Ketapang, 2 Februari 2018. Belum lama ini Seksi Konservasi Wilayah I Ketapang melakukan penyerahan bantuan pemberdayaan masyarakat untuk Desa seriam, Kec. Kendawangan. Bantuan yang diberikan masyarakat berupa Hand Tractor sebanyak 3 unit kepada Kelompok Tani Desa Seriam untuk mengelola lahan dan menghindarkan upaya pembakaran terhadap lahan. Sebagai latar belakang diberikannya bantuan tersebut, karena Desa seriam merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Cagar Alam Muara Kendawangan. Desa Seriam berdasarkan data merupakan desa yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, yang disebabkan kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan dengan cara membakar. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dapat merembet ke dalam kawasan cagar alam. Kegiatan pemberdayaan ini telah dikolaborasikan bersama perangkat desa, Dinas Pertanian melalui penyuluh lapangan dan mitra konservasi untuk saling bersinergi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Seriam. Kata kunci dalam pemberdayaan masyarakat desa seriam "Masyarakat sejahtera kawasan terjaga, begitupun sebaliknya kawasan dapat memberikan manfaat yang mensejahterakan masyarakat".(YS). Sumber : Balai KSDA Kalimantan Barat

Banyuwangi (2/2/2018). BBKSDA Jatim mengadakan konsultasi publik untuk membahas pembangunan sarana dan prasarana wisata alam TWA. Kawah Ijen tahun 2018, Kamis, 1 Februari 2018 di Banyuwangi. Acara ini dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait seperti beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, penggiat pecinta alam, media, LSM, paguyuban pemandu wisata alam serta kelompok masyarakat lainnya. Konsultasi Publik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pariwisata Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup, Balai Besar KSDA Jatim melakukan pegembangan sektor sarana prasarana di kawasan wisata alam tersebut. Selain untuk meningkatkan pelayanan kepada pengunjung wisata, juga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan. Selama konsultasi publik yang dilaksanakan, beberapa pihak memberikan masukan dan saran, antara lain pembangunan sarana prasarana yang memadai, dan desain yang disesuaikan dengan kearifan lokal setempat. Selain itu pembangunannya diharapkan lebih memperhatikan aspek ekologis guna tetap menjaga kelestarian ekosistem kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar dalam melakukan pembangunan tidak mengalami tumpang tindih dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pihak lain. Harapan dari kegiatan konsultasi publik ini terciptanya keselarasan, kesamaan pendapat, dan dukungan dalam melaksanakan pembangunan sarana prasarana TWA Kawah Ijen, serta sinergitas pengelolaan kawasan wisata bersama pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat umum. (Dedy Setiawan, Bakti Rimbawan pada Seksi Konservasi Wilayah V Banyuwangi) Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Timur

Banten (1/2/2018). Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal KSDAE bekerjasama dengan Taman Safari Indonesia dan Persatuan Kebun Binatang Se-Indonesia didukung oleh IUCN-SSC dan mitra-mitra terkait menyelenggarakan Workshop Population and Habitat Viability Analysis (PHVA) Macan Tutul Jawa (Panthera pardus melas). Workshop ini diselenggarakan pada tanggal 30 Januari – 2 Februari 2018 di Aviary Hotel, Bintaro, Banten. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE yang memiliki habitat Macan Tutul Jawa di wilayahnya, anggota Forum Macan Tutul Jawa (FORMATA), perwakilan KPH Perhutani, akademisi, anggota PKBSI, perwakilan kebun binatang di luar negeri yang memiliki Macan Tutul Jawa, mitra LSM dan peneliti serta pemerhati Macan Tutul Jawa. Macan Tutul Jawa merupakan salah satu satwa dilindungi di Indonesia. Arahan pengelolaan satwa jenis ini telah disusun di dalam dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konsevasi (SRAK) Macan Tutul Jawa periode tahun 2016-2026 melalui Peraturan Menteri LHK NOMOR P.56/Menlhk/Kum.1/2016. Workshop ini bertujuan untuk menganalisa dan memperbaharui kembali sebaran, kondisi populasi dan habitat Macan Tutul Jawa dengan data dan informasi dari para pengelola kawasan dan peneliti serta pemerhati. Sebaran satwa ini mulai dari provinsi Banten hingga kawasan TN Alas Purwo, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian di dalam dokumen SRAK Macan Tutul telah terjadi kepunahan lokal di beberapa habitat yang pernah dijumpai keberadaan Macan Tutul terutama di kawasan hutan produksi. Ancaman terhadap kelestarian satwa ini semakin meningkat di habitatnya. Salah satu bentuk ancaman yang saat ini terjadi adalah kejadian konflik dengan masyarakat. Kejadian konflik ini berdasarkan paparan dari narasumber pada workshop ini sebagai akibat dari semakin terdesaknya keberadaan Macan Tutul Jawa di dalam habitatnya. Alih fungsi lahan berhutan menjadi perkebunan, fragmentasi habitat sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur dan perburuan yang masih terjadi di beberapa habitatnya menjadi faktor yang menjadikan ancaman kelestarian satwa ini semakin meningkat. Di dalam workshop ini peserta dibagi menjadi empat grup untuk mendiskusikan beberapa topik diantaranya Protokol survey, Pengelolaan dan penyelamatan Macan Tutul berada di luar habitatnya, MItigasi konflik dan perburuan liar, Integrasi pengelolaan populasi dan habitat pada tiga jenis hutan yang berbeda bersama pengelola kawasan. Pada akhir workshop disusun rekomendasi yang diperoleh dari masing-masing grup sebagai bahan masukan dan pemutakhiran pengelolaan Macan Tutul Jawa di Indonesia. Selain itu, juga dibahas mengenai peran eksitu (lembaga konservasi) dalam upaya konservasi satwa ini yang berada di luar habitatnya. Sumber: Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati

Liwa, 26 Januari 2018. Pengelolaan taman nasional memiliki dinamika permasalahan yang kompleks, dibutuhkan ketersediaan data akurat untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan. Balai Besar TNBBS bersama UNDP Tiger Project menyelenggarakan Pelatihan Penyeragaman Pengumpulan Data Patroli Berbasis SMART tanggal 25 s.d. 26 Januari 2018, bertempat di Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah II Liwa. Smart Patrol adalah sebuah sistem yang memaksimalkan kegiatan patroli dan menggunakan “kekuatan informasi” untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan, termasuk upaya preventif untuk mengeliminir kegiatan illegal dan upaya represif dalam rangka penegakan hukum, serta melindungi satwa liar dan habitatnya di kawasan konservasi yang didukung oleh perangkat lunak spasial yang bernama MIST (Management Information System). Smart Patrol ini memiliki empat komponen pengambilan data utama yaitu: data spasial lokasi; tanggal dan waktu patroli; data observasi fauna di TNBBS termasuk tiga spesies kunci (Harimau Sumatera, Gajah Sumatera dan Badak Sumatera), empat spesies tumbuhan utama yaitu raflesia, Amorphopallus, kantung semar dan anggrek hutan serta aktivitas manusia dalam kawasan seperti perambahan dan pembalakan liar. “Petugas Balai Besar TNBBS telah melaksanakan kegiatan Smart Patrol dalam setiap kegiatan patroli, sehingga dapat mempermudah pembuatan laporan dan pemutakhiran data. Namun untuk mempertahankan dan memperkuat pengetahuan petugas Balai Besar TNBBS mengenai patroli berbasis SMART, maka perlu dilakukan pelatihan penyegaran untuk penyeragaman pengumpulan data patroli berbasis SMART ini.” ujar Kepala Balai Besar TNBBS Ir. Agus Wahyudiyono saat membuka pelatihan ini. Regional Coordinator PIU TNBBS Verry Iwan Stiawan mengatakan bahwa UNDP Tiger Project memandang pentingnya ketersediaan data Harimau Sumatera di TNBBS. “Teman – teman petugas di lapangan telah melakukan patroli rutin, data diolah dengan aplikasi SMART, dan kegiatan ini kita kenal dengan SMART Patrol. Data yang terkumpul tidak hanya data Harimau Sumatera, tetapi ada data Gajah Sumatera dan Badak Sumatera. Ketiga spesies mamalia besar ini merupakan satwa kunci TNBBS”, tambah Verry. Pelatihan ini diikuti oleh 32 peserta, berasal dari 17 Resort yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Narasumber dan instruktur menyampaikan materi tentang : Patroli Pengamanan Hutan; Pengantar Sistem SMART; Implementasi SMART di TNBBS; Struktur Data SMART dan Pengisian Buku Patroli Berbasis SMART. Para peserta pelatihan melakukan Praktek Lapangan Aplikasi SMART Patrol di Resort Balik Bukit Bumi Perkemahan Kubuperahu. “Dengan diselenggarakannya pelatihan SMART Patrol ini yang diikuti oleh Polhut dan MMP, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan petugas Balai Besar TNBBS dalam melakukan patroli berbasis SMART, serta memberikan pengetahuan mengenai patroli SMART kepada Polhut dan Masyarakat Mitra Polhut” kata Kepala Bidang Teknis Konservasi Ismanto, S.Hut.,M.P. Sumber : Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan

Banda Aceh (1/2/2018). Tim BKSDA Aceh bersama Wildlife Ambulance Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala dan Polres Aceh Jaya, berhasil menyelamatkan beruang madu (Helarctos malayanus) yang terjerat perangkap babi di kebun sawit di Desa Tanoh manyang , Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, pada Rabu 1 Februari 2018 sekira pukul 17.00. Tim BKSDA Aceh dan FKH Unsyiah turun setelah memdapatkan laporan dari Polres Aceh Jaya bahwa ada beruang yang luka terjerat di kebun sawit melalui Call Center BKSDA pada pukul 10.00 WIB. Kapolres Aceh Jaya AKBP Eko Purwanto bahkan ikut turun bersama tim ke lapangan. Beruang yang terjerat berhasil diselamatkan dan setelah diperiksa, luka yang diderita tidak parah dan dari rekomendasi dokter hewan beruang tersebut layak dilepasliarkan kembali. Sebelum dilepasliarkan, beruang yang terjerat berjenis kelamin betina dengan perkiraan umur 6 tahun tersebut diberikan suntikan vitamin, antibiotik, dan obat kutu terlebih dahulu. Selain luka bekas jeratan, terdapat cacat padq kaki kanan yg terjerat yaitu kuku-kukunya telah hilang yang diduga beruang tersebut pernah terjerat juga sebelumnya. Sumber: Sapto BKSDA Aceh

Sofifi, 1 Februari 2018. Adiwiyata berasal dari kata Adi (besar, agung, ideal atau sempurna) dan Wiyata (tempat mendapat ilmu pengetahuan), jika digabungkan kata tersebut mempunyai makna tempat yang besar, nyaman dan ideal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sekolah adiwiyata merupakan sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Program ini berawal dari program Kementerian Lingkungan Hidup untuk mewujudkan sekolah yang ramah lingkungan. Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL) beberapa hari lalu diajak oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan dan anggota pembina adiwiyata lainnya untuk melakukan sosialisasi atau memberikan informasi tambahan kepada 2 (dua) sekolah, yakni SMP 5 Tikep dan MTS Al-Khairat. Kepala Balai TNAL menugaskan anggota Polisi Khutanan untuk mengisi agenda tersebut. Materi sosialisasi yang disampaikan oleh David, Polhut Balai TNAL, kepada masing-masing sekolah antara lain adalah profil TNAL, program-program yang biasa dikolaborasikan dengan siswa sekolah seperti pembentukan Kader Konservasi, Kemah Konservasi, Visit to School, dan lainnya. Tak lupa, David juga memaparkan tentang potensi wisata alam dan Suaka Paruh Bengkok. Masing-masing pembina adiwiyata menyampaikan tentang pentingnya sekolah untuk bekerja sama dengan instansi atau lembaga lainnya yang berkaitan dengan lingkungan, salah satunya adalah Taman Nasional Aketajawe Lolobata. Dengan segera para guru dan pengurus lomba adiwiyata menyanggupi usulan tersebut. Hari ini, 4 (empat) guru dan pengurus adiwiyata dari SMP 5 Tikep menyerahkan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) kepada Balai TNAL. Dengan penuh semangat mereka berharap dapat bekerja sama dengan Balai TNAL dibidang kerindangan (taman) serta pemberian materi tentang lingkungan di sekolah mereka. “Kami berharap dalam penandatanganan PKS nanti dilaksanakan di lokawi wisata Resort Tayawi”, kata salah satu Guru dari SMP 5 Tikep. Para perwakilan sekolah tersebut kemudian dipandu berkeliling kantor oleh David mulai dari galeri kantor, kandang transit sampai Gedung Pusat Informasi. “Kapan-kapan silahkan mengajak muridnya untuk belajar di ruang perpustakaan pada Gedung Pusat Informasi ini”, kata David. Oleh : Akhmad David Kurnia Putra - Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata

Gilimanuk, 31 Januari 2018. Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, Balai Taman Nasional Bali Barat (BTNBB) melaunching Call Center layanan pengaduan masyarakat dalam acara Konsultasi Publik Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di TNBB. Kegiatan dihadiri oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jembrana dan Buleleng, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana dan Buleleng, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, pemegang IPPA, Lurah/Kepala Desa, Bendesa (kepala desa adat), kelompok masyarakat, LSM, dan jurnalis/wartawan. Tujuan dari kegiatan konsultasi publik ini adalah untuk menjaring masukan dari berbagai pihak terkait rencana pembangunan sarana prasarana wisata alam di TNBB tahun 2018. Acara dibuka oleh Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat Drh. Agus Ngurah Krisna K., M.Si. yang pada kesempatan ini sekaligus melaunching nomor Call Center pengaduan masyarakat di nomor +6282247475988. Melalui nomor ini, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan laporan pengaduan terkait gangguan kawasan lingkup wilayah kerja BTNBB sehingga dapat direspon cepat untuk ditangani. Adapun acara dilanjutkan dengan paparan rencana pembangunan sarpras wisata alam di TNBB. Dalam presentasi yang dibawakan oleh Kasubag TU TNBB, Wiryawan S. Hut, yang menyampaikan bahwa rencana pembangunan berada di tiga lokasi yaitu : 1. Karangsewu (pengembangan dermaga, menara pantau, mangrove trail, pedestrian, landmark, dan shelter) 2. Labuan Lalang (instalasi air bersih, mushola, dan toilet) 3. Pulau Menjangan (shelter, toilet, bak penampung air, instalasi air bersih, dll). Peserta konsultasi publik diberi kesempatan untuk memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan sarpras tersebut. Point penting masukan dari peserta dalam pembangunan sarpras wisata alam di TNBB ini yaitu menggunakan style/gaya Bali dalam setiap bangunan baik bentuk maupun materialnya; ramah lingkungan dan tidak mengganggu keindahan alam; menambah daya tarik wisata; memperhatikn kepentingan spiritual budaya; dan perlu sinkronisasi kebijakan pengelolaan wisata pemkab dengan TNBB. Dalam kesempatan ini, juga sedikit dibahas tentang permasalahan sampah dan penanganannya. Masukan dan harapan masyarakat akan diakomodir oleh Balai TNBB dengan melakukan review dokumen perencanaan yang telah dibuat. Harapan akhir semua pihak adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dari adanya aktifitas wisata di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Sumber :Balai TN Bali Barat

Jakarta, 1 Februari 2018. Dari sekian banyak kekayaan ekosistem TN. Ujung Kulon, madu hutan merupakan bagian dari sumber daya keanekaragaman hayati yang sangat bermanfaat bagi manusia. Madu hutan merupakan madu yang dihasilkan dari jenis lebah hutan Apis Dorsata atau disebut Odeng yang merupakan lebah paling banyak menghasilkan madu dari nectar bunga tanaman endemik hutan yang beragam. Pemanfaatan madu hutan di kawasan TN. Ujung Kulon telah dilakukan oleh masyarakat sekitar secara turun temurun. Madu hutan menjadi sumber pendapatan alternatif disaat petani tidak menggarap sawah tadah hujan, karena madu hutan dapat diambil saat musim kemarau dimana bunga-bunga tanaman hutan mekar. Akan tetapi sebelum ditandatanganinya kerjasama, masyarakat mengambil madu hutan disembarang tempat, termasuk di zona inti yang merupakan habitat badak jawa; memanen madu dengan teknik pangkas habis seluruh sarang dan memerasnya hingga madu menjadi tidak higienis, cepat fermentasi dan nilai jualnya rendah. Dalam rangka membuka ruang akses serta untuk memberikan nilai manfaat TN. Ujung Kulon bagi masyarakat desa penyangga, maka pada tanggal 11 Oktober 2016 Balai TN.Ujung Kulon dan Koperasi Hanjuang telah menandatandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor: PKS.04/T.12/TU/K3/10/2016 dan Nomor: PKS.040/Kop.Hanjuang/X/2016 Tentang Pengelolaan Madu Hutan di Zona Tradisional TN. Ujung Kulon di Pulau Panaitan seluas 388,75 Ha. Koperasi Hanjuang merupakan koperasi serba usaha yang beralamat di Kp. Saruni, Kecamatan Majasari, Pandeglang-Banten. Didirikan pada 01 Januari 2012 oleh beberapa orang pendamping kelompok tani, anggota Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon (KTMHUK) dan beberapa orang agen pemasaran madu hutan Ujung Kulon. Mendapatkan badan hukum dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pandeglang pada 31 Januari 2012 dengan nomor: 33/BH/XI.6/DK.UMKM/I/2012. Memiliki visi untuk “meningkatkan kesejahteraan bersama berbasis ekologi berkelanjutan”. Sampai tahun 2015 Koperasi Hanjuang memiliki anggota sebanyak 148 orang yang terdiri dari 140 orang petani madu anggota KTMHUK dan 8 orang dari unsur pendamping, sesuai dengan Keputusan RAK Koperasi Hanjuang pada tanggal 3 Agustus 2016 dengan Berita Acara Nomor 001/Kop Hanjuang-RAK/VIII/2016 yang ditandatangani oleh 30 orang peserta rapat di Desa Taman jaya, Kec. Sumur-Pandeglang. Pada tahun 2017, Koperasi Hanjuang memulai bekerjasama dengan PT. Oriflame Indonesia, dimana madu hutan atau odeng dari hutan TN. Ujung Kulon dimanfaatkan sebagai salah satu produk kecantikan brand kosmetik terkenal ini. Setelah 1 tahun menandatangani kontrak kerja dengan PT. Orindo Alam Ayu (Oriflame Indonesia), pada hari ini, Kamis 1 Februari 2018, Koperasi Hanjuang menandatangani perpanjangan kontrak madu “Odeng” Ujung Kulon dengan PT. Orindo Alam Ayu (Oriflame Indonesia). Menanggapi perpanjangan kontrak madu “Odeng” Ujung Kulon, Presiden Direktur Oriflame Indonesia Bapak Nicholas menyatakan sangat senang sekali. Tidak hanya kontrak yang diperpanjang, tapi PT. Oriflame akan mensupport untuk pengkayaan tanaman pakan lebah dan transplantasi terumbu karang di TN. Ujung Kulon yang akan dilaksanakan pada bulan Maret ini. Semoga produk madu “Odeng” Ujung Kulon dapat terus mendukung upaya konservasi alam di TN. Ujung Kulon. Sumber : Balai TN Ujung Kulon

Waingapu, 31 Januari 2018. SPTN I Waibakul Taman Nasional Matalawa (TN Matalawa) bersama dengan masyarakat mitra polhut (MMP) melaksanakan patroli terrestrial yang difokuskan pada daerah-daerah penyangga TN Matalawa. dipimpin langsung oleh Kepala SPTN I Waibakul (Abdul Basit Nasriyanto, S.Hut.,M.Si) tim patroli yang berjumlah 8 (delapan) orang personil bergerak menuju Dusun Lahona Desa Hupumada Kecamatan Wanokaka yang letaknya berada didalam kawasan TN Matalawa (enclave). Ditengah –tengah perjalanan tim patroli mendapatkan informasi adanya pohon tumbang didalam kawasan TN Matalawa dan menghalangi akses jalan raya yang menghubungkan antar kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah. Atas dasar informasi tersebut tim patroli bergerak menuju lokasi pohon tumbang dan melakukan pembersihan dengan peralatan yang tersedia. Setelah melakukan pembersihan jalur tim patroli bergerak menuju lokasi enclave untuk memantau kondisi kawasan hutan serta memastikan tidak adanya gangguan yang terjadi. Pada malam harinya, tim patroli melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Dusun Lahona dengan tujuan memberikan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan kawasan Taman Nasional. Kepala SPTN I Waibakul mengingatkan akan pentingnya peran serta masyarakat menjaga kawasan hutan, khususnya TN Matalawa yang merupakan benteng terakhir penyangga kehidupan di Pulau Sumba. Dan diakhir kegiatan dilakukan pemutaran film konservasi dan film dokumenter TN Matalawa. Sumber : Balai Taman Nasional Matalawa

Banda Aceh (1/2/2018). Dalam rangka memperingati Hari Primata Indonesia, BKSDA Aceh melepasliarkan 4 ekor satwa jenis monyet tidak berekor yang semuanya berjenis kelamin jantan, yaitu 2 ekor Ungko Lar (Hylobates lar) dan 2 ekor Siamang (Symphalangus syndactylus) ke habitatnya di salah satu kawasan hutan Aceh Jaya. Pelepasliaran dilaksanakan oleh petugas BKSDA Aceh dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Aceh Jaya, perangkat kecamatan dan desa. Keempat primata tersebut merupakan satwa yang dipelihara masyarakat dan kemudian diamankan oleh petugas BKSDA Aceh. Satwa-satwa tersebut telah mendapat perawatan dan pelatihan di kandang sementara BKSDA Aceh, yaitu 2 ekor Ungko Liar (Hylobates lar) asal Pidie selama hampir 4 bulan dan 2 ekor Siamang asal Banda Aceh selama 3 minggu. Pada masa perawatan jenis pakan yg diberikan tidak hanya berupa buah tetapi juga daun-daunan agar satwa terbiasa tidak hanya memakan buah sehingga mudah beradaptasi dengan kondisi di habitat, serta pemberian multivitamin, kontrol parasit internal dan eksternal. Dari hasil analisa diagnosa dokter hewan BKSDA Aceh, ke 4 satwa tersebut sudah dewasa, sudah menunjukkan tanda liar, bersuara sgt nyaring, sehat dan tidak cacat sehingga dinilai layak serta mampu dengan mudah mencari makan dan beradaptasi di hutan. Sejak tanggal 29 Januari 2018 proses pelepasliaran dipersiapkan dengan menggandeng mitra. Lokasi pelepasliaran sudah dilakukan survey oleh mitra dan petugas menyediakan logistik untuk pelaksanaan pelepasliaran tersebut. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki koloni jenis satwa tersebut yang diharapkan mampu beradaptasi dengan mudah dalam lingkungannya dan pelepasliaran dapat dengan mudah dipantau oleh petugas Resort KSDA dan mitra. Sumber: Sapto BKSDA Aceh

Bandung (1/2/2018). Balai Besar KSDA Jawa Barat bersama-sama dengan Yayasan Danamon Peduli dan Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri pada tanggal 30 Januari 2018 melakukan adopsi dan penanaman 3.000 pohon yang terdiri dari 33 jenis tanaman endemik khas Jawa Barat di Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi. Penanaman yang dilakukan tersebut merupakan sumbangsih berarti pada bumi sebagai tempat tinggal manusia, walaupun dalam scope yang relatif kecil. Bisa dibayangkan jika semakin banyak orang/organisasi yang tersadarkan untuk turut menanam pohon, maka planet ini beserta penghuninya akan nampak lebih ceria lagi. Jadi kata kuncinya adalah bolehlah kita memikirkan hal-hal besar, tapi bertindaklah secara lokal. Think globally, act locally. Salah satu pihak yang peduli tersebut adalah Yayasan Danamon Peduli yang memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam melestarikan lingkungan dan ekosistem, mengurangi dampak perubahan iklim serta meminimalisir terjadinya bencana melalui pengembalian fungsi hutan. Perubahan iklim telah menjadi isu global yang menjadi perhatian dunia setidaknya dalam satu dekade terakhir ini. Fenomena yang dipicu oleh semakin meningkatnya suhu permukaan bumi dari tahun ke tahun sebagai akibat dari penggunaan bahan bakar fosil yang terus menerus serta degradasi hutan yang semakin meningkat, telah membuka mata dunia untuk segera melakukan aksi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Kehutanan sebagai salah satu sektor yang selama ini dianggap sebagai ‘penyumbang’ emisi gas rumah kaca perlu terus berupaya agar target Pemerintah RI dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% sampai dengan tahun 2030 dapat terealisasi. Salah satu kegiatan yang dalam beberapa tahun terakhir digaungkan adalah kegiatan penanaman pohon secara massive di lahan milik negara maupun lahan milik masyarakat. Seperti halnya penanaman yang dilaksanakan di Taman Buru Masigit Kareumbi dan telah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Penanaman yang berlabel “Adopsi Pohon” ini dilakukan oleh berbagai pihak yang peduli akan kelestarian kawasan Taman Buru Masigit Kareumbi yang terletak di Kab. Bandung dan Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat. (HUMAS BBKSDA JABAR)

Bandung (1/2/2018). Balai Besar KSDA Jawa Barat telah pada tanggal 30 Januari 2018 telah meluncurkan Quick Response Layanan Pengaduan Masyarakat terkait : Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi, Perburuan Satwa Liar Dilindungi, Gangguan Kawasan Konservasi, Kebakaran Hutan dan Lahan serta Konflik Satwa Liar termasuk Pemilikan Ilegal Satwa Liar Dilindungi; dengan dibukanya Call Center di setiap Seksi Konservasi Wilayah yang tersebar seluruh di Provinsi Jawa Barat dan Banten sebagai upaya BBKSDA Jabar dalam memberikanTanggapan/Reaksi Cepat terhadap setiap pengaduan masyarakat. Sehari setelah peluncuran Quick Response Layanan Pengaduan Masyarakat ini, Call Center Seksi Konservasi Wilayah (SKW) I Serang Bidang KSDA Wilayah I Bogor yaitu hari Rabu, 31 Januari 2018 langsung mendapat respons laporan dari masyarakat yang akan menyerahkan 2 (dua) ekor satwa liar yang Dilindungi Undang-undang jenis Elang. Menanggapi laporan tersebut, Tim Gugus Evakuasi dan Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar SKW I Serang langsung mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap kedua satwa liar tersebut. Elang yang pertama dari jenis Elang brontok (Nisaetus Cirrhatus) jenis kelamin jantan, kondisi visual fisik sehat dan umur sekitar 2 thn, diserahkan dari seorang warga berinisial K (50th) yg beralamat di Puri Serang Hijau blok G1/22 Banjarsari - Serang. Sedang elang kedua dari jens Elang jawa (Spizaetus Bartelsi) jenis kelamin jantan, kondisi visual fisik sehat dan umur sekitar 2 thn, diserhkan warga berinisial IS (49th) yg beralamat di Jl. Bhayangkara No. 15 Serang - Banten Berdasarkan pengakuan dari ke dua orang pemilik tersebut bahwa pada awalnya mereka tidak mengetahui bahwa satwa tersebut dilindungi Undang-Undang, namun setelah melihat adanya tayangan di salah satu stasiun televisi bahwa tersebut dilindungi maka kemudian menghubungi SKW I Serang untuk menyerahkan satwa tersebut kepada Negara. Selanjutnya satwa tersebut di serahkan kepada Negara melalui SKW I Serang dan diliput dengan Berita Acara Penyerahan secara sukarela, sementara ini kedua satwa tersebut dirawat di kantor SKW I Serang untuk selanjutnya akan dititiprawatkan di Lembaga Konservasi untuk direhabilitasi. Sumber: BBKSDA Jawa Barat

Jakarta, 1 Febuari 2018 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 1 Februari 2018. KLHK membangun Call Center di 74 Balai (Besar) Taman Nasional dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) di seluruh Indonesia. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan kemudahan dan kejelasan untuk melapor apabila terjadi konflik antara satwa liar-manusia, adanya indikasi perdagangan, atau pemeliharaan satwa liar tanpa izin, kematian satwa, satwa yang ditemukan terjerat, sakit, dan sebagainya. Melalui nomor Call Center Ditjen KSDAE, masyarakat dapat melaporkan secara langsung via telepon/sms berbagai bentuk gangguan di kawasan konservasi, seperti illegal logging, perambahan, dan sebagainya. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno, saat memberikan keterangan pers di Kantor KLHK, Jakarta (1/02/2018) menegaskan bahwa call center yang dibangun di tiap daerah ini untuk memudahkan KLHK merespons secepat mungkin pelanggaran konservasi yang terjadi di lapangan. “Selain membangun call center, saya juga minta 74 Unit Pelaksana Teknis KSDAE di daerah untuk membuat WA Grup dengan media agar isu konservasi cepat ditangkap oleh publik”, jelas Wiratno. Ditambahkan Wiratno, selain membangun call center, KLHK juga sedang membuat aplikasi smartphone untuk pengaduan masyarakat yang sebentar lagi akan diluncurkan. Aplikasi ini akan menghubungkan masyarakat dengan pemerintah dan aparat penegak hukum secara langsung. Masyarakat juga dapat menghubungi layanan Quick Respons melalui website: www.ksdae.menlhk.go.id , email: datakonservasi@gmail.com, Facebook: Direktorat Jenderal KSDAE, Instagram: @biodiversity_of_indonesia dan Twitter: @ditjenksdae ataupun datang langsung ke Kantor Ditjen KSDAE Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Jl. Gatot Subroto, Jakarta. Upaya lain yang dilakukan Ditjen KSDAE adalah bekerjasama dengan POLRI, Tim CyberCrime POLRI, LSM, dan aktifis lingkungan, untuk mengawal proses hukum terhadap perburuan satwa liar, perdagangan satwa, dan penyiksaan satwa liar yang dilindungi. Juga melalui peningkatan kerjasama dengan semua pintu keluar, seperti Angkasa Pura, Bea Cukai, Karantina Hewan, pelabuhan, kantor imigrasi di perbatasan serta perusahaan ekspedisi barang untuk, melakukan pengecekan dan penindakan bagi pembawa barang-barang yang terbukti berisi satwa liar. SIARAN PERS Nomor : SP. 61 /HUMAS/PP/HMS.3/02/2018 Penanggung jawab berita: Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

Sofifi, 1 Februari 2018. Tidak dipungkiri bahwa membangun komunikasi dan jaringan kemitraan memang penting dilakukan demi tercapainya sinergitas suatu pengelolaan yang baik. Demi mencapai tujuan tersebut, kemarin (31/01), Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL) melakukan kunjungan ke beberapa mitra yang tergabung kedalam Grup Whats App (GWA) “KAUM” (Konservasi Alam Untuk Maluku Utara) di Ternate. Grup yang baru dibentuk dan dibuat oleh Kepala Balai TNAL sekitar 3 (tiga) bulan lalu ini cukup produktif dalam berdiskusi termasuk melakukan dialog dan kajian dalam komunikasinya. Grup WA ini merupakan grup untuk membangun komunikasi dan sinergisitas dalam kegiatan konservasi di Maluku Utara. Anggota KAUM terdiri dari komunitas-komunitas, civitas akademika, instansi terkait dan lainnya. Kepala Balai TNAL, Wahyudi, mengunjungi kantor Profauna Indonesia cabang Maluku utara, AMAN Maluku utara, BPN Maluku utara, dan Kepala BPKH Wilayah VI yang sedang melakukan dinas di Ternate. Pertemuan non formal tersebut juga membahas agenda pertemuan perdana anggota GWA dan beberapa kegiatan yang bisa dikolaborasikan, seperti kampanye satwa oleh Profauna. Dalam pertemuannya dengan Kepala BPKH Wilayah VI Manado, Wahyudi menyebutkan bahwa pertemuan tersebut sekalian membahas terkait dukungan BPKH untuk melakukan groundcheck kembali pada area atau desa yang masih bermasalah dengan batas kawasan TNAL. Sedangkan pertemuan dengan BPN Maluku Utara pada tahun 2018 ini akan melakukan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) untuk lokasi di wasile selatan yang selama ini diindikasikan memiliki sertifikat di dalam kawasan TNAL ini dilakukan karena dukungan BPN kepada Balai TNAL. Dimana menurut Kepala Balai TNAL, hasil nya nanti antara lain dapat mengetahui Kepemilikan tanah yg bs diproses menjadi sertifikat, atau tidak bisa di proses tetapi dalam penguasaan Masyarakat dan terakhir mungkin sudah pernah terbit dan akan dipetakan kembali oleh BPN Maluku Utara. “Dukungan semua mitra sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada dalam dan sekitar kawasan TNAL”, tutup Wahyudi. Sumber : Akhmad David Kurnia Putra Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata http://aketajawe.com

Jayapura, 31 Januari 2018. BBKSDA Papua, pada awal tahun 2018 telah mulai menggeliat melalui kegiatan SMART Patrol yang dilakukan oleh lima (5) Resort yang telah dibentuk untuk optimalisasi pengelolaan CA Pegunungan Cycloop. Implementasi dari SMART Patrol tersebut pada Hari Senin 30 Januari 2018, dua (2) resort yaitu Resort Ravenirara dan Resort Port Numbay melakukan kegiatan pengamanan pada wilayahnya masing-masing. Berangkat dari titik yang berbeda kedua tim tersebut pada akhirnya bertemu pada satu titik atau lokasi yang sebelumnya belum pernah diketahui bahwa lokasi tersebut merupakan daerah tangkapan air, sehingga menjadi beberapa telaga yaitu Telaga Busur, Telaga Segitiga dan Telaga Tikar. Telaga tersebut diyakini mempunyai nilai-nilai konservasi untuk penyangga kehidupan disekitarnya. Dua Resort yang melakukan patroli tersebut diatas terdiri dari Resort Ravenirara dengan personil Andi YP Rumbrapuk, Aswan Dermawan, Sadrak Toto, Israel Toto, bergerak dari Pasir Enam Kota Distrik Jayapura Utara menyusuri pinggir Kawasan CA Pegunungan Cycloop dengan tujuan telaga yang menurut informasi sudah diketahui letak dan posisinya. Berdasarkan informasi, tim bergerak menuju lokasi yang dimaksud, setelah menempuh perjalanan sekitar ± 3 jam akhirnya sampai pada telaga pertama yang disebut dengan Telaga Busur, selanjutnya menuju Telaga Segitiga dan Telaga Tikar. Dari lokasi yang berbeda Tim BBKSDA Papua Resort Port Numbay dengan personil Victor Karubaba, Sember Mambraku, Wara BP, Sefnat Karubaba, Bp Welem Ansanay, Bp Agus Ansanay, Decky Kaui dan Yehuda Seserai melakukan perjalanan dimulai dari Jalur Klofkamp Kota Jayapura, dilengkapi dengan HT, kedua tim akhirnya dapat bertemu di titik yang sama. Dari ketiga telaga yang ditemukan Telaga Busur adalah telaga yang mempunyai luasan terbesar dari ketinggian 762 m pada titik S 0230”40.7” E 140°40”34.8”. Telaga ini sudah lebih dahulu dikenal masyarakat setempat sebagai lokasi pencarian sarang semut yaitu tanaman obat dari Papua. Sumber : Tim Humas BBKSDA Papua