Rabu, 27 Mei 2026

Berita

Publikasi Resmi Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Kehutanan

Baca Berita

Fasilitasi Penataan Blok Kawasan Konservasi di Balai Besar KSDA Riau

Pekanbaru, 21 Oktober 2017. Dalam rangka percepatan penataan kawasan konservasi di wilayah Provinsi Riau maka pada tanggal 18-20 Oktober 2017 telah dilakukan Fasilitasi terkait Penataan Blok Kawasan Konservasi di Balai Besar KSDA (BBKSDA) Riau di Ruangan Rapat Kantor Balai Besar KSDA Riau oleh Tim Fasilitasi terkait Penataan Blok Kawasan Konservasi dari Direktorat PIKA. Fasilitasi terkait Penataan Blok Kawasan Konservasi di BBKSDA Riau tersebut dilakukan selama dua hari dengan metode presentasi rancangan blok dan diskusi. Pada hari pertama dilakukan diskusi terkait perbaikan dokumen blok kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling, SM Giam Siak Kecil, TWA Buluh Cina dan TWA Sungai Dumai. Selanjutnya pada hari kedua disampaikan oleh Tim Penyusun Blok Kawasan Konservasi BBKSDA Riau materi Rancangan Blok Suaka Margasatwa Bukit Bungkuk dan Zona Taman Nasional Zamrud yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pembahasan. Pada tahun 2017 ini BBKSDA Riau telah melaksanakan kegiatan penataan kawasan konservasi 4 Unit yaitu SM Giam Siak Kecil, SM Bukit Rimbang Bukit Baling, TWA Buluh Cina dan TWA Sungai Dumai. Sampai saat ini dokumen tersebut sudah dalam tahap perbaikan final hasil pembahasan di pusat dan akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal KSDAE cq Direktorat PIKA untuk diproses penilaian dan pengesahan. Selain itu, BBKSDA Riau juga sedang menyusun dokumen penataan kawasan CA Bukit Bungkuk dan TN Zamrud. Perkembangan proses penyusunan kedua dokumen tersebut direncanakan pada awal bulan November 2017 akan dilaksanakan konsultasi publik rancangan dokumen kawasan CA Bukit Bungkuk dan TN Zamrud. Dari data perkembangan penataan kawasan konservasi wilayah pengelolaan BBKSDA Riau bahwa dari 21 kawasan konservasi yang terdiri dari 2 Cagar Alam, 10 Suaka Margasatwa, 3 Taman Wisata Alam, 1 Taman Buru, 4 KSA/KPA, 1 Taman Nasional yang telah memiliki dokumen penataan blok yang sudah disahkan sebanyak 2 kawasan konservasi. Untuk itu perlu dilakukan percepatan penataan blok kawasan konservasi di lingkup BBKSDA Riau. Hal ini mengingat adanya target percepatan Kebijakan Satu Peta yang menjadi tanggung jawab Ditjen KSDAE untuk memenuhinya sampai tahun 2018. Beberapa langkah-langkah dan upaya percepatan yang perlu dilakukan BBKSDA Riau dalam rangka permasalahan dalam penataan kawasan konservasi diantaranya adalah segera menyelesaikan penyusunan dokumen penataan kawasan konservasi Cagar Alam Bukit Bungkuk dan Taman Nasional Zamrud diakhir Oktober 2017 sehingga dapat dilanjutkan pada proses penilaian dan pengesahan di pusat; pelaksanaan penataan kawasan konservasi yang sudah dialokasikan sebanyak 5 kawasan pada tahun 2018, agar segera dilakukan pada awal tahun mengingat adanya target Kebijakan Satu Peta harus disampaikan dibulan Juni 2018 kepada panitia Kebijakan Satu Peta; sedangkan 2 kawasan ( Cagar Alam Balai Raja dan SM PLG Sebanga ) yang belum alokasikan untuk dilakukan penataan kawasan tahun 2018 terkait kondisi eksisting dilapangannya hampir seluruhnya sudah menjadi perkebunan sawit illegal, maka perlu segera mengusulkan evaluasi fungsi kawasan; mengumpulkan data–data dan informasi terkait kawasan konservasi di Riau yang berasal dari hasil penelitian studi literatur dan laporan. Dari data tersebut menjadi sumber informasi dalam penyusunan draft nol dokumen blok kawasan terutama pada bab I Deskripsi. Dokumen Blok Cagar Alam Bukit Bungkuk dan Taman Nasional Zamrud direncanakan dalam awal bulan November akan dilakukan konsultasi publik yang selanjutnya akan disampaikan kepada Direktur Jenderal KSDAE cq Direktorat PIKA untuk ditindak lanjuti dengan proses penilaian dan pembahasan. Dokumen Blok SM Giam Siak Kecil, SM Bukit Rimbang Bukit Baling, TWA Buluh Cina dan TWA Sungai Dumai akan disampaikan kepada Direktur Jenderal KSDAE cq Direktorat PIKA melalui Tim fasilitasi dari Direktorat PIKA untuk diproses pengesahannya oleh Direktur Jenderal KSDAE. Sumber : Direktorat PIKA
Baca Berita

Ngopi (Ngobrol Pintar) di Merapi

Cangkringan, 24 Oktober 2017. Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) gelar diskusi yang dilaksanakan di Hotel Cangkringan, Cangkringan, Sleman. Diskusi ini mengambil tema "Potensi Wisata Taman Nasional Gunung Merapi". Diskusi ini dihadiri oleh kira-kira 65 undangan yang berasal dari instansi terkait sekitar kawasan TNGM, desa dan kecamatan sekitar kawasan TNGM serta masyarakat mitra TNGM. Dalam kesempatan ini, disampaikan 3 paparan oleh Kepala BBPPBPTH Ir. Tandya Tjahjana, M.Si, mewakili Kepala Biro Humas KLHK. Yang kedua oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata DI Yogyakarta, Aria Nugrahadi, MT. Serta diakhiri paparan oleh Nurpana Sulaksono, S.Hut, M.T, Kepala SPTN Wilayah I TNGM. Selanjutnya juga dibahas potensi wisata TNGM serta kemungkinan pengembangan yang mungkin dikolaborasikan bersama dengan berbagai pihak. Pihak TNGM membuka peluang kerja sama dan kolaborasi dengan tetap mengindahkan aturan-aturan yang berlaku. Karena kita semua memahami bahwa wisata adalah salah satu jasa lingkungan yang bisa dimanfaatkan dari hutan konservasi. Sumber : Balai TN Gunung Merapi
Baca Berita

Grand Design Sanctuary Curik Bali

Banyuwangi, 24 Oktober 2017. Curik Bali/Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) merupakan satwa langka dan endemik pulau Bali. Habitat asli terakhirnya hanya ada di Taman Nasional Bali Barat (TNBB). Dukungan dan peran serta semua pihak (pemerintah, swasta, masyarakat) untuk keberlanjutan hidup burung Curik Bali perlu terus ditingkatkan. Seperti pada hari ini, dengan difasilitasi oleh ADB Indonesia Resident Mision, dilakukan workshop terhadap penyusunan rencana induk/ grand design Sanctuary Curik Bali. Acara dihadiri peserta dari TNBB, PT PLN Persero, Balai TN Baluran, BBKSDA Jatim dan APCB. Acara dibuka oleh Direktur KKH Ditjen KSDAE. “Terdapat IKK Direktorat KKH diantaranya pembangunan Sanctuary, Sanctuary Curik Bali salah satu yang telah ditetapkan sesuai SK Dirjen KSDAE pada tahun 2015. Dengan target peningkatan populasi 10 % namun untuk Curik Bali diharapkan naik 100% dari baseline data. Dengan adanya laporan bahwa terjadi peningkatan populasi pada April 2017 sebanyak 109 ekor. Diharapkan mencapai target ideal sesuai dengan ketentuan IUCN terkait pulihnya populasi di habitat aslinya” ujar Direktur KKH dalam sambutannya. Konsultan penyusun rencana induk memaparkan hasil dari survei lapangan, dengan usulan rekomendasi : 1. Perlunya disusun suatu protokol mulai dari burung di breeding center sampai pelepasliaran; 2. Monitoring pasca pelepasliaran dengan memanfaatkan teknologi terkini; selain itu usul lain seperti peningkatan patroli, management pengendalian spesies invasif, peningkatan kontribusi para pihak khususnya pelaku pariwisata di TNBB serta perlu disusunnya koridor untuk sebaran jalak Bali, agar di Cekik mempuntai suatu koridor sebaran yang jelas. AK. Sumber : Balai TN Bali Barat
Baca Berita

Apel Siaga Pengendalian Karhutla BBTN Bukit Barisan Selatan

Sukaraja, Kamis 19 Oktober 2017. Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) menggelar Apel Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan (karhutla) di Sukaraja Bumi Perkemahan yang berada di SPTN I – BPTN Wil.I pada kamis 19 Oktober 2017. Apel siaga digelar sebagai antisipasi karhutla yang terjadi di kawasan TNBBS yang melibatkan ratusan personil gabungan dari daerah sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Apel Siaga ini selain diikuti oleh para pejabat Eselon III & IV lingkupBBTNBBS juga dihadiri oleh Personil dari TNI, Polri, BPBD, dan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Brigdalkarhut) dari Kec. Semaka, Wonosobo, dan sukaraja. Apel juga diikuti dari unsur masyarakat meliputi Masyarakat Peduli Api (MPA) yang merupakan binaan TNBBS Apel siaga dimulai dengan mendengarkan arahan dari Kepala Balai Besar TNBBS, Ir.Agus wahyudiono dilanjutkan dengan simulasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta simulasi penangkapan pelaku pembakar hutan dan lahan. Selain itu Kepala Balai Besar TNBBS juga melakukan dialog dengan para peserta apel. Ir.Agus Wahyudiono mengungkapkan, apel siaga ini adalah untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kawasan hutan, khususnya di wilayah kerja Taman Naional Bukit Barisan Selatan sehingga kawasan hutan tetap terjaga dan terhindar dari bencana kebakaran hutan, Selain itu semua pihak harus ikut mendukung dan bertanggung jawab untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan. Kesiapan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan cara: Patroli pencegahan kebakaran hutan, sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan melalui kampanye, sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga, pembinaan masyarakat peduli api (MPA), dan lain-lain. Sumber : Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan
Baca Berita

Pemerintah Desa Mulyorejo Dukung Desa Binaan "Baban Lestari"

Jember, 24 Oktober 2017. Desa Mulyorejo adalah salah satu desa binaan TN Meru Betiri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SK. 80/KSDAE/SET/ KSA.1/2/2017 tentang Penetapan Lokasi Desa Binaan dan Pendamping Pada Daerah Penyangga Kawasan Konservasi. Desa yang berada di Kecamatan Silo ini memiliki Kelompok Kerja Desa Binaan bernama “Baban Lestari”. Kelompok ini terbagi dalam dua lokasi yaitu di Blok Dong Segoro dan Blok Tangki Nol, Resort Baban, SPTN Wilayah III Kalibaru. Bulan Juni 2017, Balai TNMB telah memberikan bantuan sebanyak 12 ekor kambing etawa yang terdiri dari 10 ekor betina dan 2 ekor jantan, serta pelatihan cara budidaya ternak kambing dari UPT Dinas Peternakan kepada kelompok "Baban Lestari". Saat ini, di Blok Dong Segoro ada 3 kambing betina yang diternakkan tersebut hamil. Sedangkan kambing lain juga terpelihara dg baik dan sehat. Agar manfaat bisa dirasakan merata oleh setiap anggota maka dalam program ternak ini digunakan sistem bergulir, maksudnya apabila kambing sudah beranak 2 kali akan berganti dengan penerima (anggota) yang lain. Senin, 16 Oktober 2017. Kepala Dusun Batu Ampar, Misjoto bersemangat untuk meninjau program pemberdayaan masyarakat di Desa Mulyorejo. Kegiatan ini dalam rangka fungsi pengawasan dan pengendalian oleh instansi terkait dalam hal ini dari pemerintahan Desa Mulyorejo. Bersama pendamping desa binaan, M. Andik Boediono, melihat langsung perkembangan ternak kambing etawa di Blok Dong Segoro. Semoga ternak kambing etawa menjadi alternatif mata pencaharian warga, dapat berkembang pesat dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Sumber : Balai TN Meru Betiri
Baca Berita

UNDP Kunjungi TN Bukit Barisan Selatan

Kotaagung, 22 Oktober 2017. Regional Technical Advisor (RTA) GEF-UNDP, PIU UNDP, PMU UNDP, Subdit KSDAE, dan Biro Kerjasama Luar Negeri-KLHK mengunjungi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), 20 – 22 Oktober 2017. Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui dan memberi feedback, evaluasi, atau masukan atas implementasi program GEF-UNDP yang berlangsung di TNBBS. Kegiatan kunjungan meliputi kegiatan pemaparan dan juga kunjungan lapangan ke beberapa site terkait program GEF-UNDP di TNBBS. Tim GEF – UNDP beserta rombongan diterima oleh Kepala Balai Besar TNBBS Ir. Agus Wahyudiono di Kantor Balai Besar TNBBS Kotaagung pada hari Jumat 20 Oktober 2017. Kemudian, dilakukan paparan mengenai tantangan pengelolaan kawasan TNBBS yang sedang dihadapi saat ini oleh Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar TNBBS Ismanto, S.Hut,MP. Acara dilanjutkan dengan kunjungan ke kantor WCS-IP Kotaagung. Firdaus Affandi (WCS-IP) Southern Sumatra Landscape Manager) dan Patih (WCS-IP Southern Sumatra Wildlife Crime UnitOfficer) melakukan paparan mengenai kemajuan implementasi program GEF-UNDP di TNBBS yang telah dilaksanakan oleh WCS-IP, diantaranya meliputi program RBM, patroli berbasis SMART, mitigasi konflik satwa liar, monitoring harimau sumatra, dan penegakan hukum terkait kasus kejahatan satwa liar. Pada tanggal 21-22 Oktober 2017, rombongan melakukan kunjungan lapangan ke beberapa site dengan didampingi oleh perwakilan TNBBS dan WCS-IP. Kunjungan lapangan pertama dilakukan ke Stasiun Penelitian Way Canguk. Dalam kegiatan kunjungan lapangan ini dilakukan pemaparan tentang kegiatan riset dan monitoring di Way Canguk, peninjauan langsung kegiatan riset dan monitoring yang dilakukan adalah cek sarang rangkong, siamang, dan arena kuau (argus dancing ground). Kunjungan lapangan kedua dilakukan ke Rhino Camp RPU-YABI. Tim dari RPU-YABI melakukan pemaparan profil kegiatan perlindungan badak sumatera di TNBBS. Kunjungan terakhir dilakukan ke salah satu desa dampingan mitigasi konflik satwa liar, yaitu Desa Margo Mulyo. Kunjunganini bertujuan untuk melakukan peninjauan langsung terhadap kandang anti serangan harimau (Tiger Proof Enclosure/TPE). Pihak GEF – UNDP melalui Regional Technical Advisor (RTA) menyatakan kunjungan lapang ini sangat positif dan bermanfaat dalam membagi informasi upaya konservasi dari tingkat lapang dan pengelola, dan berharap agar kedepannya, program kerjasama yang telah berlangsung di TNBBS dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kolaborasi dalam program konservasi untuk TNBBS lestari… Sumber : Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan
Baca Berita

Seminar Pengembangan Wisata Alam Berbasis Masyarakat di TNBKDS

Putussibau, 23 Oktober 2017. Salah satu langkah awal dalam mengembangkan wisata alam berbasis masyarakat di Kawasan TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS) adalah dengan mengadakan kegiatan “Seminar Pengembangan Wisata Alam Berbasis Masyarakat“. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Balai Besar TNBKDS bekerjasama dengan Asia Development Bank (ADB) melalui Program Forest Investment Project I (FIP I). Seminar pengembangan wisata alam berbasis masyarakat dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 23 sd 24 Oktober 2017 di Aula Balai Besar TNBKDS Putussibau. Adapun peserta seminar berasal dari kelompok masyarakat pegiat atau pengelola wisata di desa-desa penyangga kawasan TNBKDS. Berdasarkan hasil identifikasi peserta, terdapat 9 kelompok pengelola wisata di sekitar kawasan TNBK dan 5 kelompok pengelola wisata di sekitar kawasan TNDS dan juga dihadiri para pemangku wilayah pengelolaan kawasan meliputi Bidang PTNW I Mataso, Bidang PTNW II Kedamin dan Bidang PTNW III Lanjak. Untuk mendukung hasil lebih maksimal, diundang para pemateri atau narasumber dari Komunitas Pariwisata Kapuas Hulu (Kompakh), Asosiaciation of Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Indonesia Ecoturism Network (Indocon), Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Kapuas Hulu, dan Dinas Perhubungan Kab. Kapuas Hulu. Seminar ini dibuka langsung oleh Kepala Balai Besar TNBKDS yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Mataso, Bapak Junaidi, S.Hut., M.Si. "Kegiatan seminar ini sangat penting dalam rangka mengembangkan wisata alam di kawasan TNBKDS dan daerah penyangga kawasan. Banyaknya destinasi wisata alam di kawasan dan sekitar daerah penyangga dengan berbagai macam tingkat keunikan dan kekhasan potensi ekosistem (sumberdaya alam) maupun potensi sosiosistem (keragaman budaya), menjadikan sebuah peluang untuk dikembangkan menjadi sebuah produk unggulan pariwisata di khususnya TNBKDS dan umumnya pariwisata Kapuas Hulu” jelas Junaidi dalam sambutannya. Seminar ini dilaksanakan mengingat potensi wisata alam dan petualangan (adventure) yang dimiliki oleh TNBKDS sangat beragam. Disamping itu, potensi atraksi sosial dan budaya masyarakat lokal yang unik khususnya masayarakat Dayak yang perlu untuk dikembangkan. Dengan adanya seminar ini, diharapkan terjadi perpaduan antara potensi alam dan budaya (ekowisata) sehingga semakin menarik wisatawan untuk datang dan berkunjung ke TNBKDS dan Kab. Kapuas Hulu. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpetakannya potensi objek daya tarik wisata alam di setiap destinasi yang dikelola masyarakat di sekitar kawasan TNBKDS, terbentuknya pengelolaan destinasi wisata alam di TNBKDS yang berbasis masyarakat lokal, terpetakannya permasalahan serta kendala pengelolaan destinasi wisata alam TNBKDS di tingkat tapak, dan standarisasi pelayanan pariwisata alam di destinasi wisata TNBKDS pada tingkat tapak. Sehingga diperoleh hasil tersusunnya suatu deklarasi atau kesepakatan bersama antar kelompok masyarakat pengelola pariwisata yang berada wilayah TNBKDS dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata di masing-masing destinasi wisata. Sumber : Aripin-Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum
Baca Berita

Weekend Balai Besar KSDA Papua di Kota Sarmi

Jayapura, 23 Oktober 2017. Kota Sarmi merupakan ibukota Kabupaten Sarmi, salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Papua. Dari halaman Wikipedia konon Nama Sarmi adalah singkatan dari nama suku-suku besar, yakni Sobey, Armati, Rumbuai, Manirem, dan Isirawa. Keberadaan mereka telah lama menjadi perhatian antropolog Belanda, Van Kouhen Houven, yang kemudian memberikan nama Sarmi. Perjalanan menuju Kota ini harus ditempuh selama ± 8 jam dari Kota Jayapura, tepatnya dari Kantor BBKSDA Papua. Mobilpun harus Full Tanki BBM dan membawa pula BBM cadangan. Apabila hitungannya dengan pesawat udara maka itu adalah rute Jayapura – Jakarta. Selama perjalanan kiri dan kanan masih berupa hutan belantara, sungai dan jembatan, hingga dihiting-hitung ada lebih dari 180 jembatan. Beberapa jalan yang dilalui dalam keadaan rusak, beberapa jembatan juga masih ada yang menggunakan kayu dan tidak memenuhi syarat keamanan, tentu saja roda 4 harus melaju pelan menyebabkan perjalanan memakan waktu lama. Namun keadaan ini dibarengi dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang terus dipacu. BBKSDA Papua memiliki empat Seksi Konservasi Wilayah (SKW) yang salah satunya adalah SKW IV Sarmi. SKW IV Sarmi mencakup wilayah kerja yang cukup luas yaitu SM. Mamberamo Foja, CA Peg. Cycloop dan TWA Teluk Youtefa. Tujuan mulia menuju Kota Sarmi adalah Memantau Kinerja, Evaluasi Tugas dan Fungsi, Supervisi, Pembinaan membawa amanat Kababes KSDA Papua untuk memberi semangat kepada teman-teman di SKW IV Sarmi sekaligus perjalanan perdana karena ada personil tim yang belum pernah mengunjungi Sarmi. Tim berkesempatan melangkahkan kaki ke Wisata Sejarah berupa Monumen Tugu Yamagata yang merupakan simbol untuk mengenang peristiwa Perang Dunia ke II, serta kehidupan sosial masyarakat adat di Kabupaten Sarmi yang berlokasi di pedalaman. Sarmi dijuluki sebagai Kota Ombak karena konon di arah utara daerah ini berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik, dan dahulu sebelum tahun 2000 ombak di sepanjang Pantai Sarmi terkenal ganas. Karena terletak di pinggir pantai Samudera Pasifik dan memiliki sejumlah sungai dan danau sehingga memiliki potensi perikanan yang cukup terkenal, seperti ikan dan udang, dan wajar bila tim membawa udang oleh-oleh untuk keluarga. Sekembalinya tim dari Sarmi, tim berujar bahwa tidak dapat melupakan perjalanan istimewa ini sehingga perjalanan yang dilakukan pada tanggal 13–15 Oktober 2017 selalu terkenang dan tim putuskan menuliskan pengalamannya, dan berharap dapat kembali lagi ke Kota Sarmi untuk mengunjungi lebih banyak obyek wisata lainnya. Sumber : Diah Warastuti - PEH Balai Besar KSDA Papua
Baca Berita

Dirjen KSDAE Buka Rapat Pemantapan Penyusunan RKA-KL Lingkup Ditjen KSDAE TA 2018

Bandung, 22 Oktober 2017. Kota kembang Bandung kembali menjadi tempat diselenggarakannya Rapat Pemantapan Penyusunan RKA-K/L Lingkup Ditjen KSDAE Tahun Anggaran 2018 oleh Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Kegiatan yang dihadiri kurang lebih 250 peserta yang terdiri dari seluruh UPT Bidang KSDAE ini dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Satker Lingkup Ditjen KSDAE melalui penelitian/penelaahan sejak awal penyusunan RKA-K/L serta finalisasi rencana kerja dan anggaran lingkup Ditjen KSDAE Tahun Anggaran 2018, di Hotel Prime Park, Bandung. Direktur Jenderal KSDAE, Wiratno , secara resmi membuka kegiatan Rapat Pemantapan Penyusunan RKA-K/L Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2018. Dalam arahan kegiatan tersebut Dirjen KSDAE menyampaikan bahwa para pimpinan UPT harus turun ke lapangan untuk mengetahui problem dan potensi yang ada di UPT " Pimpinan juga harus turun langsung lapangan, dengan turun langsung ke lapangan maka akan mengetahui problem dan potensi-potensi yang ada." tuturnya. Kegiatan yang berlangsung tanggal 22 - 24 Oktober 2017 ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian dan keterkaitan antara dokumen perencanaan/ program (RPJMN, RKP, Renstra dan Renja) dengan dokumen penganggaran (RKA-K/L dan DIPA) serta target kinerja Pembangunan Bidang KSDAE tahun 2018 serta untuk memastikan dipatuhinya arahan kebijakan dan program Pembangunan Bidang KSDAE tahun 2018 oleh seluruh satuan kerja di lingkup Ditjen KSDAE. Sumber : Setditjen KSDAE
Baca Berita

BBKSDA Papua Wadahi Kampung Tablasupa Menjadi Kampung Wisata Konservasi

Jayapura, 22 Oktober 2017. Di Kampung Tablasupa yang berada di Distrik Depapre kini menjadi tempat kunjungan wisata menarik di Kabupaten Jayapura. Hal ini seiring pembuatan home stay di rumah masyarakat bekerja sama dengan Pemerintahan Kampung Tablasupa, Kelompok Pecinta Alam A’Memay dan Pemberdayaan Masyarakat Kena Nembey Binaan Balai Besar KSDA Papua. Ciri khas yang menonjol di kampung ini adalah adanya kampung yang berada di atas laut. Keindahan Laut ini tidak lepas dari beberapa pantai yang berada di atas pasir putih dan terumbu karang yang indah serta adanya site monitoring Burung Cenderawasih Kuning Kecil yang sudah dikelola dengan cukup baik. Potensi Adat Budaya dan hasil karya-karya kerajinan tangan beberapa suku asli di Kampung Tablasupa menjadi daya tarik yang kuat dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat adat yang akan dikembangkan lebih baik sesuai kearifan lokal di tempat tersebut. “Kami berharap dengan pembuatan home stay, kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan satwa endemik Papua menuju Kampung Wisata Konservasi, peluang warga Kampung Tablasupa menjadi peluang wirausahawan semakin besar. Wisatawan yang berkunjung tentunya membuka pasar yang baik bagi warga untuk menjual berbagai hasil karya yang telah diproduksi, “harap Timbul Batubara selaku Kepala Balai Besar KSDA Papua, Sabtu (21/10). Kepala Bidang Teknis KSDA Papua Ir. Ahmad Yani bersama Kepala Seksi Wilayah I Sarmi Tonci Aibini akan melakukan percepatan dalam pemberdayaan masyarakat. Kampung Tablasupa yang berubah menjadi kampung wisata konservasi ini harus membuat pola pikir warga turut berubah dan tidak hanya berharap dari bantuan saja. “Tidak selamanya pemerintah terus memberikan bantuan, warga yang ada disini harus belajar terus agar bisa mandiri,” ucap Ahmad Yani. Sumber : Chandra I. Lumban Gaol - Penyuluh Balai Besar KSDA Papua
Baca Berita

Berlari untuk Orang Utan

Jakarta, 22 Oktober 2017. Bertempat di Kampus Unika Atmajaya, Jakarta, lebih dari 600 pelari berpartisipasi pada kegiatan lari dalam rangka adopsi pohon di kanopi hijau dan jalur koridor Orang Utan sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Palung, Kalimantan Barat. Menyusul sukses kegiatan tahun lalu, kegiatan ini adalah tahun kedua dengan tema “Kulari ke Hutan 2”. Start dimulai pada pukul 6.00 WIB dari gerbang utama Kampus Unika Atmajaya dengan pelepasan oleh Dirjen KSDAE (mewakili Menteri LHK) dan Ketua Umum Hutan Itu Indonesia, peserta berlari dengan rute yang telah ditentukan sejauh 5 km. Hutan Itu Indonesia adalah gerakan positif dengan kolaborasi untuk menumbuhkan kecintaan terhadap hutan di Indonesia. Sebagai gerakan terbuka Hutan Itu Indonesia terdiri dari orang-orang dan organisasi-organisasi yang ingin melestarikan hutan Indonesia. Mengusung Visi “mendorong terwujudnya hutan indonesia sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia yang hidup harmonis dengan hutan dan peran aktif publik dalam perlindungan hutan Indonesia melalui pesan dan kampanye positif”, gerakan ini bertujuan mengkampanyekan perlindungan hutan Indonesia dan mendorong peran aktif publik untuk hutan Indonesia. Sumber : Direktorat KK
Baca Berita

Resor Balocci Bimbing Kelompok Ekowisata Pendakian Gunung Bulusaraung

Pangkep, 23 Oktober 2017. Resor Balocci gelar kegiatan bimbingan teknis dan supervisi tata kelola ekowisata pendakian Gunung Bulusaraung pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017. Kegiatan ini diadakan dalam rangka memberikan pendampingan terhadap Kelompok Pengelola Ekowisata Dentong yang merupakan mitra Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari di Balai DesaTompobulu, Balocci, Pangkep. Bimbingan teknis ini fokus pada upaya peningkatan pelayanan pengunjung. “Sejak Tahun 2016, pelayanan pengunjung Gunung Bulusaruang sudah tercantum dalam standar operating procedure (SOP) dan dilegalkan dalam peraturan Desa Tompobulu. Kami berharap SOP ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh baik oleh taman nasional, Kelompok Pengelola Ekowista Dentong, maupun pemerintah Desa Tompobulu,” kata Iqbal Abadi Rasjid, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Balocci. Selain pendampingan dari Seksi Wilayah I, turut hadir dari kelompok kerja pelayanan dan kerjasama. “Ke depan kerjasama antara Kelompok Pengelola Ekowisata Dentong dengan taman nasional akan dilegalkan dalam MoU. MoU tersebut akan diperbarui, dipahami, dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak,” tutur Rahma Dewi, Koordinator Kelompok Kerja Pelayanan dan Kerjasama taman nasional. Pelayanan pengunjung Gunung Bulusaraung sudah berlangsung selama lebih dari 6 tahun, sehingga perlu ditingkatkan menjadi lebih baik. Gunung Bulusaraung merupakan salah satu dari tujuh tempat wisata kunci Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang dikenalkan dengan istilah seven wonders. Data kunjungan tahun 2016 sebanyak 7 ribu orang yang rata–rata merupakan wisatawan nusantara dengan trend yang meningkat. Inisiasi pelibatan aktif masyarakat dalam tata kelola ekowisata di Tompobulu telah dirintis taman nasional ini sejak tahun 2009. Wujud partipasi masyarakat tersebut dengan membentuk Kelompok Pengelola Ekowisata Dentong untuk mengelola pendakian Gunung Bulusaraung. Semoga dengan bimbingan teknis ini pelayanan terhadap wisatawan pendakian Gunung Bulusaraung lebih baik lagi. Sumber : Erista Murpratiwi – Penyuluh Kehutanan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung
Baca Berita

Resor Balocci Latih Masyarakat Tompobulu Budidaya Jamur

Pangkep, 23 Oktober 2017. Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung melatih masyarakat Desa Tompobulu budidaya jamur tiram. Adalah Resor Balocci gelar pelatihan budidaya jamur dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat desa penyangga. Kegiatan ini berlangsung dari hari Senin, 16 Oktober hingga Rabu, 18 Oktober 2017 yang diadakan di Baruga Desa Tompobulu. Pelatihan budidaya jamur dipilih karena iklimnya cocok, desa ini berada di ketinggian lebih dari 800 meter di atas permukaan laut. Selain itu, kelimpahan media tanam dan sumber air membuat lokasi desa ini sesuai untuk budidaya jamur. Desa Tompobulu merupakan desa wisata yang berada di kaki Gunung Bulusaraung. Desa ini merupakan desa penyangga binaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Desa ini meraih gelar juara pesona 1 dalam lomba daya tarik wisata berwawasan lingkungan pada tahun 2016 tingkat Provinsi. Prestasi yang sangat membanggakan. Lomba tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. Peserta dari kegiatan ini berjumlah 30 orang dengan komposisi 7 orang laki-laki dan 23 perempuan. Rencana awal menargetkan 15 perempuan dan 15 laki-laki. Pemilihan sasaran penyuluhan tetap mempertimbangkan kesetaraan gender sehingga merangkul tidak hanya masyarakat secara umum namun juga melibatkan organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Narasumber kegiatan ini adalah para praktisi dan pengusaha jamur Maros yaitu Sastra Darmakusumah dan Ikhwanul Khaer. Metode yang diterapkan dalam pelatihan ini adalah partisipatif, sehingga peserta terlibat secara aktif dalam setiap materi dan praktek. Kegiatan hari pertama, peserta pelatihan diberikan bekal pengenalan taman nasional dan pentingnya konservasi oleh kepala balai. Materi pengenalan jamur disampaikan oleh praktisi dan pengusaha jamur. Pada akhir acara dilanjutkan dengan focus group discussion. Diskusi ini bertujuan untuk membentuk kelompok dan manajemen budidaya jamur. Peserta bersepakat untuk membagi kelompok menjadi 3 kelompok budidaya dengan mempertimbangkan kedekatan lokasi rumah. Kedekatan ini bertujuan untuk memudahkan teknis persiapan budidaya jamur. Kelompok tersebut terbagi berdasarkan kampung yang berada di Desa Tompobulu yaitu Kampung Bajeng, Kampung Tanete, dan Kampung Bulu-Bulu. Selain 3 kelompok kecil budidaya tersebut, nama kelompok gabungan disepakati bernama Asosiasi Pembudidaya Jamur Bulusaraung dengan Ketua Abdul Azis, SP. Hari kedua, peserta pelatihan melakukan praktek pembuatan baglog, sebagai bagian persiapan media tanam jamur. Antusiasme peserta pelatihan sangat tinggi, hal ini ditunjukkan dengan rasa keingintahuan yang tinggi. Selain praktek pembuatan baglog, peserta juga diberikan materi mengenai tata cara pengukusan dan memasak baglog. Sebagai tambahan motivasi, narasumber memberikan analisis usaha dari budidaya jamur, mulai dari nilai produksi hingga nilai pemasaran budidaya jamur. Motivasi tersebut memantapkan tekad peserta untuk memulai budidayakan jamur. Hari ketiga, praktek pengolahan jamur dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta dalam membuat barang jadi jamur yang layak jual. Kegiatan ini dilanjutkan dengan cara inokulasi bibit jamur ke dalam baglog. Semoga pelatihan ini bermanfaat dan memotivasi masyarakat Tompobulu untuk memulai budidayakan jamur. Dengan begitu diharapkan melalui kegiatan ini nantinya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai mata pencaharian alternatif. Sumber : Erista Murpratiwi – Penyuluh Kehutanan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung
Baca Berita

8 Kelompok Terima Izin Pemanfaatan Air Dari TN Bukit Barisan Selatan

Air Hitam, 19 Oktober 2017. Bertempat di Balai Pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat, Kepala BPTN II Liwa Amri, SH.,M.Hum menyerahkan 8 izin pemanfaatan air kepada perwakilan 8 kelompok masyarakat, 19 Oktober 2017. Turut hadir dalam acara ini antara lain Camat Air Hitam, Peratin (Kepala Desa) Sumber Alam, Sekdes Suka Damai, Kepala SPTN III Krui dan Kepala SPTN IV Bintuhan. Izin Pemanfaatan Air Non Komersil tersebut diberikan pada 8 Kelompok Masyarakat, dengan rincian sebanyak 5 Kelompok dari Pekon (Desa) Sumber Alam Kecamatan Air Hitam dengan jumlah anggota sebanyak 170 KK; sebanyak 3 Kelompok dari Pekon Suka Damai Kecamatan Air Hitam dengan jumlah anggota 90 KK. Sebelumnya, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) telah memberikan izin pemanfaatan air non komersil pada 1 Kelompok dari Pekon Manggarai Kecamatan Air Hitam yang beranggotakan sebanyak 76 KK, dan 5 Kelompok Masyarakat di Pekon Tiga Jaya Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Kepala BPTN II Liwa Amri, SH.,M.Hum mengatakan air merupakan salah satu potensi yang ada di kawasan TNBBS, yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang kehidupan sehari – hari baik untuk kebutuhan air bersih maupun energi, yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik rumah tangga. “Sebagaimana diketahui bersama, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.64 tahun 2013 tentang pemanfaatan air dan energi air di Suaka Margasatwa dan Taman Nasional, bahwa kegiatan pemanfaatan air dan energi di TNBBS baik yang komersil maupun non komersil harus ada izin pemanfaatan airnya dari Kementerian LHK. Untuk yang non komersil, izin dapat diberikan oleh Balai Besar TNBBS”, ujar Amri. Pemberian izin pemanfaatan air non komersil pada kelompok masyarakat sekitar kawasan hutan TNBBS merupakan rangkaian / tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar TNBBS. Sebelumnya, petugas lapangan Balai Besar TNBBS melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan melakukan sosialisasi, terkait pemanfaatan air non komersil oleh masyarakat. “Dengan diterimanya izin pemanfaatan air tersebut, kelompok berkomitmen untuk melakukan restorasi secara swadaya di sekitar areal pemanfaatan air dengan jenis tanaman endemik TNBBS, yaitu : bambu; medang; aren; kemiri; meranti dan pule. Luas yang akan direstorasi tersebut direncanakan sekitar 5 Ha/tahun pada masing – masing Pekon”, kata Adhi Masturiatna, S.Hut yang merupakan Penyuluh Kehutanan pada BPTN II Liwa. Kawasan TNBBS sebagai perlindungan tata air lingkungan untuk masyarakat… Sumber : Kehumasan Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan
Baca Berita

Pembinaan Usaha Ekonomi Kreatif di Kawasan TN Bunaken

Manado, 21 Oktober 2017. Pembinaan usaha ekonomi kreatif di kawasan Penyangga Taman Nasional Bunaken dilaksanakan 2 hari dari tanggal 20 – 21 Oktober 2017 di Hotel Formosa Manado, dengan peserta perwakilan kelompok masyarakat dari bagian pulau-pulau, pesisir utara, dan pesisir selatan. Pembinaan masyarakat desa di daerah penyangga kawasan Taman Nasional Bunaken merupakan salah satu upaya pembangunan berbasis konservasi. Pembicara antara lain dari mitra seperti Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara (Ir. Ronald Sorongan, M.Si) yang menyampaikan program bantuan untuk kelompok masyarakat, Fasilitator DMO Bunaken (Prof. Dr. Winda Mercedes Mingkid) terkait dengan pembangunan kemitraan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bunaken, Dr. Rignolda Jamalludin dari LPM Universitas Sam Ratulangi terkait dengan pengorganisasian kelompok masyarakat, serta akademisi Dr. Hengky Walangitan dari Jurusan Kehutanan Universitas Sam Ratulangi mengenai studi kelayakan usaha ekonomi kreatif masyarakat. Salah satu kendala dan hambatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi kreatif adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan pengembangan usaha ekonomi kreatif dan belum optimalnya sinergitas berbagai komponen program pemberdayaan dalam satu program terpadu selain dari minimnya data dan informasi di lapangan terkait potensi yang dikembangkan. Pengembangan ekonomi kreatif menggerakan masyarakat sebagai Subyek atau pelaku utama pembangunan dalam kawasan Taman Nasional Bunaken, hal ini sebagaimana arahan Bapak Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa cara baru dalam kelola kawasan konservasi dilakukan melalui pelibatan masyarakat. Masyarakat sebagai subyek atau pelaku utama dalam berbagai model pengelolaan, pengembangan daerah penyangga melalui ekowisata, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, patroli kawasan, penjagaan kawasan, restorasi kawasan, pengendalian kebakaran, budidaya dan penangkaran satwa. Dalam waktu dekat terdapat 2 kelompok masyarakat yaitu Cahaya Tatapaan dan Cahaya Trans yang akan melakukan kemitraan dengan Balai Taman Nasional Bunaken dalam Pengelolaan Akses Area Perikanan di Zona Tradisional. Sumber : Eko Wahyu Handoyo, S.Hut - Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Balai TN Bunaken
Baca Berita

Ondoafi Kampung Maribu Dukung Program BBKSDA Papua

Jayapura, 21 Oktober 2017. Balai Besar KSDA Papua pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 giat lakukan pembinaan pada Desa Binaan Kampung Maribu Distrik Sentani Barat dalam wilayah kawasan CA Peg. Cycloop, yang telah dibentuk pada tanggal 19 Juli 2017. Kepala Balai Besar KSDA Papua, Ir. Timbul Batubara., M.Si, bersama Kabid Teknis Ir. Ahmad Yani, membina langsung di lapangan didampingi oleh Purnama selaku pendamping MMP Moy dan Ferdinand S. Manobi sebagai Pendamping Desa Binaan. Dari kelompok Desa Binaan Kampung Maribu dihadiri seluruh anggota, Ketua Welem Yabansabra, Sekretaris Elsina Yarisituw dan Bendahara Yulius Rumbekwan serta Ketua Pokja Perikanan Darat Andarias Yabansabra, Pengembangan Sagu Ferdinan Banundi dan Budidaya Anggrek Daniel Samtai serta Ondoafi Maribu Zakarias Bonyodane. Dalam pertemuan tersebut, Ir. Timbul Batubara, M.Si mengemukakan bahwa “eksistensi, komitmen dan solidaritas kelompok Desa Binaan harus dijaga dan ditingkatkan, masing-masing Pokja terus bergerak menjalankan programnya dengan selalu didampingi oleh pendamping”. Dengan adanya pokja-pokja yang telah terbentuk maka harapannya akan terbentuk Kampung Anggrek dan Wisata Hutan Sagu. Kabid Teknis juga menegaskan akan mempercepat proses administrasi untuk dana bantuan. Ondoafi setempat merespon positif dan mendukung semua program BBKSDA Papua dalam program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok-kelompok yang dibentuk seperti Kelompok MMP Moy, Desa Binaan dan adanya pembentukan Resort Moy. Kelompok-kelompok yang telah dibentuk oleh BBKSDA Papua dimaksudkan sebagai mitra dalam menjaga dan melindungi kawasan CA Peg Cycloop serta membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutan. Sumber : Purnama - Polhut Balai Besar KSDA Papua

Menampilkan 9.633–9.648 dari 11.141 publikasi