Jayapura, 6 Maret 2018. Sebagai unit pemangkuan kawasan konservasi terkecil, resort merupakan ujung tombak pengelolaan kawasan konservasi. Resort sebagai garda depan pengelolaan memerlukan strategi pengelolaan yang baik, salah satunya adalah petugas resort yang sehari-hari berinteraksi secara langsung dengan kawasan konservasi, dengan masyarakat yang tinggal di sekitarnya, dan dengan persoalan-persoalan real kawasan. Dalam rangka hal tersebut BBKSDA Papua, Sabtu 3 Maret 2018 melaksanakan kegiatan Musyawarah Besar Masyarakat Adat di Sekitar Kawasan dan Sosialisasi Pungutan Karcis Masuk di Taman Wisata Alam Youtefa. Kegiatan tersebut di laksanakan di Kampung Tobati, Kelurahan Entrop, Kota Jayapura. Kampung ini berada dalam Teluk Youtefa, sehingga menuju perhelatan menggunakan transportasi perahu bermotor. Kegiatan ini melibatkan semua komponen, Lembaga, Dinas, Badan, TNI/POLRI, Distrik, Kelurahan, Kampung, RT/RW, Komunitas, Para Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan seluruh masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam sambutannya, Kepala BBKSDA Papu, Ir. Timbul Batubara., M.Si memperkenalkan Ernest O. Itaar sebagai Kepala Resort Youtefa beserta Anggota Resort kepada pemerintah dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan Taman Wisata Alam agar terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik di lapangan. Materi tentang Pengembangan Pariwisata Alam dan Penerapan PNBP di TWA Teluk Youtefa dengan diberlakukan pungutan karcis disajikan menarik oleh Kepala Bidang Teknis BBKSDA Papua, Ir. Ahmad Yani. Dalam kesempatan ini harapan besar BBKSDA Papua untuk menjadikan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Kota Jayapura, sehingga dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat disekitar kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa. Tanggapan yang diberikan dari pihak pemerintah kampung dan masyarakat di sekitar kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa agar BBKSDA Papua dan stake holder mendampingi dalam pengembangan wisata alam dan melindungi kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa dari tekanan pembangunan kota sesuai UU yang berlaku serta dikuatkan dengan peraturan kampung dan peraturan adat setempat. Sebagai wujud terima kasih dan silaturahmi dari BBKSDA Papua terhadap masyarakat di TWA Teluk Youtefa atas apresiasi, semangat dan kerjasama yang akan terus terjalin, BBKSDA Papua memberikan 3 (tiga) ekor Babi serta secara simbolis bantuan jaring untuk pemberdayaan masyarakat kepada Desa Binaan Kampung Tobati Enggros dengan pendamping Septi Pascaisnawati. Upaya mewujudkan pengelolaan TWA Youtefa berbasis masyarakat dituangkan dalam Deklarasi Pengelolaan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa Berbasis Masyarakat adat yang ditandatangani bersama oleh semua pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut. Sumber : Reza A. Torano (Operator Resort TWA Youtefa) & Diah Warastuti - PEH Balai Besar KSDA Papua

Pontianak, 6 Maret 2018. Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TaNa Bentarum) Arief Mahmud menegaskan kembali fokus pembangunan pemerintah saat ini yang memprioritaskan masyarakat yang hidup disekitar kawasan hutan, pinggiran dan perbatasan negara. Hal ini diungkapkan Arief saat menjawab pertanyaan wartawan pada Lokakarya “The Asia-Pasific Regional Workshop on Trans-Boundary Biodiversity Conservation: Empowering Forestry Communities and Women in Sustainable Livelihood Development” di Hotel Mercure, Pontianak Selasa (6/3). “Ini merupakan Nawacita presiden Joko Widodo yaitu membangun dari pinggiran, masyarakat yang termarjinalkan, yang tinggal di perbatasan menjadi perhatian utama mendapatkan peningkatan kapasitasnya” terang Arief. Orang nomor satu di TaNa Bentarum ini menyatakan bahwa selama ini keterwakilan perempuan dalam pembangunan konservasi juga semakin penting. Karenanya dia menilai tujuan utama workshop kali ini adalah mencari rumusan yang lebih baik dalam memberdayakan masyarakat sekitar hutan serta perempuan demi pengembangan kehidupan yang lebih berkelanjutan. Disinggung wartawan mengenai langkah nyata yang telah dilakukan, Arief menjawab bahwa selama ini TaNa Bentarum dengan dukungan dari The International Tropical Timber Organization (ITTO) telah melakukan kegiatan pemberdayaan yang melibatkan komunitas sekitar hutan dan juga kaum perempuan. “Kegiatan semacam ini hanya ada di TaNa Bentarum dan Kalimantan Utara (Taman Nasional Kayan Mentarang) dan fokus kegiatan kita adalah pemberdayaan masyarakat dan perempuan” tegasnya. ITTO dan TaNa Bentarum telah berhasil membangun energi ramah lingkungan yaitu sistem biogas di Desa Manua Sadap kawasan TNBK. Desa ini tercatat telah mandiri dalam menyediakan energi listrik, dan api bersumber dari pemanfataan kotoran ternak yang diubah menjadi biogas. Menutup wawancaranya Arief berharap bahwa workshop ini bisa terjadi proses pembelajaran serta berbagi ilmu dan pengalaman dari masing-masing negara. Hal ini tentu akan menjadi modal besar bagi pembangunan konservasi khususnya di Indonesia. Tercatat hanya Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Kayan Mentarang yang berbatasan langsung dengan kawasan TN di Malaysia. Dan tentunya workshop ini menjadi lompatan bagi usaha pembangunan konservasi dengan menjadikan masyarakat sekitar hutan dan kaum perempuan sebagai pelaku utamanya.” Workshop pemberdayaan masyarakat ini menjadi penting bagi pembangunan khususnya pembangunan konservasi” tutupnya. Workshop konservasi lintas batas ini berlangsung seama 3 hari dari tanggal 6 hingga 8 Maret 2018. Selain dihadiri oleh perwakilan negara ASEAN juga dihadiri oleh perwakilan India. Sumber : Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum (Tana Bentarum)

Bandung, 6 Maret 2018. Memasuki triwulan pertama di tahun 2018, Balai Besar KSDA Jawa Barat melalui Tim Gugus Tugas Evakuasi dan Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar telah menerima sebanyak 36 ekor satwa dari 3 Bidang KSDA Wilayah yang berasal dari berbagai golongan masyarakat. Secara keseluruhan satwa penyerahan tersebut terdiri dari 17 ekor satwa di bulan Januari dan 19 ekor satwa di bulan Februari dengan rincian 23 ekor satwa yang dilindungi oleh undang-undang dan 13 ekor yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Dari penyerahan tersebut terdapat 11 ekor satwa dari taksa Aves yaitu terdiri dari 3 ekor Elang Ular Bido, 2 ekor Elang Brontok, 1 ekor Elang Jawa, 2 ekor Burung Macau, dan 3 ekor Kakaktua. Untuk satwa dari taksa mamalia terdiri dari 1 ekor Owa Kalimantan, 1 ekor Siamang, 4 ekor Kukang Jawa, 2 ekor Kucing Hutan, 3 ekor Monyet Ekor Panjang, 1 ekor Musang Pandan dan 1 ekor Trenggiling, sedangkan satwa dari taksa reptil terdiri dari 2 ekor Buaya Muara, 1 ekor Ular Sanca Kembang dan 1 fosil kima laut dari taksa Bivalvia. Sebagian besar penyerahan satwa liar ini diawali adanya pengaduan atau informasi ke Call Center yang tersebar di 6 Seksi Konservasi Wilayah lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat, selanjutnya petugas Call Center menyampaikan informasi tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Tim Gugus Tugas Evakuasi dan Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang juga tersebar di 6 Seksi Konservasi Wilayah lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat. Saat ini keseluruhan satwa dari penyerahan tersebut dititip rawat di berbagai lembaga konservasi untuk proses rehabilitasi dan mengembalikan sifat liar dari masing-masing satwa. Bagi sebagian satwa yang memungkinkan untuk dilepasliarkan, selanjutnya akan memulai rehabilitasi, habituasi dan pelepasliaran. Sedangkan satwa yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pelepasliaran sebagai akibat dari perubahan perilaku yang sangat ekstrim oleh pemelihara satwa sebelumnya atau karena cacat permanen dan atau karena terindikasi mengidap penyakit, maka satwa tersebut dapat dijadikan induk penangkaran atau sebagai satwa koleksi lembaga konservasi umum seperti Kebun Binatang dan Taman Satwa. Berbagai cerita pun menyertai penyerahan satwa tersebut, dimana ada satwa yang telah dipelihara dan hidup bersama selama puluhan tahun sehingga sudah seperti anggota keluarga, penyerahan satwa pun disertai dengan isak tangis penuh keharuan dan petugas Balai Besar KSDA Jawa Barat pun harus bersusah payah untuk memberikan pemahaman kepada para pemilik terkait peraturan perundangan tentang satwa liar yang dilindungi Undang-undang dan berbagai resiko yang ditimbulkan akibat memelihara satwa liar tersebut. Telling story diatas, menggambarkan bahwa keberadaan Call Center dan Tim Gugus Tugas Evakuasi dan Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanakaan penertiban peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar serta upaya penertiban tumbuhan dan satwa liar di wilayah Balai Besar KSDA Jawa Barat tidak akan berhenti, masih terus dilakukan dan akan terus dilakukan. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Barat

Bogor, 6 Maret 2018. Sekretaris Ditjen KSDAE Ir. Hery Subagiadi, M.Sc hadir membuka pelaksanaan kegiatan Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja (LKj) lingkup Ditjen KSDAE di Hotel Arch Bogor pada tanggal 6 Maret 2018. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 6 - 8 Maret 2018 terfokus untuk memberikan penilaian/scoring terhadap kualitas dokumen Laporan Kinerja Tahun 2017 terhadap 80 satuan kerja (satker) lingkup Ditjen KSDAE, baik satker pusat maupun unit pelaksana teknis (UPT). Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas penyusunan dokumen Laporan Kinerja dalam rangka perbaikan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja dan memberikan pemeringkatan hasil review dokumen Laporan Kinerja Tahun 2017. Evaluasi / Reviu Dokumen Laporan Kinerja ini menghadirkan narasumber dari Biro Perencanan KLHK yaitu Asriyanto, S.Hut., M.Si yang dalam paparannya menyatakan bahwa diantara 13 Eselon I Kementerian LHK, Ditjen KSDAE merupakan satu-satunya Eselon I yang melaksanakan Reviu/Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja. Asriyanto berharap kegiatan ini dapat dijadikan contoh bagi Eselon I lainnya. Evaluasi/Reviu Dokumen Laporan Kinerja ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengelola Kinerja yang terdiri dari unsur Direktorat Teknis dan Sekretariat Ditjen KSDAE, dengan mengacu pada Pedoman Review Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE Nomor: P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Aalam dan Ekosistem. Kualitas Laporan Kinerja Ditjen KSDAE selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan 28,89% dari rata-rata 67,04 (Kategori Baik) pada Tahun 2012, menjadi 86,41 (Kategori Memuaskan) pada tahun 2016. Hal ini tidak terlepas dari komitmen seluruh pimpinan dan satker lingkup Ditjen KSDAE disertai bimbingan teknis melalui kegiatan lokalatih dan asistensi kepada satuan keja terkait. Semoga kinerja dan akuntabilitas Ditjen KSDAE dapat lebih ditingkatkan pada masa yang akan datang. Bravo KSDAE. Sumber : Desi Indriani, S.P., M.P. (Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Setditjen KSDAE)

Lombok Tengah, 6 Maret 2018. Pada tanggal 6 Maret 2018, Gubernur NTB Dr. TGH Muhammad Zainul Majdi, bersama dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dr. Bambang Hendroyono, yang dalam kesempatan ini mewakili Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian LHK, Dirjen International Affairs, Korea Forest Service (KFS), Mr. KO Ki Yeon, dan Plt. Bupati Lombok Tengah, Pathul Bahri, S.IP, meresmikan fasilitas wisata alam di kawasan TWA (Taman Wisata Alam) Gunung Tunak di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, yang dibangun atas kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea, melalui mekanisme hibah langsung barang dan jasa dari Korea Forest Service KFS), kepada Kementerian LHK. Fasilitas yang diresmikan meliputi : Visitor center, gedung serba guna, guest house dan reception, butterfly ecology center, camping ground, lapangan parkir, serta jungle track. Luas seluruh bangunan gedung adalah sekitar 1.244 m2, camping ground cukup untuk 20 tenda besar, sedangkan lapangan parkir, taman dan pathway seluruhnya seluas 1.400 m2, gedung dan bangunan ini dibangun sejak September 2016. Dana hibah dari KFS untuk pembangunan tersebut dalam kurun waktu 2015 – 2017 adalah sebesar KRW 2,160 Miliar, atau setara dengan Rp. 25,920 Miliar, yang Rp. 4,3 Milliar diantaranya untuk kegiatan pengembangan kapasitas SDM. Pada tahun 2018 dari pihak KFS masih mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan serta untuk pengembangan kapasitas SDM. Sedangkan dari Kementerian LHK melalui DIPA BKSDA NTB, untuk pengembangan TWA Gunung Tunak dalam kurun waktu tahun 2013 – 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 6,127 Miliar, yang diantaranya untuk pembukaan jalan pengelolaan wisata, penyediaan jaringan air dan listrik serta perbaikan jalan, dan pada tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8 Miliar. Proyek ini merupakan tindak lanjut dari penandatangan MOU antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea tentang ‘Penguatan Wisata Hutan dan Wisata Alam di Kawasan Hutan Konservasi di Indonesia’, yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2013 oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada saat itu, Dr. Zulkifli Hasan dan Menteri Kehutanan Republik Korea pada saat itu Dr. Shin Won Sop, dengan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Korea pada saat itu. Setelah melalui beberapa kali pertemuan di Indonesia dan di Korea antara Tim Kementerian Kehutanan Indonesia dan Tim Korea Forest Service (KFS), serta survey lapangan, akhirnya kedua belah pihak sepakat bahwa lokasi proyek adalah di TWA Gunung Tunak. TWA Gunung Tunak dipilih sebagai lokasi kerjasama karena lokasinya yang strategis, sehingga bisa menjadi pendukung Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Disamping itu, TWA Gunung Tunak juga dapat memenuhi kriteria tujuan kerjasama ini yaitu : 1). untuk perlindungan ekologi dan lanskap untuk keberlanjutan kegiatan wisata hutan dan wisata alam; 2). untuk peningkatan kegiatan ekonomi lokal dan mempromosikan tujuan wisata alam di pulau Lombok dengan mengembangkan kegiatan wisata alam berbasis masyarakat (Community Based Eco-Tourism). Proyek kerjasama ini memiliki tiga komponen kegiatan utama yaitu : 1). Pembuatan rancangan pengembangan areal publik TWA Gunung Tunak; 2). Pembangunan fasilitas wisata alam; 3). Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia. Implementasi dari kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan melalui koordinasi yang intensif antara Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) - Kementerian LHK selaku Executing Agency, Korea-Indonesia Forest Center (KIFC) dan BKSDA NTB. Pembangunan fisik ini juga didukung oleh Masyarakat Desa Mertak, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan membuka akses jalan menuju kawasan TWA Gunung Tunak sepanjang 6 Km, Pemerintah Provinsi NTB dengan pengerasan/hotmix akses jalan menuju gerbang TWA Gunung Tunak sepanjang 1 Km dan PT. PLN (Persero) dengan penyediaan jaringan listrik di TWA Gunung Tunak. Pengembangan kapasitas SDM dilaksanakan sejak Juni 2015 dan terus dilanjutkan sampai dengan tahun 2018. Sesuai dengan konsep pengembangan wisata alam di TWA Gunung Tunak yang berbasis masyarakat, maka sebagian besar peserta dari kegiatan pengembangan kapasitas SDM adalah dari masyarakat setempat. Sampai dengan Desember 2017 telah dilaksanakan tujuh kali kegiatan pengembangan kapasitas SDM. Sebanyak 4 kali dilaksanakan di Korea dan 3 kali di Indonesia. Jumlah peserta seluruhnya sebanyak 175 orang yang 131 orang diantaranya adalah dari masyarakat setempat, terutama dari Desa Mertak. Materi pengembangan kapasitas SDM yang dilaksanakan di Indonesia ditekankan kepada materi-materi yang dapat memberikan bekal kepada masyarakat setempat untuk bisa secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan wisata alam di TWA Tunak, yaitu meliputi : kuliner, kerajinan tangan, pemandu wisata, serta interpretasi obyek wisata. Sedangkan yang dilaksanakan di Korea lebih ditekankan kepada pengelolaan wisata alam. Rincian jumlah peserta kegiatan pengembangan kapasitas adalah sebagai berikut : Asal Instansi Peserta Jumlah Peserta (Orang) Dilaksanakan di Indonesia Dilaksanakan di Korea Jumlah Masyarakat sekitar TWA Tunak 115 16 131 Aparatur Kecamatan Pujut dan Desa Mertak; 4 2 6 Aparatur Pemerintah Kab. Lombok Tengah - 4 4 Aparatur Pemerintah Provinsi NTB - 3 3 Aparatur BKSDA Mataram 1 15 16 Aparatur Kementerian LHK - 12 12 Korea-Indonesia Forest Center (KIFC) - 2 2 Dosen Fakultas Kehutanan IPB - 1 1 Jumlah 120 55 175 TWA Gunung Tunak yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 2899/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 16 April 2014 dengan luas 1.219,97 Ha, merupakan salah satu dari sepuluh TWA daratan yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Mataram, terletak di desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah. Lokasi ini bisa dicapai dengan mengendarai mobil dalam waktu sekitar satu jam dari Lombok Internasional Airport ke arah jalan raya Kuta. TWA Gunung Tunak memiliki potensi yang sangat menarik untuk dikunjungi sebagai wahana wisata maupun pendidikan, diantaranya adalah pantai pasir putih yang masih alami, pengamatan satwa, terutama kupu-kupu, burung gosong yang sudah langka, rusa timor, serta jungle tracking. Hutan di TWA Gunung Tunak sebagian besar merupakan hutan sekunder yang berada pada ketinggian 0 – 105 mdpl. Bagi pengunjung yang tertarik untuk menikmati keheningan malam TWA Gunung Tunak, sambil menikmati keindahan alam pantai, dapat bermalam di Guest House dengan jumlah 10 kamar yang tersedia. Untuk pertemuan, atau gathering, tersedia ruang serba guna, dan bagi yang hoby camping juga tersedia camping ground dengan kapasitas sekitar 20 tenda. Setelah peresmian ini, pengelolaan seluruh fasilitas wisata alam di TWA Gunung Tunak yang diresmikan pada hari ini, diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang operasional sehari harinya dilaksanakan oleh BKSDA NTB. Sumber : Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

Sangkima, 6 Maret 2018. Peningkatan upaya perlindungan dan pengamanan hutan khususnya di wilayah TN Kutai dan sekitarnya, Balai TN Kutai lakukan patroli pengamanan kawasan yang menjadi prioritas untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang kehutanan. Resort based management, yang mengutamakan prinsip pencegahan kerusakan hutan melalui penjagaan kawasan mensyaratkan kehadiran petugas dalam penjagaan keamanan kawasan. Prinsip “hadir” di lapangan dan tidak membiarkan kekososngan personil di tingkat tapak diyakini dapat mencegah terjadinya konflik dan memudahkan dalam penyelesaian permasalahan di lapangan. Guna memperkuat kelembagaan dalam pengamanan kawasan, Balai TN Kutai melibatkan masyarakat dengan melakukan pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Pembentukan MMP diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga kawasan konservasi akan semakin terjaga. Dengan terbentuknya Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Balai TN Kutai mendapatkan tambahan tenaga dalam upaya pengamanan kawasan. Salah satu perangkat hokum yang menjadi dasar pembentukan MMP adalah Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P4.56/Menhut-II/2014 Tentang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan. Dalam Permenhut tersebut dijelaskan bahwa Masyarakat Mitra Polisi (MMP) adalah kelompok masyarakat sekitar hutan yang membantu Polhut dalam pelaksanaan perlindungan hutan dibawah koordinasi, pembinaan dan pengawasan intansi pembina. MMP merupakan kelompok masyarakat sekitar hutan dengan nama tertentu yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat dan/atau atas inisiatif dari instansi Pusat atau daerah yang membidangi perlindungan hutan, berkedudukan di desa yang berada di sekitar kawasan hutan. MMP dapat dibentuk dalam satu wilayah administrasi desa atau beberapa desa yang berada disekitar kawasan hutan. Kegiatan pembentukan MMP dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 5-6 Maret 2018 bertempat di Resort Sangkima, SPTN Wilayah I Sangatta. Kegiatan diikuti oleh 15 (lima belas) peserta yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing desa disekitar kawasan. Hadir sebagai narasumber Kepala Balai TN Kutai, Kodim 0908 Bontang dan Polres Kabupaten Kutai Timur. Selain mendapatkan materi berupa teori yang didapatkan dikelas, peserta juga langsung melaksanakan kegiatan praktek lapangan. Pembentukan MMP yang didukung dari Dana DIPA Balai TN Kutai Tahun 2018 ini diharapkan dapat semakin meningkatkan peran masyarakat dan menjadikan masyarakat mitra yang kuat dalam mempertahankan kelstarian kawasan. Sumber : Balai TN Kutai

Bogor, 5 Maret 2018. Drone adalah pesawat tanpa awak atau istilah lain dalam bahasa inggris Unmanned Aerial Vehicle(UAV) sekarang ini sudah berkembang sangat canggih. Pada awalnya drone ini sebagai salah satu peralatan militer yang digunakan untuk memata-matai musuh namun seiring berkembangnya tehknologi. Saat ini, drone dengan berbagai merek dan tipe telah dijual secara bebas di pasaran dan boleh di operasikan oleh masyarakat umum. Banyak kegunaan dan fungsi dari drone. Selain video dan foto yang bisa dihasilkan, sekarang ini drone juga bisa digunakan untuk keperluan pemetaan, pemadam kebakaran, alat untuk mengantarkan makanan dan kiriman serta sebagai alat transportasi dan lain sebagainya. Untuk memanfaatkan dan memaksimalkan fungsi drone. Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan bimbingan teknis penggunaan drone untuk pemetaan selama 5 hari di Taman Nasional Gunung Gede Pangerango, Bogor, Jawa Barat. Acara dibuka oleh Kepala Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir. Gatot Soebiantoro,M.Sc. Peserta Bimtek berjumlah 25 orang yang berasal dari perwakilan UPT Kementerian LHK di seluruh Indonesia. Sedangkan para pengajar berasal dari Diorama Training Departement, dimana Diorama ini sudah sangat berpengalaman dalam bidang Aeromodeling di Indonesia. Dalam sambutannya Kepala Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan menyampaikan bahwa drone hanyalah alat semata semua tergantung pada pilotnya, mau di fungsikan seperti apa drone ini. Kata Ir, Gatot Soebiantoro, M. Sc. Beliau juga mengharapkan agar seluruh peserta Bimptek ini agar serius dalam menerima materi dan praktek lapangannya supaya nanti ilmunya bisa diterapkan di tempat tugas masing masing tambah beliau. Dalam Bimtek ini peserta diajarkan mulai dari awal menerbangkan drone, pengambilan potret udara, pembuatan peta 3 Dimensi, menganalisa data dan layout peta menggunakan Arcgis. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami, karna ini baru pertama di selenggarakan oleh PUSTEKLHK, kami mengharpakan pelatihan ini tidak berhenti sampai disini, kedepan mudah mudahan masih ada jenjang selanjutnya kata salah satu peserta Bimptek. Sumber : M. Sofyan Ansar - Balai TN Aketajawe Lolobata

Banyuasin, 5 Maret 2018. Salah satu upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan intens dilakukan oleh Taman Nasional Berbak Dan Sembilang. Upaya-upaya tersebut adalah dengan melakukan pembinaan dan penyadartahuan masyarakat tentang kebakaran hutan dan lahan di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan penyadartahuan tentang kebakaran hutan dan lahan dibiayai oleh Hibah Norwegia Tahun 2018. Pembinaan dan penyadartahuan masyarakat tentang kebakaran hutan dan lahan di Desa Tabala Jaya dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2017 di balai desa Desa Tabala Jaya dan dihadiri oleh Kepala SPTN Wilayah II, Babinsa Karang Agung Ilir, Ka.Pos Pol Karang Agung Ilir, Kepala Desa Tabala Jaya, BPD Desa Tabala Jaya, Ketua RT lingkup Desa Tabala Jaya, KMPA Desa Tabala Jaya, tokoh masyarakat, dan masyaraka Desa Tabala Jaya dengan jumlah peserta yang hadir 30 orang. Kegiatan Pengendalian dan Kebakaran Hutan dan Lahan dibuka oleh Kepala Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang yang diwakili oleh Kepala SPTN Wilayah II Bapak Afan Basori, ST. Dalam kegiatan ini disampaikan materi diskusi mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan oleh Kepala SPTN Wilayah II Bapak Afan Absori,ST, aspek hukum kebakaran hutan dan lahan oleh Bapak Bripka Muksin selaku Ka Pos Pol Karang Agung Ilir, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan oleh Babinsa Karang Agung Ilir. Diskusi berjalan aktif karena respon yang baik dan rasa ingin tahu masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan. Pada kegiatan tersebut tim melakukan pemasangan poster kerumah-rumah masyarakat sebagai upaya menyampaikan informasi secara langsung damapak dari kebakaran hutan dan lahan Akhir dari kegiatan Pembinaan dan penyadartahuan masyarakat tentang kebakaran hutan dan lahan di Desa Tabala Jaya ini menghasilkan 5 (lima) poin kesepakatan antar berbagai pihak yang hadir yaitu akan bersama-sama meningkatkan kesiapsiagaan terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, melakukan pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, menyebarkan informasi mengenai dampak, aspek hukum,dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat lainnya, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sumber : Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang

Yogyakarta, 6 Maret 2018. Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) telah melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Forum Multi Pihak Pemanfaatan Kawasan TNGM khususnya kelompok pemanfaat air, yang diselenggarakan di Joglo Kalikuning Park, Kabupaten Sleman, tanggal 6 Maret 2018. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai langkah awal /inisiasi forum multi pihak pemanfaatan kawasan TNGM, khususnya pemanfaatan air. Adapun tujuannya adalah 1) Mengidentifikasi kelompok pemanfaat air, 2) Untuk mendapatkan informasi, masukan dan sharing pengetahuan ataupun permasalahan lokal/spesifik antar kelompok pemanfaat air di lingkar Gunung Merapi, dan 3) Untuk mendapatkan kesepakatan kewajiban dan tanggung jawab bersama dari kelompok pemanfaat air dan Balai TNGM berdasarkan aturan pengelolaan kawasan taman nasional. Terdapat 35 titik mata air di dalam kawasan TNGM dan teridentifikasi 26 kelompok pemanfaat air non komersil yang menggunakan manfaat air secara langsung dari dalam kawasan. Sesuai aturan pengelolaan air di dalam kawasan konservasi, saat ini 5 kelompok telah mendapatkan IPA (Ijin Pemanfaatan Air). Kesepakatan di FGD kelompok pemanfaat air tersebut adalah 1) terbentuk wadah yang sebagai sarana komunikasi seluruh kelompok pemanfaat air seluruh lingkar Gunung Merapi dalam pemanfaatan air dari dalam kawasan TNGM yaitu BANYU MERAPI, 2) Pihak TNGM akan membantu memfasilitasi kelompok pemanfaat air dalam proses perijinan melalui resort hingga balai 3) Masyarakat sepakat untuk mengurus legalitas dalam pemanfaatan air 4) setiap kelompok pemanfaat air berkewajiban untuk menjaga dan memelihara sumber mata air. Sumber : Balai TN Gunung Merapi

Medan, 6 Maret 2018. Tim Gabungan terdiri atas BBKSDA Sumatera Utara, BBTN Gunung Leuser,OIC dan WCS kembali melakukan kegiatan penyelematan 1 individu Orangutan (OU) Sumatra jenis kelamin betina umur 30 tahun. Penyelamatan dilakukan pada pukul 14.15 di Dusun Penampean Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan. Pada saat diselamatkan, kondisi OU kelihatan kurus, banyak luka tubuh pada bagian jari telunjuk kiri hampir putus, telapak kaki kiri ada luka, bibir atas ada peluru, kaki kanan ada peluru dan jari kelingking kaki kiri hilang. Keberadaan OU pertama kali dilaporkan oleh masyarakat yg melihat OU berada di perladangan penduduk dan tampak sakit. Berdasarkan pemeriksaan medis yang dilakukan, OU harus menjalani perawatan intensif dan selanjutnya dibawa ke pusat karantina OU Batu Mbelin Sibolangit. Sebagai informasi, sehari sebelumnya tim gabungan berhasil melakukan penyelamatan terhadap 1 individu OU yang memasuki perladangan penduduk pada Desa Serdang Kec. Batang Serangan. OU tersebut kemudian ditranslokasi ke kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Sumber : Balai Besar KSDA Sumatera Utara

Pelalawan, 5 Maret 2018. Balai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) ikuti APEL siaga gabungan pada hari Senin, 05/03/18 di halaman Kantor Bupati Pelalawan. Meski dalam keadaan diguyur hujan gerimis tidak menyurutkan niat peserta kegiatan apel. APEL siaga gabungan dilaksanakan dengan tema “Darurat penanggulangan bencana KARHUTLA Kabupaten Pelalawan”. Dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan, Apel dihadiri oleh segenap aparat pemerintahan Kabupaten Pelalawan, TNI, Kepolisian, Damkar Pelalawan, Perusahan bidang kehutanan di Kabupaten Pelalawan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pelalawan, Manggala Agni Daop Rengat, dan keluarga besar TNTN. Dalam penyampaian amanat APEL, Bupati Pelalawan-Bapak H.M Harris memberikan arahan untuk semua pihak agar tetap siaga dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan. Ungkapnya, Kabupaten Pelalawan peringkat 1 di Provinsi Riau dalam kesiapsiagaan penanganan bencana KARHUTLA. Bupati berpesan dan mengharapkan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi tersebut. Peserta dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo yang merupakan bagaian dari tim besar tersebut ikut berbangga hati dengan prestasi tersebut. Ka resort Tesso-Situgal, Aming Hamzah, S.Hut menyatakan: “Mudah-mudahan untuk kedepan khususnya TNTN dengan kerja sama tim, Berharap kasus kebakaran hutan di tahun 2018 bekurang jumlahnya. Saat ini tim dari TNTN semakin kuat dengan dibentuknya brigade Karlahut, dengan adanya kekuatan tambahan ini, kita bisa memaksimalkan lagi sumberdaya yang ada sehingga lebih tanggap untuk menangani bahaya kebakaran hutan”. Sumber : Balai Taman Nasional Tesso Nilo

Bengkulu, 5 Maret 2018. Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Balai KSDA Bengkulu berkomitmen untuk bekerja sama dalam mengembangkan pariwisata alam di Taman Wisata Alam Bukit Kaba. Kesepakatan kerja sama dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama yang ditandatangani bersama hari ini (5/03) di Kantor Bupati Rejang Lebong di Curup, Bengkulu. Acara penandatanganan PKS dihadiri oleh Bupati Rejang Lebong Dr. Ahmad Hijazi, Ketua DPRD Rejang Lebong, beberapa unsur Muspida, dan beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah. Dari Balai KSDA, hadir Kepala Balai Ir. Abu Bakar, Kepala Subbagian TU M. Mahfud, S.Hut., M.Sc., Kepala SKW I Balai KSDA Bengkulu Jaja Mulyana, S.Sos., dan pejabat terkait lainnya. Kerja sama kedua belah pihak diarahkan dalam upaya optimalisasi fungsi Kawasan Bukit Kaba sebagai Taman Wisata Alam, terutama pada blok pemanfaatan. Kerja sama akan diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wisata alam; promosi dan pemasaran wisata alam; dan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan. Pada tahun 2018, Pemda Rejang Lebong telah berkomitmen untuk membangun gazebo wisata dan memperbaiki jembatan menuju Puncak Bukit Kaba. “Kami tidak mungkin mengelola kawasan TWA Bukit Kaba seorang diri, butuh kerja sama dengan multi pihak, terutama Pemerintah Daerah sebagai pemangku wilayah” tegas Bapak Kepala Balai KSDA Bengkulu Ir. Abu Bakar. Gayung pun bersambut, Bupati Rejang Lebong menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari upaya daerah memajukan dan mengembangkan wilayah. “Pengembangan wilayah Kabupaten Rejang Lebong sangat berkaitan erat dengan sektor kehutanan, baik BKSDA, Balai TNKS maupun hutan lindung lainnya. Oleh karena itu, proses membangun harus disertai koordinasi intensif dengan pihak kehutanan”, ucap Dr. Ahmad Hijazi. Balai KSDA Bengkulu berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan kawasan yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang ini. Salah satu strategi menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan sarana prasarana wisata. Tidak hanya itu, pelibatan aktif masyarakat desa sekitar akan menjadi langkah baru pengelolaan Kawasan berbasis masyarakat. Sumber : Balai KSDA Bengkulu

Indragiri Hulu, 5 Maret 2018. Suku Talang Mamak telah hidup dan menetap jauh sebelum Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) ditunjuk dan ditetapkan. Mereka tinggal di kantong-kantong dusun sepanjang Sungai Batang Gansal yang berada di dalam zona tradisional TNBT. Pada Minggu, 4 Maret 2018 digelar acara bakti sosial ke pedalaman Suku Talang Mamak, tepatnya di Dusun Datai, Desa Rantau Langsat, Kec. Batang Gansal, Kab. Indragiri Hulu. Acara diselenggarakan Polsek Kemuning dalam rangka Hari Keamanan dan Ketertiban Nasional Tahun 2018, mengusung tema : Touring Kemanusiaan Kecamatan Kemuning, merangkul TNBT, Camat Kemuning, Koramil Kemuning Bukit Barisan, Bank Mandiri KCP. Keritang dan Panwaslu Kab. Indragiri Hilir. Dengan jumlah peserta total kurang lebih 50 orang beriringan menggunakan motor trail, rombongan menyusuri jalan akses PT Gelap atau Ronatama dan jalan koridor batas kawasan yang memanjang di Desa Keritang dan Batu Ampar. Dipandu oleh Kepala Resort Keritang , SPTN Wilayah II Belilas Riau (Sabarman), rombongan mengecek tapal batas dan lokasi tempat percobaan perambahan dalam kawasan TNBT khususnya di Wilayah Resort Keritang. Adanya ekspose lokasi percobaan perambahan ini untuk mengantisipasi kegiatan perambahan lebih lanjut di wilayah Resort Keritang . Pasca memantau lokasi, rombongan menuju RT Bukit 86 untuk melakukan dialog Harkamtibmas dan sosialisasi tahapan Pilkada 2018, materi disampaikan oleh Kapolsek Kemuning dan Panwaslu Kab. Indragiri Hilir. Pasca dialog, rombongan melanjutkan perjalanan ke kantong Dusun Datai, dimana Suku Talang Mamak tinggal menetap. Dusun Datai ini berada di jantung kawasan TNBT dengan total Kepala keluarga sebanyak 83 (delapan puluh tiga) KK. Bakti sosial disampaikan oleh Kapolsek Kemuning, beliau menyerahkan bingkisan berupa Paket Sembako kepada perwakilan masyarakat masyarakat Suku Talang Mamak, Kadus Peheng. Camat Kemuning sangat mengapresiasi kehidupan masyarakat suku Talang Mamak yang telah mampu bertahan hidup di dalam kawasan hutan TNBT. Tim TNBT yang dipimpin oleh Kepala SPTN Wilayah II Belilas Riau Lukman HP.,S.Hut.,M.Eng menyatakan bahwa “Kegiatan ini baik dan bernilai positif, melalui kegiatan touring ini peserta dapat mengenal dan melihat langsung kehidupan suku Talang mamak yang hidup di dalam kawasan TNBT. Beliau menambahkan dalam pernyataannya ‘”kami berharap, dengan adanya kegiatan ini maka semakin meningkatkan koordinasi antara instansi terkait dengan Balai TNBT dalam upaya melestarikan dan mengelola kawasan TNBT”. Semoga dengan adanya sepenggal perjalanan bersama ini, akan menumbuhkan rasa kecintaan dan kepedulian semua pihak akan makna kawasan hutan bagi kehidupan, bukan dari nilai kayunya saja tapi beragam manfaat bagi kelangsungan kehidupan masyarakat Suku Talang Mamak. Dan akan ada sepenggal-sepenggal cerita lainnya yang akan menyusul dan melengkapi khasanah peran setiap pihak dalam upaya pelestarian TNBT. Sumber : Balai TN Bukit Tigapuluh

Palu, 5 Maret 2018. Balai KSDA Sulawesi Tengah menyerahkan 3 ekor buaya muara (Crocodylus porosus) ke Balai KSDA Sulawesi Utara, yang kemudian dititipkan ke Taman Satwa Mini Zoo Gunung Kekewang. Penyerahan tersebut tepatnya dilakuan pada Minggu, 4 Maret 2018 bertempat di Taman Satwa Mini Zoo Gunung Kekewang. Saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah belum ada unit penangkaran buaya maupun Lembaga Konservasi yang bisa menampung buaya akibat konflik antara manusia dan satwa liar sehingga pihak Balai KSDA Sulawesi Tengah menyerahkannya ke Balai KSDA Sulawesi Utara. Satwa buaya yang diserahkan merupakan satwa liar yang berkonflik dengan manusia di Kota Palu dan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber : Balai KSDA Sulawesi Tengah

Bengkulu, 5 Maret 2018. Balai KSDA Bengkulu menyepakati rencana pelibatan masyarakat desa Sumber Urip dan desa Sindang Jaya Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Bukit Kaba. Penjajakan kesepahaman antara para pihak telah dibangun sejak tahun 2017 dan dideklarasikan dalam pertemuan di Kantor Bupati Rejang Lebong hari ini (5/03). Kesepakatan ditandatangani bersama oleh Kepala Balai KSDA Bengkulu, Ir Abu Bakar dan kedua Kepala Desa, Yadi Sutanto dan Andri Jendro Sujarno serta disaksikan oleh Bupati Rejang Lebong, Dr. Ahmad Hijazi. Dengan Pemerintah Desa Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang, Balai KSDA Bengkulu bersepakat untuk mengembangkan konsep pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat. Masyarakat akan diberikan akses untuk terlibat dalam pengelolaan wisata Puncak Bukit Kaba yang melalui pintu masuk desa Sumber Urip. Harapannya, kerja sama ini akan turut andil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Balai menegaskan keberpihakan BKSDA kepada masyarakat sekitar TWA Bukit Kaba. “Kami akan memprioritaskan masyarakat untuk mengelola Bersama, bukan investor dari luar”. Balai KSDA Bengkulu juga akan membuka akses bagi masyarakat desa Sindang Jaya, Kecamatan Sindang Kelingi untuk mengelola tegakan aren yang ada dalam Blok Tradisional TWA Bukit Kaba. Berdasarkan hasil inventarisasi potensi, terdapat sekitar dua puluh ribu batang aren yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang perekonomian masyarakat sekitar. “Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mendukung program ini. Namun, harus diingat bahwa (program) ini bukan pembagian tanah garapan, namun pemberian akses kelola tumbuhan aren”, ujar Bapak Bupati. Balai KSDA Bengkulu berkomitmen untuk mengoptimalkan pengelolaan kawasan yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang ini. Salah satu strategi adalah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan sarana prasarana wisata. Tidak hanya itu, pelibatan aktif masyarakat desa sekitar akan menjadi langkah baru pengelolaan Kawasan berbasis masyarakat. Sumber : Balai KSDA Bengkulu