dengan berbagai jenis bibit bakau. Dalam kegiatan pembersihan lahan serta penanaman, diharapkan keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat. Masyarakat maupun kelompok-kelompok tani yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan dukungan rencana kegiatan pemulihan ekosistem dan berharap ada penyelesaian terhadap lahan yang masih diusahai oleh pemilik lahan. Karena yang hadir adalah penyewa lahan, diminta petugas Resort SM. Karang Gading Langkat Timur Laut I pro aktif melakukan komunikasi langsung. Foto bersama usai pembahasan PADIATAPA Sumber : Inggrid R. Tarihoran, S.Hut., Penyuluh Kehutanan, Balai Besar KSDA Sumatera Utara

Surabaya, 13 November 2025. Di tengah kian rumitnya dinamika pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) di Indonesia, sebuah perjalanan teknis lintas daerah hari ini membuka kembali peta besar konservasi. Balai Besar KSDA Jawa Timur dan Balai KSDA Yogyakarta menyusuri jalur penangkaran, perdagangan, dan lembaga konservasi untuk memahami bagaimana kebijakan yang tertulis di meja kerja benar-benar bekerja di lapangan. Hari kedua kegiatan upskilling ini (13/11/2025) berkembang menjadi sebuah ekspedisi kecil yang mengantar para peserta menyadari bahwa konservasi tidak hanya hidup dalam dokumen resmi, tetapi juga bergerak melalui rutinitas harian para pengelola satwa, pelaku usaha, dan petugas pengawasan. Pagi itu, perjalanan dimulai dari Mojokerto, di sebuah unit penangkaran yang menjadi ruang lahirnya upaya konservasi ex-situ. Suasana tenang menyambut tim ketika mereka memasuki kawasan penangkaran. Suara satwa yang samar, ritme langkah petugas kandang, dan aroma vegetasi menciptakan atmosfer yang memperlihatkan kehidupan yang terjaga namun penuh tantangan. Di balik kandang-kandang yang tertata, para peserta mendengar langsung bagaimana asal-usul indukan dicatat dengan cermat, bagaimana setiap satwa diberi identitas melalui microchip, dan bagaimana standar kesejahteraan harus selalu menjadi prioritas agar populasi tidak sekadar bertahan, tetapi berkembang. Penjelasan demi penjelasan membawa peserta pada pemahaman bahwa keberhasilan penangkaran bukanlah hasil dari satu tindakan besar, melainkan detail kecil yang konsisten: pencatatan yang jujur, perawatan yang layak, dan laporan yang akuntabel. Perjalanan berlanjut ke Sidoarjo, di sebuah tempat yang menghadirkan dunia berbeda, industri pengolahan teripang. Ruangan-ruangan pengeringan dipenuhi aroma laut yang pekat, tumpukan teripang kering tersusun seperti arsip panjang yang mencatat hubungan antara manusia, ekonomi, dan ekosistem pesisir. Di sinilah peserta menyaksikan alur perjalanan komoditas bernilai tinggi itu, dari pengumpulan bahan baku hingga siap dipasarkan ke luar negeri. Penjelasan mengenai dokumen asal-usul, surat angkut, dan laporan berkala membuka kesadaran bahwa perdagangan yang tampak sederhana sesungguhnya memiliki rantai administratif yang panjang. Setiap mata rantai harus terhubung dengan benar agar tidak memberi ruang bagi jenis-jenis dilindungi untuk terselip dalam pasar bebas. Diskusi di lokasi ini mengalir hangat, memperlihatkan bagaimana tantangan pasar global seringkali berhadapan langsung dengan kebutuhan pengawasan yang ketat. Menjelang senja, rombongan memasuki Kebun Binatang Surabaya (KBS), sebuah laboratorium hidup yang menyimpan ratusan cerita konvergensi antara sains, etika, dan edukasi publik. Udara lembap yang mulai turun, pekikan satwa yang saling bersahutan, dan cahaya sore yang tertahan di antara pepohonan besar menciptakan suasana yang membuat diskusi berlangsung lebih dalam. Pengelola KBS membuka gambaran tentang bagaimana setiap spesimen koleksi diperoleh dengan izin yang tepat, bagaimana mereka menangani satwa titipan yang datang dari berbagai kasus, serta bagaimana mereka menjaga kepercayaan publik melalui standar kesejahteraan yang semakin tinggi. Percakapan juga menyinggung upaya KBS dalam mendukung penyelamatan satwa liar bersama BBKSDA Jatim, serta tantangan baru di era digital ketika persepsi publik bisa berubah hanya karena satu unggahan media sosial. Dengan menyimak langsung ketiga lokasi tersebut, peserta menyadari bahwa pengelolaan TSL adalah sebuah sistem yang saling terhubung. Data dari penangkaran tidak bisa berdiri sendiri tanpa verifikasi di lapangan. Perdagangan tidak dapat berjalan tanpa kepastian legalitas yang kuat. Lembaga konservasi tidak bisa berfungsi optimal tanpa koordinasi pengawasan. Semua entitas bergerak dalam satu lingkaran besar, dan keberhasilan masing-masing menentukan kekuatan keseluruhan sistem konservasi nasional. Hari kedua kegiatan upskilling ini bukan hanya rangkaian kunjungan, tetapi proses penyelarasan perspektif antara dua balai konservasi. Setiap penjelasan, setiap percakapan di lapangan, mempertegas bahwa masa depan pengawasan TSL harus lebih adaptif terhadap perubahan pasar, lebih tegas dalam integritas perizinan, dan lebih berpihak pada keberlanjutan populasi satwa liar di alam. Pada akhirnya, perjalanan hari ini mengikat kesadaran bersama bahwa konservasi bukan hanya tentang menjaga satwa dari ancaman, tetapi juga memastikan bahwa manusia yang mengelola, mengawasi, dan memanfaatkannya bergerak dalam satu arah yang jujur dan berkelanjutan. Di sinilah sinergi antara BKSDA Yogyakarta dan BBKSDA Jawa Timur menemukan maknanya untuk membangun fondasi baru bagi pengawasan TSL yang lebih kuat, lebih manusiawi, dan lebih selaras dengan masa depan keanekaragaman hayati Indonesia. (dna) Sumber: Balai Besar KSDA Jawa Timur

Surabaya, 14 November 2025. Udara di lingkungan Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (BBKSDA Jatim) terasa berbeda. Di balik jendela kaca ruang rapat utama, puluhan tatapan penuh harapan berkumpul dalam suasana hening dan khidmat. Tepat pukul 08.30 WIB, sebanyak 25 Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai dari Pengendali Ekosistem Hutan, Polisi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan, Medik Veteriner, Perencana, Arsiparis hingga Pranata Komputer dan Manggala Agni resmi memasuki babak baru perjalanan mereka sebagai penjaga benteng terakhir keanekaragaman hayati Jawa Timur. Sebanyak 15 ASN PPPK mengikuti pengambilan sumpah/janji secara daring, sementara 10 lainnya hadir langsung bersama Kepala Bagian Tata Usaha BBKSDA Jatim yang memimpin jalannya prosesi. Meski berbeda ruang dan jarak, seluruhnya menyatukan suara dalam sumpah yang sama, komitmen untuk menjaga hutan, satwa liar, dan seluruh sistem kehidupan yang menggantungkan masa depannya pada keputusan manusia hari ini. Dalam momen itu, tidak sekadar jabatan yang disahkan. Ada amanah yang diwariskan, merawat hutan yang menjadi paru-paru negeri, memastikan aliran air tetap hidup, menjaga satwa liar dari ancaman perburuan, serta memastikan ekosistem tetap tegak di tengah perubahan zaman. Pelantikan PPPK ini menjadi penanda penting. Di tengah berbagai tantangan. konservasi, mulai dari degradasi habitat, tekanan populasi manusia, hingga dinamika penanganan tumbuhan dan satwa liar, hadirnya sumber daya manusia baru ibarat menambah cahaya di garis pertahanan terdepan. Dengan semangat baru ini, Balai Besar KSDA Jawa Timur berharap kehadiran 25 PPPK JF mampu menjadi penguat langkah dalam mengawal fungsi kawasan konservasi, melindungi satwa liar, serta memastikan keberlanjutan alam bagi generasi mendatang. Konservasi bukan sekadar tugas, tapi pengabdian pada kehidupan itu sendiri,” demikian pesan moral yang terasa mengalir sepanjang prosesi itu. Hari ini mereka mengucap janji, besok mereka turun ke lapangan menjaga masa depan. (dna) Sumber: Balai Besar KSDA Jawa Timur