Bontang – 22 November 2017, Sosialisasi TN Kutai ke sekolah sudah diinisiasi sejak tahun 2000, melalui kegiatan Kunjungan Reguler ke Sekolah (KRS) dan Kunjungan Regular TN Kutai (KR-TNK). Kegiatan tersebut diprogramkan secara rutin melalui kegiatan yang didanai oleh Mitra TN Kutai sampai Tahun 2011. Inisiasi tersebut membuahkan hasil dibuktikan dengan adanya inisiatif dari beberapa sekolah untuk melakukan kegiatan yang sama sebagai salah satu kegiatan ektrakurikuler siswa/siswinya dan sebagai salah satu program penunjang sekolah adiwiyata. Kegiatan ini merupakan salah satu media bagi anak untuk dapat mengenal dan mencintai lingkungan hidup disekitarnya. Dampak lainnya adalah beberapa sekolah menjadikan Taman Nasional Kutai sebagai potensi penting yang harus dikenalkan bagi siswa-siswi, dengan menjadwalkan sosialisasi rutin tentang pengenalan potensi TN Kutai. SD YPK 1 merupakan salah satu sekolah dasar di Bontang, yang secara rutin menjadwalkan kegiatan sosilisasi/penyuluhan lingkungan di sekolah. Tanggal 6 November 2017, Balai TN Kutai melakukan sosialisasi potensi Taman Nasional Kutai sebagai penyangga kehidupan bagi Kota Bontang. Kegiatan sosialisasi TN Kutai di SD YPK 1 Bontang dihadiri sekitar 150 murid yang berasal dari kelas 1 sampai kelas 6. Materi yang disampaikan antara lain manfaat hutan bagi manusia, potensi keanekaragamann hayati, potensi wisata dan potensi Taman Nasional sebagai tempat belajar. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta lingkungan sejak dini dalam diri setiap anak. Setelah kegiatan sosialisasi ke sekolah, akan dijadwalkan kegiatan kunjungan lapangan untuk melihat langsung potensi TN Kutai yang ada. Sumber: Balai TN Kutai

Pontianak - 22 November 2017, Mengelola kawasan konservasi berbasis masyarakat merupakan sebuah keharusan, itulah yang dilakukan Balai KSDA Kalbar dalam mengelola kawasan konservasi yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan menjadikan masyarakat sebagai pelaku konservasi yang nyata di lapangan, diharapkan dapat selaras dengan rencana pengelolaan yang telah dirumuskan, demikian disampaikan Lidia Lilly, S.Hut, MP mewakili Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat dalam kesempatan membuka acara konsultasi publik. Konsultasi publik dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2017, dihadiri Muspida dan Muspika Kabupaten Sambas, Tenaga Ahli penyusunan dokumen yang berasal dari Universitas Tanjungpura, pemuka masyarakat sekitar daerah penyangga TWA Tanjung Belimbing, para Mitra Konservasi. Dalam konsultasi publik disampaikan Kepala SKW III Singkawang, Dani arief wahyudi, S.Hut, M.AP, M.Agr sebagai salah satu narasumber, bahwa visi dari rencana pengelolaan jangka panjang periode 2019 -2028 untuk kawasan konservasi TWA Tanjung Belimbing yakni mewujudkan TWA Tanjung Belimbing sebagai ekowisata andalan pelestarian penyu di Kabupaten Sambas. Misi yang ingin dicapai dalam rencana pengelolaan dan penataan blok ini yaitu memantapkan status kawasan, melestarikan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas potensi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, mengembangkan kemitraan dalam rangka pengembangan ekowisata, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan peran serta masyarakat serta memantapkan kelembagaan pengelolaan. Sedangkan tujuannya yaitu terjaminnya kelestarian sumber daya alam dalam menunjang pengembangan ekowisata serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Dari rangkaian kegiatan konsultasi publik tersebut, dokumen yang telah disusun diharapkan dapat bersinergi dengan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sambas yang memiliki tujuan serasi, selaras, seimbang, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis pada pengembangan agribisnis, perindustrian, pariwisata serta kawasan perbatasan negara. Sumber: BKSDA Kalimantan Barat

Mataram – 22 November 2017, Target merealisasi role model mulai diinisiasi Balai Taman Nasional Tambora akhir tahun 2017 ini. Beberapa tahapan sudah dilalui, mulai dari identifikasi kelompok desa binaan, pemantapan kelembagaan dan FGD secara intensif pada dua belas desa binaan dilakukan terus secara parallel. Role model “Manajemen Pendakian dan Pengembangan Paket Wisata Berbasis Masyarakat” yang mendapatkan dukung dari WWF NT ini secara bertahap akan dipercepat realisasinya. Penyusunan role model Taman Nasional Tambora terkait manajemen pendakian dan pengembangan paket wisata berbasis masyarakat ini melibatkan pakar dari IPB yaitu Prof Rinekso dan beberapa orang praktisi wisata alam dari PT. Rakata. Memadukan ilmuan dan pratisi tersebut bertujuan mewujudkan manajemen pendakian yang professional dan implementatif. Pada pertemuan sosialisasi yang dihadiri beberapa kepala desa lingkar, Budhy Kurniawan selaku Kepala Balai Taman Nasional Tambora menyampaikan komitmen Balai Taman Nasional Tambora untuk bersama masyarakat mengembangkan kawasan taman nasional ke 51 tersebut. Dalam kesempatan tersebut, budhy juga menyampaikan beberap kegiatan di tahun 2018 yang membutuhkan dukungan masyarakat termasuk kegiatan yang dapat dikerjasamakan dengan masyarakat. Berkembangnya Taman Nasional Tambora tentu tidak akan lepas dari peran masyarakat yang berinteraksi langsung dengan kawasan tersebut. Berbagai program pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kreatif akan terus diwujudkan oleh Balai Taman Nasional Tambora sesuai potensi desa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat akan diarahkan pada sector yang mendukung pengembangan pariwisata Taman Nasional Tambora. Upaya Balai Taman Nasional Tambora tersebut mendapatkan dukungan dari beberapa kementerian/lembaga terkait seperti Kemenko. PMK; Kemenko Kemaritiman; Kemenko Perekonomian. Beberapa program pemerintah pro rakyat akan digalakkan di lingkar Taman Nasional Tambora, seperti bantuan meubler bagi rumah masyarakat yang siap dijadikan homestay, pembangunan homestay oleh pemerintah untuk dikelola masyarakat termasuk akan mengembangkan desa internet di desa-desa lingkar Taman Nasional Tambora. Peserta yang hadir dalam sosialisasi tersebut, sangat berharap rencana kegiatan yang sudah disusun dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan. Program tersebut diharapkan akan mengungkit perekonomian masyarakat. Dukungan pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam pengembangan Taman Nasional Tambora, dimana pemerintah desa melalui anggaran dana desa (ADD) dapat menyiapkan infrastruktur pendukung pengembangan wisata di Taman Nasional Tambora. Infrastruktur pendukung yang dibutuhkan tersebut, antara lain jalan koneksi antar destinasi wisata, penataan areal parkir, pembangunan gapura diluar kawasan Taman Nasional Tambora. Wujud komitmen Kepala Desa binaan dengan Kepala Balai Taman Nasional Tambora pada kesempatan tersebut dituangkan dalam “Kesepakatan Kerjasama”. Penandatanganan kesepakatan kerjasama tersebut disaksikan dari unsur pemerintah Kabupaten Bima dan Dompu. Atas dasar kesepakatan kerjasama tersebut, diharapkan pengembangan kawasan melalui manajemen pendakian dan pengembangan paket wisata berbasis masyarakat dapat terlaksana dengan baik sehingga menjadi bagian dari upaya Balai Taman Nasional Tambora untuk mempercepat pengembangan kawasan. “The Sound From Caldera” Sumber : Balai TN Tambora

Bogor, 22 November 2017. Balai Taman Nasional Baluran bekerjasama dengan Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana menyelenggarakan Pembinaan DUPAK dan Simulasi Penggunaan Aplikasi e-Kinerja yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2017 bertempat di Aula Balai Taman Nasional Baluran. Kegiatan ini selain diikuti oleh seluruh pegawai dan Pejabat Struktural lingkup Balai Taman Nasional Baluran juga dihadiri oleh perwakilan dari Balai Taman Nasional Alas Purwo dan Balai Besar KSDA Jawa Timur. Dalam kegiatan ini menghadirkan Tim Narasumber dari Setditjen KSDAE yang dipimpin langsung oleh Sekditjen KSDAE Ir. Herry Subagiadi., M.Sc yang didampingi oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Munarto, B.Sc.F., S.P., M.M. dan Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian Muda Yayat Supriatna, S.IP. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk untuk meningkatkan kualitas kinerja pejabat fungsional dan memberikan pemahaman bersama terhadap persepsi butir-butir kegiatan dalam juknis sehingga menjadi pedoman tim penilai angka kredit dalam melaksanakan kegiatan penilaian Dupak serta memberikan pemahaman terhadap penggunaan aplikasi e-Kinerja yang mulai diterapkan pada bulan Januari 2018. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan setiap Pemangku Jabatan Fungsional PEH, Polhut dan Penyuluh dapat menyusun DUPAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan . (Penulis : Yayat Supriatna, S.IP ; Analis Kepegawaian Muda pada Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Setditjen KSDAE)

Bantimurung, 22 November 2017. Hujan lebat sedari pagi tak mengurungkan niat Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Makassar menggelar diskusi terfokus di Aula Kantor Kelurahan leang-leang, Bantimurung, Maros. Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung telah bekerjasama dengan BP2LHK Makassar di bidang penelitian jasa lingkungan air sejak tahun 2015 lalu. Beruntung para undangan telah hadir lebih awal, sehingga hujan tak menghalangi mereka. Diskusi terfokus para pihak terkait dalam tata kelola pemanfaatan air di Kelurahan Leang-leang digelar pada hari Selasa, 21 November 2017. Masyarakat Kelurahan Leang-leang ini memanfaatkan air yang berasal dari zoba religi kawasan Bantimurung Bulusaraung. Mereka telah menikmati air bersih kawasan konservasi ini sejak tahun 2014 lalu. Mereka pun kemudian memperoleh izin pemanfaatan air non komersial dari Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Masyarakat setempat memperoleh bantuan sarana prasarana pemanfaatan air dari Program Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PASMSIMAS) Maros. Kemudian menyerahkannya kepada Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) Tammattawang untuk mengurusnya. Program ini bertujuan untuk menyediakan air bersih serta mendorong masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. BP2LHK Makassar ini melihat bahwa masyarakat pengguna air hanya mengambil manfaat tanpa ada kontribusi bagi penyedia jasa lingkungan air. Penyedia jasa dalam hal ini adalah kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Berawal dari sanalah balai penelitian ini kemudian mengundang sejumlah pihak terkait untuk berdiskusi terfokus. Mendiskusikan bagaimana bentuk kontribusi pengguna air terhadap kawasan taman nasional sebagai penyedia jasa lingkungan air. Pada diskusi terfokus ini turut hadir adalah Lurah Leang-leang beserta stafnya, pengurus KP-SPAMS Tammattawang dan tokoh masyarakat. Juga hadir Ketua Karang Taruna Leang-leang, Koordinator lapangan PAMSIMAS Maros, dan masyarakat pengguna air Pamsimas. Tak ketinggalan beberapa peneliti dan teknisi litkayasa dari BP2LHK Makassar serta Pengendali Ekosistem Hutan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Lurah leang-leang selaku tuan rumah membuka acara diskusi terfokus secara resmi. Nur Hayati, Peneliti BP2LHK kemudian menyampaikan materi pengantar tentang hutan dan manfaatnya sebagai pengatur tata air. Sesi selanjutnya kemudian mendiskusikan perlukah imbal jasa terhadap penyedia jasa lingkungan air. Jika perlu bagaimana bentuk, mekanisme, dan waktu penerapan imbal jasa lingkungan tersebut. Abdul Kadir, peneliti asal BP2LHK ini dengan cekatan memfasilitasi diskusi. Diskusi berjalan begitu alot. Terjadi interaksi antar peserta diskusi. Peserta diskusi kemudian menyepakati bahwa perlu adanya kewajiban bagi pengguna air dalam hal ini masyarakat untuk memberikan imbal jasa kepada kawasan Bantimurung Bulusaraung. Imbal jasa lingkungan ini akan diberikan dalam bentuk rangkaian kegiatan konservasi kawasan. Untuk membiayai kegiatan konservasi tersebut dibutuhkan dana yang diperoleh dari iuran pengguna air. Besar nilai kompensasi disepakati antar peserta diskusi sebesar 10 persen dari iuran per kubik penggunaan air di Kelurahan Leang-leang. Untuk diketahui bahwa iuran penggunaan air sebesar Rp. 2.000/m3. Sehingga nilai imbal jasa lingkungan adalah Rp. 200 per m3. Jumlah pengguna air PAMSIMAS di Kelurahan Leang-leang saat ini sebanyak 60 kepala keluarga. Masyarakat pengguna air umumnya menggunakan air sekitar 10 m3 per bulannya. Setidaknya dana imbal jasa lingkungan ini bisa diperoleh sebesar 120.000 per bulannya. Peserta diskusi pun sepakat beberapa bentuk kegiatan konservasi imbal jasa ke kawasan Bantimurung Bulusaraung sebagai penyedia jasa lingkungan air. Kegiatan konservasi yang disepakati diantaranya menanam pohon di sekitar mata air, membuat papan himbauan, membantu patroli pengamanan kawasan taman nasional, dan penyuluhan kehutanan kepada masayarakat. Kesepakatan bersama ini akan diterapkan mulai Januari 2018 mendatang. Secara teknis pemungutan dana kompensasi akan dilaksanakan oleh pengurus pemanfaatan air ini, KP-SPAMS Tammattawang. Termasuk menyisihkan 10 persen iuran yang telah terkumpul beberapa tahun terkahir ini yang telah mencapai 13 juta rupiah. “Saya sampaikan bahwa iuran yang kami pungut dari pengguna air ini kami manfaatkan untuk memelihara sarana prasana, operasional pengurus, dan sosialisasi penerapan hidup sehat. Dengan bulatnya hasil diskusi hari ini, kami juga akan sisihkan sebagian untuk imbal jasa terhadap kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung,” ujar Syahrir, Ketua KP-SPAMS Tammatawang. Tentunya diskusi terfokus masih dibutuhkan ke depanmya untuk mempermantap aksi imbal jasa lingkungan terhadap kawasan Bantimurung Bulusaraung selaku penyedia sumber air berkelanjutan. Sumber : Taufiq Ismail – Pengendali Ekosistem Hutan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

Situbondo, 21 November 2017. Ekowisata menjadi salah satu tren yang berkembang pada saat ini. Selain itu ekowisata juga menjadi sumber pendapatan masyarakat disekitar dan merupakan sumber PNBP bagi negara yang terbilang cukup besar setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu dipastikan bahwa pengunjung melakukan perjalanan yang bertanggung jawab, membantu melindungi satwa liar yang mereka kunjungi dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Konsep ekowisata tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal saja, namun mendukung konservasi dan mengurangi dampak dari aktivitas wisata. Menjawab perkembangan trend tersebut, Balai Taman Nasional Baluran pada tanggal 21-22 November 2017 menyenggarakan kegiatan Pembentukan Kelompok dan Pelatihan Pemandu Wisata yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pramuwisata bagaimana melakukan memandu dan mendampingi tamu dengan konsep-konsep berbasis lingkungan. Dalam kegiatan ini diisi oleh Narasumber-Narasumber yang sangat berpengalaman di Dunia Pariwisata seperti, Agus Wiyono, Spd yang merupakan Ketua Forum Ekowisata Jawa Timur, Dra. Yoni Astuti dari Himpunan Pramuwisata Indonesia dan Dikarjanto Pemandu Wisata Senior di Taman Nasional Baluran. Adapun peserta acara dalam pelatihan ini diikuti oleh 30 calon pemandu wisata taman nasional baluran yang terdiri dari berbagai elemen seperti masyarakat desa penyangga, Karang Taruna Gema Wonorejo, Pegawai tidak tetap Taman Nasional Baluran dan Tour Guide Club Situbondo. Sumber : Balai TN Baluran

Kutai - 20 November 2017, Dalam beberapa hari terakhir, Balai Taman Nasional Kutai kembali menerima penyerahan satwa liar dari masyarakat. Kali ini, satwa liar yang diserahkan adalah jenis kukang (Nycticebus spp). Kukang pertama diserahkan oleh masyarakat Kelurahan Api-api, Bontang, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 di kantor Balai Taman Nasional Kutai, Bontang. Sementara itu, pada hari yang sama, seorang anggota masyarakat lainnya bernama Fitriyadi dari wilayah Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur juga menyerahkan seekor kukang jantan dewasa kepada petugas di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Sangatta. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 20 November 2017, seorang warga bernama Adi Permana dari Kelurahan Loktuan, Bontang menyerahkan seekor kukang berjenis kelamin betina ke kantor Balai Taman Nasional Kutai. Ketiga ekor kukang tersebut dalam kondisi sehat dan telah dilepasliarkan di wilayah Sangkima, Taman Nasional Kutai. Kukang merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Akibat perdagangan satwa ilegal, keberadaan kukang di alam semakin menurun. Diperlukan kepedulian dari seluruh anggota masyarakat untuk menjaga kelestarian satwa langka tersebut dengan tidak membeli dan memelihara mereka. Dan apabila ada masyarakat yang menemukan satwa tersebut di tempat yang kurang aman bagi mereka, masyarakat hendaknya segera menyerahkan satwa tersebut kepada petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar dapat segera dilepasliarkan ke habitatnya. Sumber: TN Kutai

Palangka Raya, Senin 20 November 2017. Lanjutan dari kunjungan Pejabat Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ke Sungai Koran Resort Sebangau Hulu beberapa minggu lalu, pada tanggal 10 November 2017 Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Kalimantan Tengah melakukan kunjungan ke Punggualas, salah satu destinasi wisata di TN Sebangau yang masuk ke dalam wilayah kerja Resort Baun Bango SPTN Wilayah III Kasongan. Perjalanan menuju Punggualas memakan waktu sekitar 3-4 jam dari Kota Palangka raya, melewati Kota Kasongan hingga Desa Baun Bango dapat ditempuh dengan moda transportasi darat. Sedangkan untuk menuju Punggualas ditempuh melalui jalur Sungai Katingan dengan moda transportasi air (kelotok masyarakat). Kepala Dinas Pariwisata dan Bawi Nyai Pariwisata Kalimantan Tengah 2016, pada kunjungan kali ini didampingi oleh Kepala Sub Bagian Tata Umum serta Kepala SPTN Wilayah III. Disampaikan oleh Kepala SPTN Wilayah III dan Kepala Resort Baun Bango, bahwa Punggualas memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain merupakan pusat riset di TN Sebangau, terdapat danau air hitam yang indah ditengah hutan Punggualas masyarakat menyebut dengan Danau Punggualas. Punggualas merupakan salah satu site monitoring orangutan, menyimpan kekayaan flora dan fauna salah satunya adalah orangutan liar. Bersama masyarakat sekitar TN Sebangau juga telah menjalin kerjasama dalam pengelolaan dan penyelenggaraan wisata alam dalam wadah kelembagaan partisipatif “simpul wisata” yang terbentuk atas inisiasi masyarakat didampingi mitra kerja dan Balai TN Sebangau sampai dengan saat ini telah berjalan efektif dan baik dalam mendukung Penyelengggaraan pariwisata alam di Punggualas TN Sebangau. dalam kunjungan tersebut Bapak Kepala Dinas memberikan arahan, masukan dan saran dalam penyelenggaraan kegiatan wisata alam TN Sebangau. Kesamaan visi dan misi dalam pengembangan pariwisata alam harus terus dibangun bersama antara TN Sebangau dengan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah. Balai TN Sebangau sangat mengapresiasi atas kunjungan Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Tengah, semoga kunjungan ini semakin memperat hubungan baik terutama untuk kemajuan pariwisata alam di kallimantan tengah serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sumber Informasi : SPTN Wilayah III, Balai TN Sebangau

Waingapu, 21 November 2017. Kakatua Jambul Jingga dan Julang Sumba merupakan satwa Endemik Pulau Sumba yang dapat dijumpai di Kawasan Taman Nasional Matalawa. Kedua jenis Burung ini termasuk kedalam 25 Species Satwa Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen KSDAE nomor ; SK. 180/IV-KKH/2015. Dimana perkembangan populasinya dapat tepantau dan mengalami peningkatan sebesar 10% selama kurun Waktu 2015-2019. Seperti kita ketahui bersama burung Kakatua Jambul Jingga kondisinya di alam sudah sangat kritis, hal ini diperkuat data yang dirilis IUCN yang menyebutkan status burung Kakatua Critically Endangered atau satu tingkat dibawah kepunahan di alam. Sebagai salah satu habitat alami kedua jenis Burung endemik di Pulau Sumba, pengelola kawasan TN Matalawa telah melakukan berbagai upaya konservasi terhadap Kakatua dan Julang Sumba. Seperti yang diungkapkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha TN Matalawa (Tri Wiyanto, S.Hut) dalam penyampaian Materi pada kegiatan Ekspose Kakatua Jambul Jingga dan Julang Sumba, yang dilaksanakan di Hotel Jemmy - Sumba pada tanggal 20 November 2017. Langkah-langkah tersebut meliputi ; Pembinaan habitat, Pembuatan Lubang Sarang, Publikasi Ilmiah (Pembuatan Buku Burung TN Matalawa), serta monitoring secara berkala yang dilakukan oleh Fungsional PEH TN Matalawa. Kegiatan ekspose sendiri merupakan upaya publikasi yang dilakukan pengelola kawasan TN Matalawa dalam upaya perlindungan terhadap jenis-jenis satwa dan flora yang berada didalam kawasan konservasi di Pulau Sumba ini. Pada kesempatan tersebut pula dipaparkan materi terkait Konservasi Kakatua Sumba di Pulau Sumba (Burung Indonesia), Tren Perjumpaan Burung Kakatua dan Julang Sumba di TN Matalawa serta Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Burung Kakatua dan Julang Sumba (PEH TN Matalawa). Kegiatan Ekspose ini diikuti ± 50 Peserta yang terdiri atas Perwakilan Masyarakat Sekitar Kawasan, Pemerintah daerah (Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur) dan Pemerhati Burung Kakatua dan Julang lingkup Sumba. Dan diakhir kegiatan perwakilan peserta menyampaikan rumusan hasil pertemuan, yang terdiri atas rancangan strategi dan rencana aksi konservasi burung Kakatua serta Julang Sumba. Dengan harapan hasil rumusan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan, sehingga kelestarian dari kedua jenis burung endemik pulau Sumba di alam ini dapat terwujud. Sumber : Balai Taman Nasional Manupeu Tanahdaru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa)

Jambi, 21 November 2017. Balai TN Bukit Tiga Puluh (TNBT) Goes To Campus kembali menyasar kampus. Kali ini, tim memilih Fakultas Kehutanan Universitas Jambi (UNJA) sebagai target sasaran sosialisasi pada Senin, 20 November 2017. UNJA khususnya Fakultas Kehutanan tidak asing bagi TNBT, karena telah beberapa kloter mengirim mahasiswa didiknya untuk mengikuti kegiatan Magang di Balai TNBT. Adapun Tim TNBT Goes To Campus yang dikomandani oleh Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Tebo Tengah ; Hendra Koswandi, S. Hut, M. Si disambut dengan hangat oleh Dekan Fakultas Kehutanan UNJA yang diwakili Wakil Dekan I Bapak Ir. Fazriyas, M. Si IPU. Kepala SPTN Wilayah I Tebo Tengah memberi sambutan mewakili Kepala Balai TNBT. Beliau menyampaikan salah satu tujuan Goes To Campus ini adalah mengajak mahasiswa Fakultas Kehutanan dan civitas akademisi melaksanakan tri darma perguruan tinggi melalui penelitian, pendidikan, penunjang budaya dan pariwisata di kawasan TNBT. Bagaikan gayung bersambut, Wakil Dekan I menyambut baik kegiatan ini. Dalam sambutannya, Dekan mengharapkan para mahasiswa didik dapat mengenal lebih jauh tugas dan fungsi serta potensi yang ada di kawasan TNBT. Dekan berharap semakin banyak mahasiswa Fakultas Kehutanan UNJA melakukan kegiatan penelitian di TNBT. Hasil penelitian mahasiswa ini diharapkan mampu membantu dalam pengelolaan TNBT yang lebih baik. Sosialisasi Goes To Campus menginjak acara inti yaitu penyampaian materi oleh tim tentang Profil, Potensi dan Fungsi TNBT. Tim juga menayangkan video satwa hasil tangkapan camera trap serta video dokumenter TNBT. Peserta mahasiswa sebanyak 50 (lima puluh) orang ini sangat antusias, terlihat dari aktifnya diskusi dan banyaknya pertanyaan mahasiswa. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan plakat sebagai tanda terima kasih kepada Dekan Fakultas Kehutanan UNJA atas partisipasi dan kerjasamanya dalam pelaksanaan kegiatan TNBT GoesTo Campus. Sesi foto bersama menjadi momen yang sayang untuk dilewatkan. Salam Lestari !! Sumber : Balai TN Bukit Tiga Puluh

Palangka Raya, Senin 20 November 2017. Setahun belakangan ini Taman Nasional Sebangau sering dikunjungi tamu-tamu penting, mulai dari kunjungan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Executive Director UN Environment pada Mei lalu, Bapak Direktur Jenderal KSDAE pada bulan Agustus dan pada bulan November ini beberapa Pejabat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah. Geliat ekowisata, pesona ekosistem rawa gambut TN Sebangau dengan Success Story program restorasinya menjadi alasan penting untuk dilihat dan diketahui oleh semua pihak termasuk pejabat pemerintah daerah maupun pusat. Tanggal 5 November 2017 yang lalu, Kepala Balai TN Sebangau dengan antusias memberikan penjelasan dan pendampingan kunjungan pejabat Lingkup Propinsi Kalimantan Tengah diantaranya adalah Bapak Sekretaris Daerah, Kepala Badan Keuangan daerah, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala PTSP serta awak media. Tujuan kunjungan tersebut adalah Sungai Koran, Wilayah Kerja Resort Sebangau Hulu SPTN Wilayah I. Saat ini Sungai Koran terus dibenahi agar berkembang menjadi destinasi wisata alam favorit di Palangka Raya. Aksesibilitas yang mudah dijangkau, jarak dan waktu tempuh yang pendek serta pesona keindahan hutan Sebangau dengan “air hitamnya”, keaslian dan keanekaragaman satwa merupakan keunggulan Sungai Koran, dalam rangka mewujudkan destinasi unggulan tersebut secara bertahap dilakukan peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya memberikan keamanan, kemudahan dan kenayamanan bagi pengunjung dalam menikmati alam TN Sebangau. Dalam kesempatan tersebut, setelah menyusuri sungai dari dermaga Kereng Bengkirai dan menikmati alam sebangau melalui jalur track yang tersedia, rombongan diberikan penjelasan secara langsung oleh Kepala Balai TN Sebangau tentang Pengelolaan TN Sebangau secara umum, tugas dan fungsi menjaga dan melestarikan kawasan, kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar dengan pelibatan dalam kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan wisata alam serta peningkatan sarana dan prasarana wisata yang memadai di destinasi wisata tersebut. Sumber Informasi : Balai TN Sebangau

Bogor - 18 November 2017, Hasil eksplorasi SURILI digelar dalam seminar nasional yang diselenggarakan di auditorium AH Nasution IPB Dramaga Bogor, tanggal 18 November 2017. Hasil eksplorasi TN Kutai disampaikan oleh ketua Tim SURILI 2017 Taqiuddin. Hasil studi meliputi eksplorasi potensi fauna (mamalia, kupu-kupu, reptile), flora (analisa vegetasi, tumbuhan obat, anggrek), eksplorasi potensi gua, potensi wisata Prevab dan Sangkima serta studi social ekonomi masyarakat disekirtar kawasan. Hadir juga sebagai narasumber guru besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Hadi Alikodra, Kepala Balai TN Kutai, Nur Patria Kurniawan, S.Hut.MSc. dan Kepala BKSDA Kaltim Ir. Sunandar Triguna Jasa. Dalam presentasinya, kepala balai TN Kutai menyampaikan bahwa Taman Nasional Kutai, yang merupakan warisan Raja Kutai, ditunjuk sebagai kawasan konservasi karena memiliki kenekaragaman hayati yang sangat tinggi. Ekosistem hutan hujan dataran rendah yang terhampar dari pesisir pantai sampai daratan dengan ketinggian mencapai 400 mdpl, memiliki variasi tipe ekologi dengan keunikan masing-masing. Suatu kebanggaan bagi pengelola Taman Nasional Kutai, karena terpilih sebagai lokasi studi bagi Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (HIMAKOVA) Fakultas Kehutanan, Institut pertanian Bogor. Studi Konservasi Lingkungan (SURILI) melalui kegiatan ekplorasi potensi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, sangat membantu Balai TN Kutai dalam menggali potensi TN Kutai yang sebelumnya belum teridentifikasi. Kawasan TN Kutai seluas 192.709.55 Ha diyakini memiliki sangat banyak potensi yang belum tergali. Kepala Balai TN Kutai berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai disini, namun akan tetap berlanjut baik dalam bentuk eksplorasi lanjutan melalui SURILI Jilid II, maupun melalui kegiatan penelitian lanjutan khususnya untuk tugas akhir mahasiswa. Harapan terbesar dari kegiatan SURILI adalah bagaimana menempatkan Taman nasional atau kawasan konservasi lainnya sebagai tempat tujuan utama mahasiswa dalam menerapkan ilmu untuk meningkatkan potensi sda melalui kegiatan penelitian, pendidikan dan pengembangan wisata. Sumber: Balai TN Kutai

Bengkalis, 9 November 2017. Pada tanggal 8 November 2017, dimulai pembangun sekat kanal/canal blocking di kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil yang direncanakan oleh Badan Restorasi Gambut dan Universitas Riau berjumlah 26 titik di zona penyangga Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu, di luar kawasan konservasi. Pembangunan Sekat Kanal/Canal Blocking di Cagar Biosfer Gian Siak Kecil dipusatkan di wilayah Kampung Sidodadi Desa Tasik Serai Kabupaten Bengkalis, yang melibatkan masyarakat setempat yang tergabung dalam Kelompok Petani dan Nelayan Indonesia Unit Riau. Balai Besar KSDA Riau berpartisipasi dalam pendampingan kegiatan dengan harapan pembangunan sekat kanal akan menghentikan aktifitas ilegal seperti illegal logging, perambahan dan kebakaran hutan yang terjadi di Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil. Pengerjaan ini direncanakan berakhir pada Desember 2017. Sumber : Balai Besar KSDA Riau

Cibodas (20/11/17). Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango melakukan kegiatan Pelatihan Business Plan bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan pada tanggal 15 November 2017. Pelatihan tersebut dibuka oleh Plt. Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Ir. Herry Subagiadi, M.Sc. bertempat di Ruangan Aula Edelweiss, Balai Besar TNGGP. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan KTH binaan. Peserta merupakan anggota-anggota KTH binaan Balai Besar TNGGP yang telah dibentuk pada tahun 2016 berdasarkan hasil identifikasi potensi SDA dan ekonomi di seluruh desa penyangga TNGGP yang berjumlah 65 desa yang tersebar di tiga kabupaten yaitu Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Peserta kegiatan pelatihan terdiri dari: KTH Gerbi Lestari (Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur), KTH Hejo Cipruk (Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur), KTH Tunas Bangsa (Desa Cihanjawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Bogor), KTH Lestari Alam Sejahtera (Desa Ambarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi), KTH Tunas Harapan (Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor), dan KTH LBC Lestari (Desa Cileungsi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor). Jumlah peserta sebanyak 40 orang. Kegiatan ini salah satu usaha menuju KTH yang mandiri. Dalam sambutannya, 'Herry Subagiadi' menyampaikan bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) yang merupakan perwakilan dari masyarakat diharapkan berperan sebagai agen dari TNGGP selain memberdayakan diri dalam kegiatan peningkatan usaha ekonomi tetapi juga dapat berperan dalam upaya pelestarian hutan konservasi mengingat kawasan TNGGP merupakan asset umum (public good) yang dikelola untuk kepentingan umum dengan segala potensi hayati dan non hayati yang terkandung di dalamnya. Setiap kelompok binaan memiliki karakteristik, potensi, dan permasalahan yang berbeda-beda dengan kesamaan latar belakang kelompok eks. penggarap di lahan TNGGP. Potensi usaha ekonomi yang akan dikembangkan kelompok berdasarkan hasil identifikasi tipologi masyarakat terutama di kelompok binaan bergerak di bidang perikanan, peternakan, pertanian holtikultur, dan wisata sesuai dengan potensi yang ada. KTH yang akan mengembangkan usaha perikanan berasal dari KTH Gerbi Lestari dan KTH Tunas Harapan, bidang peternakan dengan jenis ternak bebek pada KTH Tunas Bangsa, pertanian dengan jenis komoditi paprika pada KTH Hejo Cipruk, serta terakhir jasa wisata pada KTH LBC Lestari dan KTH Lestari Alam Sejahtera. Karateristik dan potensi yang berbeda dengan tujuan yang sama yaitu adanya peningkatan pendapatan dan pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi hutan secara berkelanjutan perlu adanya perencanaan usaha yang tepat sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan kawasan terjaga. Konsep perencanaan usaha yang disampaikan oleh RARE mengacu pada metode bisnis kanvas yang dipopulerkan oleh Doktor Pauli. Variabel yang diperhatikan dalam perencanaan usaha (business plan) yaitu jenis pelanggan, nilai yang akan ditawarkan, saluran pemasaran, hubungan pelanggan, aliran pendapatan, sumberdaya alam kunci, kegiatan kunci, mitra kunci dan struktur biaya. Komponen tersebut yang akan pertimbangan dalam pengembangan usaha. Pelaku usaha akan dapat menaksir kebutuhan biaya dan sumber pendapatan sehingga usaha yang dijalankan tidak sia-sia. Pelatihan business plan sangat penting diterapkan dalam tahap perencanaan usaha kelompok binaan TNGGP. Dalam pelatihan yang berlangsung selama dua hari tanggal 15 sampai 16 November 2017, masyarakat bersama dengan pendamping/ penyuluh dapat menyusun perencanaan usaha di masing-masing KTH dan diberikan informasi koridor-koridor yang dapat dilakukan dan tidak boleh dilakukan di kawasan TNGGP. Metode penyampaian materi dilakukan dengan ceramah, diskusi dua arah, dan praktek penyusunan business plan. Pada hari pertama yaitu praktek penyusunan business plan, anggota KTH diarahkan mengidentifikasi variabel dalam metode bisnis kanvas berdasarkan jenis usaha yang akan dikembangkan. Output dari perencanaan tersebut yaitu kebutuhan biaya dan gambaran keuntungan yang akan diperoleh. Dari business plan yang disusun, anggota KTH didampingi penyuluh diarahkan menyusun rencana kerja dalam 1 tahun ke depan (2018) berdasarkan kegiatan kunci yang akan dilakukan sebagai tindaklanjut dari perencanaan tersebut. Selain itu, menyusun pembagian peran antara kelompok, TNGGP dan pihak lain yang dapat mendukung pengembangan usaha kelompok seperti dinas, lembaga, dan mitra terkait. Pada hari kedua, anggota KTH diajak menganalisa keterkaitan business plan yang mereka susun dengan keberadaan TNGGP dengan tujuan agar anggota menyadari bahwa keberdaaan TNGGP sebagai potensi kunci bagi keberlanjutan usaha mereka sehingga dapat timbul perlu menjaganya kelestarian hutan TNGGP baik dari potensi wisata, keberadaan air yang menunjang usaha perikanan dan peternakan yang akan mereka jalankan. Selain itu juga, anggota KTH diarahkan untuk membuat bahan promosi dari produk yang mereka buat. Respon anggota KTH sangat baik dengan adanya pelatihan tersebut harapannya agar penyuluh terus mendampingi dan membimbing mereka di lapangan. Dalam penyampaian pesan dan kesan, anggota KTH juga mengharapkan agar pihak TNGGP dapat membantu KTH dalam menjalankan usaha mereka. Perencanaan usaha yang telah disusun akan dijadikan dasar mereka dalam menjalankan langkah-langkah di lapangan. Segala sesuatu diperlukan perencanaan terutama perencanaan usaha sehingga tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Sumber: Penyuluh Balai Besar TNGGP

Kepulauan Selayar, 20 November 2017. Sumber daya perikanan rusak disebabkan oleh perkembangan teknologi penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (Atmaja et al. 2011). Teknologi penangkapan ikan yang modern diduga mengakibatkan krisis perikanan secara langsung dan tidak langsung, ditambah lagi dengan tertangkapnya spesies lain secara tidak sengaja yang merupakan bagian dari rantai makanan dalam ekosistem tersebut. Hal ini bisa berdampak pada rusaknya keanekaragaman hayati laut sehingga harus segera dicari solusinya. Pengelolaan perikanan di Indonesia juga menjadi perhatian masyarakat dunia, khususnya hasil tangkapan sampingan yang merupakan spesies-spesies yang dilindungi, seperti penyu, mamalia laut, dan burung laut. Sangat penting artinya untuk mempertahankan populasi spesies-spesies dilindungi tersebut tanpa mengurangi nilai ekonomi dari industri perikanan. WWF-ID selaku mitra Taman Nasional Taka Bonerate telah mengirim fasilitator dalam hal pendampingan penanganan penyu yang tertangkap secara tidak sengaja oleh alat penangkap ikan nelayan (bycatch) di Kepulauan Selayar ini. Bagi nelayan maupun masyarakat bisa menginformasikan bila mendapat tangkapan sampingan atau indikasi penyu yang terdampar bisa menghubungi Darwan Saputra (085 255 655 543) agar segera bisa diberi penanganan cepat dan tepat. Sebelumnya pernah dilaksanakan pelatihan mitigasi penanganan bycatch Penyu di Aula Balai TN. Taka Bonerate. Sumber : Balai TN Takabonerate