Bontang (7/3/18). Bontang Mangrove Park (BMP) kedatangan rombongan dari SMP Yayasan Pupuk Kaltim (YPK) Bontang. Sebanyak 148 anggota rombongan pelajar SMP YPK Bontang mengadakan education trip ke Taman Nasional Kutai. Balai TN Kutai, memberikan edukasi tentang pengenalan Hutan, Taman Nasional Kutai dan Ekosistem Mangrove. Pemberian materi diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang Fungsi dan peran Taman Nasional Kutai sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Materi khusus yang disampaikan adalah pengenalan ekosistem mangrove meliputi fungsi hutan mangrove dan pengenalan jenis-jenis vegetasi mangrove. Pengenalan ekosistem mangrove pelajar SMP YPK Bontang dengan pemantauan langsung di lapangan dengan menyusuri boarwalk yang melintasi hutan mangrove sepanjang 1.3 km. Peserta mendapat penjelasan secara langsung dari para pendamping TN Kutai, tentang informasi jenis-jenis mangrove yang terdapat disepanjang jungle trekking. Teridentifikasi 14 jenis vegetasi mangrove di sepanjang trekking yang didominasi oleh jenis Rhizophora apiculata dan Rhizophora mucronata. Sepanjang perjalanan menyusuri hutan mangrove, para siswa terlihat sangat bersemangat dan antusias berdiskusi tentang flora fauna yang ditemukan sepanjang perjalanan. Papan informasi berupa himbauan untuk berhati-hati karena keberadaan buaya, bukannya menyiutkan nyali, namun semakin meningkatkan rasa ingin tahu untuk melihat fisik buaya. “Selfie” menjadi pemandangan yang umum selama perjalanan. Para peserta ekskul fotografi juga tidak ingin kehilangan momen dengan mengabadikan objek di sepanjang perjalanan. Kunjungan pelajar ke Bontang mangrove Park (BMP) dalam rangka wisata pendidikan merupakan salah satu tujuan utama pengembangan Bontang Mangrove Park. Kedepan diharapkan objek wisata mangrove BMP dapat menjadi sarana pendidikan utama bagi pelajar di Kota Bontang dan sekitarnya untuk lebih mengenal Hutan Mangrove dan lingkungan secara umum. (Yulita Kabangnga}

Jayapura, Selasa, 6 Maret 2018. Balai Besar KSDA Papua menerima satwa hasil temuan di Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Jayapura. Penyerahan oleh Boaz Henry Lumbaa selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan BKP Kelas I Jayapura kepada Eddy Sam Lau, Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan BBKSDA Papua. Disaksikan juga oleh Kepala Balai Karantina yaitu drh. L.M Mastari, MM., dan stafnya yaitu drh. Ahnu M. Ulum dan drh. Imelda Tefi. Sebagai saksi dari pihak BBKSDA yaitu Ismail Pratama (Polhut) dan drh. Cyntia Sihombing. Penyerahan satwa berupa satu ekor ular sanca permata (Morelia amethistina) dan 5 ekor kadal ekor biru (Emoia caeruleocauda) yang berasal dari penahanan bagasi di Bandara Udara Sentani. Kemudian, dua ekor burung elang bondol (Haliastur indus) yang berasal dari penahanan kargo Pelabuhan Laut Jayapura. Penahanan satwa berdasarkan ketidaklengkapan dokumen dan tidak diketahuinya pemilik barang. Meskipun semua satwa tersebut tidak dilindungi dengan status konservasi resiko rendah menurut IUCN 2017 namun, jika tidak diawasi peredarannya dikhawatirkan populasinya akan semakin menurun dan mengancam kelestarian satwa itu sendiri. Sehingga, pihak Karantina maupun KSDA terus berupaya baik dalam sosialisasi maupun meningkatkan pengawasan di bandara dan pelabuhan. Morelia amethistina adalah spesies ular non-berbisa merupakan ular asli terbesar yang berasal dari Australia, Papua Nugini dan Papua Barat serta cukup populer di kalangan penggemar reptil. Begitu juga dengan Emoia caeruleocauda, kadal ekor biru atau disebut juga Pacific Bluetail Skink ini banyak ditemukan di Papua, Maluku dan Papua Nugini. Sedangkan Haliastur indus merupakan jenis elang pemangsa yang dapat ditemukan hampir di seluruh pulau di Indonesia, terutama Kalimantan. Selanjutnya, satwa-satwa tersebut akan ditempatkan di Kandang Transit BBKSDA Papua untuk kemudian direhabilitasi dan dilepasliarkan kembali ke alam bebas. Sumber : BBKSDA Papua

Labuan, 7 Maret 2018. "Penyegaran dan Pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) Balai Taman Nasional Ujung Kulon merupakan bagian dari pembinaan bagi pegawai Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) Non PNS di Hotel Kharisma (7/3/18). Kegiatan selama 2 hari ini (7 s.d 8 Maret 2018) diikuti 60 orang yang terdiri dari 49 PHL dan 11 MMP untuk membina dan meningkatkan pengetahuan dan kedisplinan serta keterampilan dalam melaksanakan tugas juga memperkuat jiwa korsa dan semangat dalam bekerja. "Agar peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan berharap dari kegiatan ini dapat memberikan pencerahan dan menambah pengetahuan serta dapat diterapkan dalam bekerja di TN. Ujung Kulon" ujar Mamat Rahmat Kepala Balai TN Ujung Kulon saat membuka kegiatan. Materi yang diberikan berupa Organisasi dan Kebijakan TNUK; Peranan MMP dan PHL dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan; Peraturan Perundangan - Undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; Wisata Alam; Teknik Intelegent dan Penanganan Kasus dan Dasar - Dasar Pertolongan Pertama. Semua materi diberikan narasumber kompeten dari Balai TN. Ujung Kulon, Polsek Sumur dan Badan SAR kantor Banten. Sumber : Balai TN Ujung Kulon

Barabai, 7 Maret 2018. Anggota Tim Tagana Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendapat informasi bahwa masyarakat Desa Lok Buntar Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menangkap bekantan yang saat itu sedang melintasi jalan antar hamparan kebun masyarakat. Kemudian untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, sekitar pukul 23.00 WITA, tim Tagana mengamankan bekantan ke rumah Bapak Rudi (anggota Tim Tagana Kabupaten Hulu Sungai Tengah) yang terletak di Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai. Keesokan harinya, 8 Maret 2018, informasi tentang tertangkapnya bekantan tersebut diterima oleh Petugas Resort Banua Anam dan Kepala BKSDA Kalsel, Dr. Mahrus Aryadi menindaklanjutinya dengan menugaskan Tim ke lapangan untuk melakukan upaya penyelamatan. Sekitar pukul 18.30 WITA, tim BKSDA Kalimantan Selatan tiba di kediaman Bapak Rudi. Tim kemudian melakukan pengecekan kondisi bekantan, yang ditaksir berumur 3 tahun, berjenis kelamin betina dengan berat sekitar 10 – 15 Kg dinyatakan dalam kondisi sehat dan dapat dilepaskan kembali ke hutan. Untuk mencegah satwa stress karena terlalu lama kontak dengan manusia, bekantan kemudian segera di bawa ke Cagar Alam Gunung Kentawan untuk dilepasliarkan. Sekitar pukul 22.30 WITA, begitu kandang dibuka, bekantan langsung melompat ke luar dan menuju salah satu pohon yang ada di kawasan konservasi Cagar Alam Gunung Kentawan. Selain melakukan kegiatan penyelamatan, Tim BKSDA Kalimantan Selatan juga menjalin jejaring dengan tim Tagana Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bentuk keterlibatan yang diharapkan adalah dengan menyelipkan pesan konservasi dalam kegiatan yang mereka lakukan. Masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa, diajak agar turut berperan aktif dalam melindungi dan menjaga satwa, salah satunya dengan tidak mengganggu keberadaannya. Tim Tagana Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga mohon dukungan agar BKSDA Kalimantan Selatan dapat turut berperan dalam mencegah upaya pengerusakan HL Gunung Meratus (yang juga menjadi salah satu habitat penting bagi bekantan), oleh salah satu perusahaan pertambangan batu bara berskala besar, yang mana saat ini ijin tambang telah dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Sumber : Balai KSDA Kalimantan Selatan

Bandung, 7 Maret 2018. Keberadaan elang jawa di alam menurut rilis The IUCN Red List of Threatened Species cenderung menurun sehingga dikategorikan sebagai satwa langka. Faktor utama dari penurunan populasi jenis satwa ini di alam adalah rendahnya tingkat perkembangbiakan serta tingginya tingkat perburuan jenis satwa ini. Mengingat semakin terancam punahnya satwa berjuluk “Garuda” ini, maka Direktorat Jenderal PHKA (sekarang Direktorat Jenderal KSDAE) pada tahun 2013 telah menetapkan elang jawa sebagai salah satu satwa liar yang populasinya ditargetkan meningkat di habitatnya. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut di atas, Balai Besar KSDA Jawa Barat (BBKSDA Jabar) dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PT PGE) menjalin sebuah kerjasama bertajuk “Pembangunan Pusat Konservasi Elang Jawa di Taman Wisata Alam Kawah Kamojang” yang ditandatangani pada tanggal 6 September 2013. BBKSDA Jawa Barat juga menggandeng sebuah organisasi bernama Raptor Indonesia (RAIN) yang secara teknis memiliki keahlian di dalam mempersiapkan pembangunan pusat konservasi elang tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, pusat konservasi tersebut dinamai Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) yang menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya concern terhadap upaya pelestarian elang jawa saja, tetapi jenis elang lainnya. Perjalanan selama lima tahun tersebut telah menjadikan PKEK sebuah lembaga penyelamatan dan rehabilitasi elang terbesar di Indonesia. Keberhasilan PKEK dalam menjalankan program rehabilitasi elang, yaitu dengan telah dan sedang merehabilitasi 132 ekor raptor dan telah melepasliarkan sebanyak 23 ekor raptor, terakhir pelepasliaran Sepasang Elang Jawa oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo di Situ Cisanti Pangalengan. Keberhasilan yang dialami oleh PKEK tidak terlepas dari peran PT Pertamina Geothermal Energy sebagai financial supporting untuk operasionalisasi PKEK yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sejak tahun 2013 – 2017 yang disusun secara bersama-sama. Pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 bertempat di Kantor BBKSDA Jawa Barat telah dilakukan rapat Evaluasi Perpanjangan Kerjasama antara BBKSDA Jawa Barat dengan PT. Pertamina Geothermal Energy dan Perkumpulan Raptor Indonesia (RAIN) tentang Pembangunan Pusat Konservasi Elang Jawa di Taman Wisata Alam Kawah Kamojang. Rapat evaluasi ini dibuka oleh Kepala BBKSDA Jawa Barat, Ir. Sustyo Iriyono, M.Si. dan dihadiri General Manager Area Kamojang, Wawan Darmawan beserta perwakilan PT. PGE dan staf BBKSDA Jabar. Pada kesempatan tersebut Kepala BBKSDA Jawa Barat secara khusus menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak PT. PGE yang telah mendukung pelaksanaan tugas BBKSDA Jabar dalam mendukung pencapaian IKK peningkatan populasi satwa terancam punah, khususnya Elang Jawa melalui kerjasama ini dan berharap kerjasama ke depannya sudah mulai menginisiasi kegiatan-kegiatan yang menuju ke arah kemandirian PKEK dan dimasukkan dalam Rancangan Target Keluaran PKEK periode 2018 – 2022. Berdasarkan evaluasi perjanjian kerjasama ini Realisasi Pelaksanaan kerjasama antara BBKSDA Jawa Barat dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan Perkumpulan Raptor Indonesia (RAIN) bahwa telah terealisasi sebesar 96,06%. Dengan berdasarkan hasil evaluasi di atas maka perjanjian kerjasama antara BBKSDA Jawa Barat dengan PT PGE dan RAIN dapat dilakukan perpanjangan. Selanjutnya disusun draft Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan PT Pertamina Geothermal Energy dan Perkumpulan Raptor Indonesia (RAIN) dengan berpedoman pada Rancangan Target Keluaran PKEK 2018 – 2022, dan akan dilaporkan kepada Dirjen KSDAE untuk mendapatkan persetujuan. Untuk mendukung kegiatan pengelolaan Pembangunan Pusat Konservasi Elang Kamojang periode 2018 – 2022 manajemen PKEK akan menyusun proposal kegiatan yang menterjemahkan Rancangan Target Keluaran PKEK 2018 – 2022 dalam bentuk kegiatan. Dengan perpanjangan kerjasama ini, diharapkan menambah kontribusi nyata terhadap konservasi Elang di Indonesia. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Barat

Jember, 7 Maret 2018. Dukungan kegiatan Role Model pengembangan Daerah Penyangga Berbasis Tumbuhan Obat TN. Meru Betiri tahun 2018 semakin bertambah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jember, Bpk Anas Ma’ruf saat menerima Tim Role Model Tumbuhan Obat TNMB. Ditambahkan oleh Kadisperindag Kab Jember bahwa saat ini di Jember sedang dikembangkan program kampung industri dimana untuk masing-masing desa memiliki sedikitnya satu produk (One Village One Product). Kegiatan Role model TNMB ini juga sejalan dengan visi Kab. Jember Tahun 2016-2021 yakni Jember Bersatu (Bersinergi) Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri.” Terkait dukungan kegiatan dari Disperindag maka Kelompok King Betiri selaku mitra Role Model TNMB segera mengajukan Surat/Proposal kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jember dalam waktu dekat. Nantinya kegiatan yang akan diwujudkan seperti Kegiatan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Masyarakat berupa Minuman Herbal/Tumbuhan Obat dan Sosialisasi Perijinan Produksi. Selain itu Disperindag Kab. Jember siap juga memasarkan produk hasil Tumbuhan Obat yang dihasilkan oleh Kelompok King Betiri melalui Pameran/Promosi Tingkat Kab/Provinsi. Dengan dukungan berbagai pihak diharapkan pelaksanaan role model pengembangan desa penyangga berbasis tumbuhan obat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Masyarakat Sejahtera Hutan Lestari. Sumber : Dodit Ari Guntoro, S.Pi.MP dan Iva Tri Lindasari – Balai TN Meru Betiri

Palu, 7 Maret 2018. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) menyelenggarakan Bimtek/Supervisi penataan Blok /Zonasi di ruang rapat Balai KSDA Sulawesi Tengah pada hari Rabu (07/03/2018). Bimbingan teknis yang mengusung tema Percepatan Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan Konservasi di Provinsi Sulawesi Tengah ini dihadiri oleh perwakilan BBTN Lore Lindu, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, UPTD Tahura dan BKSDA Sulteng. Bapak Ir. Noel Layuk Allo, MM selaku Kepala Balai KSDA Sulteng, berkesempatan membuka Bimbingan Teknis ini, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kendala dan hambatan tim penyusun dokumen blok Balai KSDA Sulteng yang diwakili oleh Yusuf Sulo, S.Hut dan brainstorming mengenai percepatan penyusunan dokumen blok kawasan Konservasi oleh Bapak Nurman Hakim, S.Hut dari PIKA (Flying Team Ditjen KSDAE). Melalui Kegiatan Bimbingan Teknis ini yang sekaligus dilanjutkan dengan berdiskusi, kegiatan ini diharapkan bisa memberikan solusi terhadap kendala dan hambatan dalam penyusunan dokumen blok Kawasan Konservasi di Provinsi Sulawesi Tengah serta percepatan penyusunan dokumen blok Kawasan Konservasi dapat terealisasi tepat waktu. Bimbingan teknis diakhiri dengan merumuskan permasalahan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan peserta Bimtek. Sumber : Balai KSDA Sulawesi Tengah

Jakarta, 7 Maret 2018. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Walikota Surabaya Risma Tri Rismaharini, melakukan pertemuan di Jakarta. Pertemuan duo srikandi inipun mendapat respon positif dari netizen. Tak sedikit yang memberi pujian pada sosok keduanya. ''Ini dua wanita inspirasi bagi kaum wanita. Perempuan yang luar biasa,'' tulis akun Gusti Heni Endrawati pada akun medsos facebook Menteri LHK Siti Nurbaya, Rabu (7/3). ''Dua wanita hebat yang dimiliki Indonesia,'' tulis akun Iswany Hendri. ''Duo candrakirana zaman now,'' tambah akun Darmae Nasir. Pertemuan Siti dan Risma berlangsung di ruang kerja Menteri LHK, lantai 4 gedung Manggala Wanabhakti pada Selasa (6/3) lalu. Dalam pertemuan ini, Risma membawa dua topik masalah yang dihadapi Pemkot Surabaya untuk dikonsultasikan dengan Menteri Siti. Pertama terkait perizinan (Lembaga Konservasi) Kebun Binatang Surabaya (KBS) dan kedua, terkait masalah Tempat Pembuangan akhir (TPA) di Kota Surabaya. Kedua persoalan tersebut langsung ditanggapi Menteri Siti dengan memberikan arahan-arahan. ''Saya juga akan membantu mengoordinasikan dengan Menteri Perindustrian terkait penyelesaian pengadaan alat (TPA) tersebut," janji Menteri Siti. Postingan inipun dibanjiri respon dari netizen. Akun Doddy Yudhistira Adams menuliskan pesan pada Menteri Siti, memuji sosok Risma dalam hal penanganan sampah di Surabaya. ''Ibu Siti Nurbaya, beliau (Risma) adalah Wako yg sangat saya kagumi. Surabaya yg dulu terkenal kota kotor kini jadi kota bersih dan indah,'' puji Dody. Sementara akun Zudan Arif Fakhrulloh memuji respon cepat Siti Nurbaya terhadap persoalan yang disampaikan Risma. ''Saya percaya di tangan ibu Menteri Siti nurbaya, KBS Surabaya cepat selesai. Sdh terlalu lama Ibu mangkraknya,'' tulis Zudan. Sosok Menteri perempuan di kabinet Jokowi ini memang dikenal responsif terhadap persoalan di tingkat tapak. Menteri Siti akan langsung mengirimkan tim kerja, bilamana menerima laporan persoalan yang terjadi di daerah. Berbagai laporan itu tidak hanya melalui jalur resmi pengaduan yang dimiliki KLHK, namun juga yang diterimanya melalui media sosial ataupun pesan di handphone. Beberapa kepala daerah diundangnya ke Manggala, bilamana persoalan yang terjadi perlu tindaklanjut lebih serius. Pada beberapa kasus, ia bahkan turun langsung ke daerah melakukan kunjungan kerja secara mendadak, untuk melihat kondisi lapangan dan mengurai persoalan mencari solusi bersama jajaran Pemda. Siti Nurbaya juga dikenal sebagai Menteri yang tegas menerapkan UU lingkungan, baik dalam bentuk kebijakan maupun penegakan hukum lingkungan. Ia kini juga gencar dengan program kerja Perhutanan Sosial, sebagai salah satu terobosan baru mensejahterakan rakyat petani sekitar kawasan hutan. Salah seorang netizen memberi apresiasi tentang sosok Menteri perempuan kabinet Jokowi yang memulai karirnya sebagai PNS di Provinsi Lampung ini. ''Aslmkm Bu Nur. Anda benar-benar hebat sepanjang ku kenal, sejak sya pernah sekantor di Bimas Prop Lampung th 80-an...semoga sukses selalu dlm menjalankan amanah,'' tulis akun Irmandani Iing Sukim. Tak ketinggalan Dirjen KSDAE Wiratno ikut memberikan apresiasi dan respek, “Sejak menjabat tahun 2015, Ibu Siti Nurbaya yg menginisiasi dan memimpin dibangunnya kultur birokrasi yg lebih terbuka, inklusif, responsif, proaktif, multipihak, berbasis science-tacit knowledge masyarakat, dan memastikan perubahan (change) yang lebih baik dapat dirasakan di tingkat lapangan" tegas beliau saat dihubungi via media WhatsApp siang ini (7/3/18). Sumber : Biro Humas dan Datin Setditjen KSDAE

Jember, 7 Maret 2018. Balai Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) diwakili Koordinator Fungsional PEH dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional POLHUT memasuki ruang siaran Pro 1 RRI Jember dalam acara dialog interaktif “Opini dan Aspirasi” (OPSI). Kesempatan siaran ini sangat berharga bagi TNMB untuk mengenalkan kawasan TNMB agar lebih dekat di hati masyarakat Jember. Pada dialog yang berlangsung selama satu jam ini dikupas tentang keterlibatan perguruan tinggi, masyarakat dan kelompok pecinta alam dalam berbagai kegiatan pengelolaan kawasan TNMB. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kerjasama TNMB dengan Universitas Jember (UNEJ) dalam pemulihan ekosistem yang melibatkan masyarakat sekitar kawasan dan kegiatan penelitian. Kelompok pecinta alam melalui kader konservasi turut berperan dalam kegiatan pendidikan konservasi dan inventarisasi satwa. Keterbatasan jumlah personil Polhut yang hanya 25 orang harus mengamankan 52.626,04 Ha hutan TNMB. Sehingga TNMB membutuhkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan kawasan. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengamanan kawasan tergabung dalam Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Saat ini terdapat 27 orang MMP yang tersebar di 10 resort TNMB. TNMB dikelola dengan sistem zonasi. Salah satu zonanya yaitu zona pemanfaatan. Di zona ini dimanfaatkan untuk wisata, seperti di Pantai Bandealit, Watu Ondo, Pantai Nanggelan yang berada di Jember. Nur Rohmah Syarif , S.Si. MP (koordinator fungsional PEH) menghimbau agar pengunjung menggunakan jalur wisata yang telah ada, mengikuti petunjuk dari petugas, menjaga kebersihan, dan dalam mengambil foto “selfie” perlu berhati-hati, memperhatikan keselamatan jiwa (tidak berfoto di tepi tebing). “TN Meru Betiri adalah kawasan konservasi yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Pengamanan dan perlidungan adalah tugas kita bersama. Dengan dukungan dan partisipasi masyarakat mari kita wujudkan TNMB yang aman dan lestari.” tutur Adie Setyanto, S.Si, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional POLHUT. Sumber: Nur Rohmah Syarif , S.Si. MP dan Adie Setyanto, S.Si - Balai TN Meru Betiri

Cihaurbeuti, 7 Maret 2018. Berita kali ini datang dari timur parahyangan, tepatnya dari Seksi Konservasi Wilayah VI Tasikmalaya Bidang KSDA Wilayah III Ciamis yang baru saja melaksanakan pertemuan dengan Muspika Cihaurbeti, tokoh masyarakat desa Pasirtamiang, dan instansi pemerintah lainnya yang difasilitasi oleh Forum Lahan Kritis dan Ketahanan Pangan Kecamatan Cihaurbeuti dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2018 bertempat di Desa Pasirtamiang, Kecamatan Cihaurbeuti. Beberapa bahasan yang didiskusikan pada pertemuan itu diantaranya terkait dengan posisi Desa Pasirtamiang yang berbatasan langsung dengan kawasan Suaka Margasatwa Gunung Sawal yang masih digolongkan sebagai desa tertinggal. Hal ini menjadi tantangan bagaimana memaksimalkan potensi yang dapat dikembangkan untuk mengejar ketertinggalan Desa Pasirtamiang dengan desa lainnya yang berada disekitar kawasan. Beberapa potensi yang dapat dikembangkan diantaranya dengan memanfaatkan potensi air terjun sebagai objek wisata, pengembangan produksi tanaman bambu untuk dijadikan peralatan rumah tangga dan kebutuhan lainnya, serta pemanfaatan hasil hutan non kayu dengan memanfaatkan air nira untuk diadikan gula merah. Sehingga ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berimplikasi pada peningkatan potensi desa. BBKSDA Jawa Barat melalui Kepala Seksi Konservasi Wilayah VI, Didin Syarifudin, S.Sos menyampaikan bahwa sebagai kawasan konservasi yang pengelolaanya dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, dalam waktu dekat akan dilakukan Penataan Kawasan. Penataan kawasan ditujukan untuk membagi kawasan dengan istilah blok menjadi beberapa blok sesuai potensi dan tingkat kerentananya. Pada kesempatan yang sama Didin juga menyampaikan bahwa perlu kerjasama para pihak dalam pelestarian Suaka Margasatwa Gunung Sawal. Forum Lahan Kritis dan Ketahanan Pangan selaku fasilitator pada pertemuan menyampaikan harapan agar BUMDES dan BBKSDA Jabar dapat memberikan dukungan dalam pembangunan dan pengembangan kegiatan desa sesuai dengan fungsinya. Pada kesempatan itu juga, diberikan penghargaan kepada BBKSDA Jawa Barat melalui Kepala Seksi Konservasi Wilayah VI oleh Forum Lahan Kritis dan Ketahanan Pangan Kecamatan Cihaurbeuti atas peran dan partisipasi aktif BBKSDA Jabar dalam membantu program kerja forum tersebut. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Barat

Bandung, 7 Maret 2018. Mendengar kata coffee morning pasti dibenak orang awam adalah minum secangkir kopi panas di pagi hari. Coffee morning dalam judul ini bukan ritual minum kopi di pagi hari, namun sebuah ritual rutin yang dilakukan untuk membahas sesuatu untuk mencapai visi dan misi. Kata ini banyak digunakan untuk mengistilahkan briefing pagi. Coffee Morning kali ini dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II sebagai ajang silahturahim antar pemangku kepentingan yang berada di Bandara Husein Sastranegara Bandung diantaranya jajaran perwira Pangkalan Udara TNI AU Husein Sastranegara Bandung, Instansi Pemerintah dan Instansi Swasta terkait otorita Bandara. Kesempatan ini sekaligus memperkenalkan Excecutive General Manager PT. Angkasa Pura II yang baru Eko Prihadi kepada Andika Nuryaman. Tujuan lain dari acara ini adalah sebagai sarana membangun jaringan komunikasi dalam menunjang kolaborasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan. Agenda lain dari acara ini diantaranya sosialisasi penambahan panjang Runway sebagai upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan di area landasan penerbangan dan persiapan akan adanya penambahan penerbangan Internasional dengan rute penerbangan Australia – Bandung dan Jeddah – Bandung. Kesempatan baik ini digunakan oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat untuk mensosialisasikan peran dan fungsinya sebagai salah satu pemangku kepentingan di Bandara Husesin Sastranegara. Didepan para peserta yang hadir Ade Kurniadi Karim selaku petugas pos peredaran Tumbuhan dan Satwa di Bandara Husein Sastranegara menjelaskan bagaimana mekanisme peredaran TSL dan mensosialisasikan jenis-jenis TSL yang dilindungi Undang-undang yang termasuk pada List Apendix CITES . Melihat rencana pengembangan Runway Bandara yang segera dilakukan, maka tanggungjawab dalam mencegah dan mengawasi peredaran TSL lintas provinsi dan lintas negara juga semakin berat. Sudah selayaknya kesempatan seperti ini menjadi kesempatan emas bagi petugas pengawasan peredaran untuk membangun network lintas instansi untuk berbagi tanggung jawab dalam pengamanan asset Negara. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Barat

Waikabubak, 7 Maret 2017. Memasuki bulan Maret, kembali Balai Taman Nasional (TN) Manupeu Tanahdaru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa) siap siaga dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, aksi nyata sebagai upaya preventif dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan adalah dengan melakukan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA), dimana kegiatan ini diikuti oleh tiga puluh (30) orang anggota MPA. Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (PPI & KHL) Wilaya Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Bertempat di Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Waibakul. pembinaan kelompok MPA ini dikemas dalam bentuk pemaparan materi sosialisasi, dalam penyampaian materi Kepala SPTN I, Abdul Basit Nasriyanto, S.Hut, M.Sc, menyampaikan bahwa kebakaran lahan biasanya mulai terjadi pada bulan April dengan puncak kejadian pada bulan Juni hingga September, untuk itu para anggota MPA diminta untuk kesiapsiagaannya apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, beliau menambahkan pula bahwa ajakan kelompok MPA kepada masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan sangat penting dilakukan, hal tersebut dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan. Anggota MPA merupakan garda terdepan yang bekerja secara sukarela dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan karena anggota MPA yang memang sehari-hari berhubungan dengan masyarakat sekitar kawasan. Pihak Balai TN Matalawa akan membantu segala upaya yang dilakukan MPA, terlebih dengan adanya terobosan baru berupa aplikasi MaMe (Masyarakat Melapor) yang memungkinkan masyarakat melaporkan secara langsung segala kejadian yang terjadi di kawasan TN termasuk kebakaran hutan. Dari Balai PPI, I Dewa Ngk. Gede Anom menambahkan, pendeteksian kejadian kebakaran saat ini semakin canggih dan informasi yang didapat pun semakin cepat. Hal ini kerap menjadi perhatian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahkan Presiden. Materi penyegaran lain yang juga disampaikan adalah kelembagaan PROKLIM sebagai wadah masyarakat yang peduli dengan perubahan iklim, dan pemahaman akan pentingnya menjaga kawasan agar tidak terbakar yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Sumber: Balai Taman Nassional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa)

Bima, 7 Maret 2018. Kepala Balai Taman Nasional Tambora, R. Agus Budi Santosa, beserta jajarannya melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bima dan Tim Kementerian Koordinator Pemberdaayan Masyarakat dan Kebudayaan. Hal ini dilakukan untuk membahas pengembangan Kabupaten Bima di dua kecamatan yaitu Sanggar dan Tambora. Pembahasan dikhususkan pada aspek percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan pariwisata alam. Hal ini selaras dengan visi TN Tambora untuk mewujudkan pengelolaan TN Tambora sebagai destinasi utama wisata pegunungan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran Tim TN Tambora disambut oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Bima, Fahruddin, dan didampingi staff. Pertemuan diawali dengan perkenalan Kepala Balai TN Tambora yang baru menjabat sejak bulan Februari lalu kemudian dilanjutkan dengan pembahasan wilayah administrasi Kabupaten Bima untuk mengetahui deliniasi Kawasan TN Tambora. Rapat koordinasi dihadiri oleh Wakil Bupati Bima, Dahlan M. Nur, dan seluruh Kepala Dinas Kabupaten Bima. Rapat dibuka dengan pemaparan Tim TN Tambora yang menyampaikan materi yaitu Rencana kerja tahun 2018 dan bentuk kerjasamanya dengan Pemerintah Kabupaten Bima, pengembangan konsep Historical Trail untuk pariwisata alam, dan usulan Cagar Biosfer Kawasan Satonda, Moyo, dan Tambora. Rencana kerja dan konsep pengembangan yang diajukan oleh TN Tambora membutuhkan kolaborasi dengan multipihak. Momen ini pun dijadikan ajang bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Bima untuk merintis pengelolaan pariwisata yang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Saat ini Tambora Geopark telah diakui sebagai Geopark Nasional bahkan akan menjadi Geopark Global. Branding yang dimiliki suatu Kawasan akan mempengaruhi tingkat minat wisatawan untuk berkunjung, maka status Cagar Biosfer bentuk pengakuan bergengsi dari UNESCO diharapkan mampu meningkatkan nilai jual pariwisata di TN Tambora dan sekitarnya sehingga mampu merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pendampingan terhadap masyarakat diperlukanagar keunggulan potensi alam di Tambora, dapat dibarengi dengan keunggulan faktor SDM. Setelah melakukan rapat koordinasi, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lapang ke objek wisata di sekitar TN Tambora yang dianggap potensial. Pertama, Tim menunjungi Pesanggrahan Oi Wobo di Kecamatan Wawo. Lokasi peninggalan zaman belanda ini menyuguhkan atraksi wisata alam sekaligus sejarah. Kolam renang yang ada disini dibuka untuk umum dan airnya bersumber dari mata air Oi Wobo. Kini pemerintah daerah mulai memanfaatkannya sebagai tempat rapat karena suasana damai yang disuguhkan tempat ini. Masih di kecamatan Wawo, objek selanjutnya yaitu Uma Lengge Wawo. Tempat ini merupakan kumpulan lumbung pangan milik masyarakat. Dengan mengunjungi lokasi ini kita dpat melihat bagaimana masyarakat masih berpegang pada kearifan lokal. Perjalanan dilanjutkan dengan mengunjungi Pantai Lariti yang juga dikenal dengan Pantai Nabi Musa. Hal ini dikarenakan apabila air laut surut, maka orang yang berkunjung dapat menyebrang ke pulau kecil di dekatnya dengan berjalan kaki di pasir. Pantai ini dikembangkan oleh kelompok masyarakat “Balumba” yang berawal dari kegiatan bersih-bersih pantai. Saat ini sedang diupayakan penataan dan pengembangan yang mencontoh konsep Pantai Bangsring yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui aksi konservasi laut. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Balai TN Tambora yang didampingi Staff Dinas Pariwisata dan Tim Kementerian Koordinator PMK banyak memberikan arahan kepada masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Tentunya perlu upaya bersama dari seluruh stakeholder untuk memajukan perekonomian berkelanjutan agar masyarakat sejahtera dan sumberdaya alam hayati khususnya di TN Tambora lestari. Hal ini turut didukung oleh Bupati Kabupaten Bima, Indah Damayanti Putri, seperti yang diungkapkan beliau saat tim mengunjungi pendopo Bupati. Sumber : Balai TN Tambora

Bandung, 6 Maret 2018. Taman Buru Masigit Kareumbi (TBMK) adalah satu-satunya kawasan konservasi dengan fungsi sebagai Taman Buru di pulau jawa, dengan luas 12.420,70 ha yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 298/Kpts-II/998 tanggal 27 Februari 1998. Melalui Perjanjan Kerja Sama (PKS) antara BBKSDA Jabar dengan Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri Nomor: PKS.2600/BBKSDA.JABAR.1/2015 tanggal 27 November 2015, berdasarkan PKS tersebut sebagian kawasan Taman Buru tersebut seluas 1.422,5 Hektar dikelola oleh Wanadri. Saat ini, pemanfaatan TBMK dirasakan belum optimal, dimana pemanfaatannya saat ini baru sebatas trekking/hiking, camping, outbound, mountain biking dan untuk pendidikan konservasi, sedangkan pemanfaatan dari fungsi utama kawasan TBMK sebagai tempat wisata buru belum dapat dilaksanakan. Hal diatas menjadikan salah satu faktor perlunya dibuat suatu blue print pengelolaan TBMK. Selasa, 6 Maret 2018 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penyusunan blue print Taman Buru Masigit Kareumbi antara BBKSDA Jawa Barat dengan Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri, yang dibuka oleh Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat yang dihadiri oleh perwakilan Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri serta staf BBKSDA Jawa Barat. Dalam arahannya, Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat, Sustyo Iriyono menyampaikan bahwa setelah disusunnya blue print pengelolaan TBMK ini agar segera diimplementasikan dan sekaligus ditempuh proses pengajuan izin pengelolaan TBMK tidak hanya sebatas PKS saja, harapannya pengelolaan TBMK akan lebih baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar kawasan TBMK khususnya, dan fungsi TBMK sebagai tempat wisata buru dapat dikembalikan namun tetap mengacu kepada peraturan perundangan, selain itu diharapkan pengelolaan TBMK ini dapat menjadi “acuan” bagi pengelolaan TB di Indonesia. Draft Blue Print Model Taman Buru di Taman Buru Masigit Kareumbi yang disusun oleh Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri, meliputi Rekayasa desain model TMBK melalui : pemagaran perimeter, perintisan jalan akses, penataan habitat, pembuatan area karantina dan translokasi satwa dan areal peliaran; Mekanisme Model Perburuan di TMBK : Lelang buru, reservasi, hunting gate, information center, hunter checkpoint, club house, hunting cluster dan hunter checkpoint; Peningkatan sarana prasarana perburuan : Reservation, Hunting Gate, Information Center, Shooting Bench, Hunting Clubhouse, Pagar cluster buru, jalan akses, kendaraan berburu; dan Pendanaan : Donasi (wali fauna), investasi. Untuk mematangkan blue print ini, selanjutnya akan dilakukan workshop/lokakarya untuk menjaring masukan dari seluruh stakeholder terkait dengan mengundang para pakar konservasi khususnya taman buru, Ditjen Gakkum LHK, Ditjen KSDAE, Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, Perbakin dan masyarakat. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata buru (UU 41/1999 tentang Kehutanan). Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 13/1994 tentang Perburuan Satwa Buru dan Permenhut Nomor: P.14/Menhut-II/2007 tentang Tatacara Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru; Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan satwa buru secara teratur. Kawasan hutan yang dimaksud disini adalah kawasan hutan konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Barat

Lahat, 1 Maret 2018. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan melakukan komunikasi interaktif dan intensif dengan para pihak dalam upaya pengelolaan kolaboratif kawasan Hutan Suaka Alam Kelompok Hutan (HSA KH) Gumai Tebing Tinggi. Penekanan pengelolaan kolaboratif tersebut dalam rangka penguatan komitmen para pihak dalam perlindungan dan rehabilitasi kawasan HSA KH Gumai Tebing Tinggi. Site Muara Payang merupakan wilayah yang memiliki tipologi tekanan yang tinggi terhadap kawasan HSA KH Gumai Tebing Tinggi sehingga perlu kolaborasi para pihak dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi kawasan. Sebuah strategi dan model pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dalam pengelolaan kawasan dengan mengelola masyarakat untuk menekan tekanan terhadap kawasan dan merehabilitasi kawasan. Melalui dialog interaktif dengan para pihak yang terdiri dari Babinsa Polsek Jarai, Sekretaris Camat-Kecamatan Muara Payang, Kades- Desa Muara Payang,LPM- Desa Muara Payang, BPD-Desa Bandu Agung, Masyarakat Desa Muara Payang (30 orang) dan Masyarakat Pengguna Kawasan Secara Non Prosedural (35 orang) diharapkan akan diperoleh solusi dan model perlindungan dan rehabilitasi kawasan HSA KH Gumai Tebing Tinggi yang melibatkan masyarakat secara aktif atas dasar kesadaran akan nilai penting kawasan. Materi kegiatan adalah paparan tingkat kerusakan kawasan, tipologi tekanan kawasan (aktivitas non prosedural yang dilakukan masyarakat), kerentanan desa-desa sekitar kawasan akan dampak kerusakan kawasan, penyadartahuan pengguna kawasan secara non prosedural untuk secara sadar dan mandiri menertibkan bangunan (pondok) dalam kawasan serta secara bertahap meninggalkan aktivitas pembukaan lahan dalam kawasan, dan mengajak semua elemen masyarakat dari desa-desa penyangga, pengguna kawasan secara non prosedural, dan pihak terkait lain untuk terlibat aktif dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi kawasan. Penyadartahuan ditekankan pada upaya perlindungan dari aktivitas pembukaan lahan dalam kawasan dan rehabilitasi kawasan yang terbuka. Peran yang lebih diharapkan kepada pengguna kawasan secara non prosedural melalui gerakan bersama untuk sadar, peduli dan berperan aktif terhadap rehabilitasi kawasan karena kerusakan yang terjadi akibat pemanfaatan yang memberi hasil finansial kepada mereka tetapi mengakibatkan degradasi kawasan. Hasil kegiatan berupa kesepakatan tertulis terkait komitmen bersama antara BKSDA Sumatera Selatan dengan para pihak yang terdiri dari Babinsa Polsek Jarai, Sekretaris Camat-Kecamatan Muara Payang, Kades- Desa Muara Payang,LPM- Desa Muara Payang, BPD-Desa Bandu Agung, dan Perwakilan Masyarakat Pengguna Kawasan Secara Non Prosedural (Talang Kembang Ayun I dan II, Talang Daud, Talang Madok, Talang Bedeng, Talang Yasin, Talang Batu Rancing, Talang Randai, Talang Tempohan, Talang Asamualau). Komitmen tertulis tersebut pada prinsipnya merupakan upaya bersama dalam mengupayakan rehabilitasi kawasan yang selain berfungsi ekologis juga bermanfaat bagi masyarakat (jenis-jenis tanaman MPTS), peran aktif masyarakat dalam upaya menurunkan tingkat kerusakan dengan tidak melakukan pembukaan lahan dalam kawasan, keterlibatan masyarakat dalam perlindungan kawasan terutama menahan laju tekanan oleh masyarakat, dan bagi masyarakat yang mengunakan kawasan secara non prosedural secara bertahap meninggalkan aktivitas pembukaan lahan dalam kawasan. Sumber : Wahid Nurrudin - PEH Balai KSDA Sumatera Selatan