Pekanbaru (12/12/17. Balai Karantina menyerahkan burung merak sebanyak enam ekor ke BBKSDA Riau. Dengan rincian lima ekor berwarna coklat putih dan satu ekor berwarna putih. Jenis merak ini belum dapat dipastikan karena masih anakan. Penyerahan dilakukan oleh drh. Abdul Azis Nasution selaku Dokter Hewan Balai Karantina pada Balai Pertanian Kelas I Pekanbaru Wilayah Kerja Selatpanjang. Anakan merak ini merupakan hasil sitaan dari Balai Karantina tersebut di Selatpanjang pada tanggal 5 Desember 2017, yang mana informasinya akan dikirim ke Batam. Pengirim diam diam meninggalkan anakan tersebut pada saat pemeriksaan. #humasbalaibesarksdariau

Malang, 12 Desember 2017. Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan PPIKHL Jabalnusra melaksanakan kegiatan peningkatan sinergitas aparat/stakeholders sekitar TNBTS dalam mencegah Kebakaran Hutan yang di kemas dalam bentuk Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan bagi aparat di wilayah BBTNBTS dilaksanakan Tanggal 12 desember 2017 bertempat di Hotel Regent Park Kota Malang dan di hadiri 30 peserta perwakilan dari TNBTS, KPH Malang, Tahura R. Soerjo, Polsek, Koramil, Kecamatan dan Desa sekitar TNBTS. Kegiatan ini merupakan agenda ke 6 dari Balai PPIKHL Jabalnusra, bagi aparat sekitar kawasan TNBTS. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Balai PPI KHL Jabalnusra Ir. Anak Agung Gede Putra M.Si, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk : optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagai tindak lanjut arahan presiden RI dan implementasi Perdirjen no 32 tahun 2016 tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan; mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar kawasan rawan kebakaran hutan sekaligus penyampaian Undang-undang / peraturan yang mangatur pencegahan dan kebakaran hutan dan lahan; menampung masukan sekaligus bersinergi dng isntansi terkait utk mencapai hasil efektif dan efisien dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan; menambah wawasan stakeholders tentang cegahkarhutla dan peningkatan sinergi aparat pemerintah/stakeholders. Selanjutnya pada kesempatan sambutan pembukaan kegiatan tersebut, Kepala Bidang Teknis BBTNBTS menyampaikan apresiasi tinggi kepada tamu undangan khususnya kepada stakeholders yang sudah berperan aktif dalam penanggulangan kebakaran hutan di TNBTS selama 3 tahun terakhir ini. Diharapkan kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas aparat di daerah sekitar TNBTS Bserta mampu meningkatkan peran dan partisipasi aparat dalam cegahkarhutla. Sosialisasi diisi dengan penyampaian materi oleh 3 narasumber (2 dari PPIKHL dan 1 dari TNBTS) yaitu : Ir. Anak Agung Gede Putra M.Si (Kepala Balai PPIKHL Jabalnusra) yang menyampaikan materi "Membangun Sinergitas dalam Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan" ; Clara Rosi Irawati, S.P yang menyampaikan materi " Peran Aparat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan" dan Novita Kusumawardani S.Hut., M.AP, M.Env dengan materi " Peranan BBTNBTS dalam Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan". Kegiatan ini mendapat respons yang cukup positif dari peserta, terbukti dengan banyaknya tanggapan, pertanyaan dan diskusi dari peserta yang hadir. Dengan kegiatan ini diharapkan sinergitas aparat/stakeholders sekitar kawasan TNBTS semakin meningkat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sumber : Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru

Labuhan Ratu (11/12/17), Pembinaan Pegawai dan Sosialisasi Aplikasi E-Kinerja lingkup Balai TN Way Kambas yang dihadiri oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil Taman Nasional Way Kambas, baik yang bertugas di kantor Balai TN Way Kambas maupun dari Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) dan Resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) serta Pusat Latihan Gajah TN Way Kambas, dilaksanakan di aula kantor Balai TNWK pada hari Senin 11 Desember 2017. Sosialisasi penerapan aplikasi E-Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disampaikan oleh Bapak Heri Suprayitno dari Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksanan Biro Kepegawaian dan Organisasi KLHK. “E-Kinerja adalah aplikasi yang dibangun untuk digunakan oleh pegawai dalam mengukur kinerja pegawai setiap bulan berdasarkan laporan harian, dengan mengisi Daily Evaluation System. Dengan e-kinerja ini mewajibkan seluruh pegawai menyusun SKP tahunan, menyusun kegiatan bulanan, dan melaporkan kegiatan hariannya. E-kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat diisi melalui website : http://ekinerja.menlhk.go.id/ .” ujar Bapak Heri Suprayitno. “Selain menilai kinerja pegawai, aplikasi ini diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen pendukung bagi pimpinan dalam mengambil keputusan terkait kinerja pegawai, unit dan satuan kerja serta mampu menampilkan perkembangan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) tahunan. Dengan adanya penerapan e-kinerja, diharapkan pegawai mengetahui apa yang dikerjakan setiap hari, dan tercatat dalam aplikasi, melakukan kegiatan yang tertata dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.” Sumber : BTN Way Kambas

Bandung (11/12/17). BBKSDA Jabar bekerjasama dengan PT Krakatau Tirta Industri (anak perusahaan PT. Krakatau Steel, Cilegon Banten) melaksanakan Pembinaan Pengamanan Hutan Swakarsa/ Masyarakat Mitra Polhut. Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu tanggal 28-29 Nopember 2017 bertempat di Kantor Resor CA. Rawa Danau, Panenjoan Desa Luwuk Kec. Gunung Sari, Kab. Serang, yang diikuti oleh 12 orang peserta (dari 12 desa sekitar CA.Rawa Danau dan CA. Gunung Tukung Gede). Materi yang disampaikan antara lain : Dengan adanya pelibatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi Cagar Alam Rawa Danau ini dalam pengamanan kawasan, diharapkan dapat menurunkan tingkat gangguan terhadap kawasan konservasi, dan sekarang Balai Besar KSDA Jawa Barat tidak sendirian lagi dalam mengamankan kawasan Cagar Alam Rawa Danau. PT Krakatau Tirta Industri (anak perusahaan PT. Krakatau Steel, Cilegon Banten) adalah salah satu pihak swasta yang bergerak di bidang pengolahan air bersih, dimana persero tersebut telah merasakan langsung manfaat dari keberadaan kawasan konservasi yaitu Cagar Alam (CA) Rawa Danau yang berada dibawah pengelolaan Seksi Konservasi Wilayah I Serang, Bidang KSDA Wilayah I Bogor Balai Besar KSDA Jawa Barat. Sebagai tanggung jawab PT. Krakatau Tirta Industri terhadap kawasan CA Rawa Danau, maka melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) nya, maka telah membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dengan PT. Krakatau Tirta Industri tentang Pelestarian Sumber Daya Air di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau dan Cagar Alam Gunung Tukung Gede. Salah satu implementasi dari PKS tersebut adalah Pembinaan Pengamanan Hutan Swakarsa/ Masyarakat Mitra Polhut. Sumber:BBKSDA Jabar

Putussibau, 11 Desember 2017. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Suprianto mengunjungi Kabupaten Kapuas Hulu untuk mendorong penguatan peranan perhutanan sosial. Dalam sambutannya Bambang menegaskan bahwa kunjungannya ke Kapuas Hulu untuk memperkuat program perhutanan sosial sebagai program prioritas Presiden yang mencanangkan 12,7 juta hektar perhutanan sosial di Indonesia. “Implementasi skema perhutanan sosial ini bisa diwujudkan dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan rakyat, dan kemitraan sesuai dengan kondisi setempat” tegasnya pada acara “Implementasi Penguatan Program Perhutanan Sosial Melalui FORCLIME FC-TC di Kabupaten Kapuas Hulu (11/12/17) Mantan Kepala Biro Perencanaan KLHK ini juga menyatakan apresiasinya atas kerjasama pemerintah Indonesia dan Jerman melalui Forest Climate Change Program (FORCLIME) yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, terutama yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan, melalui praktik pengelolaan hutan lestari dan konservasi.” Saat ini sudah ada 5 (lima) desa binaan FORCLIME yang berhasil mendapatkan Hak Pengelolaan Hutan Desa, yaitu 2 (dua) Hutan Desa di Kabupaten Berau dan 3 (tiga) Hutan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu” tuturnya. Lebih lanjut Bambang menekankan komitmen Dirjen PSKL untuk bersama-sama dengan KPH, KSDAE, Pemerintah Daerah, LSM, akademisi, swasta, pers, dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mampu memanfaatkan momentum ini untuk bekerjasama membangun Kabupaten Kapuas Hulu dengan pengelolaan Perhutanan Sosial yang berkesinambungan. Tantangan di era teknologi digital saat ini juga harus menjadi perhatian serius karena informasi mudah dan cepat didapatkan masyarakat karenanya seluruh stakeholder harus berpikir inovatifdan aplikatif. “Masyarakat pedesaan sekarang sudah mulai berpikir kritis, mereka tidak mudah percaya dengan kata-kata ajakan dan anjuran belaka” tegasnya. Ditambahkan Bambang pengelolaan 3 Desa binaan FORCLIME di Kapuas Hulu harus mengedepankan potensi lokal seperti madu. HHBK lainnya juga berpotensi dikembangkan di Kapuas Hulu, seperti tanaman puri, bambu, dan rotan yang ditanam melalui sistem agroforestry yang dikembangkan Wilayah Hutan Desa di sekitar Danau Siawan dan pengembangan silvofishery seperti di Desa Bunut Hulu . “saya mendapatkan bingkisan madu hutan yang dipanen secara lestari dari petani madu Kapuas Hulu. Budidaya semi alami-nya menggunakan alat yang biasa disebut tikung. Sangat menarik dan bagus sekali untuk dikembangkan” ujarnya. Menutup sambutannya mantan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Hutan Konservasi (PJLHK) ini berharap dengan kegiatan ini pengembangan perhutanan sosial di Kapuas Hulu dapat lebih baik lagi. “Saya mengharapkan kegiatan ini menghasilkan manfaat untuk implementasi program perhutanan sosial yang lebih baik dan lebih efektif” pungkasnya. Komitmen KLHK mengembangkan Perhutanan Sosial melalui hutan adat juga didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS). Hal ini ditegaskan Kepala Balai TNBKDS Arief Mahmud dalam sambutannya. Komitmen nyata BBTKNBKDS dalam mengembangkan perhutanan sosial disampaikan saat menjadi narasumber pada Seminar dan Lokakarya Identifikasi dan Menyepakati Simpul Koordinasi Temenggung dan Punggawa Kapuas Hulu, yang diprakarsai oleh teman-teman pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kapuas Hulu dan WWF Indonesia Program Kalimantan Barat pada 8/11/2017 di Putussibau. “Salah satu poin menarik dan perlu mendapat respon dari pemerintah adalah tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang pengakuan masyarakat hukum adat dan hutan adatnya” tegas Arief. Selain itu Arief menuturkan bahwa TNBK dan TNDS, adalah kawasan konservasi yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat, yang hidup dan tinggal baik di dalam maupun yang diluar kawasan TNBK dan TNDS. Ditambahkannya, PP Nomor 28 tahun 2011 menyatakan bahwa untuk kepentingan strategis nasional di dalam kawasan taman nasional dapat dilakukan kerjasama pembangunan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, transportasi, sarana komunikasi dan jaringan listrik. Ditambahkannya program pemberdayaan masyarakat di Taman Nasional salah satunya dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat. “Mengenai adanya klaim hutan adat di dalam kawasan TNBK atau TNDS, kami sama sekali tidak mempermasalahkan, kami justru ingin mendorong kepada semua pihak agar klaim tersebut dapat kita wujudkan dalam bentuk yang legal sesuai ketentuan yang ada” tegas Arief. Untuk itu lembaganya mendorong untuk mewujudkan harapan dari masyarakat adat agar mendapatkan penetapan dari pemerintah sebagai masyarakat hukum adat dan selanjutnya dapat memproses untuk mendapatkan penetapan hutan adat secara legal formal. “Aturan mengenai masyarakat hukum adat, tentang hutan adat sudah ada, tinggal bagaimana kita semua para pihak yang memiliki kewenangan berdiskusi dan merumuskan kebijakan terhadap hal tersebut”ujarnya. Menutup sambutannya orang nomor satu di BBTNBKDS ini berharap pertemuan ini mampu menghasilkan langkah konkrit mewujudkan harapan masyarakat adat di Kapuas Hulu. Satu hal yang harus dilakukan adalah membentuk panitia masyarakat adat sebagai langkah awal mewujudkan hutan adat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta masyarakat hukum adat yang dikukuhkan melalui peraturan daerah sesuai Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. “Moloelalui pertemuan ini dapat disepakati untuk mendorong dibentuknya panitia masyarakat hukum adat yang nantinya bertugas melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat yang hasilnya akan disampaikan kepada Bupati untuk menjadi pertimbangan penetapan masyarakat hukum adat” tutup Arief. Senada dengan Kepala BBTNBKDS, Bupati Kapuas Hulu H.M Nasir dalam sambutannya menilai perlu adanya peraturan daerah yang legal formal untuk menetapkan kawasan hutan adat. Orang nomor satu di Kapuas Hulu ini berharap pertemuan dengan Dirjen PSKL dan seluruh stakeholder ini mampu merumuskan kebijakan penetapan hutan adat sebagai mana yang diamanahkan pada Putusan Mahmakah Konstitusi No.35/PUU-X/2012. Ditambahkannya, saat ini banyak masyarakat yang mengatasnamakan dirinya masyarakat hukum adat berusaha mendapatkan hak-hak adatnya namun belum terverifikasi dengan baik. “Tentang hal ini (hutan adat) kita pemerintah perlu menjamin legalitas hak-hak tersebut. Legalitas keberadaan masyarakat umum adat masih memerlukan perangkat hukum di tingkat daerah yaitu peraturan daerah dan surat keputusan kepala daerah” tuturnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu melalui ketuanya Rajuliansyah mengatakan bahwa Negara telah mengakui hak-hak masyarakat adat termasuk hutan adat sehingga menjadi kewajiban bagi eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan dukungan LSM, akademisi dan seluruh stakeholder untuk mewujudkannya. Selain itu dia juga menegaskan bahwa untuk mendapatkan jaminan hak pengelolaan hutan adat maka langkah awal adalah menetapkan terlebih dahulu secara legal formal terkait masyarakat hukum adatnya. “Kita semua punya peran untuk mewujudkan harapan masyarakat adat tersebut, mari kita bangun komunikasi dan koordinasi yang baik, dalam koridor-koridor yang ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia” tegasnya. Sumber : Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum

Labuhan Ratu (9/12/17), Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas, Bpk. Subakir, SH, MH, pada hari Sabtu 9 Desember 2017 berkesempatan mendampingi Duta Besar Republik Kroasi untuk Indonesia Mr. H.E. Drazen Margeta dan istri Madam Emilia dalam rangka kunjungan wisata ke Taman Nasional Way Kambas. Tempat pertama yang mendapat perhatian kunjungan kali ini adalah Sumatran Rhino Sanctuary (SRS) TN Way Kambas, dengan dipandu oleh Manajer SRS, Bpk. Sumadi Hasmaran dan dokter hewan SRS, drh. Zulfi Arsan, Duta Besar Republik Kroasia untuk Indonesia mendapatkan informasi tentang upaya konservasi badak sumatera di TN Way Kambas khususnya, dimana telah berhasil mengembang biakan badak sumatera melalui kegiatan pengembangbiakan secara semi alami (semi in-situ). Saat ini telah lahir 2 ekor anak badak sumatera di SRS yaitu Andatau (2012) dan Delilah (2016) dari pasangan badak sumatera jantan Andalas dan betina Ratu. Setelah melihat langsung badak sumatera Delilah, Ratu dan Harapan, di dalam kandang SRS yang seluas 100 hektare, rombongan menuju ke Pusat Latihan Gajah TN Way Kambas. Di Pusat Latihan Gajah TN Way Kambas Mr. H.E. Drazen Margeta dan istri, melihat-lihat Rumah Sakit Gajah dan diajak berkeliling lokasi konservasi gajah sumatera ini dengan menunggangi gajah jinak. Dalam kesempatan ini beliau berjanji akan membantu upaya konservasi di TN Way Kambas melalui promosi wisata dan menyampaikan terimakasih serta apresiasi kepada para petugas lapangan yang telah bekerja dengan baik. Sumber : BTN Way Kambas.

Bandung (11/12/17). Dalam upaya mengembalikan sungai Citarum menjadi bersih, BBKSDA Jawa Barat bekerjasama dengan Kodam III/Siliwangi membuat sebuah program "Citarum Harum" yang diharapkan bisa segera terlaksana pada Januari 2018 mendatang. Saat ini sungai Citarum berdasarkan beberapa informasi di media masa, merupakan salah satu sungai terkotor di dunia. Hal ini menjadi keprihatinan Mayjen TNI Doni Monardo sebagai Pangdam III/Siliwangi, maka diawal kepemimpinannya, telah memberikan perhatian khusus terhadap kerusakan ekosistem khususnya sepanjang Daerah Aliran Sungai Citarum ini. Balai Besar KSDA Jawa Barat memangku 50 (lima puluh) kawasan konservasi, 15 (lima belas) diantaranya merupakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai pemangku kawasan konservasi, dimana beberapa kawasannya merupakan hulu dari DAS Citarum, ikut terpanggil untuk berperan aktif mensukseskan program tersebut dengan menugaskan 5 (lima) anggota Polhut yang bertugas di resor kawasan konservasi yang menjadi hulu DAS Citarum, yaitu Resor CA. Gunung Tilu, Resor CA/TWA Gunung Tangkuban Parahu dan Resor CA. Gunung Burangrang. Keterlibatan Balai Besar KSDA Jawa Barat tersebut, merupakan salah bentuk sinergisitas dan peran aktif Balai Besar KSDA Jawa Barat dalam mendukung program pembangunan yang dijalankan oleh dinas/instansi terkait lainnya. Mengawali tahapan program tersebut, telah dilakukan oleh jajaran Kodam III/Siliwangi antara lain pada tanggal 5 Desember 2017, telah dilaksanakan acara “Pelepasan Tim Survei Gabungan Program Citarum Harum” yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 bertempat di Markas Kodam III Siliwangi. Tim survey ini akan menjalankan tugasnya selama 3 hari (tgl 6-8 Desember 2017) Tim survey berasal dari berbagai instansi yang terkait, antara lain : TNI, POLRI, Balai Besar KSDA Jabar, Dinas Kehutanan Prov. Jabar, Dinas Perkebunan Prov. Jabar, Perum Perhutani Div. Reg. Jabar Banten, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jabar, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jabar dan Kab. Bandung, Dinas Peternakan Prov. Jabar, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, ArthaGraha Peduli, Lembaga Masyarakat Desa Hutan Kec. Kertasari. Survey diawali dari kilometer 0 Sungai Citarum, yaitu Situ Cisanti yang berada di Desa Tarumajaya, Kec. Kertasari Kab. Bandung dengan menyusuri Sungai Citarum dan melakukan pengumpulan informasi dan data akurat tentang sumber permasalahan pencemaran air dan penyebab hutan yang gundul. Metode yang digunakan adalah koordinasi ke aparat Desa terkait, tokoh masyarakat, pembuatan Quesioner dan pengamatan langsung di lapangan. Dari hasil pengamatan di lapangan beberapa permasalahan, diantaranya: penyempitan sungai, pemukiman penduduk dibantaran sungai, penggarapan lahan di bantaran sungai, pembuangan sampah dan limbah kotoran ternak ke sungai. Survey ini, merupakan bahan awal untuk pengambilan kebijakan selanjutnya untuk suksesnya Program Citarum Harum. Sumber: BBKSDA Jabar

Bentang (11/12/17. Balai Taman Nasional Taka Bonerate menyelenggarakan kegiatan “Workshop Kajian Awal Rencana Pembangunan Airport Di Zona Khusus – Desa Latondu Untuk Peningkatan Akses Pariwisata Bahar Taman Nasional Taka Bonerate” bertempat di Reyhan Square Benteng , Acara yang dimulai pukul 09.00 WITA dan dibuka langsung oleh Kepala Balai Taman Nasional Taka Bonerate Ir. Jusman ini menghadirkan 5 narasumber dari berbagai institusi yang ahli di bidangnya, antara lain Dr. Syafyudin Yusuf, ST., M.Si.; Dr. Ahmad Bahar, ST., M.Si.; dan Dr. Banda Selama, S.Pi., M.Si. selaku tenaga ahli; M. Irfan Arief ST., MM selaku Kepala Bandara Aroepalla Selayar yang diwakili oleh S. Segaf Algadri selaku KA. Sub. Tata Usaha Bandara Aroepalla Selayar; dan Andi Baso, SH.,MH selaku Kepala Dinas Perhubungan. Dalam sambutannya Ir. Jusman mengatakan bahwa acara ini diadakan sebagai landasan atau kerangka dasar pembangunan airport guna mendukung Pengelolaan Taman Nasional Taka Bonerate yang lebih baik. Rencana Pembangunan Airport ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya", lanjut Jusman. Workshop ini dibagi menjadi dua sesi dan pada masing-masing sesi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada sesi pertama diawali oleh pemaparan Bapak S. Segaf Algadri yang menyampaikan tentang "Informasi Mengenai Syarat-Syarat Teknis dan Administrasi untuk Pembangunan Bandara. Materi kedua disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar (Andi Baso, SH.,MH) dengan topik "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pengembangan Akses Pariwisata Bahari di Wilayah Kepulauan". Pada sesi kedua materi pertama dibawakan oleh Dr. Syafyudin Yusuf, ST., M.Si. dengan menyampaikan paparan materi "Hasil Kajian Lingkungan Kelautan terkait Kajian Awal Rencana Pembangunan Airport Di Zona Khusus – Desa Latondu Untuk Peningkatan Akses Pariwisata Bahar Taman Nasional Taka Bonerate". Materi kedua pada sesi kedua disampaikan oleh Dr. Ahmad Bahar, ST., M.Si. dengan topik "Hasil Kajian Sosial Ekonomi terkait Kajian Awal Rencana Pembangunan Airport Di Zona Khusus – Desa Latondu Untuk Peningkatan Akses Pariwisata Bahar Taman Nasional Taka Bonerate". Sesi kedua ini diakhiri dengan penyampaian materi pembicara ketiga yaitu Dr. Banda Selamat, S.Pi., M.Si. yang memaparkan tentang "Hasil Kajian Pemetaan terkait Kajian Awal Rencana Pembangunan Airport Di Zona Khusus – Desa Latondu Untuk Peningkatan Akses Pariwisata Bahar Taman Nasional Taka Bonerate". Belakangan ini pesona Kepulauan Selayar khususnya Taman Nasional Taka Bonerate semakin menggeliat. Namun hal tersebut tidak diikuti dengan peningkatan aksesibilitas yang memadai. Hal tersebutlah yang menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh semua pihak untuk menunjang aksesibilitas wisata. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan kedepan bisa meningkatkan dan memudahkan aksesibilitas yang ada di TN Taka Bonerate - Kepulauan Selayar guna menunjang kemajuan pariwisata yang sudah menjadi ikon wisata bahari di Semenanjung Sulawesi Selatan ini. Pengirim : Asri (PEH TN. Taka Bonerate)

Bandung (11/12/17). BBKSDA Jawa Barat bekerja sama dengan PT Krakatau Tirta Industri membangun persemaian di dalam kawasan CA. Rawa Danau seluas 300 m2, dengan jenis bibit yang disemaikan terdiri dari : Gempol, Sasalaman, Mareme dan Tangtalang yang merupakan pohon endemik CA. Rawa Danau. Jumlah bibit yang ditanam sebanyak 20.185 batang, dengan rincian untuk penanaman 15.000 batang seluas 15 hektar dan untuk penyulaman sebanyak 5.185 batang. PT Krakatau Tirta Industri yang didirikan pada tanggal 28 Februari 1996, merupakan anak perusahaan yang sahamnya 99,99% dimiliki oleh PT Krakatau Steel (Persero) dan 0,01% dimiliki oleh PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (PT KIEC). Persemaian ini merupakan buah dari Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dengan PT. Krakatau Tirta Industri tentang Pelestarian Sumber Daya Air di Kawasan Cagar Alam Rawa Danau dan Cagar Alam Gunung Tukung Gede yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 2014 Nomor : PKS 995/BBKSDA JABAR-1/2014 dan 25/PERJ/DU-KTI/VIII/2014 melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Penjabaran PKS tersebut adalah dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun setiap tahun, untuk tahun 2017 telah disepakati kegiatan yang dituangkan dalam RKT diantaranya adalah pembuatan persemaian sebanyak 20.185 bibit dalam rangka pemulihan ekosistem hutan rawa pegunungan di CA. Rawa Danau. Dengan kepedulian mitra kerja terhadap kawasan konservasi di wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat ini melalui program CSR nya, diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemulihan ekosistem yang sebelumnya telah rusak yang diakibatkan oleh perambahan ataupun oleh alam (longsor). Kawasan Cagar Alam (CA) Rawa Danau seluas 3.542,70 Ha, berada dibawah pengelolaan Seksi Konservasi Wilayah I Serang, Bidang KSDA Wilayah I Bogor Balai Besar KSDA Jawa Barat. CA Rawa Danau ini merupakan satu-satunya rawa pegunungan yang ada di provinsi Banten. Selain memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, juga memiliki potensi jasa lingkungan air yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan. Salah satunya adalah Sungai Cidanau yang secara tidak langsung telah dimanfaatkan (air limpahan) oleh PT Krakatau Tirta Industri untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. Sebagian besar air bersih yang dihasilkan digunakan untuk kebutuhan industri dan sebagian lain untuk kebutuhan masyarakat kota Cilegon. Air baku yang diolah diambil dari sungai Cidanau yang bersumber dari danau alam "Rawa Danau". Air kemudian dialirkan menggunakan pipa diameter 1,4m sepanjang ±28km untuk diolah menjadi air bersih di unit Pengolahan Air, yang terdiri dari beberapa tahapan proses yaitu Koagulasi, Flokulasi, Sedimentasi, Filtrasi, yang diikuti dengan Netralisasi dan Disinfektansi. (sumber : https://www.krakatautirta.co.id)

Manado(11/12/17). Miris dengan kondisi perairan kawasan Taman Nasional Bunaken yang sering disebut banyak sampah, sehingga membuat ketidaknyamanan bagi wisatawan. Sebagai maskot dan barometer wisata di Sulawesi Utara Taman Nasional Bunaken merupakan pintu masuk dan branding untuk menggaet jumlah kunjungan wisata. Kampanye lingkungan hidup digelar pada hari Sabtu (9/12/2017) dengan dengan aktivitas jalan kaki, pembagian stiker dan nonton bareng. Pelaksanaan acara dimulai dan berakhir di Makodam XIII Merdeka, peserta antara lain dari gabungan TNI AD, TNI AL, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, SMP HangTuah, Pramuka Saka Wanabakti perwakilan SMAN 1 Manado, SMAN 7 Manado, SMAN 10 Manado, MAN Model Manado, SMKN 5 Manado, SMK Yadika Manado Manado, SMPN 10 Manado, SMPN 14 Manado. Masing-masing peserta dengan membawa spanduk dan berbagai atribut mengkampanyekan lingkungan hidup berjalan menyusuri jalanan sepanjang jalan 14 Februari Teling Manado dan Jalan 17 Agustus, adapun beberapa anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Utara selain mengatur lalu lintas dengan dibantu adik-adik pramuka Saka Wanabakti membagikan sekaligus menempelkan stiker kepada mobil angkutan umum dan pribadi sebagai pesan pengingat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sumber : TN Bunaken

Waingapu. 11 Desember 2017. Penyadartahuan kepada generasi muda untuk menjaga dan turut serta melindungi kekayaan sumberdaya alam di Pulau Sumba secara terus-menerus dilaksanakan pengelola kawasan Taman Nasional Matalawa. Langkah konservatif ini memiliki dampak yang cukup efektif dalam menurunkan angka gangguan terhadap kawasan hutan, serta semakin meningkatnya kepedulian masyarakat dalam melestarikan hutan dan kekayaan flora dan fauna didalamnya. Salah satu bentuk penyadartahuan kepada generasi muda yang dilakukan TN Matalawa bersama dengan Komunitas Gen Hijau Kab. Sumba Tengah adalah dengan melaksanakan kegiatan pendidikan lingkungan di SMA Kristen Waibakul dan SMK Negeri 1 Waibakul pada tanggal 9 Desember 2017. Pendidikan lingkungan ini melibatkan seluruh siswa/i dari kedua sekolah tersebut, adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan serta memperkenalkan potensi sumberdaya alam di kawasan TN Matalawa. Selain hal tersebut diatas, kegiatan pendidikan lingkungan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari menanam pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) tahun 2017 serta memperingati hari jadi kabupaten Sumba tengah yang ke - 11 tahun. Pada kesempatan tersebut hadir Kepala SPTN Wilayah I Waibakul (Abdul Basit N.,S.Hut.,M.Sc), Tokoh Masyarakat Sumba Tengah (Drs. Umbu Djima), Peneliti Litbang dan Inovasi Kupang (Dr. Gerson Nd Njurumana) dan Pengurus Pusat GNI – Berbangsa (Dr. Tanstoto Handadhari). Dalam pelaksanaannya kegiatan diawali dengan penyampaian materi oleh narasumber yang hadir, dan selanjutnya secara simbolis dilakukan kegiatan penanaman bibit tanaman pinang di halaman sekolah. Siswa- siswi SMK N 1 Waibakul dan SMA Kristen Waibakul sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pendidikan lingkungan. Dan beberapa peserta yang mengikuti kegiatan tersebut merasakan pentingnya upaya perlindungan terhadap kekayaan Sumberdaya alam di Pulau Sumba, kekayaan flora dan fauna tersebut merupakan kebanggaan dan juga jati diri masyarakat Sumba, yang keberadaannya di alam mutlak dipertahankan hingga ke generasi berikutnya. Sumber : Balai Taman Nasional Matalawa

Tanggal 8 Desember 2017 Balai TNAL telah melaksanakan konsultasi publik rancangan revisi zona pengelolaan di Sofifi. Beberapa area di kawasan Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL) telah mengalami perubahan dan terdapatnya data dan isu terkini terkait pengelolaan kawasan hutan menjadikan pengelola kawasan (TNAL) membuat revisi zona pengelolaan kawasan taman nasional. Revisi zona tersebut dilakukan pada kedua kelompok hutan, yaitu kelompok hutan Aketajawe dan kelompok hutan Lolobata. Dihadiri oleh berbagai pihak baik dari instansi terkait, LSM, akademisi dan perwakilan masyarakat desa penyangga, kegiatan konsultasi publik berjalan sangat kondusif. “Saya bersyukur acara (konsultasi publik) dapat berjalan dengan baik karena para peserta cenderung memberikan saran-saran yang membangun bahkan memberikan data-data terbaru”, ujar Gunawan sebagai ketua tim kegiatan. Setelah sambutan dan pembukaan acara oleh Kepala Balai TNAL, acara dilanjutkan dengan presentasi rancangan revisi zona oleh panitia dan langsung dilakukan diskusi. Dalam sambutannya Kepala Balai TNAL mengatakan, “Kawasan TNAL harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan mulai sekarang setiap kegiatan TNAL harus melibatkan masyarakat karena disitulah TNAL perlu hadir”. Terdapat zona yang dialihkan, yaitu zona tradisional yang dulunya mengakomodir wilayah jelajah Masyarakat Tobelo Dalam (MTD) yang hidup secara berkelompok dan menyebar diseluruh kawasan baik di kelompok hutan Aketajawe maupun Lolobata dialihkan menjadi zona rimba, karena pengelola (TNAL) beranggapan bahwa MTD sudah mendiami seluruh kawasan hutan di Halmahera sebelum TNAL ditunjuk dan ditetapkan, maka TNAL tidak lagi membatasi ruang jelajah bagi MTD dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari secara tradisional. “Terima kasih kepada TNAL karena tidak membatasi ruang jelajah MTD dengan zona tertentu”, kata Munadi sebagai ketua AMAN Maluku Utara dalam sesi diskusi. Selain itu Kepala Desa Binagara, Sugito juga menyampaiakan bahwa masyarakat siap mendukung semua program TNAL dan TNAL juga diminta tetap memperhatikan kebutuhan lahan masyarakat. Oleh : Akhmad David Kurnia Putra Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata

Klaten, 10 Desember 2017. Satu lagi event konservasi di jalur pendakian Sapuangin, Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), yakni Sedekah Alam: Sayembara Kopi Tubruk di Merapi, tanggal 9 – 10 Desember 2017. Kegiatan ini digagas oleh komunitas kopi kota Yogyakarta (BKVR.YK) dan Koperasi KLASIK BEANS Bandung, serta didukung oleh Balai TNGM dan Pemerintah Desa Tegalmulyo, Klaten, Jawa Tengah. Acara sedekah alam 2017 ini diisi dengan berbagai kegiatan antara lain, Sayembara Kopi Tubruk, Donasi, Penanaman Pohon Kopi, Camping, Kopi Brew Bagi, Cupping kopi dan sharing bersama. Acara yang diselenggarakan di lereng Tenggara Gunung Merapi ini dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur dan berdarma bakti terhadap alam semesta yang telah memberikan banyak kekayaan, khususnya kopi. Kopi-kopi sehat diperoleh dari penanaman kopi yang sehat, dikerjakan dengan tekun dan baik oleh petani kopi. Selain itu, acara sedekah alam bertujuan memberikan apresiasi dan bantuan kepada para petani yang telah bekerja keras memberikan tenaga serta pikiran untuk mendapat hasil kopi yang terbaik agar bisa kita nikmati dan sajikan kepada masyarakat umum. Kegiatan penanaman 1000 bibit kopi jenis Arabica dan pohon naungan ditanam di lahan masyarakat desa penyangga TNGM, dihadiri oleh Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Boyolali-Klaten dan Resort Kemalang. Acara berlangsung meriah dengan dihadiri sekitar 30an orang coffee holic, serta dikawal langsung oleh seluruh tim SAR Sapuangin Desa Tegalmulyo. Kegiatan ini adalah salah satu contoh penerapan dari jejaring komunitas untuk pengelolaan kawasan konservasi. Sumber : Balai TN Gunung Merapi

Yogyakarta, 10 Desember 2017. Hari terakhir Jogja Outdoor Show 2017 di GOR UNY, Balai TN Gunung Merapi (BTNGM) berpartisipasi dalam talkshow dengan tema Peran Sosmed Untuk Konservasi. Dalam talkshow tersebut, BTNGM diwakili Titin Septiana (PEH) bersama Bayu Dwi Mardana dari National Geographic Indonesia menjadi moderator dan narasumbernya. “Audiensi mencari sesuatu yang menarik secara visual lewat medsos, khususnya instagram” ujar Bayu. Diharapkan pengguna instagram (medsos) saat berada di kawasan konservasi dapat bijak dan bertanggung jawab dalam mengambil gambar (foto) yang ingin dishare tambahnya. Terdapat banyak doorprize di talkshow tersebut, juga minigame unik, dengan cara peserta talkshow bisa posting suasana di booth KLHK, booth Balai TN Karimunjawa, booth Balai KSDA Bali maupun booth lainnya dengan mencantumkan hastag wajib #jogjaoutdooorshow2017 #KLHKJOS. The Leave No Trace Principles Sumber : Balai TN Gunung Merapi

Denpasar (10/12/17). Dalam rangka ikut berpartisipasi dalam kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan juga berpartisipasi dalam Bulan Menanam Indonesia, pada tanggal 10 Desember 2017 Balai KSDA Bali bersama dengan Yayasan Bali Hijau Lestari (YBHL) dan Asian Green Forest Network Japan (AGFN) menyelenggarakan Bali Reforestation Festival 2017 dengan kegiatan penanaman pohon di kawasan konservasi TWA Gunung Batur Bukit Payang Wilayah Kerja Balai KSDA Bali. Kegiatan Reforestation Festival 2017 ini melibatkan Balai KSDA Bali, Dinas Kehutanan Bali, KBRI Tokyo, Konsulat Jenderal Jepang di Bali, Perhimpunan Masyarakat Jepang yang tinggal di Bali (Bali Morinokai), wisatawan Jepang, beberapa klub otomotif, Offroader, Mapala, Mahasiswa, pelajar dengan jumlah peserta sekitar 300-an orang. Target penanaman pada hari ini sebanyak 5000 pohon jenis Ampupu (Eucalyptus sp.). Kegiatan Reforestation ini merupakan agenda rutin tahunan dari Yayasan Bali Hijau Lestari. Kegiatan penanaman 2017 ini merupakan tahun ke-11 kegiatan penanaman dengan total penanaman yang sudah dilaksanakan sebanyak 50-an ribu pohon dengan tingkat keberhasilan sekitar 70%. Adapun lokasi pananaman di kawasan-kawasan yang diperkirakan pohon masih bisa tumbuh mengingat tegakan kawasan TWA Gunung Batur Bukit Payang ini sebagian besar berupa hamparan bekas lelehan lava erupsi Gunung Api Batur. Teknik penanaman dengan teknis cemplongan, dimana disiapkan lobang tanam yang diisi top soil baru dilakukan penanaman. Untuk polybag menggunakan bahan kertas atau bio pot yang mudah terurai. Sumber : BKSDA Bali