Boyolali, 13 Oktober 2017. Bertempat di Ruang Serba Guna Balai Taman Nasional Gunung Merbabu diadakan Pembinaan Pegawai lingkup Taman Nasional Gunung Merbabu sekaligus launching SIRBM (Sistem Informasi Resort Base Management) Taman Nasional Gunung Merbabu. Peserta sebanyak 75 orang terdiri atas Pejabat struktural beserta seluruh pegawai lingkup Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Dalam arahannya Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu Ir. Edy Sutiyarto mendorong setiap pegawai Balai Taman Nasional Gunung Merbabu untuk selalu membangun spirit rimbawan. Memacu diri untuk lebih kreatif dan inovatif agar semakin maju dan berkembang. Bentuk tim yang solid agar proses bekerja mendapatkan hasil maksimal. Beliau juga mengajak seluruh pegawai Balai Taman Nasional Gunung Merbabu untuk menggunakan aplikasi SIRBM untuk memudahkan kerja di lapangan. Dengan menggunakan SIRBM dapat memudahkan petugas dalam menginput data dan mengirimkan ke Balai, serta dapat mempermudah Balai / Pimpinan dalam memonitor hasil kegiatan di lapangan. Sosialisasi SIRBM disampaikan dari Desnet sebagai pengembang. Seluruh pegawai berantusias untuk mencoba aplikasi tersebut. Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Merbabu

Banda Aceh (25/10/2017). BKSDA Aceh, PT Pertamina EP, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Yayasan Satucita Lestari Indonesia, meresmikan Rumah Informasi Tuntong Laut di Desa Pusung Kapal, Kecamatan Seruwai Kabupaten Aceh Tamiang, pada hari Rabu, 25 Oktober 2017. Pembangunan Rumah Informasi Tuntong Laut ini merupakan salah satu implementasi dari kerja sama keempat pihak dalam rangka pelestarian spesies Tuntong Laut (Batagur borneoensis) yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2017 yang lalu. Pembangunan rumah informasi sepenuhnya dibiayai oleh PT Pertamina EP sebagai langkah awal pengembangan kegiatan ekowisata berbasis masyarakat di Desa Pusung Kapal. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden Direktur PT. Pertamina EP, Nanang Abdul Manaf, Kepala BKSDA Aceh Sapto Aji Prabowo, Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati dan Ketua YSLI Yusriono. Peresmian juga dihadiri oleh Vice President Direktur Pertamina EP, Dandim 0104 Aceh Timur, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tamiang, Manager Pertamina EP Field Rantau, Camat Seruwai, Kepala SKW I Lhokseumawe dan segenap tokoh masyarakat Desa Pusung Kapal. Tuntong Laut (Batagur borneoensis) merupakan salah satu dari tujuh jenis kura-kura di dunia yang terancam kepunahan. IUCN memasukkan tumtong laut dalam IUCN Redlist dengam status Critically Endangered akibat penurunan populasi yang cepat, sedangkan Cites memasukkannya dalam apendix 2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sendiri telah mengeluarkan Qanun no 3 tahun 2016 yang menetapkan tuntong laut sebagai satwa khas Aceh Tamiang dan memberikan status perlindungan di Tamiang. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dengan memperkenalkan tuntong laut kepada wisatawan serta potensi jelajah mangrove yang menarik diharapkan dapat meningkatkan perekenomian masyarakat dan daerah ke depannya. Dalam peresmian tersebut, para pihak berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan ekowisata di Pusung Kapal serta untuk terus berupaya melestarikan spesies tuntong laut. Peresmian diakhiri dengan peninjauan habitat tuntong laut di Sungai Tamiang oleh para peserta menggunakan perahu elektromagnetik yang berpenggerak tenaga surya yang sangat ramah lingkungan, serta dengan penanaman pohon di depan Masjid Jami Pusung Kapal. Sumber: Sapto Kabalai BKSDA Aceh

Gisting, 25 Oktober 2017. Sebanyak 30 orang anggota kelompok masyarakat desa binaan Balai Besar TNBBS mengikuti kegiatan Pelatihan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Penyulingan Minyak Pala di Gisting Hotel – Tanggamus. Seluruh peserta berasal dari perwakilan 6 kelompok desa binaan TNBBS lingkup BPTN Wilayah I Semaka, Balai Besar TNBBS. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 23-25 Oktober 2017. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Ir. Agus Wahyudiyono. Dihadapan para peserta, Kepala Balai Besar menyampaikan bahwa sebagai desa binaan TNBBS, anggota kelompok bisa menjadi pelopor dalam menjalankan usaha ekonomi alternatif masyarakat berbasis konservasi. “Melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang pengelolaan hasil hutan bukan kayu dan penyulingan minyak pala. Serta dapat mendorong terciptanya usaha produktif di masyarakat ” pesan Kepala Balai Besar sekaligus membuka kegiatan pelatihan. Sasriful Yadi, S.Pi selaku ketua pelaksana menjelaskan “Kegiatan ini melibatkan 47 orang terdiri dari peserta perwakilan dari kelompok desa binaan TNBBS sebanyak 30 orang, panitia sebanyak 4 orang, moderator 4 orang dan Narasumber 9 orang (Balai Besar TNBBS, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Balai Penelitian Tanaman Pertanian Lampung, KPHL Batu Tegi, Repong Indonesia, Dinas Koperindag dan UMKM Tangggamus, Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Semaka, KWT Tribudi Sukur Lampung Barat, Pelaku Usaha Pala Pesawaran). Adapun materi yang disampaikan antara lain : Kegiatan pelatihan akan ditutup rabu tanggal 25 Oktober 2017 pukul 11.30 WIB Sumber : Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan

PONTIANAK (25/10/2017) -Para pihak berkepentingan di bidang konservasi orangutan kembali menggelar pertemuan di Pontianak, 24-25 Oktober 2017. Mereka akan berkolaborasi menyusun Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orangutan Kalimantan Barat 2017-2027. Acara tersebut dihadiri sejumlah pihak, baik Muspida Kalbar, UPT Kementerian LHK dan para mitra konservasi serta NGO Kalbar dan akademisi. Langkah ini ditempuh menyusul akan berakhirnya periode pelaksanaan SRAK Orangutan Indonesia 2007-2017. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyelenggarakan pertemuan PHVA (Population and Habitat Viability Assessment) Orangutan pada Mei 2016. Kepala BKSDA Kalimantan Barat melalui Kepala Seksi Wilayah I Ketapang Ruswanto mengatakan, penyusunan SRAK orangutan ini merupakan tindak lanjut dari hasil dan temuan PHVA orangutan 2016 lalu. “Ini salah satu bagian penting dalam penyusunan SRAK Orangutan Indonesia 2017-2027” ungkapnya di Pontianak, Senin (23/10/2017). Menurut Ruswanto, di level regional sendiri masih diperlukan pengumpulan informasi mulai dari periode 2013-2017 terkait dengan evaluasi program yang telah dicanangkan sebelumnya. Selanjutnya, para pihak akan merumuskan secara partisipatif visi, maksud, tujuan dan sasaran, serta strategi dan program aksi konservasi orangutan Indonesia untuk periode 2017-2027, dengan memasukkan capaian terkini. Penyusunan SRAK Orangutan Kalbar ini bertujuan mensosialisasikan hasil PHVA Orangutan-2016 kepada para pihak dan publik di tingkat regional Kalimantan Barat. Selain itu, kegiatan ini akan menggali masukan dari para pihak untuk penyusunan SRAK Orangutan Indonesia 2017-2027. Ketua Forum Konservasi Orangutan Kalbar (Fokkab) M Syamsuri mengatakan,cikal bakal diskusi sudah dimulai sejak 2006. “Saat itu kita coba membangun data dasar dan pengumpulan informasi untuk konservasi orangutan di Borneo melalui Bornean Orangutan Workshop”. Setahun kemudian, lanjut Syamsuri, Kalimantan Barat telah ikut berkontribusi dalam merumuskan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orangutan Indonesia 2007-2017, bersama-sama dengan pemerintah dan para pihak. “Upaya ini menjadi tonggak sejarah dimulainya perencanaan jangka panjang guna menjamin kelangsungan hidup orangutan di tengah kegiatan pembangunan ekonomi Indonesia,” jelas Syamsuri. Berdasarkan SK Menhut Nomor: 936/Kpts-II/2013 dan SK Menhut Nomor: 733/Kpts-II/2014, luasan kawasan hutan di Kalimantan Barat mencapai 8.389.600 hektar. Hanya saja, luas total kawasan hutan dimaksud masih harus dibagi ke dalam enam fungsi. Keenam fungsi hutan tersebut adalah HPT 2.132.398 hektar, HP 2.127.366 hektar, HPK 197.918 hektar, KSA/KPA 1.430.101 hektar, KSA/KPA Air 190.945 hektar, dan HL 2.310.873 hektar.Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar populasi orangutan, sekitar 70-80 persen ditemukan hidup di luar kawasan konservasi. (Paramita Rosandi/Polhut Bksda Kalbar)

Kota Kinabalu, Sabah, 24-25 Oktober 2017. Heart of Borneo atau jantung Borneo merupakan program konservasi alam dan pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan dan juga mencakup wilayah Brunei Darussalam. Program ini telah disepakati bersama antara ketiga Negara tersebut untuk dikelola berdasarkan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Istilah Heart of Borneo atau HoB kemudian digunakan sebagai nama suatu inisiatif tiga Negara tesebut yang telah dideklarasikan sejak 12 Februari 2007. Inisiatif HoB mengusung program konservasi dan pembangunan berkelanjutan tertuang dalam Rencana Aksi Strategis (Strategic Plan of Action/SPA). Dalam rangka memperingati 10 Tahun HoB (Heart of Borneo), Inisiatif 3 Negara Indonesia –Malaysia dan Brunei mengadakan Konferensi Internasional ke-9 tentang Heart of Borneo dengan tema "A Decade Heart of Borneo (HoB) Initiative – Accomplishment and The Way Forward " di Magellan Harbour Resort Kota Kinabalu Sabah pada tanggal 24 - 25 Oktober 2017. Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum sebagai bagian dari Heart of Borneo (HOB) Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan ini melalui keikutsertaan dalam konferensi dan Expo. Expo BBTNBKDS menampilkan potensi keanekaragaman hayati Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum, pencapaian pengelolaan TNBK dan TNDS di Heart Of Borneo khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Tuan Rumah kegiatan konferensi ini adalah Negara Bagian Sabah Malaysia. Konferensi ini dibuka oleh Chief Minister of Sabah, Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Tujuan konferensi ini adalah untuk berbagi pencapaian Inisiatif HoB saat ini selama satu dekade pelaksanaannya, untuk menilai ulang aktivitas utama yang sangat penting bagi HoB dan tanggung jawab pemangku kepentingan oleh sektor-sektor utama; dan untuk mensinergikan dan mengkoordinasikan prgram dan kegiatan untuk mewujudkan Inisiatif HoB Konferensi dilanjutkan dengan Sidang Pleno tentang "Pencapaian satu dekade-Pengelolaan Lintas Batas", dan diikuti dengan diskusi panel yang berfokus pada empat ( 4) wilayah program yaitu pada (i) Pengelolaan Kawasan Lindung, (ii) Pengembangan Pariwisata-Lingkungan, (iii) Pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari dan (iv) Pengembangan Kapasitas. Para narasumber sebanyak 42 pembicara yang berasal dari Pihak pemerintah, NGO, dan Sektor swasta. Dalam kunjungan ke stand pameran BBTNBKDS, Chief Minister of Sabah, Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berterimakasih kepada pihak Balai Besar TNBKDS yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini dan berharap kegiatan ini meningkatkan kerjasama inisiatif 3 Negara dalam rangka berbagi pengalaman dalam mengelola kawasan konservasi. Dalam penjelasannya di stand BBTNBKDS, Murlan Dameria Pane selaku Kepala Bagian Tata Usaha menjelaskan beberapa program kegiatan di TNBK dan TNDS dan pentingnya TNBK sebagai kawasan konservasi lintas negara antara Indonesia dan Malaysia. Konferensi ini dihadiri sekitar 900 peserta, yang berasal dari berbagai sektor baik itu pemerintah, NGO lokal dan internasional, perguruan tinggi dan sektor swasta. Seiring dengan pelaksanaan konferensi tersebut, dilaksanakan juga penandatanganan delapan (8) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Negara Bagian Sabah Jabatan Perhutanan Sabah dan berbagai pihak. Sumber : Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum

Supiori, 24 Oktober 2017. Bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Supiori, dilakukan Konsultasi Publik Desain Tapak TWA Supiori. Turut hadir dalam kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori, Wakil Bupati, Wakapolres Kab. Supiori, TNI, tokoh masyarakat adat, agama dan pelaku usaha/swasta di wilayah sekitar TWA Supiori. Desain tapak adalah pembagian ruang pengelolaan pariwisata alam di zona/blok pemanfaatan dan zona/blok perlindungan/rimba/bahari yang diperuntukkan bagi ruang publik dan ruang usaha penyediaan jasa/sarana pariwisata alam. Dasar dari penyusunan desain tapak ini mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.3/IV-Set/2011 tentang Pedoman Peyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Tahura dan Taman Wisata Alam, yang kemudian mengalami perubahan peraturan dengan Nomor : P.5/IV-Set/2015 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.3/IV-Set/2011 tentang Pedoman Peyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Tahura dan Taman Wisata Alam TWA Supiori seluas 15 Ha terbagi atas Blok Pemanfaatan. Blok pemanfaatan dibagi menjadi dua ruang yaitu ruang usaha 4,20 ha dan ruang publik 8,60 ha. Ruang usaha akan di bangun mikro hidro untuk kebutuhan listrik kab supiori sedangkan ruang publik menjadi tempat wisata unggulan Kab. Supiori dengan mengutamakan keindahan Air Terjun Wabudori. Tujuan dilakukannya Konsultasi Publik Desain Tapak TWA Supiori adalah menyampaikan hasil analisa teknis dan peta sebagai proses tersusunnya desain tapak yang membagi ruang usaha dan ruang publik serta memperoleh masukan dalam dokumen desain tapak. Dari hasil konsultasi publik ini tercapai kesepakatan yang dirumuskan sebagai hasil konsultasi publik yang dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi Publik dan Peta Desain Tapak TWA Supiori yang ditandatangani oleh unsur pemerintahan, masyarakat, agama, adat, swasta, TNI dan POLRI. Sumber : La Ode Irianto Subu - Polhut Balai Besar KSDA Papua

Lahat, 25 Oktober 2017. Tersembunyi dalam rimbunnya belantara Hutan Suaka Alam Kelompok Hutan (HSA KH) Gumai Tebing Tinggi tersibak sebuah keindahan yang sangat dimungkinkan belum pernah terjamah. Curup yang menyuguhkan kombinasi yang indah antara bangunan alam yang kokoh teraliri lembutnya air yang berasal dari aliran Sungai Air Gelumpai. Curup yang berada di kawasan konservasi yang dikelola oleh Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Lahat BKSDA Sumatera Selatan tersebut dapat diakses melalui Desa Tanjung Raja Kecamatan Gumai Ulu Kabupaten Lahat. Untuk mencapai lokasi ditempuh dengan berjalan kaki menuju Sungai Air Gelumpai selama 3 jam yang melewati perbukitan, padang ilalang dan rimbunnya rimba saat akan mencapai aliran sungai. Setelah itu perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri sungai dengan menempuh perjalanan selama 3 jam sehingga waktu tempuh secara keseluruhan adalah 5 jam. Curup Air Gelumpai memiliki ketinggian mencapai 25 meter dimana air mengalir menuruni tebing batu selebar 4 meter yang berujung pada kolam sepanjang 10 meter dengan lebar 6 meter dan kedalaman berkisar 2 meter. Kolam tersebut menampung air yang sangat jernih dan masih alami. Luar biasanya lagi, Curup Air Gelumpai merupakan ujung dari rangkaian air terjun yang terdiri dari 5 air terjun dengan ketinggian berkisar 7-9 meter yang mengalir sebelum Curup Air Gelumpai. Sumber : Balai KSDA Sumatera Selatan

Bantimurung, 24 Oktober 2017. Serangga kecil menarik perhatian seorang dosen asal Italy, Prof. Andrea Di Guilio di Karaenta. Selama 3 minggu ia berbaik hati menggelar pelatihan dasar teknik pengambilan sampel untuk studi serangga di hutan bagi petugas Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Pelatihan ini berlangsung dari tanggal 4 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2017. Kedatangan ahli serangga ini bermula dari permintaan Lavinia Germani, seorang peneliti Macaca maura yang juga berasal dari Roma Tre University, Roma, Italy. Ia sedang meneliti makanan sang monyet di habitat alaminya. Ia melihat bahwa monyet endemik ini tak hanya sekedar memakan buah ataupun pucuk daun, tapi juga serangga. Serangga dikomsumsinya untuk memenuhi kebutuhan akan protein. Karenanya ia memanggil Prof. Andrea untuk membantunya. Membantu meneliti jenis-jenis serangga di Karaenta. Setelah mengetahui jenis serangganya, Lavinia akan berkonsentrasi mengamati jenis apa saja yang dimakan monyet itu. Materi hanya disampaikan selama sehari pada pertemuan yang diadakan di kantor balai taman nasional. Peserta kemudian dilengkapi panduan lapangan selama praktek pengambilan sampel di hutan karst Karaenta. Karena terbatasnya waktu yang dimilikinya ia memanggil seorang mahasiswa untuk membantunya mengoleksi serangga di hutan karst tersebut. Kemudian melanjutkan pelatihan dasar itu. Prof. Andrea hanya menetap 2 minggu di Indonesia. Prof. Andrea hanya bersedia melatih 3 petugas taman nasional yang berminat. Hal ini mengingat terbatasnya waktu sang ahli serangga. 3 orang kemudian mengajukan diri. Adalah Ramli, Muasril, dan Taufiq Ismail mengajukan diri mengikuti pelatihan dasar tersebut. Ketiganya adalah Pengendali Ekosistem Hutan. Setiap peserta dilatih selama sepekan. Satu peserta belajar mengoleksi serangga selama sepekan berturut – turut. Mengikuti dan belajar bersama peneliti serangga asal Roma Tre University tersebut. Ada 3 teknik yang digunakan pada penelitian serangga di Karaenta. Teknik pitfall traps, malaise traps, dan arial net adalah nama metode yang digunakan. Teknik pitfall digunakan untuk mengoleksi serangga yang berada di dalam dan permukaan tanah. Untuk mengambil sampel serangga yang terbang digunakan metode malaise traps dan arial net. Hanya saja bedanya malaise traps dipasang beberapa hari pada lokasi strategis perlintasan serangga sedangkan arial net langsung menjaring serangga yang sedang terbang. Pengambilan sampel dilakukan mulai dari lantai hutan, dalam gua, hingga ke puncak menara karst di hutan Karaenta. Lokasi pengambilan sampel serangga dilakukan berdasarkan daerah jelajah dan plot pengamatan pakan monyet hitam sulawesi ini. Peta pengamatan pakan monyet ini telah dibuat oleh Alexandro Albani, seorang peneliti Macaca maura kelompok G. Alexandro. Ada dua kelompok monyet yang memiliki nama lokal Dare ini yang diteliti peneliti asing selama ini. Kelompok B dan Kelompok G adalah nama kelompok kawanan monyet yang diteliti. Tak kurang dari 12 orang peneliti asing yang sedang dan telah meneliti kedua kelompok dare tersebut. Kelompok G memiliki daerah jelajah yang lebih luas. Kawanan ini lebih menyukai hidup di batu karst hutan Karaenta. Tak heran selama Alexandro habituasi kelompok ini didampingi oleh petugas taman nasional yang memiliki keahlian di bidang panjat tebing. Mendampingi termasuk memanjat tebing karst mengikuti kawanan monyet ini ke mana pun mereka beraktivitas. Begitu pula Prof. Andrea dan asistennya Giulia Scarparo mengambil sampel serangga dengan menggunakan ketiga teknik tersebut di puncak menara karst. Ada 3 puncak karst yang dipanjati untuk mengambil sampel tersebut, yakni plot 1G, plot 8G, dan plot 10G. pengambilan sampel ini cukup beresiko. Beruntunglah selama memanjat tebing karst tersebut dua orang pendamping taman nasional begitu paham teknik menaklukkan tantangan itu. Peralatan panjat pun dibawa serta untuk membantu peneliti dan peserta pelatihan mencapai puncak menara karst yang tingginya mencapai 200 meter itu. “It is new insect,” sahut Giulia saat menemukan jenis baru kala itu. Ia menunjukkan serangga yang baru dilihat kepada peserta pelatihan. Dia begitu senang saat itu, senyumnya mengembang. Mahasiswa semester akhir ini sangat telaten mengoleksi serangga yang terjaring pada perangkap yang telah dipasang. Jangkrik, semut, dan berbagai jenis kumbang yang terjerat pada jebakan yang dipasang. Kemudian diawetkan sementara pada wadah yang berisi alkohol konsentrasi tinggi. Serangga yang telah dikumpul selanjutkan akan diteliti lebih lanjut melalui laboratorium. Tentunya melalui prosedur yang berlaku di Indonesia. Jika memungkinkan akan diidentifikasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jika tidak, ada prosedur yang harus ditempuh jika harus dikirim ke luar negeri. Ke depan identifikasi serangga di lokasi lain dapat dilakukan karena monyet ini dapat dijumpai dihampir seluruh wilayah Bantimurung Bulusaraung. Sumber : Taufiq Ismail – Pengendali Ekosistem Hutan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

Lahat, 23 Oktober 2017. Suaka Margasatwa (SM) Isau-Isau membentang seluas 16.742,92 ha yang secara fisik dikelilingi oleh 23 desa-desa penyangga dari 5 wilayah administrasi kecamatan menjadikannya rentan mendapat tekanan oleh aktivitas masyarakat sementara kawasan konservasi tersebut berfungsi sebagai daerah tangkapan air (elevasi 300-1.400 mdpl) yang apabila tidak terjaga maka fungsinya tersebut akan hilang dan berpotensi menjadi sumber bencana (banjir,longsor dan kekeringan). Kawasan yang dikelola oleh Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Lahat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan tersebut karakteristik tekanannya sangat dipengaruhi oleh jarak dan aksesibilitas pemukiman ke kawasan serta kepadatan penduduk yang bermukim disekitar kawasan. Kecamatan Merapi Selatan (6 desa penyangga) dan Kecamatan Pagar Gunung (9 desa penyangga) yang secara fisik desa-desa penyangganya berbatasan langsung dengan kawasan menjadikan tekanan dari sisi utara sampai ke barat mencapai 5 km kedalaman tekanannya. Kecamatan Semendo Darat Laut (2 desa penyangga) dan Kecamatan Mulak Ulu (2 desa penyangga) yang secara fisik berbatasan langsung dengan kawasan menekan sejauh 3 km. Sedangkan Kecamatan Tanjung Agung (4 desa penyangga) yang secara fisik tidak berbatasan langsung dengan kawasan menekan sejauh 4 km. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan dari Kecamatan Merapi Selatan dan Pagar Gunung paling tinggi kedalaman tekanannya sehingga menjadi prioritas penanganan dimana Ataran Air Kelian terletak pada wilayah tersebut. Kepala BKSDA Sumatera Selatan Genman S. Hasibuan dalam berbagai kesempatan selalu menekankan kepada jajarannya untuk dapat menentukan skala prioritas penanganan dan mengupayakan adanya pendekatan kepada masyarakat sebelum melakukan tindakan perobohan pondok dalam kawasan. Pada kegiatan patroli fungsional yang dilakukan oleh Resort Konservasi Wilayah (RKW) V Isau-Isau menempatkan Ataran Air Kelian sebagai prioritas penanganan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dirobohkan 13 pondok dengan rincian 4 pondok dirobohkan oleh petugas dan 9 pondok dirobohkan sendiri oleh masyarakat. Perobohan sendiri oleh masyarakat tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya penyadartahuan yang rutin dilakukan oleh petugas kepada pemilik pondok untuk segera menghentikan aktivitas dalam kawasan. Dengan penuh kesadaran masyarakat bersedia merobohkan sendiri pondoknya yang dituangkan dalam surat pernyataan. Selain merobohkan dan memusnahkan pondok bersama masyarakat, petugas juga melakukan pemusnahan tanaman kopi. Dengan meningkatnya kesadaraan masyarakat sebagai capaian dari upaya penyadartahuan yang rutin dilakukan oleh petugas maka harapan kedepannya tekanan kawasan dapat ditekan melalui upaya perlindungan yang dilakukan petugas bersama dengan masyarakat. Sumber : Balai KSDA Sumatera Selatan

Jakarta, 24 Oktober 2017. Direktorat Kawasan Konservasi Direktorat Jenderal KSDAE menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penjaringan Pendanaan Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi di Menara Peninsula Hotel, tanggal 24 Oktober 2017. Rakor ini merupakan salah satu Aksi Nyata untuk mempertemukan aktor-aktor pemulihan ekosistem baik pemerintah bersama multipihak untuk mensukseskan target pemerintah di kawasan konservasi. “Restorasi ini sangat penting untuk membangun kemitraan khususnya kemitraan dengan melibatkan masyarakat” ucap Wiratno Dirjen KSDAE pada pembukaan dan arahan Rakor. Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi yang terdegradasi seluas 100.000 ha merupakan salah satu target dalam Roadmap Rencana Strategis Ditjen KSDAE tahun 2015-2019. Realisasi capaian target pemulihan ekosistem masih relatif kecil sebesar 10.443,25 (10,44%) dari total luas 100.000 ha. Kerja berat tersebut membutuhkan dukungan pendanaan, sumber daya manusia, keahlian teknis, sarana prasarana (sarpras) dan aspek-aspek pengelolaan lainnya. Dalam hal pendanaan, program pemulihan ekosistem masih sangat bergantung pada APBN yang jumlahnya sangat terbatas, sehingga berimplikasi pada lambatnya pelaksanaan program. Bagi para mitra, pemulihan ekosistem mendukung pencapaian berbagai manfaat bersama, seperti mitigasi perubahan iklim, pemenuhan amanat tanggung jawab sosial (skema corporate social responsibility), pemenuhan target pembangunan berkelanjutan, pembayaran imbal jasa lingkungan (payment for ecosystem services) dan perlindungan puspa-satwa maupun keanekaragaman hayati. Dengan penjaringan pendanaan dari multipihak yang sudah terakomodir dapat teridentifikasi lokasi UPT target pemulihan ekosistem, adanya mitra potensial dalam bentuk kerjasama/kolaborasi pemulihan ekosistem serta komitmen Dirjen KSDAE dengan pihak donor/mitra untuk mendukung kegiatan pemulihan ekosistem di kawasan konservasi lebih lanjut. Saat ini lokasi pemulihan ekosistem yang menjadi target sampai tahun 2019 sebanyak 52 UPT yang terdiri dari 36 UPT Taman Nasional dan 16 UPT KSDA. Sumber : Resi Diniyanti-Direktorat KK

Waingapu, 24 Oktober 2017. Guna meningkatkan trend kunjungan wisata ke Taman Nasional Matalawa-Sumba, pihak pengelola kawasan TN Matalawa melakukan pelatihan pemandu wisata alam di Hotel Aloha- Sumba Barat. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 18 s.d. 20 Oktober 2017, dengan peserta pelatihan berjumlah 40 (empat puluh) peserta yang berasal dari pemandu wisata alam lingkup Sumba. Kegiatan ini diisi dengan penyampaian materi yang praktisi dan narasumber berkompeten dibidang wisata alam, serta praktek dan kunjungan lapang ke Air Terjun Lapopu. Adapun pengisi materi pada kegiatan ini meliputi Kepala Balai TN Matalawa (Kebijakan pemanfaatan wisata alam di kawasan konservasi), Kepala Dinas Pariwisata Sumba Barat (Potensi Wisata Unggulan Sumba), Praktisi bahasa inggris ( Pengenalan Bahasa Asing Bagi Pemandu Wisata), Praktisi Perhotelan dan Agen/Travel Wisata (Peranan komponen pendukung wisata alam), Fungsional Penyuluh Kehutanan (Tehnik Komunikasi dalam Pemanduan), Fungsional PEH (Interpretasi Wisata) dan Yayasan Sekar Kawung (Tehnik Pemanduan). Selain penyampaian materi, kegiatan praktek interpretasi, tehnik komunikasi dan pemanduan wisata dilaksanakan di salah satu objek daya tarik wisata alam (ODTWA) ungulan TN Matalawa, yaitu Air terjun Lapopu. Diharapkan melalui kegiatan ini kapasitas pemanduan wisata alam, khususnya di kawasan TN Matalawa dapat meningkat. Sehingga angka kunjungan wisata dikawasan TN Matalawa dapat meningkat, dan secara implikatif dapat meningkatkan kesejahteraan para pemandu wisata yang berasal dari masyarakat disekitar kawasan TN Matalawa. Hal ini disampaikan Kepala Balai TN Matalawa (Maman Surahman, S.Hut.,M.Si) dalam sambutannya sebelum membuka secara resmi kegiatan pemandu Wisata Alam Lingkup TN Matalawa. Sumber : Balai Taman Nasional Manupeu Tanahdaru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa)

Pontianak 24 Oktober 2017. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat untuk kesekian kalinya melakukan pengamanan terhadap satwa liar. Petugas Polisi Kehutanan pada Balai KSDA Kalimantan Barat yang bertugas di Bandara Supadio Pontianak, tepatnya di Pos Cargo, telah menerima barang dari petugas titipan kilat berupa Ular Sanca Batik (Python reticulatus) sebanyak 4 kotak berisi seluruhnya 30 ekor ular. Berdasarkan dokumen pengiriman diketahui pengirim satu orang berinisial F dengan alamat Jl. Karya Baru Pontianak, sedangkan tujuan pengiriman 2 kotak ke Surabaya, 1 kotak ke Yogyakarta dan 1 kotak ke Bandung. Petugas Balai KSDA Kalimantan Barat telah melakukan tindak lanjut dari temuan tersebut, dengan menghubungi saudara F sebagai pengirim barang. Dari hasil komunikasi, akan dilakukan pemanggilan secara resmi untuk dimintai keterangan. Kepada ybs akan diberikan edukasi/penyadartahuan, mengingat satwa liar tersebut memang tidak di lindungi Undang-Undang, namun dikarenakan bersifat liar maka dalam peredaran dan perdagangannya terikat pada aturan yang berlaku yakni Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar serta beberapa peraturan terkait lainnya. “Akhir-akhir ini pengiriman tumbuhan dan satwa liar melalui jasa pengiriman titipan kilat semakin sering terjadi. Dalam kurun kurang dari 1 (satu) bulan terakhir Balai KSDA Kalimantan Barat telah beberapa kali menemukan tumbuhan dan satwa liar atau berupa bagian-bagiannya, seperti pada tanggal 19 Oktober 2017 telah ditemukan 13 rumpun tanaman anggrek yang dilindungi undang-undang” ujar Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat, Sadtata Noor Adirahmanta, S.Hut, MT Pada kesempatan ini pula, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat melalui Kepala Balai memberikan apresiasi yang tinggi terhadap petugas baik dari PT. Angkasa Pura maupun petugas Balai KSDA Kalimantan Barat yang bertugas di bandara Supadio yang telah melakukan pengamanan terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar, namun demikian Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat juga mengingatkan bahwa kedepannya masyarakat khususnya masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat agar lebih care/peduli terhadap kelestarian tumbuhan dan satwa liar, kepada masyarakat agar tidak lagi memelihara maupun melakukan perburuan satwa-satwa yang dilindungi UU karena dapat mengakibatkan punahnya satwa liar yang merupakan bagian dari ekosistem kita, apalagi hingga memperniagakannya. Terkait maraknya pengiriman tumbuhan dan satwa liar melalui jasa penitipan kilat, Balai KSDA Kalimantan Barat merasa perlu untuk segera melakukan sosialisasi terkait tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang kepada petugas jasa pengiriman titipan kilat serta menyurati pihak manajemen titipan kilat agar lebih hati-hati dalam menerima barang titipan. (YS) "Kepada pet lovers.... jangan bilang cinta kalau masih piara" Sumber : Balai KSDA Kalimantan Barat

Tekenang, 14 Oktober 2017. Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) menyelanggarakan sumpah ASN dan pembinaan pegawai yang berlokasi di Bukit Tekenang, Taman Nasional Danau Sentarum. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Herry Subagiadi, sekaligus memberikan pembinaan terhadap pegawai baik ASN maupun non ASN Lingkup BBTNBKDS. Pada kesempatan ini diambil sumpah sebanyak 41 orang ASN. "Para PNS yang diambil sumpahnya agar selalu menjaga integritas dan loyalitas kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta selalu bersemangat dimanapun melaksanakan tugas organisasi” kata Herry Subagiadi dalam sambutannya. Herry juga menyampaikan pesan khusus dari Dirjen KSDAE agar menerapkan konsep Learning Organization yakni organisasi pembelajaran yang mampu menjadi contoh bagi UPT lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada 3 poin penting dalam konsep tersebut yakni Organisasi wajib ‘membuka diri’; Organisasi harus menghormati Hak Asasi Manusia (HAM); dan Organisasi harus meningkatkan kerjasama dengan pemda setempat, SKPD dan LSM terkait. Selain itu Dirjen KSDAE melalui Sekditjen KSDAE berpesan agar setiap UPT KSDAE mempunyai role model dalam pengelolaan taman nasional yang menjadi program unggulan masing – masing UPT yang ada di wilayah dan menjadi contoh bagi UPT lain serta menjadi bukti dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat desa penyangga kawasan. "Momen pengambilan sumpah merupan momen untuk kembali instropeksi diri dan siap untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa dan Negara. ASN lingkup BBTNBKDS siap melaksanakan perintah dari Dirjen KSDAE” ujar Arief Mahmud, Kepala Balai Besar TNBKDS. Arief menambahkan bahwa TNBKDS telah memiliki 3 Role Model utama dengan Membangun Kemandirian Ekonomi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Melalui Pola Kerjasama Pemanfaatan HHBK Madu Hutan pada Zona Tradisional di Taman Nasional Danau Sentarum; Pembangunan dan Pemanfaatan Energi Hijau untuk Kesejahteraan Masyarakat Adat Dayak Iban Betang Sadap Secara Kolaboratif pada Daerah Penyangga Taman Nasional Betung Kerihun; Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Spesies Penting Melalui Kegiatan Pelepasliaran Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) di Taman Nasional Betung Kerihun. Serta 1 (satu) role model tambahan yaitu berupa pengembangan sanctuary Ikan Arwana yang dilindungi dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta jumlah populasi individu di alam semakin berkurang karena over fishing dan kerusakan habitat. Pembangunan sanctuary tersebut direncanakan berlokasi di Danau Merebung Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar. Sumber : Hari Ramdhani-Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum

Ampana, 23 Oktober 2017. Balai Taman Nasional Kepulauan Togean telah melaksanakan kegiatan “Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan (RP) dan Rancangan Zonasi Tingkat Kabupaten “ di Auditorium Kantor Bupati Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017. Kegiatan ini mengundang Pejabat Eselon II, III, dan IV lingkup Kabupaten Tojo Una-Una, Para Camat, Kepala Desa dan perwakilan Desa yang berada di Kawasan TNKT, LSM, HPI serta Para Pengelola Cottage yang berada di Kawasan TNKT. Konsultasi publik ini dipimpin langsung oleh Kepala Balai TNKT, Ir. Bustang dan dihadiri pula oleh Asisten II Kabupaten Tojo Una-Una, Drs. Moh. Kasim Muslaini, MH. Kegiatan konsultasi publik ini bertujuan untuk mensosialisasikan tentang Rancangan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) 2018-2027 dan Zonasi Taman Nasional Kepulauan Togean Tingkat Kabupaten dan sebagai tindak lanjut dari masukan/aspirasi dari konsultasi publik tingkat desa dan kecamatan sebelumnya. Penentuan dan penetapan zona pengelolaan ini tentunya bertujuan agar terwujudnya pengelolaan kawasan TNKT yang efektif dan efisien melalui pengelolaan ruang kawasan secara maskimal. Dokumen ini disusun dari hasil inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan dalam zona dengan memperhatikan fungsi kawasan, aspirasi para pihak dan rencana pembangunan daerah. Masukan masyarakat untuk draft zonasi yaitu agar peta final hasil penetapan zona ini juga dapat diberikan kepada masing-masing desa sebagai pedoman dan informasi kepada masyarakat. Hasil konsultasi publik terkait dengan RPJP, masyarakat meminta agar pihak TNKT dapat menjadi leading sector dan membuat program serta rencana aksi pencegahan dan penegakan hukum terhadap aktivitas destructive fishing, illegal logging, yang semakin meresahkan. Selain itu masukan lainnya adalah diperbanyaknya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat di kepulauan. Hasil konsultasi publik RPJP dan rancangan zonasi tingkat kabupaten ini selanjutnya akan menjadi dasar dalam pelaksanaan penilaian tingkat Pusat yang direncanakan dilaksanakan di Jakarta. Sumber : Balai TN Kepulauan Togean

Waingapu, 24 Oktober 2017. Satuan Karya (Saka) Wanabakti Laiwangi Wanggameti Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (Matalawa) melaksanakan Kerja Bakti Pembersihan Pantai dan Penanaman Bakau. Kegiatan ini dilaksanakan di Pantai Walakiri-Sumba Timur pada minggu, tanggal 22 Oktober 2017. Kegiatan ini untuk menumbuh kembangkan semangat cinta alam kepada putra putri yang tergabung dalam Saka Wanabakti Laiwangi Wanggameti sesuai dengan Dasa Dharma Pramuka yang kedua yaitu Cinta Alam dan Kasih Sayang sesama Manusia. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk memperingati hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2017. Sebanyak 58 putra putri Saka Wanabakti Lawangi Wanggameti ikut serta dalam kegiatan Kerja Bakti Pembersihan Pantai dan Penanaman Bakau yang terdiri dari 28 orang Penegak/Anggota dan 25 orang Penggalang/Peminat. Peserta pada kegiatan didampingi Kaka Pamong sebanyak 4 orang. Adapun rangkaian acara yang telah dilakukan pada kegiatan ini yaitu ibadah bersama sebagai pembuka kegiatan yang merupakan perwujudan dari Dasa Dharma Pertama yaitu Takwa Kepada Tuhan yang Maha Esa, dimana setiap derap langkah dan kegiatan Saka Wanabakti tidak pernah luput dari rasa syukur dan takwa kita kepada sang Pencipta. Pembersihan bibir pantai Walakiri dari sampah-sampah anorganik.,Perlombaan memungut sampah dan permainan kekompakan tim. Sebagai agenda terakhir adalah Penanaman bakau, jumlah tanaman bakau yang berhasil ditanam oleh peserta sebanyak 100 anakan. Anakan/bibit bakau ini diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat tercipta kader-kader konservasi yang mempunyai semangat tinggi dalam meningkatkan persatuan Indonesia sesuai yang dituangkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda, “Bertumpah Darah Satu, Tanah Air Indonesia, Berbangsa Satu, Bangsa Indonesia, dan Menjunjung Tinggi Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia”. Berbeda-beda asal suku dan budaya namun tetap SATU dalam dalam menjaga alam beserta ekosistemnya yang merupakan wujud cinta tanah air Indonesia bagi generasi muda. Sumber : Balai Taman Nasional Manupeu Tanahdaru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa)