Sukabumi, 23 Desember 2021. Penanaman pohon dilaksanakan Bidang Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Wilayah II Sukabumi – Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) bersama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bumi Wibawa (TBW) Kota Sukabumi sebagai upaya pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 di daerah tangkapan air (catchment area) yang berada di Resort PTN Selabintana. Penanaman kali ini dilakukan dengan menggunakan metode pengkayaan jenis (enrichment planting). Lokasi penanaman cenderung rapat, namun didominasi oleh semak belukar sehingga vegetasi tingkat semai, pancang, dan tiang sangat jarang. Penanaman kali ini diharapkan dapat berhasil agar daerah tangkapan air tetap terjaga dengan banyaknya tingkat pohon yang tumbuh besar. Sampai saat ini total bibit yang telah ditanam oleh Perumda Air Minum TBW Kota Sukabumi adalah sebanyak 1760 bibit. Penanaman bukan sekedar menanam bibit kemudian ditinggalkan dan dibiarkan tumbuh sendiri, namun lebih dari itu. Butuh proses pemantauan dan evaluasi apakah penanaman yang telah dilakukan berhasil atau tidak. Oleh karena itu, selain pihak TNGGP dan perwakilan Perumda Air Minum TBW Kota Sukabumi, pelaksanaan kegiatan penanaman ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, Masyarakat Mitra Polhut, Volunteer Panthera, dan mahasiswa PKL dari D3 Vokasi Ekowisata - IPB University. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bumi Wibawa (TBW) Kota Sukabumi merupakan salah satu pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) skala kecil berdasarkan SK.53/KSDAE/SET/KSA.3/1/2017 tanggal 30 Januari 2017. Perumda Air Minum TBW Kota Sukabumi memiliki komitmen dalam melestarikan daerah tangkapan air di sekitar sungai Cipelang, Resort PTN Selabintana, selama dua tahun terakhir. Komitmen ini sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam RKT Tahun 2021, dimana salah satunya adalah kegiatan penanaman bibit pohon asli di daerah tangkapan air dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas debit sumber air. Giat kali ini merupakan kegiatan lanjutan dari RKT Perumda Air Minum TBW Kota Sukabumi tahun sebelumnya. Jumlah bibit yang ditanam sebanyak 880 bibit, diantaranya rasamala, janitri, salam, dan manglid yang merupakan jenis asli kawasan TNGGP. Semoga dengan terjaganya kelestarian kawasan TNGGP, ketersediaan sumber air akan selalu terjaga dengan baik. Karena, keberadaan sumber air tersebut sangat tergantung pada kondisi ekosistem di dalam kawasan TNGGP. Manfaatnya pun akan dirasakan tidak hanya oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan, namun untuk masyarakat secara umum bahkan dunia. Sumber : Febriyani, S.Hut (Penyuluh Kehutanan Muda) dan Enike Ratna Sari, S.Hut (PEH Pertama) - Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Dok : Tim Publikasi Bidang PTN Wilayah II Sukabumi

Pekanbaru, 24 Desember 2021 - Bagian dari upaya menginternalisasi tools SMART Patrol (Spatial Monitoring and Reporting Tool) dalam pengelolaan kawasan konservasi, Balai Besar KSDA Riau bersama FFI Program melakukan evaluasi bersama tim admin SMART. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi capaian - capaian tim admin smart dalam rangka mewujudkan implementasi SMART Patrol dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar KSDA Riau. Tim admin SMART merupakan peserta dari Bidang Wilayah dan kantor Balai Besar KSDA Riau. Dalam arahannya Kepala Bidang Teknis Balai Besar KSDA Riau Bapak M. Mahfud menyampaikan agar pengelolaan Data SMART harus menjadi perhatian penting seluruh admin dan selalu dilakukan verifikasi dengan pelaksana. Kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama antara Balai Besar KSDA Riau dengan FFI -IP dan tim admin SMART telah di SK kan oleh Kepala Balai dengan Nomor SK. 605/K.6/Bidtek/P.3/KSAKPA/11/2020 Tanggal 30 November 2020 tentang Tim Admin Pengelola Data SMART. Sumber : Balai Besar KSDA Riau

Pekanbaru, 24 Desember 2021 - Bertepatan dengan Hari Ibu, Rabu, 22 Desember 2021, Menteri LHK, ibu Siti Nurbaya berkenan mengunjungi lokasi model Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam (UPSA) di Desa Kemang, Pangkalan Kuras, Pelalawan, Prov. Riau yang dikelola Kelompok Wanita Tani (KWT) Srikandi dan melakukan penanaman pohon jeruk. Satu-satunya UPSA di Prov. Riau yang pengerjaannya menggunakan skema kolaborasi antara masyarakat dengan KLHK melalui UPT BPDASHL Indragiri Rokan. Keseluruhan pembiayaan disalurkan melalui rekening kelompok dan dikelola secara penuh oleh KWT Srikandi dimana seluruh anggotanya wanita. ''Selamat Hari Ibu untuk Ibu-ibu hebat Indonesia. Apa yang dikerjakan KWT Srikandi ini membuktikan bahwa perempuan juga mengambil peran penting pemulihan lingkungan. Perempuan berdaya, Indonesia Maju,'' ujar ibu Siti Nurbaya. Lokasi kegiatan UPSA dapat berada di dalam kawasan hutan (lokasi izin perhutanan sosial yang diusulkan oleh masyarakat) ataupun pada lahan-lahan milik di luar Kawasan hutan yang telah mendapat persetujuan dari pemilik lahan. Ucapan terima kasih juga disampaikan ibu Siti kepada Bupati Pelalawan, bapak Zukri Misran mengizinkan lahan miliknya menjadi lokasi pembangunan model UPSA untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat mengenai upaya pelestarian lingkungan dan sumberdaya alam serta pemanfaatan lahan tanpa harus menanam sawit. Dulunya lokasi ini terdiri dari komoditi sawit dan karet, serta belukar. Kini di lahan seluas 5 ha ditanami tanaman jenis kayu (Ketapang, Kencana dan Gaharu), tanaman MPTS (Jengkol, Petai, Jambu Kristal, Jeruk Lemon, Nangkadak, dan Pinang Batara), serta tanaman semusim dan penutup tanah (Sayuran dan Rumput Odot). Teknik konservasi tanah yang diterapkan adalah pembuatan teras bangku dan guludan untuk meminimalisir erosi permukaan. Ke depannya lokasi ini pun dapat menjadi sarana ekoeduwisata bagi khalayak. UPSA adalah kegiatan rehabilitasi yang memadukan teknik vegetatif dan sipil teknis dengan memperhatikan kemampuan dan kesesuaian lahan yang bersangkutan. Sumber : Balai Besar KSDA Riau

Padang, 24 Desember 2021. Mungkin tak asing lagi mendengar tentang pemberdayaan masyarakat. Ya sebelumnya di tahun 2021 Balai KSDA Sumatera Barat sudah melakukan pemberdayaan masyarakat dan memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat sekitar kawasan dapat membuat suatu kelompok usaha yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat sekitar kawasan tak lagi bergantung dengan kawasan konservasi dan kawasan tetap terlindungi. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tak berhenti di tahun 2021, hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan konsultasi publik rencana pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Pemberdayaan Masyarakat (RPM) Lingkup Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Balai KSDA Sumatera Barat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 bertempat di The Premiere Hotel Padang. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 orang peserta undangan dari instansi-instansi terkait yang berada di lingkup SKW II Kabupaten Tanah Datar. Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan bagian dari Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru yang disusun oleh kelompok kerja yang dibentuk Kepala Unit Pelaksana Teknis, yakni Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, berdasarkan hasil kajian dan mempertimbangkan rencana pengelolaan dengan melibatkan para pemangku kepentingan lainnya yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun. Dengan adanya konsultasi publik penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat ini diharapkan tersusunnya Dokumen Rencana Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Konservasi Lingkup Wilayah Kerja Seksi Konservasi Wilayah II Batusangkar Tahun 2021-2025. Selain itu dengan adanya dokumen perencanaan dapat menjadi pedoman dalam menentukan target lokasi pemberdayaan dan jenis bantuan yang akan di berikan dapat tepat sasaran. Pada acara ini peserta dari instansi-instansi terkait sangat mendukung dan akan berkontribusi dalam pelaksanaan rencana pemberdayaan masyarakat. Mereka berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa penyangga kawasan hutan konservasi. Kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan rencana Pemberdayaan Masyarakat ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh seluruh peserta acara, serta menyepakati rencana pemberdayaan masyarakat yang telah dibuat oleh kelompok kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat. Semoga kegiatan pemberdayaan masyarakat ini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada kawasan hutan. Yuk jaga hutan kita, hutan lestari masyarakat hidup bahagia !! Sumber : Balai KSDA Sumatera Barat

Paluh Kurau, 22 Desember 2021. Untuk pemulihan kawasan konservasi Suaka Margasatwa (SM). Karang Gading Langkat Timur Laut, Balai Besar KSDA Sumatera Utara melakukan penguatan fungsi kemitraan konservasi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) Tunas Tanjung Harapan, di kantor Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, pada Senin 20 Desember 2021. Ini merupakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ke-7. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memulihkan ekosistem yang rusak secara bertahap mendekati kondisi ekosistem aslinya dan peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan kawasan SM. Karang Gading Langkat Timur Laut serta peningkatan ekonomi masyarakat. KTH Tunas Tanjung Harapan dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan pengakuannya terhadap areal yang dikerjasamakan adalah kawasan hutan konservasi. Selain itu komitmennya tidak akan melakukan kegiatan yang dapat merubah fungsi kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak akan memperjual belikan areal kemitraan, dan akan bersungguh-sungguh melaksanakan pemulihan ekosistem serta menjaga areal kemitraan dari kebakaran, perburuan, penyerobotan lahan, penambangan dan gangguan lainnya oleh pihak luar. Penandatanganan ini berlangsung setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) melalui suratnya Nomor : S.878/KSDAE/KK/KSA.1/11/2021 perihal Permohonan Persetujuan Perjanjian Kerja Sama. Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi 3 aspek, yaitu : pemulihan ekosistem, perlindungan dan pengamanan serta peningkatan ekonomi masyarakat. Areal kemitraan konservasi berada pada blok rehabilitasi kawasan SM. Karang Gading Langkat Timur Laut, dengan luas ± 138 ha dan bukan jalur jelajah satwa yang dilindungi. Plt. Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara, Ir. Irzal Azhar, M.Si., usai menandatangani PKS bersama Ketua KTH Tunas Tanjung Harapan, Dedi Damanik, menyampaikan harapannya agar kemitraan konservasi yang akan berlangsung selama 10 tahun ini dapat memberi manfaat baik bagi kawasan konservasi maupun bagi masyarakat dengan moto : “Masyarakat Sejahtera, Hutan Lestari”. Sedangkan Kepala Desa Paluh Kurau, Selamat, dalam sambutannya menyambut baik terlaksananya penandatanganan PKS ini serta mendukung segala kegiatan positif yang mendorong kemajuan bagi Desa Paluh Kurau beserta dengan masyarakatnya. Kepala Desa juga berharap adanya bimbingan dan pendampingan dari tenaga-tenaga penyuluh agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Penandatanganan PKS ini dihadiri Plh Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar KSDA Sumatera Utara, Andoko Hidayat, S.Hut., MP., Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Stabat, Herbert BP. Aritonang, S. Sos. MH., Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama Elvina Rosinta Dewi, S.Hut., M.I.L., Kanit Intel Polsek Hamparan Perak, Babinsa Koramil Hamparan Perak dan tamu undangan lainnya. Sumber : Irma Yanti Napolina Sigiro, S.Kom., Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama dan Inggrid Tarihoran, S.Hut., Penyuluh Kehutanan - Balai Besar KSDA Sumatera Utara

Rabu, 22 Desember 2021 - Hutan untuk kesehatan telah menjadi tren dunia sebagai cara baru memulihkan stres, baik fisik maupun mental. Memulihkan dan menyehatkan fisik dan mental dengan terapi dan wisata di kawasan hutan sesungguhnya bukan hal yang baru, terutama di belahan dunia lain. Jepang dan Korea adalah negara yang diketahui telah mengembangkan kegiatan pemulihan atau penyembuhan (healing) fisik dan mental di kawasan hutan. Bukan hanya sebagai penyembuh bagi manusia, healing forest juga dapat memberikan manfaat baik bagi lingkungan dan ekonomi. Bagi lingkungan, program healing forest dapat memberikan nilai penting bagi keberadaan hutan sedangkan untuk ekonomi, program healing forest menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekitar dan pelaku wisata. Sebagaimana disampaikan Jim Robbins pada the Yale School of the Environment tahun 2020, yang membahas Ecophysicology atau bagaimana paparan alam terhadap kesehatan, mengurangi stres dan meningkatkan penyembuhan. Hal ini juga turut mendorong pemerintah, pelaku usaha dan penyedia layanan kesehatan semakin mempertimbangkan kebutuhan manusia akan alam dalam cara mereka merencanakan dan beroperasi. Tulisan Jim Robbins juga membahas istilah “forest bathing” yang dalam istilah Jepang dikenal dengan “shinrin-yoku”. Istilah ini dikenalkan oleh Qing Li dalam buku dengan judul Shinrin-Yoku: The Art and Science of Forest Bathing. Dalam bukunya Qing Li juga menyampaikan bahwa dengan berjalan di bawah hutan dan menikmati kealamian hutan merupakan obat penyembuh penyakit di tubuh dan fikiran. Dengan konsep yang sama, Kementerian LHK juga dalam tahap pengembangan hutan untuk kesehatan sebagaimana disampaikan Wakil Menteri LHK Alue Dohong dalam pertemuan pada April 2021 forest healing adalah potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia dalam Pengembangan ekowisata atau wisata alam merupakan salah satu pemanfaatan dari kawasan konservasi. Sedikitnya, Kawasan Konservasi memiliki Indonesia potensi besar dalam pemanfaatan wisata alam berupa 102 titik gunung dan pendakian, 1.200 titik panorama alam, 274 titik gua, 820 air terjun, 160 danau dan 51 wisata bahari. Healing forest di Kawasan konservasi saat ini telah disiapkan Kementerian LHK dengan mempertimbangkan aspek pengelolaan berupa penentuan lokasi dan program yang dilakukan. Mendukung hal tersebut, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) dengan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) melakukan pembahasan penerapan hutan untuk kesehatan (healing forest) pada tanggal 21-22 Desember 2021 di Kota Bogor. Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia dalam bidang Penerapan Hutan untuk Kesehatan (Healing forest) diikuti oleh 140 peserta baik online maupun offline yang berasal dari pelaku usaha wisata alam, pengelola Kawasan konservasi, praktisi Healing forest dan akademisi. Negeri ginseng Korea dalam kesempatan kali ini juga turut menyampaikan konsep penerapan Healing forest yang telah berkembang di Korea dan upaya kerjasama dengan Indonesia dalam pengembangan konsep Healing forest di Indonesia yang telah diusung sejak tahun 2017. LEE, Sung-gil (Director of Korea Indonesia Forest Center) menyampaikan bahwa pelaksanaan Healing forest di Korea memiliki 4 ketentuan dasar yaitu Fasilitas yang nyaman, standar program kegiatan, sertifikasi instruktur dan penelitian pengembangan program. “Korea merupakan negara yang mengembangkan kegiatan Healing forest dalam pengelolaan hutannya dengan tujuan peningkatan kualitas hidup, peningkatan sistem imun dan perbaikan kesehatan fisik dan mental” Ungkap Lee secara daring (21/12) Dengan konsep connect learn grow to nature, Ecocamp dari Yayasan sahabat lingkungan hidup juga menyampaikan bahwa koneksi alam dan manusia adalah faktor utama kegiatan healing forest. Kegiatan Healing forest yang dilakukan memusatkan kenyamanan baik kenyamanan pasif maupun kenyamanan aktif untuk berkonsentrasi pada setiap aktivitas yang dilakukan dengan tujuan membuat diri tenang dan bersyukur. Sebagaimana pada umumnya setiap program harus didukung dengan strategi pemasaran agar terpublikasi dan dapat menjangkau berbagai pasar, begitu pula dengan program Healing forest. Bella Baroqah, Asisten Manager KBM Ranca Upas menambahkan bahwa dalam pengembangan program Healing forest pemasaran adalah salah satu faktor penting dalam penerapan program healing forest baik untuk kesehatan, inovasi maupun ekonomi. “Pengembangan Healing forest di Ranca Upas dilakukan bertahap dan pemasarannya bekerjasama dengan influencer melalui media social serta mengemas paket kegiatan dalam satu program yang telah eksis” Jelas Bella dalam sesi pemaparannya (21/12) Tidak hanya pelaku usaha Healing forest yang bekersempatan menyampaikan, 9 pengelola Kawasan konservasi dalam hal ini juga turut memamerkan lokasi pada Kawasan yang dikelola dan program yang telah dilaksanakan. Sedikitnya terdapat 12 spot lokasi di Kawasan konservasi yang telah siap menjadi lokasi Healing forest dan telah dibahas oleh Dr. Hikmat Ramdan dan Ibu Wiwien. “Dua Faktor utama dari kegiatan Healing forest untuk meningkatkan nilai dari ekosistem adalah Pengukuran respon kesehatan dan lokasi yang dijadikan tempat aktivitas Healing forest” Ungkap Hikmat dalam salah satu sesi pembahasannya. Dr. Hikmat juga menambahkan bahwa saat ini telah terbit Standar Nasional Indonesia wisata hutan untuk terapi kesehatan (healing forest) dengan nomor SNI 9006:2021 yang dapat diacu oleh pengelola Kawasan hutan dan pelaku usaha wisata yang ingin menerapkan healing forest. “Instruktur pada healing forest menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program hutan untuk kesehatan, pengetahun dan ilmu yang dimiliki adalah modalnya” tambah Wiwien dalam sesi pembahasannya. Healing forest di Kawasan konservasi sebagai solusi sehat bagi diri sendiri dan alam dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas hidup, kesehatan fisik dan mental masyarakat, serta usaha pemerintah dalam menyediakan lokasi yang memenuhi standar serta kriteria serta menyediakan infrastruktur yang memadai. Semua upaya ini perlu untuk didukung oleh semua pihak. Sumber: Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Teks: DewiRPN Foto : DewiRPN & Balai Besar TNGGP Kutipan: https://e360.yale.edu/features/ecopsychology-how-immersion-in-nature-benefits-your-health

Bogor, 20 Desember 2021. Di penghujung tahun 2021, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango bekerja sama dengan PT. Eigerindo Multi Produk Industri (PT. EMPI) menyelenggarakan pelatihan pengelolaan sampah bagi masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) di Hotel Cisarua Green World Adventure. Kegiatan ini merupakan implementasi Rencana Kerja Tahunan 2021 PT. EMPI yang menjadi bagian dari rencana pengelolaan dan pengembangan wisata alam dalam bentuk skema Perizinan Berusaha Penyediaan Sarana Jasa Wisata Alam (PB-PSWA) pada Zona Pemanfaatan Blok Baru Bolang, Resort Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Cisarua, Seksi PTN Wilayah VI, Bidang PTN Wilayah III. Pelatihan diikuti oleh 20 orang perwakilan masyarakat dari Kampung Lemah Neundeut, Desa Sukagalih, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor. Kampung Lemah Neundeut direncanakan akan dijadikan sebagai pilot project untuk pengelolaan sampah oleh masyarakat di wilayah Desa Penyangga TNGGP dimana kampung tersebut merupakan lokasi dekat atau berbatasan langsung dengan areal ruang usaha PT. EMPI. Komitmen tersebut disampaikan oleh Camat Megamendung, Endih saat membuka acara pelatihan ini. Selain itu, harapan dengan adanya pelatihan ini masyarakat agar lebih menyadari pentingnya kepedulian masyarakat terhadap sampah. Salah satu permasalahan lingkungan pada daerah penyangga yaitu belum adanya penanganan ataupun pengelolaan sampah rumah tangga secara intensif. Sebagian masyarakat membuang sampah ke dalam kawasan TNGGP. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, ditemukan sampah rumah tangga pada 3 lokasi di kawasan TNGGP. Hal ini menjadi catatan dan perhatian BBTNGGP dan pemerintahan desa setempat. Kampung percontohan ini nantinya dapat menjadi teladan bagi masyarakat lainnya. Kepala Balai Besar TNGGP yang diwakili oleh Kepala Bidang PTN Wilayah III, Dadang Suryana, S.Hut.T.M.Sc., menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan pengelolaann sampah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi produksi sampah rumah tangga dan wisata alam melalui proses pemilahan dan pengolahan sehingga mengurangi volume residu sampah yang harus dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA); mengambil nilai manfaat dari produksi sampah; menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dan meminimalisir aktifitas pembuangan sampah ke dalam kawasan TNGGP sehingga kawasan konservasi dapat berfungsi lebih optimal. Masyarakat dibekali wawasan dari 3 orang narasumber yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan aktivis penggerak sadar lingkungan dalam naungan Kelompok Peduli Lingkungan EXPA, dengan materi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Bank Sampah Sebagai Fungsi Edukasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Pembuatan Eco-Enzym. Ibu Nur Hayanti, Kasie Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor memaparkan strategi penanganan sampah baik organik maupun anorganik. Salah satunya, dengan membangun Bank Sampah. Bank sampah dapat berperan sebagai sarana pengelolaan sampah, edukasi masyarakat dan dapat menghasilkan uang juga dengan program menabung sampah. Program saat ini yang sedang digalakkan oleh Dinas LH Kab. Bogor yaitu membangun “TPS Cantik”. Hierarki pengelolaan sampah dibuat dalam bentuk piramida terbalik dimana posisi puncak adalah Pencegahan dan pembatasan timbulan, kedua Penggunaan Ulang, Ketiga Pendauran Ulang, Keempat Pembangkitan Energi dan terakhir Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kegiatan pencegahan dan pembatasan sampah menjadi hal yang paling tinggi dan paling mulia. Sebaliknya, kegiatan pemrosesan akhir di tempat pemrosesan air (TPA), merupakan hirarki yang paling rendah mengingat dampaknya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Hal tersebut dikutip dari materi yang disampaikan oleh Bapak Agus Supriyanto, Kepala Seksi Bina Peritel di Direktorat Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3. Satu lagi yang menarik perhatian pada materi ketiga, pembuatan eco-enzym dengan pemanfaatan kulit buah-buahan atau sayuran. Bahan yang digunakan yakni: gula aren/merah/molase, bahan organik (kulit buah-buahan) serta air. Hasil fermentasi dari bahan tersebut adalah cairan eco-enzym yang menghasilkan ion negatif dimana memiliki banyak manfaat. Kegunaannya diantaranya sebagai pupuk, deterjen, sabun mandi, sabun kumur mulut, antiseptic untuk luka ringan dan masih banyak lagi manfaatnya. Banyak hal yang dapat diambil dari pelatihan kali ini, pada prinsipnya permasalahan sampah bermuara di diri kita sendiri. Jika setiap individu mulai lebih peduli terhadap sampah, maka permasalahan sampah akan dapat terselesaikan. Sayangi Diri Sendiri, Sayangi Bumi. Pasca dilakukannya pelatihan parapihak menyepakati untuk berbagi peran dalam pengelolaan sampah. Masyarakat akan melakukan proses 3R serta pemilahan dan pengolahan sampah, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan pendampingan dalam pembangunan dan operasional TPS Cantik, pemerintah setempat akan mengakolasikan dana desa untuk sarana mobilisasi sampah, PT. EMPI akan mengupayakan penyediaan lokasi untuk bank sampah/ TPS Cantik sedangkan BBTNGGP akan terus melakukan pendampingan/fasilitasi/kordinasi untuk terciptanya lingkungan taman nasional yang aman dan berfungsi optimal. Sumber : Ratih Mayangsari, S.Hut. - Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Foto : Ilham Syahida Nurrohman

Palangkaraya, 17 Desember 2021 – Untuk menambah wawasan anggotanya, Kepala Seksi Konservasi Wilayah (SKW) I Pelaihari, Mirta Sari, S. Hut., M.P. mengusulkan benchmarking ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Atas arahan Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan, Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M. Sc. diarahkan ke Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) dan Kebakaran Hutan dan Lahan, Balai KSDA Kalimantan Tengah dan Balai Taman Nasional (TN) Sebangau. Selain dapat mempererat silaturahmi lintas UPT KLHK wilayah Kalimantan, kegiatan ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait Pengelolaan Kawasan, Program Kampung Iklim (PROKLIM) dan Penanganan Konflik Satwa. Koordinasi pertama dilakukan dengan Kepala Balai TN. Sebangau, Andi M. Kadhafi, S. Hut., M. Si., dan Kepala Subbag TU, Uun Gumilar, S. Hut. dilanjutkan dengan pembelajaran tentang analisis dan manajemen kamera trap yang di fasilitasi oleh Khairul Ikhwan dari Borneo Nature Foundation (BNF). Tim juga mengunjungi Resort Sebangau Hulu Sungai Koran yang dikelola sebagai wisata susur sungai dan pengamatan Orangutan. Selanjutnya tim melakukan koordinasi dengan Kepala Balai PPI dan Karhutla Wilayah Kalimantan, Johny Santoso, S. Hut., M. Agr. tentang Program Kampung Iklim (PROKLIM) tepatnya ke Desa PROKLIM Kalampangan untuk dapat melihat areal Agro Forestry (tumpang sari) dengan Pengelolaan Lahan Gambut Tanpa Bakar (PLGTB) seluas kurang lebih 2 Ha yang dilakukan oleh Akhamd Tamannudin. Seorang petani yang sudah meninggalkan kebiasaan kupas bakar di areal gambut yang termasuk dalam Pengendalian Iklim Mitigasi dan Adaptasi. Terakhir, koordinasi dilakukan dengan Kepala Balai KSDA Kalimantan Tengah, Nur Patria Kurniawan, S. Hut, M. Sc. didampingi Kepala Subbag Tu, Handi Nasoka, S. Hut. terkait penanganan konflik satwa buaya yang ada di wilayahnya. Tim diarahkan untuk meninjau langsung ke Resort Tangkiling yang merupakan kandang transit buaya dan satwa liar lainnya. Tim rescue Resort Tangkiling menjelaskan, bahwa konflik manusia dan buaya yang sering terjadi di daerah sungai dan muara, salah satu langkah yang dilakukan adalah evakuasi buaya dengan melakukan jebakan/pancing. (ryn) Sumber : Hendar Wibawa - Polhut Seksi Konservasi Wilayah I Pelaihari Balai KSDA Kalimantan Selatan

Pekanbaru, 21 Desember 2021 - Resort Siak bersama tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, Penghulu Kampung Dayun, LSM Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau) dan perwakilan Badan Operasi Bersama Pertamina Hulu – PT Bumi Siak Pusako melakukan peninjauan kawasan hutan rawa gambut serta areal di sekitarnya (14/12/2021). Kawasan ini sedianya akan dijadikan lokasi panggung terapung untuk acara "Forest Art" yang diadakan untuk memperkenalkan Taman Nasional Zamrud kepada generasi muda dan khalayak ramai. Bermula dari inisiasi LSM Jikalahari bersama Walhi Riau, Begawai Institute dan Paradigma serta bekerjasama dengan pemerintah untuk menampilkan Forest Art : Aksi di Zamrud-Tesso Nilo pada Hari Ibu tanggal 22 - 23 Desember 2021 di Pelalawan dan Siak. Set panggung rencananya akan memanfaatkan keramba Kelompok Tani Nelayan Hutan (KTNH) TN Zamrud dengan merenovasi beberapa keramba untuk dijadikan panggung pementasan seniman di acara Forest Art tersebut. Hingga saat ini, tim dari Jikalahari dan seniman telah memulai melakukan pengerjaan panggung pementasan seni dan mulai melakukan pelangsiran barang-barang yang dibutuhkan untuk pembuatan panggung. Selain itu, tim acara kemungkinan akan menginap di dalam kawasan TN Zamrud sampai selesai pembangunan panggung pentas seni dikerjakan. Semoga dilancarkan hingga acara pelaksanaannya ya kawan-kawan. #karenakonservasitakmungkinsendiri Sumber : Balai Besar KSDA Riau

Yogyakarta, 21 Desember 2021 - Momentum penting dalam rangka Hari Bela Negara 2021 dan Hari Ulang Tahun Polisi Kehutanan (POLHUT) ke-55 diperingati melalui upacara bendera yang diikuti oleh peserta yang berasal dari unsur Forkompimda DIY, Dinas LHK DIY, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Polhut di DIY. Turut hadir dalam upacara ini tamu undangan yang berasal dari Lanal, Direktorat Kriminal Khusus Polda DIY, Direktorat Kepolisian Air dan Udara, serta perwakilan Polres lingkup Polda DIY. Bertempat di halaman Kantor Dinas LHK DIY, Upacara dalam rangka peringatan Hari Bela Negara 2021 dan HUT POLHUT ke-55 ini dimulai pada pukul 08.00 WIB. Di akhir rangkaian upacara peringatan HUT POLHUT ke-55 ini dilakukan pemotongan tumpeng yang selanjutnya diserahkan kepada Polhut termuda DIY, Gandris Awan Bahari, S.Hut (26 tahun) yang merupakan Polhut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Bertindak sebagai inspektur upacara Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X yang diwakili oleh Staf Gubernur Bidang Hukum Pemerintahan dan Politik, Maladi, S.H, M.Hum. Dalam amanat Wakil Gubernur DIY yang dibacakan Staf Gubernur Bidang Hukum Pemerintahan dan Politik disampaikan bahwa Polisi hutan merupakan elemen terpenting sebagai garda terdepan dalam mengawal kebijakan dalam penindakan terhadap pelaku kejahatan di sektor kehutanan yang semakin hari semakin dinamis dengan pola-pola kejahatan bidang kehutanan yang baru. Dalam rangka menghadapi hal tersebut, polisi hutan harus terus menempa diri dan berinovasi agar tetap mampu mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan dan ancaman kejahatan kehutanan yang juga akan meningkat kualitasnya. Lebih lanjut Maladi menyampaikan harapannya, “Semoga jajaran polisi hutan dari mulai tingkat provinsi, tingkat daerah dan tingkat tapak, dapat bekerjasama dengan pihak penegak hukum lainnya dalam mengawal peraturan perundangan-undangan dan aktif menjaga keamanan hutan dan kawasan hutan. Polisi hutan juga harus mengedepankan langkah secara persuasif dan humanis karena seringkali tindak kejahatan hutan banyak melibatkan masyarakat sekitar. Polhut harus dapat melaksanakan tugas dengan waspada, tegas, dan cepat tanggap dalam menangani berbagai pelanggaran hukum di bidang kehutanan dengan menjaga profesionalitas dan kepercayaan rakyat.” Jelas Maladi. Ucapan selamat HUT POLHUT ke-55 juga diberikan oleh Direktur Kriminal Khusus Polda DIY, AKBP Roberto Pasaribu yang memberikan dukungan kesuksesan Polisi Kehutanan dalam mengamankan kawasan hutan dan hasil hutan serta tumbuh menjadi kepolisian kehutanan yang tangguh dan mampu bersinergi bersama Polri. Sementara itu, Kepala Balai KSDA Yogyakarta, M. Wahyudi yang dijumpai di sela-sela peringatan HUT POLHUT ke-55 mengingatkan kembali pesan Menteri LHK dalam mendorong semangat kerja POLHUT dalam melaksanakan tugasnya, “Sebagaimana arahan Ibu Menteri, saya berharap kawan-kawan POLHUT dapat memaknai tema peringatan HUT POLHUT ke-55 “POLHUT HANDAL, HUTAN LESTARI” sebagai momentum untuk menyadari sepenuhnya tantangan Polhut untuk menjadi ksatria rimba yang tangguh, yang meliputi samapta, mahir teknis, berdedikasi dan berakhlak mulia. Dengan memegang teguh semangat tersebut, semoga POLHUT semakin tangguh menghadapi tantangan ke depannya.” Tutup M. Wahyudi. Sumber : Uut Budiharto (Polhut Balai KSDA Yogyakarta) Penanggung jawab berita : Kepala Balai KSDA Yogyakarta, Muhammad Wahyudi (HP: 0852-4401-2365) Kontak informasi : Call Center Balai KSDA Yogyakarta (0821-4444-9449)

Dompu, 20 Desember 2021. Tambora terdiri dari berbagai tipe ekosistem, mulai dari savanna hingga hutan cemara. Pada masing-masing tipe ekosistem tersebut dapat di jumpai berbagai jenis anggrek, baik anggrek yang tumbuh di pohon atau anggrek epifit, ataupun anggrek yang tumbuh di atas permukaan tanah. Anggrek tanah pada umumnya tidak mencolok dan luput dari perhatian, apalagi anggrek liar. Tumbuhan ini sering terlewatkan begitu saja tanpa ada yang memperhatikan, karena bentuknya yang cenderung kecil dan tersamarkan oleh seresah atau tumbuhan bawah di lantai hutan. Bulan hujan biasanya merupakan waktu berbunganya beberapa jenis anggrek tanah. Umumnya Tambora memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember. Saat hujan sudah mulai turun, berbagai jenis anggrek akan mulai menampakkan diri. Beberapa diantaranya adalah anggrek dari Genus Nervillia. Mereka mulai bermunculan dari bali seresah hutan yang berbulan-bulan sebelumnya kering. Jika kemunculan jenis ini terlewat, maka perlu menunggu tahun berikutnya untuk menjumpainya, karena perbungaan yang singkat dan hanya berbunga satu tahun sekali. Salah satu jenis anggrek yang di jumpai di Hutan Tambora pada penghujung tahun adalah Nervilia aragoana. Anggrek ini dapat di jumpai di hutan dataran rendah hingga hutan pada ketinggian 1100 mdpl. Anggrek ini berupa herba yang dijumpai dalam bentuk koloni yang identik. Tumbuhan vegetatif hanya berupa daun soliter, sedang yang generatif awalnya merupakan bunya yang diikuti oleh tumbuhnya daun pada pangkal batang. Daun berbentuk hati dengan tangkai yang panjang, berwarna hijau terang dengan menonjol dan tepi bergelombang. Bunga terdiri dari 2-6 buah, terbalik merunduk, berbentuk bintang, berwarna hijau pucat dengan labellum kekuningan atau kehijauan. Keberadaan jenis anggrek di Hutan Tambora dapat dijadikan indikator kondisi lingkungan. Anggrek yang membutuhkan kondisi lingkungan yang spesifik mejadi indikator bahwa tambora menjadi habitat yang baim untuk pelestarian tumbuhan. Kondisi ini tetap harus dipertahankan agar kelesarian berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar di tambora dapat terus terjaga. Sumber : Samsul Maarif - PEH Balai Taman Nasional Tambora

Pulau Tarupa Besar, 20 Desember 2021. Kelompok Komunitas Pemuda Peduli Lingkungan (KPPL) Desa Tarupa ini terbilang baru namun eksistensi dan konsistensinya tidak diragukan lagi. KPPL Desa Tarupa aktif dalam berbagai kegiatan konservasi baik yang dilakukan secara mandiri maupun bersama dengan pihak Balai Taman Nasional (TN) Taka Bonerate. Belum lama ini, KPPL Desa Tarupa bersama petugas Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Tarupa melakukan kegiatan transplantasi karang di Pulau Tarupa Besar dan sebanyak 350 buah rangka berhasil terpasang (6 s.d 7/12). Transplanstasi karang (coral transplantation) merupakan usaha mengembalikan kondisi ekosistem terumbu karang melalui pencangkokan atau pemotongan karang hidup untuk ditanam di tempat lain atau di tempat yang karangnya telah mengalami kerusakan untuk pemulihan atau pembentukan terumbu karang alami. Dalam kunjungan kerjanya (17/12) terkait pemberdayaan masyarakat, Kepala Balai TN Taka Bonerate, Faat Rudhianto, S.Hut. M.Si bertemu dan berdiskusi langsung dengan KPPL Desa Tarupa. Selain bentuk pembinaan Balai terhadap generasi muda, Kepala Balai turut menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan partisipasi kelompok. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan transplantasi mulai dari pengadaan bahan, pembuatan rangka transplantasi, sampai pelaksanaan kegiatan transplantasi karang di lapangan, merupakan bentuk edukasi dan penyadartahuan kepada masyarakat. Kepala Balai juga menyampaikan, bahwa tambak garam yang baru saja selesai dibuat akan diserahkan pengelolaannya kepada kelompok KPPL sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian selama ini. "Semoga tambak garam ini bermanfaat untuk kelompok dan masyarakat desa dalam kawasan, khususnya Desa Tarupa", tutur Faat Rudhianto. Sumber: Balai Taman Nasional Taka Bonerate

Cibodas, 15 Desember 2021. Bertempat di Saung Kelompok Tani Hutan (KTH) Hejo Cipruk, Kp. Tabrik Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong dilaksanakan pertemuan antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP), UHAMKA, Yayasan Dompet Duafa, Pemerintah Desa dan perwakilan masyarakat Gekbrong guna membahas rencana pengembangan Desa Gekbrong menjadi desa wisata. “Pendampingan Kegiatan Eduekowisata” adalah nama program yang sedang dilaksanakan oleh UHAMKA bersama dengan pihak BBTNGGP, CSR & Pemerintah Desa Gekbrong selama kurang lebih 10 hari mulai dari tanggal 13-22 Desember 2021. Ragam kegiatan dilaksanakan untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Gekbrong dengan masyarakat sebagai pengelola diantaranya : 1. Perbaikan akses jalan menuju Curug Goong 2. Pembuatan papan petunjuk/ informasi 3. Perbaikan sarana wisata lainnya 4. Pemberian pelatihan kepada masyarakat sekitar tentang pengelolan wisata, pembuatan website untuk promosi 5. Pelatihan edukasi lingkungan konservasi ke sekolah dasar di Desa Gekbrong. Dalam paparannya, Dr. Laili Qodariah selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) menyampaikan dengan adanya pertemuan dari berbagai pihak baik itu pemerintah (BBTNGGP & Pemerintah Desa), praktisi (Yayasan Dompet Duafa) dan akademisi (UHAMKA) dapat menyalurkan ide-ide yang diformulasikan bersama sama dan akhirnya dapat saling bersinergi. Ir. V. Diah Qurani Kristina, M.Si. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Wilayah I Cianjur menyambut baik atas program pendampingan eduekowisata tersebut. Hal ini sejalan dengan rencana BBTNGGP dalam upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa Gekbrong menjadi desa wisata. Program pendampingan eduekowisata dimana salah satu objeknya yaitu “Curug Goong” yang berada di dalam kawasan TNGGP diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan kelestarian kawasan. Kepala Desa Gekbrong, Dadang Hikmat Sudarni, S.Sos., mengutip perkataan seorang jenderal bahwa ada korelasi positif antara kriminalitas dan kesejahteraan, dimana ketika kesejahteraan rendah maka kriminalitas cenderung tinggi begitupun sebaliknya. Kecamatan Gekbrong merupakan zona merah dalam kriminalitas dan narkoba, diharapkan dengan adanya program pengembangan desa wisata yang melibatkan masyarakat dapat merubah pola pikir, sikap dan keterampilan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Dari pertemuan ini semua pihak sepakat untuk bersinergi mengembangkan Desa Gekbrong menjadi desa wisata sesuai dengan peran dan tugas masing-masing, serta terus memberikan pendampingan dan motivasi kepada masyarakat untuk memaksimalkan potensi yang ada menjadi sebuah energi yang besar guna keberlanjutan program pengembangan Desa Wisata Gekbrong. Sumber : Wita Puspita N. - Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Foto : Kriswoyo S

Cibodas, 15 Desember 2021. Pada dasarnya permasalahan konservasi hutan tidak semata-mata karena kurangnya kesadaran dan tingkat ekonomi masyarakat yang berada pada level menengah ke bawah. Benturan berbagai kepentingan menyebabkan permasalahan terhadap kawasan konservasi tak kunjung teratasi. Namun bukan berarti keberadaan masyarakat sekitar hutan tidak memberikan dampak bagi kawasan konservasi. Masyarakat dapat memberikan dampak negatif, namun jika dikelola dengan baik dapat memberikan dampak yang positif dan menjadi benteng terluar pertahanan kawasan konservasi. Sejalan dengan paradigma baru pembangunan kehutanan yang mengarah kepada orientasi menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku utama, maka pengelolaan hutan harus mampu menjadikan masyarakat sebagai mitra dengan posisi yang sejajar dengan struktur pengelolaan kawasan konservasi itu sendiri. Salah satu bentuk implementasi dari konsep tersebut ialah dengan pemberdayaan masyarakat. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) telah melaksanakan berbagai pola pemberdayaan masyarakat dengan mengambil tagline “leuweung hejo masyarakat ngejo” yang artinya hutan lestari masyarakat sejahtera. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi yang paling ampuh dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Puncak keberhasilan pemberdayaan masyarakat apabila masyarakat sekitar hutan sejahtera dan tidak bergantung pada hutan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta kelestarian hutan yang terjaga berkat peran serta masyarakat secara partisipatif. Menurut Sarjono (1998) kesejahteraan masyarakat desa bukan hanya diukur secara fisik dan ekonomi melainkan juga dari solidaritas warganya yang tinggi sehingga mampu mengembangkan kerjasama spontan untuk kepentingan bersama. Beberapa konsep pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada upaya peningkakan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga dengan mandiri dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri. Sehingga pada dasarnya sebelum memberikan stimulasi peningkatan sumber mata pencaharian, terlebih dahulu perlu diberikan pembekalan peningkatan kapasitas kepada masyarakat yang pada akhirnya mereka dapat mengembangkan diri secara mandiri. Pada tanggal 13 – 14 Desember 2021 bertempat di kantor Bidang PTN Wilayah III Bogor, BBalai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) bekerjasama dengan ITTO (International Timber Trade Organization) menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh dua Kelompok Tani Hutan (KTH) di Bidang PTN Wilayah III Bogor yaitu KTH Jagaraksa dan KTH Tapak Jagat. Kegiatan ini bertema “Pelatihan Budidaya Lebah Madu” yang bertujuan untuk meningkatan keterampilan anggoota KTH dengan memanfaatkan potensi di sekitar lingkungan masyarakat. Kawasan TNGGP dan sekitarnya memiliki potensi lebah madu jenis Trigoona yang cukup baik. Selain mudah untuk mendapatkan koloni juga didukung ketersediaan pakan yang melimpah baik di dalam kawasan maupun sekitarnya. Dalam menjalankan budidaya lebah madu ini tidak terlalu menuntut banyak perhatian dan tenaga, sehingga peternak dapat melakukan aktivitas lain di sela-sela kegiatan budidaya lebah. Sehingga prospek budidaya lebah madu Trigoona diharapkan dapat memberikan hasil yang baik dan cepat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pelatihan budidaya lebah madu ini dibuka oleh Plt. Kepala Balai Besar TNGGP Bapak Wasja, S.H. Dalam sambutannya, Plt. KBB menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan ini tidak hanya akan menambah pengetahuan dan keterampilan anggota dua KTH namun juga akan memberikan dampak positif bagi kelestarian kawasan TNGGP. Sehingga pada masa yang akan datang tercipta rasa memiliki pada setiap mitra TNGGP yang secara sukarela akan berpartisipasi dalam upaya konservasi kawasan. Narasumber pada kegiatan ini adalah pendiri peternakan budidaya lebah madu “PAK LEBAH” yang telah memulai usahanya sejak tahun 2006. Eureka Indra Zatnika seorang pakar lebah madu yang telah menghasilkan berbagai jenis madu dari berbagai jenis lebah. Pengalamannya selama lebih dari 15 tahun membuat sosok ini menjadi salah satu pakar lebah yang diperhitungkan di Indonesia, bahkan produk madu dari peternakannya sudah menjangkau seluruh penjuru tanah air. Materi yang disampaikan pada kegiatan pelatihan kali ini antara lain: (1) Teknik Budidaya Lebah Madu dan Pengendalian Hama Penyakit; (2) Pemanenan dan Packing/Pengemasan produk madu dan turunannya; (3) Praktek Teknik Budidaya Lebah Madu. Kegiatan pelatihan berjalan dengan komprehensif, karena peserta mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan dari mulai mengenal jenis lebah Trigoona, penangananan hama dan penyakit hingga teknik pemanenan dan pengemasan. Pada kegiatan kali ini narasumber sebagai pengusaha lebah madu juga menjanjikan bersedia menjadi pembeli lebah yang dihasilkan dari peternakan masyarakat, dengan ketentuan madu dan hasil turunannya sesuai dengan standar kualitas “Madu Pak Lebah”. Sehingga dalam kesempatan pelatihan kali ini masyarakat tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan namun juga telah bertemu dengan pasar yang siap menerima hasil budidaya. Peserta yang sebenarnya sudah akrab dengan lebah Trigoona atau di masyarakat lebih dikenal sebagai Lebah Teuweul, Abas dari KTH Tapak Jagat mengungkapkan bahwa mereka sangat beruntung bisa mengikuti pelatihan budidaya ini. Hal ini dikarenakan mereka selama hanya mengenal dan mengetahui keberadaan jenis lebah Teuweul namun tidak paham bagaimana cara membudidayakan. Teknik yang sederhana dan mudah serta tidak menuntut banyak waktu dan tenaga, menggugah semangat masyarakat untuk memulai usaha budidaya ini melalui kelompok KTH masing-masing. Untuk mendorong semangat peserta pelatihan dan memberikan modal awal, pihak ITTO melalui Balai Besar TNGGP juga menyerahkan stimulasi usaha dengan bantuan 25 stup koloni lebah madu Trigoona kepada masing-masing KTH peserta pelatihan. Stimulasi ini bersifat penggugah awal yang diharapkan masing-masing KTH dapat mengembangkan sehingga akan menjadi salah satu sumber mata pencaharian anggotanya. Sebagai penutup Bapak Hiras Sidabutar menyampaikan pesan bahwa menjaga komunikasi dan kerukunan di dalam tubuh KTH sangat penting. Dengan adanya komunikasi yang lancar, kejujuran antara anggota KTH dan informasi yang tersampaikan dengan baik dapat membantu menjaga kerukunan antar anggota KTH. Tanpa adanya kerukunan maka usaha apapun yang dilakukan oleh KTH tidak dapat bertahan dan tidak akan memberikan manfaat bagi anggotanya. Pelaksanaan pelatihan budidaya lebah madu ini memberikan masukan positif bagi KTH Jargaraksa dan KTH Tapak Jagat. Dimana selanjutnya dapat menjadi salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna untuk mewujudkan “Hutan Hejo Masyarakat Ngejo”. Sumber : Woro Hindrayani - PEH Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Foto: Dadang Suryana (Kepala Bidang) dan Iyan Sopian (PEH)

Situgunung, 15 Desember 2021. Sebagai upaya pengembangan sektor pariwisata serta mempelajari pengelolaan wisata alam, Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Sintang, melakukan kunjungan kerja ke Resort Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Situgunung, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP). Pada kunjungan dan sharing informasi kali ini, ketua DPRD dan rombongaan diterima langsung oleh Plt. Kepala Balai Besar TNGGP, Wasja, SH. beserta pejabat Eselon 3 dan 4 Balai Besar TNGGP di Tourist Information Center (TIC) Situgunung. Menurut Ketua DPRD Sintang, Florensius Ronny, kunjungan kali ini bertujuan untuk belajar lebih banyak tentang pengelolaan wisata alam yang ada di Resort PTN Situgunung, untuk bisa diaplikasikan dalam pengembangan wisata di Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang memiliki banyak potensi wisata alam, dan DPRD sangat mendukung untuk pengembangan wisata alam di Sintang. Hadir dalam kunjungan kerja kali ini yaitu Sekretaris Bappeda dan Kepala Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap bisa belajar terkait regulasi dalam pengelolaan wisata alam yang telah dilakukan oleh BBTNGGP. “Tujuan kami datang ke TNGGP adalah dalam rangka belajar pengelolaan dan pengembangan pariwisata bersama masyarakat. Dimana pengelolaan wisata yang dilakukan itu dapat memberikan multiplayer effect tidak hanya bagi BBTNGGP namun juga bagi masyarakat sekitar kawasan dan berdampak pula pada PAD Kabupaten Sukabumi ,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sintang Edi Armaini. Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat, Sadtata Noor Adirahmanta, S.Hut., M.T yang turut hadir dalam rombongan, menyampaikan bahwa kawasan di BKSDA Kalimantan Barat memiliki potensi wisata alam yang sangat potensial untuk dikembangkan, seperti yang terlihat dalam tayangan video yang ditampilkan pada kunjungan kerja kali ini. Diharapkan kedepannya BKSDA Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sintang bisa berkolaborasi dalam pengelolaan wisata alam, seperti yang telah diterapkan di BBTNGGP. PT. Fontis Aquam Vivam selaku pemegang Ijin Usaha Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Situgunung Camp selaku pemegang Ijin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA) berbagi pengalaman bagaimana mereka mencoba merangkul berbagai pihak mulai dari masyarakat hingga pemerintah daerah agar dapat melakukan pengelolaan wisata bersama-sama secara berkesinambungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan dan pada akhirnya berimbas pada peningkatan pendapatan asli daerah. Kementerian KLHK menyambut baik pengembangan wisata alam yang ada di kawasan Taman Nasional. Dengan potensi-potensi wisata yang ada, Kabupaten Sintang sangat potensial dan menjual untuk dikembangkan. Pembangungan Glamping (Glamour Camping) atau sarana wisata lain yang dibangun akan menarik wisatawan untuk berkunjung. Saat pandemi seperti ini, wisata tidak sekedar dianggap keinginan, melainkan kebutuhan. Salah satu contoh wisata glamping yang dikelola oleh PT. Fontis Aquam Vivam, selama ini selalu banyak dikunjungi. “Pada akhir pekan atau liburan biasanya sudah full booked terutama untuk glamping yang eksklusif yang menghadirkan pemandangan alam terbaik” ucap Direktur PT. Fontis Aquam Vivam. Plt. Kepala Balai Besar TNGGP, Wasja, SH, menyampaikan bahwa adanya kerjasama pengembangan wisata alam oleh PT. Fontis Aquam Vivam sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar kawasan saat ini ikut menjadi pelaku wisata seperti sebagai penyedia ojek wisata, penyedia makanan dan minuman, dan sebagai pemandu. Selain itu juga terdapat peningkatan PNBP yang signifikan. Hal ini dapat sekaligus mengintegrasikan pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pengelola melalui Forum Cagar Biosfer Cibodas. Usai sesi diskusi dan berbagi informasi, Ketua DPRD Sintang dan rombongan diajak untuk mengunjungi lokasi IUPSWA PT. Fontis Aquam Vivam di kawasan Resort PTN Situgunung. Tim beserta rombongan berkesempatan mencoba sensasi Situgunung Suspension Bridge dan fasilitas wisata lainnya yang ada di lokasi IUPSWA tersebut. Setelah kunjungan ini pihak DPRD Sintang berencana langsung mengadakan rapat kerja bersama pemerintah kabupaten dan akan menjadikan pengelolaan wisata di TNGGP sebagai role model pengelolaan wisata di Kabupaten Sintang. Sumber : Febriyani, S.Hut. – Penyuluh Kehutanan Muda dan Yusnita Dewi - Pengolah Data Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Dok : Tim Publikasi Bidang PTN Wilayah II Sukabumi - BBTNGGP