Lahat, 7 Desember 2017. Mengelola kawasan konservasi merupakan amanah dalam menjaga titipan anak cucu. Peran strategis jejaring dan mitra di tingkat tapak menjadi salah satu kunci efektivitas pengelolaan. Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Lahat, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan mendapat amanah mengelola 3 kawasan konservasi yaitu Suaka Margasatwa Isau-Isau seluas 16.742,92 ha (23 desa penyangga), Hutan Suaka Alam Kelompok Hutan Gumai Tebing Tinggi seluas 46.122,60 ha (29 desa penyangga), dan Hutan Suaka Alam Pusat Latihan Gajah Kelompok Hutan Isau-Isau seluas 210 ha (2 desa penyangga) yang kondisi dan karakteristik interaksinya dengan masyarakat desa penyangga memerlukan peran aktif jejaring dan mitra strategis di tingkat tapak dalam pengelolaannya. Kader konservasi merupakan wadah bagi jejaring dan mitra strategis di tingkat tapak yang dikondisikan terdiri dari tokoh masyarakat yang berpengaruh di desa penyangga, aktivis lingkungan, dan penggiat edukasi konservasi. Diharapkan kader konservasi yang terbentuk akan berperan secara aktif berdasarkan potensinya dalam membantu menyuarakan konservasi,menggiatkan edukasi konservasi bagi anak-anak perambah, mendorong penyadartahuan masyarakat sekitar kawasan konservasi, dan mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi. Pembentukan dan pembekalan kader konservasi lingkup SKW II BKSDA Sumatera Selatan terdiri dari 24 orang yang berasal dari desa penyangga dan penggiat edukasi konservasi. Materi pembekalan ditekankan pada karakter dan kondisi tekanan kawasan, kerentanan akan penurunan kualitas dan daya dukung kawasan, peran aktif dan posisi kader konservasi sebagai mitra strategis dan jejaring kelola kawasan, dan tantangan terkait tekanan kepada para penggiat konservasi termasuk di dalamnya kader konservasi itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan pembentukan dan pembekalan kader konservasi dilakukan selama 2 hari yaitu pada tanggal 1-2 Desember 2017 berlokasi di Hutan Suaka Alam Pusat Latihan Gajah Kelompok Hutan Isau-Isau . Diharapkan melalui kegiatan pembentukan dan pembekalan kader konservasi akan terbangun jejaring dan mitra strategis ditingkat tapak yang mendorong pemahaman bahwa pengelolaan kawasan konservasi merupakan tanggung jawab bersama sebagai sebuah amanah dalam menjaga titipan anak cucu. Sumber : Balai KSDA Sumatera Selatan

Jember, 7 Desember 2017. Bertempat di di ruang sidang senat Universitas Jember dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Balai TN Meru Betiri dengan Rektor Universitas Jember tentang penguatan fungsi di bidang pemulihan ekosistem, pemberdayaan masyarakat dan penelitian ditandatangani di ruang sidang senat Universitas Jember. Penandatanganan dilakukan pihak pertama dalam hal ini Kepala Balai TN Meru Betiri Ir. Kholid Indarto dan pihak kedua Rektor Universitas Jember Moh. Hasan. Tujuan perjanjian ini adalah untuk mendukung tercapainya keberhasilan pemulihan ekosistem TNMB yang terdegradasi; memperkuat dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat sekitar TNMB; meningkatkan penelitian dan pengembangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sosial masyarakat sekitar TNMB. Balai TNMB merupakan salah satu dari 54 Taman Nasional di Indonesia, dan masuk dalam Cagar Biosfer Blambangan. Sebagai kawasan konsevasi yang memiliki tupoksi dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Kepala Balai TN Meru Betiri mengharapkan mempercepat pemanfaatan sumberdaya alam untuk kemakmuran rakyat di sekitar kawasan, dan fungsi kawasan bisa dioptimalkan. Keberhasilan kerjasama ini memerlukan dukungan para pihak baik dari pemerintah daerah Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, swasta dan masyarakat. Moh. Hasan, Rektor Universitas Jember berpendapat bahwa kerjasama ini merupakan ‘pintu masuk’ membuka peluang untuk program yang bisa dikerjasamakan, mempermudah membangun komunikasi demi kemajuan bersama. Kerjasama kedua pihak terjalin baik dalam projek ICTTF, dalam implementasinya Jember termasuk nomor 2 terbaik di seluruh Indonesia untuk program ICTTF. Pada kesempatan ini, Rektor UNEJ mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, pemda, camat, kades, yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lapangan. Penandatanganan PKS ini menjadi pemicu akselerasi pelaksanaan program dan penyempurnaannya. Apresiasi baik diberikan atas kerjasama ini, semoga ke depan menjadi lebih baik lagi. Sumber : Balai TN Meru Betiri

Mataram (7/12/17)– Jalur pendakian ke Gunung Rinjani resmi ditutup mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Maret 2018. Penutupan ini berdasarkan pengumuman resmi yang dikeluarkan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dengan nomor pengumuman: PG.1431/T.39/TU/HMS/12/2017 tanggal 5 Desember 2017. Penutupan jalur pendakian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan guna kepentingan pemulihan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani khususnya pada jalur pendakian. Informasi penutupan pendakian ini dikeluarkan satu bulan lebih awal dan disebarkan kepada semua pihak yang berkepentingan baik Dinas Pariwisata NTB maupun para pelaku wisata dengan tujuan agar bisa disebarluaskan tentang adanya larangan pendakian pada saat penutupan. Gunung Rinjani yang memiliki ketinggian 3.726 meter dari permukaan laut berada dalam empat wilayah administratif, yakni kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Utara. Terdapat empat jalur pendakian resmi Gunung Rinjani yaitu Jalur Sembalun dan Timbanuh di kabupaten Lombok Timur, Jalur Senaru di Kabupaten Lombok Utara dan Jalur Aikberik di Kabupaten Lombok Tengah. Diluar empat jalur tersebut merupakan jalur illegal, bagi pendaki yang memasuki jalur tidak resmi selain dilarang juga dikarenakan mengandung resiko yang berpotensi membahayakan keselamatan pendaki. Trekking, Climbing dan panorama alam serta danau Segara Anak menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Setiap jalur pendakian memiliki panorama yang berbeda dengan hamparan padang savanna dan hutan tropis menjadi daya tarik tersendiri. Pendakian ke Gunung Rinjani menarik wisatawan lokal maupun mancanegara, setiap tahun jumlah pengunjung terus meningkat. Data BTNGR tahun 2010 jumlah wisatawan yang melakukan pendakian mencapai 13.956 orang. Angka tersebut meningkat menjadi 93.018 orang pada tahun 2016 atau naik sebesar 666,51 persen. Sumber: Nurcholis BTN Rinjani

Palu, 7 Desember 2017. Satwa prioritas Babirusa (Babyrousa babyrussa) tertangkap kamera trap yang dipasang di Cagar Alam Gunung Tinombala. Kamera trap dipasang dalam rangkaian kegiatan monitoring Babirusa yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober s/d 29 Oktober 2017. Kamera trap yang dipasang berhasil menangkap gambar Babirusa berjenis kelamin betina. Babirusa merupakan salah satu spesies satwa liar yang memiliki keunikan baik morfologi maupun habitat dan daerah penyebarannya, jenis ini termasuk endemik Sulawesi dan Maluku. Secara morfologi keunikan babirusa yaitu rambut lebih tipis dan jarang dibandingkan dengan jenis babi lainnya, pada satwa jantan ditandai adanya taring yang tersulut keluar dari kedua sisi mulutnya. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat tiga sub spesies (Groves, 1980) atau tiga spesies (Groves and Meijaard, 2002) babirusa yang dapat dibedakan berdasarkan geografi, ukuran tubuh, jumlah rambut pada tubuh dan bentuk dari gigi taring pada jantan. Sebelumnya terdapat empat subspesies babirusa yaitu Babyrousa babyrussa babyrussa terdapat di Pulau Buru, Babyrousa babyrussa celebensis terdapat di daratan utama Sulawesi (Sulawesi mainland), Babyrousa babyrussa togeanesis terdapat di Kepulauan Togean, dan Babyrousa babyrussa bolabatuensis, yang habitatnya di Sulawesi Selatan namun dinyatakan sudah punah (Groves, 1980). Karena populasinya terus menurun IUCN (2008) memasukkan spesies babirusa sebagai berikut: babirusa Pulau Buru (Babyrousa babyrussa babyrussa) vulnerable dengan katagori B1ab(iii); Babirusa Togian (Babyrousa babyrussa togeanensis) endangered dengan katagori B1ab(iii,v); C2a(i); dan babirusa Sulawesi (Babyrousa babyrussa celebensis) vulnerable dengan katagori A2cd; C1 (IUCN 2010). Babirusa merupakan jenis yang termasuk dalam Appendix I CITES sejak tahun 1982. Babirusa yang tertangkap kamera trap berada di dalam Kawasan Cagar Alam Gunung Tinombala yang memang merupakan habitat dari hewan tersebut yang berada di wilayah Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Tolitoli. CA Gunung Tinombala termasuk dalam site monitoring Babirusa (Babyrussa babyrousa) yang akan ditingkatkan populasi jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10 (sepuluh) persen dari baseline data tahun 2013 selama periode strategis 2015-2019 Balai KSDA Sulawesi Tengah dan Direktorat Jenderal KSDAE. Ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Babirusa adalah manusia. Masih banyaknya masyarakat sekitar yang memasang jerat baik di dalam kawasan Cagar Alam maupun di sekitar kawasan Cagar Alam menjadi ancaman terbesar bagi spesies ini. Masyarakat mungkin hanya berniat untuk menjerat Babi hutan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan yang terjerat adalah Babirusa. Untuk itu, kegiatan patroli pengamanan dan penyuluhan kepada masyarakat harus lebih giat dilaksanakan. Juga agar semua pihak terkait untuk ikut membantu dan bekerjasama dalam melestarikan spesies endemik Sulawesi ini. Sumber : Balai KSDA Sulawesi Tengah

Kamis, 7 desember 2017, BKSDA Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan tema "Pengendalian Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar". Rakor ini bertujuan untuk melakukan koordinasi para pihak terkait pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar serta menyamakan pemahaman tentang pengaturan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Kegiatan yg diselenggarakan di Hotel Lombok Garden, Mataram tersebut diikuti oleh 30 peserta. Peserta tersebut berasal dari berbagai instansi yang terkait dengan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, antara lain Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Polair Polda, Administratur Pelabuhan Lembar, Balai Karantina Pertanian Kls 1 Mataram, Balai Karantina Ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTB, seluruh BKPH lingkup Prov. NTB, KP3 Pelabuhan Lembar dll. Hadir sebagai narasumber dalam rakor ini adalah Kasubdit Pemanfaatan Jenis, Dit, KKH, Ditjen KSDAE; Kepala Balai KSDA NTB, Kepala Dinas LHK Prov. NTB, Ditreskrimsus Polda NTB dan dari Balai Karantinan Pertanian Kelas I Mataram. Dengan rakor ini diharapkan pengawasan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar semakin efektif. (BKSDA NTB)

Danau Sentarum, 5 Desember 2017. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang hidup di sekitar kawasan TNBK dan TNDS, Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) mengadakan Pelatihan Pengembangan Usaha Madu. Sebanyak 30 orang petani madu yang berasal dari daerah penyangga TN diantaranya dari Desa Pulau Majang, Desa Laut Tawang, Dusun Pengembung dan Desa Lubuk Pengail, mengikuti pelatihan ini. Diharapkan terjadi peningkatan kapasitas pengelolaan pengembangan produktivitas madu hutan organik secara lestari dan berkelanjutan. Irawan Hadiwijaya sebagai Ketua Panitia dalam sambutannya menyampaikan bahwa potensi madu hutan yang melimpah dikawasan danau sentarum belum sepenuhnya dikerjakan secara optimal. “Potensi Madu Hutan yang ada di kawasan TNDS sampai saat ini sangat melimpah, namun belum semua masyarakat melakukan proses pengolahan yang tepat sehingga harga madu masih rendah” tuturnya. Ditambahkannya proses panen lestari yang telah dikembangkan dan penanganan madu pasca panen yang tepat merupakan kunci utama dalam menghasilkan madu yang berkualitas tinggi. Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Sukarna Presiden Asosiasi Periau Muara Belitung (APMB). Menurutnya, konsep panen lestari memberikan jaminan keberlanjutan produksi madu sehingga eknomi masyarakat juga dapat berkelanjutan. “Konsep panen lestari ini bertujuan agar produktivitas madu yang ada tetap lestari dan berkelanjutan sehingga panen dapat dilakukan secara terus menerus. Madu yang dipanen pada sarangnya diambil hanya kepala sarang dan meninggalkan tubuh sarang sehingga lebah madu dapat mengisi kepala sarang yang telah dipanen”, ujarnya. APMB adalah salah satu asosiasi yang menaungi beberapa periau (kelompok petani lebah) yang berada di kawasan TNDS selain APDS (Asosiasi Periau Danau Sentarum). Kedua lembaga tersebut membeli madu dari para periau menggunakan metode proses panen lestari. Madu diolah dan dikemas dalam botol kemasan setelah melalui proses pengurangan kadar air tertentu dan hasilnya didapatkan madu berkualitas tinggi sehingga kedua lembaga diganjar sertifikat International BIOCERT. Lebih lanjut Erwanto Staf Produksi Pengolahan APDS menekankan bahwa kadar air hasil panen cukup tinggi berkisar pada 25 % s.d 27% sehingga perlu untuk mengurangi kadar air menjadi kurang dari 21% sesuai dengan standar BIOCERT. “Pengurangan kadar air ini berguna untuk memperpanjang masa konsumsi madu, sehingga lebih awet dan lebih kental” tuturnya. Harga madu curah di tingkat petani adalah Rp. 150.000,00/ kg sedangkan dengan metode panen lestari standar BIOCERT harga perbotol kemasan 300 ml yakni Rp. 90.000,00 dengan perhitungan 1 kg menghasilkan 3 botol kemasan maka petani mempunyai nilai tambah sebesar Rp. 270.000,00 – Rp. 150.000,00 = Rp. 120.000,00. Karenanya diharapkan semua periau di Danau Sentarum mengkuti standar ini guna mendorong nilai ekonomi madunya. Diharapkan pelatihan pengembangan usaha produktif bisa menjadi agenda rutin tahunan mengingat banyak periau di daerah ini yang belum menerapkan konsep panen lestari dan perlakuan pasca panen madu seperti yang telah dilakukan APMB dan APDS. Sumber : Harri Ramdhani - Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum

Waingapu, 7 Desember 2017. Konsultasi publik merupakan proses pelibatan para pihak (Stakeholder) dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan oleh suatu lembaga/institusi pemerintah. Hal ini juga bertujuan untuk menyerap aspirasi dan masukan terkait kebijakan atau langkah strategis pengambil kebijakan terkait kepentingan banyak pihak. Bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Elvin – Waingapu pada tanggal 6 Desember 2017, Balai Taman Nasional Matalawa melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) TN Matalawa Periode 2018-2027. Kewajiban melaksanakan konsultasi publik terkait penyusunan Rencana pengelolaan sendiri, telah diamanahkan pada perundangan dan peraturan terkait penyusunan rencana pengelolaan, khususnya peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.35/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang tata cara penyusunan rencana pengelolaan pada KSA dan KPA. Kegiatan konsultasi publik RPJP TN Matalawa periode 2018-2027 dihadiri oleh perwakilan para pihak yang terdiri atas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Balai Besar KSDA NTT, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumba Timur, Pemda Sumba Tengah, Pemda Sumba Barat, Lembaga Mitra, Perwakilan Kelompok Masyarakat dan Pejabat Struktural lingkup Balai TN Matalawa. Konsultasi publik ini secara resmi dibuka oleh Kepala Balai TN Matalawa (Maman Surahman, S.Hut.,M.Si) dan sekaligus memaparkan RPJP TN Matalawa dalam sepuluh tahun kedepan. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan gambaran umum pengelolaan TN Matalawa dalam kurun waktu 2018-2027 mulai dari Visi, Misi, Tujuan Pengelolaan hingga Prioritas Pengelolaan TN Matalawa yang dituangkan dalam rencana strategis 2018-2027. Beliau sangat optimis dan yakin mampu mewujudkan visi TN Matalawa “ terwujudnya kawasan Taman Nasional Matalawa Sebagai Pusat Konservasi Ekosistem Sumba yang Kolaboratif Partisipatif, Mantap, Tertib, Lestari dan Wibawa” dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki TN Matalawa saat ini. Diakhir pemaparan materi RPJP TN Matalawa, beliau meminta dukungan aktif dari para pihak yang berkepentingan terhadap kawasan TN Matalawa untuk turut serta dalam mengawal pelaksanaan pengelolaan TN Matalawa dalam sepuluh tahun kedepan. Kegiatan konsultasi publik RPJP TN Matalawa periode 2018-2027 diakhiri dengan penandatanganan berita acara Konsultasi Publik oleh para pihak yang hadir pada kegiatan tersebut. Sumber : Balai Taman Nasional Matalawa

Lahat, 7 Desember 2017. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan kembali mengamankan 1 ekor Kukang (Nycticebus coucang) tak berselang lama dari keberhasilan mengamankan 2 ekor Siamang (Symphalangus syndactylus) di Kota Prabumulih. Media sosial masih menjadi sarana yang efektif untuk melacak peredaran dan keberadaan tumbuhan dan satwa liar dilindungi. Tim cyber patrol Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Lahat berhasil menelusuri kepemilikan 1 ekor Kukang (Nycticebus coucang) setelah intensif melakukan pengawasan perdagangan satwa liar di media sosial. Melalui pengawasan aktivitas pada salah satu grup jual beli satwa online di Kabupaten Lahat diketahui bahwa terdapat anggota grup yang memperdagangkan salah satu jenis satwa dilindungi yaitu Kukang (Nycticebus coucang) sebanyak 1 ekor. Tim cyber patrol SKW II Lahat berupaya melacak lokasi pemilik Kukang (Nycticebus coucang) dengan berpura-pura akan membeli satwa dilindungi tersebut. Menindaklanjuti informasi tersebut tim Resort Konservasi Wilayah (RKW) 4 Gumai bergerak menuju lokasi yang terlacak oleh tim cyber patrol SKW II Lahat. Setelah menemukan lokasi keberadaan 1 ekor Kukang (Nycticebus coucang) petugas berupaya melakukan penyadarantahuan terkait kepemilikan satwa liar dilindungi. Upaya penyadartahuan oleh petugas tersebut membuahkan hasil dimana pemilik satwa liar dilindungi tersebut bersedia menyerahkan 1 ekor Kukang (Nycticebus coucang). Selanjutnya satwa liar dilindungi tersebut dilepasliarkan di kawasan Hutan Suaka Alam Pusat Latihan Gajah Kelompok Hutan Isau-Isau dengan pertimbangan kondisi Kukang (Nycticebus coucang) yang masih liar. Sumber : Balai KSDA Sumatera Selatan

Palangkaraya (7/12/17). Untuk meningkatkan kapasitas tim penyelamatan satwa liar di Balai KSDA Kalimantan Tengah atau disebut Tim Rescue Reaksi Cepat (TRRC) diadakan kegiatan pelatihan dan In-House Training selama tiga hari pada 15 – 17 November 2017 di Hotel NEO Palangka Raya. Diharapkan dengan adanya kegiatan In-House Training ini dapat memberikan angin segar dan pencerahan bagi tim rescue di lingkup Balai KSDA Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugasnya. Sehingga keberadaan tim rescue Balai KSDA Kalimantan Tengah merupakan salah satu tim yang diingat, dinanti, dan tepat dalam menyikapi dinamika permasalahan terkait penyelesaian konflik antara manusia dan satwa. Balai KSDA Kalimantan Tengah sampai dengan bulan November 2017 saja berhasil menangani 97 kasus satwa liar, baik itu penyerahan, rescue dan konfiskasi. Hal tersebut tidak lepas dari kerja keras teman-teman semua baik di Balai maupun di Seksi Konservasi wWlayah lingkup Balai KSDA Kalimantan Tengah. Inhouse training ini dilakukan agar tim rescu tepat dalam memilih opsi-opsi solusi konflik yang akan diterapkan, pertimbangan langkah untuk mengurangi resiko kerugian yang diderita oleh manusia, secara bersamaan harus didasari pertimbangan terbaik untuk kelestarian satwa liar yang terlibat konflik. Konflik antara manusia dan satwa liar dan tindakan penanggulangannya merupakan sesuatu yang kompleks karena menuntut rangkaian kombinasi berbagai solusi potensial yang tergabung dalam sebuah proses penanggulangan konflik yang komprehensif. Sumber : BKSDA Kalteng

Kendari, 7 Desember 2017. Gugus Pengamanan TSL Balai KSDA Sulawesi Tenggara telah mengevakuasi satwa jenis Monyet Hitam Sulawesi (Macaca ochreata) berjumlah 1 (satu) ekor berjenis kelamin jantan yang mengganggu warga di sekitar Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari. Evakuasi satwa ini berdasarkan laporan dari masyarakat yang di terima oleh Gugus Pengamanan TSL. Kepala Balai KSDA Sulawesi Tenggara ( Bpk. Ir. Sri Winenang, MM) kemudian memerintahkan tim untuk menindak lanjuti laporan tersebut. Tim selanjutnya menuju ke lokasi tempat kejadian untuk melakukan upaya evakuasi. Penanganan satwa ini dilakukan secara hati-hati agar satwa tersebut tidak stres dan menyerang petugas yang akan melakukan evakuasi. Adapun informasi yang di peroleh dilokasi yaitu satwa Monyet Hitam Sulawesi (Macaca ochreata) ini merupakan peliharaan warga sekitar Kelurahan Baruga Kota, Kecamatan Baruga Kota Kendari yang terlepas dan sudah menggigit korban sebanyak 3 (tiga) orang. Selain melakukan evakuasi, tim juga memberikan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan jenis tumbuhan dan satwa liar (TSL) kepada masyarakat sekitar lokasi kejadian. Satwa Monyet Hitam Sulawesi tersebut kemudian di evakuasi ke kantor BKSDA Sulawesi Tenggara untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Sumber : BKSDA Sulawesi Tenggara

Cilacap, 6 Desember 2017. Dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan daerah penyangga Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Gunung Selok Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah saat ini telah melakukan kegiatan Pelatihan Kemitraan dan Kewirausahaan Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Wanatani Terpadu di Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Peserta yang hadir dalam pelatihan ini adalah KTH Wanatani Terpadu yang merupakan kelompok binaan Balai KSDA Jawa Tengah. Jumlah pesrta yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak kurang lebih 30 orang. Tujuan diadakannya pelatihan ini adalah untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan kelompok dibidang kewirausahaan terutama dalam melakukan teknik produksi usaha ekonomi produktif berserta pemasarannya. Pelatihan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Kepala Balai KSDA Jawa Tengah Ir. Suharman, MM. Dalam sambutannya Kepala Balai menyampaikan bahwa kegiatan Pelatihan Kemitraan dan Kewirausahaan ini merupakan serangkaian dari tahapan kegiatan pembinaan daerah penyangga TWA Gunung Selok, dimana sebelumnya telah dilakukan penyusunan profil desa, pembentukan KTH dan penyusunan masterplan rencana pembinaan desa binaan dan diharapkan pelatihan ini bisa menjadi upaya untuk memberikan penyegaran dan pemahaman kelompok dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan menciptakan produk unggulan desa secara mandiri yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan kelompok serta masyarakat Desa Karangbenda dalam rangka mendukung program konservasi sumber daya hutan. Dalam pelaksanaan pelatihan menghadirkan dua pengajar dari Dinas Perdaganagn dan Perindustrian UMKM Kabupaten Cilacap. Materi yang di sampikan adalah : 1. Teknik Pengemasan dan Labelisasi Produk, 2. Strategi Pengembaangan Promosi dan Pemasaran perdagangan. Para peserta yang hadir dalam pelatihan ini terlihat antusias. Mereka banyak bertukar pendapat dengan para pengajar selama sesi berlangsung. Bahkan beberapa peserta bisa langsung praktek secara langsung menggunakan peralatan dan mesin (pengemasan produk, dll). Peserta berharap setelah kegiatan pelatihan dan silahturahmi semacam ini dapat ditindaklanjuti dengan adanya pendampingan dari Balai KSDA Jawa Tengah secara kontinyu, sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga TWA Gunung Selok dapat berjalan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga dan melestarikan TWA Gunung Selok. Kegiatan serupa ini sebelumnya telah dilakukan di Kabupaten Pemalang pada tanggal 5 Desember 2017, tepatnya di Desa Kebongede yang merupakan desa penyangga Cagar Alam Bantarbolang Sumber : Balai KSDA Jawa Tengah

Sofifi, 2 Desember 2017. Rangkaian kegiatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL) setelah Kemah Konservasi adalah Lomba Lintas Alam. Lomba ini dimaksudkan untuk menguji pengetahuan peserta tentang kawasan TNAL dan adu ketangkasan. Peserta yang mendaftar sebanyak 10 tim yang terdiri dari 4 (empat) orang dalam setiap tim. Lomba ini dilaksanakan di Resort Tayawi, Desa Koli, Kota Tidore Kepulauan. Lomba lintas alam memiliki pos-pos dengan tantangan dan rintangan yang berbeda-beda. Tantangan pada Pos I adalah menguji pengetahuan tim tentang kawasan TNAL. Beberapa pertanyaan berhasil dijawab dengan baik oleh para peserta. Tantangan yang terdapat pada Pos II adalah identifikasi burung di kawasan TNAL. Kedua pos ini menguji pengetahuan yang sebelumnya telah diberikan oleh pemateri dari TNAL. Pos III merupakan pos untuk ketangkasan dan kekompakan tim. Didalamnya terdapat beberapa permainan, salah satunya adalah jarring laba-laba. Permainan ini mengharuskan para peserta melewati rintangan berupa jarring laba-laba tanpa menyentuh jaringnya. Sedangkan di pos terakhir, yaitu Pos IV peserta diwajibkan melakukan swafoto dan di kirim ke akun media sosial pribadi masing-masing. Hal ini dilakukan karena Pos IV merupakan salah satu tempat wisata yang memiliki atraksi berupa air terjun bertingkat, yaitu air terjun Havo. Setelah panitia menghitung nilai dari seluruh peserta maka peserta yang berhak membawa pulang piala adalah tim RELASI (Relawan Konservasi) dari Universitas Khairun (juara I), tim DIMPA (Divisi Mahasiswa Pecinta Alam) dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan tim CIPAL (Cekel Indonesia Pecinta Alam) dari Halmahera Tengah. “Terima kasih buat TNAL karena telah mempertemukan kami (kelompok pecinta alam) di acara ini, semoga tahun depan bisa diadakan kembali dengan acara yang lebih besar”, ungkap salah satu tim dari peserta lomba. Oleh : Akhmad David Kurnia Putra Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata

Kuningan (6/11/17). Pelatihan SAR (Search And Rescue) bagi Mitra Pengelola Pendakian Gunung Ciremai dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 23 sd 27 November 2017, bertempat di Bumi Perkemahan Leles – Majalengka dengan jumlah peserta 40 orang. Peserta pelatihan berasal dari masyarakat mitra pengelola jalur pendakian gunung ciremai yaitu MPPGC Palutungan, MPGC Linggasana, Kompepar Linggajati dan MPGC Apuy. Dengan demikian maka masing-masing operator jalur mengirimkan 10 orang anggota Ranger atau Pengelola dalam pelatihan tersebut. Tujuan pelatihan SAR adalah untuk meningkatkan kapasitas mitra pengelola pendakian dalam pelayanan terhadap pengunjung. Operasi SAR dalam skala kecil sering dilakukan MPGC misalnya evakuasi pendaki yang mengalami cidera ringan. Pada umumnya anggota MPGC memiliki kemampuan pengenalan medan di jalur pendakian masing-masing sehingga hanya dengan insting saja, maka mampu melakukan navigasi darat secara alami. “Yang terpenting dalam operasi SAR adalah safety. Jangan sampai orang SAR di SAR” ungkap Kepala Kantor SAR Bandung, S. Riyadi, S.Sos, MM dalam sambutannya. Sementara dalam sambutannya Plh Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Mufrizal, SH, MH mengatakan “Dengan pelatihan ini diharapkan kedepannnya Ranger Pendakian akan sama gagahnya dengan BASARNAS dan mampu melakukan operasi SAR dengan baik untuk peningkatan pelayanan terhadap pengunjung”. Untuk pemateri/narasumber/instruktur berjumlah 8 orang dari BASARNAS Bandung dan Cirebon. Materi teori yang diberikan meliputi Navigasi Darat, Penanganan Korban Pra Medis, Metode Evakuasi dan Komunikasi. Untuk mengetahui keberhasilan pelatihan maka dilakukan praktek di lapangan berupa ESAR. Praktek pun sukses dilalui dengan berhasil diketemukannya “korban” lalu mengevakuasinya sesuai dengan teori yang telah diberikan. Operasi SAR mutlak memerlukan dukungan kondisi ideal berupa peralatan dan SDM yang memadai, sedangkan MPGC belum pada kondisi tersebut. Menyikapi hal itu, tentunya Balai TNGC meski segera menyiapkan kebutuhan peralatan SAR dan pendampingan SDM terutama dalam navigasi darat. Sumber: BTN G. Ciremai

Sofifi, 2 Desember 2017. Sebanyak 27 ekor burung paruh bengkok yang terdiri dari Nuri Bayan (7 ekor) dan Kasturi Ternate (20 ekor) kembali dilepasliarkan di Resort Tayawi, Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL). Burung-burung tersebut berasal dari temuan Polisi Kehutanan Balai TNAL pada saat patroli kawasan dan hasil temuan dari SKW I Ternate, BKSDA Maluku Utara yang diserahkan ke taman nasional. Terdapat pula burung hasil penyerahan secara sukarela oleh warga sekitar. Kali ini burung paruh bengkok yang menjadi salah satu aset keanekaragaman hayati Maluku Utara dilepasliarkan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Muhammad Natsir Thaib beserta Kepala Balai Pengelolaan DAS Akemalamo, Sekretaris Dinas Kehutanan Maluku Utara, perwakilan SKW I Ternate BKSDA Maluku, TNI dan Polri. Proses pelepasliaran tersebut disaksikan oleh peserta kemah konservasi dan lomba lintas alam yang didominasi oleh mahasiswa. “Dengan mengucap Bismillah, mari kita lepaskan burung yang cantik ini”, ucap Wagub yang juga alumni Kehutanan Universitas Cenderawasih sesaat sebelum membuka kandang habituasi. Akhirnya Nuri Bayan (Eclectus roratus) dan Kasturi Ternate (Lorius garullus) perlahan mulai keluar dari kandang habituasi dan terbang bebas ke alam. Dengan senyum dan wajah yang cerah, rombongan pejabat yang terlibat dalam pelepasan burung ini terlihat senang dan mengapresiasi kegiatan ini. Sebelum dilepasliarkan menggunakan metode soft rilis, burung-burung tersebut terlebih dahulu ditempatkan di kandang habituasi selama kurang lebih satu minggu. Ukuran kandang seluas (6x8) m2 dengan tinggi kandang 2 meter. Kandang tersebut langsung dibangun di dalam kawasan taman nasional. “Senang rasanya burung-burung tersebut kembali kehabitatnya, karena sudah lama (satu tahun) berada dikandang rehabilitasi”, ungkap Puji Waluyo, PEH Balai TNAL yang juga sebagai panitia pelepasan burung. “Coba kita lihat sekarang, apakah Kasturi Ternate masih bisa kita temui di Ternate sesuai dengan namanya?” kata Wakil Gubernur Maluku Utara. Kepala Balai TNAL juga menyampaikan bahwa akan segera memfungsikan bangunan Suaka Paruh Bengkok sebagai kandang rehabilitasi dan sebagai sarana penyadartahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kekayaan alam Maluku Utara. “Kami akan mencoba melakukan penangkaran burung paruh bengkok” papar Kepala Balai kepada rombongan. Oleh : Akhmad David Kurnia Putra Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata

Kuningan (6/12/17). Untuk kesekian kalinya Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) kedatangan tamu dari berbagai instansi dan lembaga yang ingin mengetahui dan belajar bagaimana implementasi pengelolaan kawasan taman nasional yang berbasis masyarakat. Berbagai kunjungan tersebut pastinya memiliki dampak positif bagi pihak yang mengunjungi dan pihak yang dikunjungi. Bagi BTNGC kunjungan dari berbagai instansi dan lembaga tersebut diharapkan mampu mempublikasikan pengelolaan kawasan taman nasional yang berbasis masyarakat dan tentunya juga untuk mendongkrak popularitas ODTWA (obyek daya tarik wisata alam) sebagai destinasi wisata TNGC ditingkat regional, nasional dan internasional. Kali ini yang datang adalah Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 2 hari pada tanggal 15 sd 16 November 2017 yang membawa rombongan jurnalis yang terdiri dari Radio Elshinta, Harian Suara Pembaruan, Harian Republika, Harian Media Indonesia, Harian Rakyat Merdeka, Jakarta Forum, Okezone, TVRI dan Tempo. Tak lupa pers lokal pun turut hadir seperti Pikiran Rakyat dan Radar Cirebon. Pers sengaja diajak oleh Biro Humas untuk memdokumentasikan pencapaian hasil kinerja pengelolaan kawasan TNGC yang mengikutsertakan masyarakat sebagai elemen utama dalam pengelolaannya. Saat ini model pengelolaan taman nasional yang diterapkan oleh BTNGC mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari berbagai kalangan. Hal tersebut membuat BTNGC menjadi buah bibir dan primadona sebagai model ideal pengelolaan taman nasional sehingga berdampak pada banjirnya studi banding ke kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Di hari pertama rombongan Biro Humas dan Pers diberikan informasi profil singkat sejarah sukses BTNGC dalam pengelolaan taman nasional. Selain mengikutsertakan masyarakat sekitar kawasan, BTNGC juga merangkul LSM, Pemda dan stakeholder lainnya untuk berkolaborasi dalam pengelolaan kawasan sehingga mampu menghasilkan kondisi seperti sekarang. Dalam perjalanan sejarahnya, BTNGC perlu waktu 10 tahun lebih untuk memupuk kekuatan stakeholders. Pasang surut, riak-riak dan penolakan mewarnai sejarah kelam pada awal terbentuknya TNGC. Namun kegigihan dan tekad BTNGC telah bulat untuk mencapai tujuan pengelolaan yaitu kesejahteraan masyarakat sehingga perlahan namun pasti tujuan itu pun mulai terwujud. Cara BTNGC untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan membuka pintu zona pemanfaatan dalam kawasan untuk dipergunakan sebagai obyek wisata alam yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya. Dengan demikian maka masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari keberadaan taman nasional sehingga terjadi perputaran roda ekonomi. Alih profesi masyarakat pun terjadi dengan sendirinya. Cara ini dinilai berhasil sehingga mampu menekan secara optimal angka kejahatan tindak pidana kehutanan seperti perambahan, ilegal logging, perburuan TSL dan kebakaran hutan. Kehadiran masyarakat pada spot wisata telah mampu menggantikan peran petugas di lapangan. Posisi kawasan TNGC memang strategis berada pada 2 kutub destinasi wisata yakni Jabodetabek dan Jogja. Seolah gayung bersambut, dukungan infrastruktur pun hadir berupa jalan tol cipali dan BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat) di Majalengka. Dengan dukungan posisi strategis dan infrastruktur tersebut, maka potensi wisata kawasan TNGC dapat diandalkan sebagai jalan untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Pada malam harinya, rombongan Biro Humas dan Pers diajak ke Desa Singkup Kec. Pasawahan Kab. Kuningan untuk Nobar (nonton bareng) film/video pendek tentang success story pengelolaan taman nasional di berbagai wilayah indonesia. Video Bukit 1001 Bintang yang pada HKAN lalu mendapatkan penghargaan pun turut diputar. Meski hujan turun cukup lebat, tidak menyurutkan antusiasme masyarakat yang hadir. Dialog interaktif terjadi antara pemerintah dan masyarakat. “Dulu kami tidak peduli dengan TNGC. Tapi sekarang setelah dibukanya akses ke dalam kawasan untuk mengelola jasa wisata, dan kami mampu mengelola wisata 1001 Tangga Manguntapa, maka kami pun menjadi senang dengan keberadaan TNGC karena mampu mengangkat perekonomian masyarakat. Istilahnya musuh jadi sahabat” kata E.Rustiah, Kepala Desa Singkup dalam sambutannya. Keesokan harinya rombongan Biro Humas dan Pers beranjak ke ODTWA Batu Luhur di Desa Padabeunghar Kec. Pasawahan Kab. Kuningan. Rombongan disambut dengan Pencak Silat yang dipersembahkan oleh masyarakat Desa Bantaragung Kec. Sindangwangi Kab. Majalengka. Suasana meriah terjadi pada acara hari itu yang bertajuk Ngopi (ngobrol pintar) “Mengubah Masalah Menjadi Berkah” dengan kehadiran berbagai elemen seperti kelompok masyarakat pengelola wisata, Pemda, Polri dan TNI. “Dulu tempat ini merupakan lokasi yang sangat rawan terbakar pada musim kemarau. Kini dengan dijadikan wisata, alhamdulillah sudah tidak terjadi lagi bencana itu” ucap Kang Dodo selaku anggota kelompok masyarakat Bujangga Manik menceritakan pengalamannya. Sementara itu Pemda Kuningan yang diwakili oleh Kepala BAPPEDA mengatakan “kami turut membidani sehingga lahirlah TNGC. Kedepannya wisata TNGC diharapkan mampu mendongkrak PAD” “Kami selalu berusaha bersinergi dengan berbagai pihak dalam pengelolaan TNGC. Dan yang paling penting adalah masyarakat sekitar akan selalu mendapatkan tempat utama sebagai pengelola wisata” ucap Kepala Balai TNGC melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Mufrizal, SH, MH. Kabag Pemberitaan dan Publikasi Humas Kementerian LHK menyimpulkan “Keberhasilan BTNGC dalam pengelolaan taman nasional yang melibatkan masyarakat merupakan indikator kesuksesan 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK dalam aplikasi NAWACITA” Acara Ngopi tersebut ditutup dengan santap siang sambil menikmati keindahan panorama Batu Luhur yang menghadap ke Cirebon dan Laut Jawa itu. Sumber: TN G. Ciremai