Bontang, 28 Februari 2018. Hari selasa tanggal 19 Februari 2018, Balai TN Kutai kedatangan tamu dari SMKK Makassar. Rombongan tiba di Bontang pada malam hari dan langsung di sambut oleh Tim TN Kutai di Kantor Balai TN Kutai. Secara keseluruhan kegiatan akan berlangsung selama 60 hari sampai tanggal 19 April 2018. Kegiatan magang bagi siswa SMKK Makassar merupakan kegiatan yang wajib untuk diikuti. Selain untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, dan keterampilan, juga dapat memberikan pengalaman nyata tentang implementasi ilmu di lapangan. Tujuan utama dari kegiatan terebut adalahmrningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam bidang inventarisasi keanekaragaman hayati, pembinaan habitat dan ekowisata. Untuk memudahkan peserta magang dalam mendapatkan informasi dan pengalaman lapangan, peserta dibagi dalam kelompok dan ditempatkan pada 6 resort yang ada di TN Kutai yaitu Resort Teluk Pandan, Resort Sangkima, Resort Sangatta, Resort Rantau Pulung, Resort Menamang Sebulu dan Resort Beno Harapan. Pada masing-masing resort para peserta melakukan praktek sesuai kondisi resort dan mengikuti kegiatan-kegitan rterkait yang sedang berlangsung pada masing-masing resort. Sedangkan untuk mendapatkan pengalaman yang sama, setiap kelompok akan mendiami setiap resort selama 10 hari, kemudian berpindah ke resort yang lain, sampai selesai. Karakteristik resort yang berbeda-beda memubngkinkan peserta untuk memperoleh pengalaman yang lebih banyak dan lebih bervariasi. Misalnya: di Resort Sangkima, mereka dapat melaksanakan kegiatan inventarisasi jenis tumbuhan yang dilakukan pada PUP Balai TN Kutai, pengelolaan wisata dan pengendalian kebakaran hutan, karenakantor Resort Sangkima, bersebelahan dengan Markas DAOP Manggala Agni. Di Resort Sangatta, peserta dapat mempraktekkan kegiatan inventarisasi orangutan yang dapat dilakukan pada site monitoring populasi orangutan, pengelolaan wisata terbatas dan kegiatan pemulihan ekosistem dalam rangka pembinaan habitat orangutan. Demikian pula pada keempat resort yang lain. Setelah pelaksanaan magang, akan dilakukan presentasi hasil pelaksanaan kegiatan magang oleh masing-masing kelompok. Selain untuk berbagi pengalaman, hasil kegiatan magang dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pengelolaan Taman nasional Kutai. Sumber : Balai TN Kutai

Selasa, 27 Februari 2018, Kepala Balai KSDA Bali bersama dengan Ketua Kelompok Pelestari Penyu “Tambak Sari” selaku mitra telah melangsungkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kemitraan tentang Program Konservasi Penyu. Kerjasama ini dilakukan guna mendukung upaya konservasi satwa liar berupa penanganan penyu hasil sitaan, rampasan, temuan dan/atau penyerahan masyarakat, relokasi sarang penyu dan penyediaan penyu untuk upacara melalui upaya pembersihan di wilayah Propinsi Bali. Acara penandatanganan PKS ini dilaksanakan di Kantor Balai KSDA Bali tanggal 27 Pebruari 2018. PKS ini dilakukan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yakni Pebruari 2018 – Pebruari 2022. Penandatanganan PKS dilakukan oleh Bapak Suharyono, SH., M.Si., M. Hum. (selaku Kepala Balai KSDA Bali) dengan Bapak I Wayan Warta (selaku Ketua Kelompok Pelestari Penyu “Tambak Sari”). Pada acara ini turut serta mendampingi Kepala Balai KSDA Bali dalam penandatanganan PKS tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai KSDA Bali, Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Denpasar dan Koordinator Urusan Lembaga Konservasi & Penangkaran. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati dengan ruang lingkup yang meliputi : (i) Penanganan dan perawatan satwa penyu; (ii) Program pelepasliaran penyu hasil penetasan sesuai standar dan prosedur yang berlaku; (iii) Pembesaran tukik; (iv) Program pendidikan lingkungan/ konservasi penyu kepada masyarakat; (v) Dukungan finansial, teknis, dan fasilitasi kegiatan penertiban satwa liar jenis penyu di Indonesia. Kelompok Pelestari Penyu “Tambak Sari” merupakan kelompok pelestari penyu yang ke-9 yang melakukan kerjasama dengan Balai KSDA Bali. Tercatat sebelumnya, sudah 8 perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Balai KSDA Bali dengan Kelompok Pelestari Penyu yang tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Bali. Sumber: BKSDA Bali

Jambi, 28 Februari 2018. Memperingati Hari Lahan Basah Sedunia pada tanggal 2 Februari tahun 2018 bertema “Wetlands for A Sustainable Urban Future”, Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang (BTNBS) dengan dukungan Small Grant Ramsar Regional Center-East Asia, Suncheon Bay International Wetland Center dan Republic of Korea bekerjasama dengan Perkumpulan Gita Buana menyelenggarakan rangkaian kegiatan berupa Lokakarya dengan tema “Working Together In Managing Conservation and Wise Use of Berbak and Sembilang National Park” pada tanggal 26 Februari 2018 di Abadi Hotel Jambi. Setditjen KSDAE yang diwakili Kepala Balai Besar TN Kerinci Seblat Arief Tongkagie membuka acara yang turut dihadiri oleh Direktorat BPEE, Wetlands Internasional Indonesia, Media Massa (Kompas, Antara, dan Jakarta Post) serta para pihak terkait di Propinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini juga di tampilkan produk-produk hasil kerajinan masyarakat binaan BTNBS dan Perkumpulan Gita Buana berupa Keripik Jantung Pisang, Keripik Rebung, dan Pupuk Kompos. Pada tanggal 27 Februari 2018 dilaksanakan kunjungan lapangan ke kawasan Rawa Gambut Taman Nasional Berbak di Resort Simpang dan Resort Sungai Rambut, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I. Dalam kegiatan ini juga dilakukan temu wicara dengan masyarakat desa (4 desa) sekitar kawasan Taman Nasional Berbak yang merupakan binaan LSM Lokal Perkumpulan Gita Buana. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke jalan trail wisata di Lubuk Bungur dengan menggunakan transportasi air. Diakhir kegiatan dilakukan kunjungan ke Perpustakaan Desa yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Berbak (Desa Sungai Aur). Sumber : Balai TN Berbak dan Sembilang

Sofifi, 28 Februari 2018. Untuk kesekian lainnya pembuatan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL) dengan para mitra, salah satunya adalah Burung Indonesia kembali dilaksanakan. Draft PKS antara Balai TNAL dengan Burung Indonesia tersebut berisi tentang optimalisasi konservasi spesies prioritas dan pengelolaan tapak pada Balai TNAL. Pembahasan draft yang diikuti oleh Kepala Balai, para pejabat Struktural dan Kepala Resort Binagara dilaksanakan di ruang Kepala Balai di Sofifi. Draft PKS tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Rapat Koordinasi Kemitraan Konservasi di Labuhan Bajo yang diselenggarakan oleh FKKM, Ditjen KSDAE dan Burung Indonesia. Dalam arahannya, Kepala Balai menekankan bahwa PKS yang akan disusun sedapat mungkin melibatkan masyarakat dan memiliki dampak peningkatan ekonomi. Beliau juga meminta agar dalam PKS juga menyentuh masyarakat adat dan tokoh agama. “Dalam 10 cara meningkatkan Kelola Kawasan Konservasi, seperti arahan Bapak Dirjen, bahwa poin pertama yaitu menjadikan masyarakat sebagai Subyek Pengelolaan dan poin keempat yaitu penghormatan nilai budaya dan adat, harus menjadi perhatian kita”, kata Wahyudi, Kepala Balai TNAL. Pembahasan draft PKS tersebut berlangsung kurang lebih 4 (empat) jam. Beberapa masukan diberikan oleh para pejabat struktural yang hadir. Salah satu masukan tersebut adalah kegiatan peningkatan SDM bagi pengelola (Balai TNAL) dan kelompok masyarakat. “Diskusi berjalan lancar, pihak Balai TNAL terbuka dan memberikan masukan-masukan penting”, ungkap Vivin Widyasari, Burung Indonesia Koordinator Kemitraan Maluku-Maluku Utara. “Semoga draft PKS segera ditelaah dan ditandatangani kemudian RPP dan RKT tersusun dengan baik”, tutupnya. Selain draft PKS dengan Burung Indonesia, draft PKS juga sudah dikirimkan ke Universitas Halmahera untuk ditelaah pihak universitas. Sumber : Akhmad David Kurnia Putra Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata http://aketajawe.com

Samaenre, 28 Februari 2018. Bertempat di aula balai Desa Bentenge, Mallawa, Maros dilaksanakan uji fungsi dan serah terima program sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) Desa Bentenge. Peresmian program Pamsimas ini digelar pada Rabu (28/02/2018) Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusarung (Resor Mallawa), Dinas PU Maros, Pemerintah Kecamatan Mallawa. Hadir juga Dinas Kesehatan Maros, pemerintah Desa Bentenge, Pamsimas Kabupaten Maros, para kepala dusun Desa Bentenge, Ketua DPD Desa Bentenge, serta tokoh masyarakat Bentenge. Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Situru Tellue selaku pengelola selama masa pembangunan sarana prasarana air ini telah mendapat izin pemanfaatan air (IPA) dari Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. IPA ke-8 sekaligus izin terakhir yang ditanda tangani Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusarung di akhir tahun 2017 lalu. Kepala Resor Mallawa kemudian menyerahkan IPA non komersil tersebut kepada Ketua KKM Situru Tellue. Kepala Resor Mallawa mendapat kesempatan menyampaikan sambutan pada acara uji fungsi ini. “Saya mengajak masyarakat Desa Bentenge untuk bersama-sama ikut serta menjaga hutan berada di desa ini. Hutan yang tersisa ini adalah kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusarung asal sumber air yang akan kita nikmati ini. Jika mau air terus mengalir, hutannya harus terjaga,” ujar Andi Subhan, Kepala Resor Mallawa dalam sambutannya. “Dana Program Pamsimas ini bersumber dari APBN, APBD dan hasil swadaya masyarakat. Kami akan tetap monitoring dan evaluasi program ini agar dapat terus berjalan. Mari kita bantu taman nasional menjaga hutan yang merupakan hulu mata air yang kita manfaatan bersama ini,” tutur Nur Khalis, Disctrict Cordinator Pamsimas Kabupaten Aros Tamu undangan selanjutnya melakukan peninjauan langsung ke lapangan sekaligus meresmikan program Pamsimas ini. Kepala Satker Pamsimas Kabupaten Maros menggunting pita sebagai simbol bahwa sarana air bersih ini telah resmi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Bentenge. Sumber: Resor Mallawa – Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

Palangkaraya, 28 Februari 2018. Balai Taman Nasional Sebangau hadiri launching Kartu Perdana AS Telkomsel yang diresmikan langsung Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di kantor Telkomsel Palangkaraya (28/02/2018). Hal ini sebagai bentuk kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov Kalteng dengan Taman Nasional Sebagau untuk mendorong kegiatan ecotourism dan peningkatan kunjungan wisatawan serta lebih mengenalkan Taman Nasional Sebangau keseluruh lapisan masyarakat. Kepala Balai TN Sebangau juga kunjungi kantor Telkomsel Palangkaraya untuk mencari informasi dimana kartu tersebut akan di pasarkan, yang berdasarkan informasi dari Branch Manager Palangkaraya kartu perdana tersebut dipasarkan untuk wilayah PAMASUKA (Papua, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan). Setelah peluncuran kartu perdana AS bergambar Taman Nasional Sebangau pihak Telkomsel Palangkaraya akan menerbitkan kartu perdana Simpati bergambarkan Taman Nasional Sebangau dan Blast (SMS pemberitahuan jika mendarat di bandara Tjilik Riwut yang masuk melalui SMS ayo ke Taman Nasional Sebangau dan ada link website TN Sebangau di SMS tersebut). Balai TN Sebangau akan terus melakukan penjajakan program kerjasama lainnya dengan pihak Telkomsel Palangkaraya. Sumber : Balai TN Sebangau

Palu, 28 Februari 2018. Seekor Duyung (Dugong Dugon) berjenis kelamin betina di temukan terdampar di pesisir pantai belakang Mamboro, Palu – Sulawesi Tengah pada tanggal 26 Febuari 2017. Berita terdamparnya mamalia laut jenis dugong ini sempat di posting salah seorang warga palu, di jejaring media sosial Facebook group Info Kota Palu. Menurut info yang diperoleh, sekitar pukul 13.00 Wita nelayan menemukan dugong dalam kondisi mati terapung - apung di laut di daerah Mamboro dan akhirnya terdampar di Pantai Mamboro pukul 14.00 Wita. Tim menerima info tersebut di wag mitra media palu langsung bergerak ke lokasi Tempat kejadian perkara (TKP) Bersama-sama dengan Personil BPSPL Makassar dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah tiba di lokasi tim yang dipimpin oleh Balai KSDA Sulawesi Tengah segera melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dugong tersebut. Tidak ditemukan luka di badan dugong yang berukuran panjang 2.86 m, lingkar badan 2 m, panjang sirip ekor 87 cm, panjang sirip dada 46 cm. Setelah dilakukan pemeriksaan dan tim membuat BAP, kemudian dugong tersebut dikubur di sekitar lokasi terdampar yang dibantu dan disaksikan oleh masyarakat/nelayan setempat. Sumber : Balai KSDA Sulawesi Tengah

Kotomobagu, 28 Februari 2018. Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW), mulai Rabu 28 Februari 2018, selenggarakan Pelatihan Pengembangan Ekowisata untuk Desa-Desa Penyangga Sekitar Kawasan. Pelatihan yang dilaksanakan di Kotamobagu ini untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat serta staf TNBNW mengenai prinsip pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, juga diharapkan peserta mampu membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekowisata berdasarkan potensi dan keunikan desa masing-masing. “Taman Nasional dapat dimanfaatkan, salah satunya dalam bentuk ekowisata. “Masyarakat diharapkan menjadi aktor utama dalam pengembangan ekowisata, yang harus mendapatkan dukungan dari para pihak lain” tegas Lukita Awang Nistyantara Kepala Balai TNBNW. Setelah pelatihan ini diharapkan masyarakat desa penyangga dan resort-resort di TNBNW dapat langsung bergerak memanfaatkan peluang-peluang wisata, yang salah satunya dapat memanfaatkan potensi di kawasan TNBNW”, demikian ditegaskan Kepala Balai TNBNW. Kegiatan ini juga dihadari oleh pihak Kecamatan Dumoga Timur, Dumoga, dan Lolayan, serta pihak pemerintah daerah seperti Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dan juga Bolaang Mongondow, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta beberapa NGO, seperti Yayasan Rimbawan dan Suara Bobato. Kegiatan pelatihan ini secara khusus ditujukan untuk perwakilan masyarakat desa-desa utama yang akan mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat sekitar kawasan TNBNW lingkup Sulawesi Utara, yaitu Desa Mengkang, Desa Pinonobatuan, Desa Pusian Barat, Desa Toraut, Desa Doloduo II, Desa Molibagu, dan Desa Totabuan, serta staf TNBNW. Pelatihan dilaksanakan selama empat hari, yang dalam penyelenggaraannya difasilitasi oleh E-PASS Project Bogani Nani Wartabone bersama Perkumpulan YAPEKA Bogor. Sumber : Balai TN Bogani Nani Wartabone

Jakarta – 28 Februari 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, melantik 17 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 94/MENLHK-Setjen/peg.2/2/2018 dan SK. 106/MENLHK-Setjen/peg.2/2/2018 tanggal 27 Februari 2018. Pelantikan dilaksanakan di Ruang Rimbawan I Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu, 28 Maret 2018. Siti Nurbaya berharap dengan dilantiknya pejabat yang baru ini dapat menjadi penggerak roda organisasi, pekerja keras serta memiliki integritas supaya Kementerian ini bisa lebih maju. Pejabat yang menduduki jabatan ini telah melalui proses sehingga dianggap mampu menduduki jabatan yang baru. Pada kesempatan tersebut Siti Nurbaya menambahkan “semua UPT yang relevan bisa bekerja di tingkat tapak dan bisa memberikan bantuan terkait perhutanan social begitupun soal penegakan hukum, Konservasi, Illegal logging dan yang penting banget tahun ini harus diselesaikan masalah sampah” tuturnya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan yang baru, Siti Nurbaya berpesan kepada pejabat yang baru dilantik agar melaksanakan revolusi mental yang dijabarkan dengan meningkatkan integritas (jujur, ikhlas dan tanggung jawab), meningkatkan Etos Kerja (disiplin dan professional), serta melaksanakan Gotong Royong (bekerjasama). Di kesempatan terakhir Siti Nurbaya mengucapkan “Selamat bertugas di tempat baru kenali lokasi daerahnya, pegang teguh integritas dan sumpah janji yang diucapkan semoga Tuhan YME membimbing dalam setiap langkah kita” ujarnya. Adapun pejabat yang dilantik lingkup Ditjen KSDAE yaitu: Suharyono, S.H.,M.Si.,M.Hum, menjabat Kepala Balai Besar KSDA Riau, Dr. Nandang Prihadi, S.Hut., M.Sc, menjabat Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur, Ir. Thomas Tandi Bua A. N., M.Sc, menjabat Kepala Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, Wahju Rudianto, S.Pi., M.Si menjabat Kepala Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango dan Ir. Jusman menjabat Kepala Balai Besar TN Lore Lindu. #datin ksdae

Yogyakarta, 28 Februari 2018. Penandatanganan kerjasama dan kerja bersama antara Balai TN Gunung Merapi (TNGM) dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPPBPTH) Yogyakarta juga ditandatangani para mitra yaitu PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills (Asia Pulp and Paper), PT Belantara Subur dan Institut Pertanian (Intan) Yogyakarta di kantor BBPPBPTH (28/02/2018). Ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan tahun 2017, berupa Prakondisi Pembuatan Demplot Tanaman Lokal melalui Analisis Keragaman Genetik Jenis Tumbuhan Lokal Sarangan/Saninten (Castanopsis argentea) yang terdapat di kawasan TNGM. Hal ini juga sebagai upaya pelestarian dan pembangunan demplot jenis-jenis tumbuhan lokal di kawasan TNGM, diantaranya meliputi Sarangan/Saninten (Castanopsis argentea), Pasang (Lithocarpus sp.), Tesek (Dodonaea viscosa), Puspa (Schima wallichii), Sowo (Engelhardia spicata), Dadap Duri (Erythrina lithosperma), serta beberapa jenis dari family Orchidaceae (anggrek). Kawasan TNGM yang berada di ekosistem volcano, menyimpan potensi keanekaragaman hayati, khususnya jenis-jenis tumbuhan lokal yang berperan penting dalam menjaga stabilitas fungsi ekosistem hutan pegunungan. Disisi lain, erupsi Gunung Merapi tahun 2010 tidak dipungkiri menjadi penyebab degradasi ekosistem hutan, serta berkurangnya ukuran populasi tumbuhan lokal yang terdapat di kawasan TNGM. Kegiatan bersama yang akan dilaksanakan oleh BTNGM dan BBPPBPTH ini ditargetkan selesai dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dari tahun 2018 – 2020. Dalam waktu jangka pendek, melalui pelaksanaan kegiatan bersama, diharapkan mampu menyediakan data dan informasi terkait potensi dan tingkat keragaman genetik dari masing-masing populasi jenis tumbuhan lokal yang terdapat di TNGM. Sedangkan jangka panjang, pelaksanaan kegiatan bersama ini diharapkan dapat menghasilkan publikasi-publikasi ilmiah terkait dengan strategi pelestarian jenis-jenis tumbuhan lokal berbasis informasi keragaman genetik, yang implementatif dan dapat dijadikan acuan oleh pihak lain dalam melaksanakan pemulihan ekosistem. Kerja bersama ini diharapkan menjadi upaya yang baik untuk konservasi, khususnya di Taman Nasional Gunung Merapi. Sumber : Balai TN Gunung Merapi

Sigi, 28 Februari 2018. Balai KSDA Sulawesi Tengah bersinergi dengan masyarakat dengan melakukan kegiatan pembentukan kelompok wisata di 2 (dua) tempat sekaligus, yaitu di Desa Kalukutinggu dan Desa Balumpewa Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Kedua desa ini merupakan daerah penyangga kawasan konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Wera. Pembentukan kelompok ini dihadiri oleh aparat desa antara lain perwakilan Kecamatan Dolo Barat, Kepala Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua Adat, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat serta Babinkamtibmas/Polmas setempat. Di Desa Kalukutinggu telah dibentuk kelompok wisata yang bernama MANTILAYO dengan jumlah anggota 30 orang. Sedang di Desa Balumpewa diberi nama kelompok wisata WERA NABELO dengan jumlah anggota 20 orang. Pembentukan kelompok wisata tersebut merupakan salah satu perwujudan dari Role Model Balai KSDA Sulawesi Tengah, yaitu Pengembangan Wisata alam berbasis Masyarakat di TWA Wera. Pembentukan kelompok wisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi dari aspek pengelolaan pariwisata alam dan menngurangi ketergantungan masyarakat terhadap kawasan konservasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi untuk menjamin kelangsungan hidup semua makhluk di muka bumi ini. Diharapkan juga agar kedepannya kelompok-kelompok yang telah terbentuk tersebut akan menjadi mitra sejati Balai KSDA Sulawesi Tengah dalam mengelola kawasan konservasi khususnya di TWA Wera dan sekitarnya. Sumber : Balai KSDA Sulawesi Tengah

Bontang, 28 Februari 2018. PKTV salah satu media televisi yang berada di Kota Bontang melakukan liputan tentang wisata baru “Bontang Mangrove Park” (BMP) yang terletak di Kota Bontang. Melalui liputan tersebut, diharapkan masyarakat di Bontang dan sekitarnya dapat lebih mengenal Bontang Mangrove Park, sebagai salah satu tujuan wisata yang berbeda dibandingkan dengan wisata alam lainnya . Sebagai salah satu tujuan wisata berbasis alam, “Bontang Mangrove Park” menawarkan keaslian potensi alam sebagai objek dan daya tariknya. Dari Bontang Mangrove Park, masyarakat dapat melihat keaslian ekosistem mangrove lengkap dengan potensi tumbuhan dan kekayaan satwanya. Keaslian objek wisata mangrove yang ditawarkan di Bontang mangrove Park, sekaligus menjadi media untuk mempelajari kondisi, struktur dan potensi ekosistem mangrove yang sebenarnya. Untuk menikmati wisata Bontang mangrove Park secara keseuruhan, pengunjung cukup membayar Rp 5000,- per orang pada hari senin sampai Jumat dan Rp. 7500,- per orang untuk weekend dan hari libur nasional. Nilai ini sangat kecil apabila dibandingkan dengan manfaat yang dapat diperoleh. Sumber : Balai TN Kutai

Jepara, 28 Februari 2018. Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Karimunjawa untuk Pembangunan Berkelanjutan dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Pebruari 2018 di hotel Syailendra, Jepara. Difasilitasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Biro Infrastruktur dan SDA Propinsi Jawa Tengah, rapat dihadiri oleh Balai TN. Karimunjawa, Bappeda Jepara, BKSDA Jateng, Dishub Kab Jepara, Dinas Pariwisata Kab. Jepara, Dinas Kelautan dan Perikanan Prop Jateng, Bandara Dewa Daru Karimunjawa dan Muspika kecamatan Karimunjawa. Dr. Rudi Pribadi dari UNDIP didaulat sebagai moderator dengan tiga pembicara kompeten yaitu Agus Prabowo, SH, M. Si, Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa menyampaikan Potensi, Pengelolaan, Permasalahan dan Upaya yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional; Benovita Dwi Saraswati (Bidang Kelautan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah menyampaikan materi mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Bu Ellida dari Bappeda Jepara, menyampaikan materi terkait permasalahan-permasalahan di Karimunjawa dalam kacamata Pemda TK II Kabupaten Jepara. Dalam diskusi disebutkan bahwa PNBP Taman Nasional Karimunjawa masih rendah sehingga perlu dukungan berbagai pihak agar PNBP di Taman Nasional Karimunjawa bisa meningkat. Selain itu, dibutuhkan ketegasan bahwa kawasan TNKJ adalah hutan hujan tropis, dan mangrove yang telah tertata batas serta laut dengan total luas kawasan adalah 111.625 ha. Adapun terkait mangrove bahwa pembukaan lahan/mangrove yang ada di Karimunjawa berada di luar kawasan TNKJ sehingga diperlukan kerjasama instansi lain untuk pengelolaannya karena mangrove diluar kawasan Taman Nasional merupakan tanggung jawab Pemprov dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan. Kabar baik perluasan run way bandara Dewa Daru Kemujan akan dilaksanakan tahun 2018 ini agar pesawat ATR bisa mendarat di Karimunjawa. Dan kabar baik terakhir, ketersediaan air bersih di Karimunjawa akan didukung Bappeda Jepara dengan pembuatan bak penampungan di luar kawasan TN untuk menampung air sehingga saat kemarau air bersih masih tetap tersedia. Sumber : Yusuf Syaifudin, S. Bio, MA - Balai TN Karimun Jawa

Saumlaki, 28 Februari 2018. BKSDA Maluku gelar rapat konsultasi publik usulan blok pengelolaan tiga kawasan cagar alam yang terletak di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) yaitu Cagar Alam (CA) Pulau Angwarmase, Pulau Nustaram, dan Pulau Nuswotar. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, dan Kesatuan Pemangku Hutan Produksi (KPHP) Saumlaki menghadiri acara yang bertempat di Ruang Rapat Hotel Beringin Dua, Saumlaki pada hari Selasa (27/2). Bukan tanpa alasan konsultasi publik tiga kawasan ini dilaksanakan berbarengan. Selain memiliki fungsi yang sama yaitu cagar alam dan berada di kabupaten yang sama, ketiga kawasan tersebut juga ditunjuk dan ditetapkan melalui satu surat keputusan yang sama. Penunjukkan Pulau Angwarmase, Nustaram, dan Nuswotar menjadi kawasan konservasi melalui SK. Mentan No. 609/Kpts/Um/10/1978. Sedangkan untuk penetapannya melalui SK. Menhut No. 403/Kpts-II/1988. Seluruh SKPD yang hadir tampak memberikan dukungan penuh pada acara ini. Hal tersebut terlihat dari masukan yang diberikan masing-masing SKPD. “Pengelolaan kawasan konservasi di Kabupaten MTB tidak dapat dilakukan sendirian oleh BKSDA Maluku, akan tetapi harus dilakukan secara sinergi dan didukung oleh semua pihak, terutama dalam hal yang berkaitan masyarakat sekitar,” tegas Alowesius Batkormbawa, Kepala Bappeda Kabupaten MTB dalam arahannya. Selain itu, Alowesius, mengatakan bahwa BKSDA Maluku juga perlu mempertimbangkan keberadaan masyarakat sekitar yang seringkali melakukan aktivitas di dalam kawasan konservasi sebagai mata pencaharian mereka. Kepala BKSDA Maluku, Mukhtar Amin Ahmadi menjelaskan bahwa dalam cagar alam terdapat blok perlindungan dan blok lainnya yang terdiri dari blok religi, sejarah, dan budaya; blok rehabilitasi; dan blok khusus. “Kebun masyarakat yang telah ada sebelum penetapan kawasan akan masuk dalam blok khusus, dengan catatan tidak boleh bertambah luasannya,” lanjutnya. Senada dengan Kepala BKSDA, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten MTB, Yusuf Refialy, mengatakan pihaknya akan mengupayakan sosialisasi serta inovasi pertanian agar masyarakat tidak melakukan perladangan berpindah. Dia berharap, kedepannya terjadi sinergitas antara BKSDA dan Dinas Pertanian Kab. MTB dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Masukan lain datang dari Visensus Fenanlanipir, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten MTB. Visensus mengatakan bahwa di salah satu cagar alam, yakni CA Pulau Angwarmase, terdapat potensi pariwisata alam yang besar. Kepala BKSDA Maluku menegaskan bahwa untuk melakukan wisata di dalam kawasan, perlu dilakukan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konserversi. “Mungkin berbenturan dengan fungsi kawasan, namun keberadaan potensi wisata yang berada di luar kawasan tentu dapat dikembangkan dengan optimal,” jelasnya. Setelah melalui musyawarah, seluruh peserta yang hadir sepakat untuk menyetujui blok pengelolaan yang diusulkan BKSDA Maluku tersebut, serta merekomendasikan BKSDA Maluku untuk segera mengusulkan pengesahan blok tersebut. Diakhir acara, perwakilan SKPD yang hadir menandatangani berita acara konsultasi publik usulan blok pengelolaan CA Pulau Angwarmase, CA Pulau Nustaram, dan CA Pulau Nuswotar. [] Sumber: Ayu Diyah Setiyani - Balai KSDA Maluku

Waingapu, 27 Februari 2018. Salah satu bentuk nyata Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN MATALAWA) dalam rangka pengelolaan kawasan yang efektif adalah melakukan upaya pengelolaan kawasan secara kolaboratif, dengan melibatkan stakeholder salah satu nya Kelompok Masyarakat Pelestari Hutan (KMPH) yang ada di sekitar kawasan. KMPH dibentuk atas dasar kemauan dan komitmen bersama masyarakat sekitar daerah penyangga untuk menjaga dan melestarikan kawasan taman nasional. Atas dasar komitmen bersama itulah Balai TN. Matalawa perlu mengajak kembali KMPH-KMPH yang berada di sekitar kawasan taman nasional, untuk membangun kembali kesepahaman dan penyamaan persepsi dalam pengelolaan kawasan TN. Matalawa. Komitmen tersebut dikuatkan dalam bentuk pertemuan yang difasilitasi oleh Balai TN.Matalawa melalui kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok KMPH tersebut. Pertemuan ini diikuti oleh 20 (dua puluh) orang peserta yang berasal dari desa-desa disekitar kawasan taman nasional. Peserta yang ikut merupakan perwakilan dari badan pengurus KMPH dan penyuluh kehutanan pada tingkat SPTN dan resort. Antusiasme para peserta rapat menghangatkan pertemuan kali ini, salah satu masukan yg diutarakan adalah agar dapat menghidupkan kembali kelompok-kelompok KMPH yang ada di sekitar kawasan, melalui penyusunan rencana kerja kelompok yang difasilitasi oleh Balai TN. Matalawa. Rencana kerja yang akan dilakukan diantaranya adalah kegiatan pengamanan kawasan, penyuluhan dan pemanfaatan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang ada didalam kawasan TN. Matalawa. Pertemuan ini ditutup oleh Tri Wiyanto selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan dalam arahannya beliau menyampaikan bahwa hasil dari pertemuan ini menjadi catatan penting untuk diimplementasikan dalam bentuk penyusunan rencana pengelolaan kawasan secara kolaboratif dengan melibatkan kelompok-kelompok disekitar kawasan TN. Matalawa. Akhir dari kegiatan ini diwujudkan dengan penandatanganan bersama hasil rumusan pertemuan yang menjadi kesepakatan bersama guna mewujudkan pengelolaan kawasan secara kolaboratif. Sumber : Balai Taman Nasional Manupeu Tanahdaru dan Laiwangi Wanggameti