Sofifi, 1 Maret 2018. Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL) pada tanggal 13 November 2017 telah resmi menjadi anggota Komisi Daerah Sumber Daya Genetik (Komda SDG) Provinsi Maluku Utara melalui SK Gubernur Maluku Utara Nomor : 277/KPTS/MU/2017 beserta beberapa UPT Kementerian LHK lainnya seperti BPDAS Akemalamo dan BKSDA Ambon SKW I Ternate. Komda SDG tersebut diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara dengan Kepala Balitbangda Provinsi Maluku Utara sebagai wakil ketua. Hari ini (1/03) Komda SDG melakukan program awal, yaitu bersilaturahmi ke tiap-tiap stakeholder diawal bulan. Silaturahmi kali ini dilaksanakan di kantor Balai TNAL yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komda SDG, Mulyadi Wowor, Kepala Balitbangda Provinsi Maluku Utara. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Balai Pengkajian Teknologi BPTP Maluku Utara sebagai Sekretaris Komda SDG beserta staf, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dan Kepala Balai TNAL bersama pejabat fungsional. “Program silaturahmi awal bulan ini untuk bersinergi dan sharing data dan sebagai persiapan untuk audiensi dengan Bapak Gubernur Maluku Utara sehubungan dengan telah ditandatanganinya SK Komda SDG”, kata Mulyadi Wowor saat dimintai keterangan. Beliau juga menyatakan bahwa silaturahmi yang baru saja dilaksanakan sangat bermanfaat karena banyak informasi dan data flora fauna yang didapat dari Balai TNAL. Saat pertemuan, Kepala Balai TNAL menyampaikan tentang hasil dari Ekspedisi Lolobata tahun 2017 kepada anggota Komda SDG yang hadir dan rencana kegiatan ekspedisi lanjutan di tahun 2018. “Alhamdulillah TNAL memiliki data yang luar biasa. Kamipun baru tahu bahwa TNAL ada ekspedisi-ekspedisi lanjutan sebagai tindak lanjut dari hasil ekspedisi sebelumnya, kami dari Komda SDG semua bersedia menjadi volunteer dalam rangka kerja sama ekspedisi bersama”, tambah Kepala Balitbangda Provinsi Maluku Utara. “Saya akan sampaikan kepada Bapak Gubernur untuk meminta arahan dan dukungan dalam rangka keberlangsungan dan tujuan dari Komda SDG Maluku Utara” tutup Beliau. Sumber : Akhmad David Kurnia Putra Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata http://aketajawe.com

Bantimurung, 1 Maret 2018. Warga Dusun Takehatu mengaharu biru. Air bersih telah sampai ke rumah-rumah warga yang berada di bawah kaki pegunungan ini. “Tinggal putar kran, air mengalir,” ujar Suhar, seorang warga Takehatu yang kami temui saat acara peresmian. Bertempat di Mesjid Fasbtabikul Qhaerat uji fungsi sarana prasana air bersih Program Sistem Penyediaan Air dan Sanitasi berbasisi Masyarakat (Pamsimas) dilakukan. Acara ini digelar pada Rabu (28/02/2018). Selanjutnya sarana air bersebut diserahkan secara simbolis (gunting pita) dari Pamsimas Maros kepada Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Mattiro Walie untuk dikelola. Dusun Takehatu sendiri secara administrasi merupakan Desa Barugae, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dusun ini memanfaatkan mata air yang terletak di Zona Tradisional Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Konon mata air ini tak pernah kering sepanjang tahun. Turut hadir pada uji fungsi dan serah terima ini di antaranya Kepala Satket Pamsimas Maros, District Coordinator Pamsimas Maros, perwakilan Koramil 1422-03 Camba. Pemerintah Kecamatan Mallawa, Puskesmas Mallawa, Kepala Desa Mallawa, serta Balai Taman Nasional Bantimrung Bulusaraung juga ikut serta dalam acara ini. “Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan program Pamsimas di Dusun Takehatu ini. Saya berharap ada perubahan pola hidup masyarakat menuju pola hidup sehat dengan predikat open defecation free (tidak buang hajat sembarangan). Ke depan saya berharap dapat memenuhi kebutuhan air bersih di Desa Barugae dengan target tahun ini hingga 98%,” ujar Hukman, A.Md.Kg, Kepala Desa Barugae. Selama beberapa tahun program Pamsimas berjalan di Maros, peresmian di dusun ini merupakan tercepat kedua. Kepala Satker Pamsimas Maros dalam sambutannya menyampaikan bahwa setelah peresmian ini bukan berarti tugas warga Dusun Takehatu ini berakhir. Tahap selanjutnya adalah memanfaatkan sumber air ini hingga dapat dinikmati seluruh warga dan berkesinambungan hingga nanti bisa dinikmati anak dan cucu kita nantinya. Bak dan pipa perlu dipelihara. “Meteran saya harap pemerintah desa bisa membantu,” tambahnya. Di akhir acara Kepala Resort Camba mewakili Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung menyerahkan izin pemanfaatan air (IPA) non komersil kepada Kepala Desa Barugae. “Saya himbau kepada warga dusun ini untuk bersama-sama menjaga hutan. Hutan yang hanya tersisa di kawasan taman nasional ini memiliki salah satu fungsi mengatur tata air. Jika hutan rusak jangan harap mata air bisa mengalir terus menerus. Olehnya marilah kita jaga hutan agar air dapat kita manfaatakan secara berkelanjutan,” tegas Zainal Arifin, Kepala Resor Camba. Mari jaga hutan agar manfaatnya dapat kita rasakan bersama serta berkelanjutan. Sumber : Boy Ronnald – Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

Kupang, 2 Maret 2018. Pada tanggal 1 Maret 2018, sebanyak enam lembar kulit buaya yang dikemas dalam satu dus berhasil digagalkan pengirimannya dari Bandara Mali, Alor. Sedianya bagian-bagian tubuh satwa liar yang dilindungi tersebut akan dikirim dengan menggunakan jasa ekspedisi. Temuan ini terungkap setelah kemasan yang berisi kulit buaya itu terdeteksi X-Ray dan memancing kecurigaan petugas Avian Security (Avsec) dan Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) Bandara Mali, Alor. Setelah dilakukan pengecekan diketahui isinya berupa empat lembar kulit buaya berukuran besar dan dua lembar berukuran kecil, serta tidak disertai dokumen pengangkutan resmi yang diterbitkan oleh Balai Besar KSDA NTT. Selanjutnya pihak Avsec dan KP3 Bandara Mali, Alor berkoordinasi dengan Seksi KSDA Wilayah IV di Alor dan menyerahkan barang temuan tersebut. Saat ini Balai Besar KSDA NTT melalui Seksi Konservasi Wilayah IV sedang melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) untuk melacak pelaku pengiriman kulit buaya dimaksud, dan berkoordinasi dengan pihak jasa ekspedisi sekaligus untuk melakukan sosialisasi. Sebagai informasi, bahwa untuk mencegah marakanya peredaran tumbuhan dan satwa liar, selama ini Balai Besar KSDA NTT telah melaksanakan langkah-langkah antisipatif dengan membentuk Satuan Tugas Pengamanan Tumbuhan dan Satwa Liar (Satgas TSL) dan menempatkan anggota Satgas di pintu-pintu masuk/keluar NTT yakni di bandar udara dan pelabuhan-pelabuhan laut, sosialisasi melalui media cetak dan eletronik, serta berkoordinasi dengan pihak jasa ekspedisi pengiriman barang untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam menerima order pengiriman barang berupa tumbuhan dan satwa liar serta bagian-bagiannya. Sumber : Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur

Muara Enim, 1 Maret 2018. Penyerahan 2 ekor Kucing Hutan (Felis bengalensis) oleh masyarakat di Kota Muara Enim merupakan salah satu parameter keberhasilan BKSDA Sumatera Selatan menanamkan kesadaran masyarakat akan larangan kepemilikan satwa liar dilindungi. Hal tersebut dikarenakan SKW II Lahat BKSDA Sumatera Selatan rutin melakukan aktivitas Kampanye Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar di Kota Muara Enim. Sebanyak 2 ekor anakan Kucing Hutan (Felis bengalensis) atau biasa dikenal masyarakat dengan nama Macan Akar yang diserahkan kepada petugas saat ini sedang dalam perawatan di Kantor SKW II Lahat dikarenakan belum siap dilepasliarkan. Estimasi waktu perawatan berkisar 3-4 bulan sampai dengan satwa liar dilindungi tersebut siap untuk dilepasliarkan. Rencana lokasi pelepasliaran adalah di Hutan Suaka Alam Pusat Latihan Gajah Kelompok Hutan Gumai Tebing Tinggi. Upaya penyadaran kepada masyarakat akan kepemilikan satwa liar dilindungi rutin dilakukan oleh Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Lahat, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan. Diharapkan melalui upaya tersebut selain dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan larangan kepemilikan satwa liar dilindungi juga menumbuhkan peran aktif masyarakat untuk bersama-sama dengan BKSDA Sumatera Selatan menertibkan kepemilikan satwa liar dilindungi. Sumber : Wahid Nurrudin - PEH BKSDA Sumatera Selatan

Poso, 1 Maret 2018. Dalam rangka mensosialisasikan Program Role Model Hutan Adat Wana Posangke Cagar Alam Morowali di tingkat tapak, Balai KSDA Sulawesi Tengah Seksi Konservasi Wilayah II Poso melaksanakan kegiatan pembahasan dan sosialisasi Role Model Hutan Adat Wana Posangke di Desa Taronggo, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Pembahasan ini dipimpin oleh Kepala SKW II poso dan dihadiri Kepala Desa, Ketua BPD, tokoh masyarakat serta tokoh adat Desa Taronggo. Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 1 Maret 2018 ini, sekaligus memperkenalkan para tenaga kontrak pendamping hutan adat Untukhasil rekrutan BKSDA Sulteng kepada pihak pemerintah desa agar terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik di lapangan. Adapun respon dari peserta sosialisasi yakni sepakat untuk bekerjasama membantu program BKSDA Sulteng khususnya bidang pendidikan untuk anak-anak suku tao taa wana yang bermukim di hutan adat wana posangke. "Pemerintah desa sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini dan akan membantu mensukseskan terlaksananya program kegiatan role model hutan adat wana posangke" tutur Kepala Desa Taronggo (Setrimon Mola). Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan pemberian bantuan berupa pakaian bekas layak pakai hasil donasi pegawai BKSDA Sulteng untuk masyarakat adat wana posangke yg diserahkan oleh Kepala Resort II Baturube kepada Kepala Desa Taronggo. Sumber : Balai KSDA Sulawesi Tengah

Labuan Bajo, 1 Maret 2018. Sejak pertama kali dibentuk pada tanggal 20 Februari 2018, Masyarakat Peduli Sampah TN Komodo yang berjumlah 35 orang mulai beraksi memerangi sampah di pemukiman masing-masing. Sejak tanggal 22 Februari lalu terdapat 74 karung sampah plastik dengan berat sekitar 810 kg berhasil diangkut keluar dari kawasan TN Komodo. Sampah yang diangkut keluar kawasan adalah sampah yang bernilai ekonomis atau dapat dijual kembali. Jenis sampah tersebut antara lain jenis kemasan air minum sekali pakai, kardus dan besi atau tembaga. Sampah tersebut diserahkan ke KSU Sampah Komodo di Labuan Bajo agar dapat didaur ulang kembali. Anggota MPS Desa Kampung Rinca tersebar di dua kampung yaitu kampung Rinca sebanyak 9 orang dan kampung Kerora sebanyak 5 orang. Wilayah kerja kelompok ini adalah Desa Kerora, Desa Rinca, Pulau Kambing, dan pulau-pulau kecil lainnya di dalam wilayah SPTN 1 Rinca. Anggota MPS di Kampung Komodo berjumlah 14 orang. Wilayah kerja kelompok ini meliputi Desa Komodo, Loh Liang, Pink Beach, dan Gili Lawa Darat yang merupakan sentra aktivitas wisata di wilayah SPTN II P Komodo. Sedangkan personil MPS di desa Papagarang berjumlah 7 orang, lebih sedikit dibandingkan dua desa sebelumnya. Wilayah kerja kelompok MPS Papagarang adalah Desa Papagarang, Padar Selatan dan pulau-pulau tujuan wisata terdekat dari desa tersebut. Aktivitas kelompok MPS di setiap kampung didampingi oleh petugas Resort di kampung tersebut. Selain mengumpulkan dan mengangkut sampah keluar kawasan, anggota MPS memiliki kewenangan untuk menegur pengguna kawasan yaitu pengunjung, pelaku wisata serta masyarakat umum lainnya agar tertib sampah dan mencintai laut dan pulau sebagai rumah yang harus dijaga. Harapannya, volume sampah di pemukiman dan site wisata dapat berkurangi, kesadaran masyarakat akan sampah meningkat untuk kesehatan manusia dan ekosistem yang lebih baik. Sumber: Balai TN Komodo

Waikabubak, 28 Februari 2018. Upaya pemulihan ekosistem di kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (MATALAWA) merupakan salah satu agenda penting Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengingat besarnya peranan dalam menjaga keseimbangan ekosistem Pulau Sumba. Hal tersebut termuat dalam Keputusan Dirjen KSDAE No:SK.18/KSDAE/KK/KSDAE.1/1/2016 tentang Penetapan Lokasi Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Konsevasi yang terdegradasi seluas 100.000ha pada Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019. Balai TN. MATALAWA memiliki target pemulihan ekosistem dengan luas 800 hektar yang tersebar di beberapa lokasi diantaranya: Tanamodu dan Kambatawundut yang termasuk pada kawasan hutan Manupeu Tanah Daru. Sedangkan Wara, Tandulajangga, dan Mahaniwa termasuk pada kawasan hutan Laiwangi Wanggameti. Tahapan awal dalam kegiatan pemulihan ekosistem ini adalah pembentukan kelompok kerja (Pokja) yang berasal dari masyarakat sekitar kawasan. Pokja ini yang akan menjadi mitra BTN MATALAWA dalam melaksanakan seluruh rangkaian proses pemulihan ekosistem. Pokja Pemulihan Ekosistem merupakan komponen yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pemulihan ekosistem. Harapannya dengan terbentukya Pokja ini, pemulihan eksosistem di kawasan TN Matalawa dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Awaliah Anjani, S.Hut Koordinator Promosi Informasi dan Humas TN Matalawa

Poso, 28 Februari 2018. Kepala Balai KSDA Sulawesi Tengah, Ir. Noel Layuk Allo, MM lakukan kunjungan kerja ke wilayah Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Poso tepatnya di kawasan TWA Bancea. Kepala Balai melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan pengelolaan TWA Bancea dan juga sarana dan prasarana yang tersedia dalam kawasan wisata tersebut. Kepala Balai juga duduk bersama dengan Kepala Desa dan masyarakat Bancea mendiskusikan masalah pengelolaan gula aren dan konservasi kawasan. Staf resort CA Pamona dan TWA Bancea dan seluruh pegawai lingkup SKW II juga ikut berdiskusi sekaligus diberi pembinaan. "Bahwa keadaan sekarang sangat berubah sehingga perlu mengikuti perkembangan yang ada, dan kita diharapkan bekerja lebih cepat dan tepat , dan dalam melakukan tupoksi hendaknya dijalankan dengan baik dan benar sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat ini program pemerintah lebih mengutamakan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan senantiasa bersinergi dengan pemda/intansi terkait” tegas Noel saat memberikan pembinaan. Kepala Balai juga melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Poso terkait kerjasama dan sinergisitas pengembangan wisata di Padang Marari yang merupakan satu kesatuan dengan wilayah TWA Bancea dan upaya pengembangan budidaya anggrek bersama masyarakat Desa Bancea di sekitar kawasan. Dijelaskan pula bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat akan dilaksanakan dalam waktu dekat dengan cara membentuk kelompok sadar wisata. Diharapkan dengan terbentuknya kelompok ini, masyarakat dapat secara langsung akan ikut terlibat menjaga kelestarian kawasan TWA Bancea demi kepentingan bersama. Sumber : Balai KSDA Sulawesi Tengah

Belilas, 28 Februari 2018. Untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dalam melaksanakan tugas di lapangan, Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) menggelar acara Penyegaran MMP pada 26 s. d 28 Februari 2018 di Pusat Pelatihan dan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Camp Granit SPTN Wilayah II Belilas, Prov. Riau. Kepala Balai TNBT Darmanto SP., M. AP membuka acara secara resmi dengan peserta MMP sebanyak 30 orang, yang terdiri dari 20 peserta dari Riau dan 10 peserta dari Jambi. Peningkatan kapasitas SDM MMP kali ini dilakukan dengan penyampaian materi teori dan praktek. Materi disampaikan oleh Petugas Polisi Kehutanan internal TNBT, yang terdiri dari 2 penceramah dan 3 instruktur. Materi teori meliputi Peran, Tugas dan Fungsi MMP, Pengamanan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Keanekaragaman hayati dan Profil TNBT. Materi yang disampaikan terkait dengan upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai- nilai penting keberadaan kawasan hutan dan peran setiap pihak dalam menjaga hutan. Materi praktek lapangan meliputi Peraturan Baris Berbasis, Pembuatan Laporan Informasi, Navigasi dan Pengenalan Alat Navigasi GPS. Peserta sangat antusias mengikuti acara penyegaran ini. Kami berharap kegiatan ini bermanfaat dalam meningkatkan peran masyarakat khususnya MMP dalam upaya perlindungan TNBT dari maraknya kejahatan kehutanan yang merongrong kelestarian TNBT. Sumber : Balai TN Bukit Tigapuluh

Jayapura, 28 Februari 2018. Dalam lawatannya di Jayapura pada hari Rabu, 28 Februari 2018, Inspektur Jenderal KLHK, Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo, MA dan Sekretaris Inspektur Jenderal, Ir. Abdul Hakim, M.For berkesempatan melakukan Pembinaan Sosialisasi Pencegahan Korupsi, Gratifikasi dan Konflik Kepentingan pada UPT KLHK Lingkup Provinsi Papua. Dalam arahan dan sambutannya, Kepala BBKSDA Papua, Ir. Timbul Batubara, M.Si menyampaikan salah satu dari sejumlah upaya pencegahan gratifikasi dan korupsi adalah dengan memberlakukan aplikasi elektronik berbasis online pada semua layanan publik. Pada BBKSDA Papua salah satunya akan diterapkan SATS-DN Online terkait dengan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL). Secara garis besar dalam Sosialisasi oleh Inspektur Jenderal KLHK dan Sekretaris Inspektur Jenderal ini merupakan upaya pencegahan dini (early warning) dan upaya yang sangat penting dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi (clean government). Untuk terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa diperlukan komitmen bersama dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan. Kegiatan sosialisasi ini bukan hanya sekedar kegiatan rutin tahunan atau seremonial akan tetapi sebuah komitmen untuk menjadikan satu organisasi/institusi yang memiliki tata kelola pemerintah yang baik. Semua tercermin melalui prilaku aparatur yang baik dan mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, mampu menciptakan satu wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih dan melayani. Kegiatan Sosialisasi diikuti oleh seluruh pegawai UPT KLHK Provinsi Papua, Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Papua, P3E Papua dan Seksi Wilayah III Gakkum Jayapura. Selain acara sosialisasi tersebut diberikan pula cinderamata bagi 5 (lima) orang Pensiunan PNS dan 1 (satu) Tenaga Bhakti Rimbawan yang telah resmi diangkat menjadi PNS dan ditempatkan pada BPPHLHK Wilayah Maluku-Papua di Manokwari. Sumber : Balai Besar KSDA Papua

Labuhan (28/2/18). Balai TN Ujung Kulon bersama Forum Komunikasi Penjaga Pesisir Laut Ujung Kulon (FKPPL ) merupakan kelompok masyarakat desa penyangga TN. Ujung Kulon, tanggal 10-20 Februari 2018 melakukan aksi bersih sampah di pantai Legon Kadam dan Legon Sabuk SPTN I P. Panaitan untuk membersihkan pantai Panaitan dari sampah-sampah plastik dan sekaligus untuk menambah pendapatan anggota kelompok dari penjualan sampah plastik tersebut. Sampah-sampah yang berhasil dikumpulkan ditumpuk lalu dikemas/dipres dan dimasukkan ke dalam karung, kemudian disimpan ditempat penyimpanan sementara. Pada aksi bersih sampah kali ini, kelompok berhasil mengumpulkan sampah plastik campur sebanyak 50 karung atau sekitar 859 kg yang kemudian dijual ke pengepul sampah plastik di Labuan. Kegiatan pembersihan sampah yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, dirasa belum optimal karena masih banyak sampah plastik yang belum terangkut. Untuk menyelesaikan aksi bersih sampah tersebut, dalam waktu dekat kelompok kembali akan melaksanakan aksi bersih sampah, masih di lokasi yang sama sekaligus untuk memperingati Hari Bakti Rimbawan pada tanggal 15 Maret mendatang. Sampah-sampah plastik di pantai Pulau Panaitan sebenarnya merupakan sampah yang terbawa ombak angin selatan, dan bukan merupakan sampah bekas aktivitas di kawasan TN. Ujung Kulon. Dengan adanya kegiatan aksih bersih sampah di Panatai Panaiatan tentu saja akan membantu pengelola dalam menjaga keindahan pantai Panaitan, sekaligus memberikan tambahan pendapatan bagi anggota kelompok. Selain itu, sampah plastik yang tersapu ombak dan terapung di lautan, dapat membahayakan kehidupan hewan laut , menghalangi penetrasi cahaya matahari dan pertukaran udara dari atmosfir dimana hal ini akan berpengaruh buruk terhadap kehidupan organisme di laut. Sumber: Monica TN Ujung Kulon

Manggarai Barat, 28 Februari 2018. Rapat Koordinasi Balai TN. Komodo dengan Kapolres Manggarai Barat, Syahbandar, TNI AL, TNI AD, Polair, BMKG, Kantor Imigrasi, Basarnas serta Dinas Perikanan Kabupaten Manggarai Barat dilaksanakan di Kantor Balai TN. Komodo (27/02/2018). Pembahasan upaya-upaya strategis dalam mendukung pengamanan Kawasan TN. Komodo menjadi topik utama. “Kami memiliki sumberdaya yang terbatas, oleh karena itu, kerjasama dan sumbangsih berbagai pihak sangat kami harapkan dalam menjaga kelestarian kawasan TN. Komodo” ungkap Budhy Kurniawan Kepala Balai TN Komoso saat membuka rapat. Rapat selama kurang lebih tiga jam menghasilkan beberapa kesepakatan bahwa Instansi terkait akan berkontribusi dalam penguatan sistem pengamanan kawasan Taman Nasional Komodo sesuai bidangnya masing-masing; Balai TN. Komodo bersama Polres Manggarai Barat dan kantor Imigrasi akan membangun kerjasama dalam pengamanan kunjungan kapal Cruise di kawasan TN Komodo; Balai TN. Komodo dan Polres Manggarai Barat akan melakukan patroli bersama terutama di wilayah-wilayah yang rawan perburuan liar dan illegal fishing dengan dukungan sumberdaya dan pembiayaan dari kedua belah pihak; dan Kepala Balai TN. Komodo beserta Kapolres Mabar dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Polres Bima serta Pemda Bima (NTB) dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran maupun penegakkan hukum di kawasan TN. Komodo. Inilah langkah awal dari upaya bersama berbagai pihak dalam menjaga kelestarian kawasan TN. Komodo yang kita banggakan bersama. Sumber : Balai TN Komodo

Jember, 28 Februari 2018. Peningkatan peran serta dinas terkait dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Desa Mulyorejo maka Balai TN. Meru Betiri lakukan koordinasi dan sosialisasi terkait penyusunan RKT Desa Binaan Tahun 2018. Koordinasi dilakukan ke Pemerintahan Desa Mulyorejo yang diterima Nanang Eko Norianto, Sekdes Mulyorejo dan didampingi Babinsa Desa Mulyorejo. Pada kesempatan ini Tim dari Balai TNMB menyampaikan perkembangan dari kegiatan Desa Binaan di Desa Mulyorejo. Dari 12 ekor kambing Etawa yang diberikan tahun 2017 di 2 dusun di Desa Mulyorejo saat ini telah berkembang menjadi 16 ekor. Selain itu, M. Andik Budiono, SH selaku Petugas Pendamping Desa Binaan TNMB juga menambahkan tentang kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pembesaran kambing etawa. Pada kesempatan ini Sekdes Mulyorejo menyampaikan rasa terimakasih karena perhatian yang besar dari TNMB terhadap masyarakatnya. Dimana sebagian besar masyarakat Desa Mulyorejo menggantungkan hidupnya dari hutan Perum Perhutani BKPH Mayang, KPH Jember. Ke depan, Pemdes Mulyorejo siap mendukung program desa binaan TNMB melalui dana ADD [Alokasi Dana Desa] Mulyorejo Tahun 2018. Ditambahkan oleh Purwanto, Babinsa Desa Mulyorejo bahwa adanya bantuan dari TNMB dapat mengurangi kegiatan pencurian kayu hutan oleh masyarakat Desa Mulyorejo. Setelah dari Pemdes Mulyorejo, perjalanan dilanjutkan ke Kelompok Baban Lestari, Desa Mulyorejo terkait kesiapan kelompok dalam penyusunan program kerja kelompok Tahun 2018. Diharapkan program yang diusulkan merupakan keterwakilan anggota dari 5 (lima) dusun yang ada di Desa Mulyorejo. Dengan demikian RKT Tahun 2018 yang disusun nantinya merupakan perencanaan kolaboratif dengan sumber dana bukan dari TNMB saja namun juga dapat berasal dari para pihak. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2019, indikator keberhasilan pelaksanaan Desa Binaan Mulyorejo yakni: meningkatnya jumlah anggota kelompok serta meningkatnya pendapatan masyarakat desa Mulyorejo dapat terwujud. Sumber :Dodit dan Andik - Balai TN Meru Betiri

Labuan Bajo, 28 Februari 2018. Tanggal 27 Februari menjadi hari terakhir pelaksanaan Ekspedisi bersama Balai Taman Nasional Komodo dan Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Silvagama Fakultas Kehutanan UGM. Ekspedisi yang dimulai pada tanggal 13 Februari 2018 mengangkat tema tentang kearifan lokal masyarakat di dalam Kawasan TN. Komodo dalam berinteraksi dengan alam. Kegiatan ekspedisi ini untuk membuat publikasi yang informatif dan edukatif melalui pengambilan data kearifan lokal masyarakat di tiga desa dalam Kawasan Taman Nasional Komodo yakni Desa Pasir Panjang, Desa Komodo dan Desa Papagarang. Dengan adanya publikasi yang informatif dan edukatif diharapkan dapat meningkatkan kesadartahuan masyarakat terhadap upaya pelestarian kawasan TN. Komodo. Output dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi Taman Nasional Komodo dalam mengambil kebijakan terkait masyarakat dalam kawasan, juga sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan masyarakat umum sehingga lebih mengenal Taman Nasional Komodo terutama kearifan lokal masyarakat dalam berinteraksi dengan alam. Sumber : Balai TN Komodo

Bandung, 28 Februari 2018. Sosialisasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar di Bandara Husein Sastranegara ini dilaksanakan pada Selasa, 27 Februari 2018, tepatnya di Wisma Muladi Lanud Husein Sastranegara. Sebanyak 30 peserta yang terdiri dari stakeholder seperti Lanud TNI AU Husein Sastranegara, PT. Angkasa Pura, Bea Cukai, Imigrasi dan Stasiun Karantina Pertanian, dan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta perusahaan argo yang ada di lingkungan Bandara Husein Sastranegara turut hadir. Selain untuk meningkatan koordinasi antar pihak dalam hal pencegahan, pengawasan dan pemberantasan perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang secara illegal, sosialisasi ini juga bertujuan sebagai transfer knowledge terkait dengan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Sosialisasi dibuka oleh Kepala Bidang KSDA Wilayah II Soreang Memen Suparman,MM menekankan akan pentingnya acara ini sebagai salah satu upaya untuk menekan tingkat illegal trading yang dilakukan melalui jalur Bandara. Pada kesempatan yang sama perwakilan Lanud Husein Sastranegara memberikan dukungan positif terhadap acara sosialisasi. Beberapa materi yang disampaikan pada sosialisasi ini diantaranya pemaparan mengenai aksi nyata Evakuasi dan Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang telah dilakukan oleh BBKSDA Jawa Barat, Tata Usaha Peredaran TSL yang dirangkai dengan diskusi dan tanya jawab. Antusiasme peserta terlihat dengan tingginya rasa ingin tahu peserta yang menanyakan terkait dengan prosedur pengangkutan dan pengirimaan tumbuhan dan satwa liar. Sebagai bahan sosialisasi lainnya, tim pelaksana juga membagikan leaflet dan poster yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa yang dilindungi undang-undang, untuk memaksimalkan sosialisasi tersebut, maka BBKSDA Jawa Barat selanjutnya akan meningkatkan penyebaran leaflet dan poster terkait peredaran tumbuhan dan satwa liar. Dengan sosialisasi tersebut menunjukan bahwa BBKSDA Jawa Barat tidak pernah berhenti dalam melakukan pencegahan dan penertiban illegal trading tumbuhan dan satwa liar yang dilakukan melalui jalur Bandara. Sesuai dengan pengertiannya sosialisasi dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk merubah cara pandang maupun perilaku manusia terhadap sesuatu objek. Intensitas perdagangan dan penyelundupan tumbuhan dan satwa illegal melalui jalur Bandar Udara saat ini masih sering terjadi, dimana salah satu tugas Balai Besar KSDA Jawa Barat adalah pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar khususnya yang dilindungi Undang-undang. Keadaan inilah yang menjadi latar belakang Balai Besar KSDA Jawa Barat melakukan kegiatan sosialisasi di areal satu-satunya Bandar Udara Internasional di Kota Bandung. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Barat