Cibodas, 15 Desember 2021. Bertempat di Saung Kelompok Tani Hutan (KTH) Hejo Cipruk, Kp. Tabrik Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong dilaksanakan pertemuan antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP), UHAMKA, Yayasan Dompet Duafa, Pemerintah Desa dan perwakilan masyarakat Gekbrong guna membahas rencana pengembangan Desa Gekbrong menjadi desa wisata. “Pendampingan Kegiatan Eduekowisata” adalah nama program yang sedang dilaksanakan oleh UHAMKA bersama dengan pihak BBTNGGP, CSR & Pemerintah Desa Gekbrong selama kurang lebih 10 hari mulai dari tanggal 13-22 Desember 2021. Ragam kegiatan dilaksanakan untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Gekbrong dengan masyarakat sebagai pengelola diantaranya : 1. Perbaikan akses jalan menuju Curug Goong 2. Pembuatan papan petunjuk/ informasi 3. Perbaikan sarana wisata lainnya 4. Pemberian pelatihan kepada masyarakat sekitar tentang pengelolan wisata, pembuatan website untuk promosi 5. Pelatihan edukasi lingkungan konservasi ke sekolah dasar di Desa Gekbrong. Dalam paparannya, Dr. Laili Qodariah selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) menyampaikan dengan adanya pertemuan dari berbagai pihak baik itu pemerintah (BBTNGGP & Pemerintah Desa), praktisi (Yayasan Dompet Duafa) dan akademisi (UHAMKA) dapat menyalurkan ide-ide yang diformulasikan bersama sama dan akhirnya dapat saling bersinergi. Ir. V. Diah Qurani Kristina, M.Si. selaku Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Wilayah I Cianjur menyambut baik atas program pendampingan eduekowisata tersebut. Hal ini sejalan dengan rencana BBTNGGP dalam upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa Gekbrong menjadi desa wisata. Program pendampingan eduekowisata dimana salah satu objeknya yaitu “Curug Goong” yang berada di dalam kawasan TNGGP diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan kelestarian kawasan. Kepala Desa Gekbrong, Dadang Hikmat Sudarni, S.Sos., mengutip perkataan seorang jenderal bahwa ada korelasi positif antara kriminalitas dan kesejahteraan, dimana ketika kesejahteraan rendah maka kriminalitas cenderung tinggi begitupun sebaliknya. Kecamatan Gekbrong merupakan zona merah dalam kriminalitas dan narkoba, diharapkan dengan adanya program pengembangan desa wisata yang melibatkan masyarakat dapat merubah pola pikir, sikap dan keterampilan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Dari pertemuan ini semua pihak sepakat untuk bersinergi mengembangkan Desa Gekbrong menjadi desa wisata sesuai dengan peran dan tugas masing-masing, serta terus memberikan pendampingan dan motivasi kepada masyarakat untuk memaksimalkan potensi yang ada menjadi sebuah energi yang besar guna keberlanjutan program pengembangan Desa Wisata Gekbrong. Sumber : Wita Puspita N. - Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Foto : Kriswoyo S

Cibodas, 15 Desember 2021. Pada dasarnya permasalahan konservasi hutan tidak semata-mata karena kurangnya kesadaran dan tingkat ekonomi masyarakat yang berada pada level menengah ke bawah. Benturan berbagai kepentingan menyebabkan permasalahan terhadap kawasan konservasi tak kunjung teratasi. Namun bukan berarti keberadaan masyarakat sekitar hutan tidak memberikan dampak bagi kawasan konservasi. Masyarakat dapat memberikan dampak negatif, namun jika dikelola dengan baik dapat memberikan dampak yang positif dan menjadi benteng terluar pertahanan kawasan konservasi. Sejalan dengan paradigma baru pembangunan kehutanan yang mengarah kepada orientasi menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku utama, maka pengelolaan hutan harus mampu menjadikan masyarakat sebagai mitra dengan posisi yang sejajar dengan struktur pengelolaan kawasan konservasi itu sendiri. Salah satu bentuk implementasi dari konsep tersebut ialah dengan pemberdayaan masyarakat. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) telah melaksanakan berbagai pola pemberdayaan masyarakat dengan mengambil tagline “leuweung hejo masyarakat ngejo” yang artinya hutan lestari masyarakat sejahtera. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi yang paling ampuh dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Puncak keberhasilan pemberdayaan masyarakat apabila masyarakat sekitar hutan sejahtera dan tidak bergantung pada hutan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta kelestarian hutan yang terjaga berkat peran serta masyarakat secara partisipatif. Menurut Sarjono (1998) kesejahteraan masyarakat desa bukan hanya diukur secara fisik dan ekonomi melainkan juga dari solidaritas warganya yang tinggi sehingga mampu mengembangkan kerjasama spontan untuk kepentingan bersama. Beberapa konsep pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada upaya peningkakan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga dengan mandiri dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri. Sehingga pada dasarnya sebelum memberikan stimulasi peningkatan sumber mata pencaharian, terlebih dahulu perlu diberikan pembekalan peningkatan kapasitas kepada masyarakat yang pada akhirnya mereka dapat mengembangkan diri secara mandiri. Pada tanggal 13 – 14 Desember 2021 bertempat di kantor Bidang PTN Wilayah III Bogor, BBalai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) bekerjasama dengan ITTO (International Timber Trade Organization) menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh dua Kelompok Tani Hutan (KTH) di Bidang PTN Wilayah III Bogor yaitu KTH Jagaraksa dan KTH Tapak Jagat. Kegiatan ini bertema “Pelatihan Budidaya Lebah Madu” yang bertujuan untuk meningkatan keterampilan anggoota KTH dengan memanfaatkan potensi di sekitar lingkungan masyarakat. Kawasan TNGGP dan sekitarnya memiliki potensi lebah madu jenis Trigoona yang cukup baik. Selain mudah untuk mendapatkan koloni juga didukung ketersediaan pakan yang melimpah baik di dalam kawasan maupun sekitarnya. Dalam menjalankan budidaya lebah madu ini tidak terlalu menuntut banyak perhatian dan tenaga, sehingga peternak dapat melakukan aktivitas lain di sela-sela kegiatan budidaya lebah. Sehingga prospek budidaya lebah madu Trigoona diharapkan dapat memberikan hasil yang baik dan cepat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pelatihan budidaya lebah madu ini dibuka oleh Plt. Kepala Balai Besar TNGGP Bapak Wasja, S.H. Dalam sambutannya, Plt. KBB menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan ini tidak hanya akan menambah pengetahuan dan keterampilan anggota dua KTH namun juga akan memberikan dampak positif bagi kelestarian kawasan TNGGP. Sehingga pada masa yang akan datang tercipta rasa memiliki pada setiap mitra TNGGP yang secara sukarela akan berpartisipasi dalam upaya konservasi kawasan. Narasumber pada kegiatan ini adalah pendiri peternakan budidaya lebah madu “PAK LEBAH” yang telah memulai usahanya sejak tahun 2006. Eureka Indra Zatnika seorang pakar lebah madu yang telah menghasilkan berbagai jenis madu dari berbagai jenis lebah. Pengalamannya selama lebih dari 15 tahun membuat sosok ini menjadi salah satu pakar lebah yang diperhitungkan di Indonesia, bahkan produk madu dari peternakannya sudah menjangkau seluruh penjuru tanah air. Materi yang disampaikan pada kegiatan pelatihan kali ini antara lain: (1) Teknik Budidaya Lebah Madu dan Pengendalian Hama Penyakit; (2) Pemanenan dan Packing/Pengemasan produk madu dan turunannya; (3) Praktek Teknik Budidaya Lebah Madu. Kegiatan pelatihan berjalan dengan komprehensif, karena peserta mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan dari mulai mengenal jenis lebah Trigoona, penangananan hama dan penyakit hingga teknik pemanenan dan pengemasan. Pada kegiatan kali ini narasumber sebagai pengusaha lebah madu juga menjanjikan bersedia menjadi pembeli lebah yang dihasilkan dari peternakan masyarakat, dengan ketentuan madu dan hasil turunannya sesuai dengan standar kualitas “Madu Pak Lebah”. Sehingga dalam kesempatan pelatihan kali ini masyarakat tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan namun juga telah bertemu dengan pasar yang siap menerima hasil budidaya. Peserta yang sebenarnya sudah akrab dengan lebah Trigoona atau di masyarakat lebih dikenal sebagai Lebah Teuweul, Abas dari KTH Tapak Jagat mengungkapkan bahwa mereka sangat beruntung bisa mengikuti pelatihan budidaya ini. Hal ini dikarenakan mereka selama hanya mengenal dan mengetahui keberadaan jenis lebah Teuweul namun tidak paham bagaimana cara membudidayakan. Teknik yang sederhana dan mudah serta tidak menuntut banyak waktu dan tenaga, menggugah semangat masyarakat untuk memulai usaha budidaya ini melalui kelompok KTH masing-masing. Untuk mendorong semangat peserta pelatihan dan memberikan modal awal, pihak ITTO melalui Balai Besar TNGGP juga menyerahkan stimulasi usaha dengan bantuan 25 stup koloni lebah madu Trigoona kepada masing-masing KTH peserta pelatihan. Stimulasi ini bersifat penggugah awal yang diharapkan masing-masing KTH dapat mengembangkan sehingga akan menjadi salah satu sumber mata pencaharian anggotanya. Sebagai penutup Bapak Hiras Sidabutar menyampaikan pesan bahwa menjaga komunikasi dan kerukunan di dalam tubuh KTH sangat penting. Dengan adanya komunikasi yang lancar, kejujuran antara anggota KTH dan informasi yang tersampaikan dengan baik dapat membantu menjaga kerukunan antar anggota KTH. Tanpa adanya kerukunan maka usaha apapun yang dilakukan oleh KTH tidak dapat bertahan dan tidak akan memberikan manfaat bagi anggotanya. Pelaksanaan pelatihan budidaya lebah madu ini memberikan masukan positif bagi KTH Jargaraksa dan KTH Tapak Jagat. Dimana selanjutnya dapat menjadi salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna untuk mewujudkan “Hutan Hejo Masyarakat Ngejo”. Sumber : Woro Hindrayani - PEH Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Foto: Dadang Suryana (Kepala Bidang) dan Iyan Sopian (PEH)

Situgunung, 15 Desember 2021. Sebagai upaya pengembangan sektor pariwisata serta mempelajari pengelolaan wisata alam, Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Sintang, melakukan kunjungan kerja ke Resort Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Situgunung, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP). Pada kunjungan dan sharing informasi kali ini, ketua DPRD dan rombongaan diterima langsung oleh Plt. Kepala Balai Besar TNGGP, Wasja, SH. beserta pejabat Eselon 3 dan 4 Balai Besar TNGGP di Tourist Information Center (TIC) Situgunung. Menurut Ketua DPRD Sintang, Florensius Ronny, kunjungan kali ini bertujuan untuk belajar lebih banyak tentang pengelolaan wisata alam yang ada di Resort PTN Situgunung, untuk bisa diaplikasikan dalam pengembangan wisata di Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang memiliki banyak potensi wisata alam, dan DPRD sangat mendukung untuk pengembangan wisata alam di Sintang. Hadir dalam kunjungan kerja kali ini yaitu Sekretaris Bappeda dan Kepala Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap bisa belajar terkait regulasi dalam pengelolaan wisata alam yang telah dilakukan oleh BBTNGGP. “Tujuan kami datang ke TNGGP adalah dalam rangka belajar pengelolaan dan pengembangan pariwisata bersama masyarakat. Dimana pengelolaan wisata yang dilakukan itu dapat memberikan multiplayer effect tidak hanya bagi BBTNGGP namun juga bagi masyarakat sekitar kawasan dan berdampak pula pada PAD Kabupaten Sukabumi ,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sintang Edi Armaini. Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat, Sadtata Noor Adirahmanta, S.Hut., M.T yang turut hadir dalam rombongan, menyampaikan bahwa kawasan di BKSDA Kalimantan Barat memiliki potensi wisata alam yang sangat potensial untuk dikembangkan, seperti yang terlihat dalam tayangan video yang ditampilkan pada kunjungan kerja kali ini. Diharapkan kedepannya BKSDA Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sintang bisa berkolaborasi dalam pengelolaan wisata alam, seperti yang telah diterapkan di BBTNGGP. PT. Fontis Aquam Vivam selaku pemegang Ijin Usaha Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Situgunung Camp selaku pemegang Ijin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA) berbagi pengalaman bagaimana mereka mencoba merangkul berbagai pihak mulai dari masyarakat hingga pemerintah daerah agar dapat melakukan pengelolaan wisata bersama-sama secara berkesinambungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan dan pada akhirnya berimbas pada peningkatan pendapatan asli daerah. Kementerian KLHK menyambut baik pengembangan wisata alam yang ada di kawasan Taman Nasional. Dengan potensi-potensi wisata yang ada, Kabupaten Sintang sangat potensial dan menjual untuk dikembangkan. Pembangungan Glamping (Glamour Camping) atau sarana wisata lain yang dibangun akan menarik wisatawan untuk berkunjung. Saat pandemi seperti ini, wisata tidak sekedar dianggap keinginan, melainkan kebutuhan. Salah satu contoh wisata glamping yang dikelola oleh PT. Fontis Aquam Vivam, selama ini selalu banyak dikunjungi. “Pada akhir pekan atau liburan biasanya sudah full booked terutama untuk glamping yang eksklusif yang menghadirkan pemandangan alam terbaik” ucap Direktur PT. Fontis Aquam Vivam. Plt. Kepala Balai Besar TNGGP, Wasja, SH, menyampaikan bahwa adanya kerjasama pengembangan wisata alam oleh PT. Fontis Aquam Vivam sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar kawasan saat ini ikut menjadi pelaku wisata seperti sebagai penyedia ojek wisata, penyedia makanan dan minuman, dan sebagai pemandu. Selain itu juga terdapat peningkatan PNBP yang signifikan. Hal ini dapat sekaligus mengintegrasikan pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pengelola melalui Forum Cagar Biosfer Cibodas. Usai sesi diskusi dan berbagi informasi, Ketua DPRD Sintang dan rombongan diajak untuk mengunjungi lokasi IUPSWA PT. Fontis Aquam Vivam di kawasan Resort PTN Situgunung. Tim beserta rombongan berkesempatan mencoba sensasi Situgunung Suspension Bridge dan fasilitas wisata lainnya yang ada di lokasi IUPSWA tersebut. Setelah kunjungan ini pihak DPRD Sintang berencana langsung mengadakan rapat kerja bersama pemerintah kabupaten dan akan menjadikan pengelolaan wisata di TNGGP sebagai role model pengelolaan wisata di Kabupaten Sintang. Sumber : Febriyani, S.Hut. – Penyuluh Kehutanan Muda dan Yusnita Dewi - Pengolah Data Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Dok : Tim Publikasi Bidang PTN Wilayah II Sukabumi - BBTNGGP

Medan, 15 Desember 2021. Liputan “Dimas Sosok Muda Yang Peduli Satwa Liar”, yang dipublikasikan di website Direktorat Jenderal KSDAE pada Selasa, 14 Desember 2021, ternyata menarik perhatian Direktur Jenderal (Dirjen) KSDAE, Ir. Wiratno, M.Sc. Hanya berselang beberapa menit setelah berita tersebut terbit, Pak Wir, panggilan akrab beliau segera menghubungi Balai Besar KSDA Sumatera Utara menyampaikan keinginannya untuk berkomunikasi langsung dengan Dimas Mahendra. Tak lama kemudian komunikasi pun tersambung melalui video call. Suasana santai dan akrab tercermin dari komunikasi tersebut, layaknya perbincangan bapak dan anak. Ketika ditanyakan kronologis penyelamatan kucing utan, Dimas yang bekerja sebagai mekanik diperbengkelan sepeda motor, menceritakannya kembali bahwa satwa tersebut awalnya ditemukan oleh warga di ladang. Kemudian dijual kepada pemilik bengkel, tempatnya bekerja, seharga Rp. 100 ribu. Mengetahui satwa tersebut termasuk jenis yang dilindungi, Dimas merasa iba dan tergerak hatinya untuk menyelamatkan Kucing Hutan tersebut dengan merogoh koceknya menebus kembali dari si pemilik bengkel. Tidak menunggu waktu lama Dimas segera menghubungi Balai Besar KSDA Sumatera Utara, yang diketahuinya melalui instagram. “Laporan saya direspon dengan baik oleh bapak ibu dari Balai Besar KSDA Sumatera Utara dengan menjemput langsung ke rumah saya,” ujar Dimas Mendengar kisah Dimas yang masih berusia 18 tahun, Dirjen KSDAE menyampaikan rasa kagum dan bangga serta berterimakasih atas kepeduliannya sebagai anak muda dalam menyelamatkan satwa liar khususnya Kucing Hutan, yang merupakan salah satu jenis satwa liar dilindungi. “Para netizen seluruh Indonesia, ini mas Dimas contoh generasi muda yang membantu Direktorat Jenderal KSDAE dengan menyelamatkan seekor Kucing Hutan dan diserahkan ke Balai Besar KSDA Sumatera Utara,” ujar Wiratno mempromosikan Dimas melalui media sosialnya. Saat ditanya apa yang menjadi cita-citanya, Dimas menyampaikan keinginannya untuk memiliki bengkel, Pak Wir menyambut baik dan berjanji akan membicarakannya dengan jajarannya untuk membantu mewujudkan keinginan tersebut. “Semoga cita-cita tersebut dapat diwujudkan, dan bila nanti memiliki bengkel sendiri berilah nama bengkel tersebut Felis bengalensis, nama ilmiah dari Kucing Hutan,” ujar Wiratno mengakhiri perbincangan. Dimas Mahendra saat video call dengan Dirjen KSDAE didampingi Plh. Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar KSDA Sumatera Utara Andoko Hidayat, S.Hut., MP., Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan Amenson Girsang, SP., serta Staf Sub Bagian Data, Evlap dan Kehumasan Rezki Indah Siregar, SP. dan Febri Yoanita Harahap, SP. Sumber : Ani, SP. - Polhut Balai Besar KSDA Sumatera Utara

Pekanbaru, 14 Desember 2021 - Balai Besar KSDA Riau, tepatnya Resort Kerumutan Utara, Seksi Konservasi Wilayah (SKW) I melakukan monitoring bantuan revitalisasi ekonomi Kelompok Tani Hutan (KTH) Punak Lestari Baru, Desa Teluk Binjai, KecamatanTeluk Meranti, Kabupaten Pelalawan (10/12/2021). Dipandu langsung oleh Kepala Resort Kerumutan Utara, Pirmansah, bersama anggotanya dengan penuh semangat melakukan kegiatan monitoring ke KTH Punak Lestari Baru. KTH ini merupakan kelompok hasil inisiasi Balai Besar KSDA Riau bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dalam program revitalisasi ekonomi. KTH Punak Lestari Baru mendapatkan bantuan 30 ekor kambing dari program revitalisasi ekonomi BRGM tahun 2021 tersebut, dimana telah diserahterimakan pada bulan November 2021. Dari bantuan tersebut, kini telah bertambah 2 ekor kambing sehingga total kambing KTH ini menjadi 32 ekor. Tentu saja masyarakat sangat antusias menerima bantuan ini terutama untuk meningkatkan perekonomian mereka. Dengan adanya bantuan ini, Balai Besar KSDA Riau mengharapkan agar ketergantungan masyarakat terutama terhadap kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan semakin berkurang dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian kawasan SM Kerumutan makin meningkat. Semoga berjalan sesuai harapan. #bersamakitabisa #karenakonservasitakmungkinsendiri Sumber : Balai Besar KSDA Riau

Cianjur, 8 Desember 2021. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) kembali menyelenggarakan Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di Sarongge Valley yang diikuti 30 (tiga puluh) orang peserta dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Anca Raya, Sauyunan Lestari dan Raksa Alam, serta petugas pendamping. Pelatihan ini dibuka oleh Plh. Kepala Bidang PTN Wilayah I Cianjur, Johanes Wiharisno, S.Hut., M.P. yang menyampaikan agar peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan perasaan senang dan gembira serta adanya keberlanjutan dari hasil pelatihan ini. Dengan mengusung tema “Pentingnya Kebersamaan dalam Menyusun Rencana Usaha Kelompok” menggunakan pendekatan Training dan Coaching. Fasilitator yang dihadirkan dalam kegiatan pelatihan kali ini yaitu Siti Indriasari Galuh Sekar Arum, S.Hut., M.S. dan Muhamad Muslich, M.Si. (praktisi konservasi dan pemberdayaan masyarakat), serta Agustina Widi Palupi Ningrum, S.P., M.P. (dosen kelas bisnis IPB). Selama proses pembelajaran berlangsung, para peserta harus mengikuti aturan main yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu semangat, aktif, gembira, fokus pada tujuan dan menerapkan protokol kesehatan. Materi pertama disampaikan oleh Siti Indriasari Galuh Sekar Arum, S.Hut., M.S. mengenai dinamika kelompok yaitu bagaimana cara membangun kerjasama dan hubungan interpersonal. Ukuran keberhasilan materi ini yaitu peserta memiliki harapan positif dari keikutsertaan pelatihan, peserta juga dapat memahami, menyadari dan menuliskan perannya di dalam forum serta aktif membagi gagasan selama pelatihan. Pada sesi ini para peserta terlihat begitu antusias menuliskan hal baik yang ingin didapatkan dari pelatihan ini serta hal apa saja yang harus/ akan dilakukan setelah mengikuti pelatihan. Peserta menuliskan dan membacakan harapan tersebut pada kertas metaplan berwarna dan ditempelkan pada kertas plano. Selanjutnya yaitu materi tentang motivasi diri dengan ukuran keberhasilan peserta yaitu dapat mengenali kekuatan diri untuk berkontribusi di dalam kelompok. Pada sesi ini peserta secara acak membagi diri menjadi 3 kelompok dengan tema “BERBEDA”, peserta diarahkan untuk dapat mengenali kekuatan diri yang dapat digunakan untuk membuat kelompok lebih aktif dan apa yang akan diperkuat agar kelompok semakin maju. Materi berikutnya yaitu menemukenali potensi dan solusi dalam konteks usaha kelompok. Ukuran keberhasilan dari materi ini yaitu kelompok memiliki kesadaran akan potensi yang dimiliki dan bagaimana mengembangkannya menjadi sumberdaya dan kekuatan kelompok. Materi ini disampaikan oleh Muhamad Muslich, M.Si. dengan menggunakan metode Goal – Reality – Options – Way Forward (G.R.O.W). Pada sesi ini para peserta kembali pada KTH masing-masing dan berdiskusi untuk lebih menemukenali potensi dan solusi dari kelompoknya yaitu: 1. Goal : apa tujuan kelompok Anda? atau Apa tujuan pembentukan KTH? 3. Reality: bagaimana realita kelompok Anda (tantangan dan peluang)? 5. Option: Pilihan-pilihan apa yang mungkin kelompok lakukan agar mencapai tujuan? 6. Way Forward: Apa yang benar-benar akan kelompok lakukan? Materi selanjutnya yaitu mengenalkan teori Bisnis Model Canvas (BMC) dan bagaimana mengisinya serta inspirasi sebagai jembatan untuk praktek membangun model bisnis kelompok yang dipandu oleh Agustina Widi Palupi Ningrum, S.P., M.P. Ukuran keberhasilannya yaitu kelompok sepakat dan menginisiasi satu rencana usaha dengan menggunakan BMC. Setelah para peserta diberikan penjelasan tentang apa itu BMC, selanjutnya yaitu membersamai kelompok mengisi BMC sesuai dengan jenis usaha yang disepakati. Kelompok menuliskan beberapa hal sesuai aspek – aspek dalam menyusun rencana usaha menggunakan BMC pada kertas meta plan untuk selanjutnya ditempel pada template BMC. Rencana usaha kelompok dengan menggunakan BMC yang telah disusun kemudian di presentasikan oleh perwakilan kelompok dengan metode Role Play, dimana kelompok berperan sebagai pelaku usaha harus menawarkan dan meyakinkan investor agar mereka tertarik untuk berinvestasi. Sesi terakhir yang juga penting pada pelatihan ini yaitu “Mengikat Komitmen antara KTH dan TNGGP sebagai bagian dari penguatan kemitraan”. Pada sesi mengikat komitmen ini BBTNGGP menyampaikan dukungan yang akan diberikan untuk memperkuat rencana usaha kelompok yang telah disusun dan apa yang akan dilakukan untuk mengetahui rencana usaha tersebut dilanjutkan dan berhasil diantaranya yaitu membersamai kelompok atau mendampingi, melakukan monitoring dan evaluasi. Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan pengetahuan/ wawasan peserta terhadap materi yang diberikan, para peserta diharuskan mengikuti pre test dan post test. Selain itu, para peserta juga mengisi lembar evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai pengendali dalam ketepatan penentuan sasaran peserta dan materi pelatihan serta sebagai bahan perbaikan yang diperlukan. Semoga dengan adanya pelatihan ini kelompok masyarakat mendapatkan ilmu dan pengetahuan guna meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi yang dijalankan. Dan masyarakat turut serta untuk terus menjaga kelestarian kawasan. Leuweung Hejo, Masyarakat Ngejo. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Teks : Wita Puspitaningrum dan Diah Eka Dokumentasi : Tim Publikasi Bidang PTN Wilayah I Cianjur

Panyabungan, 14 Desember 2021 - Memasuki penghujung tahun 2021, kesempatan untuk tetap meningkatkan keahlian para staf terus diupayakan oleh Balai Taman Nasional Batang Gadis (Balai TNBG). Berkolaborasi bersama Conservation International Indonesia, Balai TNBG baru saja menyelenggarakan kegiatan “Pelatihan Aplikasi Penginderaan Jauh, Sistem Informasi Geografis, dan Analisis Data Hasil Penelitian” yang berlangsung sejak tanggal 6-8 Desember 2021. Kegiatan ini diikuti oleh 21 staf Balai TNBG, 1 staf KPH VIII Kota Nopan, dan 2 anggota Forester Indonesia yang merupakan salah satu perwakilan mitra lokal Balai TNBG. Pada hari pertama pelatihan, para peserta saling berbagi pengalaman dan informasi mengenai pengelolaan file dan folder data camera trap menggunakan Software Renamer. Kemudian analisis mendalam menggunakan Software Spatially Explicit Capture Recapture (SECR) dalam program R, untuk estimasi kepadatan dan ukuran populasi Harimau sumatra dari data camera trap. Hari selanjutnya, para peserta belajar mengenai analisis remote sensing serta pembuatan accuracy output analisis, dan di hari terakhir pelatihan, dilakukan pelatihan mengenai analisis persen tutupan pohon/hutan serta layout peta dan manajemen berbagi file menggunakan ArcGIS. Selama 3 hari pelatihan, pemahaman para peserta meningkat sebesar 50%. Melalui kegiatan ini, diharapkan agar kapasitas yang dimiliki oleh para staf Balai TNBG dapat mendukung efektivitas pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis secara tepat, akurat, dan berkelanjutan. Adapun hasil dari setiap survei ataupun penelitian yang dilakukan dapat diproyeksikan menjadi jurnal ataupun karya ilmiah di waktu yang akan datang. Sumber : Balai TN Batang Gadis

Pekanbaru, 9 Desember 2021 – Dua Kelompok binaan Balai Besar KSDA Riau di Desa Buluh Cina mendapatkan pendampingan dibarengi dengan pengecekan realisasi bantuan yang sebelumnya diberikan kepada kelompok. Kedua kelompok tersebut adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) "Negeri Enam Tanjung" dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wanita "Melati Indah." Tommy SP Sinambela dan Fahrul Rozi Sembiring, Penyuluh Kehutanan, Abdul Somad Harahap, Polhut dan Gusmardianto petugas Resort Buluh Cina, Seksi Konservasi Wilayah (SKW) I, Bidang KSDA Wilayah I melakukan pendampingan dan pembekalan serta sharing informasi terkait kelembagaan kelompok yaitu struktur kepengurusan kelompok, teknis kerja dalam kelompok, teknis pembukuan kas sederhana, marketing produk kelompok, inventarisasi barang serta pengurusan izin wisata. Kedua kelompok sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pendampingan dan berharap kegiatan pendampingan dapat terus dilakukan untuk keberlangsungan kedua kelompok tersebut. Sebelumnya Balai Besar KSDA Riau melalui Bidang Wilayah I juga telah memberikan bantuan kepada kedua kelompok, oleh karena itu petugas sekaligus melakukan pengecekan terhadap bantuan yang telah direalisasikan. Semoga bermanfaat baik untuk masyarakat sekitar kawasan serta keberlangsungan dan kelestarian kawasan konservasi TWA Buluh Cina. Sumber : Balai Besar KSDA Riau [Teks : DI, Foto : Tim admin BBKSDARIAU |122021]

Bengkulu, 9 Desember 2021. Dalam upaya mengembalikan fungsi ekosistem, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) mengadakan perjanjian kemitraan konservasi dengan Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Sejahtera Desa Sumber Bening, Bengkulu pada Selasa (7/12/2021) di Ruang POLA Pemda Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Selain KPPL Sejahtera, KPPL Sumber Jaya Desa Karang Jaya juga turut menandatangani perjanjian kemitraan konservasi tersebut. Sehingga, dua KPPL itu kini menjadi kelompok perempuan ketiga dan keempat di Indonesia yang secara legal dapat mengelola hutan konservasi. KPPL Sejahtera dan KPPL Sumber Jaya kini masing-masing beranggotakan 42 dan 40 orang. Dalam pelaksanaan kerjanya, mereka menanam Alpukat, Nangka, Durian, Jengkol, Petai, Pala, Bambu dan tanaman kehutanan lainnya di areal kemitraan seluas 78,18 hektar. Penandatanganan kerja sama ini dibalut dalam forum talkshow interaktif secara daring dan luring bertajuk “Belajar dari Rejang Lebong, Bengkulu: Mendorong dan Memperkuat Ketertiban Perempuan dalam Pengelolaan Hutan” dengan narasumber Kepala Balai Besar TNKS, Ibu-ibu dari 4 KPPL yang sudah bekerjasama dengan TNKS, pendamping desa dari LIVE dan perwakilan dari BKSDA Bengkulu Lampung. Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Balai Besar TNKS, Ir. Pratono Puroso, M.Sc. dalam sambutannya mengatakan bahwa TNKS memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan hutan, mulai dari kelestarian hingga pemanfaatan hasil hutan untuk masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Ir. Pratono Puroso, M.Sc mengajak masyarakat sekitar hutan untuk menjadi mitra bagi TNKS. "Harus ada kerjasama yang baik, dan saling mendapatkan manfaat bagi keduanya. Agar kelestarian hutan dapat dijaga dan secara nyata dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat sekitar hutan," ujarnya. Dalam kesempatan berikutnya, Ketua KPPL Sejahtera, Roisa mengungkapkan bahwa perjuangan untuk bisa mendapatkan legalitas dalam mengelola hutan tersebut sangat panjang. “Pertama, itu kita kucing-kucingan. Tapi sekarang tidak lagi. Alhamdulillah, Sekarang itu, kelompok saya itu mau menanam kembali. Mengembalikan kembali yang sudah dirusak,” kata Roisa setelah menandatangani perjanjian berjangka 5 tahun itu. Untuk selanjutnya, KPPL Sejahtera dan KPPL Sumber Jaya tidak hanya akan mendapatkan izin dan fasilitas dalam mengelola hutan, tapi juga pihaknya berhak untuk mendapatkan pendampingan dari pemerintah setempat terkait bagaimana mengembalikan ekosistem hutan. Ia pun berharap dapat menginspirasi kelompok-kelompok perempuan lainnya di seluruh Indonesia yang tinggal di dekat kawasan hutan dalam pengelolaan sumber daya alam di hutan. Acara yang berlangsung hampir 3 jam tersebut terasa sangat istimewa karna disamping karena mengangkat isu kesetaraan gender, acara ini juga dihadiri oleh 2 Direktur Jenderal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, Ir. Wiratno, M.Sc., Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc., serta difasilitasi oleh Bupati Rejang Lebong, Drs. Syamsul Effendi, MM., dan LSM LIVE. Dalam sambutannya, Ir. Wiratno, M.Sc. mengapresiasi semua pihak dan berharap agar penandatanganan perjanjian kerja sama ini dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat sekitar. “Prinsip dasarnya, Bapak-Ibu sekalian, kalau hutan itu memberi manfaat pada masyarakatnya, pasti masyarakat akan turut serta menjaga bagian dari kawasan hutan yang di dekat berbatasan, dengan desanya. Ini kita ikat dengan kemitraan konservasi dalam peraturan dirjen,” kata Wiratno. Ir. Wiratno, M.Sc. juga mengatakan bahwa ada 3 prinsip utama dalam mengelola hutan sosial, yang dikenal menjadi 3K, yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha. “Pertama, kelola kelembagaannya harus kuat, kelompoknya kuat. Pokoknya, demokrasi di tingkat lokal itu lah. Kedua, Kelola Kawasan, dan ketiga, kelola usahanya.termasuk nanti kelola berbagai macam produknya yang beragam. Ini para ibu-ibu di KPPL ini [KPPL Rejong, Bengkulu. Red] sudah bagus,” jelasnya. Selanjutnya, Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. mengatakan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hutan melalui kemitraan konservasi merupakan bagian dari program perhutanan sosial yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya, lanjut Bambang, kemitraan konservasi itu adalah melakukan kerja sama untuk tujuan perlindungan dan peningkatan sumber daya yang ada di taman nasional dengan energi sosial yang dimiliki masyarakat setempat. Dari pihak pemerintah daerah, Bupati Rejang Lebong, Drs. Syamsul Effendi, MM., mengatakan, kawasan hutan Balai Besar TNKS yang ada di wilayah Rejang Lebong memiliki potensi dan keterikatan yang kuat dengan masyarakat. Potensi-potensi tersebut merupakan sebuah tantangan dalam proses pengelolaan hutan agar berdampak berkelanjutan. "Pada prinsipnya, kita semua harus bersinergi bagaimana kita mengelola, mengawasi sekaligus memanfaatkan hutan," imbuhnya. Sumber : Hadinata Karyadi - Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat

Pekanbaru, 9 Desember 2021 - Balai Besar KSDA Riau melalui Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan, Arry Purnama Setiawan menjadi pembicara pada acara Seminar dan Musyawarah Besar Forum LSM Riau Bersatu di Hotel Furaya Pekanbaru, Rabu (8/12). Arry sebagai perwakilan Balai Besar KSDA Riau menyampaikan mengenai Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi. Acara bertajuk Seminar Anti Korupsi dan Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Kehutanan dan Alih Fungsi Lahan ini dihadiri oleh Perwakilan Gubernur Riau, Perwakilan Kapolda Riau, Perwakilan Danrem, Perwakilan Kadis LHK Riau, beberapa perguruan tinggi, beberapa perusahaan sawit, Ketua APKASINDO, LSM, Aktivis, dan Media. Semoga wawasan tentang pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi semakin tinggi. Salam Lestari Sumber : Balai Besar KSDA Riau [Teks : DI, Foto : Tim admin BBKSDARIAU |122021]

Jakarta, Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada hari Senin, 6 Desember 2021, bertempat di Ruang Rapat Direktorat Jenderal KSDAE Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Senayan, Jakarta, telah dilaksanakan penandatanganan 2 (dua) Nota Kesepahaman meliputi: Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo Nomor: 31 Tanggal 16 Desember 1998 oleh notaris M. Rasjid Umar, SH, Akta nomor: 01 Tanggal 18 September 2003 dan Akta Nomor: 01 Tanggal 08 Desember 2003 oleh notaris Rufina Indrawati Tenggono, SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Keputusan Nomor: C-52.HT.01.02.TH 2004 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Penyelamatan Orangutan BorneoTujuan Nota Kesepahaman dengan Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo. Tujuan Nota Kesepahaman dengan Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo adalah untuk penguatan fungsi kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati melalui kegiatan pelestarian Orangutan Kalimantan dan Beruang Madu beserta habitatnya. Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman dengan Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo, pada waktu yang sama ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara 3 (tiga) UPT Direktorat Jenderal KSDAE yaitu: Balai KSDA Kalimantan Tengah, Balai KSDA Kalimantan Timur dan Balai TN Bukit Baka Bukit Raya. Sebagai informasi, Yayasan Jaringan Satwa Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pembina Yayasan Jaringan Satwa Indonesia Nomor: 01 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Markhamah, SH dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0002634.AH.01.04. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Jaringan Satwa Indonesia dan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000280.AH.01.05. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Jaringan Satwa Indonesia. Tujuan nota kesepahaman dengan Yayasan Jaringan Satwa Indonesia adalah untuk mensinergikan program bersama dalam rangka penyelenggaraan konservasi Keanekaragaman hayati melalui program Penyelamatan, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa Dilindungi sebagai dukungan terhadap upaya Pemerintah dalam program perlindungan satwa liar yang dilindungi undang-undang. Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman dengan Yayasan Jaringan Satwa tersebut, pada waktu yang sama ditandatangani juga Perjanjian Kerja Sama antara 5 (lima) UPT Direktorat Jenderal KSDAE yaitu: Balai Besar KSDA Jawa Timur, Balai KSDA Jakarta, Balai KSDA Bengkulu, Balai TN Kepulauan Seribu, Balai TN Karimunjawa. Perjanjian Kerja Sama tersebut, selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan yang akan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar KSDS/TN dan Kepala Balai KSDA/TN dengan mitra baik dari Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo maupun Yayasan Jaringan Satwa Indonesia. Demikian laporan ini dibuat sebagai resume informasi hasil pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman. Sumber : Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE

Pekanbaru, 8 Desember 2021 - Bidang KSDA Wilayah I, tepatnya Seksi Konservasi Wilayah I Balai Besar KSDA Riau, Senin (6/12) melakukan penyerahan secara simbolis bantuan usaha ekonomi produktif kepada kelompok masyarakat Desa Buluh Cina sekaligus penandatanganan kesepakatan konservasi antara Balai Besar KSDA Riau dan Kepala Desa Buluh Cina di Desa Buluh Cina, Kec.Siak Hulu, Kab.Kampar. Balai Besar KSDA Riau yang diwakili Kepala Bidang KSDA Wilayah I, Andri Hansen Siregar menyerahkan bantuan berupa peralatan wisata alam kepada Kelompok Sadar Wisata Negeri Enam Tanjung dan bantuan peralatan souvernir dan kuliner kepada Kelompok Tani Hutan Wanita Melati Indah. Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan kesepakatan konservasi antara Balai Besar KSDA Riau dengan Kepala Desa Buluh Cina dimana dilakukan sebagai implementasi pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Buluh Cina yang merupakan wisata alam berbasis masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai konservasi. Kedua kegiatan dilakukan disela - sela pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Buluh Cina oleh Balai Besar KSDA Riau yang berkolaborasi dengan Daops Manggala Agni Pekanbaru dan Koramil 06/Siak hulu. Sumber : Balai Besar KSDA Riau

Sukabumi, 7 Desember 2021. Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Wilayah II Sukabumi “Aden Mahyar Burhanuddin, S.H., M.H” mewakili Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) membuka secara resmi, Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Rabu (8/12). Pelatihan yang dilaksanakan di Fresh Hotel, Sukabumi tersebut mengambil tema pelatihan bisnis plan model Canvas dengan pemateri Fatkurrahman, S.Hut. dan Hari Destrianto, SE, M.Sc. dari Aksioma Institute. Wina Kurnia Sejati, S.Hut. MP. Penyuluh dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III memandu kegiatan dengan peserta pelatihan sebanyak 30 (tiga puluh) orang dari Desa Cisarua dan Desa Undurs, Kabupaten Sukabumi. Kelompok masyarakat yang hadir mewakili Kelompok Tani Hutan (KTH) Jaga raksa Goalpara dan KTH Pangkalan Barokah yang ada di sekitar kawasan Bidang PTN Wilayah II Sukabumi. Pelatihan bisnis plan ini berguna untuk meningkatkan kapasitas KTH dalam pengembangan usaha ekonomi khususnya menggunakan metode POD, pembelajaran orang dewasa. Peserta distimulus untuk aktif, tidak hanya pasif mendengar. Penyampaian materi pun tidak hanya berupa slide tetapi memanfaatkan media lain yang interaktif, seperti penggunaan kertas karton, kertas meta plan, dan spidol warna sehingga peserta aktif dan tidak bosan. Sebelum para peserta diberikan materi Bisnis Plan Model Canvas, peserta di pandu oleh pemateri pertama Fatkurrahman, S.Hut. untuk memperkenalkan diri menyebutkan nama, asal dan pekerjaan masing-masing. Masing-masing perwakilan KTH menyampaikan aktifitas yang telah dilakukan, mulai dari terbentuknya KTH hingga saat ini. Selanjutnya peserta diminta untuk mendeskripsikan potensi yang ada di wilayah masing-masing dan dibuat dalam bentuk sketsa desa dengan menampilkan setiap potensi yang ada. Peserta perwakilan dari KTH Jaga Raksa Goalpara menyampaikan bahwa Desa Cisarua memiliki potensi yang sangat melimpah diantaranya yaitu, saat ini ada beberapa masyarakat yang memiliki usaha ternak sapi, kambing/domba. Hewan ternak dari Desa Cisarua saat ini sudah mimiliki mitra untuk penjualan salah satunya dari beberapa Badan Amal Zakat di Jakarta. Desa cisarua juga memiliki potensi pakar ternak yang sangat melimpah, bahkan para peternak di daerah Bogor dan Jakarta mengambil pakan ternak dari Desa Cisarua. Produksi pertanian hortikultura yang menjadi potensi desa juga saat ini penjualannya sudah sampai ke pasar lokal di Sukabumi dan Pasar Kramat Jati Jakarta. Potensi wisata alam berupa Camping Ground dan Air Terjun yang ada di Desa Cisarua juga menjadi objek yang potensial untuk dikembangkan, walaupun saat ini pengunjung yang datang baru berasal dari masyarakat sekitar desa dan kota Sukabumi. Sedangkan peserta dari KTH Pangkalan Barokah menyampaikan bahwa potensi yang ada di Desa Undrus Binangun yaitu berupa pertanian hortikuktura, ternak kambing/ sapi, dan perkebunan buah Alpukat. Saat ini di Desa Undrus Binangun sudah ada beberapa masyarakat yang menanam buah alpukat dengan kualitas bibit yang sangat potensial untuk dikembangkan. Diharapkan kedepannya Desa Undrus Binagun bisa memiliki komoditas buah alpukat yang unggul dan dikenal sebagai Kampung Alpukat. Materi selanjutnya dari Hari Destrianto, S.E., M.Sc. menyampaikan secara sederhana, bisnis model canvas adalah bagaimana mengahasilkan laba dari usaha kita. Model bisnis harus simpel/sederhana, relevan (saling berhubungan) dan secara instuitif mudah dimengerti. Model bisnis canvas adalah suatu alat dalam manajemen strategik dan kewirausahaan untuk menjelaskan, mendesain, menantang, menciptakan, poros dalam suatu bisnis. Business Model Canvas (BMC) memiliki sembilan elemen yang terdiri dari customer segments, value propositions, channels, customer relation, revenue streams, key resources, key activities, key partners, dan cost structure. Pemateri juga memaparkan maksud dari kesembilan elemen BMC tersebut Setelah penyampaian materi oleh Hari Destrianto, S.E., M.Sc., peserta belajar praktek membuat model bisnis sesuai dengan usaha yang diharapkan kelompok kedepannya. Beberapa usaha yang tersebut, yaitu usaha tani hidroponik, usaha ternak kambing/ domba, usaha perkebunan buah alpukat, dan usaha wisata alam. Peserta menulis proses bisnis usahanya pada kertas meta plan. Di akhir sesi, setelah tugas kelompok selesai, masing-masing kelompok menunjuk 1 orang untuk mempresentasikan proses bisnis usaha yang telah dibuat. Diharapkan setelah memperoleh materi ini, para peserta bisa lebih memahami proses bisnis usahanya, dengan mengetahui bagaimana menghasilkan laba dan bagaimana meningkatkan produksi dan penjualan sesuai sistem bisnis yang disusun dengan menggunakan BMC. Pada pelatihan ini, peserta juga diminta untuk mengisi pretest dan post test oleh panitia. Tujuan pelaksana membuat pretest dan posttest ini sebagai pengendali dalam ketepatan penentuan sasaran peserta dan materi pelatihan. Semoga dengan adanya pelatihan ini dapat menjadi motivasi bagi kedua KTH yang baru lahir ini agar kedepannya dapat menjadi KTH yang sukses dan bermanfaat bagi masyarakat dan tentunya kawasan TNGGP. Peserta yang hadir dibatasi menyesuaikan protokol kesehatan. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Teks : Febriyani, S.Hut. – Penyuluh Kehutanan Muda Dokumentasi : Purnama PS

Pekanbaru, 8 Desember 2021 - Plt. Kepala Balai Besar KSDA Riau, ibu Fifin Arfiana Jogasara turut serta dalam kegiatan aksi gotong royong 'Lorong Hijau Tabulapot (Tanaman Buah Dalam Pot). Penghijauan pada kawasan padat penduduk di Kota Pekanbaru secara perdana pada Minggu, 5 Desember 2021, bersempena dengan Bulan Menanam Nasional. Lokasi perdana dilakukan di Perumahan Cipta Karya Mandiri RW 23, Jalan Cipta Karya, Gajus, Kel.Sialangmunggu, Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Acara diawali dengan senam sehat dilanjutkan penanaman pohon di lokasi fasum dan gotong royong menanam tabulapot bersama perwakilan komunitas/lembaga yaitu PWI Riau, Jikalahari, Walhi Riau, ParadigmaRI, KNPI Riau, Mapala Suluh FKIP UR, Mafakumpala UIR, Mapala Humendala UR, Brimapala Sungkai Faperta UR, Phylomina FPK UR, BEM Unilak, Generasi Penggerak, Joom Melala, JAPNAS Riau, UCLG ASPAC, PFI Pekanbaru, Duta Lingkungan Pekanbaru, BPDASHL Indragiri Rokan KLHK, dan Pemko Pekanbaru. Semua kegiatan dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Yuk kita menanam. Dari kita untuk kita, bersama hijaukan lingkungan sekitar kita Sumber : Balai Besar KSDA Riau

Merauke, 8 Desember 2021. Balai Taman Nasional Wasur menggelar Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional (TN) Wasur Periode Tahun 2022 – 2031, Senin (6/12) di Meeting Room Hotel Halogen Merauke Papua. Sebelumnya, Balai TN Wasur masih memiliki dokumen RPJP periode tahun 2014-2023 yang kemudian dilakukan evaluasi dikarenakan beberapa pertimbangan sebagai berikut : Kepala Balai Taman Nasional Wasur, Bapak Yarman, S.Hut., M.P. selaku Moderator Konsultasi Publik menyampaikan bahwa RPJP TN Wasur periode 2014-2023 sebenarnya masih berlaku hingga 2 tahun ke depan, namun karena ada perubahan zonasi kawasan maupun luasan kawasan sehingga Balai TN Wasur membentuk Tim Teknis Evaluasi RPJP TN Wasur Periode 2014-2023. Lebih lanjut, berdasarkan hasil evaluasi Tim Teknis tersebut, maka perlu dilakukan perubahan secara menyeluruh yang kemudian diimplementasikan ke dalam dokumen RPJP TN Wasur Periode 2022-2031. Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE, Ibu Dr. Peggy Awanti Nila Krisna, S.Hut., M.E. menuturkan bahwa mandat penunjukan kawasan konservasi meliputi beberapa aspek antara lain keterwakilan bentang lahan, keanekaragaman hayatinya, gejala alam yang ada, spesies tertentu, dan keberadaan masyarakat dengan dasar pengelolaan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Lebih lanjut, perwakilan BAPPEDA, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merauke, Bapak Samuelerino Tahiya, S.Hut. menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke memiliki 3 dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu : 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan jangka waktu selama 20 tahun dengan berpedoman RPJPN dan RTRW, 2) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan jangka waktu selama 5 tahun, dan 3)Dokumen Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah dengan jangka waktu selama 1 tahun. Ketua Tim Teknis Evaluasi dan Penyusunan RPJP TN Wasur, Bapak Amin Suprajitno, S.Hut., M.P. memaparkan bahwa metode evaluasi yang digunakan oleh tim teknis yaitu metode evaluasi sistematika dan metode evaluasi substansi. Dari hasil evaluasi sistematika ditemukan bahwa dalam dokumen RPJP periode 2014-2023 terdapat 9 bab, sedangkan dalam dokumen RPJP periode 2022-2031 terdapat 6 bab. Dari hasil evaluasi substansi ditemukan beberapa hal yaitu adanya perubahan luas kawasan TN Wasur dari 413.810 Ha menjadi 431.425,12 Ha; adanya perubahan zona pengelolaan TN Wasur; diperlukannya perlindungan nilai penting kawasan; dan diperlukannya evaluasi tujuan pengelolaan. Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) TN Wasur Periode Tahun 2022-2031 dihadiri oleh para pihak antara lain : BAPPENAS RI, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Direktorat Jenderal KSDAE, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KLHK, KOREM 174/ATW dan KODIM 1707 Merauke, LANTAMAL XI Merauke, Balai Besar KSDA Papua, Kepolisian Resor Merauke, BAPPEDA LITBANG Kabupaten Merauke, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Merauke, Instansi-Instansi Daerah Kabupaten Merauke yang terkait, Perwakilan Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Negeri Musamus Merauke, ATR/BPN Kantah Merauke, Karantina Pertanian dan Hewan Merauke, Karantina Ikan Merauke, PT. Jereukom dan PT. PLN Cabang Merauke, Perangkat-Perangkat Distrik Lingkup Kabupaten Merauke, dan segenap perwakilan masyarakat adat suku Marory Men-Gey, Kanume, Yeinan, Malind Imbuti, serta perwakilan aparat pemerintahan kampung di dalam dan sekitar kawasan TN Wasur. Rekomendasi-rekomendasi yang telah dihasilkan dari konsultasi publik RPJP TN Wasur periode 2022-2031 antara lain : Di pengujung acara, Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA) Papua, Bapak Edward Sembiring, S.Hut., M.Si. menyampaikan bahwa pengelolaan kawasan TN Wasur tidak bisa dilakukan sendirian oleh Balai TN Wasur karena luas kawasan yang lebih dari 400.000 Ha yang tidak diimbangi dengan jumlah pegawai yang memadai maka pengelola harus melakukan pengelolaan di level tapak dengan melibatkan peran aktif masyarakat adat pemilik hak ulayat melalui berbagai kegiatan teknis dengan membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) serta melalukukan perjanjian kerjasama dan skema kemitraan seperti Kesepakatan Konservasi dan Kemitraan Konservasi. Dengan saling bergandengan tangan antara pihak pengelola kawasan TN Wasur dengan masyarakatnya, diharapkan selama 10 tahun kedepan kita akan lebih mampu dan kuat bersama-sama dalam menjaga dan melestarikan keutuhan keanekaragaman hayati dan kawasan TN Wasur serta tercapai semua tujuan pengelolaan yang telah disepakati di dalam dokumen RPJP TN Wasur periode 2022-2031 tersebut. Serangkaian kegiatan evaluasi RPJP TN Wasur periode 2014-2023 hingga konsultasi publik RPJP TN Wasur 2022-2031 dapat terselenggara dengan baik atas dukungan dan kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Negara Jerman c.q. Forests And Climate Change Programme (FORCLIME) GIZ. Sumber : Balai Taman Nasional Wasur Penulis : Eka Heryadi, S.Hut. / Koordinator Penyuluh Kehutanan Balai TN Wasur dan Aprianto, S.Si., M.Sc. / Koordinator PEH Balai TN Wasur Tim Dokumentasi : Abdul, Juanda, Musmulyadi, Wahono, dan Widi