Embaloh Hulu - Rabu, 18 Januari 2018. Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) menggandeng International Tropical Timber Organization (ITTO) untuk melatih warga desa Manua Sadap yang merupakan daerah penyangga TNBKDS untuk memanfaatkan program biogas yang telah ada dengan membuat diversifikasi pangan melalui pembuatan dodol pepaya dan keripik rebung (bambu muda). Mengambil lokasi Dapur Umum Biogas Dusun Sadap, Desa Menua Sadap, Kecamatan Embaloh Hulu hadir ibu-ibu PKK yang berasal dari dua dusun, yakni Dusun Sadap dan Dusun Kelayam. Kepala Seksi PTN 1 Lanjak, Parsaroan Samosir mengatakan dipilihnya dua produk olahan ini berdasarkan hasil survey potensi sumberdaya alam di Desa Manua Sadap. “Dusun Sadap dan sekitarnya ini mudah kita menemukan rumpun bambu serta buah papaya, hampir ditiap ladang masyarakat ada,” jelasnya. Ditambahkan Samosir, selama ini harga jual rebung dan papaya yang ada di masyarakat hampir tak ada nilainya. Masyarakat hanya memanfaatkan rebung untuk dibuat sayur tanpa tahu bagaimana cara untuk menambah nilai jualnya. “Rebung oleh masyarakat Dusun Sadap hanya dikonsumsi sebagai sayur peneman lauk saja, tanpa diolah menjadi produk apapun”, tuturnya. Berangkat dari keprihatinan itulah, BBTNBKDS bekerjasama dengan ITTO mencari alternatif produk olahan yang bisa dikembangkan dari bambu muda ini. Adapun yang bertindak sebagai traniner atau instruktur pelatihan adalah Agus Sudrajat (konsultan Biogas Bogor) dan Kusnadi (pembuat dodol Garut). Dalam keterangannya saat dihubungi tim humas, Kusnadi mengatakan bahwa masyarakat Desa Manua Sadap sangat terampil dalam membuat dodol. Selain itu, melimpahnya sumber bahan baku menjadikan dua produk ini kelak bias menjadi unggulan dari Desa Wisata Sadap. “Untuk bahan pembuatan dodol, dilakukan survei disekitar rumah Betang Sadap dan buah yang digunakan adalah buah papaya. Untuk pembuatan keripik rebung, dilakukan survei rumpun bambu di pinggir Sungai Embaloh dan diladang-ladang milik masyarakat setempat." Agus Sudrajat, konsultan ITTO yang menjadi narasumber pada acara tersebut menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pemanenan bambu muda yang berkelanjutan, “peserta pelatihan juga dilatih bagaimana cara memanen rebung yang benar dan lestari. Selain itu, masyarakat juga dilatih bagaimana agar rebung yang dihasilkan oleh rumpun bambu dapat tumbuh dengan subur dan melimpah”, tuturnya. Agus menambahkan, "bahwa dirinya tidak ingin ketika produksi dodol dan keripik ini meningkat kemudian masyarakat memanen bambu tanpa mengindahkan regenerasi dari bambu itu sendiri." Sumber : BBTNBKDS

Jayapura, 18 Januari 2018. Kamis 18 Januari 2018 pukul 3 (tiga) sore, berseragam lengkap, Polhut BBKSDA Papua berdiri gagah mengikuti Upacara HUT Satpam ke-37 di Lapangan Brimob Kotaraja Jayapura. Personil Polhut yang mengikuti upacara, Purnama, La Ode Irianto Subu, Kurnianingsih, F.S. Manobi, Abdul Kahar, M. Jalil berdiri bersama mitra Polisi lainnya. Dengan tema peringatan upacara “Melalui Peningkatan Kompetensi Kita Wujudkan Profesionalisme SATPAM Dalam Rangka Menciptakan Keamanan Dan Ketertiban Di Lingkungan Kerja” dan dalam amanatnya inspektur upacara Wakapolda Papua menyampaikan kebutuhan akan rasa aman tidak bisa diemban oleh Polri semata. Satuan pengamanan yang terdiri dari petugas-petugas yang terlatih dan terampil berperan sangat penting dalam menjaga sentra-sentra perekonomian, sekolah, rumah sakit, tempat-tempat pelayanan masyarakat, sampai instansi pemerintah sebagai mitra kerja terdekat bagi Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Peringatan hari ulang tahun Satuan Pengamanan ini diharapkan suatu momentum untuk mengevaluasi kinerja, sekaligus refleksi pemuliaan profesi satuan pengamanan sebagai sebuah pekerjaan yang dibutuhkan kehadirannya, patut untuk dihargai serta harus terus ditingkatkan kemampuannya. Dalam kegiatan upacara ini, para satpam unjuk kebolehan dengan cara atraksi peragaan sikap dasar baris-berbaris dan bela diri karate yang dimiliki. Kehadiran Satuan Pengamanan diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan kerjanya masing-masing. Sumber : Diah, Purnama, Kurnianingsih - Balai Besar KSDA Papua

Jayapura (17/1/18). Kabupaten Supiori adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Papua, Kabupaten Supiori merupakan pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor. Pusat pemerintahan kabupaten ini terletak di Sorendiweri. Di Kabupaten Supiori terdapat 2 (dua) potensi jasa lingkungan air yang mempunyai debit air cukup besar terletak di Distrik Supiori Barat yaitu Air Terjun Wabudori dan di Distrik Supiori Selatan yaitu Air Terjun Masriv. Air Terjun Wabudori terletak di Sungai Wabudori dalam TWA Supiori yang mempunyai luasan 15 hektar, Air Terjun Wabudori ini merupakan rangkaian dari tujuh tingkatan air terjun di Sungai Wabudori Kampung Sabarmiokre, pesona keindahan alam pada Air Terjun Wabudori akan dikembangkan oleh BBKSDA Papua sebagai destinasi wisata di Kabupaten Supiori. Tak kalah menariknya dengan Air Terjun Wabudori adalah Air Terjun Masriv yang terletak di CA Supiori di Distrik Supiori Selatan tepatnya di Kampung Odori. Air terjun yang terletak di pinggir jalan dapat ditempuh dari Ibukota Kabupaten selama ± 1,5 jam. Selain menikmati keindahan di air terjun Masriv ini, kita juga bisa menikmati kesejukan airnya, walaupun air terjun ini cukup deras namun disisi bawahnya berarus tenang sehingga kita bisa merasakan kesejukannya dibarengi dengan airnya yang bersih dan jernih. Pada air terjun tersebut terdapat batu-batu yang cukup besar. Dari sana kita bisa melihat keindahan air terjun lebih dekat. Bagi yang suka berfoto, anda juga bisa berfoto di atas batu-batu tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori telah memanfaatkan air terjun tersebut sebagai sumber energi terbarukan yaitu pembangunan Fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH) yang berguna untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat hingga ke Kampung Odori. Mengingat air terjun Masriv ini mempunyai potensi yang besar sebagai PLTMH dan tempat wisata yang menarik serta telah banyak dikunjungi masyarakat, maka sebaiknya BBKSDA Papua dan Pemda Kabupaten Supiori melakukan perubahan fungsi dari kawasan Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam untuk pengembangan pariwisata. Penulis : Dahlan, S.P (Kasi Wil III Biak BBKSDA Papua) Diah Warastuti (PEH BBKSDA Papua)

Putussibau, 16 Januari 2018. Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) berkolaborasi dengan Asian Develoipment Bank (ADB) melakukan kajian potensi sosial-ekonomi di Desa Bungan Jaya kawasan TNBK. Kepala Bidang PTN Wilayah II Kedamin mewakili Kepala BBTNBKDS mengungkapkan bahwa secara umum suku yang mendominasi termasuk kedalam rumpun dayak Punan yang aslinya berasal dari wilayah Kalimantan Timur. “Secara umum masyarakat Desa Bungan Jaya didominasi suku Dayak Punan Hovongan dan beberapa suku dayak lain seperti Dayak Bukat, Dayak Belatung,Dayak Howoung, Dayak Kereho, Dayak Kayan, Melayu, dan Cina” tuturnya. Fery mengatakan bahwa Kepala BBTNBKDS saat memberikan pembekalan kepada tim survei, telah mengingatkan bahwa Desa Bungan Jaya merupakan desa yang memiliki banyak keragaman suku, dengan keberagaman tersebut maka perlu diambil data sosial, ekonomi dan budayanya. Karenanya Fery menilai pengambilan data sosekbud ini penting dilakukan untuk "memotret" bagaimana kondisi terkini sosial ekonomi dan budaya masyarakat, perilaku keseharian, bagaimana cara masyarakat memanfaatkan hutan secara lestari berdasarkan kearifan lokal dan tentu saja untuk melengkapi data sebagai acuan untuk merumuskan program-program pemberdayaan kepada masyarakat kedepannya. “Desa Bungan Jaya ini mempunyai banyak sekali pontensi yang bisa di kembangkan, diantaranya kolam ikan, pariwisata, kerajinan tangan dan potensi yang lain-lain, untuk itu diharapkan kepada semua pihak untuk bahu membahu mengembangkan Desa Bungan Jaya ini sebagai desa percontohan" tukasnya. Sementara itu, salah satu anggota tim survey dari ADB, Hasbi, mengatakan bahwa Desa Bungan Jaya merupakan pecahan dari Tanjung Lokang. Jauh sebelum menjadi desa, masyarakat berpindah-pindah untuk mencari penghidupan sehingga pada akhirnya menetap di Bungan dengan status Dusun dan menginduk pada Desa Tanjung Lokang. “seiring berjalannya waktu masyarakat di Dusun bungan semakin bertambah banyak dan pada akhirnya menjadi desa dengan luas wilayah lebih kurang 1936 Ha” tutur Hasbi. Jumlah Penduduk keseluruhan 733 org, laki-laki berjumlah 377 org dan perempuan berjumlah 356 org yang terbagi dalam 198 KK dan terbagi ke dalam 3 (tiga) dusun yaitu dusun Bungan, dusun Aso dan dusun Lapung. Metode survey yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara masyarakat langsung dari rumah ke rumah (door to door). Hasil kunjungan ini digunakan sebagai data primer dan dilengkapi dengan data sekunder berupa pendataan jumlah KK, profil desa dan dokumentasi fasilitas umum. Keterlibatan masyarakat sangat tinggi dalam survey kali ini terbukti dengan kooperatifnya masyarakat saat dikunjungi oleh tim. “Saya senang dengan perilaku masyarakat yang welcome dan respon yang baik kepada tim pengambil data” tutup Hasbi. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum

Benteng, 17 Januari 2018. Even seperti ini punya magnet tersendiri buat para komunitas yang ada di Kepulauan Selayar. Bagaimana tidak dalam kurun waktu singkat dan hanya dua kali rapat pertemuan, stand yang disediakan oleh panitia sebanyak 49 buah sekarang sisa 3 stand yang ada hari ini. "Panitia akan terus mengajak masyarakat dan komunitas untuk terlibat dalam kegiatan positif ini" Ucap Dian Ariatami koordinator Selayar Belajar juga selaku mitra Balai TN. Taka Bonerate dalam pelaksanaan kegiatan ini. Selain akan ditampilkan karya-karya komunitas dari perwakilan setiap stand, panitia juga memberi ruang bagi yang ingin tampil di atas panggung utama Ucap Asep Pranajaya ketua panitia kegiatan. Hasil rapat kedua kemarin malam (15/01/2018) membahas aturan main, konsep dan masuk-masukan dari komunitas. Dalam rapat kedua tersebut dihadiri pula kepala SPTN Wil. I Muh. Hasan, SPTN Wil. II Jinato Abd. Rajab dan lurah Benteng Andi Anwar. Setelah ini akan diadakan kembali rapat ketiga yaitu dua pekan sebelum hari-H (03/02/2018) dan diharapkan bisa merampungkan rundown acara. Sumber : Asri - Balai TN Taka Bonerate

Putussibau, 16 Januari 2018. Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum Sentarum (BBTNBKDS) melalui Bidang Pengelolaan TN Wilayah II Kedamin melakukan berbagai upaya guna mendorong ekonomi masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional salah satunya melalui budidaya ikan Semah (Tor spp). Berlokasi di Desa Bungan Jaya, di Kawasan DAS Kapuas, pengembangan ikan Semah sebagai komoditas unggulan mulai dilakukan. Kepala Bidang PTN II Kedamin, Fery AM Liuw mengatakan dipilihnya ikan Semah karena merupakan jenis ikan endemik Sungai Kapuas yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dengan nilai ekonomis yang tinggi Fery menilai potensi ikan Semah bisa dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat “Dapat mengurangi potensi pengambilan ikan Semah di alam sehingga sangat bermanfaat untuk mempertahankan biodiversity yang ada di kawasan konservasi khususnya kawasan TNBK” tuturnya. Lebih lanjut, Fery menjelaskan populasi ikan Semah di alam yang semakin menurun karena penangkapan yang berlebihan dan perusakan habitat menyebabkan harga semah di pasaran sangat tinggi. Merujuk data BBTNBKDS tidak semua sungai di kawasan TNBK saat ini terdapat ikan Semah. “Ikan Semah merupakan jenis ikan yg langka, tidak semua sungai dapat dijumpai sehingga jenis ikan tersebut sehingga perlu untuk dilestarikan keberadaannya” imbuh mantan Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Karenanya Fery menegaskan bahwa perlu adanya keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga dan mengelola keberlanjutan kawasan TNBK khususnya di Desa Bungan Jaya. ”Perlu dilakukan kerjasama yang baik antara TNBK dan masyarakat supaya proses ini dapat berjalan dengan baik" ujarnya. Lokasi budidaya ikan semah dilakukan di Desa Bungan Jaya, Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu. Dari Kota Putussibau lokasi dapat ditempuh dengan waktu sekira 4 jam dari kota menggunakan perahu 40 PK. Disinggung mengenai program tersebut, salah seorang Kepala Adat Dayak Punan (penduduk asli Desa Bungan Jaya), Kuwai, mengatakan bahwa program budidaya semah ini merupakan harapan bagi masyarakat mengingat harganya yang terus naik di pasaran. “Masyarakat berharap agar proses budidaya ini bisa di kawal oleh TNBK sampai berhasil supaya bisa menjadi percontohan untuk masyarakat di tempat lain" tegas Kuwai. Untuk saat ini kisaran harga ikan semah ukuran 1 kg - 2 kg @100.000 per kg, ukuran 3 kg - 4 kg @300.000 per kg dan untuk ukuran 5 kg - 10 kg @1.200.000 per kg. Metode yang dilakukan oleh kelompok yaitu dengan cara membuat kolam lebar 5 m dengan panjang 8 m dan kedalaman 2 m, dialiri air dari sungai Songiro dengan selang Spiral ukuran 3 inchi dan pembuangan air melalui pipa, dengan metode yang demikian itu supaya didalam kolam terjadi sirkulasi air sehingga ikan semah dapat beradaptasi dan tumbuh dengan baik. Budidaya ikan semah ini sendiri merupakan program prirotas dari kementerian KLHK melalui BBTNBKDS sekaligus mewjudukan nawacita Presiden Jokowi tentang membangun dari pinggiran. Menutup penjelasannya Fery mengingatkan kembali bahwa kawasan konservasi merupakan titipan dari generasi mendatang dan kewajiban kita bersama untuk menjaganya. “semoga program ini mampu menumbuhkan kesadaran untuk menjaga hutan kita bersama” pungkasnya. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum Sentarum

Jakarta, 17 Januari 2018. Dirjen KSDAE Ir. Wiratno, M.Sc. berikan sambutan di Forum Diskusi Pendanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Kegiatan ini diprakarsai oleh Bappenas untuk memfasilitasi pertukaran informasi terkait inovasi pendanaan konservasi bersama Multipihak, antara lain lembaga pemerintah; lembaga swadaya masyarakat; akademisi; lembaga keuangan dan pihak swasta. “Keanekaragaman hayati memiliki peran penting dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional” ujar Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Bapak Arifin Rudiyanto saat membuka kegiatan ini. Dalam sambutannya Dirjen KSDAE menegaskan bahwa kawasan konservasi tidak dapat dipaksakan untuk menghasilkan dana, pemanfaatan tersebut diyakini tetap memiliki dampak negatif disamping dampak positifnya. Sesuai arahan Dirjen KSDAE, saat ini Ditjen KSDAE mempunyai pendekatan cara baru dalam pengelolaan kawasan konservasi antara lain menjadikan masyarakat sebagai subjek dan multilevel leadership dengan memperhatikan empat prinsip tata kelola yaitu keterbukaan, partisipasi, pertanggungjawaban kolektif, dan akuntabilitas. Sumber : Setditjen KSDAE

Berawal dari adanya laporan masyarakat tanggal 16 Januari 2018 pukul 10.15 wib bahwa ada dugaan penyelundupan satwa liar yang tidak dilindungi Undang undang di Bandara Udara Husen Sastranegara, maka Tim Gugus Tugas Evakuasi dan Penyelamatan TSL BBKSDA Jabar segera merespon cepat atas laporan tersebut dengan melakukan pengawasan TSL yang berasal dari dalam dan luar negeri di Bandara tersebut. Sehubungan dengan lokasi dugaan penyelundupan adalah Bandara Udara Husen Sastranegara, maka sebelum melakukan kegiatan, Tim Gugus Tugas melakukan koordinasi dengan otoritas pengelola Bandara Udara Husen Sastranegara Bandara Udara Husen Sastranegara yaitu Bagian Intel TNI AU, POM TNI AU, Karantina Hewan dan Bea Cukai, dengan hasil semua instansi terkait mendukung upaya BBKSDA JABAR dalam upaya pencegahan penyelundupan satwa liar. Pada pukul 16.30 WIB, Petugas Stasiun Karantina menyampaikan bahwa telah tiba pengiriman barang berupa satwa hidup melalui kargo maskapai Lion Air, berdasarkan informasi tersebut, maka Tim Gugus Tugas BBKSDA Jabar bersama dengan petugas Karantina, Bea Cukai, anggota intel TNI Au dan POM TNI AU melakukan pengecekan bersama barang yang diduga berisi satwa di wilayah Kepabeanan Bea Cukai, namun Tim belum dapat memastikan jenis satwa tersebut karena belum dapat dibuka sebelum pemilik barang tersebut pada pukul 18.00 WIB. Tim Gugus Tugas BBKSDA Jabar dan otoritas Bandara Udara bersama dengan pemilik yang berinisial CA, melakukan pembukaan kandang plastik dan di temukan Burung Macau yaitu burung yang tidak dilindungi termasuk appendik I CITES sebanyak 5 ekor terdiri : jenis Ara ararauna sebanyak 3 ekor, umur anakan (belum dapat di identifikasi jenis kelamin) dan Ara chloropterus sebanyak 2 ekor umur dewasa (1 ekor jantan dan 1 ekor betina). Selain melakukan pemeriksaan terhadap satwa, Tim Gugus Tugas BBKSDA Jabar juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang menyertai barang serta asal usul satwa, namun tidak ditemukan adanya dokumen Import permit dan export permit (sesuai aturan appendik I Cites), bukti yang menunjukkan burung hasil penangkaran (penandaan berupa ring dan sertifikat hasil penangkaran) serta Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri.; Maka berdasarkan fakta tersebut, Tim Gugus Tugas BBKSDA Jabar menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran atas Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, pasal 63 ayat 1 dan 2 jo Pasal 64 ayat 2 karena pelaku tidak dapat menunjukan dokumen yang sah dalam pengiriman atau pengangkutan baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, Tim Gugus Tugas BBKSDA Jabar melakukan upaya persuasif atau penyelesaian diluar pengadilan (non penal) terhadap pelaku karena tidak ditemukan unsur pidana melanggar Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 karena Burung Macau merupakan satwa exotic dan tidak dilindungi undang-undang. Setelah memperoleh penjelasan dari Tim Gugus Tugas BBKSDA Jabar, maka yang bersangkutan akhirnya bersedia menyerahkan satwa-satwa tersebut kepada negara cq. BBKSDA JABAR. Untuk mendapat perawatan yang lebih baik, maka hari itu juga satwa-satwa tersebut dititiprawatkan ke Kebun Binatang Bandung. Kasus diatas, adalah gambaran bagaimana upaya Balai Besar KSDA Jawa Barat dalam menekan peredaran ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), yaitu dengan menempatkan petugas di “pintu-pintu” yang potensial menjadi peredaran ilegal TSL dan menjalin koordinasi dengan instansi lain yang terkait. Harapan, kasus ini akan menjadi pembelajaran bagi semua pihak khususnya masyarakat peng-hobby satwa, bahwa dalam memelihara satwa liar harus berasal dari sumber yang sah dengan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan peraturan. Sumber :BBKSDA Jabar

Jakarta,(17/1/18). Bertempat di Ruang Rapat Ditjen KSDAE Kementerian LHK – Jakarta pada tanggal 16 Januari 2018, hadir pada Audiensi tersebut Direktur Jenderal KSDAE (Ir. Wiratno, M.Sc), Bupati Sumba Timur (Drs. Gideon Mbilijora, M.Si) beserta jajarannya, dan Kepala Balai TN Matalawa (Maman Surahman, S.Hut.,M.Si). Bupati Sumba Timur menyampaikan perihal kepastian batas kawasan TN Matalawa yang telah ditata batas secara partisipatif mulai dari Desa Wanggameti hingga Desa Wanggabewa sejauh ± 72 Km. Beliau juga menambahkan saat ini masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan Laiwangi Wanggameti merasa resah dengan kondisi saat ini, dan membutuhkan kepastian atas lahan-lahan mereka yang berada disekitar kawasan hutan. Menanggapi hal tersebut, Dirjen KSDAE mengharapkan permasalahan batas kawasan harus segera diselesaikan dan akan mengkomunikasikan dengan Ditjen PKTL terkait permasalahan yang ada. Secara langsung beliau juga sangat berharap agar permasalahan batas kawasan ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat. Langkah yang dilakukan Pemda Sumba Timur dalam menyampaikan aspirasi masyarakat yang berada disekitar kawasan TN Matalawa merupakan langkah positif. Sebagai upaya membangun komunikasi dalam menyelesaikan permasalahan batas kawasan sehingga harapan akan kawasan hutan konservasi yang clean and clear dapat terwujud Permasalahan batas kawasan selalu dihadapi pengelola kawasan konservasi di Indonesia. Keberadaan kawasan konservasi yang syarat akan kepentingan tidak dapat dielakkan, pengelola kawasan konservasi berpegang pada aturan dan undang-undang yang berlaku dan masyarakat bertahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini sewaktu-waktu dapat menimbulkan konflik diantara pihak – pihak yang berkepentingan didalamnya. Permasalahan batas kawasan yang terjadi dikawasan Taman Nasional Matalawa (TN Matalawa), hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi terhadap batas kawasan TN Matalawa, khususnya diwilayah hutan Laiwangi Wanggameti. Kawasan hutan Laiwangi Wanggameti telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK. 1158/MenLHK-PKTL/KUH/PKTL.2/4/2016, pada SK tersebut dijelaskan bahwa kawasan hutan Laiwangi Wanggameti dengan luas 41.772,18 Ha atas dasar SK penunjukan (RTK.50) dengan merujuk pada Tata Batas tahun 1984/1985 dan tidak mengakomodir tata batas partisipatif tahun 2005/2006. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pengelola kawasan TN Matalawa terkait permasalahan batas, khususnya di kawasan hutan Laiwangi Wanggameti. Mulai dari beraudiensi dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemda) Sumba Timur, hingga berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL). Dan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola kawasan adalah memfasilitasi audiensi Pemda Sumba Timur bersama dengan Direktur Jenderal KSDAE Kementerian LHK. Sumber : Balai Taman Nasional Matalawa

Selasa, 16 Januari 2018, Balai Besar KSDA Jawa Barat menerima penyerahan sukarela 2 (dua) ekor satwa liar yang Dilindungi Undang-undang jenis Kucing Hutan (Felis bengalensis), maka hari ini Rabu, 17 Januari 2018 tadi siang sekitar jam 11.45 dan 12.20 WIB ditempat yang berbeda, Tim Gugus Tugas Evakuasi dan penyelamatan TSL SKW VI Tasikmalaya, Bidang KSDA Wilayah III Ciamis menerima penyerahan sukarela 2 (dua) ekor Kukang (Nycticebus javanicus) jenis kelamin jantan dengan kondisi sehat. Kukang pertama diserahkan oleh masyarakat an. Iman Nurjaman yang beralamat di Desa Sukamenak Kec. Sukarame Kab. Tasikmalaya dan Kukang kedua diserahkan oleh masyarakat an. Syarif Hidayatullah, SE. yang beralamat di Desa Cipakat Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya kepada Menurut pengakuan kedua masyarakat tersebut, bahwa satwa tersebut didapat dengan tanpa sengaja disekitar rumahnya sedang beraktifitas merayap, selanjutnya Kukang tersebut diamankan untuk menghindari gangguan dari hewan lain dan akhirnya diserahkan kepada Tim Gugus Tugas dan Penyelamatan TSL SKW VI Tasikmalaya Bidang KSDA Wilayah III Ciamis, BBKSDA Jawa Barat. Satwa liar ini, oleh Tim Gugus Tugas langsung dievakuasi ke Kantor Bidang KSDA Wilayah III Ciamis, sambil menunggu pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan dan untuk selanjutnya akan direhabilitasi di lembaga konservasi. Penyerahan satwa liar secara sukarela selama 2 (dua) hari ini dengan jenis dan daerah yang berbeda, menunjukkan bahwa masyarakat mulai tumbuh kesadarannya terhadap pelestarian satwa liar. Sumber : BBKSDA Jawa Barat

Solok, 17 Januari 2018. Kejadian satwa liar Beruang Madu (Helarctos malayanus) memasuki pemukiman masyarakat menimbulkan konflik satwa liar (9/01/2018). Selain Beruang, Harimau Sumatera juga memasuki pemukiman masyarakat serta menimbulkan konflik di Nagari Lubuk Gadang dan seekor anak kerbau mati akibat diterkam Harimau. Lokasi konflik Beruang berada di Jorong Sungai Lambai, sementara lokasi konflik Harimau berada di Jorong Taratak. Kedua lokasi merupakan wilayah kerja dari Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA Sumatera Barat. Penanganan konflik Beruang dilakukan oleh Petugas BKSDA Sumbar Resort Solok, BBTN Kerinci Seblat dan berkoordinasi dengan Aparat Pemerintahan Nagari Lubuk Gadang Selatan dan Jorong Sungai Lambai. Penanganan konflik Harimau dilakukan oleh Tim BKSDA Sumatera Barat bersama dengan ICS serta Tiger Team. Berdasarkan identifikasi petugas dilokasi kejadian, tidak ada hal-hal khusus yang dapat dijadikan alasan penyebab terjadinya konflik beruang, pemukiman penduduk berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung Batanghari yang merupakan habitat alami Beruang Madu. Demikian pula dengan konflik Harimau, belum diketahui secara pasti apa yang menjadi pemicu terjadinya konflik. Berdasarkan pengamatan kondisi lapangan diputuskan melaksanakan upaya penghalauan dengan menggunakan bunyi-bunyian meriam karbit. Penduduk di lokasi konflik diberikan penyuluhan tentang pencegahan serangan binatang buas terhadap ternak dan tanaman agar tidak jatuh korban selanjutnya. Untuk melindungi Harimau dari kemungkinan perburuan maka Tiger Team dan ICS melakukan patroli di kawasan hutan sekitar lokasi konflik. Sumber : Balai KSDA Sumatera Barat

Pekan Baru (17/1/18). Kelahiran bayi gajah Sumatera ini membawa angin segar bagi pencinta satwa terutama Balai Besar KSDA Riau karena salah satu species terancam punah kembali melahirkan bayinya di tahun 2018 ini setelah pada tanggal 15 Januari 2018 bayi rusa timor juga telah lahir di kebun binatang Kasang Kulim, Kampar Riau. Upaya Balai Besar KSDA Riau untuk mempertahankan dan memperbaiki ekosistim SM Balai Raja yang merupakan habitat Gajah Sumatera telah menunjukkan hasil nyata, Seekor gajah liar Sumatera berumur sekitar 40 tahun melahirkan bayinya di komplek Hutan Talang Suaka Margasatwa Balai Raja. Rimba Satwa Foundation (RSF) sebagai mitra Balai Besar KSDA Riau yang pertama menemukan kelahiran berdasarkan jejak kaki gajah kecil sekitar 4 hari yang lalu dan mereka memperkirakan waktu kelahiran terjadi sekitar 1 minggu ini. RSF mengamati induk betina yang mereka namai "Seruni" dari sebelum kelahiran terjadi. Walaupun anak gajah tersebut terlihat lincah dan sehat, namun sampai dengan saat ini belum dapat diketahui jenis kelaminnya karena selalu dikawal oleh induknya dan dua gajah dewasa lainnya. Balai Besar KSDA Riau beserta mitra akan terus melakukan upaya dalam penyelamatan dan pelestarian satwa yang dilindungi termasuk gajah Sumatera.

Lahat, 16 Januari 2018. Media sosial kembali menjadi sarana yang efektif bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan dalam memantau peredaran dan kepemilikan tumbuhan dan satwa liar. Melalui aktivitas pemantauan media sosial yang dilakukan oleh Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Lahat diperoleh informasi perdagangan anggrek alam dari Kota Pagar Alam. Setelah dilakukan penelusuran lapangan diperoleh informasi mengenai lokasi penjual yang berlokasi di Desa Rempasai, Kota Pagar Alam. Melalui komunikasi dengan penjual yang berasal dr Desa Rempasai, Kota Pagar alam tersebut bahwa perdagangan anggrek yang dilakukannya bukan merupakan jaringan dan hanya pedagang tunggal yang menjual anggrek yang diperoleh dari alam langsung tanpa melalui pengembangan dalam demplot. Aktivitas penjualan tersebut telah berlangsung selama 1 bulan melalui pemasaran online ke beberapa daerah yaitu Jakarta, Jogjakarta dan Surabaya dengan dominasi pengiriman ke Jogjakarta. Dalam sebulan pengiriman dilakukan sebanyak 36 kg dengan rincian 3 kali per minggu dengan sekali pengiriman seberat 3 kg. Jenis dominan yang diperjualbelikan secara online adalah jenis Vanda hepola dan Vanda putida (vanda ukuran besar 2 kg per batang dan ukuran kecil per kg sebanyak 3 batang). Artinya apabila tidak segera dihentikan maka eksploitasi anggrek alam jenis vanda tersebut berkisar 18 batang (ukuran besar) atau 108 batang (ukuran kecil) akan sangat mengancam keberadaan anggrek tersebut di alam. Jenis-jenis lain selain vanda juga dieksploitasi tetapi sekedar sebagai bonus untuk pembelian anggrek jenis vanda. Anggrek-anggrek yang belum dikirim oleh penjual tersebut diserahkan oleh pihak SKW II Lahat dan didistribusikan di demplot pengembangan anggrek yang berada di 3 lokasi yaitu Kota Pagar Alam, Desa Karang Panggung-Kec Selangit, dan Kota Lahat untuk dikembangbiakkan sebelum direintroduksi ke habitatnya. BKSDA Sumatera Selatan akan terus berupaya menertibkan peredaran dan perdagangan anggrek alam yang dilakukan dengan mengeksploitasi langsung dari alam untuk mencegah kepunahan keanekaragaman anggrek di alam. Sumber : Balai KSDA Sumatera Selatan

Boyolali - Rabu, 17 Januari 2018.Tugu yang baru saja dibangun akhir Tahun 2017 lalu di Puncak Trianggulasi Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dicorat coret oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Aksi ini sangat disayangkan oleh pihak Taman Nasional Gunung Merbabu. “Kalau ada yang ketahuan mau saya hukum, harus bersih-bersih sampai patroli, biar tahu ternyata menjaga merawat alam itu tidak mudah,” tegas Ir. Edy Sutiarto Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Tak hanya bangunan tugu saja yang dicorat coret, vandalisme juga dilakukan pada tiang-tiang bangunan pos sampai papan peringatan di Pos Bayangan 1, Jalur cuntel. Rencananya Balai Taman Nasional Gunung Merbabu akan membangun tempat khusus bagi pendaki yang akan melakukan corat-coret, sehingga vandalisme tidak akan terjadi lagi. Dan untuk mengurangi adanya vandalisme, petugas di lapangan menggeledah tas para pendaki yang akan naik ke puncak Gunung Merbabu. Pihak Balai Taman Nasional Gunung Merbabu mengajak semua pihak secara bersama-sama untuk menjaga potensi keindahan alam dan aset-aset yang ada, agar lebih indah lagi, sehingga bisa menarik wisatawan luar negeri untuk datang. Sumber : Bala Taman Nasional Gunung Merbabu

Palu, 17 Januari 2018. Tambora, jaringan konservasionis muda Indonesia yang didirikan pada bulan Desember 2015, dan Tangkasi, komunitas konservasionis muda di Sulawesi Tengah, bersama Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) melaksanakan kegiatan conservation camp di Telaga Tambing/Kalimpaa selama 11 hari mulai tanggal 9 s.d 20 Januari 2018. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas diri para peneliti dan praktisi muda Indonesia untuk pelestarian biodiversitas Indonesia ini diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jogjakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua dan Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dilepas oleh Plt. Kepala Balai Besar TNLL, Dedy Asriady, S.Si., MP. dan Kepala Bagian Tata Usaha BBTNLL, Ir. Periskila Sampeliling, M.Si. Dalam acara pelepasan yang berlangsung di Kantor Balai Besar TNLL beliau menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang mengikuti acara yang berlangsung di kawasan TNLL. Selain mendapatkan pelatihan dan pendidikan tentang ilmu dan teknologi konservasi peserta juga diharapkan menjadi agen penyebaran informasi dan promosi tentang potensi dan keunikan kawasan konservasi yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Bidang Pengelolaan TN Wilayah III, Ir. Suprihatna, dalam paparan singkatnya di lokasi camping menyampaikan informasi seputar TNLL mulai dari sejarah pembentukan, potensi jasa lingkungan, sampai potensi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Pada kesempatan yang sama, ketua panitia kegiatan menyampaikan paparan tentang visi dan misi Tambora dan Tangkasi dalam mendukung upaya konservasi biodiversitas yang harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Dalam pelaksanaan kegiatan kemah konservasi ini, peserta akan mendapat pelatihan tentang (1) pengenalan rancangan penelitian dalam bidang konservasi, ekologi dan sosial, (2) metode pengambilan data lapangan dan analisis data, (3) rancangan mini research dan analisisnya (kalelawar, burung, dan mamalia besar), (4) pemasangan camera trap dan analisisnya, (5) analisis vegetasi, (6) survei sosial, (7) pengantar penulisan ilmiah, (8) pengantar GIS, dan (9) pendidikan konservasi. Pada kesempatan ini juga seluruh peserta berkesempatan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana membentuk lembaga non-profit dan penerapan ilmu konservasi, tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa studi master dan doktor di dalam dan luar negeri, membuat CV dan personal statement, menulis dan mem-publish jurnal ilmiah, dan peluang karir di dunia konservasi. Sumber berita : Humas Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu