Malang, 12 Januari 2018, Pada tanggal 5 – 6 januari 2018, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melaksanakan kegiatan pembersihan jalur Pendakian Gunung Semeru. Kegiatan ini dilaksanakan pasca penutupan jalur pendakian oleh pihak TNBTS. Penutupan jalur penutupan jalur pendakian ini sendiri bertujuan untuk rehabilitasi dan pembersihan jalur pendakian yang banyak dilewati oleh pendaki. Pada kegiatan pembersihan jalur pendakian semeru kali ini, area yang diutamakan untuk pembersihan adalah kawasan Ranu Kumbolo. Ranu kumbolo diutamakan dalam pembersihan kali ini karena, tempat ini merupakan area yang biasa dijadikan tempat mendirikan perkemahan bagi para pendaki sebelum melanjutkan pendakian menuju ke Kalimati. Dalam kegiatan ini, Staff TNBTS tidak hanya melakukan kegiatan pembersihan sendiri. Banyak elemen – elemen masyarakat lain yang membantu kegiatan pembersihan tersebut. Pihak – pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan bersih – bersih tersebut antara lain TNI Kodim Lumajang, Koramil Senduro, Polri Lumajang, Puskesmas Senduro, Saver, Tumpang Camp, Gimbal Alas, Paguyuban Porter, Kelompok Belajar Lingkungan Desa Ranu Pani, dan Paguyuban PKL. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Tengger Semeru

Merauke, 12 Januari 2018. Pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2018 pihak Bandara Mopah Merauke mencurigai 2 (dua) buah koper di ruang tunggu keberangkatan yang tidak diketahui pemiliknya, koper yang ditemukan tersebut selanjutnya diamankan dan dibuka oleh Polhut Balai Besar KSDA Papua Bidang Wilayah I Merauke (Tomi Sunarya) disaksikan juga oleh Kasie KAMPEN Bandar Udara Mopah Merauke (Abdul Rahman Latarisa), Koordinator Avsec Bandara Mopah Merauke (Noviyanti Jeny), PHPI Pelaksana Stasiun Karantina Ikan Kelas I Merauke (Liswiyanto), Cip Pasasi Garuda (Yosep Revo) dan Tenaga Kontrak Bid Wil I Merauke (Aditya Yuda Kristanto). Ternyata dalam 2 koper tersebut didapati 63 boks plastik yang berisi Kura-Kura Moncong Babi (Carettochelys insculpta), penemuan ini tentu saja sangat mengejutkan semua pihak karena satwa ini merupakan satwa yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Menindaklanjuti penemuan satwa atau barang bukti tersebut selanjutnya dibawa dan dititipkan di penampungan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Kemananan Hasil Perikanan Merauke dan dilakukan penghitungan. Setelah dilakukan penghitungan diketahui jumlahnya adalah 1.161 (Seribu Seratus Enam Puluh Satu) ekor. Plh. Bidang Wilayah I Merauke mengatakan “Pihak penyidik dari kami sedang menelusuri kepemilikan temuan ini dan juga apa motifnya” ujar Sugito. Satwa ini merupakan endemik Papua, dengan populasi terbesar habitat aslinya tersebar di bagian selatan "Bumi Cenderawasih", yaitu Kabupaten Asmat, Mappi, dan Merauke. Populasi di alam bebas sangat terancam karena merupakan hewan peliharaan populer atau pengobatan dan sering diselundupkan ke luar negeri sehingga mempunyai nilai jual tinggi. Ir. Timbul Batubara, M.Si sebagai Kepala Balai Besar KSDA Papua memberi arahan untuk memantau perkembangan kondisi satwa dan tindakan lanjutan oleh Balai PPHLHK di Merauke. Setelah usaha pemulihan yang dilakukan pihak karantina, diusahakan secepatnya agar satwa ini dapat dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Sumber Info : Tomi Sunarya - Polhut Bid Wil I Merauke BBKSDA Papua

Bogor, 12 Januari 2018. Lebak Ciherang atau dikenal dengan nama LBC, merupakan area wisata dengan nuansa hutan pinus cukup popular bagi masyarakat sekitar daerah Ciawi Kabupaten Bogor. Berada di wilayah Desa Cileungsi, sekitar 15 km dari Ciawi arah Tapos. Kawasan hutan ini merupakan wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) tepatnya di Bidang Pengelolaan TN Wilayah III Bogor. Keindahan hutan bersinergi dengan suasana pedesaan, banyak mengundang minat pengunjung untuk berwisata, menikmati keindahan, kesejukan, dan kesegaran alam. Untuk itu Balai Besar TNGGP merencanakan pengembangan wisata alam yang berbasis masyarakat di Blok LBC. Dengan aliran sungai yang jernih dan bersih dan areal yang cukup datar di beberapa lokasi, cocok untuk pengembangan bumi perkemahan. Untuk pengembangan wisata ini terlebih dahulu dilaksanakan pengkondisian kelompok masyarakat, antara lain peningkatan kapasitas masyarakat setempat baik secara pengetahuan, pembelajaran dalam berorganisasi maupun ekonomi. Sasaran utama dari kegiatan pengkondisian ini, adalah kelompok tani hutan eks. penggarap di Blok LBC. Saat ini kondisi sosial ekonomi kelompok masyarakat tersebut masih rendah. Pengembangan wisata alam di Blok LBC ini, sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, pemberian izin usaha penyediaan jasa wisata perorangan diprioritaskan bagi masyarakat sekitar kawasan termasuk masyarakat setempat. Pengembangan wisata ini juga dimaksudkan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan konflik perambahan di kawasan konservasi. Pada saat ini telah terbit juga Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2011 yang disempurnakan dengan PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam menjadi tonggak sejarah telah ada perubahan paradigma dalam pengelolaan kawasan konservasi. Dahulu pengelolaan kawasan mengedepankan pemulihan ekosistem sebagai satu-satunya solusi dalam pelestarian hutan tetapi saat ini dengan perkembangan zaman dan banyak konflik sosial di masyarakat, pemberdayaan masyarakat sebagai tahapan penting dalam pelestarian hutan untuk mendukung pemulihan ekosistem. Untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan, memerlukan dukungan dari berbagai pihak pemerintah maupun pelaku usaha. Pemerintah pusat dan daerah baik provinsi sampai dengan unit terkecil yaitu desa. Pelibatan pelaku usaha dalam upaya pelestarian lingkungan ditegaskan dalam UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dalam Pasal 21 (1) disebutkan bahwa perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya. Pada saat ini telah berkiprah kelompok pengusaha dalam pengelolaan TN Wilayah III Bogor salah satunya PT. Tirta Investama, yang sudah menginjak tahun ke tiga. Kerjasama dengan perusahaan ini dalam program Konservasi Keanekaragaman Hayati Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, kerjasama ini mensinergikan antara kepentingan pemulihan ekosistem dalam rangka memulihkan jasa lingkungan air, dipadukan juga dengan inisiatif masyarakat untuk mengembangkan wilayah LBC sebagai tujuan wisata alam. Penanaman pohon didesain untuk mendukung pengelolaan wisata edukasi berbasis masyarakat dengan mengangkat tema tumbuhan langka. Keberadaan tumbuhan langka disini akan dijadikan sebagai materi interpretasi dalam wisata edukasi yang ditawarkan kepada pengunjung. Hal tersebut akan menjadi ciri khas dan daya tarik wisata di wilayah LBC. Sebagai persiapan untuk mendukung wisata edukasi di Blok LBC, pada tahun 2017 telah ditanam 5.000 pohon yang ditanam pada areal seluas 5 hektar. Jenis pohon yang ditanam merupakan jenis pohon asli hutan TNGGP dan termasuk tumbuhan langka Indonesia. Sebagian besar yang ditanam jenis puspa dan aren serta jenis lainnya yaitu kisireum, lame, rasamala, salam, manglid, suren, dan janitri. Acara penanaman dihadiri oleh perwakilan dari pihak PT. Tirta Investama (Kepala Pabrik dan CSR Manager); Yayasan Gamelina; Direktur PT. Rejosari Bumi; Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV Balai Besar TNGGP; Kepala Desa Cileungsi; dan Koordinator serta pejabat fungsional. Launching penanaman pohon sekaligus digunakan sebagai kesempatan untuk sosialisasi program kerjasama antara Balai Besar TNGGP dengan PT. Tirta Investama kepada Desa Cileungsi dan masyarakat, bahwa inisiatif mereka untuk mengembangkan wisata alam di LBC sejalan dengan program tersebut. Dalam sambutannya Plt. Kepala Balai Besar TNGGP dan perwakilan dari PT. Tirta Investama, keduanya menekankan pada pentingnya partisipasi masyarakat secara aktif dan konsisten dalam program pemulihan ekosistem dan pengembangan wisata alam berbasis masyarakat di wilayah LBC. Acara kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon secara seremonial sebanyak 50 pohon oleh seluruh tamu undangan. Sumber: Ratih Mayangsari - Penyuluh Kehutanan BBTNGGP dan Edi Subandi - Polisi Kehutanan BBTNGGP

Labuhan Ratu, 12 Januari 2018. Populasi gajah Sumatera selama dua dekade terakhir telah mengalami penurunan yang cukup mengkawatirkan. Status gajah sumatera saat ini berada dalam fase kritis “critically endangered” menurut kriteria IUCN. Kondisi tersebut secara sederhana dapat dimaknai bahwa memerlukan upaya yang sangat luar biasa untuk mengembalikan populasi yang normal dengan distribusi yang proporsional. Fragmentasi dan degradasi habitat, perburuan liar merupakan faktor utama yang menyebabkan menurunnya populasi di alam. Sementara keberadaan gajah Sumatera yang ditempatkan di Pusat Latihan Gajah (PLG), dalam perjalanannya, pengelolaan PLG menghadapi berbagai kendala yang tidak kalah serius. Salah satu persoalan yang perlu segera dicarikan jalan keluarnya adalah ketersediaan pakan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Pemerintah telah menyediakan anggaran untuk pengadaan pakan tersebut, namun pola yang ditempuh saat ini masih dihadapkan pada kendala berupa belum terjaminnya ketersediaan pakan dengan mutu dan jumlah yang cukup secara kontinyu. Ketersediaan yang cukup tersebut ditujukan untuk menjamin kecukupan akan nutrisi gajah. Nutrisi mempunyai fungsi penting yaitu mempertahankan kemampuan gajah baik dari sisi kesehatan, produktivitas dan kekuatan gajah. Untuk memenuhi pakan selama ini, dilakukan melalui dua cara, yaitu gajah di angon atau digembalakan di sekitar PLG dan pembelian pakan tambahan. Pakan gajah alami fluktuasi ketersediaanya cukup besar khususnya pada musim kemarau, sedangkan disisi lain pakan gajah tambahan radius pencariannya semakin jauh. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jaminan ketersediaan pakan gajah perlu disediakan sumber pakan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Salah satu alternatif utama adalah dengan membuat ladang pakan gajah di PLG. Pembuatan demplot pakan diharapkan mampu mengatasi persoalan di atas sehingga kesehatan gajah tetap terjaga. “Sebelum pelaksanaan pembuatan ladang pakan gajah, maka harus dibuat terlebih dahulu kanal pelindung dengan maksud agar tanaman yang ditanam terhindar dari gangguan satwa liar herbivor (gajah liar, rusa dan babi hutan). Pembuatan kanal calon ladang pakan gajah sepanjang 2,8 km dengan kedalaman 2 meter dan lebar 2 meter, dilakukan atas kerjasama antara Balai TNWK, Save Indonesian Endangered Spesies (SIES) dari Australia dan ALeRT (Aliansi Lestari Rimba Terpadu). Ladang pakan gajah seluas 20 hektar ini dibangun untuk mendukung pengelolaan PLG dalam rangka memenuhi kebutuhan pakan untuk kesejahteraan gajah secara berkelanjutan”, ujar Kepala Balai TN Way Kambas, Subakir, SH, MH, disaat monitoring pelaksanaan pembuatan kanal dengan didampingi oleh drh. Marcellus Adi CTR dari Alert. Kegiatan yang dimulai pada awal November 2017 lalu, selesai dilakukan pada tanggal 26 Desember 2017 dengan menyewa sebuah eskavator. Terdapat juga Embung yang dibuat dengan ukuran 40 x 20 meter dan kedalaman 6 meter, untuk menampung air pada musim hujan dan menjadi sumber air dimusim kemarau. Serta lubang sampah dan kanal pembatas kandang induk dan anak gajah. Sumber : TN Way Kambas dan Yayasan Alert

Banda Aceh, 12 Januari 2017. Balai KSDA Aceh kembali mengamankan 1 individu Siamang (Symphalangus syndactylus) yang dipelihara oleh seorang tokoh masyarakat di Kuta Alam, Banda Aceh (11/1/18). Ketika didatangi 3 orang Polhut Balai KSDA Aceh serta dibantu 3 petugas kepolisian Polsek Kuta Alam, tokoh masyarakat yang tidak mau diungkap identitasnya ini agak berat menyerahkan siamang yang dia pelihara dari kecil. Namun setelah diberikan penjelasan bahwa siamang merupakan jenis yang dilindungi undang-undang dan hanya boleh dipelihara di Lembaga Konservasi yang memiliki izin Menteri, yang bersangkutan akhirnya mau menandatangani berita acara yang disodorkan petugas. Siamang berjenis kelamin jantan berusia 4 tahun ini selanjutnya dibawa ke kandang pemeliharaan Balai KSDA Aceh untuk diperiksa kesehatan serta dilakukan perawatan lanjutan sebelum nantinya dilepasliarkan ke habitatnya. Siamang yang merupakan jenis gibbon, kelestariannya di alam semakin terancam akibat semakin sempitnya habitat serta ancaman perburuan. BKSDA Aceh sendiri akan terus menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi kelestarian satwa liar di Aceh, demi keseimbangan alam dan kepentingan anak cucu kelak. Evakuasi siamang dari seorang tokoh masyarakat juga menunjukkan komitmen Balai KSDA Aceh untuk tidak tebang pilih dalam menindak pemeliharaan illegal satwa dilindungi, baik masyarakat biasa, aparat ataupun tokoh masyarakat. Bahwa kepemilikan satwa dilindungi haruslah dalam bentuk Lembaga Konservasi atau penangkaran yang izinnya diterbitkan Menteri LHK. Untuk mendirikan Lembaga Konservasi sendiri ada persyaratan seperti kelayakan tempat, kelengkapan fasilitas, penerapan animal welfare (kesejahteraan satwa), serta memberikan edukasi tentang konservasi satwa liar kepada khalayak. Di Aceh sendiri saat ini baru ada 1 Lembaga Konservasi serta 3 lainnya dalam proses perizinan di Kementerian. Sumber : Balai KSDA Aceh

Jakarta, 12 Januari 2018. Pertemuan The 12th session of the Conference of the Parties (COP12) Covention of the Conservation of Migratory Species (CMS) telah dilangsungkan pada tanggal 23 sampai dengan 28 Oktober 2017 di Manila, Filipina. CMS merupakan perjanjian lingkungan yang berada di bawah naungan United Nations Environmental Program (UNEP). Pada pertemuan COP 12 CSM, Indonesia melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI diundang sebagai observer oleh Pemerintah Filipina melalui Departement of Environment and Natural Resources Philipina. Kegiatan COP 12 CSM diadakan untuk mendukung kegiatan satwa yang melakukan imigrasi di wilayah ASEAN terutama yang melintasi wilayah Indonesia antara lain burung, penyu, hiu, dan paus. Saat ini di Indonesia terdapat 2 flyway sites yang berada di Taman Nasional Wasur dan Taman Nasional Sembilang. Selain itu, terdapat 40 lokasi lain di Indonesia yang menjadi lokasi penting burung air migran Indonesia. Kegiatan ini diharapkan mampu menyediakan platform global untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan bagi satwa-satwa yang berimigrasi dan habitatnya serta meletakkan dasar hukum untuk langkah-langkah konservasi yang terokordinasi secara internasional, dan tidak akan menjadi sasaran perburuan dan perdagangan yang dapat mengakibatkn jenis asing invasif di Indonesia. Sumber : Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati

Malang -12 Januari 2018, Pasca penutupan jalur pendakian dan pembersihan area di sekitar jalur pendakian, tepatnya tanggal 6 Januari 2018 Balai Besar Taman National Bromo Tengger Semeru mengadakan kegiatan upacara adat ( syukuran dan do’a bersama). Kegiatan syukuran dan do’a bersama ini dilaksanakan di ruang aula rapat Resort Ranu Pani TNBTS . Kegiatan syukuran dan do’a ini diadakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas lancarnya kegiatan yang dilakukan oleh para pendaki selama 2017 tanpa banyak menimbulkan masalah. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mendo’akan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan di jalur pendakian Gunung Semeru ini akan berjalan lancar dan tanpa hambatan yang berarti. Kegiatan syukuran dan do’a ini dipimpin langsung oleh pak Bariyo yang merupakan salah satu dukun adat di desa ranu pani. Selain menjadi Dukun Adat, pak Bariyo sendiri merupakan salah satu sesepuh yang dihormati oleh masyarakat desa Ranu Pani. Kegiatan Upacara ini dilakukan dalam rangka meningkatan sinergitas antara TNBTS dengan Budaya Masyarakat Tengger sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan TNBTS. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Tengger Semeru

Riau – 12 Januari 2018, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau menggelar Konferensi pers terkait konflik satwa Harimau Sumatera ( Panthera tigris sumatrae) dan manusia yang terjadi di Desa Tanjung Simpang, Kec. Pelangiran, Kab. Indragiri Hilir yang menyebabkan satu warga meninggal dunia, hal tersebut disampaikan oleh Plt. Kepala Balai Besar KSDA Riau, Bapak Suharyono, S.H.,M.Si.,M.Hum, Kepala Bidang KSDA Wilayah I dan perwakilan dari PT. THIP di Balai Besar KSDA Riau pada tanggal 5 Januari 2018. Peristiwa konflik tersebut terjadi pada Rabu (3/1) siang sekitar pukul 11.00 WIB. Korban saat itu tengah bekerja di lokasi kebun sawit Eboni Blok 76/10 di Kecamatan Pelangiran, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau. Petugas Balai Besar KSDA Riau bersama Polisi, TNI, WWF, Yayasan Penyelamatan dan Konservasi Harimau Sumatera dan Forum Harimau Kita masih mencari keberadaan Harimau sumatera tersebut, jika tertangkap akan dievakuasi dari daerah perkebunan kelapa sawit dimana tewasnya salah satu pekerja PT. THIP. Bapak Suharyono mengatakan bahwa kejadian ini baru pertama terjadi di tahun 2017, indikasi kemunculan Harimau dilokasi kejadian selama ±20 tahun ini pada Desember 2017. Saat ini Tim memasang kambing untuk lebih menarik harimau memasuki perangkapnya. Sumber: BBKSDA Riau

Bantimurung, 12 Januari 2018. Kepala Resort Pattunuang bersama dengan Pamsimas dan Kepala Desa Laiya melaksanakan kegiatan uji fungsi dan serah terima sarana sistem penyediaan air minum. Serah terima dilaksanakan dari Pamsimas kepada Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Baji Minasa, Desa Laiya sebagai kelompok yang akan mengelola dan menangani program. Kegiatan ini dilaksanakan di Manggesara, Dusun Bontomanai, Desa Laiya, Cenrana, Maros. Kegiatan hari ini diadakan di Mesjid Manggesara pada Selasa (10/01/2017). Sarana air bersih tersebut merupakan bagian dari Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Program ini telah memasuki periode ke III di Maros. Program ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Pamsimas Maros telah menjalin kerjasama dengan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung sejak tahun 2014. Taman nasional telah mengeluarkan enam izin pemanfaatan air (IPA) non komersil melalui program nasional ini. Turut hadir perangkat Desa Laiya, pengawas Pamsimas tingkat provinsi dan kabupaten, perwakilan Komando Daerah Militer (Koramil) 1422 Maros, Kepolisian Sektor Camba dan segenap warga masyarakat Dusun Bontomanai. Kepala Desa Laiya menuturkan bahwa sumber dana pembangunan sistem penyediaan air ini berasal dari beberapa sumber. Beberapa di antaranya berasal dari APBN pusat melalui program Pamsimas III, APBdes, serta kontribusi masyarakat dalam bentuk dana tunai, tenaga, dan material lokal. Panjang pipa air yang terpasang sekitar 3.600 meter yang sumber airnya berasal dari Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Sarana air bersih ini mengairi 30 rumah warga. Secara rinci sebanyak 80 kepala keluarga atau sekitar 411 jiwa warga Dusun Bontomanai yang menikmati air bersih tersebut. Kepala Resort Pattunuang menyampaikan himbauan kepada warga masyarakat Desa Laiya khususnya warga Manggesara untuk turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan di sekitar sumber mata air. “Saya harap masyarakat turut menjaga keberlangsungan mata air dengan menjaga hutan di sekitarnya” ujar Nurdin Rumpa dalam sambutannya. Pamsimas berharap besar untuk keberlanjutan program penyediaan air bersih dan sanitasi ini. “Masyarakat bisa memelihara sarana air bersih tersebut melalui tata kelola yang dilakukan oleh KKM Baji Minasa. Saya juga berharap ada upaya nyata masyarakat untuk Perlindungan Daerah Tangkapan Air (PDTA) sehingga sumber air yang dimanfaatkan sekarang bisa terjaga dan lestari,” tegas Nur Khalis, Koordinator Kabupaten Pamsimas Maros. Di akhir acara para tamu undangan menuju keran air umum untuk bersama-sama secara simbolis meresmikan penggunaan instalasi pipa air Pamsiamas III ini. Sumber : Edy kyoto – Penyuluh Kehutanan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

Pekanbaru, 12 Januari 2017. Plt. Kepala Balai Besar KSDA Riau, Suharyono telah hadir di Riau sejak tanggal 4 Januari 2018. Satu hari setelah serah terima jabatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal KSDAE di Jakarta (3/1/18), seakan tiada lelah beliau langsung melakukan berbagai kegiatan di Balai Besar KSDA Riau. Sepenggal kegiatan beliau sejak kedatangannya di Kantor Balai Besar KSDA Riau yakni menerima tamu FHK, WWF, PKHS, PT Arara Abadi dan Korwas PPNS Polda Riau (4/1/18), konferensi pers tentang konflik satwa Harimau Sumatera (5/1/18), berkunjung ke TWA Buluh Cina untuk mengetahui secara langsung potensi yang ada serta tidak lupa beliau menunjukkan rasa pedulinya dengan datang ke rumah pegawai yang hajatan (6/1/18), melakukan pembinaan pegawai PLG Riau di Minas dan berkunjung ke pegawai yang sakit (7/1/18), memimpin Rapat evaluasi kinerja dan DIPA 2017 Balai Besar KSDA Riau (8/1/18), konferensi pers terkait viralnya satwa di Kasang Kulim (9/1/18), melakukan rapat dengan beberapa UPT terkait kegiatan yang bisa dilakukan bersama (10/1/18), menghadiri acara perpisahan Pak Mahfudz sebagai Kepala Balai Besar KSDA Riau (11/1/18) dan melaksanakan Rapat pengelolaan DiPA 2018 Balai Besar KSDA Riau. Sumber : Balai Besar KSDA Riau

Jayapura, 11 Januari 2018. 2 Januari 2018 petugas DitPolair Polda Papua yang sedang melakukan pengamanan/ patroli di Pasar Hamadi menemukan 1 (satu) ekor penyu hijau (Chelonia mydas) yang tidak diketahui pemiliknya, barang bukti temuan satwa liar yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor penyu hijau (Chelonia mydas) dengan ukuran panjang 110 cm, lebar 80 cm dan berat 110 Kg. Keesokan harinya pada tanggal 3 Januari 2017 hasil temuan tersebut diserahkan kepada Balai Besar KSDA Papua melalui Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV Sarmi (Tonci Aibini) dan selanjutnya barang bukti temuan tersebut diamankan di Kantor Balai Besar KSDA Papua selanjutnya secara sigap tim BBKSDA PAPUA melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut : Sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa bahwa penyu ini merupakan satwa yang dilindungi serta dengan mempertimbangkan kondisi satwa tersebut, maka pada Hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018 pukul 15.43 WIT dilakukan pelepasliaran penyu hijau (Chelonia mydas) yang berlokasi di Laut Argapura Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura yang disaksikan oleh Petugas DitPolair Polda Papua, Petugas Karantina Ikan Pelabuhan Laut Jayapura dan masyarakat setempat. Pada kesempatan yang sama, masyarakat diharapkan agar melaporkan hasil temuan ke BBKSDA Papua serta menghimbau secara luas untuk tidak mengambil, memiliki, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi atau bagian - bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. Sumber: I Ketut Diarta Putra, S.Si - Kepala Sub Bag Data Evlap dan Humas BBKSDA Papua

Riau – 9 Januari 2018, Plt. Kepala Balai Besar KSDA Riau, Suharyono memberikan penjelasan kepada media pada tanggal 9 Januari 2018 di kantor Balai Besar KSDA Riau terkait viralnya foto beberapa satwa penghuni Lembaga Konservasi Kasang Kulim di Prov. Riau. Dalam foto viral tersebut terlihat satwa rusa, kuda dan beruang dalam kondisi sangat kurus dan memprihatinkan. Balai Besar KSDA Riau segera meminta penjelasan dari pengelola Kebun Binatang Kasang Kulim dan menurunkan tim ke lapangan. Hasilnya Tim tidak menemukan satwa sekurus yang terdapat dalam foto tersebut. Disamping itu pihak pengelola juga menyodorkan bukti pemeriksaan medis dari dokter hewan yang rutin dilakukan untuk memeriksa satwa satwa penghuni Kasang Kulim. Pemeriksaan terakhir tertanggal 1 Desember 2017. Tim melihat banyak perbaikan yang telah coba dibenahi oleh Kebun Binatang Kasang Kulim terutama dari sarana pengunjung, kebersihan dan bak minum untuk satwa. Di depan awak media plt. Kepala Balai Besar KSDA Riau mempersilahkan siapapun untuk melihat langsung satwa satwa yang berada di Kebun Binatang Kasang Kulim karena tidak ada yang ditutup tutupi dan mempersilahkan siapapun untuk memberi masukan demi kemajuan satu satunya lembaga konservasi terdekat dari ibu kota Provinsi Riau tersebut. Kasang Kulim sebagai Lembaga Konservasi didirikan berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 250/Kpts-II/1999 tanggal 28 April 1999 dan berlaku selama 30 tahun. Untuk kedepannya Balai Besar KSDA Riau sebagai mitra dan pembina Kebun Binatang Kasang Kulim akan terus mengevaluasi, memonitor dan melakukan pembinaan baik secara teknis maupun kelengkapan administrasi. Terlihat jelas adanya perbedaan foto viral dan foto hasil pemeriksaan Tim Balai Besar KSDA Riau pertanggal 8 Januari 2018 (pagi). Sumber: BBKSDA Riau

Labuhan Ratu, 10 Januari 2018. Senin 8 Januari 2017 di desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Lampung Timur dilaksanakan Sarasehan Forum Rembuk Desa Penyangga dan Taman Nasional Way Kambas. Kegiatan dihadiri oleh seluruh anggota FRDP, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, WCS-IP, dan Yayasan Alert. FRDP merupakan forum yang beranggotakan masyarakat dan para Kepala Desa di 24 desa penyangga yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi TN Way Kambas. Salah satu peran utama FRDP adalah membantu mengatasi permasalahan yang ada di Taman Nasional Way Kambas, utamanya membantu penanganan konflik gajah liar yang akan keluar kawasan konservasi TNWK ke perladangan masyarakat desa. Sarasehan yang dipandu oleh Bapak Maryono (anggota DPRD Lampung Timur) selaku Penasehat, diisi dengan : Kepala Balai TN Way Kambas, Subakir, SH, MH, pada kesempatan pertama diskusi menyampaikan, “Kami sangat senang, sekarang TNWK yang memikirkan orang banyak. Sesuai arahan Menteri KLHK melalui Dirjen KSDAE, Taman Nasional harus bisa memberi manfaat kepada masyarakat sekitar kawasan konservasi. Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera, menjadi tujuannya. Keberadaan FRDP sangat terasa manfaatnya bagi TNWK”. Lembaga mitra WCS-IP dan Yayasan Alert yang banyak mendampingi masyarakat dalam kegiatan penanganan konflik dan restorasi kawasan berharap agar dalam menyelesaikan permasalahan bersama dapat dilakukan secara bijak. Beberapa perwakilan FRDP menyampaikan program yang sudah berjalan pada tahun 2017 agar dapat terus dilanjutkan dan perlu lebih ditingkatkan lagi sinergitas dan sinkronisasi agenda kegiatannya. Desa-desa Penyangga diharapkan dapat menggali potensi desanya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan wisata untuk mendukung Industri Pariwisata Lampung Timur yang nantinya akan terkoneksi dengan kegiatan ekowisata di TNWK. Bagi desa-desa yang sudah ada kegiatan wisatanya agar terus berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan resort-resort terdekat. Sementara dari Pemkab Lampung Timur siap membantu untuk peningkatan ekonomi melalui program-program Pemberdayaan Masyarakat. Dananya sudah siap, kata Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim. “Prinsipnya Taman Nasional Way Kambas mengapresiasi keberadaan FRDP dan atas kerjasama dan dukungan yang telah berjalan selama ini disampaikan terimakasih, semoga ke depan lebih dapat meningkat lagi.”demikian pesan Kepala Balai TN Way Kambas di akhir acara sarasehan ini. Sumber : Humas Balai TN Way Kambas

Bogor, 10 Januari 2017. Kegiatan penyegaran (refreshment) Tim Rhino Monitoring Unit (RMU) dan Rhino Health Unit (RHU) Balai Taman Nasional Ujung Kulon dilaksanakan di Taman Safari Indonesia, Cisarua Bogor pada tanggal 8 sampai 12 Januari tahun 2018. Tim RMU dan RHU saat ini merupakan tim yang menjadi ujung tombak kegiatan monitoring satwa liar di Taman Nasional Ujung Kulon dengan badak jawa sebagai target utamanya. Tujuan kegiatan ini selain untuk penyegaran tim, juga untuk upgrade dan perbaikan form tallysheet serta untuk menyusun SOP manajemen data sehingga dapat menghindari kesalahan input. Peserta kegiatan sebanyak kurang lebih 50 orang yang terdiri dari staf Balai Taman Nasional Ujung Kulon, WWF, Tim RMU dan tim RHU. Adapun agenda acara selama pelaksanaan kegiatan disana antara lain adalah di hari pertama persiapan oleh panitia. Di hari kedua agenda acaranya adalah pengantar training dan refreshment oleh Sunarto, presentasi tentang “Temuan Kesalahan Data Camera Trap tahun 2013 – 2016” oleh Rois M, dilanjutkan dengan diskusi tentang “SOP Manajemen Data Camera Trap (solusi dan perbaikan)”oleh Sunarto dilanjutkan dengan presentasi tentang “Evaluasi Hasil Pemasangan Camera Trap” dan diskusi tentang “Setting Camera Trap yang Ideal” oleh PEH Balai TN. Ujung Kulon, Asep Yayus Firdaus dan staf WWF Ujung Kulon Ridwan Setiawan. Di hari ketiga peserta dibekali pengetahuan tentang “SOP Pengambilan Data Lapangan yang Dilakukan Saat Ini dan Evaluasinya” oleh staf TN. Ujung Kulon M. Syamsudin dilanjutkan dengan diskusi tentang “Update Perbaikan Form Tallysheet Data Lapangan” serta simulasi pengisian form tallysheet yang terbaru (oleh seluruh anggota tim). Yang menarik dari kegiatan di hari ketiga ini adalah peserta diberi pengetahuan tentang tips and trick memperbaiki camera trap dilapangan dilanjutkan diskusi tentang maintenance/perbaikan unit camera trap di lapangan yang disampaikan oleh Frenky. Berbagai permasalahan dan tantangan dilapangan membutuhkan upaya peningkatan pengetahuan agar tim mampu mengatasi masalah yang mungkin terjadi dalam tingkat tertentu. Oleh karena itu sebuah kegiatan penyegaran (refreshment) sangat diperlukan oleh tim baik tim RMU, RHU, Balai Taman Nasional Ujung Kulon maupun tim dari WWF untuk menjadi bekal dalam melakukan kegiatan pada masa mendatang. Sumber : Balai TN Ujung Kulon

Bogor - 9 Januari 2018, Mengawali tahun 2018 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) dengan PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) bertempat di Kantor Ditjen KSDAE Jl. Juanda No.15 Bogor. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh Plt. Kepala Balai Besar TNGGP (Ir. Herry Subagjadi, MSc) dan Direktur P.T. Tirta Fresindo Jaya (Woko Wahtoto) yang disaksikan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ir. Wiratno, M.Sc.). Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi pemulihan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat dengan jangka waktu kerjasama 5 tahun (2017-2021). Dalam sambutannya, Direktur P.T. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) menyampaikan bahwa sesuai bidang yang diusahakan perusahaan Mayora Group khususnya produk makanan dan minuman, kebijakan CSR Mayora lebih ditekankan pada penanaman pohon dalam rangka pemulihan ekosistem tangkapan air sebagai wujud imbal saja lingkungan Mayora Group terhadap penyedia air. Pihak Mayora menginginkan pohon yang ditanam tetap lestari (tidak ditebang) dan pihak Mayora sangat senang lokasi penanaman pohon berada di dalam kawasan konservasi. Sedangkan dalam sambutannya, Direktur Jenderal KSDAE menyampaikan apresiasi kepada pihak Mayora Group atas komitmennya untuk turut serta dalam upaya pelestarian TNGGP yang merupakan wilayah hulu daerah tangkapan air melalui kegiatan pemulihan ekosistem TNGGP di Seksi PTN Wilayah VI Tapos, Bidang PTN Wilayah III Bogor. Selain itu, Dirjen KSDAE menyampaikan peranan penting TNGGP sebagai daerah penyuplai air terbesar bagi warga masyarakat dan perusahaan yang berada di wilayah Cianjur, Sukabumi, dan Jabotabek sehingga harus mendapat perhatian dari berbagai pihak. Selanjutnya Dirjen KSDAE menyampaikan bahwa daerah puncak sebagai destinasi wisata di wilayah Jakarta dan sekitarnya tidak akan terwujud tanpa adanya keberadaan TNGGP. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, Dirjen KSDAE berpesan pentingnya melibatkan pemerintah daerah terkecil yaitu desa. Peran desa penyangga taman nasional harus didorong untuk terlibat dalam upaya-upaya pelestarian dan pemberdayaan masyarakatnya. Keberlanjutan pemulihan ekosistem tidak mungkin terjadi tanpa memberdayakan masyarakat sekitarnya. Satu hal lagi yang disampaikan oleh Dirjen KDSAE perlu berkonsultasi untuk pemilihan jenis yang akan ditanam dengan ahli/ pakar tumbuhan langka sehingga dalam pemulihan ekosistem mempunyai manfaat yang lebih yaitu terpulihkan ekosistem hutan dan pelestarian tumbuhan jenis langka. Rencana pemulihan ekosistem oleh PT. Tirta Fresindo Jaya dalam kurun waktu kerjasama adalah 40 hektar yang terletak di Seksi PTN Tapos. Tahun pertama telah tertanam seluas 8 hektar yang terdiri 2 hektar di Blok Panyusuhan, 2 hektar di Blok Pasir Pogor, dan 4 hektar di Blok Arca. Dalam proses penanaman dan pemeliharaan tanaman, melibatkan kelompok tani hutan dari desa penyangga taman nasional diantaranya KTH LBC Lestari dan KTH LBC Lestari Jaya serta kelompok Masyarakat Mitra Polhut. Sumber: Ratih Mayangsari – Penyuluh Kehutanan Balai Besar TNGGP dan Ade Frima Nurcahya Intan – Polisi Kehutanan Balai Besar TNGGP