Senin, 16 Nov 2026

Beranda Publikasi Artikel

Artikel

Publikasi Resmi Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Kehutanan

Baca Artikel

Penandatanganan NK PT. Bukit Asam dan Yayasan Badak Indonesia

Jakarta, 11 Oktober 2021 - Penandatanganan 2 (Dua) buah Nota Kesepahaman (NK) antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk beserta dengan 2 (Dua) Perjanjian Kerja Sama Turunannya serta Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Ketua Yayasan Badak Indonesia (YABI) beserta dengan 3 (Tiga) Perjanjian Kerja Sama Turunannya dilaksanakan pada hari Rabu, 29 September 2021, bertempat di Ruang Rapat Direktorat Jenderal KSDAE Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Senayan, Jakarta. NK pertama yang ditandatangani yaitu antara Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Direktur Utama PT. Bukit Asam Tbk tentang Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Wilayah Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan dan Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Nota Kesepahaman yang berlaku selama 5 (Lima) tahun dengan nomor: PKS.7/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2021 dan nomor: T/0285.J/0100/ HK.03/X/2021 ini merupakan bentuk nyata dari upaya Ditjen KSDAE bersama mitra dalam melakukan upaya pemulihan ekosistem serta menjadi pelaksanaan kewajiban PT Bukit Asam Tbk dalam melakukan kegiatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Bukit Asam Tbk. merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang energi berbasis batubara yang memiliki visi dan misi untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi pemangku kepentingan dan lingkungan dan merupakan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 8/1/IPPKH-PB/PMDN/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.396/Menhut-II/2008 tanggal 17 November 2008 tentang IPPKH atas nama PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan IPPKH berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.804/MenLHK/Setjen/ PLA.0/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019. Tujuan NK ini adalah untuk mensinergikan pelaksanaan kewajiban PT Bukit Asam Tbk dengan program pemulihan ekosistem Direktorat Jenderal KSDAE sehingga dapat mewujudkan Penguatan Fungsi Konservasi Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Serta Konservasi Keanekaragaman Hayati di Wilayah Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan dan Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Sebagai tindak lanjut NK tersebut, pada waktu yang sama ditandatangani juga Perjanjian Kerja Sama (PKS) di 2 (Dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjadi lokasi kerja sama yaitu antara PKS antara Balai KSDA Sumatera Selatan dan Balai TN Berbak dan Sembilang yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Balai bersama dengan Direktur Operasi dan Produksi PT Bukit Asam Tbk. Dua belah pihak telah bersepakat untuk melaksanakan Program Konservasi Keanekaragaman Hayati di Wilayah Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang yaitu berupa : (1) Dukungan Kerja Sama Pengawetan Flora dan Fauna melalui monitoring populasi dan konservasi habitat Burung Migran; (2) Dukungan Kerja Sama Pemulihan Ekosistem melalui kegiatan penanaman Mangrove seluas 300 (Tiga Ratus) hektar di Pulau Alanggantang SPTN Wilayah II Palembang serta (3) Dukungan Kerja Sama Pemberdayaan Masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan mangrove. Sedangkan Program Konservasi Keanekaragaman Hayati di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan yang akan dilakukan berupa : (1) Dukungan Kerja Sama Pemulihan Ekosistem melalui penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS seluas 6.824 (Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat) hektar pada Kawasan SM di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Muara Enim dengan melibatkan masyarakat (2) Dukungan Kerja Sama Pengawetan Flora dan Fauna antara lain: Konservasi Bunga Bangkai (Amorphophallus sp.), Anggrek Pensil (Luisia sp.), Beruang madu (Helarctos malayanus) dan/atau flora fauna lain melalui identifikasi, inventarisasi, dan monitoring di SM Isau-isau dan Hutan Suaka Alam Kelompok Hutan Gumai Tebing Tinggi serta Pembinaan populasi Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Kawasan SM Gunung Raya; (3) Dukungan Kerja Sama Pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar kawasan konservasi dan (4) Dukungan Kerja Sama Penguatan Kelembagaan melalui penyediaan sarana prasarana pengelolaan data informasi keanekaragaman hayati dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sekitar kawasan konservasi antara lain berupa pelatihan dan pendampingan. Selanjutnya, NK kedua yang ditandatangani adalah antara Direktur Jenderal KSDAE dengan nomor PKS.8/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2021 dan nomor 01/MoU-YABI/X/2021 tentang Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Konservasi Badak Jawa dan Badak Sumatera, yang berlaku selama 5 (lima) tahun. NK ini merupakan perpanjangan NK sebelumnya antara Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dengan Yayasan Badak Indonesia (YABI) tentang Konservasi Badak Jawa dan Badak Sumatera nomor PKS.4/KSDAE/SET/KLN.2/ 5/2016 dan nomor 01/MOU-YABIV/2016 yang ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2016 dan berlaku selama 5 (lima) tahun; Yayasan Badak Indonesia merupakan yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Badak Indonesia Nomor 34 tanggal 28 Desember 2006 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-590.HT.01.02 Tahun 2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Badak Indonesia. Dan telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.06-0027756 tanggal 10 September 2021. Tujuan Nota Kesepahaman dengan Yayasan Badak Indonesia yaitu untuk memperkuat fungsi Kawasan Pelestarian Alam serta pengembangan dan peningkatan efektifitas dalam upaya penyelenggaraan Program Konservasi Badak Jawa dan Badak Sumatera. Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman dengan Yayasan Badak Indonesia tersebut, pada waktu yang sama ditandatangani PKS antara 3 (tiga) UPT Direktorat Jenderal KSDAE yaitu Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan, Balai TN Way Kambas dan Balai TN Ujung Kulon dengan YABI yang berisi dukungan program-program konservasi Badak Sumatera dan Badak Jawa serta dengan keterlibatan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara detail dan spesifik. PKS tersebut, selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan kewajiban sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanaan Nomor: P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Pengelolaan KSA dan KPA Juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.44/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanaan Nomor: P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Pengelolaan KSA dan KPA. RPP dan RKT yang memuat detail-detail pelaksanaan kegiatan antara lain dari sisi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, sumber pembiayaan, penanggungjawab dan tata waktu pelaksanaan selanjutnya akan dibuat bersama dan akan ditandatangani oleh Kepala Balai bersama dengan mitra.
Baca Artikel

Rapat Verifikasi Permasalahan Tenurial di TWA Sungai Dumai

Pekanbaru, 11 Oktober 2021 - Balai Besar KSDA Riau mengundang para pihak mengikuti rapat verifikasi dan penyelesaian konflik tenurial kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Sungai Dumai di Hotel Grand Zuri, Kota Dumai. Rapat dihadiri pihak Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan (LPMK) serta Ketua RT yang berada di sekitar kawasan TWA Sungai Dumai (08/10/2021). Balai Besar KSDA Riau diwakili Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan, bapak Ujang Holisudin, Plh Kepala Konservasi Wilayah IV, bapak Gunawan serta Polhut bang Novy Mulyadi menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian konflik tenurial kawasan konservasi dapat dilakukan sesuai Surat Dirjen KSDAE No SE 2/KSDAE/KK/KSA.1/03/2021 perihal Pedoman Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi salah satunya melalui tahapan melakukan pendataan dan verifikasi serta bersama-sama merumuskan usulan penyelesaian yang akan ditempuh untuk selanjutnya dilaporkan pada pimpinan di tingkat pusat. Tim mengingatkan agar perangkat RT dan kelurahan senantiasa berhati-hati dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT), karena berdasarkan hasil data lapangan diperoleh berbagai modus menghalalkan tanah dalam kawasan yang pastinya suatu saat akan menjerat pelaku ke dalam ranah hukum pidana. Hasil pembahasan dan gagasan akan dirangkum dan menjadi pertimbangan dalam penyelesaian konflik tenurial kawasan TWA Sungai Dumai 5 (lima) tahun kedepan. Harapannya dalam kegiatan rapat untuk melakukan verifikasi terhadap data yang telah dihimpun oleh Tim Balai Besar KSDA Riau kepada para pihak terkait serta menggali ide dan gagasan dalam penyelesaian konflik tenurial pada kawasan TWA Sungai Dumai dapat terwujud, sehingga disamping kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan meningkat, kelestarian kawasan hutan wisata ini terjaga termasuk dari berbagai tantangan diantaranya kebakaran hutan serta penguasaan lahan nonprosedural dapat diatasi. Sumber : Balai Besar KSDA Riau.
Baca Artikel

Nusa Barung, Suaka Margasatwa di Pulau terluar Indonesia

Surabaya, 22 Mei 2019. Nusa Barung, sebuah pulau kecil yang terletak di selatan Pulau Jawa yang masuk dalam wilayah Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Sebagai salah satu pulau terluar yang terletak di Samudra Hindia, Pulau Nusa Barung hanya berjarak 2,6 km dari Puger, namun perlu waktu 2,5 jam untuk mencapainya dengan perahu nelayan. Sejak tahun 1920, Pulau Nusa Barung telah ditetapkan sebagai cagar alam dengan nama Cagar Alam Pulau Nusa Barung berdasarkan SK. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor GB. 46 Stbl 1920, yang dimuat dalam Staatsblad No. 736 tanggal 9 Oktober 1920. Surat keputusan ini kemudian diperbaharui dengan SK. Menteri Pertanian No. 110/VIII/1957 dengan luas 6.100 hektar. Cagar Alam Pulau Nusa Barung masuk dalam Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan memiliki total luas ± 1.361.146 hektar. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 417/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.395/Menhut-II/2011. kawasan Pulau Nusa Barung kemudian ditetapkan menjadi Suaka Margasatwa (SM) dengan luas 7.635,9 Ha melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.314/MENHUT-II/2013 tanggal 1 Mei 2013. Pulau Nusa Barung memiliki beberapa tipe ekosistem, yakni ekosistem hutan mangrove, ekosistem hutan pantai, dan ekosistem hutan tropis dataran rendah. Pengelolaan kawasannya disesuaikan dengan tujuan penunjukan kawasan, berupa pembagian wilayah (zoning/blocking) ke dalam blok atau areal yang sesuai dengan kondisi, potensi, serta pertimbangan ekologis dan ekonomis lainnya. Berdasarkan kajian penataan kawasan, pengelolaan SM. Pulau Nusa Barung dibagi menjadi 3 blok yaitu Blok Perlindungan (7.594,36 Ha), Blok Religi (31.028 Ha) dan Blok Khusus (10.503 Ha) Blok perlindungan ditujukan untuk melindungi ekosistem dan mengawetkan flora khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan. Pemanfaatan yang dapat dilakukan yaitu mendukung kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, serta surmber plasma nutfah. Blok religi ditujukan untuk mendukung kepentingan religi dan budaya masyarakat setempat. Blok khusus ditujukan untuk mendukung pembangunan fasilitas strategis nasional yaitu menara mercusuar. Dengan berubahnya status Pulau Nusa Barung, maka tujuan pengelolaan akan lebih terfokus pada pengelolaan satwa khas yang ada di kawasan tersebut, yaitu rusa timor dan Penyu Hijau. Kawasan Suaka Margasatwa juga berpotensi sebagai site pelepasliaran satwa hasil penyitaan atau penyerahan masyarakat. Sebagai contoh pelepasliaran satwa yang telah dilaksanakan pada 25 Maret 2019 yang lalu terhadap 31 ekor Monyet ekor-panjang hasil konflik satwa, penyerahan masyarakat dan penyelamatan topeng monyet di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Balai Besar KSDA Jawa Timur dengan JAAN (Jakarta Animal Aid Network). Sebagai suaka margasatwa yang berada di pulau terluar indonesia, Nusa Barung tidak hanya memiliki peran ekologis sebagai kawasan pengawetan flora dan fauna saja, tetapi juga bernilai penting dilihat dari sudut pandang keamanan nasional. Oleh karena itu, Pulau tersebut harus tetap dijaga kelestariannya demi keberlangsungan hidupan liar serta kedaulatan bangsa Indonesia. Sumber : Nur Rohman – Kepala Seksi P3 Balai Besar KSDA Jawa Timur Foto : Balai Besar KSDA Jawa Timur
Baca Artikel

BBKSDA Riau Gelar Edukasi Konservasi dan Konflik TSL

Pekanbaru, 7 Oktober 2021. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan menggelar sosialisasi Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang dilindungi pada hari Kamis (30/9). Sosialisasi difokuskan pada konflik satwa liar dengan manusia khususnya satwa gajah karena di wilayah tempat digelar acara sosialisasi merupakan wilayah yang rawan konflik gajah dengan manusia yaitu di Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Kelurahan Minas Jaya berbatasan langsung dengan Tahura Sultan Syarif Hasyim. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, BBKSDA Riau juga menghimbau jika ada satwa yang dilindungi (Gajah sumatera) masuk ke pemukiman warga, warga tidak boleh melakukan tindakan anarkis dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Balai Besar KSDA Riau, untuk bersama-sama melakukan penanganan sesuai aturan yang berlaku. Kesadaran dan partisipasi masyarakat yang terus meningkat dalam konservasi TSL memungkinkan gajah sumatera atau satwa liar lainnya yang berhabitat di areal kawasan Tahura Sultan Syarif Hasyim dan sekitarnya dapat terjaga dan lestari bersama. Acara dihadiri Lurah Minas Jaya dan beberapa tokoh masyarakat diantaranya RT, RW serta warga masyarakat setempat. Sumber : Balai Besar KSDA Riau
Baca Artikel

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Global, BBTN Gunung Gede Pangrango Tingkatkan Kapasitas KTH

Bogor, 7 Oktober 2021. Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari merupakan salah satu strategi dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), wujud implementasinya melalui kemitraan konservasi pemberdayaan masyarakat berupa pemberian akses pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Masyarakat lokal yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) diberikan akses pemungutan getah pinus dan damar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) pada zona tradisional dengan tujuan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Terdapat lima KTH penerima akses pada lingkup Bidang PTN Wilayah III BBTNGGP yang telah mengikat perjanjian kerja sama untuk kurun waktu tiga tahun terhitung mulai tahun 2019, yaitu KTH Putra Gunung Gede Pangrango, KTH Wangun Jaya, KTH Konservasi Lengkong, KTH Jagaraksa, dan KTH Lembah Jari. Pada kesempatan kali ini, BBTNGGP berupaya meningkatkan kapasitas kelompok dengan menyelenggarakan pembinaan KTH yang dilaksanakan selama tiga hari pada tanggal 5-7 Oktober 2021 dengan penerapan prosedur kesehatan yang ketat. Acara ini dihadiri oleh 30 orang dari KTH Konservasi Lengkong, KTH Jagaraksa dan KTH Lembah Jari, dan dibuka oleh Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang diwakili oleh Kepala Bidang PTN Wilayah III, Dadang Suryana, S.Hut.T., M.Sc. Para peserta terlihat antusias saat menyimak paparan materi yang disampaikan narasumber, Dr. Ir. Gunawan Santosa, MS. (akademisi IPB) terkait teknik pemanenan dan paska panen HHBK getah pinus, serta memperkenalkan cara pemungutan getah dengan teknik pengeboran dan penggunaan cairan organik yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, narasumber juga memandu praktek penyadapan getah pinus agar memperoleh hasil yang baik dan berkelanjutan. Sair (KTH Konservasi Lengkong) dan Banan (KTH Lembah Jari), peserta yang cukup antusias mendapatkan kesempatan untuk mempraktekan cara penyadapan getah pinus dengan metode pengeboran. Kepala Cabang Dinas Kehutanan I Prov. Jawa Barat, Abdul Muis, S.Hut., M.Si., turut hadir memaparkan informasi terkait penatausahaan HHBK. Beliau menyampaikan bahwa alur tata niaga dan administrasi merupakan hal penting yang harus dipenuhi dalam upaya perolehan legalitas HHBK untuk menjamin keberlanjutan kegiatan dan kelestarian hutan. Pada beberapa tempat kegiatan masyarakat di sekitar dan di dalam hutan seringkali dijadikan sebagai atraksi wisata budaya lokal. Cara penyadapan getah pinus dengan menggunakan alat tradisional merupakan salah atraksi menarik bagi wisatawan. Mereka akan senang saat melibatkan diri dan mencoba menggunakan alat tradisional tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Drs. Teguh Hartono saat memaparkan materi terkait motivasi dan manajemen pengelolaan ekowisata, bahwa kegiatan masyarakat dengan kearifan lokal dapat dikemas menjadi atraksi wisata yang menarik di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, sehingga memungkinkan menambah pendapatan ekonomi KTH setempat. Selain itu, tegakan pohon pinus yang menyuplai banyak oksigen akan memberikan kesejukan dan membangkitkan suasana lebih menyenangkan, sehingga cocok untuk forest healing. Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat mendorong pendapatan ekonomi, dan memberikan motivasi bagi KTH penerima akses, hingga akhirnya muncul pemahaman dan kesadaran pentingnya keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango bagi masyarakat sekitarnya. Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Teks : Ayi Rustiadi, S.Si. (PEH Muda) Foto : Ayi Rustiadi, S.Si. & Yoga A. Pratama
Baca Artikel

Study Banding Smart Patrol Ke Taman Nasional Gunung Leuser

Pekanbaru, 7 Oktober 2021 - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bekerjasama dengan Fauna & Flora International- Indonesia Programme (FFI) melakukan study banding Implementasi Patroli dengan menggunakan aplikasi Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) Patrol. Kegiatan dilakukan dari hari Kamis – Minggu tanggal 30 September sampai 3 Oktober 2021 di Taman Nasional (TN) Gunung Leuser, Sumatera Utara. Dipilihnya Taman Nasional tersebut dikarenakan TN Gunung Leuser adalah salah satu UPT yang telah melaksanakan pengelolaan kawasan menggunakan aplikasi SMART Patrol. SMART Patrol merupakan tools berupa aplikasi database yang digunakan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi berbasis Resort. Dimana aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola database terintegrasi secara langsung dengan kegiatan petugas di lapangan. Sistem ini terhubung dengan smartphone sehingga memungkinkan efektifitas pengelolaan data hasil kegiatan. Pada pelaksanaaan kegiatan selain untuk memetakan potensi sumber daya alam yang ada di dalam kawasan konservasi juga untuk untuk meningkatkan kapasitas petugas di lapangan dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan dari ancaman perburuan, pemukiman illegal, perkebunan illegal, serta pembukaan lahan baru secara tidah sah. Plt. Kepala Balai Besar KSDA Riau yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE bapak Suharyono ikut mendampingi dan memberi arahan “Semoga study banding ini dapat lebih meningkatkan kinerja Balai Besar KSDA Riau dalam mengelola dan melestarikan kawasan konservasi”. Sumber : Balai Besar KSDA Riau
Baca Artikel

Studi Bioekologi dan Konservasi Lutung Sentarum

Putussibau, 4 Oktober 2021. Balai besar Taman Nasional Betung kerihun dan Danau Sentarum (Tana Bentarum) bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan Pelatihan Survei dan Pemantauan Ekologi dan Populasi Lutung Sentarum (Presbytis chrysomelas spp cruciger Thomas 1982) selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 4 - 6 Oktober 2021. Pelatihan ini merupakan bagian dari Project Studi Bioekologi dan Konservasi Lutung Sentarum di Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) antara Balai Besar Tana Bentarum bersama IPB. Pelatihan yang digelar di Aula Kantor Balai Besar Tana Bentarum ini awalnya dibuka pagi hari terpaksa harus diundur pada malam hari mengingat kondisi di Putussibau dan kantor Balai terkena dampak banjir. Dampak banjir tidak menyurutkan minat peserta pelatihan, terbukti sebanyak 30 peserta dari Tana Bentarum berpartisipasi mengingat keberadaan lutung sentarum sering di jumpai oleh tim saat melaksanakan tugas di lapangan. Selain itu juga meningkatkan pengetahuan untuk mengenal lutung sentarum lebih dalam. Penyampaian materi disampaikan oleh Dr. Ir. Nyoto Santoso, MS sebagai ahli dalam bidang ekologi primata dan Dede Aulia Rahman, S. Hut., M. Si., PhD sebagai ahli dalam bidang ekologi kuantitatif, permodelan ekologi dan biologi konservasi IPB. Kepala Balai Besar TaNa Bentarum dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan salah satu implementasi dari 10 cara baru kelola kawasan konservasi di Indonesia yang dicetuskan oleh Direktur Jenderal KSDAE Bapak Ir. Wiratno M. Sc yaitu pada poin "Pengambilan Keputusan Berbasis Sains". Harapan beliau dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan petugas Balai Besar TaNa Bentarum dalam hal pengambilan data lapangan khususnya primata lutung sentarum (Presbytis chrysomelas spp cruciger Thomas 1982) dan potensi satwa liar lainnya. Pelatihan dibuka secara langsung oleh Kepala Balai Besar Tana Bentarum Bapak Wahju Rudianto, S. Pi., M. Si, yang juga dihadiri oleh Bapak Dr. Ir. Nyoto Santoso, MS selaku penanggung jawab proyek Studi Ekologi dan Konservasi Lutung Sentarum (Presbytis chrysomelas spp cruciger Thomas 1982), Pejabat Struktural Administrator dan Pengawas lingkup Balai Besar TaNa Bentarum, serta peserta pelatihan. Sumber : Angga Sukma Lovita, S. Kel. - PEH Pertama Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum
Baca Artikel

Konsultasi Publik Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata di TWA Pelaihari

Pelaihari, 6 Oktober 2021 – Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan (BKSDA Kalsel) melaksanakan Konsultasi Pablik Desain Tapak pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Pelaihari di Sinar Hotel Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Hasil diskusi konsultasi publik menghasilkan beberapa poin yang menjadi topik pembahasan, yakni mengenai status kawasan dan karcis/tiket yang sering menjadi kendala dalam pembagian hasil. "Status kawasan TWA Pelaihari merupakan kawasan konservasi milik negara yang tidak dapat menjadi hak milik, akan tetapi dapat dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihak swasta bisa berinvestasi membangun sarana prasarana pendukung wisata melalui Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA). Dalam pengelolaan karcis/tiket disesuaikan dengan kondisi dilapangan agar bisa terpenuhi kewajiban iuran PNBP, restribusi daerah serta imbalan atas sarana dan jasa wisata yang ada" ungkap Kepala Seksi Konservasi Wilayah I, Mirta Sari, S. Hut, MP. Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan, Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc. yang menjadi narasumber pertama dalam Konsultasi Publik ini, menyampaikan bahwa TWA Pelaihari harus dikelola secara bersama-sama, sinergitas antar sektor menjadi hal yang penting dalam meningkatkan pengelolaan TWA Pelaihari, potensi pantai yang menjadi salah satu primadona wisata di Tanah Laut harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penyusunan Desain Tapak menjadi salah satu akses bagi stakeholders untuk dapat berinvestasi dalam pengelolaan TWA Pelaihari baik dari instansi pemerintah maupun pihak swasta sesuai dengan tata letak kelola wisata pada ruang publik dan ruang usaha yang telah disusun pada dokumen Desain Tapak, tambah Dr. Mahrus. Asisten II Dr. Ahmad Hairin dalam arahannya juga menyampaikan agar konsultasi publik ini dapat menjadi ajang tukar informasi dan diskusi dalam rangka peningkatan performance dari TWA Pelaihari dan pelibatan para pihak. Pemda Tanah Laut siap mendukung pengembangan TWA Pelaihari bersama Dinas-Dinas terkait, termasuk dukungan kebijakan dan dana. Senada dengan pembicara lainnya, Kepala Bidang Destinasi Wisata, Arif Setyawan, ST. menyambut baik adanya konsultasi pablik TWA Pelaihari ini, mereka berharap adanya akses dalam pengelolaan pariwisata di kawasan konservasi agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pengelolaan wisata. Arif yang juga sebagai Narasumber kedua menyampaikan bahwa Dinas Pariwisata sangat mendukung dan juga siap untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung wisata di TWA Pelaihari selama ada payung hukum yang dapat diakses dalam pengembangan wisata di dalam kawasan konservasi. Acara dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, MP yang mewakili Bupati Tanah Laut dan dihadiri beberapa stakeholder diantaranya, BAPPEDA, Dinas Pariwisata, Dinas PMPTSP, Dinas PRKPLH, Camat Panyipatan, Polsek Panyipatan, BPC HIPMI Tanah Laut, Pemerintah Desa Batakan serta Kelompok Maju Bersama Desa Batakan. (ryn) Sumber : Hendar Wibawa - Polhut Seksi Konservasi Wilayah I Pelaihari Balai KSDA Kalimantan Selatan
Baca Artikel

Budidaya Jamur Desa Hutapadang

Panyabungan, 6 Oktober 2021. Balai TN Batang Gadis memberikan pelatihan Budidaya Jamur Tiram di Desa Hutapadang, Resort 5 Alahan Kae, selama 2 hari pada tanggal 25-26 September 2021. Pemberdayaan masyarakat pada daerah penyangga kawasan konservasi juga merupakan salah satu upaya pembangunan masyarakat sekitar kawasan yang berbasis konservasi, dengan tujuan utama meningkatkan sumber daya manusia menuju kesejahteraan dan mutu kehidupan yang lebih baik serta hidup harmonis dengan kawasan konservasi dan alam sekitarnya. Kegiatan diikuti Kelompok Tani Aek Siondop Desa Hutapadang dengan narasumber Bapak Timbul Rahayu, pembudidaya jamur tiram di Panyabungan. Beliau merupakan pemasok jamur untuk café dan rumah makan di wilayah panyabungan dan sekitarnya, juga memiliki kelompok pendampingan budidaya jamur tiram. Peserta mengikuti sesi latihan baik materi dan praktek dengan hasil pelatihan terjadinya peningkatan pengetahuan peserta dengan nilai 75%, dari yang tidak memiliki pengetahuan apapun tentang jamur sampai dapat mengetahui kegunaan, penyiapan media tanam, menginokulasi dan melakukan pengemasan hasil panen budidaya jamur. Pelatihan ini didasarkan pada keberadaan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) sebagai pendukung utama yang bersentuhan langsung dengan kawasan, masalah ekonomi selalu menjadi alasan rusaknya sebuah kawasan konservasi. Untuk itu upaya peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan adalah suatu hal yang menjadi prioritas untuk dilakukan, sehingga tekanan dan interaksi masyarakat dengan hutan dapat diminimalisasi, sekaligus masyarakat/desa dapat menjadi perisai penyangga bagi kawasan dari pihak luar. Sumber : Balai Taman Nasional Batang Gadis
Baca Artikel

Spanduk Edukasi Di Dua Desa Penyangga TN Batang Gadis

Panyabungan, 6 Oktober 2021. Balai Taman Nasional Batang Gadis (BTNBG) memasang spanduk larangan perburuan dan perdagangan satwa dilindungi pada tanggal 23-24 September 2021 di 2 (dua) desa penyangga kawasan Taman Nasional Batang Gadis. Spanduk dipasang pada jalan menuju kawasan TNBG di Desa Hutabargot Nauli dan Desa Sayur Maincat, Kecamatan Hutabargot. Petugas Balai TNBG juga membagikan aturan tentang satwa dilindungi seperti UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi. Koordinasi juga dilakukan petugas Balai TNBG dengan Bapak Camat Hutabargot untuk mensosialisasikan peraturan tentang jenis satwa yang dilindungi dengan membagikan aturan P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tersebut kepada semua Kepala Desa yang masuk dalam wilayah kecamatan ini. Dengan pemasangan spanduk dan sosialisasi peraturan ini diharapkan memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya kelestarian satwa dalam kawasan Taman Nasional Batang Gadis Sumber : Balai Taman Nasional Batang Gadis
Baca Artikel

Belajar Memanen Madu Sialang di TN Tesso Nilo

Lubuk Kembang Bunga, 6 Oktober 2021. 20 s.d 02 Oktober 2021 - Dua kelompok mahasiswa magang dari Universitas Riau Program Studi Kehutanan melaksanakan kegiatan berupa pengamatan pemanenan madu sialang dan inventarisasi flora di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Balai TNTN dari tanggal 20 September hingga 2 Oktober 2021. Sebanyak 13 (tiga belas) mahasiswa/i dibagi menjadi dua kelompok yang dipandu dan didampingi lamgsung oleh petugas dari Balai TN Tesso Nilo. Para mahasiswa diajak untuk ikut serta, mengetahui dan mengamati proses pemanenan madu secara tradisional langsung dengan memanjat pohon sialang. Mahasiswa mengikuti keseluruhan proses panen madu secara tradisional dengan antusias, terlebih lagi kegiatan ini termasuk ke dalam kearifan lokal desa penyangga yang masyarakat luar jarang untuk bisa menyaksikan secara langsung. Usai mengikuti acara panen madu mahasiswa juga menginventarisasi beragam jenis flora yang ada di kawasan TN Tesso Nilo. Sumber : Balai Taman Nasional Tesso Nilo
Baca Artikel

Balai TN Batang Gadis Koordinasi Kerja ke Kantor Bupati Mandailing Natal

Panyabungan, 6 Oktober 2021. Sinergitas pengelolaan kawasan secara kolaboratif penting dilakukan untuk pengelolaan kawasan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) yang lebih baik. Kali ini Kepala Balai TNBG Ir. Sahdin Zunaidi, M.Si ke menyambangi Kantor Bupati Mandailing Natal, Rabu silam (15/9) untuk wujud nyata koordinasi kerja secara kolaboratif. Kunjungan ini disambut baik Bapak Bupati Mandailing Natal Bapak H.M Ja’far Sukhairi Nasution dan Wakil Bupati Mandailing Natal Ibu Atika Azmi Utammi Nasution , B.App.Fin.,M.Fin. Beberapa poin penting disampaikan Kepala Balai TNBG pada koordinasi kerja kali ini, antara lain sebagai bentuk koordinasi tentang pengelolaan kawasan Taman Nasional Batang Gadis, penyampaian potensi flora fauna yang ada dikawasan TNBG karena merupakan biodiversity yang harus dijaga dan dilestarikan bersama-sama serta memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang terus memberikan dukungan terhadap pengembangan ekowisata desa penyangga TNBG. Peningkatan juga terus dilakukan untuk terus menambah minat wisatawan berkunjung, sehingga akan memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar desa penyangga TNBG. Kunjungan dan penyampaian informasi dari Kepala Balai TNBG didampingi Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Kotanopan dan Kepala SPTN Wilayah III Muarasoma. Sumber : Balai Taman Nasional Batang Gadis
Baca Artikel

Konsistensi Jagawana Dalam Kegiatan Riset Satwa Liar Di Tepi Barat Pulau Komodo

Labuan Bajo, 1 Oktober 2021. Taman Nasional Komodo merupakan habitat bagi satwa kunci kakatua kecil jambul kuning dengan nama ilmiah Cacatua sulphurea occidentalis. Burung ini memiliki bulu yang indah dengan lengkingan suara yang cukup nyaring sebagai bentuk komunikasi dengan sesamanya. Kakatua hidup berkelompok dan biasanya menggunakan pepohonan dengan ketinggian > 10 meter untuk beraktivitas, termasuk tidur dan bersarang. Kakatua Kecil Jambul Kuning termasuk ke dalam kategori “Terancam Punah” berdasarkan IUCN Red List of Threatened Species. Merujuk kepada status kelangkaan populasi satwa tersebut, Balai Taman Nasional Komodo berkomitmen untuk giat melaksanakan pendataan populasi kakatua kecil jambul kuning di Taman Nasional Komodo secara berkelanjutan. Balai Taman Nasional Komodo menyelenggarakan monitoring populasi kakatua kecil jambul kuning di tujuh lokasi lembah, antara lain: Poreng, Loh Baes, Loh Sebita, Loh Lawi, Banu Nggulung, Sok Keka, dan Sok Pure. Kali ini monitoring dilaksanakan di lembah Sok Pure dan Sok Keka yang termasuk ke dalam wilayah kerja Resort Loh Wenci – Sape pada tanggal 22 – 28 September 2021. Kegiatan monitoring ini dikoordinir oleh Kepala Resort Loh Wenci – Sape (Rawuh Pradana) bekerjasama dengan Pengendali Ekosistem Hutan Balai Taman Nasional Komodo (Ande Kefi dan Dinda Hamasiya Karima Khash) sebagai bentuk supervisi kegiatan teknis monitoring populasi satwa liar di dalam kawasan. Monitoring populasi kakatua kecil jambul kuning ini juga secara rutin dilakukan oleh petugas di tingkat tapak mengacu pada pola kerja Resort- Based Management (RBM) yang berlangsung di Balai Taman Nasional Komodo. Pengamatan rutin oleh petugas di tingkat tapak dimaksudkan untuk memperkuat kontinuitas data yang diperoleh berdasarkan monitoring populasi periodik yang diselenggarakan setiap tahunnya. Metode yang digunakan dalam monitoring populasi kakatua kecil jambul kuning adalah Vantage Point dimana burung kakatua dihitung dari titik pengamatan dengan ketinggian tertentu. Metode ini memudahkan pengamat untuk dapat melakukan perhitungan populasi burung kakatua secara akurat menyesuaikan dengan kontur dan landskap ekosistem di Taman Nasional Komodo. Monitoring populasi kakatua kecil jambul kuning dilakukan selama 7 (tujuh) hari dengan 2 kali pengulangan (pagi: 05:00 – 07:00 dan sore: 17:00 – 18:30) setiap harinya. Nilai estimasi populasi diperoleh berdasarkan pada angka sensus populasi tertinggi setiap waktu pengamatan harian. Tim juga melakukan survei pohon pakan dan pohon sarang kakatua kecil jambul kuning. Jenis- jenis pohon pakan yang disurvei antara lain: Gebang (Corypha utan), Asam (Tamarindus indica), Klumpang (Sterculia foetida), Nita (Sterculia oblongata), Nunang (Cordia dichotoma), Kesambi (Schleichera oleosa) dan Kelor (Moringa pterygosperma). Sedangkan untuk pohon sarang sendiri hanya terpantau pada pohon gebang yang sudah mati di wilayah Resort Loh Wenci – Sape. Estimasi populasi kakatua kecil jambul kuning di lembah Sok Pure dan Sok Keka pada tahun 2021 berturut-turut adalah + 90 ekor + 40 ekor. Berdasarkan data 5 tahun terakhir (2015, 2017- 2020), populasi kakatua kecil jambul kuning di lembah Sok Pure antara lain: + 62 ekor (2015), 84 ekor (2017), 49 ekor (2018), 73 ekor (2019), dan 92 ekor (2020). Sementara populasi kakatua di lembah Sok Keka (2015, 2017 – 2020) berkisar antara + 33 ekor (2015), 12 ekor (2017), 12 ekor (2018), 27 ekor (2019), dan 60 ekor (2020). Monitoring populasi kakatua tahun 2016 hanya diselenggarakan di 2 lokasi, yaitu: Loh Sebita dan Loh Baes karena dinamika penganggaran pengelolaan tahunan. Monitoring kakatua kecil jambul kuning di Sok Keka dan Sok Pure tahun 2021 turut melibatkan jurnalis Vera Bahali sebagai representasi awak media. Hal ini merupakan terobosan baru bagi Balai Taman Nasional Komodo dengan memberikan kesempatan bagi awak media untuk lebih memahami teknis pengelolaan kawasan dan pola kerja jagawana di tingkat tapak. Monitoring populasi ini kontinu dilakukan setiap tahunnya sebagai bentuk upaya pelestarian satwa kunci kakatua kecil jambul kuning oleh Balai Taman Nasional Komodo. Data yang dihasilkan dari kegiatan monitoring tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang krusial bagi penyempurnaan pengelolaan satwa liar di Taman Nasional Komodo serta turut memberikan kontribusi praktik keilmuan dari tingkat tapak bagi the body of knowledge ilmu pengetahuan di dunia. Sumber : Balai Taman Nasional Komodo Penulis: Rawuh Pradana, S.H. | Penyunting: Muhammad Ikbal Putera, S.Hut., M.S.
Baca Artikel

Aksi Resort Loh Wau Relokasi Telur Penyu Di Pulau Lengah

Labuan Bajo, 1 Oktober 2021. Balai Taman Nasional Komodo mengadakan kegiatan relokasi telur penyu di wilayah kerja Resort Loh Wau Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah III pada Kamis silam (23/9). Kegiatan relokasi telur penyu mandiri ini dikoordinir oleh Kepala Resort Loh Wau (Ikhwan Syahri) bersama 2 anggota Resort Loh Wau (Muhlas dan Asry) bersama 4 orang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (Bunga Cinta Evangelin dan Mohammad Rizqi Afreza) dan Politeknik Elbajo Commodus (Nevasius Antur dan Adelgonda Tasina Naul). Adapun latar belakang yang menekankan pentingnya pelaksanaan relokasi telur penyu di Pulau Lengah, antara lain: pencurian telur oleh oknum masyarakat, tumpang tindih telur penyu antar sarang yang berdekatan, posisi sarang yang terpengaruh signifikan pasang surut air laut, dan belum tersedianya data dan informasi terbarukan terkait satwa penyu di Taman Nasional Komodo. Tim relokasi perlu melakukan pengamatan pesisir pantai sebelum melakukan pemindahan telur penyu ke sarang semi alami di Resort Loh Wau. Tim perlu terlebih dulu mengidentifikasi status sarang telur penyu (pasif/aktif) untuk dapat memperkirakan keberadaan telur di dalam sarang tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim karena indukan penyu memiliki kecenderungan membuat sarang kamuflase untuk mengelabui predator yang berusaha memangsa telur-telur penyu. Lokasi yang pertama yang menjadi area pengamatan tim relokasi adalah Pantai Teluk Loh Wau. Pada lokasi ini kami hanya menemukan jejak segar indukan penyu, namun tidak berhasil menemukan keberadaan sarang telur penyu tersebut. Tim kemudian memutuskan untuk beranjak ke lokasi kedua yaitu Pulau Lengah. Pulau Lengah merupakan pulau kecil dengan pesisir pantai sempit yang memiliki tingkat kepadatan sarang penyu yang tinggi. Tim menemukan setidaknya 8 sarang penyu baik aktif maupun pasif di pesisir pantai Pulau Lengah. Tim akhirnya berhasil menemukan telur penyu setelah menggali salah satu sarang aktif dengan tipe sarang tengah yang berjarak 5-meter dari pepohonan. Kami memindahkan telur-telur tersebut dengan sangat hati-hati ke dalam bak sampah plastik berukuran 25 cm x 25 cm yang sebelumnya sudah diisi dengan pasir pantai dari sekitar sarang penyu tersebut. Tim berhasil merelokasi 59 dari 116 butir telur penyu hijau (Chelonia mydas) yang ditemukan dengan keliling rata-rata + 14 cm dan berat rata-rata + 40 gram. Sebanyak 57 butir telur ditemukan sudah dalam kondisi rusak karena alam. Tim meletakan telur tersebut ke dalam sarang semi alami yang berada di Resort Loh Wau. Merujuk kepada Rencana Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Sarang Bertelur Penyu Balai Taman Nasional Komodo (2021), suhu sarang semi alami dipantau secara periodik dengan melakukan pengukuran sebanyak 4 kali dalam sehari, antara lain pada pukul 06:00, 12:00, 18:00, dan 24:00. Pencatatan suhu sarang dilakukan setiap hari selama masa inkubasi (+ 60 hari) sampai dengan menetas. Hal ini dilakukan petugas untuk dapat memperkirakan probabilitas jenis kelamin tukik yang akan menetas dengan kemungkinan kelahiran jantan pada suhu < 29oC, sedangkan kelahiran betina pada suhu sarang > 29oC. Adapun suhu rata- rata sarang semi alami di Resort Loh Wau berkisar antara 29-30 Celsius. Sumber : Balai Taman Nasional Komodo Penulis: Bunga Cinta Evangelin (Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung) | Penyuting: Muhammad Ikbal Putera, S.Hut., M.S.
Baca Artikel

Ecoedutourism Bersama Petugas Resort Kampung Kerora TN Komodo

Labuan Bajo, 1 Oktober 2021. Resort Kampung Kerora Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Balai Taman Nasional Komodo konsisten melakukan pengayaan jenis mangrove dan edukasi bersama mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (Bunga Cinta Evangelin dan Mohammad Rizqi Afreza) dan Politeknik Elbajo Commodus (Adelgonda Tasina Naul dan Nevasius Antur). Inisiasi ini dipimpin oleh Kepala Resort Kampung Kerora (Banu Widyanarko) dan Anggotanya (Suwendi Iskandar Bubang). Kegiatan pengayaan jenis mangrove yang dilakukan meliputi aktivitas pengumpulan, penanaman, dan pemeliharaan bibit. Resort Kampung Kerora berhasil mengumpulkan bibit mangrove sebanyak +250 anakan dari Pulau Bero pada tanggal 1 September 2021. Pulau Bero adalah salah satu pulau penting yang termasuk ke dalam wilayah kerja Resort Kampung Kerora karena merupakan habitat alami burung kakatua kecil jambul kuning (Cacatua sulphurea occidentalis). Pulau Bero memiliki pemandangan nan indah yang dikelilingi oleh vegetasi mangrove yang sehat dan cukup rapat. Keberadaan ekosistem mangrove sangat perlu dijaga karena tidak hanya berperan sebagai pelindung wilayah pesisir, namun juga sebagai tempat bersarang dan sumber pakan bagi burung kakatua kecil jambul kuning. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong petugas Resort Kampung Kerora untuk terus melakukan upaya pengayaan jenis mangrove di wilayah kerjanya. Aktivitas berikutnya yang dilakukan adalah penanaman 250 bibit mangrove di sekitar area Resort Kampung Kerora. Penanaman ini utamanya dilakukan sebagai upaya rehabilitasi hutan guna mencegah abrasi di wilayah pesisir pantai Kampung Kerora. Petugas juga mengajarkan mahasiswa mengidentifikasi jenis dan manfaat mangrove, menjelaskan metode penanaman, serta pemeliharaan mangrove langsung di alam berdasarkan pengalaman lapangan. Hal ini merupakan pembelajaran baru bagi mahasiswa pariwisata karena berbicara pariwisata bukan hanya memikirkan bagaimana caranya mendatangkan wisatawan, namun juga mempertimbangkan nilai edukasi sebagai luaran penting bagi kelompok wisatawan tersebut. Sumber : Balai Taman Nasional Komodo Penulis: Adelgonda Tasina Naul (Mahasiswa Politeknik Elbajo Commdous) | Penyunting: Muhammad Ikbal Putera, S.Hut., M.S.
Baca Artikel

Monitoring Dan Pendampingan Kelompok Desa Binaan – Desa Gunung Melintang

Baserah, 2 Oktober 2021 – Penyuluh Kehutanan Balai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) bersama dengan Kepala Resort Onangan Nilo dan PPNPN Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Baserah melakukan pendampingan kelompok Desa Binaan di Desa Gunung Melintang pada tanggal 27 – 29 September 2021. Kegiatan tersebut untuk mengetahui informasi terkini terkait perkembangan kegiatan kelompok desa binaan serta kendala/permasalahan yang dihadapi. Desa Gunung Melintang merupakan salah satu desa yang berbatasan dengan kawasan TN Tesso Nilo dan juga menjadi salah satu dari 7 desa prioritas dalam program kemitraan konservasi pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan saat ini di Desa Gunung Melintang telah terbentuk 3 kelompok tani hutan (KTH) binaan TN Tesso Nilo yaitu : Petugas Balai TNTN memonitoring dan mengevaluasi program yang telah berjalan dengan memberikan arahan serta solusi kepada permasalahan atau kendala yang dihadapi. Hasil pemberdayaan masyarakat KTH di Desa Gunung Melintang diperoleh hasil bahwa kegiatan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan kemitraan konservasi yang akan dilanjutkan dengan pendampingan secara intensif dalam upaya pemecahan permasalahan kelompok. Sumber : Balai Taman Nasional Tesso Nilo

Menampilkan 2.449–2.464 dari 2.776 publikasi