Ditjen PDASHL Lakukan Konsolidasi Aksi Selamatkan Danau Sentarum
Baca Berita
Ketika Ibu-Ibu Dharma Wanita KLHK Saling Bertemu
Sofifi, 13 Desember 2017. Dharma Wanita Persatuan merupakan organisasi Dharma Wanita yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kemarin (12/12) pengurus Dharma Wanita Persatuan menggelar pertemuan seluruh anggota Dharma Wanita lingkup KLHK dengan tema “Pengembangan Kualitas Istri ASN Menuju Ketahanan Keluarga” yang dilaksanakan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat. Acara Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-18 ini berlangsung mulai tanggal 12 s/d 15 Desember 2017.
Ketua Dharma Wanita Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL), Ibu Meti yang didampingi Ibu-ibu Dharma Wanita dari TNAL turut menghadiri acara yang dibuka langsung oleh Ketua Dharma Wanita KLHK tersebut. Dalam sambutannya, ketua Dharma Wanita Persatuan berpesan bahwa, Ibu-ibu Dharma Wanita harus terus menjaga silaturahmi dan turut mendukung karir dan pekerjaan suami sebagai ASN di KLHK.
Acara tersebut menjadi ajang silaturahmi seluruh anggota Dharma Wanita antar UPT di seluruh daerah. Begitupula dengan Ibu-ibu Dharma Wanita TNAL yang bertemu kembali dengan Ibu-ibu yang pernah menjadi keluarga Dharma Wanita TNAL.
“Senangnya ketemu Ibu-ibu cantik ini…..jadi pengen ke Aketajawe lagi”, tulis Ibu Eka yang sekarang sudah di PJLHK pada grup WA.
Sumber : Akhmad David Kurnia Putra - Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata
Baca Berita
Kunjungan Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru Ke TN Baluran Dan TN Bali Barat
Malang, 12 Desember 2017. Pada tanggal 6 sampai dengan 10 Desember 2017, Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru (BBTN BTS) Melaksanakan Kegiatan kunjungan ke TN Baluran dan TN Bali Barat yang diikuti Pejabat Struktural Eselon IV, Kepala Resort dan Staf di lingkup Balai Besar TN BTS sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Kegiatan in bertujuan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kapasitas personal khususnya dalam hal Penilaian Mandiri Efektifitas Pengelolaan (METT) di dua Taman Nasional tersebut.
Kunjungan diawali dengan sharing pengalaman TN Baluran mengenai kegiatan pembinaan populasi dan habitat savana, khususnya pengelolaan satwa prioritas Banteng Jawa, Macan Tutul dan pemulihan ekosistem Jenis Asing Invasif (Acasia Nilotica). Kunjungan dilanjutkan dengan melihat serta diskusi tentang pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat di Desa Wonorejo, dimana saat ini desa tersebut terkenal dengan icon Baluran Ecolodge. Baluran Ecolodge diprakarsai oleh akademisi, praktisi ekowisata sekaligus konsultan Wisata Alam Bapak Nurdin Razak (pernah menjadi Dosen Universitas Airlangga Surabaya). Baluran Ecolodge menawarkan konsep Suistanable dalam mengelola ekowisata yang menggabungkan wisata menjadi satu paket (touring, makanan/kuliner lokal, produk kerajinan lokal, dengan pemandu wisata/interpreter lokal). Konsep tersebut mampu mengangkat ekonomi masyarakat Desa Wonorejo sekaligus terkenal hingga mancanegara.
Kunjungan selanjutnya ke TN Bali Barat, dengan fokus kegiatan sharring pengelolaan satwa prioritas jenis Burung Jalak Bali, Pengelolaan Wisata Alam dan Desain Sarpras wisata alam. Pengelolaan satwa prioritas Jalak Bali dilakukan dengan mengunjungi Sanctuary Jalak Bali di Tegal Bunder untuk mempelajari strategi pembinaan populasi Jalak Bali. Dalam hal Pengelolaan wisata alam Tim TNBTS mengunjungi Desa Blimbingsari dimana desa tersebut merupakan Juara Nasional sebagai Desa Wisata melalui pemberdayaan masyarakat. Konsep wisata Desa Blimbingsari dikemas dalam bentuk In Life Program sehingga waktu wisatawan berkunjung menjadi lebih lama sehingga berdampak pada nilai ekonomi lebih bagi masyarakat Blimbingsari meningkat. Konsep In Life Program di Desa Blimbingsari menggabungkan kelompok-kelompok pengelola wisata seperti kelompok homestay, kuliner, pelestari lingkungan, souvenir lokal dan hasil hutan bukan kayu menjadi satu kesatuan menarik sehingga menambah waktu kunjungan sekaligus menambah kesan menarik wisatawan yang berkunjung ke desa tersebut.
Sharing pengalaman pengelolaan kawasan TN di Baluran maupun Bali Barat diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengalaman menarik bagi TIM TNBTS sehingga konsep keberhasilan yang sudah di terapkan oleh kedua TN tersebut mampu di Adopsi dan di Kembangkan oleh Tim di TNBTS. @HenWis
Sumber : Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru
Baca Berita
Bupati Kabupaten Bima Deklarasikan Jalur Pendakian Kawinda To’I TN Tambora
Tambora, 12 Desember 2017. Berbagai cara dilakukan oleh Balai Taman Nasional Tambora untuk mempercepat pembangunan dan mempromosikan potensi pada kawasan Taman Nasional Tambora. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu termasuk strategi utama Balai Taman Nasional Tambora agar dapat mempermudah dalam segi pengelolaan kawasan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Tambora.
Pada kesempatan kali ini bertempat di Jalur pendakian Kawinda Toi, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima secara resmi Bupati Kabupaten Bima ibu Hj. Indah Dhamayanti Putri mendeklarasikan Jalur Pendakian Kawinda To’i, yang merupakan salah satu jalur resmi dari empat jalur yang ada di Taman Nasional Tambora. Rombongan Bupati yang terdiri dari seluruh camat Kabupaten Bima, SKPD Kabupaten Bima, Polres Kabupaten Bima, DANDIM 1608 Bima, Polsek Tambora dan Masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Tambora ikut serta dalam kegiatan tersebut. Acara yang bertepatan dengan moment Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan menanam Nasional Tahun 2017 tersebut dimanfaatkan dengan acara penanaman 150 batang pohon di kawasan Taman Nasional Tambora, dengan harapan acara penanaman tersebut bukan hanya simbolis saja, namun berkelanjutan sampai dengan pohon yang ditanam akan hidup.
Pada kesampatan acara ini tersebut Kepala Balai Taman Nasional Tambora Bapak Budhy Kurniawan, S.Hut memberikan paparan rencana pengembangan Wisata Oi Marai yang berada di jalur Pendakian Kawinda To’i kepada Bupati Kabupaten Bima Ibu Hj. Indah Dhamayanti Putri dan seluruh orang yang hadir pada acara tersebut. Dengan berbagai potensi yang ada di Jalur Pendakian Kawinda To’i, salah satunya ialah air terjun Oi Marai. Bupati Bima dan seluruh rombongan juga sangat antusias untuk melihat air terjun yang berada di Oi Marai tersebut.
“Dengan adanya jalur pendakian Gunung Tambora yang ada di Kawinda To’i ini semoga banyak wisatawan yang berkunjung ke puncak Gunung Tambora melalui jalur ini dan semoga kedepan dengan semakin meningkatnya jumlah wisatawan dapat mempengaruhi perekonomian penduduk di lingkar Gunung Tambora, khasusnya di Kecamatan Tambora dan Kecamatan Sanggar” demikian harapan yang disampaikan Bupati Kabupaten Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri terkait acara deklarasi Jalur Pendakian Kawinda To’i.
Semoga dengan kegiatan ini pengelolaan kawasan Taman Nasional Tambora mendapat dukungan secara penuh dari pemerintah daerah.
“The Sound From Caldera”
Sumber : Balai Taman Nasional Tambora.
Baca Berita
Konsultasi Publik Revisi Zonasi TN Kutai
Bontang (13/12/17). Balai Taman Nasional Kutai mengadakan konsultasi publik “Revisi Zonasi TN Kutai tahun 2017” yang digelar di Rumah Boga Resto dan Cafe -Bontang pada Selasa, 12 Desember 2017. Konsultasi publik dihadiri oleh 50 peserta yang berasal dari 21 lembaga antara lain: UPT Kementerian LHK (BPKH wilayah IV, BP DAS Mahakam Berau), Pemerintah Propinsi Kaltim (KPH Santan), Pemerintah Kota Bontang (BPN, Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan), Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (BPN, Camat Sangatta Selatan, Camat Teluk Pandan, 4 dari 7 desa yang terdapat di dalam kawasan TN Kutai), PT. PKT, dan sekretariat Mitra Taman Nasional . Kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan revisi zonasi dan untuk mengakomodir masukan dari para pihak terkait.
Perubahan zonasi dilakukan pada areal yang telah mengalami perubahan tutupan lahan antara lain areal bekas kebakaran sebagai zona rehabilitasi, areal yang memiliki potensi wisata sebagai zona pemanfaatan, areal persawahan dan areal yang merupakan pemukiman penduduk sebagai zona khusus.
Pelaksanaan konsultasi publik disambut baik oleh para pihak yang hadir. Pelibatan para pihak melalui konsultasi publik diharapkan dapat memantapkan penataan kawasan Taman nasional Kutai dalam menjalankan fungsinya, karena telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan memperhatikan kepentingan para pihak sesuai peraturan yang berlaku. Semoga dengan kerjasama yang baik, pengelolaan Taman nasional Kutai kedepan akan semakin baik .
Tata kelola yang baik dan benar akan memberikan hasil yang optimal. Demikian pula dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Kutai. Taman Nasional Kutai, sesuai dengan UU No. 5 tahun 1990, dikelola dengan sistem zonasi untuk menjalankan fungsi sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Berbagai aspek seperti aspek ekologis, social, ekonomi dan budaya masyarakat menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan tata kelola Taman Nasional Kutai.
Sejak ditunjuk sebagai calon taman nasional dalam kongres taman nasional se-dunia di Bali Tahun 1982 sampai perubahan fungsi sebagai taman nasional tahun 1995 dan akhirnya ditetapkan pada tahun 2014, Taman Nasional Kutai mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang terjadi meliputi tutupan lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat disekitar, kebijakan khususnya terkait penetapan kawasan dan perkembangan pembangunan yang terjadi di sekitar kawasan. Perubahan-perubahan tersebut menuntut perubahan tata kelola kawasan yang lebih adaptif, sehingga perlu dilakukan perubahan sistem zonasi yang telah ada sebelumnya. Paradigma baru pengelolaan kawasan konservasi yang menempatkan masyarakat sebagai mitra utama juga menjadi pertimbangan pokok yang harus diakomodir dalam penataan zonasi yang baru.
Baca Berita
Launching Produk Cagar Biosfer Lore Lindu Pada Rapat Forum Koordinasi Pengelolaan CBLL
Palu, 13 Desember 2017. Setelah sukses dengan launching logo Cagar Biosfer Lore Lindu (CBLL) oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada pameran Pesona bulan September 2017, Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan (FKKP) CBLL melaksanakan kegiatan launching produk-produk masyarakat yang berada di area penyangga CBLL. Kegiatan peluncuran produk ini bertepatan dengan pelaksanaan rapat FKKP CBLL yang kedua pada tahun 2017 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Nagana, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 13-14 Desember 2017.
Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Lore Lindu telah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada tahun 2011 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan nomor 522.51/213/TNLL-GST/2011 dengan mempertimbangkan bahwa CBLL perlu dikelola secara terintegrasi, terkoordinasi dan sinergi diantara berbagai instansi yang berwenang. Kepala Bappeda Provinsi Sulteng didaulat untuk menjadi ketua dan Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) sebagai sekretaris.
Rapat ini dihadiri oleh Ketua Komite Nasional Man and Biosphere UNESCO untuk Indonesia, Prof. Dr. Enny Sudarmonowati, Kepala Bappeda Sulteng (Prof. Dr. Patta Tope), Kepala Balai Besar Taman TNLL (Ir. Sudayatna, M.Sc) dan beberapa pejabat dari pemprov Sulteng, Pemkab Sigi dan Pemkab Poso. Dalam paparannya, Prof. Enny menyampaikan bahwa selain lebih menjaga kawasan dan mempermudah memperoleh kerjasama dan pendanaan dari luar negeri, labelling/branding pada produk yang dihasilkan dari CBLL akan mempermudah dalam promosi baik pada level nasional maupun internasional. Beliau juga menambahkan agar model pengelolaan tidak lagi hanya menitikberatkan pada area inti tetapi juga mencakup pada area penyangga dan transisi. Kehadiran Forest Programme III dan GIZ Forclime diharapkan dapat membantu dalam penguatan FKKPCBLL terutama melalui sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus sehingga pemahaman tentang CBLL akan semakin terstandar.
Dalam kesempatan ini, Kepala Bappeda Prov. Sulteng memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Balai Besar TNLL atas dukungannya dalam launching produk CBLL. Beliau berharap produk-produk ini akan terus dipromosikan melalui berbagai kegiatan pameran seperti yang telah dilakukan oleh Balai Besar TNLL di Jakarta dan Denpasar pada tahun 2017.
Beberapa produk yang ditampilkan pada kegiatan ini adalah Moku Pipih, Jagung Pipih, Kelor Pipih ToriSigi, Talas Pipih, dan Kopi Sigi Toratima. Seluruh produk tersebut merupakan hasil olahan masyarakat Desa Ampera dan Desa Peana di Kab. Sigi yang berada dalam kawasan CBLL. Produk-produk yang berasal dari desa lainnya juga didorong untuk ikut menggunakan label CBLL dalam pemasarannya.
Sumber : Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu
Baca Berita
Sidang Pleno (IV) Keempat Dewan Sumber Daya Air Provinsi NTB Tahun 2017
Mataram, 13 Desember 2017. Kegiatan Sidang Pleno (IV) Keempat Dewan Sumber Daya Air Provinsi NTB Tahun 2017 dilaksanakan pada Hari Rabu 13 Desember 2017 di Hotel Fave pada pukul 09.00 WITA s.d. selesai. Kegiatan dihadiri oleh Perwakilan dari Balai TN Gunung Rinjani (BTNGR), dinas PU & tata ruang Prov. NTB, Bappeda NTB, SDA Dinas PUPR, BWS Nusa Tenggara I, Dinas LHK, Dinas Pertanian dan perkebunan, Dinas perternakan dan kesehatan hewan, Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Dinas Energi & SDM, Dinas Kominfo, Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Hukum, BPDAS, BMKG, DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, DPD Walhi, WWF, Hidrofisi NTB, Komunitas KP3IL NTB, dan UPTD NTB lainnya dan Perusahaan air minum NTB.
Pengelolaan Sumber Daya Air di NTB masih dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti kerusakan hutan, kegiatan konservasi masih sektoral, penebangan liar, pelanggaran tata ruang terutama di wilayah sempadan sungai, pemberian ijin pemanfaatan kawasan kurang. memperhatikan kaedah konservasi, pengelolaan insfrakstruktur sda kurang baik dan tidak koordinatif, data dan informasi sda tidak terintegrasi/parsial dan masih terbatas, konflik penggunaan sda, tumpang tindih lembaga pengelola sda. Dewan air Prov. NTB sendiri masih memiliki beberapa permasalahan antara lain kedudukan dewan SDA belum kuat, sebagian anggota kurang aktif, perwakilan kehadiran anggota oleh staf, rekomendasi sidang DSDA belum menjadi dasar penyusunan program dibidang SDA, dan terbatasnya anggaran.
Strategi penguatan dewan antara lain mempertegas kedudukan dewan melalui perda, laporan lengkap harus disampaikan kepada Gubernur dan ditembuskan ke DPRD, melakukan evaluasi keanggotaan, menyusun program kerja tahun 2018, maksimasi peran komisi dan monev, membentuk komisi pemberdayaan masyarakat, membentuk komisi pemberdayaan masy, alokasi anggaran yang memadai dari APBD, identifikasi potensi sumber anggaran selain APBD, pengelolaan anggaran yg transparan dan akuntabel.
Sumber : Balai TN Gunung Rinjani
Baca Berita
Persembahan PT. Antam Untuk Konservasi Maluku Utara, PKS Pertama Untuk Suaka Paruh Bengkok
Sofifi, 13 Desember 2017. Baru saja (13/12) dilakukan penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL) dengan PT Antam, Tbk terkait penguatan fungsi kawasan konservasi dengan pembangunan Pusat Informasi pada Suaka Paruh Bengkok di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta Pusat. Penandatanganan PKS ini disaksikan langsung oleh Ibu Listya, Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) yang mewakili Dirjen KSDAE. Dalam arahannya, Direktur PIKA menyampaikan agar para pegawai di Suaka Paruh Bengkok bekerja dengan senang, mengundang anak-anak sekolah untuk berkunjung dan berhubungan baik dengan mitra-mitra.
Dokumen PKS ditandatangani langsung oleh Bapak Purwanto, ST., MT selaku General Manager Nort Maluku Nickel Mining Business Unit dari PT Antam, sedangkan dari TNAL ditandatangani oleh Bapak Wahyudi selaku Kepala Balai. Dihadiri pula Direksi PT Antam dan para Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Aketajawe Lolobata.
PT Antam akan membangun gedung Pusat Informasi SPB seluas (8 x 12) m2. Sedangkan Balai TNAL saat ini sudah membangun kandang kandang doom besar, kandang transit dan fasilitas lainnya. Bangunan yang berfungsi sebagai tempat pelestarian burung paruh bengkok ini dalam waktu dekat sudah dapat dioperasikan. Suaka Paruh Bengkok yang berdiri di area seluas ± 3 ha memiliki konsep koservasi, rekreasi dan edukasi. Bangunan ini diyakini akan menjadi salah satu ikon di Maluku Utara.
Oleh : Akhmad David Kurnia Putra
Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata
Baca Berita
Jalur Pendakian Gunung Rinjani Ditutup Januari Hingga Maret 2018
Balai Taman Nasional Gunung Rinjani akan menutup jalur pendakian Gunung Rinjani, di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat mulai 1 Januari hingga 31 Maret 2018 karena cuaca ekstrem yang membahayakan keselamatan jiwa wisatawan.
"Penutupan jalur pendakian mempertimbangkan kondisi cuaca di atas gunung dan untuk kepentingan pemulihan kawasan taman nasional," kata Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) R Agus Budi Santosa, di Mataram, Rabu (6/12).
Ia mengatakan informasi penutupan jalur pendakian sudah disebar ke semua pihak yang berkepentingan, baik Dinas Pariwisata NTB, dan kabupaten/kota serta para pelaku pariwisata.
Informasi disebar satu bulan lebih awal dengan tujuan agar para mitra BTNGR bisa menyebarluaskan kembali informasi adanya larangan mendaki karena faktor cuaca ekstrem.
Agus menyebutkan ada empat jalur pendakian Gunung Rinjani yang tersebar di Sembalun dan Timbanuh, Kabupaten Lombok Timur. Ada juga di Senaru, Kabupaten Lombok Utara, dan Aikberik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. "Ada empat jalur pendakian resmi yang ditetapkan oleh BTNGR. Jika ada yang mendaki melalui jalur lain tanpa izin resmi berarti ilegal," ujarnya.
Penutupan jalur pendakian, lanjut dia, tidak hanya terjadi di Gunung Rinjani, namun pengelola taman nasional gunung lain di Indonesia juga sudah memberlakukan kebijakan yang sama karena faktor cuaca ekstrem.
Misalnya, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) akan menutup jalur pendakian Gunung Semeru, Jawa Timur, mulai 4 Januari 2017.
Demikian juga dengan jalur pendakian Gunung Gede dan Pangrango di Bogor, Cianjur, dan Sukabumi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu ditutup oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTGGP). "Kondisi cuaca ekstrem di setiap gunung berbeda-beda. Jadi jadwal penutupan dan pembukaan juga berbeda, tergantung kondisi alamnya," kata Agus.
Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726 meter dari permukaan laut berada dalam empat wilayah administratif, yakni Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara.
Gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia itu ramai dikunjungi para wisatawan asing dan domestik setiap tahunnya karena memiliki panorama alam yang indah dan terdapat Danau Segara Anak.
Data BTNGR tercatat jumlah wisatawan yang melakukan pendakian pada 2010 mencapai 13.956 orang. Angka tersebut meningkat menjadi 93.018 orang pada 2016 atau naik sebesar 666,51 persen.
Sumber : Balai TN Gunung Rinjani & Republika
Jalur Pendakian Rinjani Ditutup Januari-Maret (REPUBLIKA ONLINE) http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/06/p0jf1e284-jalur-pendakian-rinjani-ditutup-januarimaret
Baca Berita
Dirjen PSKL Serahkan Bantuan Bibit Arwana di Danau Sentarum
Putussibau, 11 Desember 2017- Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Kapuas Hulu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto menyempatkan diri mengunjungi kawasan Danau Sentarum. Dalam kesempatan itu Bambang menyerahkan secara simbolis bantuan bibit ikan arwana dari Balai besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) untuk dibudidayakan masyarakat sekitar. Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di kawasan Danau Sentarum selama ini memang dirancang tidak hanya bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitar namun juga menyadarkan masyarakat akan pentingnya pelestarian sumberdaya alam. “Sungguh daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti madu, ikan air tawar, dan hasil hutan bukan kayu lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat sekitar” tuturnya.
Populasi ikan arwana di danau terbesar di Kalimantan ini terus mengalami penurunan akibat penangkapan yang massif. Danau Sentarum merupakan habitat asli ikan bernama latin Scleropages formosus ini. Inisiatif untuk melakukan budidaya Arwana melibatkan masyarakat dilakukan BBTNBKDS untuk mengembalikan populasi ikan yang terkenal mahal di pasaran sebagai ikan hias dan pembawa keberuntungan. Dirjen PSKL dalam sambutannya mengatakan bahwa yang dilakukan oleh BBTNBKDS ini merupakan hal yang inovatif. “Baru pertama kali saya mendengar tentang konsep perguliran dan perbesaran ikan arwana, saya apresiasi setinggi – tingginya kepada BBTNBKDS atas program – program pemberdayaan yang sangat berguna bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi” ucap Bambang.
Selain memberikan bibit ikan Arwana, Dirjen PSKL juga mengunjungi Rumah Produksi Madu Hutan Organik Koperasi Asosiasi Periau Danau Sentarum (APDS) di Semangit, Dusun Batu Rawan, Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau. Dalam sambutannya mantan Kepala Biro Perencanaan KLHK ini menilai kualitas madu hutan organik dari Kapuas Hulu merupakan salah satu madu terbaik yang ada di Indonesia. Didampingi Kepala Balai Besar TNBKDS, Arief Mahmud, Dirjen PSKL diajak untuk mengamati proses pembuatan madu organik yang dilakukan petani madu kelompok APDS. Arief menjelaskan bahwa APDS merupakan salah satu penerima bantuan dana dari Badan Layanan Umum P2H KLHK khusus untuk budidaya madu. “BBTNBKDS pada tahun 2018 berencana memberikan bantuan alat – alat pendukung pemanenan madu seperti sarung tangan, jaket khusus panen madu dan lain – lain” tegas Arief di depan rombongan Ditjen PSKL.
Kesinambungan produksi madu hutan di Semangit kawasan Danau sentarum merupakan hasil dari system pemanenan yang menerapkan prinsip konservasi/pelestarian. Presiden APDS Basriwadi mengungkapkan bahwa APDS sedang bersiap menyambut panen madu ke tiga dalam tahun ini. Hasil perhitungan APDS dan Tim memperkirakan bahwa panen raya madu ini bisa terjadi pada minggu keempat bulan Desember. “madu sejumlah 6 ton siap dipanen, produktivitas madu yang cukup tinggi tidak lepas dari keberadaan pihak BBTNBKDS dalam membantu menjaga hutan yang ada, maka kami mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya “ tegas Bariswadi.
Semangit adalah daerah penyangga kawasan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS). Daerah ini merupakan salah satu sentra penghasil madu hutan organik di Kapuas Hulu yang terdiri dari 15 Periau (petani madu) dan tersebar di Kawasan TNDS dengan produktivitas Madu Hutan Organik sekitar 15-17 ton pertahun.
Sumber : Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum
Baca Berita
MEDAN MENANTANG UNTUK MELAKUKAN PENANAMAN
Medan (13/12/17). Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional 2017, diadakan Balai Besar KSDA Riau di kawasan konservasi SM Bukit Rimbang Bukit Baling bersama komunitas dan lembaga peduli konservasi (WWF, Green Radio, LPE- Riau dan Yapeka) pada tanggal 12 Desember 2017. Tema yang diambil adalah "Kerjasama Memakmurkan Rakyat Lestarikan Alam SM Bukit Rimbang Bukit Baling." Kegiatan juga dihadiri oleh KaPolsek Singingi Hilir, Danramil Singingi Hilir, Camat Singingi Hilir, ninik mamak Desa Sungai Paku, Desa Kuntu dan Desa Sebayang beserta masyarakat sekitar.
Penanaman dan pembagian bibit sebanyak 6000 batang pohon gaharu, sirsak dan durian dengan penanaman secara simbolis sebanyak 300 batang. Adapun bantuan bibit diberikan oleh BP DAS Indragiri Rokan.
Kegiatan dilakukan di dalam kawasan konservasi SM Bukit Rimbang Bukit Baling dengan medan berliku serta perjalanan yang hanya bisa dilalui dengan roda dua dan dilanjutkan berjalan kaki sejauh 2 killometer . Walaupun perjalanan cukup melelahkan namun peserta mengikuti rangkaian acara dengan antusias penuh rasa kekeluargaan.
Diharapkan kegiatan ini dapat menumbuhkan kebersamaan untuk memulihkan ekosistem SM Bukit Rimbang Bukit Baling sebagaimana fungsi dan peruntukannya.
Sumber: BBKSDA Riau
Baca Berita
BBKSDA Papua Barat Adakan Workshop Peredaran TSL Illegal dan Kerusakan Hutan
Sorong (13/12/17). BBKSDA Papua Barat menyelenggarakan kegiatan Workshop dan Deklarasi Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar dan Kerusakan Hutan di Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan di Swissbell Hotel Sorong, Kota Sorong Propinsi Papua Barat pada tanggal 11 Desember 2017 Hadir dalam workshop tersebut terdiri atas perwakilan dari unsur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Diharapkan dengan kegiatan ini persepsi, pemahaman dan dukungan para pemangku kepentingan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran illegal Tumbuhan dan Satwa Liar serta kerusakan hutan di Provinsi Papua Barat semakin optimal. Bentuk komitmen para pemangku kepentingan tersebut dituangkan dalam sebuah deklarasi bersama yang ditandatangani oleh Panglima Kodam XVIII/ Kasuari, Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Komandan Lantamal XIV Sorong dan Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat. Deklarasi ini merupakan rintisan arah kerja bersama para pihak dan pengembangan jaringan kerja dalam upaya konservasi spesies dan habitatnya.
Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, memandatkan bahwa pengelolaan keanekaragaman hayati didasarkan pada 3 (tiga) misi, yaitu Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan secara lestari. Dalam rangka pengembanan ketiga misi ini, pengelolaan keanekaragaman hayati di level ekosistem dilaksanakan melalui penetapan keterwakilan ekosistem dalam suatu jaringan kawasan konservasi, serta pengelolaan ekosistem esensial di luar kawasan konservasi secara terpadu. Sedangkan konservasi jenis dan genetik dilaksanakan melalui 2 (dua) program utama, yaitu konservasi di dalam habitat alaminya (in-situ) dan konservasi di luar habitat alaminya (eks-situ), yang diakomodasikan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, serta peraturan perundangan turunannya.
Pelaksanaan mandat dari peraturan perundangan tersebut dijalankan oleh Balai Besar KSDA (BBKSDA) Papua Barat yang merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Balai Besar KSDA Papua Barat tengah mengelola kawasan konservasi sejumlah 25 unit dengan luasan total kawasan konservasi 1,753 juta Ha. Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan guna melindungi, mengawetkan dan memanfaatkan keanekaragaman ekosistem, spesies dan genetik dalam network kawasan konservasi secara berkelanjutan. Tugas dan fungsi Balai Besar KSDA (BBKSDA) Papua Barat lainnya adalah melakukan pengawasan dan pemantauan atas peredaran tumbuhan dan satwa liar dilindungi. Berbagai upaya yang telah dan sedang ditempuh oleh BBKSDA Papua Barat untuk mengawasi peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dilindungi dilakukan secara sistematis melalui kegiatan preventif, represif, dan yustisi. Bentuk kegiatan patroli, penjagaan di tempat-tempat strategis (bandara dan pelabuhan), pembinan kepada mitra pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar serta sosialisasi terus dilakukan BBKSDA Papua Barat.
Pelaksanaan konservasi yang efektif dapat dicapai dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan (multi stakeholders). Untuk hal dimaksud,
Sorong, 11 Desember 2017
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Balai Besar KSDA Papua Barat
Baca Berita
Papan Peringatan Media Informasi Masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Way Kambas
Margahayu (12/12/17), Resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Margahayu yang berada di wilayah kerja Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah III Kuala Penet TN Way Kambas, melakukan pemasangan papan peringatan / larangan di beberapa titik lokasi yang berbatasan dengan desa penyangga sekitar TN Way Kambas.
“Pemasangan papan peringatan / larangan sebagai media informasi di sekitar kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas merupakan upaya penyadartahuan / sosialisasi UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kepada masyarakat sekitar hutan untuk meminimalisir adanya tindak pidana kehutanan atau kerusakan hutan,” ujar Bapak Nopriyanto, SP, MIL, Kepala Seksi PTN Wilayah III Kuala Penet TN Way Kambas.
“Ada 8 (delapan) unit papan peringatan / larangan yang merupakan support dari mitra kerja WCS-IP, yang dipasang bersama-sama oleh petugas Resort PTN Margahayu, Seksi PTN Wilayah III Kuala Penet, personil WCS-IP, dan masyarakat desa penyangga TN Way Kambas. Lokasi pemasangan dipilih yang sering dilewati masyarakat desa dan mudah terlihat, sehingga masyarakat dapat membacanya. Desa penyangga yang berbatasan langsung dengan hutan TN Way Kambas khusunya Resort Margahayu adalah desa Braja Yekti, desa Braja Harjosari, dan desa Margahayu” demikian tambah Bapak Nopriyanto yang diamini oleh Bapak Sugiyo Site Manager WCS-IP TN Way Kambas.
Sumber : BTN Way Kambas
Baca Berita
BKSDA Bali Adakan Event Batur Enduro Challenge
Kintamani, 10 Desember 2017. Sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama antara Balai KSDA Bali dengan Pemkab Bangli tentang Penguatan Fungsi TWA Penelokan dan TWA Gunung Batur Bukit Payang pada umumnya dan kegiatan pengembangan wisata alam pada khususnya, pada Hari Minggu, 10 Desember 2017 Balai KSDA Bali bekerjasama dengan Pemkab Bangli, Batur Unesco Global Geopark, Kemeterian ESDM, dan ISSI Provinsi Bali menyelenggarakan Event Batur Enduro Challenge yang mengusung tema Kintamani Enduro Bike To Nature.
Event Batur Enduro Challenge dirancang untuk meningkatkan kunjungan wisata dan sekaligus sebagai promo bahwa Bali masih aman untuk kegiatan wisata meskipun masih ada aktivitas vulkanis Gunung Agung, sekaligus sebagai ajang untuk memperkenalkan Taman Wisata Alam yang ada di Kabupaten Bangli, dimana selain keindahan panorama Gunung Batur, TWA ini juga dapat dikembangkan untuk aktivitas wisata alam salah satunya kegiatan bersepeda.
Event Batur Enduro Challenge yang murni mempergunakan anggaran yang bersumber dari Pemkab Bangli dilaksanakan melintasi kawasan hutan TWA Penelokan dan TWA Gunung Batur Bukit Payang dengan jarak tempuh ± 10 Km. Event ini diikuti oleh 200 orang peserta yang memperebutkan 30 jura dengan 6 kategori/kelas yaitu Kelas Enduro Putra dan Putri, Kelas Croos Country Putra dan Putri dan Kelas Fun Putra dan Putri.
Dalam Event Batur Enduro Challenge ini juga sekaligus dipergunakan oleh Balai KSDA Bali untuk me-Launching Panggung Seni Budaya yang telah Balai KSDA Bali bangun pada tahun 2017 ini. Pembangunan Panggung Seni Budaya ini sebagai salah satu pengejawantahan konsep Role Model Pengelolaan Kawasan Konservasi dimana untuk Role Model ini Balai KSDA Bali mengusung tema Pengembangan Paket Wisata di TWA melalui pendekatan budaya. Panggung Seni Budaya dimaksudkan sebagai sarana pemberdayaan dan pemersatu 15 desa adat yang menyangga kawasan konservasi TWA Gunung Batur Bukit Payang dan TWA Penelokan. Nantinya desa-desa adat ini khususnya dan juga desa-desa lain ataupun pihak manapun di Provinsi Bali bisa memanfaatkan panggung budaya ini sebagai tempat melakukan pentas seni budaya sebagai atraksi wisata yang menarik kunjungan wisatwan. Peresmian / launching Pangung Seni Budaya yang diberi nama Panggung Seni Budaya “Dewi Danu Batur” ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala Balai KSDA Bali dan Bupati Bangli.
Di sela-sela kegiatan Launching Penggung Seni Budaya juga dilaksanakan penanaman pohon secara simbolis dari tamu-tamu undangan mulai dari Bupati Bangli, Dandim, Kapolres, Kapolsek, Camat dan lainya di sekitar Panggung Seni Budaya. Adapun jenis pohon yang ditanam adalah jenis Ampupu (Eucalyptus Sp.)
Baca Berita
“Wow” Dharma Wanita Balai TN Way Kambas Juara 3 Fashion Show di Manggala Wanabakti, Jakarta
Labuhan Ratu, 12 Desember 2017. Dalam rangka menghadiri Peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-18 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselenggarakan di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta pada tanggal 12 Desember 2017, perwakilan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Balai Taman Nasional Way Kambas turut berpartisipasi dan hadir dengan dipimpin langsung oleh Ketua DWP-BTN Way Kambas, Ibu Waryati Subakir.
Dengan mengusung tema “Pengembangan Kualitas Isteri ASN Menuju Ketahanan Keluarga”, hendaknya anggota DWP dan kaum perempuan pada umumnya , terus mengembangkan kualitas diri dan selalu kritis dalam melihat isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat.
Dalam rangkaian acara HUT DWP ke-18 ini, diselenggarakan juga event Lomba Fashion Show dan perwakilan DWP Balai TN Way Kambas yang menampilkan pakaian adat Lampung berhasil mendapat gelar Juara 3, wow... selamat dan sukses Dharma Wanita Persatuan BTN Way Kambas, ayo cintai dan lestarikan budaya Lampung.
Sumber : Balai TN Way Kambas
Baca Berita
Ngopi dan Nobar di Penghujung Akhir Tahun 2017
Jakarta, 12 Desember 2017. Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di penghujung akhir tahun 2017 mengadakan Dialog Dengan Media - Refleksi Akhir Tahun 2017 di Blue Sky Hotel, Jakarta (12/12/17). Acara ini mendekatkan KLHK dengan media dan mendorong edukasi secara digital untuk generasi lingkungan jaman now.
Dibuka oleh Staf Khusus Menteri LHK bidang Komunikasi Media (Nova Harivan), acara ini turut mengundang narasumber yang kece dibidangnya seperti Youtuber (Rosyan- channel Hujan Tanda Tanya), Selebgram (Aisyah F. Putri), Kepala Birohumas KLHK (Djati Wicaksono) dan dihadiri Tim Komunikasi seluruh eselon I KLHK, media, jurnalis, netizen, blogger, komunitas, paguyuban dan generasi muda lingkungan.
Dalam acara tersebut, diisi dengan Ngopi (Ngobrol Pintar) dan Nobar (Nonton Bareng) serta terselip pesan singkat untuk konservasi jaman now dari Staf Khusus MenLHK bidang Komunikasi Media (Nova Harivan) dan Kepala Birohumas KLHK (Djati Wicaksono).
“Harus aktif di media sosial, karena jaman now ini, era milenial dan era digital” ujar Nova Harivan.
“Maka semua insan konservasi maupun penggiat konservasi yang ada, harus menjadi Conservation Public Relation” ucap Djati Wicaksono.
Sumber : Setditjen KSDAE
Menampilkan 9.217–9.232 dari 11.141 publikasi