Ambon, 11 Juli 2022 – Dalam rangka Indonesia's FOLU Net Sink (IFNET) 2030 regional Maluku-Papua, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku telah melaksanakan kegiatan penanaman pohon bersama Unit Pelaksana Teknis lingkup provinsi Maluku serta perwakilan civitas akademik dari Universitas Pattimura (24/6). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ibu Rosna, S.P selaku Plh. Kepala Balai KSDA Maluku. Dalam kegiatan ini turut hadir pula kepala balai UPT KLHK lingkup Provinsi Maluku atau yang mewakili, Rektor Universitas Pattimura (UNPATTI), perwakilan Ketua Jurusan Kehutanan, Kasubag TU Balai Taman Nasional Manusela, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) UPT KLHK Provinsi Maluku serta Ketua DWP BKSDA Maluku. Sebagai informasi, Indonesia's FOLU Net Sink (IFNET) 2030 merupakan suatu komitmen dalam pencanangan pencapaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau FoLU (Forestry and other Land Use). Salah satu langkah awal FoLU adalah keluarnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 tentang FoLU NetSink 2030 untuk pengendalian perubahan iklim pada tanggal 24 Februari 2022. Sumber : Tim Media BKSDA Maluku

Dampu, 11 Juli 2022 - Burung parasit, ada yang pernah melihatnya di hutan? mungkin sebagian masyarakat tidak menyangka ada jenis mahluk seperti burung ini. Burung dengan perilaku yang tidak umum dan terkesan sangat menjengkelkan. Bagaimana tidak, burung ini menjadi parasit bagi jenis-jenis burung tertentu di hutan. Burung ini memiliki perilaku yang berbeda dari burung lain. Jika burung lain bertelur dan mengerami serta merawat anaknya sendiri, berbeda dengan burung ini. Jenis ini meletakkan telurnya di sarang burung lain. Burung inang tidak sadar dan tetap mengerami hingga menetas, dan bahkan merawat anak burung parasit hingga dewasa. Kejamnya lagi burung ini menyingkirkan telur burung inang dari sarangnya, agar inang fokus membesarkannya. Kedasih, nama yang terdengar bagus. Burung dengan nama Indonesia Wiwik Uncuing (Cacomantis sepulclaris) ini adalah tersangkanya. Burung dengan ukuran kecil (23 cm) yang tersembunyi di rimbunnya hutan atau semak. Burung dewasa bagian kepala berwarna abu-abu. Punggung, sayap dan ekor coklat keabu-abuan, serta tubuh bagian bawah merah karat. Sedangkan burung masih muda, ciri-cirinya adalah punggung coklat terang. Tubuh bagian bawah keputih-putihan dengan garis-garis hitam yang cukup lebar dan jelas pada seluruh bulunya. Iris berwarna coklat, lingkar mata kuning, paruh hitam, dan kaki abu-abu. Apakah parasit ini juga ada di Tambora? tentu ada. burung yang biasa di sebut “tipetaha” oleh masyarakan Mbojo ini juga dapat dijumpai di Tambora. Jenis ini ditemui dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Pada tepian hutan atau perbatasan hutan dengan perkebunan hingga di dataran tinggi di wilayah Pancasila. Dengan suara yang nyaring dan wujud tidak tampak burung ini menjadi pemecah kesunyian hutan tambora. Kalau burung ini parasit lalu fungsinya apa? tentu tetap ada fungsinya. setiap mahluk hidup yang ada di hutan tentu memiliki fungsi masing-masing. Hal itu karena tiap mahluk bagian dari rantai makanan di dalam suatu ekosistem. Burung ini merupakan insektivora, atau pemakan serangga. Sehingga keberadaanya berfungsi sebagai pengendali populasi serangga di dalam hutan. Burung ini memakan ulat atau larva serangga yang ada di dalam hutan dan menjadi pembasmi ulat secara alami. Meskipun burung ini perilakunya layaknya parasit yang merugikan jenis burung lain tapi dia tetap bagian dari ekosistem hutan Tambora. Sumber : Samsul Maarif, PEH SPTN II Pekat - Balai TN Tambora

Ambon, 11 Juli 2022 - Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku melaksanakan kegiatan Workshop Penanganan Peredaran TSL (Tumbuhan Satwa Liar) Ilegal Regional Sulawesi Maluku Papua (SUMAPAPUA). Workshop ini dilaksanakan selama 2 hari (6-7 Juli) dengan mengundang Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik (KKHSG) Setditjen KSDAE, seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen KSDAE Regional SUMAPAPUA, serta UPT Ditjen KSDAE lain yang terkait, diluar regional tersebut. Kegiatan ini merupakan salah satu program dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada kerjasama antara BKSDA Maluku dan WCS-IP yang dalam pelaksanaannya didukung oleh Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Kegiatan yang dibuka oleh Ibu Drh. Indra Exploitasia, M.Si selaku Direktur KKHSG ini memiliki tujuan untuk memperkuat upaya penanganan peredaran TSL ilegal khususnya di regional SUMAPAPUA. "Tumbuhan dan Satwa Liar itu adalah aset Negara Republik Indonesia yang harus dilindungi dan dilestarikan melalui sinergitas dari berbagai pihak untuk mempertahankan keberadaannya", ujar Ibu Direktur. Workshop dimulai dengan pemaparan garis besar permasalahan penanganan dari kejahatan TSL ilegal. Dalam kesempatan ini, Kepala BKSDA Maluku, Bapak Danny H. Pattipeilohy, S.Pi., M.Si menyampaikan paparannya dengan judul 'Pemantauan dan Pengendalian Peredaran TSL. "Hal yang terpenting dalam penanganan peredaran TSL ilegal dalam menghadapi beberapa tantangan adalah berbagi peran", ujar Bapak Danny. Setelah pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait rumusan rencana aksi dalam penanganan peredaran TSL ilegal yang bersifat kolaboratif. Rencana aksi yang telah disepakati kemudian ditandatangani oleh seluruh peserta workshop. Sumber: Tim Media Balai KSDA Maluku

Kendari, Juni 2022 - Dokumen perencanaan merupakan bagian yang sangat terpenting dalam kerangka penyelenggaran pengelolaan kawasan konservasi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Semua kawasan konservasi di wilayah ini sudah memiliki dokumen penataan kawasan konservasi yang sudah disahkan, pemasangan tanda batas blok/zona baru sebagian kecil dilaksanakan, rencana pengelolaan kawasan sebagian besar sudah disahkan, sedangkan data Kehati masih belum terkumpul dengan optimal dan masih tersebar merupakan poin penting dari kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Inventarisasi dan Pemolaan Kawasan Konservasi yang telah dilaksanakan di ruang kantor Balai KSDA Sulawesi Tenggara (23/6). Bimbingan Teknis Bidang Inventarisasi dan Pemolaan Kawasan Konservasi, dilaksanakan secara daring dan luring. Diawali dengan pembukaan oleh Kepala Balai KSDA Sulawesi Tenggara, Sakrianto Djawie, dan dilanjutkan dengan arahan Kepala Subdit Inventarisasi dan Pemolaan Kawasan Konservasi, sebagai pengantar sebelum tim pemateri menyampaikan paparan-paparan Bidang Inventarisasi dan Pemolaan Kawasan Konservasi. Peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Inventarisasi dan Pemolaan Kawasan Konservasi diantaranya Balai KSDA Sulawesi Tenggara, Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Balai Taman Nasional Wakatobi dan UPTD Tahura Murhum Nipa Nipa. Beberapa permasalahan dan kendala dalam rencana evaluasi serta revisi penataan kawasan konservasi, penyusunan rencana pengelolaan kawasan, dan penyelenggaraan kegiatan inventarisasi verifikasi kehati tinggi menjadi topik diskusi yang disampaikan oleh peserta. Tetap semangat untuk para pengelola kawasan konservasi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara! Semoga kawasan konservasi tetap terjaga dan utuh kedepannya. Sumber : Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi

Kendari, Juni 2022 - Desa Labengki merupakan sebuah desa penyangga yang berada di sekitar kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Lasolo, binaan dari resort KSDA Konawe Utara, Balai KSDA Sulawesi Tenggara. Desa penyangga ini memiliki 1 Kelompok masyarakat, yaitu Kelompok Tani Hutan Pasamaturuan dengan jumlah anggota sebanyak 22 orang. Kelompok ini dibentuk sejak tanggal 28 April 2017 yang kegiatan usaha ekonominya di bidang wisata berupa penyediaan homestay, pemandu wisata, souvenir wisata, serta perikanan berupa usaha budidaya karamba dan ikan putih, pengolahan abon ikan, lobster segar dan olahan ikan kering. Tim Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi berkesempatan mengunjungi desa Labengki dalam rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi bidang Inventarisasi dan pemolaan kawasan konservasi (22/06). Masih banyaknya potensi keanekaragaman hayati laut di sekitar kawasan TWA Teluk Lasolo yang dibudidayakan oleh masyarakat, menunjukan bahwa melimpahnya kekayaan alam yang terkandung di kawasan konservasi ini. Pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi membantu mengidentifikasi keanekaragaman hayati laut di sekitar kawasan Taman Wisata Alam Teluk Lasolo, menjadi salah satu strategi dalam kegiatan inventarisasi kehati. Sumber : Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi

Manado, Juni 2022 - Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi bersama Kepala Balai Taman Nasional Bunaken dan Kepala Balai KSDA Sulawesi Utara mendampingi kunjungan kerja DPD-RI Komite II (29/6). Kunjungan kerja anggota Komite II DPD RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bapak Lukky Semen (Senator Sulawesi Tenggara) dan diikuti oleh Bapak Stefanus (Senator Sulawesi Utara), Ibu Hj. Emma (Senator Sumatera Barat), Ibu Waode Rabia (Senator Sulawesi Tenggara) dan Bapak Mamberob Rumakiek (Senator Papua Barat). Kunjungan kerja dilakukan ini sehubungan dengan adanya aspirasi masyarakat Pulau Bunaken terkait tenurial di kawasan konservasi Taman Nasional Bunaken. Dialog bersama masyarakat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI, dihadiri perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Pemprov Sulut, Pemkot Manado, Ketua DPRD Kota Manado, Tokoh masyarakat, pemuda dan agama berjalan kondusif dan harmonis. Dalam penjelasannya, Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi menyampaikan bahwa Kementerian LHK dalam masa kepemimpinan Presiden Jokowi sudah banyak membuat terobosan kebijakan dan mengubah paradigma pengelolaan hutan khususnya kawasan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya program Perhutanan Sosial yang salah satunya melalui skema kemitraan kawasan konservasi. Berbagai mekanisme/aturan juga telah diubah dan disiapkan pemerintah, terutama dalam penyelesaian permasalahan tenurial dalam kawasan hutan. Harapannya adalah pengelolaan kawasan hutan harus mampu memberikan keseimbangan antara kelestarian ekologi, sosial dan budaya serta kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sumber : Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi

Jakarta, Juni 2022 - Adanya perkembangan kondisi fungsional Kawasan faktor eksternal serta dinamika pengelolaan menjadikan zona-zona sebelumnya dipandang perlu untuk ditinjau ulang dan dilakukan revisi sehingga implementasinya dapat meningkatkan efektivas dan efisiensi pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi telah menyelenggarakan pembahasan penilaian revisi Zona TN Gunung Ciremai secara daring dan luring (05/06). Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang Balai Taman Nasional Gunung Ciremai untuk mempresentasikan draft rancangan Revisi Zona Taman Nasional Gunung Ciremai. Hadir pula sebagai peserta pembahasan dari eselon II lingkup Direktorat Jenderal KSDAE untuk memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan dokumen zona pengelolaan TNGC. Revisi zona pengelolaan TNGC yang telah dirancang sesuai dengan kriteria yang didasarkan pada hasil inventarisasi potensi terkini nilai penting kawasan, dipertajam dengan hasil konsultasi publik sehingga dapat menyerap aspirasi berbagai pihak dan memperhatikan hak-hak setempat yang lahir karena kesejahteraan serta kondisi aktualnya. Perubahan-perubahan tata guna lahan di sekitar kawasan TNGC sebagai akibat dari perkembangan pembangunan, perubahan politik menuju otonomi dan implementasi upaya pemanfaatan langsung sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan arah pengelolaan TNGC ke depan. Sumber : Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi

Boyolali, 17 Juni 2022 - Pada bulan Maret 2022 bertepatan dengan puncak peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-39 Tahun 2022 yang mengambil tema “Rimbawan Peduli Lingkungan, Menyukseskan Presidensi G20 Indonesia, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Gubernur NTT meresmikan Program KSDAE Mengajar. Melalui program ini, peran aktif dan kontribusi UPT KSDAE diharapkan dalam mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengajar di sekolah pada desa-desa sekitar kawasan konservasi. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu secara simultan pada lima resort melaksanakan kegiatan Visit to School sebagai rangkaian Road to HKAN Tahun 2022. Bertempat di SD Negeri 2 Jlarem (Resort Ampel), MI Nurul Islam Batur (Resort Kopeng), MI Yaspi Kaponan (Resort Pakis), SD Negeri Wonolelo 4 (Resort Wonolelo), serta SD Negeri 1 Lencoh (Resort Selo) kegiatan visit to school dilaksanakan sebagai upaya memberikan bekal pendidikan lingkungan agar mengenal potensi sumber daya alam yang ada disekitarnya sejak dini. Arti penting pendidikan lingkungan sejak dini, bertujuan untuk penanaman karakter peduli terhadap lingkungan sekitar. Mengingat alam merupakan rumah kita, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan melestarikannya. Melalui kegiatan Visit to School ini, siswa-siswi diajak untuk lebih mengenal dan mempelajari keanekaragaman hayati di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Para siswa diajak untuk berdiskusi, belajar mengemukakan pendapat, menonton film, serta melaksanakan beberapa tugas untuk menumbuhkan kreativitas anak-anak. Siswa-siswi yang bertempat tinggal di daerah penyangga kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu ini diarahkan untuk lebih mengenal kawasan hutan didekat tempat tinggal mereka. Guna menghindari kejenuhan siswa-siswi selama pelaksanaan kegiatan, petugas memberikan ice breaking pada sela-sela penyampaian materi agar mereka kembali segar dan bisa berkonsentrasi kembali. Siswa-siswi yang bisa menjawab pertanyaan kuis yang diberikan atau berani bercerita dan mengemukakan pendapat diberikan hadiah. Dengan lebih mengenal Taman Nasional Gunung Merbabu dan segala potensinya serta arti penting kawasan hutan bagi kehidupan, diharapkan akan muncul rasa kepedulian dalam diri siswa-siswi sebagai generasi penerus. Penanaman rasa cinta pada alam sejak dini diharapkan akan menumbuhkan rasa ikut memiliki dan cinta pada alam itu sendiri yang akan berujung pada peran serta mereka dengan sukarela untuk menjaga kelestarian alam sekitar mereka pada umumnya dan kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu pada khususnya. Kegiatan diakhiri dengan pemberian cinderamata bagi siswa-siswi peserta kegiatan, photo bersama serta penyerahan buku dari Balai Taman Nasional Gunung Merbabu sebagai bahan bacaan di perpustakaan kepada pihak sekolah. Sumber: Nur. A (Penyuluh Kehutanan) - Balai TN Gn Merbabu

Cianjur, 8 Juli 2022 – Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) memiliki 3 (tiga) jenis Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), yaitu Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, dan Penyuluh Kehutanan. Pada hari Selasa (5/7/22), bertempat di Kantor Balai, telah dilaksanakan Pembinaan lingkup BBTNGGP yang dihadiri oleh Plt. Kepala Balai Besar TNGGP, Kepala Bidang Teknis Konservasi, Kepala Bidang PTN Wilayah I, II, dan III, dan 69 orang JFT. Pada kesempatan ini, Plt. Kepala Balai Besar menyampaikan bahwa JFT merupakan garda terdepan dalam mendukung pengelolaan TNGGP sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan yang ada di TNGGP saat ini harus mulai dilakukan secara sinergis dan kolaboratif, antara Polhut, PEH, serta Penyuluh. Selain itu, Kepala Bidang Teknis Konservasi dan Kepala Bidang PTN Wilayah menyampaikan kondisi terkini mengenai sebaran personil dan kegiatan yang dilaksanakan oleh JFT di masing-masing wilayah. Ide, terobosan, saran, dan masukan disampaikan oleh koordinator masing-masing JFT, baik Polhut, PEH, dan Penyuluh terkait peran dan fungsi terhadap pengelolaan di TNGGP. Kegiatan Pembinaan JFT seperti ini diharapkan dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan guna memacu para JFT untuk selalu menciptakan inovasi-inovasi sehingga menyelaraskan visi dan misi pengelolaan di TNGGP dan sebagai monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan. Sumber : Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango Teks : Sisca WA Dok : Tim IT - BBTNGGP

Sijamapolang, 6 Juli 2022. Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) teridentifikasi muncul di Desa Nagurguran, Desa Sibuntuan dan Desa Sitapongan, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan. Kemunculan satwa liar ini ditandai dengan ditemukannya jejak-jejak kaki di berbagai tempat. Menyikapi ini Camat Kecamatan Sijamapolang segera berkoordinasi dengan Balai Besar KSDA Sumatera Utara melalui Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV Tarutung. Hasil koordinasi tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya surat Camat Nomor : 140/95/Kec.07/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, perihal Himbauan Bahaya Binatang Buas, yang ditujukan kepada Kepala Desa Se-Kecamatan Sijamapolang. Dalam himbauannya, Camat menyampaikan agar semua warga dalam melakukan aktifitas di ladang dilaksanakan mulai jam 09.00 Wib s.d 16.00 Wib, dan jika bepergian ke ladang diusahakan melebihi dari 4 (empat) orang. Terhadap semua ternak kerbau/lembu agar ditarik ke daerah pemukiman. Selain itu aparat pemerintah desa ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas masyarakat di ladang. Dalam perkembangan penanganan, selanjutnya petugas Seksi Konservasi Wilayah IV Tarutung, turun langsung ke lokasi untuk mengumpulkan bahan dan keterangan baik dari Camat Kecamatan Sijamapolang (Drs. Toga Halasan Simamora) maupun dari warga, pada Selasa 5 Juli 2022, dan diperoleh informasi bahwa jejak-jejak harimau ditemukan di Desa Bonan Dolok, Desa Nagurguran, Desa Sibuntuon dan Desa Sitapongan. Namun belum ada satupun warga yang melihat langsung keberadaan si raja hutan tersebut. Demikian juga saat mengumpulkan bahan dan keterangan dari warga, petugas tidak lupa menyampaikan kembali himbauan dan sosialisasi kepada warga untuk selalu waspada serta tidak melakukan tindakan ataupun perbuatan yang dapat membahayakan baik bagi warga maupun bagi harimau. Bila menemukan adanya indikasi kehadiran satwa liar tersebut agar segera melaporkan kepada petugas. Sosialisasi kepada warga Sumber : Sahat Tua Berutu, A.md. dan Budi Satria Sihite, S.Hut.- Polhut Balai Besar KSDA Sumatera Utara

Cibodas, 6 Juli 2022. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) bersama PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha menandatangani Rencana Pelaksanaan Program (RPP) 2022-2027 di Ruang Rapat Mandalawangi, Kantor BBTNGGP, Rabu (6/7). Penandatangan RPP ini untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BBTNGGP dan PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha pada (27/4/22), guna peningkatan pelayanan pengunjung, pengembangan wisata alam, dan asuransi jiwa untuk pengunjung wisata alam. PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha merupakan lembaga di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah yang mengikuti bidding (lelang) atau beauty contest yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Penyedia Jasa Asuransi Pengunjung Wisata Alam di TNGGP pada tanggal 30 Desember 2021. Pemenang bidding (lelang) diumumkan melalui laman www.gedepangrango.org dan http://ksdae.menlhk.go.id/info/10103/pemilihan-penyelenggara-asuransi-jiwa-pengunjung.html, yaitu PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BBTNGGP Nomor: : SK. 527/BBTNGGP/TU.1/12/2021 tentang Penetapan Pemenang Beauty Contes, Pemilihan Mitra Kerjasama Jasa Asuransi Pengunjung Wisata Alam Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. RPP ini selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan bahan untuk melakukan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Teks : Sisca Widiya A Dok : Tim IT - BBTNGGP

Negeri Dolok, 6 Juli 2022. Rangkaian road to HKAN 2022, Balai Besar KSDA Sumatera Utara kembali melakukan giat kesepakatan konservasi. Kali ini melalui Bidang KSDA Wilayah II Pematangsiantar telah dilaksanakan penandatanganan Kesepakatan Konservasi bersama Plt. Kepala Nagori Negeri Dolok, Kecamatan Panribuan, Kabupaten Simalungun serta Kelompok Tani Pamatang Tani I, pada Jumat 1 Juli 2022, di kantor Nagori Negeri Dolok. Kesepakatan konservasi pada intinya merupakan bentuk pengakuan dari pemerintahan desa dan masyarakat akan keberadaan kawasan konservasi serta komitmen untuk menjaga dan merawat kawasan tersebut agar tetap lestari melalui dukungan terhadap kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat. Adapun bentuk kegiatan ini berupa fasilitasi usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi Cagar Alam (CA) Batu Gajah. Bantuan diberikan berupa uang tunai untuk pengadaan peralatan pertanian masyarakat guna mendukung usaha dalam peningkatan perekonomian warga. Keberadaan kawasan konservasi CA Batu Gajah yang secara administartif pemerintahan berada di Dusun Pematang, Desa Negeri Dolok, Kecamatan Panribuan, Kabupaten Simalungun, dengan luasnya 0,80 ha., sangat penting artinya mengingat di dalam kawasan ini terdapat batu-batuan peninggalan sejarah, yang berbentuk khas dan merupakan situs megalitik, berupa relief dan patung gajah, relief cecak, patung ular, patung harimau, patung kerbau dan relief kepala kerbau . Dengan adanya kemitraan konservasi ini diharapkan bukan hanya untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat, tetapi juga kepedulian warga untuk tetap menjaga dan merawat kelestarian situs sejarah yang ada di kawasan CA. Batu Gajah. Sumber : Yustiil Fazri – Balai Besar KSDA Sumatera Utara

Enrekang, Juni 2022. “Desk Study Pembentukan TN Gunung Latimojong dilakukan dengan Kajian teknis/ biofisik difokuskan pada identifikasi keunggulan komparatif dan nilai penting kawasan, Kajian Sosial dan Budaya dan Kajian Hukum sebagai pertimbangan pengusulan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang berada di 6 Kabupaten Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo menjadi Taman Nasional, “ ungkap Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi (RenKK), Ahmad Munawir, pada acara Rapat Pra Pemaparan Konservasi Gunung Latimojong menjadi Taman Nasional (TN) tanggal 27 Mei 2022 di Pendopo Baruga Rumah Jabatan Bupati Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Ahmad Munawir menambahkan dalam pemaparannya bahwa berdasarkan kajian lokasi usulan merupakan daerah tangkapan air (pegunungan) dengan topografi berat dan resiko kerawanan bencana tinggi dan memilik potensi satwa Liar seperti malillin (Anoa), Ayam hutan, Rangkong, Tarsius, Rusa. Berdasarkan kajian sosial budaya ekonomi Lokasi calon TN Gunung Latimojong dikelilingi oleh 138 Desa pada 6 Kabupaten, Kebudayaan Massenrempulu yang berada diantara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja, Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian di wilayah. Berdasarkan kajian hukum, Pembentukan TN Gunung Latimojong dari perubahan fungsi HL/HP/HPT sangat mungkin untuk dilaksanakan, dengan catatan usulan harus disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan kepada Menteri dengan rekomendasi dari 6 Bupati (Bupati Enrekang, Bupati Luwu, Bupati Tana Toraja, Bupati Toraja Utara, Bupati Sidrap dan Bupati Wajo. Mekanisme pembentukan Taman Nasional dapat dilaksanakan melalui beberapa alternatif mekanisme diantaranya Perubahan fungsi/ penunjukan kawasan hutan provinsi dalam RTRW atau Penunjukan parsial kawasan Taman Nasional dari Tanah Milik/ APL atau Pembentukan kawasan Taman Nasional secara parsial Perubahan fungsi parsial kawasan hutan (HP/ HL) Harapannya usulan Perubahan Fungsi Kompleks Hutan Gunung Latimojong Menjadi Taman Nasional agar kawasan Pegunungan Latimojong tetap lestari dan dapat berfungsi sebagai ekoswisata dapat terwujud. Kegiatan turut dihadiri antara lain, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemda Kabupaten Enrekang, Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang, Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE, Kepala Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, Pusat Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku, Fauna Flora International Project Sulsel, KPH Mata Allo, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Lingkungan, dan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.dan stakeholder/OPD terkait. Sumber : Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi

Padang, 5 Juli 2022. Komisi II DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke Kantor Resort Marapi Singgalang Tandikat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat (BKSDA Sumbar), Selasa (5/6). Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan kawasan konservasi, kebijakan konservasi, pengamanan, perlindungan dan pemanfaatan kawasan, serta tumbuhan dan satwa di BKSDA Sumbar. Tingginya kerusakan kawasan hutan di Provinsi Riau menjadi perhatian bagi Komisi II DPRD Provinsi Riau untuk dapat menekan lajunya kerusakan kawasan hutan dan lahan. Oleh karena itu Komisi II DPRD Provinsi Riau mencoba mencarikan solusi salah satunya dengan cara belajar dan mendapatkan informasi bagaimana cara penyelesaian permasalahan kawasan di BKSDA Sumbar. Kepala Balai KSDA Sumatera Barat Ardi Andono, S.TP, M.Sc menyampaikan bahwa konsep pengelolaan kawasan yang digunakan oleh BKSDA Sumbar yaitu pendekatan berbasis tiga pilar ( adat, agama, pemerintah ). Tiga pilar ini merupakan model pengelolaan kawasan konservasi yang memadukan kekuasaan dengan pendekatan berbasiskan lembaga agama dan lembaga adat setempat. Dengan menggunankan tiga pilar ini maka permasalahan kawasan dapat berkurang dan teratasi. Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Eka Dhamayanti, S.Hut, MT menambahkan bahwa salah satu solusi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan kawasan yaitu berkolaborasi dengan masyarakat sekitar kawasan melalui pengelolaan hutan bersama dan kemitraan konservasi. Selain itu adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan juga menjadi salah satu cara dalam penyelesaian masalah kawasan. Program saat ini yang dikembangkan oleh Balai KSDA Sumbar adalah Nagari Ramah Harimau dengan patroli anak nagari (Pagari) nya, Nagari Taxus dimana Nagari Pandai Sikek diberikan ijin penangkaran dan ijin edar untuk Taxus sumatrana, serta pendekatan penyelesaian TWA Mega Mendung. Program ini merupakan langkah yang dilakukan untuk membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar kawasan konservasi dan menjadi salah satu cara untuk merangkul masyarakat menjadi bagian dari kita untuk ikut serta menjaga kawasan konservasi. Komisi II DPRD Provinsi Riau menyampaikan terimakasih kepada Balai KSDA Sumbar yang telah memberikan masukan dan kiat-kiat dalam penyelesaian masalah di kawasan. Semoga solusi yang telah diberikan dapat diadopsi untuk penyelesaian permasalahan kawasan di Provinsi Riau. Sumber : Balai KSDA Sumatera Barat

Batam, 05 Juli 2022 - Tim Balai Besar KSDA Riau, Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Batam (instagram :@twa.mukakuning) melakukan kegiatan pelepasliaran sumber daya perikanan di wilayah perairan Pulau Abang, Kecamatan Galang Barelang, Kota Batam (01/07). Tim gabungan yang terdiri dari Pelaksana Koordinasi Pengawasan Data dan Kordinasi Karantina Batam, Inspektur Mutu Karantina Batam, Kanit Gakkum Satpolairud Polresta Barelang, Kanit Patroli Satpolairud Polresta Barelang, Kantor Stasiun Karantina Batam dan Balai Perikanan Budidaya Laut Batam bersama-sama melakukan pelepasliaran Ikan hias, Soft Coral, Hard Coral dan Blangkas serta melakukan pencacahan dan pengenalan jenis dan pengambilan sampel barang bukti yang dituangkan dalam Berita Acara. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menjaga ekosistem bawah laut dan melestarikan alam dengan baik di wilayah Kota Batam Kepulauan Riau ya sob. #bersamakitabisa #karenakonservasitakmungkinsendiri Sumber : Balai Besar KSDA Riau