Putussibau, 22 Desember 2017. Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) menggelar Konsultasi Publik Desain Tapak Sub DAS Mendalam di Putussibau, Jumat (22/12). Membuka acara, Kepala Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional Ahmad Munawir mewakili Kepala Balai Besar TNBKDS menekankan bahwa penyusunan dokumen desain tapak ini untuk memberikan gambaran bagi para investor dan masyarakat guna menanamkan investasinya bagi pengusahaan pariwisata alam khususnya di wilayah DAS Mendalam TNBK. “Dokumen Desain Tapak ini disusun untuk mendorong para investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan usaha pariwisata alam di kawasan konservasi khususnya TNBK” ujarnya. Ditambahkannya, pengusahaan wisata alam di Taman Nasional pada pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-II/2011, salah satunya perencanaan kegiatan harus berdasarkan Desain Tapak yang telah disusun dan disahkan. Disampaikan pula bahwa dalam usaha pengembangan wisataa perlu adanya sinkronisasi antara pihak BBTNBKDS dengan pihak-pihak terkait. “Pentingnya penyusunan Desain Tapak di Sub DAS Mendalam ini adalah dalam rangka pengembangan wisata alam di TNBK, dengan membagi ruang pada zona pemanfaatan untuk ruang usaha dan ruang publik, jelas Munawir.’’ Konsultasi publik ini dihadiri oleh para pihak yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Kapuas Hulu. Instansi yang mengirim perwakilan diantaranya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, perwakilan Kecamatan Putussibau Utara, KPH Kapuas Hulu Timur, NGO di Bidang Konservasi seperti seperti WWF, SOC (Sintang Orangutan Center), Masyarakat Pengelola Pariwisata (KPP) Desa Datah Diaan, operator wisata Kapuas Hulu KOMPAKH dan juga perwakilan Bidang Wilayah Pengelolaan TNBK wilayah II Kedamin. Nurdiana dari SOC menekankan bahwa DAS Mendalam merupakan lokasi pelepasliaran Orangutan hasil kerjasama SOC dan BBTNBKDS karenanya pembagian zonasi ruang usaha dan ruang publik yang tercantum dalam dokumen desain tapak ini diharapkan tidak mengganggu habitat Orangutan, terutama habitat Orangutan yang telah dilepasliarkan pada November lalu. "Penyusunan dokumen ini penting dilakukan, tetapi yang perlu jadi catatan dan perhatian lokasi Sub DAS Mendalam sudah ditetapkan sebagai area pelepasliaran Orangutan sekiranya pembagian ruang usaha dan ruang publik tidak mengganggu habitat OU di alam” jelas Nurdiana. Pada tahun ini penyusunan desain tapak di laksanakan oleh tim yang terdiri dari ; Aripin, S.Hut, M.Sc., Syarif M. Ridwan, S.Hut., Wresni Endrata, S.Hut., Badrul Arifin, S.Hut., dan Agustinus Irmawan, S.Hut. Dimana 3 orang dari tim ini terlibat juga dalam penyusunan desain tapak pada tahun 2015. Tim telah melaksanakan observasi lapangan sebagai dasar penyusunan ke lokasi di Sub DAS Mendalam kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) pada tanggal 4 sd 8 Desember 2017. Observasi dilakukan di lokasi-lokasi yang masuk dalam zona pemanfaatan dan Zona Rimba. Observasi yang dilakukan mencakup kondisi fisik, biologi, Potensi Objek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) dan Sosial Budaya yang ada di lokasi rencana tapak maupun disekitarnya. Diharapkan dengan adanya konsultasi publik ini, dapat meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder pada proses pengelolaan kawasan konservasi. Sumber : Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum

Belilas, 22 Desember 2017. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang terletak di Provinsi Riau dan Jambi mempunyai ekosistem hutan hujan tropika dataran rendah dengan luasan 144.223 Ha. Kawasan ini merupakan kawasan ekosistem peralihan dari ekosistem hutan pegunungan ke hutan rawa. Bentuk ekosistem peralihan inilah yang menjadikan kawasan TNBT mempunyai ekosistem yang unik dan memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Kondisi inilah yang menjadikan TNBT sebagai salah satu objek dan daya tarik wisata alam di Riau. Salah satu lokasi wisata unggulan yang berada di di zona pemanfaatan adalah Camp Granit terletak di Desa Talang Lakat, Kec. Batang Gansal, Kab. Indragiri Hulu. Berada di wilayah kerja Resort Talang Lakat, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Belilas Riau. Dalam pengelolaan pariwisata alam dibutuhkan rancangan desain tapak. Desain Tapak Wisata Alam Camp Granit merupakan dokumen dasar untuk pengelolaan pariwisata alam di TNBT sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2010 Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Penyusunan desain tapak pariwisata alam telah dilaksanakan untuk zona pemanfaatan Camp Granit TNBT seluas 605,18 Hektar dengan hasil : ruang usaha seluas 91,61 Ha dan ruang publik seluas 583,57 Ha. Selanjutnya sebagaimana amanat Perdirjen KSDAE Nomor 5 tahun 2015 bahwa desain tapak yang telah disusun tersebut harus dibahas dengan para pihak sebelum dilakukan pengesahan oleh Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun pembahasan tingkat daerah desain tapak wisata alam Camp Granit TNBT telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 di Ruang Aula Balai TNBT Puncak Selasih. Selanjutnya, hasil pembahasan tingkat tingkat pusat telah dilaksanakan pada hari Selasa 19 Desember 2017 di Hotel Permata – Bogor. Pembahasan di tingkat pusat ini dipimpin oleh Kasubdit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (Ir. S.Y. Chrystanto, M.For.Sc) dan dihadiri sebanyak 25 undangan. Kepala Balai TNBT Darmanto, SP.,M.AP mengawali rapat dengan menyampaikan kata pengantar dilanjutkan presentasi hasil penyusunan desain tapak pariwisata alam Camp Granit TNBT oleh Ketua Tim sekaligus KSPTN Wilayah II Belilas (Lukman Hery P, S.Hut., M.Eng). Adapun pembahasan dilakukan oleh Kasubdit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (Ir. S.Y. Chrystanto, M.For.Sc), Kasubdit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air (Dr. Ir. Widada, M.Sc) dan para peserta undangan pembahasan yang berasal dari BHKT SETDITJEN KSDAE, Dit PJLHK, Dit. PIKA, dan Dit. KK Ditjen KSDAE. Peserta cukup antusias dan diskusi berlangsung hidup. Masukan dari beberapa peserta antara lain: Sistematika Dokumen Desain Tapak Pariwisata Alam Camp Granit TNBT telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor : P.5/IV-SET/2015; kawasan yang mempunyai potensi wisata yang tinggi dan dapat dikembangkan untuk kegiatan pariwisata alam untuk tidak dimasukkan ke dalam zona/ blok perlindungan. Acara pembahasan ditutup dengan foto bersama. Diharapkan pasca acara rapat pembahasan tingkat pusat ini, dokumen desain tapak pariwisata alam Camp Granit TNBT dapat disahkan oleh Direktur PJLHK. Sehingga pengembangan wisata TNBT dapat terwujud dan TNBT mampu menjadi ikon wisata alam unggulan di Provinsi Riau dan Jambi. Sumber : Balai TN Bukit Tiga Puluh

Pekanbaru (22/12/17). Musim libur telah tiba. Anak anak SD dan SMP sekitar kawasan SM Kerumutan Selatan menyambut liburan dengan melakukan kegiatan menarik di dalam kawasan konservasi. Diantaranya pengenalan dini kawasan konservasi, penanaman pohon dan wisata alam terbatas. Kegiatan dilakukan di SM Kerumutan tepatnya di Sei Mengkuang, Desa Kampung Pulau, Resort Pekan Heran pada hari Minggu, 17 Desember 2017. Sekedar informasi bahwa SM Kerumutan merupakan salah satu dari tujuhbelas kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Besar KSDA Riau. Berdasarkan penetapan SK Menhut No. 4643/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tanggal 26 Oktober 2015 secara keseluruhan luas kawasan SM Kerumutan adalah 95.047,87 ha. Kegiatan tersebut telah direncanakan oleh Kepala Bidang KSDA Wilayah I, Mulyo Hutomo sejak beberapa waktu terakhir dan akan menjadi agenda tetap sekolah sekolah sekitar kawasan di wilayah kerjanya. Kegiatan sendiri dipandu oleh Kepala Resort Pekan Heran, Zulkifli dibantu Anggota KPHK, Anggota Bhakti Rimbawan bekerja sama dengan pemuda setempat. Kepala Balai Besar KSDA Riau, Mahfudz menyambut antusias kegiatan ini dan berharap dapat menjadikan anak anak tersebut sebagai bibit bibit unggul penyadar konservasi bagi lingkungannya. Sumber: BBKSDA Riau

Batam, 21 Desember 2017. Kandang ayam yang baru akan dibangun berhasil dirobohkan sebelum sempat terbangun secara utuh di kawasan konservasi TWA Muka Kuning, Batam. Pembangunan ini diinformasikan secara parsipatif oleh masyarakat yang telah bersepakat tidak akan adanya pembangunan bangunan baru di dalam kawasan konservasi tersebut. Peran serta masyarakat dalam mengurangi tekanan penggunaan lahan khususnya memasuki kawasan hutan negara dapat dibangun dengan kesepakatan -kesepakatan yang harus segera ditindak lanjuti dengan model - model parsipatif yang secara nyata melibatkan peranserta seluruh stakeholder. Selain pembongkaran kandang ayam, di desa Tembesi Buton, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji juga terjadi perobohan penambahan bangunan yang ditengarai akan digunakan untuk memproduksi tahu dan tempe. Dengan sukarela akhirnya bangunan dirobohkan sendiri oleh pemiliknya dibantu petugas Seksi Konservasi Wilayah II. Hal ini menunjukkan bahwa penyadartahuan, koordinasi dan komunikasi antara petugas Seksi Konservasi Wilayah II dan masyarakat sudah berjalan dengan baik. Yang mana sebelumnya telah terjadi kesepakatan tidak adanya penambahan bangunan baru di dalam kawasan konservasi TWA Muka Kuning. Sumber : Balai Besar KSDA Riau

Jakarta, 22 Desember 2017. 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Salah satu Menteri perempuan di Kabinet Kerja, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menulis serangkaian pesan di laman media sosialnya. Terlihat ia tengah berada di Raja Ampat, Papua Barat. Tatapannya jauh menikmati keindahan salah satu destinasi wisata alam nasional kebanggaan Indonesia itu. ''Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat yang telah menjaga Hutan dan Laut. Terkhusus kepada masyarakat Papua, yang telah lama mengajarkan keyakinan pada kita semua, bahwa Tanah adalah Ibu Bumi. Gunung adalah Kepala Ibu. Dataran rendah adalah Tubuh Ibu. Laut adalah Kaki Ibu. Sungai adalah Darah Ibu,'' tulis Menteri Siti Nurbaya. ''Menjaga Alam adalah Menjaga Ibu,'' tutupnya. Postingan inipun ramai mendapat tanggapan dari warganet. Menteri Siti Nurbaya memang diketahui tengah berada di Papua Barat, untuk menghadiri peringatan Hari Ibu bersama Presiden Jokowi. Rencananya juga akan ada agenda membaca puisi, bersama dengan para Menteri perempuan lainnya di kabinet kerja. Meski terkenal tegas dengan kebijakan-kebijakannya sebagai Menteri LHK, dalam kesehariannya sosok Menteri Siti Nurbaya ternyata sangat keibuan. Ia selalu meluangkan waktu untuk keluarga, meski agenda kerjanya nyaris selalu padat. Hal ini bisa terlihat dari postingan-postingan di laman media sosialnya. Salah satunya ketika ia menyempatkan waktu menemani tiga cucunya bermain ke mall pada hari libur. Menteri Siti bahkan tampak santai berbaur dengan masyarakat lainnya, tanpa ada pengawalan yang berarti layaknya seorang pejabat negara. ''Meluangkan waktu menemani cucu-cucu tersayang di hari libur. Bahagia yang sederhana itu saat berkumpul bersama keluarga,'' tulisnya sambil memposting foto sedang memeluk tiga cucunya. Wujud cinta dan kasihnya sebagai Ibu, juga ditunjukkan apa adanya. Saat putri sulungnya Meitra Mividia Rachmanda memposting sebuah foto di laman medsos, Menteri Siti menyapa di kolom komentar. ''Kamu keliatan sedih Nak. Yang sabar ya, and keep high. Loving you never end,'' tulisnya mengungkapkan rasa sayang sebagai seorang Ibu. Menteri Siti terlihat cukup aktif di media sosial. Selain memposting kegiatan kerja, ia juga memanfaatkan medsos untuk menyapa keluarga, sahabat dan masyarakat yang tidak sempat bertemu dikarenakan kesibukan. Pada postingan lainnya, ia menuliskan bahwa tidak setiap saat kini bisa berkumpul bersama orang-orang terdekat. Ibu dua anak dan nenek dari tiga cucu ini memang dinilai salah satu menteri pekerja keras. Mantan Menteri Lingkungan Hidup, Sarwono Kusumaatmadja menyebutnya sebagai Menteri yang banyak melahirkan kebijakan-kebijakan berani, namun lebih banyak memilih bekerja dalam sunyi alias tanpa pencitraan. ''Saya melihat banyak sekali perubahan yang dilakukan Menteri Siti Nurbaya. Saya tahu sekali, dia bekerja keras siang dan malam nyaris tanpa henti. Kebijakan-kebijakannya saya nilai berani, dan wajar bila ada pihak-pihak yang merasa terganggu,'' ujar Sarwono. Teks foto: Menteri LHK Siti Nurbaya mengirim ucapan Selamat Hari Ibu, saat tengah berada ke Raja Ampat, Papua Barat.

Mataram, 20 Desember 2017. Balai TN Gunung Rinjani (TNGR) melaksanakan kegiatan Workshop Sosialisasi Perjanjian Kerjasama antara Universitas Mataram (Unram) dengan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani yang dirangkaikan dengan Deklarasi Pembangunan Stasiun Riset di TN Gunung Rinjani. Kegiatan ini dilaksanakan hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 bertempat di ruang rapat senat Universitas Mataram pukul 9.00 wita-selesai. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Puslitbang Hutan KemenLHK, Kepala Balai TNGR, Kepala Balai KSDA NTB, Kepala BPTHHBK, Dinas LHK Prov. NTB, Kepala KPHL Rinjani Timur, Kepala KPHL Rinjani Barat dan Tastura, pimpinan WWF Indonesia wilayah NTB, Civitas akademika Universitas Mataram yang dipimpin oleh Wakili Rektor Universitas Mataram Bid. Perencanaan dan Kerjasama dan Ketua Kader Konservasi Balai TNGR dengan jumlah peserta 80 orang. Sosialisasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan MOU dan PKS yang telah di tanda tangani oleh Rektor Universitas Mataram dan Kepala Balai TNGR kepada civitas akademika Unram dan staf Balai TNGR sekaligus untuk menggali saran, ide gagasan dari forum untuk dituangkan dalam Rencana Program dan Rencana Tahunan serta penyampaian dukungan dari beberapa instansi serta stakeholder terkait yang dituangkan dalam deklarasi pembangunan stasiun riset di TNGR. Kegiatan dibuka oleh kepala Puslitbang Hutan yang dilanjutkan dengan sesi Pemaparan dan diskusi dari 3 orang narasumber yaitu : Kepala Puslitbang Hutan, Kepala Balai TNGR dan Wakil Rektor Universitas Mataram. Acara terakhir dilakukan penyerahan secara simbolis naskah MOU dan PKS dan Penandatanganan deklarasi dukungan pembangunan stasiun riset di TNGR oleh Instansi mitra dan stakeholder terkait diantaranya Puslitbang Hutan, Universitas Mataram, Bappeda NTB, Dinas LHK Prov NTB, Balai KSDA NTB, Balai PDASHL Dodokan Moyosari, BPTHHBK, WWF Indonesia dan Kader Konservasi Lingkup Balai TNGR. Sumber : Balai TN Gunung Rinjani

Cibodas, 21 Desember 2017. Seluruh pegawai Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Bulanan yang rutin diselenggarakan setiap bulan di kantor Balai Besar TNGGP. Rakor dipimpin oleh Ir. Herry Subagiadi, M.Sc. (Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) selaku Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar TNGGP. Rakor Bulanan di penghujung tahun ini merupakan refleksi tahun 2017. Pada kesempatan ini, beliau menyampaikan, “Sinergitas dan kekompakan seluruh bagian di Balai Besar TNGGP harus terus ditingkatkan serta pegawai yang baru bergabung agar segera beradaptasi mengikuti dinamika yang ada”. Pesan lainnya yang disampaikan: 1. Administrasi pertanggungjawaban kegiatan terus diperbaiki jangan sampai ada ditemukan administrasi kegiatan yang piktif. 2. Laporan kegiatan harus lebih baik, jangan sampai ada laporan yang copy paste begitu juga isinya lebih bermutu dan memberikan informasi dan masukan untuk peningkatan pengelolaan Balai Besar TNGGP. 3. Pencermatan dalam penyusunan anggaran, jangan sampai terjadi PAGU minus. 4. Laporan Kinerja (LKj), Laporan Capaian Rencana Kerja, dan Laporan Pelaksanaan Anggaran agar segera disusun dan disampaikan ke Bagian Program dan Evaluasi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) paling lambat tanggal 26 Januari 2018. 5. Role model tahun 2018, “Revitalisasi Pusat Pendidikan Konservasi Alam (PPKA) Bodogol” dan “Pengembangan Wisata Alam Curug Luhur dan Blok Landbouw Berbasis Masyarakat” agar dilaksanakan dengan baik dan dilaporkan perkembangannya per tri wulan. 6. Bagian kepegawaian untuk dapat memantau kinerja seluruh pegawai TNGGP. Kinerja pegawai yang “extraorginary” akan diberikan penghargaan oleh Direktur Jenderal KSDAE. Beliau juga menyampaikan arahan dari Direktur Jenderal KSDAE, diantaranya: 1. Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mensosialisasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 kepada seluruh bagian dalam UPT sehingga adanya keterbukaan. 2. Dalam rangka efesiensi dan efektivitas kerja setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) harus memiliki Peta Kerja Resort yang dilengkapi gambaran letak posisi desa penyangga. Peta kerja tersebut disosialisasikan kepada pemerintah setempat, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. 3. Meningkatkan profesionalisme jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dan Penyuluh Kehutanan melalui spesialisasi keahlian, seperti ahli satwa, tumbuhan, sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, resolusi konflik, wisata alam, dan lain-lain. 4. Kegiatan role model dikomunikasi dengan mitra kerja pelaksana agar terjalin kerjasama yang baik. Setiap tahap dan progress-nya didokumentasikan dengan baik. 5. Pembangunan sarana dan prasarana wisata alam dikonsultasipublikan sebelumnya agar tidak terjadi kontra dari berbagai kalangan. Pada akhir rakor, beliau menyampaikan pesan, “Kita tingkatkan capaian kinerja Balai Besar TNGGP tahun 2018 yang lebih baik dengan kerja strategi dan praktis. Monitoing dan evaluasi kita hidupkan sebagai feedback untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Terimakasih atas kerjasama periode kerja tahun 2017 dan selamat tahun baru 2018 semoga lebih baik dari tahun sebelumnya”. Sumber: Poppy Oktadiyani – Penyuluh Balai Besar TNGGP Dok: Randi – Staf Balai Besar TNGGP

Sukadana, 20 Desember 2017. Bertempat dilokasi Tanggul Air Asin Dusun Tanjung Gunung Desa Sejahtera Kabupaten Kayong Utara dilakukan kegiatan penanaman mangrove bersama antara Balai TNGP dengan masyarakat Dusun Tanjung Gunung. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan ekosistem dengan merehabilitasi vegetasi mangrove pada areal terdampak dari pembangunan normalisasi tanggul air asin yang telah dibuat. Seperti yang telah diketahui bahwa pembangunan normalisasi tanggul ini merupakan usulan dari masyarakat Dusun Tanjung Gunung kepada Pemerintah Daerah Kab. Kayong Utara yang sudah sekian lama terkena dampak pasang air laut yang masuk ke areal pertanian milik warga. Pembangunan normalisasi tanggul air asin dikawasan TNGP pada zona pemanfaatan diakomodir melalui perjanjian kerjasama (PKS) antara Balai TNGP dan Pemerintah Kab. Kayong Utara yang telah ditandatangani pada bulan November 2017, dengan tujuan agar lahan pertanian masyarakat diluar kawasan TNGP menjadi produktif kembali. Sebagai bagian dari butir perjanjian kerjasama terdapat klausul untuk merehabilitasi areal yang terdampak dari pembangunan normalisasi tanggul tersebut oleh Pemda KKU, maka setelah pembangunan tanggul tersebut selesai dilakukan kegiatan rehabilitasi mangrove dalam mewujudkan komitmen bersama untuk melakukan pemulihan ekosistem kawasan mangrove. Secara simbolis Kepala Balai TNGP melakukan penanaman mangrove yang diikuti oleh masyarakat Dusun Tanjung Gunung, turut berpartisipasi kepala Desa Sejahtera dan jajarannya. Sebanyak 500 bibit jenis Bakau, Pidada, Api-api dan Nyirih ditanam pada lokasi tersebut. Melalui kegiatan pemulihan ekosistem dengan penanaman mangrove, masyarakat sekitar diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya konservasi kawasan mangrove TNGP, karena kawasan mangrove bermanfaat untuk mengatur masa air, penghalang abrasi, menjadi habitat satwa. Kegiatan pemulihan ekosistem di sekitar tanggul air asin ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan serta kegiatan monitoring untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemulihan ekosistem mangrove. Sumber : Balai TN Gunung Palung

Waingapu, 21 Desember 2017. Mengikuti kegiatan perkemahan Saka Wanabakti bagi siswa-siswi sekolah merupakan salah satu cara menikmati masa libur sekolah yang menyenangkan. Selain mendapat pengalaman baru tentunya menambah pengetahuan terkait pengelolaan sumberdaya alam di Pulau Sumba. Kegiatan Kemah Saka Wanabakti Taman Nasional Matalawa dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 17 Desember 2017 dengan lokasi pelaksanaan kegiatan di lokasi perkemahan Kambajawa Km. 5 Kota Waingapu. Banyak kegiatan menarik yang diperoleh peserta kegiatan yang sebagian besar siswa sekolah Menengah atas/Kejuruan, mulai dari upaya penanggulangan kebakaran hutan, orientasi medan dan Single rope technique (SRT), hingga materi kepramukaan dan Saka Wanabakti. Tidak hanya memperoleh materi dari narasumber yang berpengalaman, peserta kegiatan kemah juga mempraktekan langsung ilmu yang telah diperoleh. Para peserta kegiatan sangat antusias memadamkan api saat simulasi pemadaman kebakaran hutan, yang dipandu oleh Polhut TN Matalawa (Andri M. Supriatama). Sedangkan pada saat praktek orientasi medan dan pengenalan SRT, peserta kemah diajarkan cara menggunakan peralatan standar pendakian serta menaiki pohon dengan menggunakan tali carmentel dengan didampingi instruktur Kak Tomy Nggimu Tara (Staf TN Matalawa). Walaupun diguyur hujan selama 2 (dua) hari berturut-turut, hal ini tidak menyurutkan semangat para peserta kemah dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan. Pada hari kedua pelaksanaan, peserta diajak menjelajahi hutan di Kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Hambala yang letaknya tidak jauh dari lokasi perkemahan. Selama melakukan penjelajahan peserta juga memperoleh materi terkait pengenalan jenis ular di Pulau Sumba, serta cara penanganan gigitan ular. Kegiatan pada hari kedua ini ditutup dengan penyalaan api unggun, acara ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kekompakan setiap anggota Saka Wanabakti. Hari terakhir pelaksanaan kemah Saka Wanabakti, diisi dengan pelantikan anggota Saka Wanabakti Laiwangi Wanggameti angkatan IX. Sebelum dilaksanakan pelantikan, calon anggota wajib mengikuti tradisi mandi rimba sebagai bentuk komitmen dan menyatu dengan alam bagi setiap anggota Saka Wanabakti yang telah dilantik. Kegiatan pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Pimpinan Saka Wanabakti (Kak Hezron Manafe), dan sebelum ditutup secara resmi dalam kegiatan kemah saka wanabakti tersebut dilaksanakan musyawarah dalam rangka pemilihan Dewan Saka Wanabakti periode 2018-2019. Sumber : Balai Taman Nasional Manupeu Tanahdaru dan Laiwangi Wanggameti (Matalawa)

Lahat, 20 Desember 2017. Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Lahat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan melepasliarkan seekor Kucing Hutan (Felis bengalensis) di Hutan Suaka Alam Pusat Latihan Gajah Kelompok Hutan (HSA PLG KH) Isau-Isau. Kucing Hutan (Felis bengalensis) tersebut merupakan hasil penyerahan masyarakat di Kota Lubuk Linggau pada tanggal 5 Oktober 2017 yang lalu. Penyerahan tersebut oleh Bapak Eman Suherman (Kabid Sarana Prasarana Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas) di rumah kediamannya yaitu di Jl. Amularahayu RT 07 Kelurahan Marga Mulya Kec. Lubuk Linggau Selatan II Kota Lubuk Linggau. Kronologis kepemilikan satwa liar dilindungi tersebut yaitu pada tanggal 4 Oktober 2017 Kucing Hutan (Felis bengalensis) ditemukan oleh operator eskavator yang sedang membuka lahan untuk calon perkebunan tebu di Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas yang kemudian melaporkan temuannya tersebut kepada Bapak Eman Suherman. Kemudian Bapak Eman Suherman berkoordinasi dengan Bapak Edi Cahyono (Kepala KPH Lakitan) untuk mengkomunikasikan kondisi tersebut kepada BKSDA Sumatera Selatan. Bapak Eman Suherman beritikad baik untuk menyerahkan anakan Kucing Hutan (Felis bengalensis) tersebut kepada pihak BKSDA Sumatera Selatan. Selanjutnya SKW II Lahat dibantu oleh salah satu kader konservasi yaitu Pungky Nanda Pratama membesarkan dan mengkondisikan Kucing Hutan (Felis bengalensis) siap untuk dilepas dan setelah siap dilepas satwa liar dilindungi tersebut dilepasliarkan di Hutan Suaka Alam Pusat Latihan Gajah Kelompok Hutan (HSA PLG KH) Isau-Isau. Sumber : Balai KSDA Sumatera Selatan

Lahat, 20 Desember 2017. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan melakukan komunikasi interaktif dengan kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, dan tokoh masyarakat desa penyangga Hutan Suaka Alam Kelompok Hutan (HSA KH) Gumai Tebing Tinggi melalui kegiatan Temu Wicara Para Pihak Sekitar Kawasan. Kegiatan dihadiri oleh 26 orang yang terdiri dari perangkat dan perwakilan 10 desa penyangga HSA KH Gumai Tebing Tinggi sisi selatan kawasan yaitu desa penyangga dari Kecamatan Muara Payang (Desa Muara Payang dan Desa Bandu Agung), Kecamatan Jarai (Desa Sadan, Desa Pelajaran, Desa Pamah Salak), Kecamatan Pajar Bulan (Desa Sumur, Desa Ulak Bandung, Desa Suka Bumi, dan Desa Bantunan), dan Kecamatan Gumai Ulu (Desa Rindu Hati). Sasaran kegiatan adalah penguatan lintas sektor tingkat tapak melalui pelibatan aktif perangkat desa dan tokoh masyarakat desa penyangga kawasan yang memiliki tipologi tekanan tertinggi di kawasan HSA KH Gumai Tebing Tinggi yang perlu mendapat perhatian lebih. Sebuah upaya dalam menempatkan masyarakat sebagai bagian dalam pengelolaan kawasan dengan mengelola masyarakat untuk menekan tekanan terhadap kawasan. Kepala desa, perangkat serta tokoh masyarakat merupakan mitra strategis yang memiliki peran menggerakkan masyarakat merupakan sasaran dalam pengikatan komitmen untuk upaya perlindungan kawasan. Hasil kegiatan berupa rumusan rapat yang merupakan kesepakatan bersama antara BKSDA Sumatera Selatan dengan perangkat desa penyangga sekitar kawasan HSA KH Gumai Tebing Tinggi sebagai mitra strategis pengelolaan di tingkat tapak. Kesepakatan tersebut pada prinsipnya merupakan upaya bersama dalam mengupayakan restorasi kawasan yang berfungsi ekologis dan bermanfaat bagi masyarakat (jenis-jenis asli yang bernilai ekonomi), peran aktif masyarakat dalam upaya menurunkan tingkat kerusakan kawasan, dan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan kawasan (terutama menahan laju tekanan oleh masyarakat datangan di luar desa penyangga yang dominan menekan kawasan). Sumber : Balai KSDA Sumatera Selatan

Jambi, 20 Desember 2017. Pengelolaan berbasis resort atau lebih dikenal dengan Resort Based Management merupakan pendekatan pengelolaan kawasan konservasi yang telah diinisiasi oleh Ditjen KSDAE selama beberapa waktu terakhir. Dimana pendekatan tersebut menjadikan resort yang berada pada tingkat tapak sebagai unit terkecil pengelolaan kawasan. Inisiatif RBM merupakan salah satu best practice namun demikian implementasinya memiliki dinamika yang cukup besar. Sebagai salah satu perangkat pengelolaan informasi yang dikembangkan dalam mendukung efektivitas implementasi RBM, Ditjen KSDAE berkerjasama dengan parapihak telah mengembangkan perangkat SMART-RBM. Perangkat tersebut telah digunakan secara luas di berbagai tempat di dunia dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Balai Taman Nasional Berbak telah menggunakan SMART dalam mengelola data, namun masih terbatas pada pengelolaan data yang diperoleh oleh tim TPPU (Tiger Protection and Patrol Unit) yang bertujuan untuk mengamankan habitat Harimau Sumatera. Selain itu, telah ada arahan Role Model “Membangun Sistem Perlindungan Kawasan Bersama Masyarakat melalui Smart Patrol di kawasan Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Guna mendorong penguatan implementasi RBM serta melihat efektivitas penerapan penggunaan SMART-RBM di TN Berbak dan Sembilang, Balai TN Berbak dan Sembilang Bekerjasama dengan ZSL melalui Project Tiger GEF UNDP dengan dipandu oleh Flying Team RBM Ditjen KSDAE melaksanakan “Lokakarya Implementasi SMART-RBM: Review dan Rencana Aksi”. Metode G R O W (Goal yang merupakan tujuan Pengelolaan TNBS yang ingin dicapai bersama, Reality yang merupakan kondisi Pengelolaan TNBS saat, Option untuk menemukan solusi atas realita yang terjadi dan Will yang merupakan aksi yang dilakukan untuk melangkah kedepan) merupakan metode yang dijadikan dalam kegiatan lokakarya dalam menggali dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengelolaan TN Berbak dan Sembilang kedepan. Dalam metode ini di simpulkan Goal dalam pengelolaan TN Berbak dan Sembilang dalam 5 Tahun kedepan “Maju menjadi BBTNBS yang terorganisasi, terencana, Transparan, Good Governance/ Tata kelola yang baik untuk membebaskan kawasan dari perambahan serta menggali potensi wisata agar bermanfaat bagi masyarakat untuk kesejahteraan dan kemakmuran sebagai mitra satu hati TN”. Dalam kegiatan lokakarya Dirjen KSDAE meluangkan waktu berdiskusi dengan petugas TNBS melalui sambungan Telpon (HP), dalam diskusi Bapak Wiratno memberikan beberapa point arahan kepada Petugas TNBS diantaranya: - Masyarakat adalah mitra dalam pengelolaan Taman Nasional - Kegiatan anjangsana merupakan sarana untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat sehingga perlu dibiayai/dianggarkan - Polhut terlibat dalam pertemuan Musrenbang Desa - Kapasitas dan pengetahuan masyarakat sekitar kawasan perlu terus menerus ditingkatkan - Petugas Taman Nasional di lapangan perlu menunjukkan identitasnya (seragam, kendaraan) - Kawasan Taman Nasional harus memberikan manfaat kepada masyarakat - TNBS perlu mendukung potensi ekonomi produktif masyarakat, salah satunya perikanan - PEH harus memiliki tugas yang definitif, memiliki spesialisasi dan memiliki program kerja - Seksi Sembilang perlu diperhatikan karena memiliki nilai penting bagi Propinsi Sumsel - Dukungan Yayasan Belantara untuk pengembangan wisata di TNBS perlu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pengelolaan TNBS. Salah satu dukungan Yayasan Belantara adalah penyiapan sarana prasarana wisata burung migran dalam menyambut Asean Games - Penyuluh dihimbau memiliki kelompok binaan - Penyuluh perlu meningkatkan kapasitas secara mandiri dengan membaca. Penyuluh perlu mengembangkan kemampuan orasi dan menulis - Buku paradigma pengelolaan kawasan konservasi dapat dijadikan referensi dalam pengelolaan RBM - “Banggalah menjadi pekerja lapangan” Dari hasil lokakarya dirumuskan rencana aksi TN Berbak dan Sembilang Tahun 2018 mulai dari tingkat resort, Seksi Pengelolaan Wilayah dan Balai. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas Resort dalam penyusunan Rencana Aksi, Flying Team RBM Ditjen KSDAE sebagai Fasilitator Kegiatan merekomendasikan adanya kegiatan Inhouse Traning dalam penyusunan Rencana Kerja pada Tingkat Resort. Sumber : Balai TN Berbak dan Sembilang

Sofifi, 21 Desember 2017. Lain ladang lain ilalang lain lubuk lain ikannya. Begitulah kira-kira peribahasa yang tepat untuk pengelolaan Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL) di Maluku Utara dengan keragaman adat dan budaya yang mengharuskan TNAL memiliki metode yang berbeda untuk berkolaborasi. Terbukti setiap desa penyangga kawasan memiliki perbedaan suku, adat dan budaya. Seperti halnya Desa Pintatu, Tomares, Sawai Itepo dan Desa Kobe yang baru saja membuka diri dan berkolaborasi dengan TNAL pada saat acara penandatanganan Risalah Penanganan Konflik di Sofifi (20/12). Setelah cukup lama ke-empat desa tersebut menutup diri terhadap taman nasional, akhirnya setelah melewati proses yang panjang dan dengan bantuan Direktorat PKTHA Ditjen PSKL dan Balai PSKL Maluku Papua, desa-desa tersebut menyatakan kesediaannya untuk berkolaborasi dengan TNAL. Kepala Balai TNAL yang ikut dalam penandatanganan risalah tersebut menyatakan bahwa sejarah baru di TNAL dimulai dan ke-4 desa adat sudah menyatakan membuka diri dengan TNAL. Menoleh kebelakang, bahwa ke-4 desa tersebut belum bisa membuka diri dengan taman nasional dikarenakan batas kawasan yang mereka anggap masuk kedalam lahan adat dan menjadikan konflik tenurial yang berkepanjangan ditambah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat "Cara baru KSDAE hari di implementasikan sampai tingkat tapak, begitu juga kita harus "wungongke" masyarakat, caranya dengan diajak bicara." Penyampaian kepala balai TNAL kepada semua yang hadir pada kesempatan tersebut. "Semua kegiatan yang dilakukan TNAL mulai sekarang mesti jelas posisi masyarakat dimana sehingga mempunyai pengaruh, dampak terhadap masyarakat sekitar kawasan dan perbanyak sosialisasi ke masyarakat", lanjut tutur Wahyudi, "Kepala Seksi sampai Kepala Resort harus terus komunikasi dengan para Kepala Desa tersebut agar ada tumbuh saling percaya antara masyarakat dengan TNAL, no HP kita semua mesti ada di kepala desa sekitar kawasan. Semua sudah mencatat no HP kabalai", pungkasnya. Sumber : Balai TN Aketajawe Lolobata

Yogyakarta, 18 Desember 2017, Pengelolaan kawasan konservasi secara umum bersinggungan dengan keberadaan masyarakat sekitar kawasan. Berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan telah sering dilakukan. Meskipun hasil yang dicapai belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan, namun langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan masyarakat tetap menjadi salah satu poin pertimbangan upaya pengelolaan kawasan konservasi yang terpadu. Dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga Suaka Margasatwa Paliyan, Balai KSDA Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Publik Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi SM Paliyan. Penyusunan Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat sekitar SM Paliyan dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan strategis dan program pemberdayaan masyarakat desa penyangga. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi SM Paliyan merupakan hasil kolaborasi antara Balai KSDA Yogyakarta dengan LSM ARuPA. Bertempat di Aula SM Paliyan, kegiatan ini melibatkan 90 peserta yang merupakan para pihak terkait pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan yang terdiri dari unsur OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Gunungkidul, Perangkat Lingkup Kecamatan Paliyan dan Kecamatan Saptosari, Desa sekitar SM Paliyan, Karang Taruna, Kelompok PKK, Kelompok Tani, serta LSM yang berhubungan dengan kawasan sekitar SM Paliyan. Acara dibuka oleh Kepala Balai KSDA Yogyakarta Ir. Junita Parjanti, MT dan para narasumber: Ir.Kuspriyadi Sulistyo, MP, Ir. Junita Parjanti, MT, dan Edi Suprapto, S.Hut (LSM ARuPA) Beberapa rumusan yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain : Sumber : Nona Endah Puspitasari, A.Md - Penyuluh Balai KSDA Yogyakarta

Ketapang, 17 Desember 2017. Telah dilakukan kegiatan Habituasi satwa oleh petugas Satuan Tugas Evakuasi dan Penyelamatan TSL Seksi Konservasi Wilayah I Ketapang Balai KSDA Kalimantan Barat dan YIARI Ketapang. Habituasi dilakukan untuk 5 individu Kukang. Habituasi itu sendiri merupakan masa pelatihan yang sebenarnya bagi satwa sebelum lepas bebas kembali ke alam. Masa pelatihan dimana satwa akan berhadapan langsung dengan kondisi alam dimana mereka akan dilepaskan. Fungsi habituasi yakni menempatkan satwa sebelum dilepaskan, memulihkan kondisi tubuh satwa setelah perjalanan/pengangkutan, memperkenalkan satwa dengan kondisi lingkungan sekitar, melatih/mengembalikan perilaku alami satwa. Selama masa habituasi dilakukan pengamatan dari mulai masuk kandang, habituasi pengamatan perilaku dan perlakuan, pemberian pakan, pemantauan kondisi fisik beruang, dan pengamatan perilakunya. Jenis satwa : Kukang (Nycticebus manangesis) Jenis kelamin : Betina Asal-Usul Satwa : Pontianak Kondisi satwa : Sehat dan Liar Lama di Rehabilitasi : ± 6 Bulan Jenis kelamin : Jantan Asal-Usul Satwa : Pontianak Kondisi satwa : Sehat dan Liar Lama di Rehabilitasi : ± 4 Bulan Jenis kelamin : Betina Asal-Usul Satwa : Pontianak Kondisi satwa : Sehat dan Liar Lama di Rehabilitasi : ± 4 Bulan Jenis kelamin : Betina Asal-Usul Satwa : Bengkayang Kondisi satwa : Sehat dan Liar Lama di Rehabilitasi : ± 2 Bulan Jenis kelamin : Betina Asal-Usul Satwa : Pontianak Kondisi satwa : Sehat dan Liar Lama di Rehabilitasi : ± 4 Bulan Adapun Lokasi Habituasi di Hutan Lindung Gunung Tarak Desa Pangkalan Teluk Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang. Hutan Lindung Gunung Tarak di pilih sebagai tempat Habituasi setelah melalui survey kondisi habitat, ketersedian pakan dan animal welfare yang dilakukan YIARI bersama BKSDA Kalbar dalam hal ini SKW I Ketapang. Sumber : Balai KSDA Kalimantan Barat