Mataram, 27 September 2017. Pengelola kawasan konservasi sudah waktunya untuk berbagi peran dengan instansi daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota. Seiring dengan arahan Bapak Direktur Jenderal KSDAE tentang Learning Organization , Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) telah menginisiasi rapat koordinasi sinkronisasi UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Rencana Kegiatan dan Program (RKP) Tahun 2018 yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rapat dihadiri oleh seluruh BAPPEDA se-Kabupaten di Prov NTB, KPH se NTB, BPN Provinsi maupun Kab. NTB, SKPD Provinsi NTB, BKSDA, BPDAS HL, DISLHK NTB, P3E BALI NUSRA, BTN.TAMBORA, BPKH Denpasar, dan LITBANG HHBK. Sumber : Balai TN Gunung Rinjani

Jayapura, 26 September 2017. Sebagai tugas dan fungsi Polhut dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, Polhut BBKSDA Papua melakukan kegiatan pre-emtif di Pasar Sentral Sentani Kota, Kabupaten Jayapura pada tanggal 26 September 2017. Kegiatan ini dilakukan di pasar dengan 2 hal, dikarenakan pasar merupakan tempat bertransaksi dan pasar merupakan salah satu lokasi yang menjadi pusat keramaian. Dengan alasan ini, maka aktivitas transaksi (jual beli) dalam berbagai bentuk dapat terjadi di lokasi yang dimaksud termasuk jual beli jenis-jenis tumbuhan maupun hewan/satwa liar yang dilindungi. Salah satu indikator yang dapat menentukan keberhasilan dalam kegiatan sosialisasi adalah dilakukannya di lokasi yang ramai. Kegiatan sosialisasi dengan cara membagikan leaflet serta menjelaskan kepada warga masyarakat yang berada di pasar mengenai isi dari leaflet dan edaran Gubernur Provinsi Papua yang juga menyarankan untuk melindungi satwa Papua, khususnya Burung Cenderawasih. Sumber : Purnama & Kurnianingsih, A.Md - Polhut Balai Besar KSDA Papua

Jakarta 27 September 2017. Bersamaan dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang KSDAE tahun 2017 di Royal Kuningan Hotel Jakarta, Dirjen KSDAE Ir. Wiratno M.Sc menandatangani 4 Role Model Balai Besar TNBBS. Kegiatan Rakornis Bidang KSDAE tahun 2017 dilaksanakan tanggal 26 – 28 September 2017. Pada kesempatan ini, Dirjen KSDAE kembali menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan role model serta koordinasi pada tingkat Pemerintah Daerah Setempat. “ Role Model Balai Besar TNBBS telah ditetapkan, dan kita berkomitmen untuk melaksanakannya sesuai dengan arahan Bapak Dirjen KSDAE. Kegiatan ini akan dilaksanakan di tahun 2018, saya menghimbau agar seluruh jajaran Balai Besar TNBBS ikut berperan dalam mengsukseskan program ini sesuai dengan porsinya. Dukungan dan peran serta para mitra kerja TNBBS akan kita optimalkan, dengan mencermati program kerja mitra di tahun 2018 yang tertuang dalam RKT masing – masing mitra”, ujar Kepala Balai Besar TNBBS Ir. Agus Wahyudiyono. Role Model pengelolaan kawasan konservasi adalah suatu bagian pengelolaan kawasan konservasi yang dilaksanakan secara terencana, partisipatif, implementatif dan terukur, dibatasi waktu, yang prosesnya sampai kepada hasil capaiannya dapat menjadi contoh/referensi UPT lain lingkup Ditjen KSDAE dalam pengelolaan kawasan konservasi. Keempat Role Model Balai Besar TNBBS yang akan dilaksanakan adalah : Pada Rakornis Bidang KSDAE tahun 2017 ini juga ditekankan pentingnya setiap UPT untuk memiliki Situation Room, yang merupakan kumpulan sumber data dan informasi yang terintegrasi dengan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi mutakhir. “Kebenaran data dan informasi yang ada pada Situation Room, akan dijadikan pertimbangan Kepala Balai dalam mengambil keputusan dan mencari solusi permasalahan di lapangan. Data yang Saudara sampaikan benar – benar merupakan data yang diambil dengan turun ke lapangan, bukan berdasarkan perkiraan di atas meja”, kata Dirjen KSDAE Ir. Wiratno, M.Sc disaat memberikan arahan di depan para Wali Data UPT lingkup Ditjen KSDAE. Data dan Informasi yang akurat dapat menuntun pada pengambilan keputusan yang tepat… (KEHUMASAN BBTNBBS, September 2017).

Banjarmasin (27/9/2017). Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalsel bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat telah menyelenggarakan sarasehan tentang Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) di Kalimantan Selatan pada tanggal 27 September 2017. Tema ini diusung karena masih maraknya peredaran TSL ilegal yang terjadi dan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang makna konservasi. Tema ini sejalan dengan tema besar HKAN “Konservasi Alam Konservasi Kita”. “Masih banyak masyarakat yang memelihara satwa liar yang dilindungi. Masih juga banyak peredaran TSL ilegal melalui jalur darat, laut maupun udara. Kami sangat kuwalahan monitoring pengawasan peredaran di pintu-pintu laut dan darat”. Demikian yang disampaikan L. Andi Widyarto, MP, Kepala BKSDA Kalsel dalam sambutannya. Dalam sarasehan kali ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Ir. Supriyanto, Dekan Fakultas Kehutanan Ir. Sunardi, MS, dan Ketua Biodiversitas Indonesia Amalia Rezeki, S.Pd, M.Pd dengan dipandu moderator Ratna Sari Dewi dari TVRI. Pemaparan masing-masing narasumber mempunyai benang merah yang sama, bagaimana konservasi dapat dipahami dan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Peserta sarasehan dihadiri beberapa instansi dari Polda Kalsel, Polres, Dinas Kehutanan Prov. Kalsel, perusahaan swasta, kelompok pecinta alam, kelompok pecinta satwa, komunitas offroad, kader konservasi, Saka Wana Bakti, dan mahasiswa Fakultas Kehutanan. Beberapa kesimpulan dari sarasehan yang perlu direalisasikan adalah : Sehari sebelumnya, telah dilakukan penanaman pohon di Tahura Sultan Adam sebagai langkah nyata atas kepedulian terhadap konservasi. Semoga dengan kegiatan sarasehan ini semakin menggugah khalayak luas untuk peduli konservasi. Sumber: BKSDA Kalsel

Jakarta, 27 September 2017. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Balai Taman Nasional Wakatobi dengan Forum nelayan Padakauwang Sama, Desa-desa Mola dan Forum Posa’asa, Desa-desa Liya Kecamata Wangi-wangi Selatan Kab. Wakatobi disaksikan oleh Bapak Direktur Jenderal KSDAE dan Setditjen KSDAE serta seluruh peserta rakornis KSDAE 2017. Penguatan fungsi Kawasan Pelestarian Alam (KPA) melalui pengelolaan spesies ikan tidak dilindungi dan pemberdayaan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat yang tergabung dalam forum Nelayan Padakauwang Sama dan Forum Nelayan Posa’asa sebagai Mitra sebagai dasar dari PKS tersebut. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penguatan fungsi kawasan pelestarian alam sebagai system penyangga kehidupan, pemanfaatan perikanan serta konservasi keanekaragaman hayati melalui pemberian akses pengelolaan spesies ikan yang tidak dilindungi di areal yang dikerjasamakan, pemberdayaan dan pendampingan kelompok masyarakat serta mengaktifkan forum nelayan padakauwang sama dan forum nelayan posa’asa termasuk pelaksanaan pengelolaan, pemantauan dan pengamanan. Areal kegiatan yang dikerjasamakan berada di perairan karang Kapota dan perairan pulau Sumanga di dalam zona pemanfaatan lokal dengan luas areal di karang Kapota seluas 9.292 Ha dan perairan pulau Sumanga seluas 720 Ha. Adapun kewajiban mitra pada perjanjian kerjasama ini yaitu berperan aktif mendukung Taman Nasional Wakatobi dalam pelaksanaan kegiatan, menjaga dan melindungi kelestarian kawasan, memberikan data, informasi dan laporan terkait pelaksanaan kerjasama, bersama TN Wakatobi melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan serta melakukan pemantauan dan melaporkan kegiatan penangkapan ikan yang melanggar dan/atau melanggar perjanjian kemitraan ini. Dan mitra berhak mendapatkan arahan teknis dari Taman Nasional Wakatobi mengenai pelaksanaan pemberian akses area perikanan. Sumber : Balai TN Wakatobi

Langkat, September 2017 Taman Nasional Gunung Leuser merupakan salah satu habitat Badak Sumatera yang masih tersisa di dunia. Dalam rangka menyambut Hari Badak Sedunia/ World Rhino Day yang jatuh pada tanggal 22 September 2017 lalu, VES Community menanam 100 pohon di lokasi Restorasi Cinta Raja III, Resort Cinta Raja, Taman Nasional Gunung Leuser. Sebanyak 60 orang anggota komunitas pecinta mobil jenis VES (Vitara, Escudo, Sidekick) di Indonesia ini melanjutkan gelaran agendanya untuk berwisata di kawasan Tangkahan. Tentu saja mereka mengajak serta anggota keluarganya. Taman Nasional Gunung Leuser merupakan lokasi yang sangat unik dan satu satunya di dunia dimana terdapat 4 species kunci yakni Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Orangutan Sumatera dan Badak Sumatera dalam satu hamparan. Berdasarkan data 2015 masih dijumpai minimal 17 ekor badak di TN Gunung Leuser. Karena keunikan inilah, Vescommunity Chapter Sumatera Utara memilih TN Gunung Leuser sebagai lokasi Vestival ke 2. Selain itu, kegiatan ini pun sebagai wadah mengenalkan kepada anak-anak tentang alam, lingkungan sehingga ke depan dapat menumbuhkan rasa kepedulian mereka terhadap lingkungan pada umumnya dan TN Gunung Leuser pada khususnya. “ Iya, kegiatan seperti ini dapat memupuk rasa cinta alam dan tanah air. Tentu juga dapat menjadi media promosi TN Gunung Leuser kepada masyarakat luas sehingga meningkatkan kunjungan wisata ke TNGL terutama Tangkahan”, tutur Ardi Andono, STP, M.Sc selaku Kepala BPTN Wilayah III Stabat yang juga anggota komunitas VES. Tangkahan merupakan lokasi wisata yang termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dimana kawasan wisata tersebut dikelola bersama dengan masyarakat. Disini merupakan satu-satunya di Indonesia dimana pengelolaan wisata melibatkan gajah berbasis masyarakat. “Keterlibatan masyarakat sangat kental baik dari sisi perencanaan, pengelolaan, dan pembiayaan, bahkan telah tumbuh ratusan home stay yang dibangun masyarakat secara mandiri”, tambahnya. “Kami mengajak komunitas yang lain agar bersahabat dengan alam sehingga alam juga bersahabat dengan anak cucu kita. Kalo bukan kita siapa lagi yang akan melestarikan satwa endemik Sumatera ini. Apalagi kami menggunakan lambang Badak, sehingga kami merasa wajib merayakan Hari Badak Dunia ” ujar Yuswardi Nayan mewakili rekan-rekan komunitas VES Community Sumut. Sumber: BTN Leuser

Jakarta, 26 September 2017. Direktorat Jenderal KSDAE menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang KSDAE Tahun 2017 di Royal Kuningan Hotel, tanggal 26 – 28 September 2017. Rakornis Bidang KSDAE merupakan salah satu “kendaraan” untuk membangun budaya komunikasi asertif dan inklusif untuk kepentingan menyusun Visi Bersama multipihak. Dirjen KSDAE Ir. Wiratno, M.Sc. membuka acara Rakornis sekaligus memberikan arahan mengenai Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi dengan Membangun “Learning Organization”. Cara baru tersebut dilakukan melalui pelibatan masyarakat di Desa yang berada di pinggir atau di dalam kawasan konservasi, juga harus mempertimbangkan prinsip–prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Selain itu Wiratno juga menjelaskan Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi akan dilakukan dengan membangun kerjasama lintas Eselon I Kemenlhk, juga melalui kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendagri dan Kemenkoinfo, agar dapat dicapai sinergitas dan keterpaduan program sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Cara Baru tersebut merupakan jawaban dari Nawacita Bapak Presiden RI Joko Widodo yaitu Menghadirkan kembali Negara, Membangun Indonesia dari Pinggiran, dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi . Cara Baru tersebut juga sebagai upaya untuk menemukan Model Kelola Kawasan Konservasi yang didasarkan pada Nilai – nilai Adat dan Budaya Setempat, Perubahan Geopolitik, Sosial Ekonomi yang terjadi di sekitar kawasan konservasi sebagai dampak dari pembangunan di berbagai bidang selama 47 Tahun. Leadership yang kuat harus membuktikan mampu membangun kerjasama multipihak dengan berpegang pada prinsip mutual respect, mutual trust, dan mutual benefits serta dengan dukungan manajemen di semua level, mulai dari Jakarta, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Dusun dan di tingkat tapak. Para pihak yang bekerjasama harus mampu menerapkan empat prinsip governance yaitu: 1) partisipasi; 2) keterbukaan; 3) tanggung jawab kolektif; dan 4) akuntabilitas. Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi juga harus berbasiskan science dan penerapan teknologi tinggi, berpegang pada prinsip “pemangkuan” kawasan dimana staf menjaga kawasan di lapangan dengan menerapkan sistem aplikasi Resort Based Management sebagai dasar untuk menerapkan perencanaan spasial. Dalam melaksanakan Cara Baru tersebut Ditjen KSDAE menugaskan 74 Unit Pelaksana Teknis untuk menerapkan Role Model sebagai prototype, yang disiapkan secara partisipatif dan hasilnya akan dievaluasi pada akhir tahun 2018. Ditjen KSDAE juga membentuk Flying Team Multipihak yang bertugas membantu UPT melaksanakan Role Model. Dengan cara seperti ini, diharapkan Ditjen KSDAE mampu membangun apa yang disebut sebagai “Learning Organization”. Secara tegas beliau menyampaikan bahwa 27,2 Juta Ha kawasan konservasi sebagai “National Treasure”. Resources is limited but Innovation is Unlimited jelas Wiratno di akhir pembukaan Rakornis. Sumber : Datin Setditjen KSDAE

Rembang, 26 September 2017. Balai Taman Nasional melakukan kegiatan sosialisasi peraturan perundangan di luar kawasan yang dilaksanakan di Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Kegiatan soisalisasi ini merupakan kegiatan Pre-emtif dengan melakukan sosialisasi ke nelayan cantrang/pirsesin di Kabupaten Rembang. Ancaman di kawasan perairan karimunjawa salah satunya adalah aktifitas kapal-kapal nelayan dari seluruh wilayah PANTURA yang masuk kedalam kawasan perairan Taman Nasional Karimunjawa. Sejak tahun 2008 sampai dengan 2016 setiap tahun pihak TN Karimunjawa menangani perkara pidana untuk kapal cantrang dan seluruhnya P21. Jadi jangan kita lupakan terhadap ancaman ini, karena saat ini ramai kapal TONGKANG. Sumber: BTN Karimunjawa

Cibodas, Senin tanggal 25 September 2017 bertempat di Aula Rapat Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), telah dilaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Eselon III Lingkup Balai Besar TNGGP. Dalam acara tersebut telah dilaksanakan Sertijab Kepala Bidang Teknis Konservasi dari Ir. Ary Sri Lestari, MM. kepada Ir. Mimi Murdiah; Sertijab Kepala Bidang PTN Wilayah I Cianjur dari pajabat lama Adison, S.E. kepada Ir. V. Diah Qurani Kristina, M.Si.; Kepala Bidang PTN Wilayah II Sukabumi diserahterimakan dari Lucky Wahyu Muslihat, S.Hut. (yang sebelumnya sebagai Plt. Kepala Bidang PTN Wilayah II Sukabumi) kepada Ir. Syahrial Anuar, M.M. Setelah penandatanganan berita acara Sertijab, dilanjutkan dengan sambutannya dari Plt. Kepala Balai Besar TNGGP Adison, S.E. Dalam sambutannya Beliau mengucapkan, “selamat datang dan bergabung di Balai Besar TNGGP untuk mengisi jabatan struktural eselon III”. Beliau juga mengharapkan dengan bergabungnya pejabat struktural yang baru dapat meningkatkan pengelolaan TNGGP. Kepada Ir. Ary Sri Lestari, M.M., yang akan meninggalkan TNGGP, Beliau mengucapkan terimakasih atas jasa-jasanya selama bergabubng di TNGGP, dan berharap bisa lebih sukses dalam mengemban tugas barunya sebagai Kepala Sub Direktorat Penataan Kawasan Konservasi pada Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA). Pejabat struktural yang meninggalkaan Balai Besar TNGGP yang diwakili oleh Ir. Ary Sri Lestari, M.M. berpesan, “segala yang sudah baik di Balai Besar TNGGP terus dilanjutkan dan yang masih kurang bagus agar dapat diperbaiki”. Perwakilan sambutan dari pejabat struktural yang baru diwakili oleh Ir. Syahrial Anuar, M.M. mengatakan “Balai Besar TNGGP dengan luas kawasan yang kecil namun menjadi balai besar, sehingga sebetulnya apa yang menjadi keunggulan. Hal ini harus dipikirkan bersama”. Selepas acara sertijab dilanjutkan dengan rapat koordinasi terkait Role Model Balai Besar TNGGP yang dipandu oleh Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama. Role model yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar TNGGP, yaitu Revitalisasi Pusat Pendidikan Konservasi Alam (PPKA) Bodogol dipaparkan oleh Kepala Bidang PTN Wilayah III Bogor dan Pengembangan Wisata Alam Curug Luhur dan Blok Landbouw Berbasis Masyarakat dipaparkan oleh Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan. Dari hasil rapat diketahui bahwa yang ingin dicapai dari Role Model Revitalisasi Pusat Pendidikan Konservasi Alam (PPKA) Bodogol adalah : 1. Menghidupkan kembali fungsi PPKA Bodogol sebagai Pusat Pendidikan Konservasi Alam pertama di Indonesia yang mempunyai misi untuk mendesiminasi nilai-nilai penting pelestarian taman nasional kepada masyarakat yang berbasis kemitraan. 2. Menggandakan dampak positif kepada masyarakat sekitar PPKA Bodogol dari adanya kunjungan ke PPKA Bodogol melalui pengembangan ekowisata berbasis kemitraan. Sedangkan tujuan dari Role Model Pengembangan Wisata Alam Curug Luhur dan Blok Landbouw Berbasis Masyarakat adalah: 1. Meningkatkan SDM Masyarakat di bidang ekowisata 2. Memberikan peluang usaha ekowisata bagi masyarakat 3. Mengembangkan program ekowisata oleh masyarakat 4. Meningkatkan dukungan pemerintah daerah kabupaten 5. Penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan di lokasi Curug Luhur dan Landbouw. Sumber: Balai Besar TNGGP

Kuningan, 23 September 2017 - Dirjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno bersama Anggota DPR RI Herman Khaeron kunjungi lokasi kebakaran di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) Kuningan Jawa Barat. Kunjungan ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dimana kebakaran yang terjadi pada Kamis (21/9) lalu telah menghanguskan lahan kurang lebih 40 hektar. Api yang menghanguskan lahan tersebut berhasil dipadamkan setelah 8 jam dan belum sepenuhnya dinyatakan aman. Setelah proses pemadaman kebakaran ternyata ada yang harus diwaspadai yaitu kepulan asap dan api kecil dibawah batu, ujar Darsono Petugas Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). “masih ada asap, ternyata ketika kita cek ke lokasi di bawah batu itu masih ada api,” ujarnya, Sabtu (23/9). “Di setiap titik kami temukan dan langsung dipadamkan dan kalau ada asap sekecil apapun itu juga kita padamkan. Karena, kalau tidak cepat-cepat diamankan api-api kecil itu berpotensi menimbulkan kebakaran lagi,” tambahnya. Pada kesempatan tersebut Anggota DPR RI Herman Khaeron sangat mengapresiasi peran serta masyarakat sekitar yang tanggap terhadap kebakaran hutan. “Setelah berbicara dengan petugas TNGC, katanya masyarakat disini ikut membantu pemadaman api, ini kan luar biasa”, ungkapnya, saat kunjungannya ke kawasan TNGC. Humas TNGC, Agus Yudantara mengungkapkan, api mulai membakar kawasan lereng TNGC yaitu pada hari kamis sekitar pukul 09.45 WIB dan lahan yang terbakar merupakan semak belukar. Pemadaman yang dilakukan oleh pasukan gabungan menggunakan kepyok, mesin jet, jet suter dan sebagainya. Menurutnya kawasan yang terbakar masih dekat dengan sumber air dan juga medan tidak terlalu berat.

Lubuk Mandarsah, 25 September 2017. Kegiatan patroli pengamanan hutan di Resort Lubuk Mandarsah SPTN I Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) membuahkan hasil yang signifikan. Tim patroli pengamanan hutan seksi wilayah 1 tebo pada bulan september 2017 telah melakukan penumbangan/penebangan kelapa sawit yang masuk dalam kawasan taman nasional. Selain itu penumbangan kelapa sawit juga dilakukan oleh petugas Tim TNBT, anggota TNI dan tokoh masyarakat Dusun Malako RT 16 Desa Lubuk Mandarsah. Sawit yang berhasil ditebang saat patroli sebanyak 147 batang. Berdasarkan inventarisasi akhir tahun 2013, jumlah sawit yang berada di dalam kawasan 1.500 pohon. Jika diasumsikan jarak tanam 10 x 10 m maka luasan total adalah 15 ha. Proses penyelesaian perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan TNBT khususnya wilayah SPTN I Tebo Tengah sudah dilakukan sejak tahun 2012. Berawal dari hasil orientasi batas untuk rekonstruksi dan dilanjutkan awal tahun 2013 rekonstruksi batas di mana kebun kelapa sawit seluas ± 15 ha masuk ke dalam kawasan TNBT. Petugas melakukan upaya persuasif kepada masyarakat dan menjelaskan bahwa kebun mereka sudah masuk ke wilayah TNBT. Upaya persuasi ini menghasilkan kesepakatan pada Oktober 2013 bahwa pemilik kebun bersedia meninggalkan lahannya namun mereka menghendaki adanya bantuan pemberdayaan ekonomi dan disepakati mereka diberikan bantuan sapi pada tahun 2014. Dalam kurun 2012 – 2015 dilakukan kegiatan RHL termasuk di areal kebun kelapa sawit dengan total luas 520 ha. Tahun 2014 dilakukan operasi gabungan penebangan sawit yang saat itu usia tanaman 2-7 tahun. Karena keterbatasan dana, operasi penebangan tidak selesai dan tanaman sawit yang ditebang kemudian tumbuh lagi karena penumbangan tidak sempurna. Tanggal 25 Oktober tim melakukan pembicaraan kembali dengan tokoh masyarakat dan pemuka adat bahwa tanaman sawit tersebut akan di tebang dan di tanami jenis mps dan mereka sepakat kembali untuk bersama2 menebang sawit tersebut. Akhirnya tanggal 20 – 24 September 2017 tim yg di pimpin langsung oleh ka seksi wilayah 1 tebo telah melakukan penebangan kembali namun hanya sebagian kecil yang bisa ditebang yaitu sebayak 147 batang. Direncanakan penyelesaian penebangan akan dilakukan kembali pada tahun 2018. Pada lahan yg di tebang sawitnya sebagian sudah kami tanami mpts seperti durian , peti , jengkol dan lain - lain. Sumber : Balai TN Bukit Tigapuluh

Banda Aceh, 25 September 2017. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh bekerjasama dengan Wildlife Conservation Society – Indonesia Program (WCS-IP) melaksanakan pelatihan dokter hewan dalam penanganan satwa liar berpenyakit dan terlibat konflik manusia-satwa liar. Pelatihan ini didukung oleh Dinas Kehutanan Aceh, Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh, Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Asosiasi Dokter Hewan Satwa Liar (ADSL), Pusat Studi Satwa Liar Universitas Syiah Kuala, dan The Veterinary Society for Sumatran Wildlife Conservation (Vesswic). Pelatihan yang dilaksanakan tanggal 25 – 27 September 2017 di kantor BKSDA Aceh ini diikuti oleh dokter hewan di 12 kabupaten/kota di sekitar kawasan konservasi di Aceh. Konflik manusia dengan satwa liar telah meningkatkan potensi kematian satwa terancam punah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Potensi kematian langsung berupa pembunuhan terhadap satwa konflik, sementara potensi tak langsung dapat berupa penyakit yang ditularkan hewan domestik. Hasil kajian WCS-IP dan laporan media massa menunjukan kejadian konflik tersebar di berbagai daerah di Sumatera. Di bentang alam Leuser sendiri, sepanjang tahun 2017 ini WCS-IP telah tercatat 14 kejadian konflik manusia dengan harimau, 17 kejadian konflik dengan gajah, tiga kejadian konflik dengan orangutan, dan tiga kejadian konflik dengan satwa lain, termasuk beruang madu. Hingga bulan Juli 2017, tercatat pula empat kasus kematian gajah akibat konflik di bentang alam Leuser. Konflik tersebut memberikan dampak negatif kepada masyarakat berupa kerugian ekonomi, terguncangnya psikologi, korban terluka, hingga kehilangan nyawa. Sapto Aji Prabowo, S.Hut, M.Si, Kepala BKSDA Aceh, menyampaikan, “BKSDA memerlukan dukungan mitra serta tenaga profesional dalam penanganan konflik manusia dengan satwa liar, khususnya harimau. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dokter hewan dalam penanganan serta penyelamatan harimau yang terluka akibat konflik dengan manusia, maupun yang terkena penyakit, sehingga kematian harimau dapat dicegah.” Luasnya areal konflik satwa liar, khususnya harimau, tingginya jumlah insiden konflik, dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, membuat permasalahan ini tidak dapat tertangani secara menyeluruh. Ketersediaan dokter hewan maupun tenaga medis satwa liar di tingkat tapak, yang mampu memberikan pengobatan terhadap harimau yang luka, ataupun melakukan translokasi harimau konflik menjadi kebutuhan strategis. Karenanya, Dr Noviar Andayani, Country Director WCS-IP mengemukakan, “Kami mengharapkan dokter hewan ada di lokasi konflik di setiap kabupaten, dan memiliki kapasitas dalam menangani satwa liar berpenyakit maupun yang terlibat konflik di tingkat tapak.” Dalam kesempatan ini Kepala Dinas Kesehatan Satwa dan Peternakan Aceh menyampaikan, “Dinas Kesehatan Satwa dan Peternakan merupakan instansi pemerintah yang menaungi dokter hewan yang bertugas di tingkat kabupaten. Meski dokter hewan memiliki fungsi membantu masyarakat dalam pengobatan dan perawatan hewan ternak, namun sebagai veterinair mereka harus membantu peternak dalam penanganan konflik harimau, sehingga dapat mengurangi resiko kematian satwa liar akibat konflik maupun penyakit.” Dengan demikian, Kepala Dinas juga berharap dokter hewan dapat sekaligus melakukan pembinaan kesehatan ternak untuk peningkatan produktivitas ternak, terutama di lokasi rawan konflik. Penanganan konflik manusia dengan satwa liar telah diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 tahun 2008, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 53 tahun 2014. Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat dibangun jejaring dokter hewan daerah untuk memberikan dukungan aktif pemerintah kabupaten dan pemerintah Aceh, serta parapihak lainnya dalam implementasi permenhut tersebut. Sumber : Balai KSDA Aceh

Ampana, 24 September 2017. Balai TN Kepulauan Togean ikut serta berperan aktif dalam mengikuti Äksi Perangi Sampah di Pesisir Pantai yang dilaksanakan oleh LSM Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Energi Kabupaten Tojo Una-Una pada Hari Minggu Tanggal 24 September 2017 di Pesisir Pantai Desa Labuan Kabupaten Tojo Una Una. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah bersih-bersih pantai dan laut. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bapak Munawar (Asisten III Bupati Kabupaten Tojo Una-Una ) dan didampingi oleh Kasubag TU dan Kepala SPTN Wilayah I Wakai serta bekerjasama dengan stakeholder terkait yakni Kepala Desa Labuan dan Mahasiswa Universitas Negeri Tadulako. Isu terkait pencemaran sampah di laut lebih kompleks dan menjadi perhatian publik serta pemerintah Indonesia. Di lain Pihak, Pemerintah secara konsisten terus mengembangkan sektor pariwisata serta infrastruktur transportasi penghubung antar kepulauan di Indonesia yang dikenal dengan Tol Laut. Kebijakan pembangunan ini harus ditunjang dengan kondisi lingkungan yang bersih dari sampah terutama di kawasan pesisir dan laut, ujar Oktovianus. “Tujuan dari Äksi Perangi Sampah di Pesisir Pantai adalah meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat Indonesia mulai dari pribadi, komunitas hingga bangsa dalam mengelola sampah untuk mewujudkan Indonesia Bersih Sampah 2020; Memperkuat komitmen Negara Indonesia sebagai negara destinasi wisata bahari dunia yang berkelanjutan” jelas Oktovianus. Sumber : Balai TN Kepulauan Togean

Selayar, 24 September 2017. Sebanyak 18 orang peserta dari masyarakat desa yang ada dalam kawasan Taman Nasional Taka bonerate dan 7 orang dari kantor Balai mengikuti Pelatihan Menyelam Tingkat Lanjutan (Advanced). Kegiatan ini akan berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 24-27 September 2017 dengan jadwal 1 hari teori dan 3 hari praktek lapangan. Pelatihan ini merupakan lanjutan kenaikan jenjang dari pelatihan sebelumnya pada bulan April. Sama dengan pelatihan sebelumnya, kegiatan ini juga bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi Universitas Hasanuddin, Makassar. Dengan Instruktur selam Dr. Syafyudin Yusuf dari Association of Diving School International Indonesia (ADSI-INA) Instruktur yang akrab disapa Pak Iful ini berharap tidak hanya mencetak penyelam yang handal namun juga bisa menjadi penyelam yang bertanggung jawab dan mempunyai attitude (sikap) dalam melayani tamu. Ir. Jusman selaku Kepala Balai membuka secara resmi pelatihan ini. Dalam sambutannya disampaikan bahwa pihak Balai TN Taka Bonerate tidak akan mampu untuk melayani semua tamu penyelam yang terus bertambah setiap tahunnya. Maka dari itu diharapkan dengan adanya pelatihan ini nantinya masyarakat bisa turut andil dalam mengelola wisata selam di dalam kawasan. Ditambahkan pula agar kiranya peserta pelatihan juga dapat membantu dalam kegiatan pengelolaan taman nasional yang bersifat keteknisan seperti kegiatan transplantasi karang. Kedepan tantangan pengelolaan TN. Taka Bonerate akan semakin berat, sehingga keterlibatan masyarakat didalamnya sangat diharapkan, demi mencapai masyarakat sejahtera tanpa mengesampingkan kelestarian sumber daya alam yang ada. Sumber : Balai TN Takabonerate

Sukaraja, 24 September 2017. Berselang satu hari dari peringatan Hari Badak Sedunia yang jatuh setiap tanggal 22 September 2017, Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) laksanakan kegiatan Pelantikan Purna Tugas Paskibra Indonesia Kabupaten Tanggamus tahun 2017. Kegiatan ini dilaksanakan di Bumi Perkemahan Sukaraja Resort Sukaraja Atas SPTN I Sukaraja TNBBS tanggal 23 – 24 September 2017. Peserta berjumlah 71 orang, terdiri dari peserta pelantikan Purna Paskibra Indonesia (PPI) Kabupaten Tanggamus (32 orang); Pengurus Paskibra Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus (22 orang); Panitia serta Petugas Resort Sukaraja Atas (17 orang). Dalam kegiatan pelantikan ini disampaikan materi mengenai Tata Organisasi, Kepemimpinan serta Program Konservasi TNBBS. Untuk memupuk rasa kepedulian terhadap alam dan konservasi TNBBS, para peserta melaksanakan kegiatan penanaman bibit pohon jenis Kuyung/Damar Batu di lingkungan Bumi Perkemahan Sukaraja. Riyanto, S.Hut Penyuluh Kehutanan TNBBS menyampaikan pelaksanaan kegiatan yang berdekatan dengan Hari Badak Sedunia, maka materi Program Konservasi TNBBS lebih menekankan pada Kelestarian Badak Sumatera di TNBBS. “Badak merupakan salah satu satwa kunci yang ada di TNBBS selain Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera. TNBBS berkewajiban menjaga kelestarian Badak Sumatera dengan target pertambahan populasi minimal 2 % setiap tahunnya. Dengan cara mengkampanyekan program konservasi Badak Sumatera di lingkungan sekolah dan masyarakat, dapat menggugah rasa kepedulian akan kelestarian Badak Sumatera pada mereka. Apalagi pada kegiatan ini, yang berpartisipasi merupakan generasi muda penerus bangsa serta agen perubahan dalam masyarakat”, kata Riyanto yang akrab disapa Masri. “Banyak upaya yang telah dilakukan oleh penggiat konservasi Badak Sumatera untuk memeriahkan Hari Badak Sedunia yang dirayakan tanggal 22 September setiap tahunnya, kami di TNBBS berupaya ikut memeriahkan Hari Badak ini dengan melakukan penyadar tahuan tentang Konservasi Badak Sumatera di tempat ini. Semoga dengan upaya yang sederhana ini dan disertai hati yang tulus, dapat menimbulkan rasa memiliki pada masyarakat terhadap Badak Sumatera, khususnya di TNBBS. Sehingga masyarakat tidak lagi mengatakan Badak TNBBS, tetapi Badak Kita Bersama”, tambah Masri. Konservasi Badak adalah agenda bersama, kelestarian Badak tanggungjawab kita semua… Sumber : Humas Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan