Jumat, 20 Nov 2026

Berita

Publikasi Resmi Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Kehutanan

Baca Berita

Pelatihan SAR Bagi Mitra Pengelola Pendakian Gunung Ciremai

Kuningan (6/11/17). Pelatihan SAR (Search And Rescue) bagi Mitra Pengelola Pendakian Gunung Ciremai dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 23 sd 27 November 2017, bertempat di Bumi Perkemahan Leles – Majalengka dengan jumlah peserta 40 orang. Peserta pelatihan berasal dari masyarakat mitra pengelola jalur pendakian gunung ciremai yaitu MPPGC Palutungan, MPGC Linggasana, Kompepar Linggajati dan MPGC Apuy. Dengan demikian maka masing-masing operator jalur mengirimkan 10 orang anggota Ranger atau Pengelola dalam pelatihan tersebut. Tujuan pelatihan SAR adalah untuk meningkatkan kapasitas mitra pengelola pendakian dalam pelayanan terhadap pengunjung. Operasi SAR dalam skala kecil sering dilakukan MPGC misalnya evakuasi pendaki yang mengalami cidera ringan. Pada umumnya anggota MPGC memiliki kemampuan pengenalan medan di jalur pendakian masing-masing sehingga hanya dengan insting saja, maka mampu melakukan navigasi darat secara alami. “Yang terpenting dalam operasi SAR adalah safety. Jangan sampai orang SAR di SAR” ungkap Kepala Kantor SAR Bandung, S. Riyadi, S.Sos, MM dalam sambutannya. Sementara dalam sambutannya Plh Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Mufrizal, SH, MH mengatakan “Dengan pelatihan ini diharapkan kedepannnya Ranger Pendakian akan sama gagahnya dengan BASARNAS dan mampu melakukan operasi SAR dengan baik untuk peningkatan pelayanan terhadap pengunjung”. Untuk pemateri/narasumber/instruktur berjumlah 8 orang dari BASARNAS Bandung dan Cirebon. Materi teori yang diberikan meliputi Navigasi Darat, Penanganan Korban Pra Medis, Metode Evakuasi dan Komunikasi. Untuk mengetahui keberhasilan pelatihan maka dilakukan praktek di lapangan berupa ESAR. Praktek pun sukses dilalui dengan berhasil diketemukannya “korban” lalu mengevakuasinya sesuai dengan teori yang telah diberikan. Operasi SAR mutlak memerlukan dukungan kondisi ideal berupa peralatan dan SDM yang memadai, sedangkan MPGC belum pada kondisi tersebut. Menyikapi hal itu, tentunya Balai TNGC meski segera menyiapkan kebutuhan peralatan SAR dan pendampingan SDM terutama dalam navigasi darat. Sumber: BTN G. Ciremai
Baca Berita

Begini Jadinya Kalau Wagub Turut Melepasliarkan Burung Paruh Bengkok

Sofifi, 2 Desember 2017. Sebanyak 27 ekor burung paruh bengkok yang terdiri dari Nuri Bayan (7 ekor) dan Kasturi Ternate (20 ekor) kembali dilepasliarkan di Resort Tayawi, Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL). Burung-burung tersebut berasal dari temuan Polisi Kehutanan Balai TNAL pada saat patroli kawasan dan hasil temuan dari SKW I Ternate, BKSDA Maluku Utara yang diserahkan ke taman nasional. Terdapat pula burung hasil penyerahan secara sukarela oleh warga sekitar. Kali ini burung paruh bengkok yang menjadi salah satu aset keanekaragaman hayati Maluku Utara dilepasliarkan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Muhammad Natsir Thaib beserta Kepala Balai Pengelolaan DAS Akemalamo, Sekretaris Dinas Kehutanan Maluku Utara, perwakilan SKW I Ternate BKSDA Maluku, TNI dan Polri. Proses pelepasliaran tersebut disaksikan oleh peserta kemah konservasi dan lomba lintas alam yang didominasi oleh mahasiswa. “Dengan mengucap Bismillah, mari kita lepaskan burung yang cantik ini”, ucap Wagub yang juga alumni Kehutanan Universitas Cenderawasih sesaat sebelum membuka kandang habituasi. Akhirnya Nuri Bayan (Eclectus roratus) dan Kasturi Ternate (Lorius garullus) perlahan mulai keluar dari kandang habituasi dan terbang bebas ke alam. Dengan senyum dan wajah yang cerah, rombongan pejabat yang terlibat dalam pelepasan burung ini terlihat senang dan mengapresiasi kegiatan ini. Sebelum dilepasliarkan menggunakan metode soft rilis, burung-burung tersebut terlebih dahulu ditempatkan di kandang habituasi selama kurang lebih satu minggu. Ukuran kandang seluas (6x8) m2 dengan tinggi kandang 2 meter. Kandang tersebut langsung dibangun di dalam kawasan taman nasional. “Senang rasanya burung-burung tersebut kembali kehabitatnya, karena sudah lama (satu tahun) berada dikandang rehabilitasi”, ungkap Puji Waluyo, PEH Balai TNAL yang juga sebagai panitia pelepasan burung. “Coba kita lihat sekarang, apakah Kasturi Ternate masih bisa kita temui di Ternate sesuai dengan namanya?” kata Wakil Gubernur Maluku Utara. Kepala Balai TNAL juga menyampaikan bahwa akan segera memfungsikan bangunan Suaka Paruh Bengkok sebagai kandang rehabilitasi dan sebagai sarana penyadartahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kekayaan alam Maluku Utara. “Kami akan mencoba melakukan penangkaran burung paruh bengkok” papar Kepala Balai kepada rombongan. Oleh : Akhmad David Kurnia Putra Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata
Baca Berita

Kunjungan Jurnalistik Biro Humas Kementerian LHK ke Taman Nasional Gunung Ciremai

Kuningan (6/12/17). Untuk kesekian kalinya Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) kedatangan tamu dari berbagai instansi dan lembaga yang ingin mengetahui dan belajar bagaimana implementasi pengelolaan kawasan taman nasional yang berbasis masyarakat. Berbagai kunjungan tersebut pastinya memiliki dampak positif bagi pihak yang mengunjungi dan pihak yang dikunjungi. Bagi BTNGC kunjungan dari berbagai instansi dan lembaga tersebut diharapkan mampu mempublikasikan pengelolaan kawasan taman nasional yang berbasis masyarakat dan tentunya juga untuk mendongkrak popularitas ODTWA (obyek daya tarik wisata alam) sebagai destinasi wisata TNGC ditingkat regional, nasional dan internasional. Kali ini yang datang adalah Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 2 hari pada tanggal 15 sd 16 November 2017 yang membawa rombongan jurnalis yang terdiri dari Radio Elshinta, Harian Suara Pembaruan, Harian Republika, Harian Media Indonesia, Harian Rakyat Merdeka, Jakarta Forum, Okezone, TVRI dan Tempo. Tak lupa pers lokal pun turut hadir seperti Pikiran Rakyat dan Radar Cirebon. Pers sengaja diajak oleh Biro Humas untuk memdokumentasikan pencapaian hasil kinerja pengelolaan kawasan TNGC yang mengikutsertakan masyarakat sebagai elemen utama dalam pengelolaannya. Saat ini model pengelolaan taman nasional yang diterapkan oleh BTNGC mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari berbagai kalangan. Hal tersebut membuat BTNGC menjadi buah bibir dan primadona sebagai model ideal pengelolaan taman nasional sehingga berdampak pada banjirnya studi banding ke kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Di hari pertama rombongan Biro Humas dan Pers diberikan informasi profil singkat sejarah sukses BTNGC dalam pengelolaan taman nasional. Selain mengikutsertakan masyarakat sekitar kawasan, BTNGC juga merangkul LSM, Pemda dan stakeholder lainnya untuk berkolaborasi dalam pengelolaan kawasan sehingga mampu menghasilkan kondisi seperti sekarang. Dalam perjalanan sejarahnya, BTNGC perlu waktu 10 tahun lebih untuk memupuk kekuatan stakeholders. Pasang surut, riak-riak dan penolakan mewarnai sejarah kelam pada awal terbentuknya TNGC. Namun kegigihan dan tekad BTNGC telah bulat untuk mencapai tujuan pengelolaan yaitu kesejahteraan masyarakat sehingga perlahan namun pasti tujuan itu pun mulai terwujud. Cara BTNGC untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan membuka pintu zona pemanfaatan dalam kawasan untuk dipergunakan sebagai obyek wisata alam yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya. Dengan demikian maka masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari keberadaan taman nasional sehingga terjadi perputaran roda ekonomi. Alih profesi masyarakat pun terjadi dengan sendirinya. Cara ini dinilai berhasil sehingga mampu menekan secara optimal angka kejahatan tindak pidana kehutanan seperti perambahan, ilegal logging, perburuan TSL dan kebakaran hutan. Kehadiran masyarakat pada spot wisata telah mampu menggantikan peran petugas di lapangan. Posisi kawasan TNGC memang strategis berada pada 2 kutub destinasi wisata yakni Jabodetabek dan Jogja. Seolah gayung bersambut, dukungan infrastruktur pun hadir berupa jalan tol cipali dan BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat) di Majalengka. Dengan dukungan posisi strategis dan infrastruktur tersebut, maka potensi wisata kawasan TNGC dapat diandalkan sebagai jalan untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Pada malam harinya, rombongan Biro Humas dan Pers diajak ke Desa Singkup Kec. Pasawahan Kab. Kuningan untuk Nobar (nonton bareng) film/video pendek tentang success story pengelolaan taman nasional di berbagai wilayah indonesia. Video Bukit 1001 Bintang yang pada HKAN lalu mendapatkan penghargaan pun turut diputar. Meski hujan turun cukup lebat, tidak menyurutkan antusiasme masyarakat yang hadir. Dialog interaktif terjadi antara pemerintah dan masyarakat. “Dulu kami tidak peduli dengan TNGC. Tapi sekarang setelah dibukanya akses ke dalam kawasan untuk mengelola jasa wisata, dan kami mampu mengelola wisata 1001 Tangga Manguntapa, maka kami pun menjadi senang dengan keberadaan TNGC karena mampu mengangkat perekonomian masyarakat. Istilahnya musuh jadi sahabat” kata E.Rustiah, Kepala Desa Singkup dalam sambutannya. Keesokan harinya rombongan Biro Humas dan Pers beranjak ke ODTWA Batu Luhur di Desa Padabeunghar Kec. Pasawahan Kab. Kuningan. Rombongan disambut dengan Pencak Silat yang dipersembahkan oleh masyarakat Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka. Suasana meriah terjadi pada acara hari itu yang bertajuk Ngopi (ngobrol pintar) “Mengubah Masalah Menjadi Berkah” dengan kehadiran berbagai elemen seperti kelompok masyarakat pengelola wisata, Pemda, Polri dan TNI. “Dulu tempat ini merupakan lokasi yang sangat rawan terbakar pada musim kemarau. Kini dengan dijadikan wisata, alhamdulillah sudah tidak terjadi lagi bencana itu” ucap Kang Dodo selaku anggota kelompok masyarakat Bujangga Manik menceritakan pengalamannya. Sementara itu Pemda Kuningan yang diwakili oleh Kepala BAPPEDA mengatakan “kami turut membidani sehingga lahirlah TNGC. Kedepannya wisata TNGC diharapkan mampu mendongkrak PAD” “Kami selalu berusaha bersinergi dengan berbagai pihak dalam pengelolaan TNGC. Dan yang paling penting adalah masyarakat sekitar akan selalu mendapatkan tempat utama sebagai pengelola wisata” ucap Kepala Balai TNGC melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Mufrizal, SH, MH. Kabag Pemberitaan dan Publikasi Humas Kementerian LHK menyimpulkan “Keberhasilan BTNGC dalam pengelolaan taman nasional yang melibatkan masyarakat merupakan indikator kesuksesan 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK dalam aplikasi NAWACITA” Acara Ngopi tersebut ditutup dengan santap siang sambil menikmati keindahan panorama Batu Luhur yang menghadap ke Cirebon dan Laut Jawa itu. Sumber: TN G. Ciremai
Baca Berita

Kembalinya Buaya Muara Ke Kawasan

Tanjung Jabung Timur ,(6/12/17). Balai KSDA Jambi telah melakukan pelepasliaran buaya muara tanggal 2 Desember 2017 jam 13.00 WIB Di kawasan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai timur wilayah kerja Seksi Konservasi Wilayah III. Satwa buaya tersebut dievakuasi dari kolam ikan warga di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kota Jambi. Berdasarkan dari hasil monitoring Balai KSDA Jambi, satwa buaya muara tersebut sudah meresahkan masyarakat setempat dan menimbulkan konflik dengan manusia karena pernah masuk di salah satu bagian rumah warga, tepatnya di bagian dapur. Masyarakat senang dan bersyukur buaya muara tersebut telah dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Sumber: BKSDA Jambi
Baca Berita

TNGC mengelola Kawasan Konservasi bersama masyarakat di 54 Desa Penyangga

Kuningan (6/12/17). PENGELOLAAN kawasan Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mengikutsertakan komunitas desa-desa penyangga sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat.Dari total luas sekitar 14 ribu hektare (ha) kawasan hutan, Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) meng¬alokasikan sekitar 1.000 ha sebagai zona pemanfaatan untuk dikelola masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Upaya ini juga bagian dari upaya mengembangkan lingkungan wisata dan menjaga harmonisasi masyarakat Gunung Ciremai yang merupakan gudang ilmu, budaya, dan wisata. “Dari 54 desa penyangga TNGC, ada 40 desa yang sudah memiliki objek wisata bersama kami,” kata Kepala Seksi Wilayah I Kuningan TNGC San Andre Jatmiko di Kuningan pada tanggal 17 November 2017 disela sela acara Kunjungan Jurnalistik Biro Humas Kementerian LHK ke Taman Nasional Gunung Ciremai. Ia mengungkapkan saat ini di wilayah Kuningan terdapat 39 objek wisata yang sudah dikembangkan dan pengelolanya dilakukan masyarakat sekitar desa. Bertindak sebagai pengawas, pengarah, ma¬najer, dan pembina adalah kelompok masyarakat.Hadirnya objek wisata, ujarnya, juga meningkatkan kapasitas masyarakat di sekitar hutan yang semula merupakan petani. Mereka di¬alihkan menjadi para pelayan wisata atau jasa lingkungan.San mengatakan, sei¬ring dengan perkembangan teknologi dan tren swafoto yang meluas di kalangan masyarakat, TNGC menawarkan segudang keindahan wisata yang bisa dikelola untuk me¬ningakatkan kesejahteraan masyarakat. Lokasi wisata di TNGC antara lain sumber mata air, Bukit 1.000 Bintang, wisata petualangan Bukit Lambosir, taman batu, hutan pinus, sabana, dan wisata kuliner. Perputaran ekonomi dari sektor wisata yang disumbagkan kawasan TNGC pada 2015 mencapai Rp22 miliar.Nilai itu terus meningkat setiap tahun, yakni Rp35 miliar pada 2016 kemudian pada tahun ini sampai awal Oktober lalu sudah mencapai Rp31 miliar. “Kami targetkan 2018 sebesar Rp40 miliar hingga Rp45 miliar,” ujar San.Kapala Desa Singkup E Rustia mengaku bantuan peningkatan kapasitas dan keahlian yang diberikan pihak TNGC dalam mengelola pariwisata di desa yang ia pimpin efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber: BTN G. Ciremai
Baca Berita

Kemah Konservasi, Wagub “Tahun Depan Bisa Jadi Ada Piala Gubernur”

Sofifi, 2 Desember 2017. Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL) baru saja selesai melaksanakan kegiatan Kemah Konservasi dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional di Resort Tayawi, Desa Koli, Kota Tidore Kepulauan. Kegiatan ini sangat spesial karena Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara berkenan hadir dan membuka secara resmi acara tersebut. Rombongan lain yang turut serta hadir antara lain Kepala Balai DAS Akemalamo, Sekretaris DInas Kehutanan Maluku Utara, perwakilan SKW I Ternate BKSDA Maluku dan perwakilan TNI dan Polri. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku Utara menyatakan bahwa “Tahun depan bisa jadi acara kemah konservasi ada piala Gubernur Maluku Utara”. Beliau juga sangat mengapresiasi kegiatan pendidikan lingkungan seperti ini dengan mengajak para generasi muda yang langsung dilaksanakan dikawasan konservasi (TNAL). Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan kegiatan pelepasliaran burung paruh bengkok dan penanaman. Kegiatan yang dilaksanakan di bumi perkemahan Goshimo II Resort Tayawi ini diikuti oleh beberapa kelompok mahasiswa pecinta alam Universitas Khairun, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, kelompok pemandu wisata dan kelompok pecinta alam dari Halmahera Tengah, yaitu CIPAL. Kemah Konservasi mendatangkan pemateri dari Profauna dan Jurnalis Mongabay yang juga sebagai ketua Aliansi Jurnasil Independen (AJI) Maluku Utara dan pengenalan tentang TNAL oleh Kepala SPTN Wilayah I Weda. Materi yang disampaikan oleh Profauna adalah tentang konservasi satwa liar khususnya burung paruh bengkok di Maluku Utara, sedangkan Bapak Muhammad Ichy dari AJI menyampaiakan motivasi dan bagaimana caranya untuk menulis tentang lingkungan dengan bijak pada setiap media. Peserta juga diajak melakukan pengamatan burung Bidadari Halmahera dan berwisata alam di TNAL. “Kami sangat menikmati acara ini, semoga tahun depan bisa ikut lagi dan acaranya lebih besar lagi”, kesan salah satu tim peserta kemah konservasi. Oleh : Akhmad David Kurnia Putra Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata
Baca Berita

Kesepakatan 7 Poin Pengelolaan Pariwisata Alam di Kawasan TN Meru Betiri

Jember, 5 Desember 2017. Di awal bulan Desember 2017, Balai Taman Nasional Meru Betiri (Balai TNMB) menggelar Rapat Pembahasan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Ruang Aula Kantor Balai TNMB Jl. Sriwijaya 53 Jember. “Sinergisitas, komunikasi dan dukungan para pihak diperlukan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata alam rangka di kawasan TNMB, sehingga dapat terwujud kelestarian fungsi dan manfaat kawasan TNMB, yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan TNMB”. Pernyataan ini disampaikan oleh Ir. Kholid Indarto (Kepala Balai TNMB) dalam sambutannya saat membuka Acara Rapat Pembahasan tersebut. Lebih lanjut, Kepala Balai menegaskan pentingnya dukungan para pihak, seraya menambahkan bahwa ada 10 desa di sekitar kawasan TNMB baik yang di Jember maupun di Banyuwangi, yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dan memperoleh manfaat dari kawasan TNMB. “Ke depannya, kami akan melakukan komunikasi secara lebih intensif ke lapangan bersama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya” Kata Kepala Balai sesaat sebelum membuka Rapat. Rapat kali ini dihadiri oleh Para Pihak yang langsung terkait dengan kebijakan pengembangan wilayah di Kabupaten Jember dan Banyuwangi, seperti : Badan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Wilayah V Jember, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BMKG Stasiun Meteorologi, Universitas Jember, Perhutani KPH Jember, PT. LDO Group, Pemerintah Desa Sarongan – Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Desa Andongrejo dan Desa Curahnongko – Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, serta Forum Jasa Wisata Teluk Hijau (Forjawitejo). Dalam acara ini, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember, Arief Tjahyono, SE. dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi yang diwakili oleh Dwi Marhen Yono, S.STP, M.Si. (Kabid Pemasaran) bertindak sebagai Narasumber. Mereka memaparkan tentang Sinergisitas Kebijakan Pengelolaan Wisata Alam serta Peluang Pengembangannya di masing-masing daerah. Sedangkan substansi materi rapat pembahasan desain tapak pengelolaan pariwisata alam kawasan TNMB dipresentasikan oleh Nur Kholiq selaku Ketua Tim Kerja Penyusunan Desain Tapak. Dalam diskusi (pembahasan) yang dipandu oleh Dodit Ari Guntoro, S.Pi., M.P., seluruh peserta rapat (yang merupakan perwakilan dari para pihak di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi)menyepakati dan menandatangasi 7 poin mengenai pengelolaan pariwisata alam di kawasan TNMB yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan. Sumber : Nur Kholiq, PEH Pelaksana Lanjutan Balai TN Meru Betiri
Baca Berita

Penandatanganan Kerjasama Penguatan Fungsi TN Bali Barat

Gilimanuk, 4 Desember 2017 - Semangat mendukung arahan dan kebijakan pemerintah (Kemenlhk) melalui Pengelolaan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) yaitu peningkatan populasi spesies terancam punah sebesar 10% di habitat alamnya dan percepatan tercapainya arahan role model untuk TNBB terus dilakukan, salah satunya dengan membangun komunikasi dan kesepahaman para pemangku kepentingan di sekitar kawasan TNBB. Dengan melibatkan 3 pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mendukung Pengelolaan TNBB dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan. Setelah mendapatkan persetujuan Dirjen KSDAE pada 21 Nopember 2017 tentang kerja sama penguatan fungsi TNBB, Balai TNBB bersama para pihak (Kelurahan Gilimanuk, PT Indonesia Power PLTG Gilimanuk, dan PT Shorea Barito Wisata) yang berkomitmen untuk mendukung pelestarian TNBB dan lingkungan Gilimanuk menindaklanjutinya dengan melakukan pembahasan finalisasi kerjasama dan setelah mendapat pencermatan dari Dit.PIKA dan Bag.HKT Setditjen KSDAE pada bimtek di Surabaya. Akhirnya pada tanggal 4 Desember 2017 menjadi momentum penting dukungan PARA PIHAK khususnya di Gilimanuk, yaitu dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Kepala Balai TNBB (Drh. Agus Ngurah Krisna K, M.Si) dengan Lurah Gilimanuk (I Gede Widiasa, SH, manager unit PT Indonesia Power PLTG Gilimanuk ( I Nyoman Purwakanta) dan Dirut PT Shorea Barito Wisata (Made Sutarjana) terkait penguatan fungsi berupa pembangunan sarana komposting dalam mendukung pelestarian TNBB dan lingkungan serta pengembangan wisata alam dan antara Balai TNBB dengan PT Indonesia Power PLTG Gilimanuk tentang kerjasama penguatan fungsi berupa pengembangan sarana prasarana peningkatan populasi Curik Bali. Proses selanjutnya adalah penyusunan RPP dan RKT selambat-lambatnya 3 bulan yang merupakan tahap penting dan mesti diselesaikan oleh para pihak. Sumber: Balai TN Bali Barat
Baca Berita

Lima Individu Orangutan Kembali Dilepasliarkan

Samboja, Kalimantan Timur, 5 Desember 2017. Balai KSDA Kalimantan Timur bersama Yayasan BOS di Samboja Lestari hari ini kembali melepasliarkan 5 (lima) orangutan dari Pusat Rehabilitasi Orangutan Samboja Lestari ke Hutan Kehje Sewen di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pelepasliaran ini adalah yang ke-14 kalinya dilaksanakan sejak tahun 2012 lalu. Kelima orangutan ini terdiri dari 2 jantan dan 3 betina. Mereka berangkat dari Samboja Lestari langsung menuju ke Hutan Kehje Sewen dalam perjalanan darat yang memakan waktu kurang lebih 20 jam, dengan berhenti setiap dua jam untuk memeriksa kondisi orangutan dan memberi mereka makanan serta minuman. Tambahan 5 orangutan ini akan membuat jumlah populasi orangutan yang dilepasliarkan di Hutan Kehje Sewen sejak tahun 2012 lalu, menjadi 80. Kepala Balai KSDA Kalimantan Timur Ir. Sunandar Trigunajasa N., mengatakan bahwa konservasi bukanlah tanggung jawab BKSDA semata, atau Yayasan BOS, atau pihak lain. Konservasi adalah satu kegiatan besar yang hanya bisa dicapai berkat kerja sama yang baik antara para pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, masyarakat, organisasi massa, bahkan pelaku bisnis. Selama ini, kerja sama antara BKSDA Kalimantan Timur dengan Yayasan BOS telah banyak menghasilkan hal positif seperti banyaknya orangutan yang diselamatkan sampai akhirnya dilepasliarkan di hutan. Kami di BKSDA Kalimantan Timur sangat mengapresiasi pihak-pihak lain yang tergerak untuk terlibat dalam upaya konservasi orangutan dan habitatnya ini. Jika Anda punya satwa yang dilindungi, serahkan kepada kami. Jika Anda lihat ada orang yang memelihara binatang dilindungi, lapor kepada kami. Berhenti menangkap, membunuh, dan memelihara binatang-binatang yang dilindungi. Itu semua adalah langkah penting yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam." Kehje Sewen adalah kawasan hutan hujan seluas 86.450 hektar di Kalimantan Timur yang dikelola dalam skema Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) oleh PT. RHOI, perusahaan yang didirikan Yayasan BOS di tahun 2009. Di tahun 2010, PT. RHOI memperoleh izin pemanfaatan Hutan Kehje Sewen, terutama untuk tempat pelepasliaran orangutan Samboja Lestari yang telah direhabilitasi, dan program pelepasliaran sudah di mulai sejak tahun 2012. Sumber : Balai KSDA Kalimantan Timur
Baca Berita

Sosialisasi Rencana Induk Pemberdayaan Desa Penyangga TN Bromo Tengger Semeru 2017

Malang, 4 Desember 2017. Sosialisasi Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga (RIPMDP) TN Bromo Tengger Semeru 2017 dilaksanakan tanggal 4 Desember 2017 bertempat di Regent Park Hotel Kota Malang. Acara di buka oleh Kepala Balai Besar TNBTS Ir. John Kenedie, MM, dan dihadiri oleh pejabat struktural 3, 4 , Kepala Resort dan fungsional TNBTS; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo; Camat dan Kepala Desa yang menjadi lokus kegiatan pemberdayaan. Dalam kesempatan sambutan Kepala Balai Besar TNBTS menyampaikan bahwa Maksud kegiatan ini agar para pihak (Pemerintah Daerah, Pengelola Kawasan Konservasi, Swasta, NGO, Perguruan Tinggi dan Masyarakat Sekitar Penyangga TNBTS), yang berkepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan TNBTS mampu bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa penyangga sekaligus meningkatkan keharmonisan pengelolaan kawasan konservasi. Adapun tujuan dari penyusunan RIPMDP itu memberikan arah PMDP agar sesuai dengan mandat utama BBTNBTS menjaga kawasan konservasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa penyangga, tersusunnya indikator kinerja PMDP yang lebih terukur setiap tahap pengembangan bagi para pihak yang konsern pada pemberdayaan masyarakat sekitar TNBTS dan tersusunnya panduan induk PMDP yang berisi kegiatan-kegiatan strategis yang terukur dalam jangka waktu tertentu dimana semua pihak dapat bersinergi dalam kegiatan tersebut. Sosialisasi dan Penyusunan RIPMDP TNBTS Tahun 2017 difokuskan di 3 Desa Penyangga yaitu Desa Ngadirejo Kec Jabung Kab Malang; Desa Ranu Pani Kec Senduro Kab Lumajang dan Desa Argosari Kec Senduro Kab Lumajang. Penyusunan RIPMDP TNBTS ini berkerja sama dengan Narasumber dari Universitas Brawijaya. Dalam sosialisasi ini TNBTS mengundang Narasumber yg sudah berhasil mengelola dan mengembangkan Desa Wisata di beberapa tempat yaitu Andi Yuwono S.Sos, M.Si (ketua Asidewi / Asosiasi Desa Wisata Jawa Timur) dan Bachtiar Djanan Machmoed S.T. seorang praktisi wisata di Banyuwangi. Acara Sosialiasi ini mendapat respons yang positip dari peserta/ Kepala Desa yg akan mengembangkan kegiatan wisata di desa masing-masing wilayahnya, yang intinya mendukung program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Penyangga sekitar TNBTS tersebut. Sumber : Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru
Baca Berita

Kenalkan TN Kutai kepada Backpacker

Bontang (5/12/17). Dalam rangka menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkenalkan Taman Nasional Kutai sebagai salah satu kawasan konservasi yang berperan penting dalam melestarikan keanekaragaman hayati kepada masyarakat, pada Sabtu malam, 2 Desember 2017 Balai Taman Nasional mengadakan sosialisasi pengenalan Taman Nasional Kutai kepada peserta Backpaker Race Competition (BARAC) season III tahun 2017 di Bumi Perkemahan Bontang Mangrove Park, Salebba, Taman Nasional Kutai. Kegiatan BARAC adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas Bontang Bacpacker dalam rangka mempromosikan destinasi wisata Kota Bontang yang dikemas dalam bentuk lomba, dimana para peserta diberikan tantangan untuk dapat mengunjungi tempat-tempat wisata yang berada di Kota Bontang yang dirangkai dengan game chalenge. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Kepala Balai Taman Nasional Kutai Bapak Nur Patria Kurniawan, S. Hut., M.Sc. hadir dan menjadi pembicara langsung untuk mengenalkan Taman Nasional Kutai kepada peserta yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur seperti Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, Kutai Timur dan Bontang. Kepala Balai Taman Nasional Kutai berharap agar peserta Barac season III ini dapat berperan sebagai penyambung lidah konservasi dan dapat mengenalkan Taman Nasional Kutai kepada masyarakat yang berada di sekitar mereka sehingga Taman Nasional Kutai semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dalam kegiatan ini juga, para peserta sangat bersemangat dan bertekad untuk menjaga lingkungan serta kawasan konservasi karena mereka menyadari bahwa sebagai peserta yang berkumpul dalam kegiatan ini adalah jiwa-jiwa yang cinta terhadap lingkungan.#TN Kutai Sumber : TN Kutai ..
Baca Berita

Balai Besar KSDA Riau Adakan Konsultasi Publik Draft Dokumen Penataan Zona Pengelolaan TN Zamrud

Siak, 30 November 2017. Konsultasi publik Draft Dokumen Penataan Zona Pengelolaan TN Zamrud dilaksanakan oleh Balai Besar KSDA Riau pada tanggal 29 November 2017 di Hotel Grand Mempura, Kabupaten Siak. Draf dipaparkan oleh Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan Balai Besar KSDA Riau Ujang Holisudin, S. Hut. Konsultasi publik ini dihadiri oleh Kepala Balai Besar KSDA Riau, Bupati Siak, Kepala Bappeda Kabupaten Siak, Asisten II Bupati Siak, para Kepala OPD Kabupaten Siak, Camat Dayun, Camat Sungai Apit, Penghulu Dayun, Penghulu Desa Dayun, Penghulu Desa Sungai Rawa, Penghulu Desa Rawa Mekar Jaya dan pihak BOB PT. BSP – Pertamina Siak Hulu. Adapun tujuan dilakukan konsultasi publik ini adalah untuk mendapatkan masukan dan saran dari para pihak sebagai proses penyempurnaan dokumen Penataan Zona Pengelolaan TN Zamrud. Sumber : Balai Besar KSDA Riau
Baca Berita

Pembinaan Kelompok Pengelola Ekowisata Karst Leang Pute

Bantimurung, 4 Desember 2017. Pembinaan kelompok pengelola ekowisata karst Leang Pute dilaksanakan di ruang rapat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II di Camba, Maros. Pembinaan kelompok pengelola ekowisata ini dilaksanakan pada hari Kamis, 30 November 2017 lalu. Bantimurung Bulusaraung juga menyerahkan surat keputusan pembentukan Kelompok Pengelola Ekowisata Karst Leang Pute kepada pengurus. Surat keputusan pembentukan kelompok tersebut ditanda tangani oleh Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Dengan begitu kelompok pengelola ini secara resmi telah dikukuhkan dan siap beroperasi. Kelompok ekowisata ini telah dibentuk pada pertengahan September 2017 lalu. kelompok ini dibentuk Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung untuk mengelola Kawasan Wisata Leang Pute. Leang Pute merupakan gua vertikal dengan kedalaman gua mencapai 270 meter. Tentu bukan sebuah gua pada umumnya. Dengan lebar mulut gua sekitar 80 meter. Jika diumpamakan dengan monumen nasional (monas) yang memiliki tinggi 137 meter. Ini berarti kedalaman gua ini hampir dua kali tinggi monas. Dalam bukan?. Pada pembinaan kali ini hadir 30 anggota kelompok pengelola ekowisata Leang Pute, personil kelompok kerja pelayanan dan kerjasama dan tentunya petugas Resor Camba. Tak ketinggalan Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II juga hadir. Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung melakukan pembinaan kepada segenap kelompok pengelola ekowisata ini. Dalam arahanya kepala balai berharap agar kelompok ini fokus berkerja dengan tetap menjaga kekompakan dalam berorganisasi. “Potensi wisata sekitar perlu digali dan dikembangkan sebagai bagian dari ekowisata karst Leang Pute,” ujar Sahdin Zunaidi, kepala balai taman nasional ini. “Karena di kawasan wisata ini termasuk wisata petualang harus mengutamakan keselamatan wisatawan,” tambahnya. Wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata Leang Pute terbilang masih kurang. “Kelompok pengelola ekowisata karst Leang Pute perlu terus meningkatkan promosi dan pemasaran agar kawasan wisata ini dikenal. Dengan begitu wisatawan akan tahu dan mau berkunjung,” ujar Taufiq Ismail, pengendali ekosistem hutan yang kami temui di tempat yang berbeda. Taufiq dalam keseharian berfokus pada tata kelola jasa lingkungan Bantimurung Bulusaraung. Diakhir arahannya Bapak dua anak ini berpesan agar tetap menjaga komunikasi antar kelompok pengelola ekowisata dengan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Semoga ekowisata karst Bantimurung Bulusaraung terus maju hingga mencapai misi taman nasional menjadi destinasi ekowisata karst dunia. Sumber : Zainal Arifin, S.Hut - Kepala Resor Camba Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.
Baca Berita

Rakor Koordinasi Pemantapan Kawasan Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

Mataram, 30 November 2017. Penghujung bulan November 2017, meskipun hujan mengguyur kota Mataram sedari pagi namun tidak menyurutkan semangat peserta menghadiri Rakor Pemantapan Kawasan yang membahas secara khusus progress Evaluasi Kesesuaian Fungsi kawasan TWA Laut Pulau Moyo, Taman Buru Pulau Moyo dan TWA Pulau Satonda menjadi Taman Nasional Moyo Satonda. Sambutan Kepala Balai KSDA NTB Ir. Ari Subiantoro, MP., dilanjutkan dengan pembukaan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, B. ScF. M. Si. Dalam sambutan beliau menyampaikan dukungan Gubernur NTB dalam pengusulan perubahan status fungsi kawasan dan kecenderungan gubernur saat ini yang sangat memperhatikan dampak lingkungan. Awal dari pengusulan perubahan fungsi kawasan adalah rapat dengan Menteri LHK pada 15 April 2016, kemudian di tahun yang sama pada Mei 2016, tim teknis melakukan kajian potensi kawasan, dan pada September 2016 dilakukan ekspose di Jakarta dan hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi dinyatakan layak, dan BKSDA NTB mengusulkan tim terpadu, terbitlah SK Tim Terpadu No SK. 540/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1./2017. Pada hari ini kembali dipaparkan oleh Ketua tim terpadu Prof. Tukirin dari LIPI menyampaikan hasil kajian tim teknis yg telah dilakukan di tahun sebelumnya. Pulau Moyo dengan 205 jenis flora dan Satonda 188 jenis. Perairan Pulau Moyo dan Satonda memiliki berbagai potensi biota laut dilindungi (lumba-lumba hidung botol, pari manta, penyu hijau, kima, Hippocampus dsb) serta 64 jenis terumbu karang dan 193 jenis ikan karang. Bebeapa spesies penting ikan seperti Napoleon (Cheilinus undulatus) yang saat ini kuotanya sedang dimoratorium, dan famili Chaetodontidae yang merupakan indikator kesehatan karang. Potensi terestrialnya terdapat, satwa dilindungi seperti burung Kakatua jambul kuning yang merupakan endangered species menurut CITES dan spesies prioritas nasional, burung gosong (Megapodius reintwartd), elang dsb. Potensi flora di satonda memendam jenis endemik Chiloschista phyllorhiza yang belum banyak diketahui khalayak. Menurut beliau dengan kekhasannya, Pulau kecil Moyo dan Satonda layak diusulkan menjadi Taman Nasional agar pengelolaan kawasan dapat lebih optimal dengan dukungan kelembagaan, SDM dan anggaran yang mencukupi kebutuhan pengelolaan. Dukungan penuh diberikan oleh Bappeda Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Besar dan berbagai instansi dalam rakor tersebut terhadap proses pengusulan perubahan status fungsi kawasan agar pengelolaan hutan agar tetap lestari dan masyarakat sejahtera dapat terwujud. Sumber : Balai KSDA Nusa Tenggara Barat
Baca Berita

Konsultasi Publik Penataan Blok Pengelolaan CA Bukit Bungkuk Balai Besar KSDA Riau

Kampar, 30 November 2017. Konsultasi publik Draft Dokumen Penataan Blok Pengelolaan CA Bukit Bungkuk dilaksanakan oleh Balai Besar KSDA Riau pada tanggal 30 November 2017 di Taman Rekreasi Stanum, Bangkinang, Kab. Kampar. Draf dipaparkan oleh Kepala Bidang Teknis Balai Besar KSDA Riau, Fifin Arfiana Jogasara, S. Hut., M.Si. Konsultasi publik ini dihadiri oleh Bappeda Kab. Kampar, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kampar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kampar, Dinas Pariwisata Kab. Kampar, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Kampar, Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Kampar, Dinas Sosial Kab. Kampar, Camat Salo dan Camat XIII Koto Kampar. Adapun tujuan dilakukan konsultasi publik ini adalah untuk mendapatkan masukan dan saran dari para pihak sebagai proses penyempurnaan dokumen Penataan Blok Pengelolaan CA Bukit Bungkuk. Sumber : Balai Besar KSDA Riau
Baca Berita

Operasi Gabungan Balai TN Taka Bonerate Amankan Bahan Baku Gelang dari Akar Bahar

Jinato-Kepulauan Selayar, 4 Desember 2017. Masih dalam pelaksanaan Operasi Pengawasan dan Pengamanan Perairan Gabungan guna menyisir kawasan Taman Nasional Taka Bonerate (28 Nopember - 2 Desember 2017), dilakukan secara berkala tersebut bertujuan untuk menjaga dan meminimalkan kerusakan ekosistem terumbu karang dan biota laut lainnya melalui upaya pengawasan dan pengamanan serta penegakan hukum. Setelah melakukan pengamanan perairan, kini tim Operasi Gabungan (Obgab) kembali melakukan pembinaan terhadap pengrajin perhiasan gelang dan cincin yang bahan utamanya adalah akar bahar. Dimana diketahui akar bahar adalah salah satu biota laut yang dilindungi. M. Baso, Kanit Reserse Polsek mengatakan bahwa ada 4 pembuat kerajinan dari biota dilindungi ini dibina dan diamankan bahan bakunya serta menandatangani Surat Pernyataan Pembinaan yang jika nanti didapatkan lagi beroperasi maka akan ditindak sesuai aturan. Lebih lanjut Ajadin Anhar (Ketua tim Opgab) menjelaskan peraturan yang dilanggar adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dengan dilaksanakannya patroli gabungan secara berkala ini diharapkan kegiatan-kegiatan ilegal di kawasan TN Taka Bonerate dapat diantisipasi dan diminimalisir, sehingga tingkat kerusakan terumbu karang dapat ditekan. Sumber : Asri - Balai TN Taka Bonerate

Menampilkan 9.281–9.296 dari 11.144 publikasi