Palangka Raya - BKSDA Kalimantan Tengah-SKW II melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan di SM Lamandau dan TWA Tanjung Keluang pada tanggal 14 sd 23 Juli 2017. Pemeliharaan Batas dilakukan sejauh 10 Km. Kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan rintis batas dengan lebar kurang lebih 2 meter dan membersihkan disekitar patok batas yang masih ada agar terlihat jelas. Apabila ditemukan patok batas yang hilang, maka Tim menandainya dengan ajir untuk tanda batas. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mempertahankan kepastian hukum atas kawasan hutan secara terus menerus. Tujuan pemeliharaan batas adalah untuk menjaga agar keadaan batas hutan di lapangan sacara teknis tetap baik, yaitu: rintis batas terpelihara sehingga mudah dikenali, letak, posisi dan kondisi pal batas hutan tetap dalam keadaan semula dan terhindar dari kerusakan dan tidak hilang serta tanda-tanda batas lainnya dapat membantu. Sumber: Tim Publikasi BKSDA Kalimantan Tengah

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan pada hari selasa 1 Agustus 2017 kembali menerima penyerahan 1 (satu) ekor satwa liar dilindungi undang – undang yaitu burung Elang Hitam ( Ictinatus malaiensis ) dengan jenis kelamin jantan dari masyarakat melalui Bapak Bambang Karyanto aktivis pemerhati dan penyayang satwa liar dilindungi undang – undang wilayah Kalimantan Selatan. Berdasarkan keterangan Pak Bambang Karyanto satwa tersebut telah dipelihara masyarakat selama 1 tahun dan umur saat ini diperkirakan sekitar 3 tahun. Sebagai salah seorang pemerhati satwa liar yang dilindungi Undang – Undang pak bambang memberi pemahaman dan pengertian kepada pemilik satwa untuk segera menyerahkan satwa liar tersebut kepada negara. Satwa diserahkan oleh pak Bambang Karyanto kepada BKSDA Kalimantan Selatan melalui Kepala SKW II Banjarbaru dengan terlebih dahulu di buatkan dan ditanda tangani berita acara penyerahan satwa liar di lindungi Undang-Undang. Satwa dalam kondisi sehat dan saat ini berada dalam kandang transit satwa SKW II Banjarbaru BKSDA Kalimantan untuk perawatan lebih lanjut sebelum dilepasliarkan ke habitatnya. Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan melalui Kepala SKW II Banjarbaru menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Bambang Karyanto selaku aktivis pemerhati dan penyayang satwa liar dilindungi wilayah Kalsel yang peduli terhadap upaya pelestarian potensi fauna yang ada di wilayah Kalimantan Selatan dengan memberikan pemahaman kepada pemilik satwa untuk tidak memelihara satwa liar yang dilindungi undang – undang. Kepada warga masyarakat, Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan mengajak dan menghimbau agar tidak memelihara satwa liar yang dilindungi undang – undang karena hal tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan dan akan lebik baik dan bijaksana membiarkan satwa liar tesebut hidup bebas dan berkembang biak di alamnya. Sumber: BKSDA Kalimantan Selatan

Popareng, 1 Agustus 2017. Balai Taman Nasional Bunaken dibantu kelompok masyarakat Cahaya Tatapaan melaksanakan kegiatan rehabilitasi karang di perairan Desa Popareng. Pelepasan dan penanaman karang buatan dilaksanakan di lokasi zona tradisional Taman Nasional Bunaken yang dikelola oleh kelompok masyarakat Cahaya Tatapaan sebagai area tabungan ikan. Sehingga lokasi ini dipilih sebagai area rehabilitasi karang karena sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan ekosistem terumbu karang dan juga membuat rumah-rumah ikan. Kurang lebih 500 bibit karang dari berbagai jenis di tanam dalam kegiatan ini. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, kelestarian ekosistem terumbu karang tetap terjaga, yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan jumlah ikan dan juga pengembangan pariwisata menyelam dan menanam karang di Desa Popareng, Kabupaten Minahasa Selatan. Diharapkan kedepannya, selain berdampak pada pemulihan lingkungan ekosistem terumbu karang juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi transplantasi karang dengan bertambahnya jumlah ikan dan juga adanya aktivitas wisata menyelam di Desa Popareng. Nikolas Loli selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai TN Bunaken menyatakan harapannya bahwa pengembangan pemanfaatan Zona Tradisional dalam kawasan Taman Nasional Bunaken seperti yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Cahaya Tatapaan dapat menjadi Role Model bagi desa-desa dalam kawasan Taman Nasional Bunaken khususnya. Sumber: Yuyun Saepul Uyun PEH pada Balai TN Bunaken

Malang, 1 Agustus 2017. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) mendapat kunjungan Komisi IV DPR RI yang berjumlah 19 orang yang dipimpin wakil Ketua Komisi IV Dr.Ir. Herman Khaeron M.Si. Pada kunjungan tersebut, turut hadir mendampingi Bapak Dirjen KSDAE Ir. Wiratno. M.Sc, Kepala Balai Besar KSDA Jatim selaku Korwil Dr. Ir Ayu Utari Dewi. M.Si, serta Kabag Program dan Evaluasi Setditjen KSDAE Dr. Nandang Prihadi. Kegiatan tersebut merupakan kunjungan kerja Komisi IV dalam masa reses persidangan V tahun sidang 2016 -2017 yang bertujuan menjaring aspirasi dan melihat langsung kondisi di lapangan serta persoalan-persoalan yang terjadi khususnya dalam pengelolaan TNBTS. Sebagaimana diketahui Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi IV DPR RI) adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, dengan pasangan kerja : Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, Dewan Maritim Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bidang Kehutanan). Kegiatan kunjungan kerja Komisi IV di awali dengan peninjauan langsung ke lapangan yaitu ke bukit penanjakan sekitar pukul 03.00 WIB. Di Bukit Penanjakan anggota Komisi IV DPRRI tidak hanya melihat pesona sun rise, Komisi IV juga ingin melihat langsung bagaimana wisata alam TNBTS dikelola, baik dari sisi manajemen dan sarana prasarana yang ada, maupun dari sisi antusias pengunjung untuk menikmati salah satu spot wisata alam menarik di kawasan TNBTS. Anggota Komisi IV yang berkunjung ke Bukit Penanjakan nampak begitu menikmati keindahan matahari terbit dan pemandangan Gunung Batok, Gunung Bromo, Gunung Semeru dengan awan yang menyelimuti gunung tersebut meski cuaca dingin pagi itu menunjukan suhu 10º tetapi tidak menyurutkan Anggota DPR tersebut untuk menikmati susana yang ada. Setelah menikmati suguhan kopi, susu atau jahe hangat serta snack di warung terdekat yang berjejer di bukit penanjakan acara di lanjutkan menuju Laut Pasir Bromo. Seolah larut dengan pesona yang ada para Anggota DPR pun tidak lupa mencoba menaiki kuda untuk mengelilingi laut pasir seputar kaki gunung Bromo dan Gunung Batok. Sesekali terjadi dialog antara anggota DPR dengan Tim Pendamping dari TNBTS. Mulai dari kondisi Gunung Bromo dan Gunung Batok, Zoning Transportation sampai dengan pemberdayaan masyarakat dalam wisata di TNBTS (jeep, Kuda dll). Puas menikmati indahnya Bukit Penanjakan dan Laut Pasir Bromo Anggota DPR kembali di suguhi surprise oleh manajemen TNBTS dengan diajak menaman Edelweiss di sekitar Kantor Seksi Cemoro Lawang bersama-sama siswa SDN Ngadisari dengan Back Ground Laut Pasir, Pesona Gunung Bromo dan Gunung Batok. Ditengah banyaknya berita mengenai “Pendaki Ndeso” yang memetik bunga edelweiss dibeberapa Gunung di Indonesia, TNBTS mampu membudidayakan Edelweiss di luar habitat aslinya di kawasan TNBTS. TNBTS tidak hanya mampu mencari terobosan dalam persoalan ekologi edelweiss yang mendapat tekanan, tetapi juga mampu memberi peluang secara ekonomi (jual beli edelweiss hasil budidaya) dan Religi (sebagaimana diketahui edelweiss merupakan atribut yang selalu hadir dalam setiap ritual Suku Tengger). Melihat persoalan inilah maka budidaya edelweiss yang digagas Birama Terang Radityo (Penyuluh Pertama TNBTS ) mampu menjadi penjembatan dilema Ekologi, Ekonomi dan Religi. Acara menanam edelweiss itu sendiri mendapat apresiasi tersendiri oleh anggota Komisi IV DPRRI ini sehingga menambah asa penggiat budidaya edelweiss TNBTS untuk terus melakukan budidaya edelweiss diluar habitat (kawasan konservasi). Setelah rehat acara di lanjutkan diruang Visitor Centre Cemoro lawang dengan pemaparan seputar pengelolaan TNBTS oleh Kepala Balai, Ir. John Kennedie, MM. sebelum pemaparan diadakan penyambutan berupa “Pemasangan Udeng (ikat kepala) khas Tengger sebagai wujud penyambutan selamat datang di wilayah Tengger sekaligus penerimaan yang baik dari warga Tengger bagi seluruh Anggota DPR Komisi IV yang sedang melakukan kunjungan kerja di TNBTS. Acara di lanjutkan dengan poemberian kenang-kenangan berupa buku pengelolaan TNBTS, Buku Kupu-kupu dan Buku Burung hasil karya fungsional TNBTS. Pada kesempatan itu berkenan memberikan sambutan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Ir. Wiratno M.Sc. dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa salah satu peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah menjaga kawasan dan fungsi kawasan hutan untuk menunjang kehidupan, menjaga hutan untuk sosial ekonomi masyarakat, menjaga flora fauna dan ekosistem hutan. Untuk itu Dirjen KSDAE mengajak agar semua petugas untuk menjaga spirit ke lapangan; bekerja dengan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Sebagai kawasan yang sudah di kenal sejak tahun 1919 TNBTS saat ini di kelilingi oleh 43 Desa yang berada di sekitar kawasan dan menjadi situs penting dalam menunjang hidup dan kehidupan masyarakat sekitarnya tersebut. Di akhir sambutannya Dirjen KSDAE mengajak seluruh potensi masyarakat untuk mencurahkan tenaga, pikiran, semangat, dan disiplin yang tinggi yang disertai keikhlasan untuk menyelamatkan sumber daya alam dan ekosistemnya sehingga tetap lestari sampai dengan masa yang akan datang. Acara di lanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja yaitu Dr. Ir. Herman Khaeron M.Si yang menyampaikan bahwa : “27 Juta Ha dari 124 Juta Ha kawasan hutan di Indonesia adalah kawasan konservasi dengan Undang-undang khusus yang mengatur yang saat ini sedang di revisi. Kawasan konservasi merupakan kawasan yang menjaga ekologi ekologi dan kehidupan yang akan datang harus betul-betul di rawat dan dijaga dari kepunahan. Kepunahan kawasan konservasi tidak merupakan hal yang mustahil jika kita tidak mempunyai Komitmen untuk menjaganya. Tidak mudah untuk untuk menjaga dan melestarikan kawasan ditengah kondisi perubahan habitat yang sangat rentan, sehingga sebagai mitra kerja yang membuat kebijakan, program dan anggaran menjadi PR tersendiri bagi Komisi IV DPRRI. Terkait dengan pengelolaan TNBTS khususnya masalah pengajuan anggaran beliau mempersilahkan untuk direncanakan dengan baik karena persoalan TNBTS akan dibentuk menjadi sumber kesejahteraan dan pendapatan masyarakat sekaligus daerah konservasi yang menunjang keberlangsungan ekologi di masa yang akan datang tercapai tergantung dari perencanaan pengelolaan sekarang. Persoalan masih banyaknya kebutuhan anggaran untuk menunjang pengelolaan tersebut maka Komisi IV akan memperhatikannya tentunya berdasarkan prioritas-prioritas yang menjadi sasaran pengelolaan tersebut.” Setelah Itu dilanjutkan dengan pemaparan mengenai pengelolaan TNBTS oleh Ir. John Kennedie selaku Kepala Balai Besar TNBTS. Pemaparan difokuskan pada pembangunan sarana prasarana wisata TNBTS sebagai 10 destinasi wisata prioritas nasional. Tahun 2017 ini TNBTS sedang membanguan sarana prasarana wisata yang terbagi dalam 17 paket sarana prasarana wisata dengan menelan biaya ± 17 Milyard rupiah. Diharapkan dengan perbaikan sarana prasarana wisata yang menelan biaya APBN yang cukup besar tersebut diharapkan mampu mendongrak Pendapatan Negara Bukan Pajak khususnya dari sektor Wisata di TNBTS. Di tahun 2018 TNBTS akan merencanakan pengembangan sarana prasarana wisata yang belum bisa di realisasikan di tahun 2017 berupa pengembangan wisata di bukit telletubies dan laut pasir serta tempat wisata strategis lainnya. Dengan alokasi anggaran sebesar 25 milyard, untuk menuwujudkan hal tersebut Kepala Balai TNBTS memohon dukungan komisi IV agar bisa merealisasikan anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan wisata sekaligus meningkatkan PNBP sektor wisata di TNBTS. Diakhir pemaparan berkenan anggota komisi IV berkenan memberikan masukan saran mengenai pengelolaan wisata TNBTS. Semua saran dan masukan menjadi perhatian dan pertimbangan TNBTS untuk pengelolaan kawasan ke depan. Acara diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari tim Kunjungan Kerja komisi IV DPRRI untuk Dirjen KSDAE dan TNBTS serta session foto bersama. “Janganlah kita mengutamakan kepentingan sesaat dan mengorbankan kepentingan masa depan. Mari bergandeng tangan menjaga kelestarian hutan” Sumber Info : Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru

Tengger, 1 Agustus 2017. Bertempat di Resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Wilayah Tengger Laut Pasir, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS), sebanyak 28 orang rombongan Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Turut hadir pada kesempatan tersebut yaitu Bapak Ir. Wiratno, M.Sc. selaku Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Bapak Nandang Prihadi selaku Kepala Bagian Program dan Evaluasi Setditjen KSDAE, Bapak Ir. John Kenedie, M.M. selaku Kepala Balai Besar TNBTS, dan Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si. selaku Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur. Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI yang diketuai Bapak Dr. Ir. E. Herman Khaeroni, M.Si ini salah satunya meninjau pembangunan Platform Land of Edelweis di Taman Edelweis TNBTS. Lokasi yang direncanakan sebagai tempat edukasi pelestarian edelweiss tersebut juga berfungsi sebagai tempat berfoto maupun selfie. Kesempatan kunjungan tersebut juga dimanfaatkan Komisi IV DPR RI untuk melakukan penanaman bibit edelweiss sebagai bentuk dukungan terhadap upaya konservasi edelweiss di TNBTS. Sebelum penanaman, Rombongan Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan tentang program pelestarian tumbuhan Edelweis di TNBTS yang disampaikan oleh Penyuluh Kehutanan BBTNBTS. Program pelestarian edelweiss di TNBTS merupakan tindaklanjut dari permasalahan perusakan bunga edelweiss oleh pendaki yang tidak bertanggungjawab, pemanfaatan untuk Upacara Adat Tengger, dan penjualan bunga edelweiss secara illegal di kawasan TNBTS. Program yang diawali dari upaya budidaya edelweiss sejak tahun 2014 kemudian berkembang menjadi program Taman Edelweis-Taman Edelweis di sekolah-sekolah sekitar TNBTS saat ini mulai dikonsep menjadi Desa Edelweis-Desa Edelweis TNBTS yaitu di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan dan Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Program Desa Edelweis TNBTS merupakan terobosan baru pengelolaan kawasan hutan konservasi bersama masyarakat yang menjembatani antara kepentingan konservasi di TNBTS, Adat Budaya Masyarakat Tengger, dan peningkatan perekonomian masyarakat desa penyangga khususnya desa-desa Tengger. Salah satu konsep yang ditawarkan dalam wisata di Desa Edelweis TNBTS yaitu berupa penanaman eksklusif bibit edelweiss dan souvenir bunga edelweiss hasil budidaya oleh masyarakat yang telah mendapat legalitas dari TNBTS ataupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rombongan Komisi IV DPR RI kemudian bersama-sama melakukan penanaman bibit edelweiss didampingi anak-anak Tengger dari SD Negeri Ngadisari I. Ibu Siti Hediati Soeharto, S.E. putri mendiang Presiden Soeharto yang turut serta dalam rombongan Komisi IV DPR RI menyampaikan bahwa program pelestarian edelweiss di TNBTS sangat bagus karena tumbuhan yang dilindungi tersebut berhasil dibudidaya dan kini bisa mengakomodir wisatawan yang ingin memetik edelweiss secara legal maupun mendukung pelestarian Adat dan Budaya Masyarakat Tengger. Mari bergandeng tangan dengan cinta melestarikan alam dan budaya. Sumber Info : Birama Terang Radityo, S.Hut. - Penyuluh Kehutanan Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru

Tanggamus, 1 Agustus 2017. “MMP merupakan bagian dari Balai Besar TNBBS dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan TNBBS, sesuai dengan Permenhut No. P.56 Tahun 2014, merupakan garda terdepan pengamanan hutan kawasan TNBBS”. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBBS Wasja, SH, saat menyampaikan materi mengenai Kebijakan Peraturan Perundang – undangan terkait MMP, pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Mitra Polhut (MMP) Balai Besar TNBBS Dalam Mempertahankan Benteng Terakhir Kawasan Konservasi Di Kementerian LHK, dilaksanakan tanggal 31 Juli s.d 1 Agustus 2017 bertempat di Hotel Gisting Tanggamus. “Dengan terbatasnya jumlah Polhut yang hanya berjumlah 34 orang dan luas kawasan TNBBS ± 317.000 Ha, sangat sulit dapat menjalankan Tugas dan Fungsi perlindungan pengamanan hutan”, tambahnya. “Tahun 2017 ini, MMP Balai Besar TNBBS berjumlah 85 orang dan tersebar di 17 Resort. Mereka adalah masyarakat desa di sekitar kawasan hutan TNBBS, dan pada kegiatan ini kita berikan pengetahuan mengenai konservasi serta upaya perlindungan pengamanan hutan kawasan TNBBS, sesuai dengan tugas dan fungsinya”, ungkap Ketua Pelaksanan Kegiatan Wawan Eviyanto, SP. MM. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Teknis Konservasi Ismanto, S.Hut.,M.Si mengatakan bahwa dengan adanya MMP Balai Besar TNBBS, merupakan aplikasi dari kebijakan pemerintah untuk mengedepankan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan TNBBS, khususnya pada Perlindungan dan Pengamanan Hutan. “Ayo Kita Menjaga TNBBS Ke Depan Menjadi Lebih Baik” Sumber Info : Humas Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan

Putussibau, 1 Agustus 2017. Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) berupaya menyiapkan SDM pengelola melalui kegiatan In-House Training Pengelolaan Kawasan Konservasi yang dilaksanakan di Putussibau pada tanggal 1 Agustus 2017. Kegiatan ini diikuti oleh ASN lingkup BBTNBKDS sebanyak 85 orang. Acara In-House Training Pengelolaan Kawasan Konservasi ini sangat penting untuk menyiapkan ASN lingkup BBTNBKDS guna mencapai Sasaran Kinerja dan IKK yang menjadi tanggung jawab BBTNBKDS. Hal ini disampaikan oleh Kepala Balai Besar TNBKDS, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha pada saat membuka acara In-House Training. Narasumber yang memberikan materi dalam kegiatan ini adalah dari Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, National Geographic Indonesia dan dari Operator Wisata yang diwakili Canopy Indonesia. Materi yang disampaikan adalah Teknik Evaluasi Fungsi dan Revisi Zonasi Taman Nasional, Teknik dan Strategi Pendampingan Desa Binaan Daerah Penyangga, Strategi Membangun Sinergitas dalam perlindungan dan Pengamanan Hutan, Teknis Penulisan Populer di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Penyiapan Destinasi dan Promosi Wisata. Bentuk kegiatan dilaksanakan metode panelis dan diskusi. Selanjutnya peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan didampingi oleh masing-masing narasumber untuk berdiskusi lebih mendalam terhadap materi yang disampaikan tersebut. Keberadaan narasumber yang diundang dalam kegiatan ini bukan hanya memberikan materi pada saat kegiatan, tetapi diharapkan menjadi fasilitator peserta ketika ada hal-hal yang perlu dikonsultasi oleh peserta pada saat melakukan kegiatan teknis di lapangan. Harapannya, dengan dilakukan kegiatan In-House Training Pengelolaan Kawasan Konservasi ini, BBTNBKDS dapat mencapai target IKK yang menjadi amanat pengelolaannya. (SYMR) Sumber : Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum

Kota Agung, 31 Juli 2017. “Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan tekanan dan permasalahan yang tidaklah kecil dan sederhana, memerlukan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder maupun NGO, serta berkolaborasi dengan masyarakat setempat. TNBBS merupakan Taman Nasional yang strategis, selain karena potensi biodiversity yang tinggi, juga sudah menjadi sorotan masyarakat dunia, karena TNBBS termasuk dalam Situs Warisan Dunia Hutan Hujan Tropis Sumatera”. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Ir. Herry Subagiadi, M.Sc, disaat menghadiri Acara Serah Terima Jabatan dan Lepas Sambut Kepala Balai Besar TNBBS, dari Ir. Timbul Batubara, M.Si kepada Ir. Agus Wahyudiyono di Kantor Balai Besar TNBBS Kotaagung. Hal senada juga disampaikan oleh Ir. Agus Wahyudiyono, sebagai Kepala Balai Besar TNBBS yang baru. “Kita menyadari keterbatasan yang kita miliki, dan mengharapkan dukungan dari semua pihak, dalam mengemban amanat konservasi di TNBBS. Peran serta masyarakat akan kita kedepankan, sehingga masyarakat dapat merasakan nilai manfaat keberadaan kawasan TNBBS, Akses masyarakat akan kita berikan pada kawasan TNBBS, sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Arahan dari Pak Dirjen KSDAE agar kita kembali ke lapangan, merangkul masyarakat dalam mengsukseskan program konservasi keanekaragaman hayati TNBBS”, kata Ir. Agus Wahyudiyono. “Saya mengharapkan Kepala Balai Besar TNBBS yang baru (Agus Wahyudiyono red.), dapat melanjutkan program – program Konservasi TNBBS dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan, karena merekalah ujung tombak konservasi TNBBS. Sudah ada 33 Izin Pemanfaatan Air dan Wisata Alam yang diberikan TNBBS kepada masyarakat sekitar kawasan TNBBS, dan saya berharap agar terus dikembangkan”, tambah Ir. Batubara M.Si, sebelum ia menuju tempat tugas barunya sebagai Kepala Balai Besar KSDA Papua. Selamat Jalan Bapak Ir. Timbul Batubara, M.Si, semoga Bapak lebih sukses dalam menjalankan tugas di tempat yang baru. Selamat datang Bapak Ir. Agus Wahyudiyono, segenap keluarga besar Balai Besar TNBBS siap mendukung Bapak dalam mengemban tugas Konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Sumber Info : Humas Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan

Geneva (30/7/2017). Sidang dibuka dengan sambutan dari Sekjen CITES John Scanlon. Sidang kemudian dipimpin oleh Chair Animals Committee yaitu Mathias Loertscher. DELRI meliputi unsur Ditjen KSDAE KLHK, LIPI, Kemenko Maritim, KKP dan Kemenlu (PTRI). Agenda sidang hari pertama adalah plenary penyampaian seluruh dokumen agenda yang akan dibahas kemudian mendengarkan masukan dari anggota komite, observer party (delegasi negara pihak), serta observer NGO/ intergovernmental oraganization dan pembentukan working group untuk agenda yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Dalam sidang Indonesia menyampaikan intervensi antara lain terkait agenda review of significant trade (RST) yaitu penyampaian kembali argumen Indonesia agar spesies yang masuk RST (kura-kura jenis Malayemys subtrijuga dan Notochelys platynota serta kupu-kupu jenis Ornithoptera croesus dan Ornithoptera rothschildi bisa keluar dari proses RST (menjadi status least concern); penyampaian initial progres rencana aksi nasional Banggai Cardinal Fish (BCF)/ Ikan Banggai; dan dukungan Indonesia terhadap dokumen panduan Non Detriment Finding (NDF) Snake yang disusun oleh IUCN dan Sekretariat CITES. Sementara intervensi Indonesia untuk menyampaikan klarifikasi terkait dokumen AC29 INF18 yang disubmit oleh TRAFFIC tentang kajian parameter biologi pada formula rencana produksi penangkaran Indonesia diminta untuk disampaikan dalam forum WG mengingat dokumen tersebut bukan merupakan dokumen inti agenda. Working grup yang dibentuk dan diikuti Indonesia adalah WG terkait RST, Sharks dan Snake di tanggal 19 Juli 2017 dan WG Captive breeding, Periodic review dan BCF di tanggal 20 Juli 2017. Hasil Animal Committee and Plant Committee Meeting CITES tgl 18-27Juli 2017 dapat dilihat pada link berikut: Sumber: Direktorat KKH

Waingapu, 31 Juli 2017. Pusat Pengembangan Anak (PPA) IO-732 Pametikarata- Lewa melaksanakan kegiatan lintas alam dikawasan Taman Nasional Matalawa dalam rangka pembentukan karakter cinta lingkungan bagi setiap anak didik yang ikut pada acara tersebut. Kegiatan lintas alam TN Matalawa ini sendiri diikuti 40 orang peserta yang terdiri 30 orang anak didik dan 10 orang Mentor. Sedangkan pendamping dari TN Matalawa diwakili staf SPTN II Lewa sebanyak 4 (empat) orang personil. Kegiatan lintas alam ini dilaksanakan pada hari Minggu, 30 Juli 2017 dengan mengambil rute penjelajahan dimulai dari Pos Jaga Kambatawundut menuju Goa Kanabuwulang atau yang lebih dikenal sebagai Goa Meteor Impact oleh masyarakat. Peserta kegiatan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan penjelajahan ini, selain mengunjungi objek daya tarik wisata goa kanabuwulang yang sangat indah, peserta juga diajak menjelajahi padang savanna yang luas dan melintasi hutan tutupan rapat khas Sumba. Selain menjelajahi kawasan hutan TN Matalawa dan mengunjungi Goa Kanabuwulang yang berada diwilayah kerja SPTN II Lewa, peserta juga memperoleh banyak informasi terkait pengelolaan kawasan konservasi seperti; Tehnik pengumpulan data Sumberdaya Alam, teknik penanggulangan gangguan terhadap kawasan hutan, dan interpretasi wisata yang disampaikan oleh Sdr. Otniel May Staf SPTN II Lewa yang ikut mendampingi kegiatan Lintas alam tersebut. Kawasan TN Matalawa merupakan benteng terakhir dalam upaya konservasi Sumberdaya Alam di Pulau Sumba, hampir sebagian besar potensi sumberdaya alam Pulau Sumba berada didalam kawasan konservasi ini. Dan upaya penyadartahuan akan pentingnya upaya konservasi kepada generasi muda, melalui kegiatan penjelajahan kawasan dan memperkenalkan potensi sumberdaya alam yang terdapat didalamnya merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap lingkungan dan alam. Sumber : Balai Taman Nasional Matalawa

Ende, Rabu 26 Juli 2017. Taman Nasional Kelimutu mengadakan kegiatan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan Metode METT (Management Effectiveness Tracking Tool) di Aula Balai Taman Nasional Kelimutu diikuti internal pengelola kawasan dan mengundang para stakeholder terkait yaitu Dinas Pariwisata Kab. Ende, Bappeda Kab. Ende, HPI Ende, ASITA Ende, PHRI Ende, DMO Flores, TMO Ende, Camat di daerah penyangga TN Kelimutu, LSM Tananua, Universitas Flores, tokoh adat, pelaku wisata alam, kelompok masyarakat serta mitra kerja lainnya. Proses penilaian efektifitas pengelolaan kawasan TN. Kelimutu dilakukan oleh seluruh peserta dengan pendampingan / fasilitator dari The Wildlife Conservation Society – Indonesia Program(WCS-IP), M Muslich. Penilaian efektifitas menggunakan metode METT (Management Effectiveness Tracking Tool) yang dilakukan terhadap beberapa aspek, meliputi aspek konteks, perencanaan, input, proses, output dan outcome. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam sambutannya menyampaikan bahwa penilaian efektifitas terhadap pengelolaan kawasan Taman Nasional Kelimutu perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pengelolaan kawasan sudah berjalan efektif atau belum dan lebih memahami upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan yang efektif melalui evaluasi pengelolaan kawasan dengan metode METT. Setelah menjalani proses dan diskusi yang cukup panjang, kegiatan Self Assessment METT pada kawasan Taman Nasional Kelimutu selesai dilaksanakan, Taman Nasional Kelimutu mengalami peningkatan nilai METT dari tahun sebelumnya. Penilaian awal di Tahun 2015 dengan nilai 66 tersebut sudah ditetapkan sebagai baseline skor METT bagi Balai Taman Nasional Kelimutu melalui Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor SK.357/KSDAE-SET/2015 tanggal 31 Desember 2015. Selanjutnya pada tahun 2016 Balai Taman Nasional Kelimutu juga sudah melakukan penilaian METT secara internal dan mendapatkan nilai 70%. Pada Penilaian tahun ini hasil akhir penilaian untuk Taman Nasional Kelimutu sebesar 70%. Berdasarkan penilaian tersebut nilai METT Taman Nasional Kelimutu sesuai target capaian Kementerian LHK yaitu sebesar 70%. Diharapkan kedepan, pengelola Taman Nasional Kelimutu mampu meningkatkan nilai METT. Sumber: BTN Kelimutu

Palanga Raya - Pada hari Kamis dan Jum'at, tanggal 27-28 Juli 2017, BKSDA Kalimantan Tengah-SKW II Pangkalan Bun bersama Orangutan Foundation , Polres Kotawaringin Barat, dan KPHP Kotawaringin Barat melakukan patroli sungai dan pengecekan pos-pos jaga di Suaka Margasatwa Lamandau yang dibangun di pinggir sungai (wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat) Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan para staf pos jaga dan juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana bidang kehutanan yang di Suaka Margasatwa Lamandau dan hutan penyangganya yang merupakan kawasan KPHP Kotawaringin Barat. Sumber: Ahmad Mubaraki, BKSDA Kalimantan Tengah

Ambon. Senin, 31 Juli 2017, Kantor Balai KSDA Maluku terlihat tak seperti biasa, beberapa pegawai tampak mondar-mandir di antara kandang-kandang burung yang diletakkan di depan kantor. Tepat pukul 10.00 WIT, Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Ternate, Lilian Komaling, S.Hut., menyerahkan 27 ekor satwa burung kepada Kepala Balai KSDA Maluku, Ir.Yunus Rumbarar dengan disaksikan oleh Abbas Hurasan, S.Hut., dan Kacuk Seto Purwanto, S.Hut., beserta seluruh pegawai yang hadir pagi itu. “Kakatua Jambul Kuning adalah satwa yang berasal dari luar wilayah kerja SKW I Ternate (Propinsi Maluku Utara) sehingga wajib dikembalikan ke asalnya. Kami mengambil langkah awal untuk menyerahkan satwa tersebut ke Kepala Balai, proses selanjutnya akan diserahkan kepada Koordinator Polhut dan rekan-rekan Polhut untuk selanjutnya diserahkan ke PRS Seram yang berada di wilayah kerja SKW II, ujar Lilian Komaling dalam sambutannya. 8 ekor Kakatua Jambul Kuning yang diangkut dari Ternate merupakan hasil sitaan/ temuan/penyerahan di wilayah kerja SKW I Ternate sejak tahun 2016, sedangkan 10 ekor Nuri Maluku dan 9 ekor Perkici Pelangi ditahan oleh Petugas Polhut SKW I Ternate bersama petugas POLHUT di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, saat tiba dengan KM. Dorolonda. Menanggapi hal tersebut, Ir. Yunus Rumbarar mengatakan, “Terima kasih kepada SKW I Ternate karena tetap bekerja dengan semangat sampai saat ini, kerja dengan baik dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku, satwa yang telah diserahkan akan diantar ke PRS Seram di Masihulan untuk direhabilitasi dan akan dikembalikan ke habitatnya bila telah siap dilepas-liarkan.” Kegiatan penyerahan satwa yang ditutup dengan penandatangan berita acara dan foto bersama merupakan bentuk partisipasi SKW I Ternate dalam agenda Purnabakti Kepala Balai KSDA Maluku, Ir. Yunus Rumbarar yang mengakhiri masa kerja pada tanggal 01 Agustus 2017. Satwa yang diserahkan kemudian dibawa ke Kandang Transit BKSDA Maluku di Passo, dan pada hari Rabu, 02 Agustus, diantar ke PRS Seram di Masihulan. (Dominggas Aduari, S.Hut, Penyuluh Pertama di Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Maluku, 2017)

Jakarta, 27 Juli 2017. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) menyelenggarakan acara Workshop yang bertemakan “Spirit KSDAE Kembali Ke Lapangan”. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat di KSDAE dan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) KSDAE di Indonesia, yaitu Balai Taman Nasional dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Acara tersebut dibuka langsung oleh Bapak Dirjen KSDAE, Ir. Wiratno, M.Sc. Dalam arahannya, beliau selalu mengajak semua personil di KSDAE kembali ke kawasn dan kawasan sesuai dengan tema workshop. “Mereka (negara lain) harus belajar ke kita tentang konservasi, bukan kita yang belajar ke mereka”, kata Pak Wir, panggilan akrab Bapak Dirjen. Beliau juga menambahkan bahwa “Indonesia punya segalanya, air, hutan , emas dan keanekaragaman hayati yang luar biasa, kita pasti bisa”. Setelah acara pembukaan dan pemberian materi dari beberapa Kepala Balai yang menjadi narasumber, peserta kegiatan dipisahkan. Para Kepala Balai dan pejabat lainnya diarahkan untuk mengikuti acara road show ke Taman Nasional Gunung Cermai selama dua hari. Sedangkan para pendamping (walidata) melanjutkan kegiatan workshop. Dalam kegiatan tersebut Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL) dan 14 UPT lainnya diberikan tugas untuk menjadi tim perumus kegiatan workshop untuk tindak lanjut kedepan. Hasil rumusan tersebut salah satunya adalah seluruh UPT diharuskan memiliki “Role Model” dalam pengelolaan kawasan. Tim perumus kembali diundang oleh Bapak Dirjen KSDAE untuk berdiskusi langsung tentang hasil rumusan. Bapak Wiratno memberikan motivasi-motivasi bagi tim perumus agar hasil rumusan segera disampaikan kepada Kepala UPT masing-masing dan segera dilaksanaka. “Hanya kita (KSDAE) yang mengurusi masalah satwa atau flora dan fauna, jadi siapa lagi yang akan menyelamatkan keanekaragaman hayati di Indonesia”, pungkas Beliau. Oleh: Akhmad David Kurnia Putra - Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata

Waingapu, 31 Juli 2017. Saka Wanabakti Taman Nasional Matalawa kwartir cabang (kwarcab) Sumba barat, binaan SPTN I Waibakul melaksanakan kegiatan Perkemahan sabtu minggu (persami) pada 29 - 30 Juli 2017 bertempat di Bumi Perkemahan Pantai Aili, Desa Konda Maloba Kecamatan Katikutana Selatan Kabupaten Sumba Tengah - NTT. Kegiatan perkemahan ini merupakan wujud memperkenalkan kawasan TN Matalawa kepada anggota Saka Wanabakti dan juga sebagai bentuk peran serta Saka Wanabakti TN Matalawa dalam mendukung setiap program Kwarcab Pramuka Kabupaten Sumba Barat, dimana dalam pelaksanaan kegaiatan Persami ini dilaksanakan pula agenda pelantikan Bantara dan peningkatan kapasitas anggota DKC Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan Persami ini diikuti 60 (enam puluh) orang peserta yang tidak hanya berasal dari Saka Wanabakti TN Matalawa, namun juga berasal dari Saka bhayangkara kwarcab Sumba barat (binaan polres Sumba barat) serta Pembina Gudep dari masing-masing SMA/SMK di Kab. Sumba Barat. Kegiatan ini juga diikuti Sdr. Suyogia Nur Azis selaku Pembina Saka Wanabakti TN Matalawa Kwarcab Sumba Barat, Saka Wanabakti merupakan salah satu kegiatan bina cinta alam (BCA) yang digagas kementerian lingkungan hidup & kehutanan untuk meningkatkan kecintaan masyarakat kepada upaya pelestarian alam, yang dikhususkan pada generasi muda dan penggiat konservasi. Dalam pelaksanaannya cukup banyak yang dilaksanakan pada kegiatan Persami ini mulai dari, materi navigasi diantaranya membuat peta "rute perjalanan selama pengembaraan" menggunakan kompas, busur dan penggaris. Selain itu peserta juga diajari cara membaca peta serta menentukan letak koordinat suatu lokasi menggunakan GPS dan perhitungan pengukuran secara manual. Dan sebagai wujud kepedulian peserta terhadap lingkungan, sebelum acara ditutup secara resmi peserta diajak untuk melakukan aksi bersih pantai, yang dilaksanakan disepanjang garis pantai Aili dan Desa Konda Maloba. Kegiatan perkemahan sabtu minggu (persami) Saka Wanabakti ditutup secara resmi oleh Perwakilan DKC Kwarcab Sumba Barat yang turut hadir pada acara tersebut. Sumber : Balai Taman Nasional Matalawa