Rengat, 30 November 2017. Setiap kawasan konservasi dituntut untuk dapat mengembangkan aspek wisata dalam rangka mendongkrak Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tagline “Ayo ke Taman Nasional!” digaungkan untuk mendorong minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara berwisata di taman nasional. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang terletak di Provinsi Riau dan Jambi ini, dianggap sebagai perwakilan hutan hujan tropis dataran rendah di Pulau Sumatera. Melimpahnya potensi keanekaragaman hayati dan keindahan pesona alam perbukitan, menjadikan TNBT sebagai salah satu destinasi wisata alam unggulan di Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Riau. Camp Granit sebagai lokasi wisata unggulan yang berada di di zona pemanfaatan intensif. Secara administratif, lokasi wisata Camp Granit terletak di Desa Talang Lakat, Kec. Batang Gansal, Kab. Indragiri Hulu. Berada di wilayah kerja Resort Talang Lakat, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Belilas Riau. Dalam pengelolaan pariwisata alam dibutuhkan rancangan desain tapak. Desain Tapak Wisata Alam Camp Granit merupakan dokumen dasar untuk pengelolaan pariwisata alam di TNBT sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2010 Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Diharapkan usaha pariwisata alam sesuai dengan desain tapak pengelolaan pariwisata alam. Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam berpedoman pada Peraturan Dirjen PHKA Nomor 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen PHKA Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Penyusunan desain tapak pariwisata alam telah dilaksanakan untuk zona pemanfaatan Camp Granit TNBT seluas 605,18 Hektar dengan hasil : Ruang usaha seluas 91,61 Ha dan ruang publik seluas 583,57 Ha. Selanjutnya sebagaimana amanat Perdirjen KSDAE Nomor 5 tahun 2015 bahwa desain tapak yang telah disusun tersebut harus dibahas dengan para pihak sebelum dilakukan pengesahan oleh Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Agar tersosialisasikannya draft desain tapak wisata alam Camp Granit TNBT dan untuk menjaring masukan dan serta menganalisa kebutuhan pengembangan wisata alam Camp Granit, digelar acara ekspose. Ekspose dengan tema “Analisa Kebutuhan Pengembangan Wisata dan Penyusunan Desain Tapak Wisata Alam Camp Granit TNBT Tahun 2017” ini digelar pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 di Ruang Aula Balai TNBT Puncak Selasih. Undangan terdiri dari stakeholder terkait, meliputi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kab. Indragiri Hulu dari jajaran Pemerintah Daerah Kab. Inhu, Pemerintah Kecamatan Batang Gansal, Pemerintah Desa yang berada di penyangga Camp Granit ( Desa Sungai Akar, Desa Talang Lakat dan Desa Seberida), Kepolisian Sektor Batang Gansal dan mitra TNBT meliputi WWF Program Sumatera, FZS Perwakilan Indonesia dan Yayasan Penyelamatan dan Konservasi Harimau Sumatera (PKHS). Agar analisa pengembangan wisata Camp Granit semakin sempurna, TNBT turut mengundang pihak pelaku usaha yaitu pengusaha PT. NN Tour and Travel dan Rafana Syariah Hotel. Total sebanyak 30 undangan hadir dalam acara ekspose. Darmanto, SP.,M.AP selaku Kepala Balai TNBT memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Beliau menyampaikan bahwa "Desain Tapak merupakan Dasar Pengelolaan wisata alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Maka dari itu diperlukan masukan dan dukungan stakeholders pada pembahasan tingkat daerah. Narasumber utama acara ekspose ini berasal dari Direktorat PJLHK yaitu Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam (Ir. S.Y. Christanto, M.For.Sc). Beliau menyampaikan materi "Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi"dan "Kebijakan Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Taman Nasional". Adapun narasumber pendukung adalah Delfiatri, SS.,MM.Par selaku Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Indragiri Hulu, menyampaikan materi "Kebijakan Pengembangan Wisata di Kab. Indragiri Hulu. Narasumber inti acara ekspose ini adalah Lukman HP.,S.Hut., M.Eng. (Kepala Seksi SPTN II Belilas selaku Ketua Tim Penyusunan Desain Tapak) dengan materi "Desain Tapak dan Analisa Pengembangan Wisata Alam Camp Granit TNBT". Peserta cukup antusias dan diskusi berlangsung hidup. Masukan dari beberapa peserta antara lain perbaikan akses jalan dan instalasi air, penambahan rambu-rambu sepanjang jalan akses menuju Camp Granit, pengkayaan materi hasil kamera trap di pusat informasi Camp Granit, adanya sosialisasi batas-batas kawasan TNBT terhadap masyarakat sekitar Camp Granit, pengelolaan sampah dan limbah dlakukan dengan baik dan upaya pemberdayaan masyarakat sekitar Camp Granit dengan konsep pengelolaan wisata alam. Ekspose ini menghasilkan 3 (Tiga) strategi prioritas antara lain : a. Mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sarana prasarana untuk menarik dukungan stakeholders b. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pengelolaan dan pengembangan ekowisata dengan melibatkan pemerintah daerah dan dunia usaha c. Meningkatkan koordinasi kepada pemerintah daerah dan pemegang konsesi di sekitar TNBT dalam rangka perlindungan dan pengamanan. Acara ekspose ditutup dengan foto bersama. Diharapkan pasca acara ekspose ini, pengembangan wisata dan desain tapak Camp Granit di TNBT lekas terwujud dan TNBT mampu menjadi ikon wisata alam unggulan di Provinsi Riau. Sumber : Balai TN Bukit Tiga Puluh

Malang, 30 November 2017. Pada tanggal 29 november 2017 bertempat di Kartini Ballroom Jalan Tangkuban Parahu No. 1 Kota Malang, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) menyelenggarakan Kampanye Keanekaragaman Hayati (kehati). Kampanye Kehati yang dibuka oleh Kepala Bidang Teknis Ir. Pujiati mewakili Kepala Balai Besar TNBTS diisi dengan kegiatan Talkshow, Pameran Pengelolaan TNBTS, Pameran Foto Flora dan Fauna hasil Eksplorasi Fungsional TNBTS dan Pameran produk-produk pemberdayaan Desa Penyangga TNBTS. Dalam sambutan pembukaan Ir. Pujiati menyampaikan bahwa Kampanye Kehati ini merupakan salah satu upaya TNBTS untuk : mensosialisasikan dan memperkenalkan potensi keanekaragaman hayati TNBTS yang begitu tinggi; Sosialisasi program pengelolaan TNBTS; Mengajak masyarakat untuk turut serta melestarikan kekayaan kehati TNBTS serta mendukung program Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Session menarik minat pengunjung diantaranya adalah Talkshow capaian keberhasilan petugas Fungsional dalam mengeksplorasi eksotisme kehati TNBTS diantaranya : hasil Eksplorasi Macan Tutul yang disampaikan oleh Agung Siswoyo S.Hut, M.Si; hasil eksplorasi tentang Anggrek oleh Toni Artaka, S.Hut dan hasil Eksplorasi jenis Aves (burung) oleh Koestriadi Nugra Prasetya, A.Md. Peserta kampanye yang umumnya mahasiswa dan penggiat kehutanan dan lingkungan se Malang Raya juga dihibur dengan penampilan Band lokal yaitu "Pagi Tadi Band" dan "Tropical Forest Band" serta Kuis dengan hadiah menarik dari TNBTS. Penampilan hiburan Band dan kuis menambah keseruan dan keakraban antara peserta dan penyelenggara pada acara Kampanye TNBTS 2017 ini. Sumber : Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru

Sembalun, 29 November 2017. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani melakukan kegiatan pembinaan dan konsolidasi internal lingkup Resort Sembalun yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 bertempat di kantor Resort Sembalun. Kegiatan ini bertujuan untuk membina hubungan antar pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN lingkup Resort Sembalun. Pembinaan dan konsolidasi internal ini untuk meningkatkan sinergitas internal dan untuk menumbuhkan rasa saling memiliki bahwa seluruh pegawai ASN dan Non ASN (PHL) merupakan satu keluarga besar yang mengedepankan musyawarah dalam setiap permasalahan yang terjadi tanpa harus melakukan aksi demo atau mogok kerja dan dalam menghadapi permasalahan hendaknya mengikuti prosedur sesuai aturan yang berlaku. Sumber : Balai TN Gunung Rinjani

Manado (30/11/17) Babak baru pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Bunaken. Bertempat di Kantor Balai Taman Nasional Bunaken pada hari Rabu (29/11/2017) telah disepakati penandatanganan kerjasama antara Kepala Balai Taman Nasional Bunaken dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Cahaya Tatapaan dan Kelompok Nelayan Cahaya Trans. KSM Cahaya Tatapaan diberikan akses dalam melakukan pengelolaan perikanan di zona tradisional seluas 140,15 ha yang berada di perairan Popareng, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun kelompok nelayan Cahaya Trans diberikan akses dalam pengelolaan perikanan seluas 134,19 ha di perairan Poopoh, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa Selatan. Konsep pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan kelompok merupakan salah satu cara baru dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber daya di Taman Nasional pada zona tradisional merupakan upaya pemerintah untuk pemberdayaan. Akses setempat diberi kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya di zona tradisional dengan menggunakan aturan yang berlaku di kawasan Taman Nasional dan sesuai dengan pengetahuan ekologi/ kearifan lokal yang mereka miliki. Penandatangan perjanjian kerjasama dengan Kepala Balai TN Bunaken oleh Dr. Farianna Prabandari, S.Hut, M.Si dengan Ketua KSM Cahaya Tatapaan Djoni Sambur dan Ketua Kelompok Cahaya Trans Berce Toli, disaksikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Bapak Ir. Heri Subagiadi, M.Sc), Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (Lukita Awang Nistyantara, S.Hut, M.Si) beserta jajaran Eselon IV dan karyawan-karyawati Taman Nasional Bunaken. Sumber: BTN Bunaken

Manokwari, 29 November 2017. “Kerja Bersama, Setia Sepanjang Masa" demikian tema ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke 46 tahun 2017. Setiap tanggal 29 November peringatan hari Korpri menjadi wajib bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia. Dikutip dari Korpri online penetapan tema hari Korpri tahun ini tidak dilakukan sembarang. Filosofinya adalah “setia sepanjang masa” pada tema itu adalah setia kepada negara, setia kepada Pancasila, kepada kepada UUD dan setia kepada kebhinekaan. Bukan setia kepada figur pemimpin, rezim atau partai politik. Pada pidato presiden RI, Tujuan dari peringatan ini adalah Memantapkan fungsi organisasi Korpri sebagai perekat persatuan bangsa, memantapkan netralitas seluruh anggota teruatama menghadapi Pemilukada serentak, meningkatkan semangat profesionalitas seluruh PNS, mengajak anggota Korpri di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kinerja terutama di bidang pelayanan publik dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan dalam bentuk kegiatan olahraga, bakti sosial, penghijauan, pembinaan mental/rohani. Maka dari itu, kita bersama-sama berusaha mewujudkan semua tujuan dari perayaan HUT Korpri Tahun ini. Dalam sambutan inspektur upacara peringatan hari Korpri yang dilaksanakan pegawai Balai Besar Taman Nasional, Ben Gurion Saroy mengatakan “ Korpri menjadi wadah, wadah pemersatu seluruh pegawai Republik Indonesia, sebagai wadah perjuangan, pengabdian untuk mengisi kemerdekaan yang telah dirintis para pendahulu kita”. “Untuk bisa melakukan apa yang menjadi tujuan dari pada korpri itu, kita pegawai negeri harus benar-benar profesional, kita harus memahami mengapa kita menjadi pegawai negeri, kita harus membenahi diri dengan baik sebagai pegawai negeri sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa perjalan seperti yang diharapkan”, lanjutnya. Korpri berdiri sejak tahun 1971 dengan dasar Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1971 merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia. Wadah ini bertujuan agar dapat menciptakan sosok PNS yang profesional, jujur, bersih dari segala korupsi, kolusi, nepotisme, berjiwa sosial, dan sebagainya. Dirgahayu Koprs Pegawai Republik Indonesia... Sumber : Balai Besar TN Teluk Cenderawasih

Waingapu, 29 November 2017. Semangat kerja bersama dan setia sepanjang masa merupakan tema utama peringatan hari Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) yang ke-46 tahun. Kegiatan peringatan hari korpri ke-46 tahun, dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Matalawa melalui kegiatan upacara bendera yang diikuti 40 Peserta Upacara yang merupakan staf Balai TN Matalawa dan SPTN Wilayah III Matawai Lapau. Upacara bendera tersebut dilaksanakan dihalaman kantor Balai TN Matalawa, dan dimulai pada pukul 07.30 WITA. Kegiatan upacara bendera dipimpin langsung oleh Kepala SPTN Wilayah III Matawai Lapau (Hastoto Alifianto, S.Hut.,M.Si). Dalam sambutannya beliau menyampaikan KORPRI sebagai satu-satunya wadah bagi Pegawai Republik Indonesia selalu berupaya terus menerus dalam meneguhkan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa, menjaga netralitas dan hanya berkomitmen tegak lurus terhadap kepentingan Bangsa dan Negara. Selain itu beliau mengingatkan, Ketika kita bicara tentang pemberantasan praktik korupsi dan pungli, ketika kita bicara tentang peningkatan kualitas pelayanan publik, ketika kita bicara memenangkan kompetisi global dengan pelayanan publik yang prima, maka sesungguhnya anggota KORPRI berada di garis depan perjuangan. Agar Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang dalam era kompetisi global maka rakyat membutuhkan anggota KORPRI yang disiplin, anggota KORPRI yang bertanggung jawab, anggota KORPRI yang berorientasi kerja. Segera tinggalkan pola pikir masa lalu seperti egosektoral, mental priyayi, mental penguasa, mental koruptif, yang hanya terpaku pada formalitas belaka. Melalui peringatan hari KORPRI ke 46 ini, besar harapan pengelola kawasan TN Matalawa mampu berperan aktif dalam pembangunan kualitas kehidupan di Indonesia. Khususnya dalam upaya pelestarian sumberdaya alam dan Ekosistem di Pulau Sumba, sehingga cita-cita besar, Menjadikan Taman Nasional Matalawa sebagai pusat konservasi ekosistem Sumba yang Kolaboratif partisipatif, Mantap, Tertib, Lestari dan Wibawa dapat Terwujud. Sumber : Balai Taman Nasional Manupeu Tanahdaru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa)

Cekik, 28 November 2017. Sejak disusunnya Rencana Induk (grand design) pelestarian Curik Bali di TN Bali Barat (2013-2017) dan pelaksanaan strategi kegiatannya, upaya pelepasliaran Curik Bali ke habitat mendapat dukungan melalui kebijakan dari Kemenlhk khususnya Ditjen KSDAE. Hal ini terlihat dari 40 ekor/tahun dengan sumber 20 burung dari TN Bali Barat (TNBB) dan 20 burung dari luar yang tercatat dari tahun 2013-2017 sudah 80 ekor yang diserahkan ke TNBB. Dengan rincian pada tahun 2016 : 4 ekor burung sitaan (Balai Besar KSDA Jabar), 30 ekor ( dari pemerintah Yokohama Jepang dan APCB), 16 ekor ( penangkar di Jawa tengah binaan BKSDA Jateng), dan pada tahun 2017 sebanyak 30 ekor (penangkar DI Yogyakarta binaan BKSDA Yogyakarta). Tentunya target 100 ekor selama 5 tahun burung dari pihak luar mendekati target sebagai sumber pelepasliaran ke habitat. Harapan berupa dukungan aktif sebagai sebuah kewajiban moral dari penangkar untk mengembalikan 10% dari hasil penangkaran ke alam masih akan terus diharapkan untuk mendapatkan sumber genetik yang memperkaya keragaman genetik burung Curik Bali di breeding center/pusat pembiakan yang disebut UPKPJB (Unit Pengelolaan Khusus Pembinaan Jalak Bali) yang dikelola Balai TNBB. Masih banyak penangkar Curik Bali di wilayah lain seperti Bali, Jatim, Jabar dan lokasi lain yang perlu mendapatkan pemahaman dan sosialisasi dari pihak yang berwenang (BKSDA) sehingga dengan tulus ikhlas membantu upaya konservasi pemulihan populasi alam Curik Bali di habitat terakhirnya di TNBB. Dari pendataan terakhir jumlah Curik Bali di habitat yang tersebar di 5 site pelepasliaran lebih dari 100 ekor. bravo konservasi..bravo TNBB.. huggh.. hagggh.. (TNBB) Sumber : Balai TN Bali Barat

Jakarta, 1 November 2017. Bertempat di Ruang Rapat Ditjen KSDAE Manggala Wanabakti Jakarta Sebanyak Empat Dokumen Blok Kawasan Konservasi (TB Dataran Mena, SM Egon Ile Medo, CA Wae Wuul, CA Hutan Bakau Maubesi) di wilayah BBKSDA Nusa Tenggara Timur telah di lakukan pembahasan dan pencermatan oleh Tim Pokja Penilaian Rancangan Zona dan Blok Pengelolaan KSA KPA Tahun 2017 dan wakil dari eselon II terkait seperti Setditjen KSDAE, Dit Kawasan Konservasi, Dit Konservasi Keanekaragam Hayati, Dit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Hutan , Dit Pengukuhan dan Penataagunaan Kawasan Hutan dan Dit PIKA pada tanggal 31 Oktober 2017. “Hasil rancangan blok Pengelolaan TB Dataran Mena, SM Egon Ile Medo, CA Wae Wuul, CA Hutan Bakau Maubesi yang telah disusun oleh tim penyusun BBKSDA Nusa tenggara Timur berdasarkan hasil inventarisasi potensi dilapangan, kajian dan analisa data dan informasi dan mempertimbangkan mandat pengelolaan serta nilai penting kawasan. Untuk rancangan blok pengelolaan TB Dataran Mena terdiri dari 4 (empat ) blok dengan rincian blok perlindungan seluas 541,20 Ha, blok pemanfaatan seluas 450,72 Ha, blok rehabilitasi seluas 979,85 Ha dan blok Tradisional seluas 28,87 Ha., SM Egon Ile Medo terdiri dari 4 (empat ) blok dengan rincian blok perlindungan seluas 1.580,37 Ha, blok rehabilitasi seluas 113,57 Ha dan blok Khusus, CA Wae Wuul terdiri dari 3 (tiga ) blok dengan rincian blok perlindungan seluas blok 1.219,49 Ha, blok rehabilitasi seluas 7,65 Ha dan blok Khusus seluas 257,70 ha, CA Hutan Bakau Maubesi terdiri dari 4 (empat ) blok dengan rincian blok perlindungan seluas 2.673,01 Ha, blok rehabilitasi seluas 385,72 Ha dan blok Khusus seluas 181,34 ha dan blok religi seluas 5,93 Ha “ jelas Imanuel Ndun,SST, MSi ( Kepala Seksi Wilayah BBKSDA NTT) saat presentasi pembahasan blok Pengelolaan TB Dataran Mena, SM Egon Ile Medo, CA Wae Wuul, CA Hutan Bakau Maubesi di Jakarta. Kegiatan Pembahasan blok kawasan ini di pimpin oleh Kepala Sub Direktorat Penataan Kawasan Konservasi. Hadir pula dalam pembahasan MHD Zaini, S.Hut selaku Kepala Bidang Teknis BBKSDA NTT beserta Tim penyusun Blok, perwakilan dari Eselon II dan Eselon III terkait seperti Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat PJLHK, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Sub Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Sub Direktorat Pengendalian Kawasan Konservasi, Sub Direktorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi, Sub Direktorat Bina Desa Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional dan Tim Pokja Penilaian Rancangan Zona dan Blok Pengelolaan KSA KPA Tahun 2017. Kegiatan pembahasan tersebut diawali dengan penyampaian presentasi rancangan blok TB Dataran Mena, SM Egon Ile Medo, CA Wae Wuul, CA Hutan Bakau Maubesi oleh Tim Penyusunan BBKSDA NTT yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pembahasan. Setelah pembahasan TB Dataran Mena, SM Egon Ile Medo, CA Wae Wuul, CA Hutan Bakau Maubesi maka Tim Penyusunan BBKSDA NTT segera melakukan perbaikan sesuai dari hasil diskusi dan masukan para peserta rapat. Diharapkan perbaikan dokumen rancangan blok segera di tindak lanjuti dan disampaikaan kembali ke Pusat untuk proses pengesahan oleh Direktur Jenderal KSDAE. Sumber : Direktorat PIKA

Jakarta, 14 November 2017. Mengingat bahwa penataan kawasan konservasi merupakan dasar perencanaan pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi serta dalam rangka pengelolaan kawasan koservasi yang efektif dan efisien, maka Balai KSDA Maluku dengan semangat baru melaksanakan kegiatan penyusunan penataan blok pengelolaan Kawasan konservasi sebanyak 6 Kawasan Konservasi. "Adapun 6 kawasan yang sedang proses penataan kawasan konservasi terdiri dari 2 dokumen yang akan segera diproses pengesahan ( SM Kassa dan TWA Marsegu) , 1 dokumen yang saat ini akan dibahas yaitu SM Tanimbar dan 3 dokumen sedang proses penyusunan di BKSDA Maluku. Adapun hasil rancangan blok Pengelolaan SM Tanimbar yang telah disusun oleh tim penyusun BKSDA Maluku telah berdasarkan dari hasil inventarisasi potensi dilapangan, kajian dan analisa data dan informasi dan mempertimbangkan mandat pengelolaan serta nilai penting kawasan. Untuk rancangan blok pengelolaan SM Tanimbar terdiri dari 4 (empat) blok dengan rincian blok perlindungan seluas 60.856,36Ha, blok pemanfaatan seluas 511,22Ha, blok rehabilitasi seluas 3105,88 Ha dan blok Tradisional seluas 274,59 Ha “ jelas Mukhtar Amin Ahmadi, S.H., M.Si selaku Kepala Balai KSDA Maluku, saat presentasi pembahasan blok Pengelolaan SM Tanimbar di Jakarta. Bertempat di Ruang Rapat Ditjen KSDAE Manggala Wanabakti Jakarta sebanyak 1 (satu) dokumen Blok Kawasan Konservasi yaitu SM Tanimbar telah di lakukan pembahasan dan pencermatan oleh Tim Pokja Penilaian Rancangan Zona dan Blok Pengelolaan KSA KPA Tahun 2017 dan wakil dari eselon II terkait seperti Setditjen KSDAE, Dit Kawasan Konservasi, Dit Konservasi Keanekaragam Hayati, Dit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Hutan , Dit Pengukuhan dan Penataagunaan Kawasan Hutan dan Dit PIKA pada tanggal 13 November 2017 Kegiatan Pembahasan blok kawasan ini di pimpin oleh Kepala Sub Direktorat Penataan Kawasan Konservasi. Hadir pula dalam pembahasan Kepala Balai KSDA Maluku beserta Tim penyusun Blok, perwakilan dari Eselon II dan Eselon III terkait seperti Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat PJLHK, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Sub Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Sub Direktorat Pengendalian Kawasan Konservasi, Sub Direktorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi, Sub Direktorat Bina Desa Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional dan Tim Pokja Penilaian Rancangan Zona dan Blok Pengelolaan KSA KPA Tahun 2017. Kegiatan pembahasan tersebut diawali dengan penyampaian presentasi rancangan blok SM Tanimbar oleh Tim Penyusunan Blok SM Tanimbar yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pembahasan. Setelah pembahasan TB Dataran Mena, SM Tanimbar maka Tim Penyusun segera melakukan perbaikan sesuai dari hasil diskusi dan masukan para peserta rapat. Diharapkan perbaikan dokumen rancangan blok segera di tindak lanjuti dan disampaikaan kembali ke Pusat untuk proses pengesahan oleh Direktur Jenderal KSDAE. Sumber : Direktorat PIKA

Rengat, 28 November 2017. Sesuai dengan Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Gerakan Tanam dan Pelihara 25 Pohon Selama Hidup, seluruh Aparatur Sipil Negara Balai TN Bukit Tiga Puluh (TNBT) menanam pohon sebanyak 1.900 bibit. Penanaman bibit pohon dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama telah dilakukan pada Minggu, 26 November 2017 di Danau Meduyen dan Makam Raja Kota Lama. Jumlah bibit yang ditanam sebanyak 1.100 buah berupa bibit sirsak oleh sebanyak 53 pegawai dan 6 tenaga kontrak. Kepala Balai TNBT (Darmanto,SP.M.AP) mengawali menanam bibit sirsak kemudian diikuti oleh segenap ANS Balai TNBT. Penanaman tahap kedua dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pematang Reba, Kab. Inhu pada Selasa, 28 November 2017. Penanaman tahap kedua ini digelar dengan seremonial penanaman mengundang Sekretaris Daerah Kab.Inhu yang diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab.Inhu. Kepala DLH Kab Inhu Ir.Slamet MM., memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Beliau memberikan apresiasi bagi Balai TNBT karena memilih RTH Pematang Reba sebagai area penanaman pohon. Gerakan tanam ini didukung penuh oleh Pemerintah Daerah Inhu dan diharapkan akan mengoptimalkan wisata buah di Kab.Inhu. Acara inti penanaman bibit pohon diawali oleh Kepala DLH Kab.Inhu kemudian diikuti oleh Kepala Balai TNBT dan segenap undangan dari Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pertanian dan Perikanan,Unit Penanggulangan Bencana Daerah Kab Inhu beserta Camat Rengat Barat dan Kelurahan Pematang Reba. Bibit yang ditanam merupakan jenis Multi Purpose Trees Species (MPTS) meliputi Sirsak, kelengkeng,matoa dan jambu bol. Tahap ketiga penanaman akan dilakukan oleh Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Tebo Jambi pada Kamis, 30 November 2017 Universitas Islam Negeri Jambi dipilih sebagai titik tanam. Total lubang tanaman sebanyak 300 buah. Semoga bibit yang ditanam tumbuh dengan subur dan mampu menghijaukan sebagian kecil bumi ini. Sumber : Balai TN Bukit Tiga Puluh

Pekan Baru (28/11/17). Seekor kukang (Nycticebus coucang) atau biasa disebut dengan malu malu berusia sekitar dua tahun dan berkelamin jantan, diserahkan oleh seorang warga yang bernama Syahril (46 th) ke kantor Balai Besar KSDA Riau. Penyerahan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017 dan diterima oleh Humas Balai Besar KSDA Riau, Dian Indriati. Berdasarkan informasi yang diterima dari Syahril, dia menemukan kukang tersebut di jalan HR Soebrantas pada malam hari dimana lalu lalang kendaraan cukup padat. Satwa tersebut terlihat kebingungan karena kerumunan warga yang keheranan akan keberadaannya. Syahril segera mengamankan satwa tersebut sebelum menyerahkannya ke Balai Besar KSDA Riau. Satwa kukang (Nycticebus coucang) adalah salah satu satwa yang dilindungi berdasarkan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan berdasarkan PP No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Satwa. Bagi setiap orang yang dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, maka dapat dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kepala Balai Besar KSDA Riau, Mahfudz sangat berterimakasih dan mengapresiasi tindakan yang telah dilakukan Syahril dan berharap kesadaran tentang perlindungan terhadap satwa liar di masyarakat makin meningkat. Sumber: BBKSDA Riau

Bandung, 28 November 2017. Sebagai sebuah institusi yang menangani konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, Balai Besar KSDA Jawa Barat tidak melulu bertanggung jawab dalam mengelola kawasan konservasi secara insitu, melainkan juga mengemban amanah untuk melaksanakan konservasi secara eksitu. Termasuk dalam upaya konservasi eksitu tersebut adalah pembinaan lembaga-lembaga konservasi, pembinaan penangkar/pengedar tumbuhan dan satwa liar (TSL) , serta tentunya pengawasan dan penertiban peredaran TSL itu sendiri. Saat ini, di wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat setidaknya terdapat 3 (tiga) lembaga konservasi umum dan 5 (lima) lembaga konservasi khusus. Di samping itu, terdapat juga 58 (lima puluh delapan) pengedar TSL dalam negeri dan 45 (empat puluh lima) pengedar TSL luar negeri. Sementara untuk penangkar, terdapat 2 (dua ) penangkar tumbuhan dilindungi, 7 (tujuh) penangkar tumbuhan tidak dilindungi, 138 (seratus tiga puluh delapan) penangkar satwa dilindungi, serta 91 (sembilan puluh satu) penangkar satwa tidak dilindungi. Dengan melihat jumlah penangkar/pengedar TSL serta jumlah lembaga konservasi di wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat tersebut, dapat dibayangkan betapa tingginya tingkat mobilitas peredaran TSL di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Belum lagi adanya trend peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyerahkan secara sukarela satwa liar yang dipeliharanya kepada Balai Besar KSDA Jawa Barat semakin menambah “kesibukan” petugas Balai Besar KSDA Jawa Barat dalam menerbitkan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN). Berkaca dari kondisi tersebut, Balai Besar KSDA Jawa Barat memandang perlu untuk merancang sebuah perangkat berbasis teknologi informasi yang bisa mempermudah petugas dalam memproses setiap SATS-DN maupun Form C yang diajukan oleh para pemohon. Melalui sistem yang dibangun ini, diharapkan pelayanan SATS-DN maupun Form C semakin meningkat karena para pemohon dapat secara mudah mengakses dan memonitor perkembangan SATS-DN maupun Form C yang mereka ajukan. Guna memberikan gambaran tentang pengaplikasian Sistem Peredaran TSL yang telah dirancang serta menampung masukkan untuk penyempurnaan sistem tersebut, pada tanggal 23 November 2017 lalu telah dilakukan Sosialisasi dan Uji Coba Penggunaan Aplikasi Data Monitoring Pemanfaatan TSL di Kantor Balai Besar KSDA Jawa Barat. Acara tersebut berisi pemaparan oleh Tim Perancang Sistem Aplikasi tentang konten yang terkandung di dalam aplikasi tersebut, termasuk bagaimana cara untuk mengoperasikan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Acara yang dibuka secara langsung oleh Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat, Ir. Sustyo Iriyono, M.Si. ini dihadiri pula oleh pejabat struktural serta pegawai lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat. Peserta sangat antusias memberikan masukan untuk penyempurnaan aplikasi tersebut di antaranya perlu dicantumkannya status TSL di dalam aplikasi menurut CITES. Masukan lain adalah perlunya aplikasi tersebut mengakomodir SATS-DN dari TSL hasil penyerahan/sitaan/barang bukti yang akan dievakuasi ke lembaga konservasi. Di samping itu, mengemuka pula tentang bagaimana aplikasi tersebut dapat mengakomodir pelayanan SATS-DN di bandara. Aplikasi yang telah dirancang tersebut memang masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa bagian. Namun harapan bahwa peredaran TSL di Provinsi Jawa Barat dan Banten dapat lebih tertib dengan tingkat pelayanan lebih prima nampaknya tinggal menunggu waktu karena setelah disempurnakan, aplikasi tersebut akan segera di-launching. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Barat

Gilimanuk, 28 November 2017, Penangkaran menjadi salah satu upaya perbanyakan tumbuhan dan satwa liar melalui pengembangbiakan dan pembesaran TSL dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Penangkaran tersebut dapat dilakukan oleh unit penangkaran yang telah memperoleh ijin. Menurut Permenhut No P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, penangkar berkewajiban mengembalikan 10% dari hasil penangkaran ke habitat alam. Hal tersebut yang diterapkan dalam kegiatan pembinaan penangkar di wilayah kerja Balai KSDA Yogyakarta. Pada rangkaian kegiatan festival satwa hasil penangkaran yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, telah diserahkan sebanyak 30 (tiga puluh) ekor burung Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) dari penangkar yang ada di DIY kepada Balai KSDA Yogyakarta yang ditujukan sebagai upaya restocking satwa hasil pebangkaran ke alam. Menindaklanjuti hal tersebut, Balai KSDA Yogyakarta melaksanakan translokasi burung Jalak Bali hasil penangkaran di wilayah DIY. Sebanyak 30 ekor Jalak Bali diserahterimakan oleh Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 Balai KSDA Yogyakarta, Untung Suripto,ST, MT dan diterima oleh Kepala Balai TN Bali Barat (TNBB) Drh. Agus Ngurah Krisna, M.Si.Serah terima dilaksanakan di aula Balai TNBB dengan dihadiri Kepala SPTN Wilayah 1, 2, 3 ; KSBTU, Ka Resort, serta Fungsional PEH dan POLHUT TNBB. Dalam sambutannya, Kepala Balai TNBB mengapresiasi langkah Balai KSDA Yogyakarta dan para penangkar yang dengan sukarela telah mendukung program restocking 10% hasil penangkaran untuk meningkatkan populasi di alam. Populasi Jalak Bali di kawasan TNBB sekarang 109 ekor (berdasar data inventarisasi April 2017). Target populasi minimal 500 ekor agar populasinya stabil. Satwa yang diserahkan akan direhabilitasi di Tagal Bunder. Selanjutnya akan dilepasliarkan di Brumbun, Pelabuhan Lalang, Cekik, Tegal Bunder. Pelepasliaran sebanyak 32 ekor pada 15 November 2017 di kawasan TNBB, tepatny di Cekik, Labuhan Lalang, Brumbun. Sumber : Dwi Nuryan Dani - PEH BKSDA Yogyakarta

Mataram, 27 November 2017. Komitmen Balai Taman Nasional Tambora untuk mewujudkan pengelolaan kawasan taman nasional berbasis masyarakat terus diwujudkan. Kesempatan kali ini Balai Taman Nasional Tambora menginisiasi kunjungan belajar ke Taman Nasional Gunung Rinjani. Kunjungan ke Taman Nasional Rinjani tersebut diikuti perwakilan masyarakat desa binaan Balai Taman Nasional Tambora. Pertimbangan utama dipilihnya Taman Nasional Gunung Rinjani sebagai lokasi belajar bagi masyarakat, salah satunya TNGR dan TNT memiliki potensi wisata yang hampir sama dimana keduanya merupakan taman nasional pegunungan. Dalam kunjungan lapangan ke TNGR tersebut diikuti 15 orang dimana peserta nantinya diharapkan sebagai agen perubahan untuk pengembangan Taman Nasional Tambora. Masyarakat yang diajak belajar ke TNGR diharapkan mampu menjadi ujung tombak perubahan orientasi masyarakat harus mulai mengarah pada pengembangan wisata alam TNT berbasis masyarakat. Kunjungan yang dilaksanakan selama empat hari mulai dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 tersebut, teragendakan pada tiga resort pengelolaan TNGR yang sudah berkembang sektor pariwisatanya yaitu Resort Senaru, Resort Sembalun dan Resort Joben. Masyarakat dan pengawai TNT yang belajar ke TNGR tersebut diharapkan mendapatkan pelajaran bahwa saat ini masyarakat sekitar TNGR sudah bergantung pada sektor wisata. Kondisi tersebut terlihat dari beberapa aktivitas masyarakat yang mengarah pada upaya penyediaan jasa wisata alam seperti guide, porter,penyedia jasa kuliner termasuk penyedia jasa akomodasi (homestay, restaurant dan lain-lain). Pada kesempatan tersebut, masyarakat akan berinteraksi dan belajar dari kelompok binaan Balai TNGR baik itu kelompok poter, guide, pelaku usaha termasuk belajar evakuasi kecelakaan pengunjung. Kedatangan masyarakat binaan Balai Taman Nasional Tambora kali ini menjadi awal mulainya mewujudkan “Sister Park” Taman Nasional Tambora dengan Taman Nasional Gunung Rinjani sebagaimana sambutan kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (Dr. R. Agus Budi S). Dalam sambutannya Budhy Kurniawan (Kepala Balai Taman Nasional Tambora) menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kesediaan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani sebagai tempat belajar bagi masyarakat. Untuk mewujudkan “Sister Park” tersebut, secara simbolis Kepala Balai Taman Nasional Tambora menyerahkan Banner promosi dan publikasi terkait potensi Taman Nasional Tambora kepada Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Pertukaran informasi dan publikasi tersebut diharapkan menjadi jembatan membangun konektivitas destinasi antara dua taman nasional di NTB tersebut. “The Sound From Caldera” Sumber : Balai TN Tambora

Bantimurung, 27 November 2017. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku (P3E SUMA) menggelar giat tanam memeriahkan Hari Menanam 25 Pohon Seumur Hidup. Giat tanam ini juga dirangkaian beberapa kegiatan lain. Kegiatan tersebut diantaranya senam, pemotongan tumpeng, dan pertemuan koordinasi membangun tim efektif dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Rangkaian kegiatan ini berlangsung di Kantor Daops Manggala Agni Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Sulawesi pada Jumat, 24 November 2017. Kantor Daops ini berada di Kecamatan Parangloe, Kabupten Gowa, Sulawesi Selatan. Kegiatan diawali dengan senam bersama dilanjutkan pemotongan nasi tumpeng dalam rangka memperingati ulang tahun P3E SUMA yang ke 22. Seluruh peserta yang hadir juga menanam pohon di halaman Kantor Daops Manggala Agni menyemarakkan hari menanam pohon 25 pohon seumur hidup. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung sendiri diwakili Kepala Sub Bagian Tata Usaha beserta beberapa stafnya mengikuti serangkaian kegiatan tersebut. Koordinator unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan ini juga mengundang intansi lain. Kegiatan ini dihadiri oleh Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, Balai Penelitian dan Pengembangan LHK Makassar, Balai Pendidikan dan Pelatihan LHK Makassar, Balai Pengelolaan DASHL Jeneberang-Saddang. Acara sehari ini juga dihadiri Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sulawesi, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar, Balai Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV Makassar. Balai Taman Nasional Taka Bonerate, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi juga turut berpartisipasi. Tak ketinggalan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan dan SMK Kehutanan Negeri Makassar ikut memeriahkan kegiatan ini. Pada puncak acara Kepala P3E Suma menyampaikan materi dengan tema “Membangun Tim Efektif” dalam tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan. dr. Grace V. Dumalang, M.Kes dari PKP2A II LAN Makassar juga berkesempatan menyampaikan materi pembinaan. “Tiga nilai strategis revolusi mental aparatur sipil negara yakni integritas, kerja keras, dan gotong royong harus ditingkatkan dalam pelayanan publik.” Tegas Darhamsyah, Kepala P3E SUMA. Grace Dumalang sendiri menyampaikan bahwa TEAM merupakan singkatan dari Together, Everyone, Achieve, More. Dengan begitu TEAM memiliki arti bahwa dengan bersama setiap orang mencapai lebih banyak dan lebih baik. Oleh karnanya dibutuhkan tim yang efektif dan solid serta mampu bekerja sama dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Semoga dengan terbentuknya tim yang efektif pada intansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lingkup Sulawesi Selatan dapat meningkatkan tata kelola. Pada akhirnya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik. Sumber : Much. Syachrir – Pengendali Ekosistem Hutan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung