Lombok Timur, 30 September 2017. Stakeholder meeting Balai TN Gunung Rinjani (TNGR) dengan tema "Peningkatan Kapasitas Pemandu di kawasan Destinasi Rinjani, dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 30 September 2017 dimulai pukul 08.30 WITA bertempat di Green Orry inn, Desa Tetebatu Selatan Kec. Sikur Lombok Timur. Dihadiri oleh Kabid Tata Kelola Destinasi Prioritas Kementerian Pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok timur dan jajarannya, Kepala Bappeda Lombok timur, Balai TN. Gunung Rinjani dan Perwakilan Pemandu Gunung Lingkup Balai TN. Gunung Rinjani 25 org. Narasumber yang hadir dari Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Timur, Kepala Balai TNGR (diwakili Ka SPW II), fasilitator destinasi cluster Rinjani (Wiwin Iswandi) dan Survival Indonesia Foundation (Murdyatmoko) Hasil Stakeholder Meeting tersebut mengemukakan bahwa Pemandu Gunung merupakan garda terdepan dalam penangan permasalahan di destinasi Rinjani; Pemandu Gunung belum terlatih, bersertifikasi dan memiliki kelembagaan; Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata di Daerah akan mengalokasikan kegiatan pelatihan dan sertifikasi pemandu gunung; Pemerintah kabupaten Lotim telab membentuk Kelompok Sadar wisata di beberapa desa, termasuk beberapa desa penyangga TNGR; Perlu adanya SOP pelayanan Tamu oleh para operator; Bappeda Kab. Lombok Timur akan mencoba memfasilitasi penangan sampah di destinasi wisata; Perlu pendidikan sejak dini,untuk siswa SD agar terbiasa hidup bersih; Akan diinisiasi pengelolaan bank sampah di destinasi/desa dan Akan coba difasilitasi dan konfirmasi pada penerbit buku panduan wisata di Indonesia (Lonely planet) karena informasi yang mereka sampaikan belum up to date. Sumber : Balai TN Gunung Rinjani

Lanowulu, 29 September. Pada pukul 10.30 WITA telah terjadi kebakaran hutan didalam kawasan TN Rawa Aopa Watumohai di Blok Hutan Lalonggandunga, Resort Lanowulu, SPTN wilayah 2. Petugas TN Rawa Aopa Watumohai bersama personil Manggala Agni Daops Tinanggea, Koramil Tinanggea dan Polsek Tinanggea melakukan pemadaman kebakaran hutan tersebut. Adapun vegetasi yang terbakar savanna/alang-alang. Pada pukul 14.00 WITA api berhasil dipadamkan . Luas areal yang terbakar 20,190 Ha dengan titik koordinat : S. 04.45531 E: 122.08941. Sumber : Balai TN Rawa Aopa Watumohai

Bantimurung, 29 September 2017. Seekor monyet hitam Sulawesi ditemukan di Hutan Karaenta. Monyet ini berada di pinggir jalan poros yang membelah kawasan Taman Nasional (TN) Bantimurung Bulusaraung di Hutan Karaenta. Informasi keberadaan monyet ini pertama kali dilaporkan oleh Petugas Resort Pattunuang melalui salah satu grup media sosial TN Bantimurung Bulusaraung. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kelompok Kerja Polisi Kehutanan dibantu personil Manggala Agni Non DAOPS Brigade Macaca menuju Karaenta sekaligus menjemput satwa tersebut. Sepintas lalu monyet hitam ini serupa dengan monyet asli penghuni hutan Karaenta, Macaca maura. Namun jika diamati secara seksama monyet ini sedikit berbeda secara morfologi. Mulai dari warna rambut yang menyelimuti seluruh tubuhnya yang lebih gelap dibanding dengan Macaca maura. Memiliki rambut berbentuk jambul pada bagian atas kepala dan terdapat ekor pada bagian belakang yang berukuran 2–5 cm. Jika merujuk pada ciri-ciri tersebut monyet ini merupakan jenis Macaca nigra yang habitat aslinya berada di Sulawesi Utara. Kenapa bisa sampai di Karaenta?. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang berjualan madu di sepanjang Karaenta ini, menuturkan bahwa dua hari lalu 2 orang pengendara motor yang melepaskan monyet tersebut di pinggir jalan. Selama dilepaskan monyet yang lebih akrab disebut “yaki” di Manado ini hanya tinggal di pinggir jalan. Tak jarang duduk di tengah jalan. Hal ini mengganggu kelancaran lalu lintas yang cukup ramai. “Selain menganggu lalu lintas, monyet asing ini juga tidak bisa bergabung dengan kawanan Macaca maura di hutan ini karena berlainan jenis” tegas Muh. Sabir, Polisi Kehutanan TN Bantimurung Bulusaraung. Saat dievakuasi monyet hitam yang memiliki nama keren “Celebes crested macaque” alias monyet jambul Sulawesi ini cukup agresif terhadap manusia. Kuat dugaan monyet ini telah lama dipelihara sehingga terbiasa dengan kehadiran manusia. Perlu diketahui bahwa di Pulau Sulawesi terdapat 7 jenis Macaca yang tersebar berdasarkan habitatnya. Semua jenis tersebut endemik dan dilindungi undang-undang. Saat ini yaki tersebut diamankan di halaman kantor Balai TN Bantimurung Bulusaraung. “Rencananya satwa ini akan kami serahkan ke BBKSDA Sulawesi Selatan untuk ditangani lebih lanjut” Ujar Sahdin Zunaidi, Kepala Balai TN Bantimurung Bulusaraung. Sumber : Taufiq Ismail – PEH Balai TN Bantimurung Bulusaraung

Waingapu, 29 September 2017. Pelatihan System for Automated Geoscientific Analysis (SAGA) GIS 4+ Satellite Image Analysis and Terrain Modelling telah dilaksanakan oleh Taman Nasional MaTaLaWa (Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti) pada tanggal 28 September 2017. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Balai Taman Nasional MaTaLaWa. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih, mengasah dan mengembangkan kapasitas kinerja Pegawai Taman Nasional MaTaLaWa di bidang pemetaan. Meskipun ada beberapa aplikasi SIG untuk pemetaan yang telah diketahui oleh sebagian pegawai Taman Nasional MaTaLaWa, tetapi SAGA GIS dipilih sebagai fokus pelatihan ini karena SAGA GIS: 1. Menyediakan cara termudah, satu step proses untuk visualisasi Landsat data, 2. Memiliki proses sederhana satu langkah untuk pemodelan hidrologi dan analisis medan yang canggih, 3. Merupakan paket software yang tidak memerlukan instalasi sehingga mudah untuk dibagikan, 4. Memiliki tampilan yang mudah dipahami seperti paket GIS lainnya, 5. Bekerja dengan lancar dengan semua format data GIS standar, dan 6. Memiliki tim pengembangan aktif yang responsif terhadap saran pengguna untuk alat pemrosesan dan perbaikan. SAGA GIS 4+ merupakan salah satu dari program atau aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) yang digunakan untuk melakukan interpretasi Peta DEM (Digital Elevation Model), Citra Satelit Landsat, Sentinel dan lain-lain. Contoh penggunaan aplikasi ini yaitu interpretasi DEM menjadi peta hidrologi dan topografi, interpretasi citra satelit menjadi pemetaan kebakaran, perubahan tutupan hutan, dan dampak tambang serta aliran sedimen. Pada pelatihan kali ini, kegiatan lebih difokuskan pada interpretasi citra satelit menjadi peta penutupan lahan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana teknik melakukan interpretasi citra Satelit Sentinel 2A melalui aplikasi SAGA GIS. Pelatihan SAGA GIS 4+ ini dibimbing langsung oleh Sarah Hobgen (Research Institute for Environment and Livelihoods,Charles Darwin University) yang merupakan salah satu penyusun buku yang berjudul “Satellite Image Analysis and Terrain Modelling SAGA GIS 4+”. Buku ini merupakan buku panduan geospatial gratis untuk pengelolaan sumber daya alam, risiko bencana dan perencanaan pembangunan. Peserta pada pelatihan ini dibatasi hanya 10 (sepuluh) orang pegawai Taman Nasional MaTaLaWa dengan alasan pelatihan ini membutuhkan keseriusan, kelancaran dan efektivitas dalam melakukan praktek menggunakan aplikasi SAGA GIS 4+. Tahapan-tahapan yang dilakukan selama pelatihan ini yaitu: 1. Pembimbing memperkenalkan aplikasi SAGA GIS 4+ beserta fungsinya kepada peserta. 2. Perkenalan layout dari aplikasi SAGA GIS 4+ 3. Penyiapan bahan-bahan yang akan digunakan untuk diolah menjadi kelas penutupan lahan. Bahan-bahan tersebut berupa Citra Satelit Sentinel 2A dan batas kawasan Taman Nasional MaTaLaWa 4. Penjelasan langkah-langkah dalam melakukan interpretasi citra untuk pembuatan peta penutupan lahan dengan teknik OBIS (Object Based Image Segmentation). 5. Praktek langsung interpretasi citra dalam pembuatan peta penutupan lahan. Hasil dari kegiatan pelatihan ini yaitu peserta telah berhasil menentukan kelas penutupan lahan pada Taman Nasional MaTaLaWa di kawasan hutan Laiwangi Wanggameti berdasarkan perbedaan warna yang ditampilkan oleh citra satelit pada aplikasi SAGA GIS 4+. Diharapkan dengan adanya pelatihan SAGA GIS 4+ ini dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pengelolaan kawasan Taman Nasional MaTaLaWa. Sumber: Balai Taman Nasional MaTaLaWa

Sorong, 26 September 2017. Bulan September ini, BBKSDA Papua Barat melaksanakan kegiatan Patroli Penertiban TSL yang dilindungi UU di Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan sekitarnya. Dari kegiatan patroli maupun pengamanan berhasil didapatkan penyerahan satwa oleh masyarakat kpd BBKSDA Papua Barat. Kepala Bagian Tata Usaha, Matheas Ari Wibawanto, S.Hut., M.Sc. menjelaskan "Tumbuhan dan Satwa Liar khususnya di Papua Barat harus kita jaga agar mereka tetap lestari dan terus menghiasi hutan di Papua Barat. Salah satunya melalui kegiatan patroli. Kegiatan patroli penertiban ini rutin kita lakukan, dan melalui kegiatan ini, kita menginginkan adanya peningkatan pemahaman serta kesadaran masyarakat untuk tidak menangkap, memelihara, mengedarkan dan memperjualbelikan jenis TSL yang dilindungi UU. Kita pun berharap bahwa stakeholders lain seperti pihak aparat, pemerintah daerah dan masyarakat umum untuk bersama-sama menjaga asset kita berupa TSL dilindungi. Satwa sitaan/temuan ini dilepasliarkan di TWA Klamono yang merupakan habitat asli dari satwa tersebut sehingg ekosistem hutan di TWA Klamono akan tetap lestari". Dilakukan juga pelepasliaran oleh Tim BBKSDA Papua Barat dan juga tokoh masyarakat sekitar kawasan TWA Klamono. Beberapa jenis satwa liar yg dilindungi dan tdk dilindungi UU yg dilepasliarkan antara lain: Kasuari Gelambir Tunggal (Casuarius unappendiculatus) 3 (tiga) ekor; Kadal Panan (Tiliqua gigas) 16 (enam belas) ekor; Sanca Hijau Juvenile (Morelia viridis) 2 (dua) ekor; Kura2 Irian Leher Pendek (Elseya novaeguineae); Biawak/Soa-soa Bintang (Varanus salvator) 3 (tiga) ekor; Sanca Boa Pohon (Candoia carinata) 3 (tiga) ekor; Sanca Semak (Morelia amethistina) dan Ular Piton (Leophyton albertisi). Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan pasal 21, ayat 2, huruf (a) dan pasal 40 ayat 2, UU No. 5 Tahun 1990 ttg KSDAHE maka "setiap org dilarang utk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yg dilindungi dlm keadaan hidup" dan dpt dikenakan ketentuan pidana penjara paling lama 5 thn dan denda paling byk 100 juta rupiah. Sumber : Balai Besar KSDA Papua Barat

Rupat Utaraa. (26/09/2017) Beredar kabar di medsos bahwa telah ditemuakan ditemukan spesies langka Dugong (Dugong dugon) mati terdampar di Perairan Kuala Simpur, Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. Informasi tersebut diperoleh dari laman akun facebook atas nama Tan Siuphing tanggal 27 September 2017. Berdasarkan informasi dari Abdul Kadir Penyuluh Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, mamalia laut tersebut dijumpai nelayan dalam kondisi mati ketika hendak melaut di antara Pulau Tengah, Rupat Utara. Mengetahui hal tersebut bangkai dari Dugong tersebut kemudian dibawa kembali ke tepi dengan cara menarik menggunakan perahu. Sesampai di Kuala Simpur bangkai Dugong tersebut dipotong-potong dan dibagi-bagikan kepada warga. Kepala Balai Besar Riau Makfud menyampaikan “Oleh karenanya Kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam waktu dekat untuk menjaga keberadaan dan kelestarian satwa langka tersebut”. Hewan yang memiliki nama latin Dugong dugon ini tergolong terancam punah dan dilindungi oleh Peraturan Pemerintah no. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Habitat hidupnya berasosiasi dengan lamun (seagrass) yang mana di daerah Rupat Utara terdapat sebaran lamun. Sumber BBKSDA Riau

BBKSDA NTT bersama Pemda Kab Manggarai Timur melaksanakan Sosialisasi Perlindungan Rugu atau Komodo (Varanus komodoensis) di KEE HL Pota Borong, 27 September 2017. Bertempat di Aula Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Kab. Manggarai Timur di Borong, BBKSDA NTT, Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Manggarai Timur menyelenggarakan Sosialisasi Konservasi Biawak Komodo sekaligus pembahasan Rancangan Peraturan Desa Perlindungan Rugu atau Komodo (Varanus komodoensis) di wilayah Desa Golo Lijun, Nanga Mbaur dan Nampar Sepang. Dalam Perdes tersebut antara lain diatur peranan masyarakat/tokoh adat/agama dalam perlindungan Rugu atau Komodo dan habitatnya. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memberikan dukungan penuh atas perlindungan Rugu atau Biawak Komodo yang berada di wilayahnya. Hal ini ditunjukan antara lain dengan penerbitan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor. HK/83.A/2013 tentang Pembentukan Forum Kolaboratif Pengelolaan Ekosistem Esensial Hutan Lindung Pota Kecamatan Sambi Rampas sebagai salah satu habitat komodo di luar hutan konservasi. Penerbitan Perdes yang difasilitasi oleh Pemerintah (pusat & daerah) dan Pihak Gereja/Keuskupan Ruteng JPIC SVD Ruteng ini diharapkan akan menjadi salah satu payung hukum perlindungan dan pelestarian Rugu atau Komodo di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Hutan Lindung Pota. Untuk menyempurnakan substansi Perdes, dihadirkan beberapa narasumber antara lain : Sekretaris Dinas PPO Damasus Ndama yang mewakili Bupati Manggarai Timur, Kepala UPT KPH Manggarai Timur Marselus Ndeu yang mewakili Pemprov NTT dan kepala Seksi Konservasi Wilayah III Halu Oleo, SP sebagai perwakilan Balai Besar KSDA NTT. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Tokoh-tokoh Masyarakat/Adat/Muda dari Desa Nampar Sepang, Nanga Mbaur Kec. Sambirampas dan Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Kepala Desa Golo Lijun, Kepala Desa Nanga Mbaur serta Kepala BPD Nanga Mbaur. Narasumber antara lain memaparkan Peluang dan tantangan konservasi alam dan satwa liar di Wilayah KEE HL Pota atau Key Biodiversity Area Pota kedepan dari sudut pandang konservasi alam. Ditjen KSDAE telah menetapkan KEE Pota sebagai salah satu dari 3 site monitoring populasi komodo pada wilayah kerja BBKSDA NTT. Upaya monitoring populasi tersebut dilakukan setiap tahun oleh BBKSDA NTT bekerjasama dengan Yayasan Komodo Survival Program. Namun masyarakat belum dapat menikmati manfaat secara langsung atas hadirnya satwa komodo di wilayahnya. Bahkan sebagian masyarakat masih menganggap komodo sebagai hama atau pemangsa ternak. Kedepan diharapkan pemanfaatan sumber daya alam khususnya komodo di KEE Pota ini dapat kelola dengan baik sehingga berdampak dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui aktifitas ekowisata serta salah satu site konservasi komodo dengan pola kemitraan bersama masyarakat, pemerintah, LSM, swasta serta komunitas lainnya. Kegiatan ini diakhiri dengan Penandatanganan Berita Acara Rancangan Peraturan Desa Perlindungan Rugu atau Komodo (Varanus komodoensis) oleh Para Pihak. Sumber : Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur

Kotaagung, 28 September 2017. “Bulan Agustus lalu, kita kedatangan tamu dari Negara Malaysia, tepatnya dari Taman Negara Pahang dan Taman Negara Ramsar. Pada Bulan September ini, kita kembali kedatangan tamu dari Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW). Keduanya datang dengan tujuan yang sama, yakni mempelajari SMART Patrol yang telah dilaksanakan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Hal ini merupakan suatu hal yang membanggakan bagi kita (Balai Besar TNBBS red.), tetapi juga merupakan beban yang kita terima, karena kita dinilai oleh pihak luar telah baik dalam pelaksanaan SMART Patrol dalam mendukung RBM. Semoga hal ini dapat membuat kita semakin terpacu untuk berbuat lebih baik lagi, khususnya dalam pelaksanaan SMART Patrol mendukung RBM di TNBBS’, Ujar Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBBS Wasja, SH setelah melepas Tim TNBNW di Kantor Balai Besar TNBBS Kotaagung. Sebagai salah satu taman nasional dengan proses implementasi SMART-RBM yang sudah berjalan dengan relative baik, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menjadi salah satu contoh taman nasional tujuan studi banding dari UPT-UPT terkait, salah satunya adalah Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW). Studi banding TNBNW ke TNBBS ini bertujuan untuk mengetahui proses dan implementasi sistem SMART-RBM di TNBBS. WCS-IP selaku mitra TNBBS yang mendukung pelaksanaan sistem SMART-RBM di TNBBS dilibatkan untuk pendampingan dalam pelaksanaan studi banding kali ini. Pendampingan tersebut berupa pengambilan data patroli di tingkat resort dan pelatihan operator SMART. Studi banding yang dilaksanakan oleh TNBNW berlangsung pada tanggal 22-28 September 2017. Kegiatan studi banding dibagi menjadi dua tahapan, yaitu pengambilan data patroli di tingkat resort dan pelatihan operator SMART. Peserta studi banding meliputi pihak-pihak terkait dari TNBNW (tim lapangan, operator SMART, dsb) dan juga mitra TNBNW, yaitu E-PASS dan WCS-IP Sulawesi Program. Peserta studi banding berjumlah + 30 orang. Tahapan pelatihan pengambilan data lapangan patroli di tingkat resort dilaksanakan oleh tim lapangan TNBNW, didampingi oleh tim patroli SMART TNBBS dan WCS-IP. Pelatihan ini dilaksanakan selama tiga hari di wilayah Resort Sukaraja, SPTN wilayah I Semaka. Dalam pelaksanaan studi banding patroli kali ini, peserta terlihat sangat antusias. Hal ini terbukti dengan begitu semangatnya peserta dalam mengamati dan mencatat temuan-temuan selama patroli, serta diskusi tentang kondisi TNBBS saat ini. Setelah data lapangan diperoleh, tahapan kegiatan selanjutnya adalah pelatihan operator SMART. Tahapan ini diikuti oleh seluruh peserta dari TNBNW dan mitra TNBNW (E-PASS dan WCS-IP Sulawesi Program). Pelatihan operator SMART didampingi oleh SMART Database Officer WCS-IP BBS (Aan Apriyanto) dan SMART Coordinator WCS-IP BBS (Ari Sutopo) di kantor BPTN Wilayah I Sukaraja. Meskipun hanya dapat dilaksanakan dalam waktu singkat, kegiatan pelatihan operator SMART berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan studi banding diakhiri dengan presentasi hasil dari rekan-rekan TNBNW di kantor Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Rekan-rekan dari TNBNW mempresentasikan hasil studi banding yang telah dilakukan, baik saat pengambilan data patroli di lapangan maupun saat proses input data dan pelatihan operator SMART. Acara studi banding ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan dari TNBBS dan buku RBM di resort IPZ TNBBS. Experience is a good teacher. Sharring knowledge to be SMART for better wildlife management… Sumber : Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan

Selayar (29/09/2017) Pemuda yang tergabung dalam program kegiatan Kementerian Koordinator Maritim tiba hari ini di Benteng-Kepulauan Selayar, setelah diterima khusus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pemuda yang berjumlah 51 orang ini selanjutnya mendatangi Balai TN. Taka Bonerate. Diterima oleh Kepala SPTN Wil. I Tarupa Muhammad Hasan yang kemudian menjelaskan gambaran umum dalam kawasan TN. Taka Bonerate setelah itu dipertontongkan video-video dokumenter. Program Kementerian Koordinator Maritim ini bernama Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ) 2017 SulSel ini membawa misi kemaritiman dengan lingkup berbagai bidang ilmu seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif serta kepedulian terhadap lingkungan. Rombongan pemuda ini dibagi dalam dua tim yang nantinya ditempatkan didua konsentrasi pulau yaitu Jinato dan Latondu. Pelaksanaan program ini akan berlangsung selama 9 hari mulai tanggal 28 September sd. 6 Oktober 2017. Sumber: TN Takabonerate

Tangerang, 28 September 2017. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya beserta Pejabat dan Jajaran serta Raline Shah sebagai duta satwa Indonesia menyambut langsung kedatangan Giant Panda (Ailuropoda melanoleuca) dari China Wildlife Conservation Association (CWCA) dan Research Center For the Giant Panda (RCGP) di terminal Cargo RH 530 Garuda Indonesia di Bandara International Soekarno Hatta Tangerang Banten. Pesawat tersebut mendarat dengan selamat pada hari Kamis 28 September 2017 pada jam 8.50 WIB. Sepasang Giant Panda yang diberi nama Cai Tao dan Hu Chun itu dibawa terpisah dengan 2(dua) kandang berbeda, setelah penyerahan secara seremonial dari Pemerintah Tiongkok kepada Pemerintah Indonesia rencananya kedua Satwa Icon Negeri Tirai bambu itu akan dikarantina selama ± 2 (dua) bulan di Taman Safari Indoneisa (TSI) Bogor. (gie) Sumber : Balai KSDA DKI Jakarta

Jakarta, 28/92017. Dalam rangka Optimalisasi Upaya Konservasi Kura-Kura Leher Ular Rote (Chelodina mccordi) Beserta Habitatnya di Wilayah Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 28 September 2017 Balai Besar KSDA NTT menandatangani naskah Perjanjian Kerjasama dengan Wildlife Conservation Society Indonesia Program di Gedung Manggala Wanabhakti Jakarta. Selama tahun 2017 hingga April 2018 kedua belah akan melakukan aktifitas bersama yang meliputi : Drs. Tamen Sitorus, M.Sc., Kepala BBKSDA NTT dan Dr. Noviar Andayani Country Direktur WCS Indonesia Program menyatakan bahwa dalam jangka panjang, tujuan utama yang ingin dicapai adalah mengembalikan kembali populasi Kura-kura leher ular rote ke habitat alaminya di Rote Nusa Tenggara Timur. Upaya ini dilakukan melalui pemilihan dan penyiapan habitat alam yang tepat, prakondisi masyarakat, pengembalian individu-individu hasil perbanyakan yang dilakukan oleh beberapa kebun binatang di luar negeri melalui proses karantina-habituasi, pelepasliaran di alam serta monitoring secara berkelanjutan. Saat ini sedang dilakukan pula upaya mencari kemungkinan pemanfaatan habitat dan populasinya untuk tujuan wisata yang dikelola oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh BBKSDA NTT dan WCS-IP beberapa tahun ke depan semaksimal mungkin akan melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat. Sebelumnya, pada Juli 2009 upaya restocking populasi di alam pernah dilakukan oleh Departemen Kehutanan bekerjasama PT. Alam Nusantara Jayatama dengan melepas 40 ekor anakan kura-kura leher ular sejumlah 40 (empat puluh) ekor di Danau Peto Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan milik Masyarakat Adat Rote dari Marga Pelokila, Ambesa dan Manafe. Dari hasil monitoring yang dilakukan oleh BBKSDA NTT dan Balai Litbang Kehutanan Kupang, kegiatan tersebut belum menampakan hasil yang menggembirakan. Kura-kura leher ular rote merupakan satwa liar yang belum dilindungi namun mengingat populasinya, dalam konvensi perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar terancam punah (CITES) jenis ini termasuk dalam appendix 2, proses perdagangannya dilakukan dengan pengawasan yang ketat, tidak ada kuota untuk eksport untuk hasil tangkapan dari alam. Semoga dengan adanya kerjasama ini dapat memberikan kontribusi terhadap pelestarian kura-kura leher ular rote sebagai salah satu kekayaan jenis fauna Indonesia. Sumber: BBKSDA NTT

Sukadana, 27 September 2017, Balai Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) bersama dengan Kejaksaan Negeri Ketapang, Polres Ketapang, Polres Kayong Utara dan TNI KODIM Ketapang melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Barang bukti yang dimusnahkan berupa 4.920 (empat ribu sembilan ratus dua puluh) pohon Jabon yang berada di kawasan TNGP. Ribuan pohon Jabon yang dimusnahkan merupakan barang bukti tindak pidana yang melanggar ketentuan Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Kepala Balai TNGP Ir. Dadang Wardhana,M.Sc menyatakan bahwa pemusnahan barang bukti berupa 4.920 pohon Jabon merupakan tindak lanjut dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 137/Pid.Sus-LH/2011/PN-Ktp tanggal 19 Juni 2017 yang mana dalam putusan tersebut sejumlah 4.920 pohon Jabon diserahkan kepada Balai TNGP untuk dimusnahkan. Hadir untuk menyaksikan pemusnahan yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang beserta jajarannya, Perwakilan KODIM Ketapang, Penyidik Polres Ketapang, anggota Polres Ketapang, anggota Polres Kayong Utara, Camat Sukadana, dan Kepala Desa Sejahtera. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan petugas Balai TNP dibantu oleh Masyarakat Mitra Polhut dengan cara ditebang, dipotong dan dibakar serta pemberian bahan kimia pada bekas tunggul tebangan agar pohon Jabon tersebut tidak tumbuh kembali. Pemusnahan dengan cara dibakar dilaksanakan secara terkendali yang dalam pelaksanannya diawasi penuh oleh petugas. Setelah dilakukan pemusnahan barang bukti tersebut, Balai TNGP berencana akan merehabilitasi kawasan tersebut dengan tanaman yang sesuai dengan ekosistem didaerah tersebut. Sumber : Balai TN Gunung Palung

Makasar (28/09/2017). Di Senate Room, Fakultas Kelautan dan Perikanan UNHAS dilakukan pembahasan Kerja Sama Riset dan Pengembangan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Serta Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan di Daerah Penyangga TN. Taka Bonerate dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan UNHAS (Universitas Hasanuddin). Dalam rapat ini pihak fakultas Kelautan dan Perikanan dihadiri oleh dosen- dosen fakultas kelautan dan Perikanan UNHAS serta seksi kerjasama fakultas sedangkan dari Balai TN. Taka Bonerate diwakili oleh Ka. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Jinato Abd. Rajab, Asep Pranajaya (Penyuluh), Yasri Tahir (Polhut) dan Asri (PEH). Diharapkan dari kerjasama ini akan melahirkan program rencana pelaksanaan kegiatan 5 (lima) tahun dan tahunan yang mendukung pelestarian, peningkatan kesejahteraan dan mewujudkan peningkatan peran dan partisipasi masyarakat Adapun ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang penelitian, jasa wisata alam dan lingkungan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan pusat riset pengelolaan Cagar Biosfer Taka Bonerate-Kepulauan Selayar, pengembangan dan pengelolaan ekowisata, pemberdayaan masyarakat melalui wisata Bahari dan pengelolaan akses Perikanan Berkelanjutan serta peningkatan kapasitas SDM Balai TN. Taka Bonerate dan sekitar kawasan TN. Taka Bonerate Dengan lahirnya perjanjian kerjasama ini nantinya mitra Balai TN. Taka Bonerate akan bertambah dalam mengelola kawasan konservasi yang mempunyai julukan atol ketiga terbesar dunia. Sumber TN Takabonerate

Jakarta, 28 September 2017. Untuk pertama kalinya Indonesia memperoleh koleksi sepasang Giant Panda dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Indonesia merupakan negara ke-16 yang mendapatkan peminjaman Giant Panda untuk tujuan pengembangbiakan (breeding loan). Hal ini merupakan tindaklanjut Nota Kerjasama (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah RRT, serta Nota Kerjasama business to business antara PT. Taman Safari Indonesia (TSI), dengan China Wildlife Conservation Association (CWCA), pada tanggal 1 Agustus 2016 di Guiyang, Tiongkok. KLHK mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang telah memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk melakukan upaya konservasi Giant Panda di Indonesia. Semoga sepasang Giant Panda tersebut dapat segera beradaptasi dengan rumah barunya di Taman Safari Indonesia di Cisarua dan masyarakat Indonesia bisa menikmati keberadaan Giant Panda. Kerjasama konservasi Giant Panda ini diharapkan dapat menjadi salah satu simbol perekat hubungan diplomatik antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Tiongkok. Kehadiran Giant Panda di Indonesia, akan menambah koleksi hidupan liar dunia di lembaga konservasi Indonesia dan akan menambah pengetahuan dalam praktek pengelolaan konservasi eksitu spesies Giant Panda. Kami akan berupaya meniru keberhasilan konservasi Giant Panda yang gigih di Tiongkok. Untuk menyambut kedatangan Giant Panda tersebut, PT. Taman Safari Indonesia di Cisarua telah membangun sarana prasarana berupa Rumah Panda Indonesia dengan luas kurang lebih 1.300 m2 sejak 2014. Rumah Panda Indonesia tersebut sekaligus sebagai tempat pakan Giant Panda berupa kebun berisi 20 jenis bambu seluas 10 hektar. Secara teknis fasilitasi ini, telah memenuhi syarat habitat Giant Panda. Beberapa upaya konservasi Giant Panda ini antara lain yaitu, pengembangbiakan di luar habitat alamiah (eks-situ conservation). “Dalam kesempatan ini, kami mengajak semua pihak untuk turut menyadari pentingnya upaya perlindungan tumbuhan dan satwa liar, dan mari bersama-sama dukung upaya koservasi tumbuhan dan satwa liar serta penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar.” kata Menteri LHK di dalam sambutannya. “KLHK menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, China Wildlife Conservation Association (CWCA), dan PT. Taman Safari Indonesia, serta semua pihak yang selama ini telah banyak mendukung upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar,” lanjut Menteri LHK. Sumber: Biro Humas dan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, KLHK

Sofifi, 27 September 2017. “ASSALAMUALAIKUUUMM.......”, ucapan salam dari Pak Dirjen KSDAE penuh semangat sambil memasuki ruangan rapat. Salam tersebut sebagai tanda bahwa Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang KSDAE Tahun 2017 akan dimulai. Rakornis dilaksanakan mulai tanggal 26 s/d 28 September 2017. Selain mengundang Unit Pelaksana Teknis (UPT) KSDAE seluruh Indonesia, Panitia juga mengundang para mitra yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Dalam arahannya, Pak Dirjen memaparkan tentang cara baru dalam mengelola kawasan, yaitu “Mengurus kawasan bersama tetangga terdekat”. Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL) turut serta dalam Rakornis tersebut. Tim perencanaan dan walidata TNAL hadir bersama Kepala Balai yang baru, Bapak Muhammad Wahyudi, SP., M.Sc. Disela-sela Rakornis, Kepala Balai TNAL mengajak diskusi terkait pengelolaan taman nasional yang akan dipimpinnya. Mulai dari dokumen perencanaan Desain Tapak sampai program-program unggulan atau Role Model yang telah dikumpulkan dalam rapat tersebut. Infografis yang ditampilkan oleh Balai TNAL adalah hasil Ekspedisi Lolobata tahun 2017 dan hasil Ekspedisi Goa di TNAL. Sedangkan Role Model yang diserahkan adalah Role model Suaka Paruh Bengkok. Oleh : Akhmad David Kurnia Putra Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata