Aceh Selatan, 13 September 2017. Sekitar 40 orang warga Desa Indra Damai, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Tenggara mengikuti pelatihan Mitigasi Konflik Satwa Liar (Harimau Sumatera/ Panthera tigris sumatrae). Acara yang digelar Bidang Pengelolaan TN Gunung Leuser (BPTN) Wilayah I Tapaktuan ini berlokasi di Aula Kantor Desa pada Rabu (13/9/17). Menurut Kepala Desa Indra Damai Samsuar, peserta yang hadir merupakan tokoh adat dan hukum yang masing – masing memiliki fungsi penting dalam hal pengambilan kebijakan di desanya. Mereka adalah Tuha Peut, Tuha Lapan, Pawang Huteun, Keujrun Blang, Peutua Lhouk dan Pelaku Budidaya Tanaman Pertanian serta Perkebunan. “Pelatihan mitigasi konflik satwa liar terhadap masyarakat di wilayah buffer zone TNGL ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap dunia konservasi, terutama bagi masyarakat desa rawan konflik satwa liar dengan manusia.”, ujar pejabat fungsional PEH BPTN Wilayah I Tapaktuan, Arif Saifudin, S.Si. Menurut Arif, penanganan konflik satwa liar dan manusia tidak ada solusi tunggal. Perlu dipikirkan suatu tindakan berupa win – win solution dalam penanganan konflik yang terjadi di landscape Leuser dengan melibatkan multipihak (statekholder). Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Tapaktuan telah menggelar kegiatan pelatihan mitigasi konflik satwa liar di 6 desa yaitu Desa Jambo Papeun dan Desa Alue Baro (Kec. Meukek), Desa Ujung Tanah (Kec. Samadua), Desa Jamboe Apha (Kec. Tapaktuan), Desa Krueng Batu (Kec. Kluet Utara) dan Desa Lawe Cimanok (Kec. Kluet Timur). Sedangkan Desa Indra Damai merupakan desa lanjutan yang diinisiasi melalui program (KfW BCCPGLE – BBTNGL) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tenaga Teknis Perlindungan Keanekaragaman Hayati BPTN Wilayah I Tapaktuan, Efa Wahyuni berharap masyarakat di daerah dampingan TNGL dapat memahami arti penting menjaga kelestarian hutan. “Melalui pelatihan ini, kami berharap masyarakat mampu mensiasati serta mencegah konflik antara manusia dan satwa liar yang dilindungi. Kata kuncinya yaitu manusia dan satwa liar sama pentingnya di alam”, imbuhnya. Sumber : Balai Besar TN Gunung Leuser

Bogor, 14 September 2017. Lutung jawa merupakan salah satu jenis primata endemik jawa. Lutung jawa atau lutung budeng dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai Trachypithecus auratus. Menurut IUCN status lutung jawa dimasukan ke dalam status konservasi Vulnerable (VU) atau rentan yaitu status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi resiko kepunahan di alam liar pada waktu yang akan datang. CITES memasukan lutung jawa ke dalam Apendiks II yaitu daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Pemerintah RI melindungi jenis primata ini berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 733/Kpts-II/1999. Pada Bulan Maret 2017 di TNGGP tepatnya di Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Bogor telah ditemukan kelompok lutung jawa yang tidak biasa, salah satunya anggota kelompoknnya albino. Iyan salah satu PEH (Pengendali Ekosistem Hutan) di TNGGP menuturkan bahwa baru kali ini menemukan lutung unik tersebut. Dalam kelompok lutung itu terdapat satu ekor lutung jawa yang memiliki keunikan pada rambut dan kulit wajahnya yaitu berwarna putih. Kondisi tersebut diduga merupakan kelainan pigmen atau biasa disebut albino. Albino berasal dari bahasa latin (Albus berarti Putih) disebut juga sebagai Hypomelanism atau Hypomelanosis yaitu kelainan genetika dimana tubuh tidak dapat menghasilkan pigmen melanin (sebagai pelindung kulit dari cahaya matahari dan juga warna dari kulit), bahkan terkadang hanya beberapa bagian saja yang berwarna putih. Seperti kita ketahui bahwa pada umumnya rambut lutung jawa berwarna hitam, lutung betina memiliki rambut berwana keperakan di sekitar kelaminnya, dan lutung jawa muda memiliki bulu yang berwarna kuning jingga. Tulisan terkait sudah dimuat pada media online yaitu republika.co.id pada tanggal 6 Juli 2017. Perkembangan selanjutnya, pada awal Agustus dan September tahun 2017 lutung albino tersebut kembali ditemukan sekitar lokasi yang sama. Namun pergerakan yang cepat dan terhalang oleh pepohonan, pengambilan foto tidak begitu sempurna. Fenomena tersebut unik dan langka, sehingga patut untuk diteliti lebih lanjut. Sumber: Agung Gunawan – Pengendali Ekosistem Hutan Balai Besar TNGGP Dokumentasi Foto: Iyan Sopian - Pengendali Ekosistem Hutan Balai Besar TNGGP

Mataram, Rabu 13 sept 2017, Sekitar pukul 10.30 WITA, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) mendapat laporan dari rekan polhut KPH Rintim bahwa telah terlihat titik api di kawasan TNGR. Titik api yang terdeteksi berada di sekitar Pusuk Sembalun antara pal TN 345 sd 346. Api diduga berasal dari tepi jalan raya dan kemudian naik ke bukit di kawasan TNGR. setelah mendapat laporan tersebut, petugas segera mengkoordinir tim pemadam karhut resort Sembalun beserta peralatannya. Tim pemadaman yang berjumlah 8 orang tersebut segera meluncur menuju lokasi karhut, dan segera melakukan pemadaman di lokasi karhut. Api dapat dipadamkan secara total sekitar pukul 12.30 WITA dengan luas lokasi atau kawasan yang terbakar kurang lebih 2 hektar. Sumber: BTN Gunung Rinjani

Cibodas (14/9/2017). Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) melaksanakan kegiatan In House Training Pengelolaan Arsip, dibuka oleh Kepala Balai Besar TNGGP yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha (Ir. Yusak Mangetan, M.AB.) yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber. Materi pertama disampaikan oleh Ibu Margi Utami, S.Sos. (Kasubag Kearsipan dan Dokumentasi KLHK) dengan judul “Pengantar Kearsipan, Manajemen Arsip Aktif, dan Mananjemen Arsip Inaktif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”, kedua oleh Ibu Rukmini (Arsiparis Unit Pusat Kearsipan KLHK) dengan judul “Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”, dan materi ketiga oleh Bapak Budi Santoso, S.Sos. (Arsiparis Unit Pusat Kearsipan KLHK) dengan judul “Pemeliharaan Arsip” dengan Moderator Drs. Antong Hartadi (Kepala Sub Bagian Umum). Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara narasumber dengan peserta in house training perihal tanggung jawab masing-masing tugas dan kearsipannya. Seperti bagian keuangan, barang dan perlengkapan, program dan kerjasama, data dan evaluasi pelaporan kehumasan, teknis, maupun lainnya. Selesai sesi diskusi dan tanya jawab, dilakukan kunjungan ke Depo Arsip Balai Besar TNGGP. Menurut narasumber Depo Arsip di Balai Besar TNGGP sudah mulai berjalan dengan baik dan rapih. Namun SDM dan sarana prasarana masih harus ditingkatkan untuk lebih baik lagi ke depannya. Seperti adanya tunjangan dampak resiko bagi pengelola arsip sesuai UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, penggunaan Sistem Kearsipan Elektronik (SKE), dan penyimpanan arsip menggunakan lemari roll o'pact. Namun, penggunaan lemari roll o'pact perlu diperhatikan luas ruangan dan anggaran yang tersedia. Semoga dengan diselenggarakannya In House Training Pengelolaan Arsip lingkup Balai Besar TNGGP dapat meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya di bidang kearsipan. “Belajar dengan giat menjadikan diri pribadi yang bijak” Sumber: Randi – Staf Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan

Bandung, 13 September 2017. Sebagai upaya peningkatan dan pemahaman pengelola tahura di bidang evaluasi pengelolaan kawasan konservasi dan internalisasi pengetahuan (knowledge sharing) menggunakan metode METT, Direktorat Kawasan Konservasi (KK) melakukan 2 kegiatan yaitu kegiatan Bimbingan Teknis kepada UPT Ditjen KSDAE Wilayah Indonesia Bagian Timur yang telah dilaksanakan pada 13 – 16 Juni 2017 di Makassar, serta Bimbingan Teknis untuk personil UPTD/ Balai Tahura di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 12 – 15 September 2017 di Bandung. Kegiatan Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk: (1). meningkatkan kapasitas pengelola tahura dalam kerangka evaluasi pengelolaan kawasan dengan menggunakan METT; serta (2). sebagai media komunikasi dan berbagi pengetahuan terkait penilaian dan upaya-upaya peningkatan efektivitas pengelolaan konservasi. Adapun sasaran kegiatan ini adalah terciptanya kesepahaman terkait efektivitas pengelolaan konservasi sehingga UPT Ditjen KSDAE/ UPTD Tahura mendukung dan berpartisipasi aktif dalam proses penilaian maupun upaya-upaya peningkatan efektivitas pengelolaan konservasi. Peserta kegiatan Bimbingan Teknis ini terdiri atas 40 orang peserta yang berasal dari UPT Ditjen KSDAE (Balai Besar KSDA Jawa Barat), UPTD Tahura seluruh Indonesia, serta perwakilan dari akademisi yang telah bekerjasama dengan pengelola kawasan konservasi (Universitas Kuningan dan Universitas Gadjah Mada). Pada kesempatan ini, terdapat 3 (tiga) UPTD Tahura yang tidak dapat hadir, yaitu: UPTD Tahura Dr. Muhammad Hatta Padang, UPTD Tahura Nipa – Nipa (Murhum) Kendari, dan UPTD Tahura Gunung Menumbing Bangka. Melalui bimbingan teknis serta penilaian baseline bagi 27 unit tahura dan mid-term assessment bagi 5 unit tahura ini, diharapkan pengelola kawasan konservasi (UPT Ditjen KSDAE/ UPTD Tahura) lebih memahami upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. Selanjutnya, peningkatan nilai indeks efektivitas pengelolaan dicapai bukan melalui penilaian METT, namun dengan melakukan langkah-langkah sesuai rencana aksi yang disusun bersama pada saat proses penilaian efektivitas pengelolaan KK menggunakan metode METT. Sumber: Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Direktorat Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE

Bogor – 13 September 2017, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati menggelar acara Thematic Group Discussion penyusunan Strategi Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (STRAKOHAS) periode 2018-2028. Acara yang berlangsung tanggal 13-15 September 2017, ini bertempat di Hotel Padjajaran Suites Bogor, acara ini secara resmi dibuka oleh Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH), Ir. Bambang Dahono Adji, M.M., M.Si. STRAKOHAS 2007-2017 akan berakhir pada tahun ini maka Direktorat KKH bekerjasama dengan Forum HarimauKita dan didukung oleh mitra dan lembaga donor, menyelenggarakan kegiatan ini. Di dalam pertemuan ini akan dilakukan pembahasan mengenai visi, misi, dan tujuan STRAKOHAS 2018-2028, strategi dan aksi konservasi yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan STRAKOHAS 2018-2028, dan rancangan dokumen STRAKOHAS 2018-2028. Di dalam sambutannya, Direktur KKH menyampaikan bahwa upaya konservasi Harimau Sumatera perlu kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak terkait, tidak hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang langsung terkait dengan pengelolaan Harimau Sumatera akan tetapi juga perlu dukungan dari bidang lain dan masyarakat secara luas pada umumnya. Selain itu, perlu disusun strategi rencana aksi konservasi harimau sumatera periode selanjutnya yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi populasi dan habitat serta faktor ancaman yang dialami oleh satwa tersebut saat ini. Berdasarkan evaluasi implementasi dokumen STRAKOHAS 2007-2017, upaya konservasi harimau sumatera sudah mengalami banyak kemajuan. Berbagai macam aksi konservasi telah dilakukan oleh berbagai komponen baik oleh Pemerintah RI, Pemerintah Daerah, LSM, Perguruan Tinggi, Swasta dan masyarakat. Penegakan hukum dan perlindungan baik spesies maupun habitat menjadi sektor yang paling penting untuk diperkuat. Dalam 3 tahun terakhir, sebanyak 48 orang telah dihukum terkait dengan perdagangan harimau sumatera. Patroli perlindungan kawasan hutan habitat harimau sumatera juga terus ditingkatkan, 810 jerat ditemukan dan 87 kasus konflik manusia dan harimau ditangani. Penghitungan estimasi populasi harimau sumatera juga telah dilakukan dengan permodelan Population Viability Analysis (PVA) pada tahun 2016 dan diperkirakan sebanyak 600-an individu terdistribusi di seluruh Sumatera baik itu lanskap tipe kecil, sedang maupun besar. STRAKOHAS periode 2018-2028 disusun bersama-sama oleh berbagai pihak untuk menghasilkan Strategi Rencana Aksi Konservasi yang lebih baik dan menjadi acuan dalam konservasi harimau sumatera ke depan serta dilaksanakan oleh berbagai pihak. Sumber: Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati

Mataram, 13 September 2017 - Kementerian Koordinator Bidangn Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko.PMK) terus melakukan upaya percepatan pengembangan kawasan khusus Tambora. Kali ini Kemenko PMK menginisiasi rapat koordinasi rencana aksi penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM untuk pengembangan kawasan khusus Tambora. Rakor yang diselenggarakan tanggal 13 September 2017 di BAPPEDA Propinsi NTB ini bertujuan membahas khusus terkait rencana aksi Kementerian/Lembaga termasuk OPD terkait se NTB dalam rangka percepatan pengembangan kawasan Tambora. Hal menarik yang menjadi dasar pemikiran percepatan kawasan Tambora ini adalah penetapan kawasan tersebut secara nasional sebagai destinasi wisata yang diharapkan memiliki daya saing yang kuat. Pengembangan Tambora memiliki tatangan khusus dimana kawasan tersebut secara administrasi pemerintahan masuk dua wilayah kabupaten yang miskin dan tertinggal di NTB yaitu Kabupaten Bima dan Dompu. Ridwan Syah (Kepala BAPPEDA Propinsi NTB) dalam sambutannya menyampaikan bahwa jika kita ingin keluar dari kemiskinan tersebut salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam di SAMOTA. KSPD SAMOTA ini merupakan wilayah yang memiliki nilai sumberdaya yang cukup luar biasa mulai dari laut sampai pengunungan. Rakor yang dipimpin Sekertaris Daerah Propinsi NTB tersebut dihadiri kementerian/lembaga terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, OPD terkait Kabupaten Bima-Dompu, wakil ketua DPRD Propinsi NTB, termasuk perwakilan komunitas lingkar Tambora. Dalam kesempatan tersebut wakil ketua DPRD Provinsi NTB menyampaikan apresiasi yang setinggi-tinggi atas inisiasi Kemenko PMK untuk membantu percepatan pengembangan kawasan Tambora yang tantangan utamanya adalah kemiskinan. Ujung tombak percepatan pengembangan kawasan Tambora ada ditingkat Desa. Hal ini dapat diwujudkan melalui optimalisasi dana desa untuk mendukung pengembangan infrastruktur di lingkar Tambora. Dengan terselenggaranya rakor ini diharapkan integrasi program setiap kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah dapat sinergi dan terlaksana secara bersama sesuai fungsi dan perannya. Dalam sambutannya Wijanarko Setyawan (Asisten Deputi Pemeberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus) menyampaikan beberapa alternatif program yang dapat dilakukan, antara lain penyiapan moda transportasi yang memadai, pengembangan homestay setelah jalan lingkar Tambora terselesaikan. Melalui pendekatan tersebut diharapkan akan terwujud konektivitas setiap kawasan di Tambora dapat terwujud secara optimal. Dalam kesempatan tersebut Ridwan Syah atas nama Pemerintah Propinsi NTB menyampaikan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pengembangan kawasan Tambora. Dukungan tersebut salah satunya melalui upaya percepatan kawasan tersebut sebagai Geopark dan menjadikan kawasan tersebut sebagai poros perekonomian Pulau Sumbawa. Penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan Tambora akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dibentuknya tim kerja percepatan pengembangan kawasan Tambora oleh Kemenko. PMK. Hal penting yang dibutuhkan dalam implementasi rencana aksi tersebut, adalah komitmen semua pihak untuk mewujudkan rencana aksi tersebut. Tambora diharapkan menjadi model pengembangan bersama di Indonesia sehingga kawasan ini menjadi destinasi yang unggul dan berdayasaing. Keberadaan Taman Nasional Tambora sebagai core wilayah pengembangan Tambora diharapkan menjadi magnet yang cukup kuat untuk percepatan pengembangan kawasan tersebut, khusus dalam sektor pariwisata. Taman Nasional Tambora dengan potensinya perlu sebuah manajemen yang mantap. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu pengembangan paket wisata berbasis masyarakat. Kondisi ini sangat dimungkinkan mengingat kawasan ini diapit dua Taman Nasional yang sudah eksis dan berkembangn yaitu Taman Nasional Gunung Rinjani di Pulau Lombok dan Taman Nasional Komodo di NTT. Selain itu, Taman Nasional Tambora menjadi satu kesatuan destinasi bersama Teluk Saleh, Pulau Moyo termasuk Pulau Satonda. “The Sound From Caldera’ Sumber : Balai TN. Tambora

Ampana-Rabu, 13 September 2017-Balai Taman Nasional Kepulauan Togean telah melaksanakan kegiatan “Transplantasi karang “ serentak di SPTN Wilayah I Wakai dan SPTN Wilayah III Popolii pada tanggal 7-13 September 2017. Lokus transplantasi karang pada SPTN Wilayah I Wakai adalah Lokasi Bekas Pos Jaga Perusahaan Tomatsu (bergerak di bidang Budidaya Mutiara) Desa Bomba sedangkan Lokus pelaksanaan transplantasi karang pada SPTN III Popolii adalah di Reef Lumpatan Desa Popolii. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk merehabilitasi kondisi terumbu karang yang telah rusak demi tercapainya pemulihan ekosistem terumbu karang yang berada di kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Kegiatan dilaksanakan oleh Balai TNKT bekerjasama dengan stakeholder terkait (Pemerintah Daerah, LSM dan Institusi) seperti Dinas Perikanan, HPI Kabupaten Tojo Una-Una, Dinas Pariwisata, Yayasan Tolokah, dan mahasiswa Universitas Padjajaran. Metode kegiatan transplantasi karang yang telah dilaksanakan menggunakan metode jaring laba-laba. Metode ini cukup efektif dan efisien baik dalam pembuatan media maupun pemasangannya. Jaring laba-laba yang digunakan pada SPTN Wilayah I Wakai sebanyak 35 unit dan tiap unit media terdapat ±18 bibit sehingga total bibit yang telah ditanam adalah 630 bibit dan Jaring laba-laba yang digunakan pada SPTN Wilayah III Popolii sebanyak 70 unit dan tiap unit media terdapat ±18 bibit sehingga total bibit yang telah ditanam adalah 1260 bibit. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan kondisi terumbu karang yang telah rusak dan memperluas tutupan karangbaik di kawasan TNKT. Sumber: Balai TN Kepulauan Togean

Ketapang, 12 September 2017. Kantor Balai TNGP mendapat kunjungan dari Youth REDD+ Correspondent Program yang merupakan program JICA Tokyo. Peserta program adalah pemuda pemudi negara Jepang yang lulus seleksi program yang akan melakukan kunjungan ke negara-negara lokasi kegiatan REDD+ JICA berada untuk mempelajari lebih mendalam tentang apa itu REDD+. Sekembalinya dari kunjungan lapangan, koresponden muda ini akan membagikan pengalaman dan pengetahuannya menggunakan beragam media seperti media sosial, media cetak dan media audiovisual. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Jepang khususnya generasi muda terkait isu-isu perubahan iklim dan REDD+. Dalam kunjungan kali ini dilakukan selama 2 hari dan diikuti oleh 4 orang koresponden muda, 1 orang dari JICA Indonesia, dan 2 orang Koordinator program. Peserta Youth REDD+ Correspondent disambut langsung oleh Kepala Balai TNGP beserta KSBTU dan staf. Bertempat diruang rapat, Kepala Balai menjelaskan tentang TNGP secara umum dan perkembangan kegiatan-kegiatan yang didukung oleh IJ-REDD+ Project selama lebih dari 4 tahun belakangan ini. Selain itu untuk memberikan informasi mendalam tentang TNGP peserta disuguhkan pemutaran beberapa film dokumenter TNGP. Pada hari yang sama peserta Youth REDD+ Correspondent Program berkunjung kedusun Tanjung Gunung Desa Sejahtera dan bertemu dengan kelompok masyarakat yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai hasil dari proses fasilitasi masyarakat yang dilakukan oleh petugas TNGP. Dalam kesempatan tersebut, peserta juga mempelajari bagaimana proses fasilitasi masyarakat yang dilakukan petugas TNGP berhasil merubah perilaku masyarakat yang tadinya merupakan pelaku penebangan liar, berubah menjadi masyarakat pendukung kegiatan-kegiatan konservasi dengan beragam mata pencaharian alternative sebagai pengganti kegiatan ekonomi yang merusak hutan. Pada sore hari rombongan berangkat menuju Sungai Batu Barat untuk mengunjungi lokasi taman nasional dan berjumpa secara langsung dengan populasi satwa Bekantan dan Monyet Ekor Panjang. Dihari kedua rombongan Youth REDD+ Correspondent Program berkunjung keareal HCV PT. KAL seluas 637 ha, diakhir kunjungan rombongan menuju kantor Manggala Agni Daops Ketapang dan memperoleh pengetahuan tentang pengelolaan kebakaran hutan dan lahan di Kab.Kayong Utara dan Ketapang. Sumber : Balai TN Gunung Palung dan IJ-REDD+ Project

Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan satwa terkontrol, penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenis selain itu mempunyai fungsi lain sebagai wahana edukasi, rekreasi yang sehat dan benteng terakhir bagi upaya penyelamatan tumbuhan dan satwa liar di luar habitat alaminya. Di Indonesia sampai dengan tahun 2017 terdapat 82 (delapan puluh dua) unit Lembaga Konservasi untuk kepentingan umum dan 24 (dua puluh empat) unit lembaga konservasi untuk kepentingan khusus yang telah terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengelolaan Lembaga Konservasi saat ini marak mendapat sorotan publik, hal ini menjadi tantangan bagi Lembaga Konservasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan menjalankan fungsi utamanya berupa breeding terkontrol satwa dengan kualitas genetik yang baik. Pada tahun 2016 telah terjadi kelahiran satwa dilindungi di Insitu dan eksitu sejumlah 22 (dua puluh dua) ekor, dan diantaranya telah diberi nama oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir tahun 2017 telah lahir beberapa anak satwa dilindungi dibeberapa lembaga konservasi baik lembaga konservasi untuk kepentingan umum maupun lembaga konservasi untuk kepentingan khusus, yaitu : 1. Satwa yang lahir di Lembaga Konservasi untuk kepentingan umum a. PT. Bunga Wangsa Sedjati (Jatim Park), Provinsi Jawa Timur berupa 1 (satu) ekor Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatrae) betina pada tanggal 7 Juli 2017; b. PT. Kasianan (Bali Elephant Camp), Provinsi Bali berupa 1 (satu) ekor Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatrae) betina pada tanggal 22 Januari 2017 dan 1 (satu) ekor Beruang Madu (Helarctos malayanus) betina pada bulan Januari 2017; c. PT. Taman Safari Indonesia I Cisarua berupa 1 (satu) ekor Tapir (Tapirus indicus) jantan pada bulan Februari 2017. d. Taman Margasatwa Ragunan berupa 2 (dua) ekor Babirusa (Babyrousa babyrousa) betina pada tanggal 2 Maret 2017 dan 5 Juni 2017, 4 (empat) ekor Rusa Bawean (Axis kuhlii) 3 ekor jantan dan 1 ekor betina pada tanggal 21 Maret 2017 dan 2,5,10 April 2017, 1 (satu) ekor Anoa Dataran Rendah (Bubalus depresiconis) jantan pada tanggal 29 Maret 2017, 1 (satu) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning Besar (Cacatua galerita galerita) pada tanggal 5 Juni 2017, 1 (satu) ekor Kijang mas (Muntiacus muntjak muntjak) pada tanggal 3 April 2017, 2 (dua) ekor Burung Dara Mahkota Victoria (Goura victoria) pada tanggal 2 Juni 2017 dan 1 (satu) ekor Banteng (Bos javanicus) jantan pada tanggal 30 Juni 2017. 2. Satwa yang lahir di Lembaga Konservasi untuk kepentingan khusus yaitu Pusat Latihan Gajah (PLG) Balai Taman Nasional Way Kambas, Provinsi Lampung berupa 1 (satu) ekor Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatrae). Keberhasilan lembaga konservasi dalam mengembangbiakkan satwa liar diharapkan dapat mendukung upaya pelestarian satwa liar dihabitat alaminya (ex-situ link to in-situ) sehingga populasi satwa di habitat alaminya in-situ terjaga dan populasi satwa di Lembaga Konservasi (ek-situ) sejahtera. Sumber : Direktorat KKH

Sleman, 5 September 2017. Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) pada hari Selasa, 5 September 2017 menyelenggarakan rapat koordinasi terkait adanya aktivitas pendakian di Jalur Kinahrejo, Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan. Rapat koordinasi dihadiri 30 (tiga puluh) peserta yaitu Muspika Kecamatan Cangkringan, Pemerintah Umbulharjo, Tokoh Masyarakat, Juru Kunci Merapi, Komunitas Gramabuana, SARLINMAS, dan SARDA Sleman. Rapat dimulai pukul 09.30 WIB dan dipimpin oleh Kepala Balai TN Gunung Merapi, Ir. Ammy Nurwati, MM. Jalur kinahrejo, sebelum erupsi tahun 2010, merupakan salah satu dari 5 (lima) jalur pendakian Gunung Merapi yaitu (1) Kinahrejo – Cangkringan, (2) Babadan – Magelang, (3) Lendong – Cepogo, (4) Sapuangin – Klaten serta (5) Selo – Boyolali. Erupsi Merapi tahun 2006 dan 2010 menyebabkan empat jalur pendakian mengalami kerusakan dan hanya jalur pendakian Selo layak digunakan sebagai jalur pendakian. Pada Mei 2017, Jalur pendakian Sapuangin dibuka kembali setelah mendapat pertimbangan dalam hal aspek mitigasi kegunungapian dari BPPTKG dan aspek pengamanan pendaki (rescue) dari SAR Klaten serta setelah melalui kajian prakondisi sarana prasaran pendakian, manajemen pendakian, kepastian jalur evakuasi/rescue dan pertimbangan dampak bencana. Adanya kejadian pendaki tersesat di Jalur Kinahrejo pada bulan Juli dan Agustus tahun 2017 menjadi pembahasan serius dalam rapat koordinasi karena pendaki tersebut tidak melalui prosedur regulasi memasuki kawasan konservasi yang dikeluarkan oleh Balai TNGM. Camat Cangkringan, Edi Hermana, menyampaikan bahwa instansi yang berwenang mengeluarkan ijin dan membuka jalur pendakian yaitu Unit pengelola dalam hal ini Balai TNGM. Adanya pendaki yang melakukan pendakian di jalur Kinahrejo dimungkinkan karena belum tersosialisasinya aturan dan prosedur masuk kawasan TNGM kepada pengunjung maupun warga setempat. Perlu dilakukan sosialisasi secara intensif yang tidak hanya dilakukan secara formal namun juga perlu dilakukan secara informal yang melibatkan berbagai komunitas dan masyarakat. Camat Cangkringan juga menyampaikan bahwa salah satu metode sosialisasi efektif yang bisa dilakukan yaitu dengan mengundang admin group media sosial (netizen) sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Pemkab Sleman. Selain itu, metode pengamanan dan metode evakuasi menjadi perhatian serius dari TRC BPBD Sleman dan SAR DIY. ?Peserta termasuk Pak Asih, tokoh masyarakat Merapi (Juru Kunci Gunung Merapi) dan Kepala Dukuh Pelemsari menyampaikan saran dan masukan kepada Balai TNGM agar dapat membuka kembali jalur pendakian Kinahrejo hanya sampai batas Pos 3. Dengan pertimbangan relatif masih aman dan dapat dilalui oleh pendaki. Kondisi ini juga disampaikan oleh Mapala Silvagama dalam presentasinya sebagai laporan hasil ekspedisi tahun 2015 bahwa jalur akhir pendakian melalui Kinahrejo yang masih aman hanya sampai Pos 3. Kepala Balai TNGM menyampaikan bahwa penutupan jalur pendakian Kinahrejo bukan harga mati, tetapi membutuhkan proses dan kajian sebagai dasar pertimbangan bahwa jalur Kinahrejo aman sebagai jalur pendakian resmi untuk umum. Sebagaimana proses pembukaan jalur pendakian Sapuangin memerlukan waktu cukup lama dengan melibatkan banyak pihak seperti BPBD, SAR, masyarakat lokal dan BPPTKG sehingga diharapkan terwujudnya zero accident dan zero waste pengelolaan pendakian di TNGM Di akhir rapat koordinasi tersebut disimpulkan bahwa sampai saat ini jalur pendakian Kinahrejo bukan merupakan jalur pendakian resmi sehingga aktivitas pendakian di Jalur pendakian kinahrejo tersebut merupakan aktivitas illegal yang membutuhkan penanganan segera. Koordinasi intensif semua pihak dan sosialisasi efektif perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi aktivitas pendakian di jalur kinahrejo. Perlu adanya kajian yang mendalam dan pertimbangan dari pihak terkait sebagai untuk menilai layak atau tidaknya jalur kinahrejo dapat dibuka. Pelibatan masyarakat lokal mutlak diperlukan sebagai benteng terahir penjaga kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Sumber : Balai TN Gunung Merapi

KEPALA BALAI BESAR KSDA PAPUA TERIMA TIM US DOI-ITAP Jayapura, 11 September 2017. Balai Besar KSDA Papua kedatangan Tamu dari US DOI-ITAP dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat pada hari Senin, 11 September 2017 pukul 13.00 WIT. Pertemuan dilakukan di Ruang Kepala Balai Besar KSDA Papua guna membahas kegiatan US DOI-ITAP di Wilayah Kerja Balai Besar KSDA Papua khususnya di Kabupaten/Kota Jayapura, yang dihadiri oleh: 1. Ir. Timbul Batubara, M.Si (Kepala Balai KSDA Papua) 2. Ir. Ahmad Yani (Kepala Bidang Teknis KSDA, Balai Besar KSDA Papua) 3. Johan Gustiar Imbenai (PEH Pelaksana Lanjutan BBKSDA Papua) 3. Tri Winarni (Staf Direktorat PJLHK, Dirjen KSDAE) 4. Yosi Toluta (Staf Direktorat KK, Dirjen KSDAE) 5. Enis Widjanarti (Perwakilan US DOI-ITAP Indonesia) 6. Toni Dufficy (Chief of Interpretive Planning at the National Park Service’s Harpers Ferry Center) 7. Rick Kendall (Superintendent of Marsh-Billings-Rockefeller National Historical Park and the National Park Service Chief of Interpretive Planning at the National Park Service’s) 8. Dawn Harris (Earned a Bachelor of Science Degree in Wildlife Ecology/Oregon State University) Kepala Balai Besar KSDA Papua menyambut kehadiran Tim US DOI-ITAP dan Tim Kementerian LHK Pusat dengan hangat, Pertemuan tersebut selain perkenalan sekaligus membicarakan rencana kegiatan US DOI-ITAP di Wilayah Kerja Balai Besar KSDA Papua pada tanggal 12 s.d 15 September 2017 bertempat di Horison Hotel Jayapura dan di Kampung Tablasufa (Field Trip). Sebelumnya pada bulan September 2016 DOI-ITAP melakukan penilaian untuk memberikan rekomendasi awal kepada Konservasi Alam (BBKSDA) Aceh dan Papua. Penilaian ini mendapat dukungan dan masukan penting dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Penilaian tersebut mengidentifikasi beberapa kegiatan yang diprioritaskan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di dalam dan di sekitar lokasi yang dikelola Balai Besar KSDA Papua. Kegiatan pertama adalah pelatihan tentang pendidikan lingkungan dan interpretasi alam. Pelatihan ini akan menyediakan teknik untuk mengembangkan dan melaksanakan kegiatan interpretasi, dan program untuk melatih anggota masyarakat sebagai pemandu alam (Peningkatan Kapasitas SDM staf di Balai Besar KSDA Papua). Selain kegiatan tersebut diatas beberapa saran dan masukan dari Kepala Balai Besar untuk Tim US DOI-ITAP agar pada kesempatan yang akan datang melakukan kegiatan technical assistance & capacity building DOI-BBKSDA Papua ke depan dan how to synergize kegiatan ini dengan role modelling BBKSDA Papua dalam rangka mendukung pengelolaan dan pengembangan potensi kawasan konservasi, Semoga kegiatan ini bermanfaat. Sumber : Johan G. Imbenai - PEH Pelaksana Lanjutan Balai Besar KSDA Papua

Sofifi, 12 September 2017. Disambut langsung Kepala Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata, siswa SMK Kehutanan Manokwari yang didampingi oleh beberapa guru pendamping diterima dengan baik di kantor Balai TNAL. Jumlah siswa yang akan melaksanakan praktikum dalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan adalah sebanyak 32 siswa. Para siswa tersebut akan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, kelompok pertama akan melaksanakan praktikum di Resort Tayawi dan kelompok kedua akan melaksanakan praktikum di Resort Binagara. Kedua kelompok tersebut juga akan melakukan pertukaran tempat praktikum. Sebelum terjun langsung dalam kawasan, terlebih dahulu para siswa diberikan pembekalan-pembekalan sesuai dengan kondisi TNAL. Diantaranya adalah pemberian materi bidang perlindungan, pemanfaatan dan pengawetan. Materi lainnya adalah bidang kompetensi minat, seperti pembuatan video, latihan mounteneering, identivikasi burung dan baru saja dilakukan tadi pagi (12/09/2017) adalah praktik penangkapan ular beserta pencagahan pertama saat terjadi gigitan ular. “Untuk pengembangan ilmu sangat positif karena saat praktikum pasti akan menemukan hal-hal baru yang tidak didapatkan dalam kelas”, papar Pak Birawa selaku Kepala SPTN Wilayah II Maba. Beliau juga membuka peluang kepada siswa PKL untuk berkunjung ke Resort Buli, tepatnya melakukan kegiatan di kawasan Uni-uni. Oleh : Akhmad David Kurnia Putra - Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata

Sofifi, 12 September 2017. Tepat pukul 12:00 WIT tim Ekspedisi Lolobata Tahun 2017 masuk ke kawasan Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL) di pintu masuk sungai Dodaga, Halmahera Timur. Sempat terhadang oleh hujan, tim akhirnya memutuskan untuk tetap masuk kawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Saat tim memasuki sungai Dodaga terlihat anggota tim terperangah dan terpesona akan keindahan pemandangan di sungai Dodaga. Selain itu mereka juga disambut oleh burung Julang Irian dan Gagak Halmahera yang melintas berpasangan. Sebelumnya, beberapa peserta tim ekspedisi juga dikejutkan dengan keunikan para porter yang membawa alat berburu dan tas tradisional mereka. Dengan jumlah total peserta ekspedisi sebanyak 31 peserta termasuk pemandu dan porter selama dilapangan akan menyusuri Blok Lolobata mulai dari Sungai Dodaga sampai dengan sungai Onat dan keluar di desa Pekaulan atau jalan gunung Uni-uni di Halmahera Timur. Tim peneliti terdiri dari tim peneliti capung dari Indonesia Dragonfly Society (IDS), tim peneliti kupu-kupu dari Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, tim goa dan jelajah dari mapala Silva Gama Universitas Gajahmada, tim dokumenter dan promosi dari para traveller writer dan video grafer Bapak Harley B. Sastha dan tim serta tim peneliti burung, flora dan Masyarakat Tobelo Dalam dari pegawai TNAL. Selama kurang lebih 10 hari kedepan, tim ekspedisi akan melakukan eksplorasi keanekaragaman hayati di dalam kawasan taman nasional dimana belum pernah dilakukan eksplorasi didaerah tersebut. Kepala Balai TNAL menyatakan bahwa target utama ekspedisi selain menemukan hal baru adalah menemukan sarang burung Bidadari dan bertemu dengan suku Lingon. Oleh : Akhmad David Kurnia Putra - Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata

Aceh, Senin 11 September 2017, di Pusat Reintroduksi Orangutan Sumatera Jantho, Aceh Besar, telah termonitor keberadaan 1 individu bayi orangutan yang diperkirakan berumur 1 tahun, dari indukan yang bernama Markoni (15 thn). Markoni dilepasliarkan di Jantho pada tahun 2011 setelah menjalani rehabilitasi di Batumbelin, Sibolangit, Sumatera Utara. Keberadaan bayi orangutan ini merupakan kelahiran pertama yang termonitor di Pusat Reintroduksi Orangutan Sumatera Jantho sejak diresmikan pada bulan Maret 2011. Kondisi bayi orangutan yang belum diberikan nama ini dalam keadaan sehat, aktif dan sudah belajar untuk mengenal pakan dari induknya. Untuk memantau perkembangan bayi, 1 orang petugas terus memonitor aktifitas bayi dan induk orangutan sejak pagi hingga bersarang. Kepala BKSDA Aceh yang mengamati langsung di Jantho menyambut gembira dengan termonitornya keberadaan bayi orangutan ini dan berharap semakin banyak perkembangbiakan orangutan di Jantho untuk mendukung pencapaian target kenaikan populasi orangutan sumatera. Sumber: BKSDA Aceh