Rabu, 18 Nov 2026

Berita

Publikasi Resmi Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Kehutanan

Baca Berita

Balai TN Matalawa Bina Masyarakat Peduli Api Antisipasi Karhutla

Waikabubak, 7 Maret 2017. Memasuki bulan Maret, kembali Balai Taman Nasional (TN) Manupeu Tanahdaru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa) siap siaga dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, aksi nyata sebagai upaya preventif dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan adalah dengan melakukan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA), dimana kegiatan ini diikuti oleh tiga puluh (30) orang anggota MPA. Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (PPI & KHL) Wilaya Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Bertempat di Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Waibakul. pembinaan kelompok MPA ini dikemas dalam bentuk pemaparan materi sosialisasi, dalam penyampaian materi Kepala SPTN I, Abdul Basit Nasriyanto, S.Hut, M.Sc, menyampaikan bahwa kebakaran lahan biasanya mulai terjadi pada bulan April dengan puncak kejadian pada bulan Juni hingga September, untuk itu para anggota MPA diminta untuk kesiapsiagaannya apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, beliau menambahkan pula bahwa ajakan kelompok MPA kepada masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan sangat penting dilakukan, hal tersebut dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan. Anggota MPA merupakan garda terdepan yang bekerja secara sukarela dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan karena anggota MPA yang memang sehari-hari berhubungan dengan masyarakat sekitar kawasan. Pihak Balai TN Matalawa akan membantu segala upaya yang dilakukan MPA, terlebih dengan adanya terobosan baru berupa aplikasi MaMe (Masyarakat Melapor) yang memungkinkan masyarakat melaporkan secara langsung segala kejadian yang terjadi di kawasan TN termasuk kebakaran hutan. Dari Balai PPI, I Dewa Ngk. Gede Anom menambahkan, pendeteksian kejadian kebakaran saat ini semakin canggih dan informasi yang didapat pun semakin cepat. Hal ini kerap menjadi perhatian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahkan Presiden. Materi penyegaran lain yang juga disampaikan adalah kelembagaan PROKLIM sebagai wadah masyarakat yang peduli dengan perubahan iklim, dan pemahaman akan pentingnya menjaga kawasan agar tidak terbakar yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Sumber: Balai Taman Nassional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa)
Baca Berita

Pertemuan Tim "The Sound from Caldera" Dengan Pemerintah Kabupaten Bima

Bima, 7 Maret 2018. Kepala Balai Taman Nasional Tambora, R. Agus Budi Santosa, beserta jajarannya melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bima dan Tim Kementerian Koordinator Pemberdaayan Masyarakat dan Kebudayaan. Hal ini dilakukan untuk membahas pengembangan Kabupaten Bima di dua kecamatan yaitu Sanggar dan Tambora. Pembahasan dikhususkan pada aspek percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan pariwisata alam. Hal ini selaras dengan visi TN Tambora untuk mewujudkan pengelolaan TN Tambora sebagai destinasi utama wisata pegunungan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran Tim TN Tambora disambut oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Bima, Fahruddin, dan didampingi staff. Pertemuan diawali dengan perkenalan Kepala Balai TN Tambora yang baru menjabat sejak bulan Februari lalu kemudian dilanjutkan dengan pembahasan wilayah administrasi Kabupaten Bima untuk mengetahui deliniasi Kawasan TN Tambora. Rapat koordinasi dihadiri oleh Wakil Bupati Bima, Dahlan M. Nur, dan seluruh Kepala Dinas Kabupaten Bima. Rapat dibuka dengan pemaparan Tim TN Tambora yang menyampaikan materi yaitu Rencana kerja tahun 2018 dan bentuk kerjasamanya dengan Pemerintah Kabupaten Bima, pengembangan konsep Historical Trail untuk pariwisata alam, dan usulan Cagar Biosfer Kawasan Satonda, Moyo, dan Tambora. Rencana kerja dan konsep pengembangan yang diajukan oleh TN Tambora membutuhkan kolaborasi dengan multipihak. Momen ini pun dijadikan ajang bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Bima untuk merintis pengelolaan pariwisata yang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Saat ini Tambora Geopark telah diakui sebagai Geopark Nasional bahkan akan menjadi Geopark Global. Branding yang dimiliki suatu Kawasan akan mempengaruhi tingkat minat wisatawan untuk berkunjung, maka status Cagar Biosfer bentuk pengakuan bergengsi dari UNESCO diharapkan mampu meningkatkan nilai jual pariwisata di TN Tambora dan sekitarnya sehingga mampu merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pendampingan terhadap masyarakat diperlukanagar keunggulan potensi alam di Tambora, dapat dibarengi dengan keunggulan faktor SDM. Setelah melakukan rapat koordinasi, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lapang ke objek wisata di sekitar TN Tambora yang dianggap potensial. Pertama, Tim menunjungi Pesanggrahan Oi Wobo di Kecamatan Wawo. Lokasi peninggalan zaman belanda ini menyuguhkan atraksi wisata alam sekaligus sejarah. Kolam renang yang ada disini dibuka untuk umum dan airnya bersumber dari mata air Oi Wobo. Kini pemerintah daerah mulai memanfaatkannya sebagai tempat rapat karena suasana damai yang disuguhkan tempat ini. Masih di kecamatan Wawo, objek selanjutnya yaitu Uma Lengge Wawo. Tempat ini merupakan kumpulan lumbung pangan milik masyarakat. Dengan mengunjungi lokasi ini kita dpat melihat bagaimana masyarakat masih berpegang pada kearifan lokal. Perjalanan dilanjutkan dengan mengunjungi Pantai Lariti yang juga dikenal dengan Pantai Nabi Musa. Hal ini dikarenakan apabila air laut surut, maka orang yang berkunjung dapat menyebrang ke pulau kecil di dekatnya dengan berjalan kaki di pasir. Pantai ini dikembangkan oleh kelompok masyarakat “Balumba” yang berawal dari kegiatan bersih-bersih pantai. Saat ini sedang diupayakan penataan dan pengembangan yang mencontoh konsep Pantai Bangsring yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui aksi konservasi laut. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Balai TN Tambora yang didampingi Staff Dinas Pariwisata dan Tim Kementerian Koordinator PMK banyak memberikan arahan kepada masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Tentunya perlu upaya bersama dari seluruh stakeholder untuk memajukan perekonomian berkelanjutan agar masyarakat sejahtera dan sumberdaya alam hayati khususnya di TN Tambora lestari. Hal ini turut didukung oleh Bupati Kabupaten Bima, Indah Damayanti Putri, seperti yang diungkapkan beliau saat tim mengunjungi pendopo Bupati. Sumber : Balai TN Tambora
Baca Berita

Blue Print Model Taman Buru Masigit Kareumbi Menuju Pengelolaan Taman Buru Ideal

Bandung, 6 Maret 2018. Taman Buru Masigit Kareumbi (TBMK) adalah satu-satunya kawasan konservasi dengan fungsi sebagai Taman Buru di pulau jawa, dengan luas 12.420,70 ha yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 298/Kpts-II/998 tanggal 27 Februari 1998. Melalui Perjanjan Kerja Sama (PKS) antara BBKSDA Jabar dengan Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri Nomor: PKS.2600/BBKSDA.JABAR.1/2015 tanggal 27 November 2015, berdasarkan PKS tersebut sebagian kawasan Taman Buru tersebut seluas 1.422,5 Hektar dikelola oleh Wanadri. Saat ini, pemanfaatan TBMK dirasakan belum optimal, dimana pemanfaatannya saat ini baru sebatas trekking/hiking, camping, outbound, mountain biking dan untuk pendidikan konservasi, sedangkan pemanfaatan dari fungsi utama kawasan TBMK sebagai tempat wisata buru belum dapat dilaksanakan. Hal diatas menjadikan salah satu faktor perlunya dibuat suatu blue print pengelolaan TBMK. Selasa, 6 Maret 2018 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penyusunan blue print Taman Buru Masigit Kareumbi antara BBKSDA Jawa Barat dengan Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri, yang dibuka oleh Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat yang dihadiri oleh perwakilan Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri serta staf BBKSDA Jawa Barat. Dalam arahannya, Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat, Sustyo Iriyono menyampaikan bahwa setelah disusunnya blue print pengelolaan TBMK ini agar segera diimplementasikan dan sekaligus ditempuh proses pengajuan izin pengelolaan TBMK tidak hanya sebatas PKS saja, harapannya pengelolaan TBMK akan lebih baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar kawasan TBMK khususnya, dan fungsi TBMK sebagai tempat wisata buru dapat dikembalikan namun tetap mengacu kepada peraturan perundangan, selain itu diharapkan pengelolaan TBMK ini dapat menjadi “acuan” bagi pengelolaan TB di Indonesia. Draft Blue Print Model Taman Buru di Taman Buru Masigit Kareumbi yang disusun oleh Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri, meliputi Rekayasa desain model TMBK melalui : pemagaran perimeter, perintisan jalan akses, penataan habitat, pembuatan area karantina dan translokasi satwa dan areal peliaran; Mekanisme Model Perburuan di TMBK : Lelang buru, reservasi, hunting gate, information center, hunter checkpoint, club house, hunting cluster dan hunter checkpoint; Peningkatan sarana prasarana perburuan : Reservation, Hunting Gate, Information Center, Shooting Bench, Hunting Clubhouse, Pagar cluster buru, jalan akses, kendaraan berburu; dan Pendanaan : Donasi (wali fauna), investasi. Untuk mematangkan blue print ini, selanjutnya akan dilakukan workshop/lokakarya untuk menjaring masukan dari seluruh stakeholder terkait dengan mengundang para pakar konservasi khususnya taman buru, Ditjen Gakkum LHK, Ditjen KSDAE, Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, Perbakin dan masyarakat. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata buru (UU 41/1999 tentang Kehutanan). Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 13/1994 tentang Perburuan Satwa Buru dan Permenhut Nomor: P.14/Menhut-II/2007 tentang Tatacara Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru; Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan satwa buru secara teratur. Kawasan hutan yang dimaksud disini adalah kawasan hutan konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Barat
Baca Berita

Balai KSDA Sumsel Ajak Masyarakat Melindungi dan Rehabilitasi Kawasan

Lahat, 1 Maret 2018. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan melakukan komunikasi interaktif dan intensif dengan para pihak dalam upaya pengelolaan kolaboratif kawasan Hutan Suaka Alam Kelompok Hutan (HSA KH) Gumai Tebing Tinggi. Penekanan pengelolaan kolaboratif tersebut dalam rangka penguatan komitmen para pihak dalam perlindungan dan rehabilitasi kawasan HSA KH Gumai Tebing Tinggi. Site Muara Payang merupakan wilayah yang memiliki tipologi tekanan yang tinggi terhadap kawasan HSA KH Gumai Tebing Tinggi sehingga perlu kolaborasi para pihak dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi kawasan. Sebuah strategi dan model pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dalam pengelolaan kawasan dengan mengelola masyarakat untuk menekan tekanan terhadap kawasan dan merehabilitasi kawasan. Melalui dialog interaktif dengan para pihak yang terdiri dari Babinsa Polsek Jarai, Sekretaris Camat-Kecamatan Muara Payang, Kades- Desa Muara Payang,LPM- Desa Muara Payang, BPD-Desa Bandu Agung, Masyarakat Desa Muara Payang (30 orang) dan Masyarakat Pengguna Kawasan Secara Non Prosedural (35 orang) diharapkan akan diperoleh solusi dan model perlindungan dan rehabilitasi kawasan HSA KH Gumai Tebing Tinggi yang melibatkan masyarakat secara aktif atas dasar kesadaran akan nilai penting kawasan. Materi kegiatan adalah paparan tingkat kerusakan kawasan, tipologi tekanan kawasan (aktivitas non prosedural yang dilakukan masyarakat), kerentanan desa-desa sekitar kawasan akan dampak kerusakan kawasan, penyadartahuan pengguna kawasan secara non prosedural untuk secara sadar dan mandiri menertibkan bangunan (pondok) dalam kawasan serta secara bertahap meninggalkan aktivitas pembukaan lahan dalam kawasan, dan mengajak semua elemen masyarakat dari desa-desa penyangga, pengguna kawasan secara non prosedural, dan pihak terkait lain untuk terlibat aktif dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi kawasan. Penyadartahuan ditekankan pada upaya perlindungan dari aktivitas pembukaan lahan dalam kawasan dan rehabilitasi kawasan yang terbuka. Peran yang lebih diharapkan kepada pengguna kawasan secara non prosedural melalui gerakan bersama untuk sadar, peduli dan berperan aktif terhadap rehabilitasi kawasan karena kerusakan yang terjadi akibat pemanfaatan yang memberi hasil finansial kepada mereka tetapi mengakibatkan degradasi kawasan. Hasil kegiatan berupa kesepakatan tertulis terkait komitmen bersama antara BKSDA Sumatera Selatan dengan para pihak yang terdiri dari Babinsa Polsek Jarai, Sekretaris Camat-Kecamatan Muara Payang, Kades- Desa Muara Payang,LPM- Desa Muara Payang, BPD-Desa Bandu Agung, dan Perwakilan Masyarakat Pengguna Kawasan Secara Non Prosedural (Talang Kembang Ayun I dan II, Talang Daud, Talang Madok, Talang Bedeng, Talang Yasin, Talang Batu Rancing, Talang Randai, Talang Tempohan, Talang Asamualau). Komitmen tertulis tersebut pada prinsipnya merupakan upaya bersama dalam mengupayakan rehabilitasi kawasan yang selain berfungsi ekologis juga bermanfaat bagi masyarakat (jenis-jenis tanaman MPTS), peran aktif masyarakat dalam upaya menurunkan tingkat kerusakan dengan tidak melakukan pembukaan lahan dalam kawasan, keterlibatan masyarakat dalam perlindungan kawasan terutama menahan laju tekanan oleh masyarakat, dan bagi masyarakat yang mengunakan kawasan secara non prosedural secara bertahap meninggalkan aktivitas pembukaan lahan dalam kawasan. Sumber : Wahid Nurrudin - PEH Balai KSDA Sumatera Selatan
Baca Berita

Workshop Konservasi Biodiversitas Lintas Batas Negara Resmi Dibuka

Pontianak, 6 Maret 2018. Workshop Internasional mengenai Konservasi Biodiversitas Lintas Batas Negara Resmi di buka hari ini di Pontianak- Selasa, 6 Maret 2018. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Kawasan Konservasi, Suyatno Sukandar menegaskan kembali peranan kawasan konservasi seperti Taman Nasional yang tidak hanya menjadi rumah bagi beragam biodiversitas tetapi juga memberikan fungsi ekologis bagi kehidupan manusia. Karenanya menjaga kawasan konservasi menjadi sebuah keharusan bagi setiap orang karena fungsi kawasan sangat beragam dari mulai mendukung ketahanan pangan hingga sumber bagi pengembangan obat di masa depan. “nilai strategis adanya kawasan konservasi karena ini mendukung ketahanan pangan, penyerapan karbon, tata guna air, pengembangan ekowisata dan juga tumbuhan langka yang dibutuhkan oleh industri farmasi” jelasnya. Lebih lanjut Suyatno menegaskan, peran penting kawasan Taman Nasional Betung Kerihun yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat merupakan Kawasan Konservasi Lintas Batas Negara (TBCA/ Trans-boundary Conservation Areas) dengan Taman Negara Batang Ai dan juga Kawasan Suaka Lanjak-Entimau. Hal ini menjadikan kerjasama pengelolaan kawasan konservasi termasuk Taman Nasional di kedua wilayah menjadi penting dan krusial. “yang namanya kawasan konservasi tidak mengenal batas administrasi jadi kerjasama semacam ini juga harus terus dikembangkan”tegasnya. Ditjen KSDAE yang membawahi pengelolaan Taman Nasional di seluruh Indonesia menurutnya mendukung penuh kegiatan workshop ini dan berharap ke depan komunikasi antara Indonesia dan Malaysia terus terjalin baik. “Ditjen KSDAE sangat mengpresiasi upaya semua pihak yang telah menyelenggarakan acara ini, dan berharap semoga kerjasama ini mampu meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi yang lebih baik lagi” tutupnya. Workshop internasional konservasi lintas batas kali ini bertemakan pemberdayaan komunitas kehutanan dan perempuan untuk pembangunan kehidupan yang berkelanjutan. Selain dari Malaysia beberapa negara ASEAN turut menghadiri acara ini diantaranya Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Acara ini digelar guna berbagi pengalaman antar negara di kawasan ASEAN khususnya yang memiliki kawasan konservasi lintas batas. The International Tropical Timber Organization (ITTO) merupakan Lembaga yang mendanai workshop ini bekerjasama dengan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Selain itu dukungan juga dilakukan beberapa LSM seperti WWF Kalimantan Barat, TFCA, CBD dan juga KEHATI. Sumber : Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum (Tana Bentarum)
Baca Berita

Pengeloaan TWA Teluk Youtefa Berbasis Masyarakat Adat

Jayapura, 6 Maret 2018. Sebagai unit pemangkuan kawasan konservasi terkecil, resort merupakan ujung tombak pengelolaan kawasan konservasi. Resort sebagai garda depan pengelolaan memerlukan strategi pengelolaan yang baik, salah satunya adalah petugas resort yang sehari-hari berinteraksi secara langsung dengan kawasan konservasi, dengan masyarakat yang tinggal di sekitarnya, dan dengan persoalan-persoalan real kawasan. Dalam rangka hal tersebut BBKSDA Papua, Sabtu 3 Maret 2018 melaksanakan kegiatan Musyawarah Besar Masyarakat Adat di Sekitar Kawasan dan Sosialisasi Pungutan Karcis Masuk di Taman Wisata Alam Youtefa. Kegiatan tersebut di laksanakan di Kampung Tobati, Kelurahan Entrop, Kota Jayapura. Kampung ini berada dalam Teluk Youtefa, sehingga menuju perhelatan menggunakan transportasi perahu bermotor. Kegiatan ini melibatkan semua komponen, Lembaga, Dinas, Badan, TNI/POLRI, Distrik, Kelurahan, Kampung, RT/RW, Komunitas, Para Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan seluruh masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam sambutannya, Kepala BBKSDA Papu, Ir. Timbul Batubara., M.Si memperkenalkan Ernest O. Itaar sebagai Kepala Resort Youtefa beserta Anggota Resort kepada pemerintah dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan Taman Wisata Alam agar terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik di lapangan. Materi tentang Pengembangan Pariwisata Alam dan Penerapan PNBP di TWA Teluk Youtefa dengan diberlakukan pungutan karcis disajikan menarik oleh Kepala Bidang Teknis BBKSDA Papua, Ir. Ahmad Yani. Dalam kesempatan ini harapan besar BBKSDA Papua untuk menjadikan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Kota Jayapura, sehingga dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat disekitar kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa. Tanggapan yang diberikan dari pihak pemerintah kampung dan masyarakat di sekitar kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa agar BBKSDA Papua dan stake holder mendampingi dalam pengembangan wisata alam dan melindungi kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa dari tekanan pembangunan kota sesuai UU yang berlaku serta dikuatkan dengan peraturan kampung dan peraturan adat setempat. Sebagai wujud terima kasih dan silaturahmi dari BBKSDA Papua terhadap masyarakat di TWA Teluk Youtefa atas apresiasi, semangat dan kerjasama yang akan terus terjalin, BBKSDA Papua memberikan 3 (tiga) ekor Babi serta secara simbolis bantuan jaring untuk pemberdayaan masyarakat kepada Desa Binaan Kampung Tobati Enggros dengan pendamping Septi Pascaisnawati. Upaya mewujudkan pengelolaan TWA Youtefa berbasis masyarakat dituangkan dalam Deklarasi Pengelolaan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa Berbasis Masyarakat adat yang ditandatangani bersama oleh semua pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut. Sumber : Reza A. Torano (Operator Resort TWA Youtefa) & Diah Warastuti - PEH Balai Besar KSDA Papua
Baca Berita

Kepala Balai Besar TaNa Bentarum: Masyarakat Perbatasan Menjadi Prioritas Pembangunan

Pontianak, 6 Maret 2018. Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TaNa Bentarum) Arief Mahmud menegaskan kembali fokus pembangunan pemerintah saat ini yang memprioritaskan masyarakat yang hidup disekitar kawasan hutan, pinggiran dan perbatasan negara. Hal ini diungkapkan Arief saat menjawab pertanyaan wartawan pada Lokakarya “The Asia-Pasific Regional Workshop on Trans-Boundary Biodiversity Conservation: Empowering Forestry Communities and Women in Sustainable Livelihood Development” di Hotel Mercure, Pontianak Selasa (6/3). “Ini merupakan Nawacita presiden Joko Widodo yaitu membangun dari pinggiran, masyarakat yang termarjinalkan, yang tinggal di perbatasan menjadi perhatian utama mendapatkan peningkatan kapasitasnya” terang Arief. Orang nomor satu di TaNa Bentarum ini menyatakan bahwa selama ini keterwakilan perempuan dalam pembangunan konservasi juga semakin penting. Karenanya dia menilai tujuan utama workshop kali ini adalah mencari rumusan yang lebih baik dalam memberdayakan masyarakat sekitar hutan serta perempuan demi pengembangan kehidupan yang lebih berkelanjutan. Disinggung wartawan mengenai langkah nyata yang telah dilakukan, Arief menjawab bahwa selama ini TaNa Bentarum dengan dukungan dari The International Tropical Timber Organization (ITTO) telah melakukan kegiatan pemberdayaan yang melibatkan komunitas sekitar hutan dan juga kaum perempuan. “Kegiatan semacam ini hanya ada di TaNa Bentarum dan Kalimantan Utara (Taman Nasional Kayan Mentarang) dan fokus kegiatan kita adalah pemberdayaan masyarakat dan perempuan” tegasnya. ITTO dan TaNa Bentarum telah berhasil membangun energi ramah lingkungan yaitu sistem biogas di Desa Manua Sadap kawasan TNBK. Desa ini tercatat telah mandiri dalam menyediakan energi listrik, dan api bersumber dari pemanfataan kotoran ternak yang diubah menjadi biogas. Menutup wawancaranya Arief berharap bahwa workshop ini bisa terjadi proses pembelajaran serta berbagi ilmu dan pengalaman dari masing-masing negara. Hal ini tentu akan menjadi modal besar bagi pembangunan konservasi khususnya di Indonesia. Tercatat hanya Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Kayan Mentarang yang berbatasan langsung dengan kawasan TN di Malaysia. Dan tentunya workshop ini menjadi lompatan bagi usaha pembangunan konservasi dengan menjadikan masyarakat sekitar hutan dan kaum perempuan sebagai pelaku utamanya.” Workshop pemberdayaan masyarakat ini menjadi penting bagi pembangunan khususnya pembangunan konservasi” tutupnya. Workshop konservasi lintas batas ini berlangsung seama 3 hari dari tanggal 6 hingga 8 Maret 2018. Selain dihadiri oleh perwakilan negara ASEAN juga dihadiri oleh perwakilan India. Sumber : Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum (Tana Bentarum)
Baca Berita

Derap Langkah Bersama Call Center dan Tim Gugus Tugas Evakuasi dan Penyelamatan TSL Balai Besar KSDA Jawa Barat

Bandung, 6 Maret 2018. Memasuki triwulan pertama di tahun 2018, Balai Besar KSDA Jawa Barat melalui Tim Gugus Tugas Evakuasi dan Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar telah menerima sebanyak 36 ekor satwa dari 3 Bidang KSDA Wilayah yang berasal dari berbagai golongan masyarakat. Secara keseluruhan satwa penyerahan tersebut terdiri dari 17 ekor satwa di bulan Januari dan 19 ekor satwa di bulan Februari dengan rincian 23 ekor satwa yang dilindungi oleh undang-undang dan 13 ekor yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Dari penyerahan tersebut terdapat 11 ekor satwa dari taksa Aves yaitu terdiri dari 3 ekor Elang Ular Bido, 2 ekor Elang Brontok, 1 ekor Elang Jawa, 2 ekor Burung Macau, dan 3 ekor Kakaktua. Untuk satwa dari taksa mamalia terdiri dari 1 ekor Owa Kalimantan, 1 ekor Siamang, 4 ekor Kukang Jawa, 2 ekor Kucing Hutan, 3 ekor Monyet Ekor Panjang, 1 ekor Musang Pandan dan 1 ekor Trenggiling, sedangkan satwa dari taksa reptil terdiri dari 2 ekor Buaya Muara, 1 ekor Ular Sanca Kembang dan 1 fosil kima laut dari taksa Bivalvia. Sebagian besar penyerahan satwa liar ini diawali adanya pengaduan atau informasi ke Call Center yang tersebar di 6 Seksi Konservasi Wilayah lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat, selanjutnya petugas Call Center menyampaikan informasi tersebut untuk ditindaklanjuti oleh Tim Gugus Tugas Evakuasi dan Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang juga tersebar di 6 Seksi Konservasi Wilayah lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat. Saat ini keseluruhan satwa dari penyerahan tersebut dititip rawat di berbagai lembaga konservasi untuk proses rehabilitasi dan mengembalikan sifat liar dari masing-masing satwa. Bagi sebagian satwa yang memungkinkan untuk dilepasliarkan, selanjutnya akan memulai rehabilitasi, habituasi dan pelepasliaran. Sedangkan satwa yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pelepasliaran sebagai akibat dari perubahan perilaku yang sangat ekstrim oleh pemelihara satwa sebelumnya atau karena cacat permanen dan atau karena terindikasi mengidap penyakit, maka satwa tersebut dapat dijadikan induk penangkaran atau sebagai satwa koleksi lembaga konservasi umum seperti Kebun Binatang dan Taman Satwa. Berbagai cerita pun menyertai penyerahan satwa tersebut, dimana ada satwa yang telah dipelihara dan hidup bersama selama puluhan tahun sehingga sudah seperti anggota keluarga, penyerahan satwa pun disertai dengan isak tangis penuh keharuan dan petugas Balai Besar KSDA Jawa Barat pun harus bersusah payah untuk memberikan pemahaman kepada para pemilik terkait peraturan perundangan tentang satwa liar yang dilindungi Undang-undang dan berbagai resiko yang ditimbulkan akibat memelihara satwa liar tersebut. Telling story diatas, menggambarkan bahwa keberadaan Call Center dan Tim Gugus Tugas Evakuasi dan Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanakaan penertiban peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar serta upaya penertiban tumbuhan dan satwa liar di wilayah Balai Besar KSDA Jawa Barat tidak akan berhenti, masih terus dilakukan dan akan terus dilakukan. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Barat
Baca Berita

Memuaskan di 2017, Subag Evlap Terus Evaluasi Laporan Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE

Bogor, 6 Maret 2018. Sekretaris Ditjen KSDAE Ir. Hery Subagiadi, M.Sc hadir membuka pelaksanaan kegiatan Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja (LKj) lingkup Ditjen KSDAE di Hotel Arch Bogor pada tanggal 6 Maret 2018. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 6 - 8 Maret 2018 terfokus untuk memberikan penilaian/scoring terhadap kualitas dokumen Laporan Kinerja Tahun 2017 terhadap 80 satuan kerja (satker) lingkup Ditjen KSDAE, baik satker pusat maupun unit pelaksana teknis (UPT). Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas penyusunan dokumen Laporan Kinerja dalam rangka perbaikan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja dan memberikan pemeringkatan hasil review dokumen Laporan Kinerja Tahun 2017. Evaluasi / Reviu Dokumen Laporan Kinerja ini menghadirkan narasumber dari Biro Perencanan KLHK yaitu Asriyanto, S.Hut., M.Si yang dalam paparannya menyatakan bahwa diantara 13 Eselon I Kementerian LHK, Ditjen KSDAE merupakan satu-satunya Eselon I yang melaksanakan Reviu/Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja. Asriyanto berharap kegiatan ini dapat dijadikan contoh bagi Eselon I lainnya. Evaluasi/Reviu Dokumen Laporan Kinerja ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengelola Kinerja yang terdiri dari unsur Direktorat Teknis dan Sekretariat Ditjen KSDAE, dengan mengacu pada Pedoman Review Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE Nomor: P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Aalam dan Ekosistem. Kualitas Laporan Kinerja Ditjen KSDAE selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan 28,89% dari rata-rata 67,04 (Kategori Baik) pada Tahun 2012, menjadi 86,41 (Kategori Memuaskan) pada tahun 2016. Hal ini tidak terlepas dari komitmen seluruh pimpinan dan satker lingkup Ditjen KSDAE disertai bimbingan teknis melalui kegiatan lokalatih dan asistensi kepada satuan keja terkait. Semoga kinerja dan akuntabilitas Ditjen KSDAE dapat lebih ditingkatkan pada masa yang akan datang. Bravo KSDAE. Sumber : Desi Indriani, S.P., M.P. (Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Setditjen KSDAE)
Baca Berita

Peresmian Fasilitas Wisata Alam Berbasis Masyarakat Di TWA Gunung Tunak Proyek Kerjasama Indonesia – Korea

Lombok Tengah, 6 Maret 2018. Pada tanggal 6 Maret 2018, Gubernur NTB Dr. TGH Muhammad Zainul Majdi, bersama dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dr. Bambang Hendroyono, yang dalam kesempatan ini mewakili Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian LHK, Dirjen International Affairs, Korea Forest Service (KFS), Mr. KO Ki Yeon, dan Plt. Bupati Lombok Tengah, Pathul Bahri, S.IP, meresmikan fasilitas wisata alam di kawasan TWA (Taman Wisata Alam) Gunung Tunak di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, yang dibangun atas kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea, melalui mekanisme hibah langsung barang dan jasa dari Korea Forest Service KFS), kepada Kementerian LHK. Fasilitas yang diresmikan meliputi : Visitor center, gedung serba guna, guest house dan reception, butterfly ecology center, camping ground, lapangan parkir, serta jungle track. Luas seluruh bangunan gedung adalah sekitar 1.244 m2, camping ground cukup untuk 20 tenda besar, sedangkan lapangan parkir, taman dan pathway seluruhnya seluas 1.400 m2, gedung dan bangunan ini dibangun sejak September 2016. Dana hibah dari KFS untuk pembangunan tersebut dalam kurun waktu 2015 – 2017 adalah sebesar KRW 2,160 Miliar, atau setara dengan Rp. 25,920 Miliar, yang Rp. 4,3 Milliar diantaranya untuk kegiatan pengembangan kapasitas SDM. Pada tahun 2018 dari pihak KFS masih mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan serta untuk pengembangan kapasitas SDM. Sedangkan dari Kementerian LHK melalui DIPA BKSDA NTB, untuk pengembangan TWA Gunung Tunak dalam kurun waktu tahun 2013 – 2017 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 6,127 Miliar, yang diantaranya untuk pembukaan jalan pengelolaan wisata, penyediaan jaringan air dan listrik serta perbaikan jalan, dan pada tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8 Miliar. Proyek ini merupakan tindak lanjut dari penandatangan MOU antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea tentang ‘Penguatan Wisata Hutan dan Wisata Alam di Kawasan Hutan Konservasi di Indonesia’, yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2013 oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada saat itu, Dr. Zulkifli Hasan dan Menteri Kehutanan Republik Korea pada saat itu Dr. Shin Won Sop, dengan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Korea pada saat itu. Setelah melalui beberapa kali pertemuan di Indonesia dan di Korea antara Tim Kementerian Kehutanan Indonesia dan Tim Korea Forest Service (KFS), serta survey lapangan, akhirnya kedua belah pihak sepakat bahwa lokasi proyek adalah di TWA Gunung Tunak. TWA Gunung Tunak dipilih sebagai lokasi kerjasama karena lokasinya yang strategis, sehingga bisa menjadi pendukung Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Disamping itu, TWA Gunung Tunak juga dapat memenuhi kriteria tujuan kerjasama ini yaitu : 1). untuk perlindungan ekologi dan lanskap untuk keberlanjutan kegiatan wisata hutan dan wisata alam; 2). untuk peningkatan kegiatan ekonomi lokal dan mempromosikan tujuan wisata alam di pulau Lombok dengan mengembangkan kegiatan wisata alam berbasis masyarakat (Community Based Eco-Tourism). Proyek kerjasama ini memiliki tiga komponen kegiatan utama yaitu : 1). Pembuatan rancangan pengembangan areal publik TWA Gunung Tunak; 2). Pembangunan fasilitas wisata alam; 3). Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia. Implementasi dari kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan melalui koordinasi yang intensif antara Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) - Kementerian LHK selaku Executing Agency, Korea-Indonesia Forest Center (KIFC) dan BKSDA NTB. Pembangunan fisik ini juga didukung oleh Masyarakat Desa Mertak, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan membuka akses jalan menuju kawasan TWA Gunung Tunak sepanjang 6 Km, Pemerintah Provinsi NTB dengan pengerasan/hotmix akses jalan menuju gerbang TWA Gunung Tunak sepanjang 1 Km dan PT. PLN (Persero) dengan penyediaan jaringan listrik di TWA Gunung Tunak. Pengembangan kapasitas SDM dilaksanakan sejak Juni 2015 dan terus dilanjutkan sampai dengan tahun 2018. Sesuai dengan konsep pengembangan wisata alam di TWA Gunung Tunak yang berbasis masyarakat, maka sebagian besar peserta dari kegiatan pengembangan kapasitas SDM adalah dari masyarakat setempat. Sampai dengan Desember 2017 telah dilaksanakan tujuh kali kegiatan pengembangan kapasitas SDM. Sebanyak 4 kali dilaksanakan di Korea dan 3 kali di Indonesia. Jumlah peserta seluruhnya sebanyak 175 orang yang 131 orang diantaranya adalah dari masyarakat setempat, terutama dari Desa Mertak. Materi pengembangan kapasitas SDM yang dilaksanakan di Indonesia ditekankan kepada materi-materi yang dapat memberikan bekal kepada masyarakat setempat untuk bisa secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan wisata alam di TWA Tunak, yaitu meliputi : kuliner, kerajinan tangan, pemandu wisata, serta interpretasi obyek wisata. Sedangkan yang dilaksanakan di Korea lebih ditekankan kepada pengelolaan wisata alam. Rincian jumlah peserta kegiatan pengembangan kapasitas adalah sebagai berikut : Asal Instansi Peserta Jumlah Peserta (Orang) Dilaksanakan di Indonesia Dilaksanakan di Korea Jumlah Masyarakat sekitar TWA Tunak 115 16 131 Aparatur Kecamatan Pujut dan Desa Mertak; 4 2 6 Aparatur Pemerintah Kab. Lombok Tengah - 4 4 Aparatur Pemerintah Provinsi NTB - 3 3 Aparatur BKSDA Mataram 1 15 16 Aparatur Kementerian LHK - 12 12 Korea-Indonesia Forest Center (KIFC) - 2 2 Dosen Fakultas Kehutanan IPB - 1 1 Jumlah 120 55 175 TWA Gunung Tunak yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 2899/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 16 April 2014 dengan luas 1.219,97 Ha, merupakan salah satu dari sepuluh TWA daratan yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Mataram, terletak di desa Mertak, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah. Lokasi ini bisa dicapai dengan mengendarai mobil dalam waktu sekitar satu jam dari Lombok Internasional Airport ke arah jalan raya Kuta. TWA Gunung Tunak memiliki potensi yang sangat menarik untuk dikunjungi sebagai wahana wisata maupun pendidikan, diantaranya adalah pantai pasir putih yang masih alami, pengamatan satwa, terutama kupu-kupu, burung gosong yang sudah langka, rusa timor, serta jungle tracking. Hutan di TWA Gunung Tunak sebagian besar merupakan hutan sekunder yang berada pada ketinggian 0 – 105 mdpl. Bagi pengunjung yang tertarik untuk menikmati keheningan malam TWA Gunung Tunak, sambil menikmati keindahan alam pantai, dapat bermalam di Guest House dengan jumlah 10 kamar yang tersedia. Untuk pertemuan, atau gathering, tersedia ruang serba guna, dan bagi yang hoby camping juga tersedia camping ground dengan kapasitas sekitar 20 tenda. Setelah peresmian ini, pengelolaan seluruh fasilitas wisata alam di TWA Gunung Tunak yang diresmikan pada hari ini, diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang operasional sehari harinya dilaksanakan oleh BKSDA NTB. Sumber : Balai KSDA Nusa Tenggara Barat
Baca Berita

Balai TN Kutai Bentuk Masyarakat Mitra Polhut Guna "Hadir" Bersama Mengamankan Kawasan

Sangkima, 6 Maret 2018. Peningkatan upaya perlindungan dan pengamanan hutan khususnya di wilayah TN Kutai dan sekitarnya, Balai TN Kutai lakukan patroli pengamanan kawasan yang menjadi prioritas untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang kehutanan. Resort based management, yang mengutamakan prinsip pencegahan kerusakan hutan melalui penjagaan kawasan mensyaratkan kehadiran petugas dalam penjagaan keamanan kawasan. Prinsip “hadir” di lapangan dan tidak membiarkan kekososngan personil di tingkat tapak diyakini dapat mencegah terjadinya konflik dan memudahkan dalam penyelesaian permasalahan di lapangan. Guna memperkuat kelembagaan dalam pengamanan kawasan, Balai TN Kutai melibatkan masyarakat dengan melakukan pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Pembentukan MMP diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga kawasan konservasi akan semakin terjaga. Dengan terbentuknya Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Balai TN Kutai mendapatkan tambahan tenaga dalam upaya pengamanan kawasan. Salah satu perangkat hokum yang menjadi dasar pembentukan MMP adalah Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P4.56/Menhut-II/2014 Tentang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan. Dalam Permenhut tersebut dijelaskan bahwa Masyarakat Mitra Polisi (MMP) adalah kelompok masyarakat sekitar hutan yang membantu Polhut dalam pelaksanaan perlindungan hutan dibawah koordinasi, pembinaan dan pengawasan intansi pembina. MMP merupakan kelompok masyarakat sekitar hutan dengan nama tertentu yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat dan/atau atas inisiatif dari instansi Pusat atau daerah yang membidangi perlindungan hutan, berkedudukan di desa yang berada di sekitar kawasan hutan. MMP dapat dibentuk dalam satu wilayah administrasi desa atau beberapa desa yang berada disekitar kawasan hutan. Kegiatan pembentukan MMP dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 5-6 Maret 2018 bertempat di Resort Sangkima, SPTN Wilayah I Sangatta. Kegiatan diikuti oleh 15 (lima belas) peserta yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing desa disekitar kawasan. Hadir sebagai narasumber Kepala Balai TN Kutai, Kodim 0908 Bontang dan Polres Kabupaten Kutai Timur. Selain mendapatkan materi berupa teori yang didapatkan dikelas, peserta juga langsung melaksanakan kegiatan praktek lapangan. Pembentukan MMP yang didukung dari Dana DIPA Balai TN Kutai Tahun 2018 ini diharapkan dapat semakin meningkatkan peran masyarakat dan menjadikan masyarakat mitra yang kuat dalam mempertahankan kelstarian kawasan. Sumber : Balai TN Kutai
Baca Berita

Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Kementerian LHK Selenggarakan Bimtek Pengoprasian Drone dan Pemetaan

Bogor, 5 Maret 2018. Drone adalah pesawat tanpa awak atau istilah lain dalam bahasa inggris Unmanned Aerial Vehicle(UAV) sekarang ini sudah berkembang sangat canggih. Pada awalnya drone ini sebagai salah satu peralatan militer yang digunakan untuk memata-matai musuh namun seiring berkembangnya tehknologi. Saat ini, drone dengan berbagai merek dan tipe telah dijual secara bebas di pasaran dan boleh di operasikan oleh masyarakat umum. Banyak kegunaan dan fungsi dari drone. Selain video dan foto yang bisa dihasilkan, sekarang ini drone juga bisa digunakan untuk keperluan pemetaan, pemadam kebakaran, alat untuk mengantarkan makanan dan kiriman serta sebagai alat transportasi dan lain sebagainya. Untuk memanfaatkan dan memaksimalkan fungsi drone. Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan bimbingan teknis penggunaan drone untuk pemetaan selama 5 hari di Taman Nasional Gunung Gede Pangerango, Bogor, Jawa Barat. Acara dibuka oleh Kepala Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir. Gatot Soebiantoro,M.Sc. Peserta Bimtek berjumlah 25 orang yang berasal dari perwakilan UPT Kementerian LHK di seluruh Indonesia. Sedangkan para pengajar berasal dari Diorama Training Departement, dimana Diorama ini sudah sangat berpengalaman dalam bidang Aeromodeling di Indonesia. Dalam sambutannya Kepala Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan menyampaikan bahwa drone hanyalah alat semata semua tergantung pada pilotnya, mau di fungsikan seperti apa drone ini. Kata Ir, Gatot Soebiantoro, M. Sc. Beliau juga mengharapkan agar seluruh peserta Bimptek ini agar serius dalam menerima materi dan praktek lapangannya supaya nanti ilmunya bisa diterapkan di tempat tugas masing masing tambah beliau. Dalam Bimtek ini peserta diajarkan mulai dari awal menerbangkan drone, pengambilan potret udara, pembuatan peta 3 Dimensi, menganalisa data dan layout peta menggunakan Arcgis. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami, karna ini baru pertama di selenggarakan oleh PUSTEKLHK, kami mengharpakan pelatihan ini tidak berhenti sampai disini, kedepan mudah mudahan masih ada jenjang selanjutnya kata salah satu peserta Bimptek. Sumber : M. Sofyan Ansar - Balai TN Aketajawe Lolobata
Baca Berita

Balai TN Berbak dan Sembilang Bina Warga Desa Tabala Jaya Tentang Karhutla

Banyuasin, 5 Maret 2018. Salah satu upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan intens dilakukan oleh Taman Nasional Berbak Dan Sembilang. Upaya-upaya tersebut adalah dengan melakukan pembinaan dan penyadartahuan masyarakat tentang kebakaran hutan dan lahan di Desa Tabala Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan penyadartahuan tentang kebakaran hutan dan lahan dibiayai oleh Hibah Norwegia Tahun 2018. Pembinaan dan penyadartahuan masyarakat tentang kebakaran hutan dan lahan di Desa Tabala Jaya dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2017 di balai desa Desa Tabala Jaya dan dihadiri oleh Kepala SPTN Wilayah II, Babinsa Karang Agung Ilir, Ka.Pos Pol Karang Agung Ilir, Kepala Desa Tabala Jaya, BPD Desa Tabala Jaya, Ketua RT lingkup Desa Tabala Jaya, KMPA Desa Tabala Jaya, tokoh masyarakat, dan masyaraka Desa Tabala Jaya dengan jumlah peserta yang hadir 30 orang. Kegiatan Pengendalian dan Kebakaran Hutan dan Lahan dibuka oleh Kepala Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang yang diwakili oleh Kepala SPTN Wilayah II Bapak Afan Basori, ST. Dalam kegiatan ini disampaikan materi diskusi mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan oleh Kepala SPTN Wilayah II Bapak Afan Absori,ST, aspek hukum kebakaran hutan dan lahan oleh Bapak Bripka Muksin selaku Ka Pos Pol Karang Agung Ilir, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan oleh Babinsa Karang Agung Ilir. Diskusi berjalan aktif karena respon yang baik dan rasa ingin tahu masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan. Pada kegiatan tersebut tim melakukan pemasangan poster kerumah-rumah masyarakat sebagai upaya menyampaikan informasi secara langsung damapak dari kebakaran hutan dan lahan Akhir dari kegiatan Pembinaan dan penyadartahuan masyarakat tentang kebakaran hutan dan lahan di Desa Tabala Jaya ini menghasilkan 5 (lima) poin kesepakatan antar berbagai pihak yang hadir yaitu akan bersama-sama meningkatkan kesiapsiagaan terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, melakukan pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, menyebarkan informasi mengenai dampak, aspek hukum,dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat lainnya, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sumber : Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang
Baca Berita

Forum Diskusi 35 Titik Mata Air di TN Gunung Merapi

Yogyakarta, 6 Maret 2018. Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) telah melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Forum Multi Pihak Pemanfaatan Kawasan TNGM khususnya kelompok pemanfaat air, yang diselenggarakan di Joglo Kalikuning Park, Kabupaten Sleman, tanggal 6 Maret 2018. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai langkah awal /inisiasi forum multi pihak pemanfaatan kawasan TNGM, khususnya pemanfaatan air. Adapun tujuannya adalah 1) Mengidentifikasi kelompok pemanfaat air, 2) Untuk mendapatkan informasi, masukan dan sharing pengetahuan ataupun permasalahan lokal/spesifik antar kelompok pemanfaat air di lingkar Gunung Merapi, dan 3) Untuk mendapatkan kesepakatan kewajiban dan tanggung jawab bersama dari kelompok pemanfaat air dan Balai TNGM berdasarkan aturan pengelolaan kawasan taman nasional. Terdapat 35 titik mata air di dalam kawasan TNGM dan teridentifikasi 26 kelompok pemanfaat air non komersil yang menggunakan manfaat air secara langsung dari dalam kawasan. Sesuai aturan pengelolaan air di dalam kawasan konservasi, saat ini 5 kelompok telah mendapatkan IPA (Ijin Pemanfaatan Air). Kesepakatan di FGD kelompok pemanfaat air tersebut adalah 1) terbentuk wadah yang sebagai sarana komunikasi seluruh kelompok pemanfaat air seluruh lingkar Gunung Merapi dalam pemanfaatan air dari dalam kawasan TNGM yaitu BANYU MERAPI, 2) Pihak TNGM akan membantu memfasilitasi kelompok pemanfaat air dalam proses perijinan melalui resort hingga balai 3) Masyarakat sepakat untuk mengurus legalitas dalam pemanfaatan air 4) setiap kelompok pemanfaat air berkewajiban untuk menjaga dan memelihara sumber mata air. Sumber : Balai TN Gunung Merapi
Baca Berita

Balai Besar KSDA Sumatera Utara Evakuasi Orangutan di Dusun Penampean, Batang Serangan

Medan, 6 Maret 2018. Tim Gabungan terdiri atas BBKSDA Sumatera Utara, BBTN Gunung Leuser,OIC dan WCS kembali melakukan kegiatan penyelematan 1 individu Orangutan (OU) Sumatra jenis kelamin betina umur 30 tahun. Penyelamatan dilakukan pada pukul 14.15 di Dusun Penampean Desa Sei Musam Kec. Batang Serangan. Pada saat diselamatkan, kondisi OU kelihatan kurus, banyak luka tubuh pada bagian jari telunjuk kiri hampir putus, telapak kaki kiri ada luka, bibir atas ada peluru, kaki kanan ada peluru dan jari kelingking kaki kiri hilang. Keberadaan OU pertama kali dilaporkan oleh masyarakat yg melihat OU berada di perladangan penduduk dan tampak sakit. Berdasarkan pemeriksaan medis yang dilakukan, OU harus menjalani perawatan intensif dan selanjutnya dibawa ke pusat karantina OU Batu Mbelin Sibolangit. Sebagai informasi, sehari sebelumnya tim gabungan berhasil melakukan penyelamatan terhadap 1 individu OU yang memasuki perladangan penduduk pada Desa Serdang Kec. Batang Serangan. OU tersebut kemudian ditranslokasi ke kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Sumber : Balai Besar KSDA Sumatera Utara
Baca Berita

Diguyur Hujan, Balai TN Tesso Nilo Tetap Apel Siaga Penanggulangan Karhutla

Pelalawan, 5 Maret 2018. Balai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) ikuti APEL siaga gabungan pada hari Senin, 05/03/18 di halaman Kantor Bupati Pelalawan. Meski dalam keadaan diguyur hujan gerimis tidak menyurutkan niat peserta kegiatan apel. APEL siaga gabungan dilaksanakan dengan tema “Darurat penanggulangan bencana KARHUTLA Kabupaten Pelalawan”. Dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan, Apel dihadiri oleh segenap aparat pemerintahan Kabupaten Pelalawan, TNI, Kepolisian, Damkar Pelalawan, Perusahan bidang kehutanan di Kabupaten Pelalawan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pelalawan, Manggala Agni Daop Rengat, dan keluarga besar TNTN. Dalam penyampaian amanat APEL, Bupati Pelalawan-Bapak H.M Harris memberikan arahan untuk semua pihak agar tetap siaga dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan di Kabupaten Pelalawan. Ungkapnya, Kabupaten Pelalawan peringkat 1 di Provinsi Riau dalam kesiapsiagaan penanganan bencana KARHUTLA. Bupati berpesan dan mengharapkan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi tersebut. Peserta dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo yang merupakan bagaian dari tim besar tersebut ikut berbangga hati dengan prestasi tersebut. Ka resort Tesso-Situgal, Aming Hamzah, S.Hut menyatakan: “Mudah-mudahan untuk kedepan khususnya TNTN dengan kerja sama tim, Berharap kasus kebakaran hutan di tahun 2018 bekurang jumlahnya. Saat ini tim dari TNTN semakin kuat dengan dibentuknya brigade Karlahut, dengan adanya kekuatan tambahan ini, kita bisa memaksimalkan lagi sumberdaya yang ada sehingga lebih tanggap untuk menangani bahaya kebakaran hutan”. Sumber : Balai Taman Nasional Tesso Nilo

Menampilkan 8.641–8.656 dari 11.144 publikasi