13 Maret 2018. Pengecekan lokasi untuk pelepasliaran orangutan Sun Ghoukong di Taman Nasional Bukit Tigapuluh dilaksanakan Tim Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Jambi Balai TN Bukit Tigapuluh bersama Frankfurt Zoological Society (FZS). Pelaksanaan pengecekan rumah baru orangutan sun ghoukong dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 10 s.d 12 Maret 2018. Tim terdiri dari 1 (satu) orang Polisi Kehutanan Muda dan 1 (satu) orang Pengendali Ekosistem Hutan Pertama serta 2 (dua) orang staf dari Frankfurt Zoological Society (FZS). Tim melakukan survey dengan bergerak menyusuri jalan eks HPH di wilayah konsesi PT. Alam Bukit Tigapuluh. Jalan ini yang nantinya akan di gunakan untuk akses pengangkutan orangutan menuju kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Lokasi rencana pelepasliaran orangutan berjarak 2,8 Km dari batas kawasan dengan berjalan mengikuti jalan eks HPH serta 1,2 Km terdekat ke batas kawasan. Pantauan tim, terdapat sumber buah yang berasal dari pohon ara (ficus) dan pohon tapus serta dekat dengan sungai manggatal untuk sumber air minum sun ghoukong. Perkembangan kondisi orangutan sun ghoukong pada hari sabtu tanggal 10 Maret 2018 terpantau tangan kirinya terluka karena gigitan orangutan win gayo dengan luka didekat jari yang diamputasi. Pada hari minggu pagi tanggal 11 Maret 2018, Tim melakukan penanganan pada luka ditangan sun ghoukong yang langsung di jahit oleh dokter hewan. Menurut keterangan dokter hewan yang bertugas, jika sun ghoukong tidak terlalu aktif bergerak maka dalam waktu satu minggu jahitan sudah kering, akan tetapi jika sun ghoukong banyak melakukan pergerakan dianjurkan untuk proses pelepasliarannya menunggu waktu minimal 2 (dua) minggu dari mulai penjahitan. Sumber : Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh

Yogyakarta, 13 Maret 2018. Peringati Hari Bhakti Rimbawan ke-35, Balai TN Gunung Merapi sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis lingkup D.I Yogyakarta ikut berperan serta kegiatan donor darah. Kegiatan ini sebagai sarana untuk berbagi dengan sesama yang diprakarsai Unit Pelaksana Teknis lingkup D.I Yogyakarta. Bekerja sama dengan PMI Kab Bantul, donor darah dilaksanakan di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan D.I Yogyakarta. Sebanyak kurang lebih 85 orang mendonorkan darah pada kesempatan ini. Instansi yang berperan serta dalam kesempatan kali ini selain Balai Taman Nasional Gunung Merapi (BTNGM) antara lain Balai KSDA Yogyakarta, BPKH XI Yogyakarta, BBPPBPTH, BPDAS Serayu Opak Progo, PPPEJ, serta Dishutbun DIY. Sumber : Balai TN Gunung Merapi

Surabaya, 13 Maret 2018. Dengan tajuk kegiatan Evaluasi Pelaksanaan DIPA 2018 dan Pelatihan Jurnalistik di Sidoarajo 13-14 Maret 2018, BBKSDA melakukan evaluasi pelaksanaan DIPA 2018 di sessi pagi dan sore dengan materi berbagai langkah strategis untuk pencapaian kinerja 2018 termasuk sosialisasi 10 cara baru Dirjen KSDAE untuk kelola konservasi alam. Pada Sessi malam, acara dilanjutkan dengan pelatihan jurnalistik bagi para pejabat struktural dan staff BBKSDA Jatim yang dilaksanakan bersama-sama dengan pentolan ngopibareng.id. Oki salah satu punggawa ngopibareng.id “beberkan beberapa trik meningkatkan trafik kelola website”. Peserta pelatihan sangat antusias mendengarkan materi yang diberikan, terutama penggunaan search engine optimization (SEO). Oki mengungkapkan “penggunaan teknologi digital sangat penting terutama penggunaan SEO sehingga website BBKSDA Jatim bisa menjadi top-1000 di mesin pencari google”. Amir dan Widi tokoh ngopibareng.id juga ikut beberkan cara penulisan jurnalistik. Cara Penulisan dengan penggunaan rumus baku 5W1H (Who, What, When, Where, Why, How). Selain itu dijelaskan mengenai struktur dalam penulisan jurnalistik “Tulisan jurnalistik bagusnya seperti piramida terbalik. Lead yang merupakan isi berita di tempatkan di paragraf pertama, body yang merupakan penjelas isi berita di tempatkan di paragraf selanjutnya”. Di ujung pelatihan Nandang Prihadi selaku Kepala Balai Besar KSDA Jatim, yang mengikuti acara dari awal sampai akhir, mengatakan “mulai hari ini kita upayakan tidak ada hari tanpa berita konservasi alam. Malam ini segera buat tulisan tentang pelatihan dengan sudut pandang masing-masing, kirimkan ke saya dan besok pagi tulisan yang bagus dan layak akan tayang di akun medsos BBKSDA Jatim” pungkasnya. #datinKSDAE

Jakarta, 12 Maret 2018. Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) kembali melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE). Tim yang secara teknis dikendalikan oleh Wiharjanto dan diketuai oleh Ngarip, seluruhnya berjumlah 13 orang, akan melaksanakan evaluasi selama 14 hari kerja pada tanggal 06 sd 23 Maret 2018. Evaluasi SAKIP Tingkat Eselon I Kemen LHK secara rutin dilakukan oleh Tim Itjen dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Inspektur Jenderal Kemen LHK Nomor : P.1/Itjen-Sekitjen/2015 tentang Petunjuk Pelaksana Evaluasi SAKIP lingkup Kemen LHK . Evaluasi dilakukan melalui entry meeting, penelaahan dan verifikasi dokumen. Beberapa dokumen yang ditelaah oleh Tim Itjen yaitu dokumen Rencana Strategis 2015-2019, Reviu Renstra, Rencana Kerja Tahun 2017, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja (LKj), Laporan Capaian Renja, Rencana Aksi, RKAKL dan revisinya, Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan TOR/KAK aTahun 2017 untu setiap kegiatan/output. Dr. Nandang Prihadi, S.Hut., M.Sc., selaku Kepala Bagian Program Evaluasi Setditjen KSDAE, berkesempatan memimpin entry meeting Tim Itjen yang dihadiri oleh seluruh perwakilan Direktorat Teknis, berharap bahwa Nilai SAKIP Ditjen KSDAE pada Tahun 2017 dapat meningkat dari Nilai SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2016 yaitu 70,26 ( Kategori BB : Sangat Baik). Hal ini karena pada tahun 2017, Ditjen KSDAE secara terus menerus melakukan upaya-upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pada komponen penilaian SAKIP yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Nandang menghimbau tim evaluator Ditjen KSDAE yang dikoordinir melalui Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Setditjen KSDAE, Desi Indriani, dapat bekerjasama dengan seluruh Direktorat Teknis terkait dalam mendukung proses evaluasi ini sehingga proses evaluasi dan verifikasi dokumen berjalan lancar dengan hasil yang memuaskan. Sumber : Desi Indriani, S.P., M.P. (Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Setditjen KSDAE)

Putussibau, 13 Maret 2018. Inovasi pengelolaan kembali dilakukan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TaNa Bentarum) melalui Bidang Pengelolaan TN Wilayah I Embaloha. Bersama masyarakat Dayak Iban, TaNa Bentarum mendeklarasikan berdirinya Kebun Etnobotani tepatnya di Dusun Sadap, Desa Manua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. Deklarasi tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala Balai Besar Tana Bentarum serta unsur pemerintah daerah yang diwakili oleh Camat Embaloh Hulu serta perwakilan masyarakat adat oleh Temenggung Iban Manua Sadap pada Selasa (13/3). Membuka acara, Kepala Balai Besar TaNa Betarum, Arif Mahmud mengatakan bahwa ide mengembangkan kebun bersumber dari masyarakt sendiri. “Kebun ini inisiatif murni dari masyarakat dusun sadap yang didukung oleh petugas-petugas TaNa Bentarum yang ada di lapangan. Jadi bukan merupakan sebuah keproyekan yang di danai khusus oleh sebuah lembaga”jelasnya. Kebun etnobotani merupakan kebun koleksi tumbuh-tumbuhan yang berisi berbagai macam jenis dan banyak dimanfatkan oleh masyarakat Dusun Sadap yang mayoritas dihuni suku Dayak Iban. Jenis yang umumnya dapat ditemui diantaranya tumbuhan pewarna alami, tumbuhan obat, tumbuhan untuk bahan kerajinan dan berbagai jenis tanaman bermanfaat lainnya. “Kebun ini sudah dimiliki oleh masyarakat sadap sudah sejak rumah betang sadap berdiri, namun belum pernah di publikasikan atau dideklarasikan sebagai sebuah kebun Etnobotani” jelas Junaidi, Kepala Bidang PTN Wilayah I Mataso yang sering mendampingi masyarakat sekitar. Sebagai informasi Dusun Sadap termasuk ke dalam daerah penyangga kawasan Taman Nasional Betung Kerihun di wilayah I Mataso, dengan mayoritas penduduk dari suku Dayak Iban. “Di dalam kebun ini kami buatkan jalur interpretasi sepanjang 600 meter hingga ke jalan raya, kemudian diidentifikasi jenis-jenis yang ada sepanjang jalur tersebut” urainya. Beberapa jenis tumbuhan yang berhasil di identifikasi oleh petugas diantaranya jenis buah-buahan seperti durian, langsat, cempadak, dan nangka. Tumbuhan obat diantranya langsat, jambu kelutuk. Tumbuhan pewarna alam seperti belian, manggis, engkerbai, mengkudu. Jenis tumbuhan untuk bumbu masak seperti daun Tubuk. Tumbuhan sebagai bahan baku kerajinan tikar atau bemban seperti jenis pandan (perupuk) dan banyak lagi jenisnya. Sejak tahun 2015 langkah-langkah pengembangan telah dilakukan oleh TaNa Bentarum diantaranya pengayaan jenis tumbuhan seperti tahun 2015 dilakukan penanaman gaharu, tahun 2017 penananaman pohon Nangka dan tahun 2018 tanaman Aren (Arenga piñata). “Kebun ini juga nantinya menjadi lokasi pelepasliaran anggrek alam yang dibudidayakan di Kantor Bidang I Mataso” pungkas Junaidi menutup penjelasannya. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TaNa Bentarum)

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan anggaran Tahun 2018, BBKSDA Jawa Timur menyelanggarakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan DIPA 2018. Kegiatan berlangsung 13-14 Maret 2018 di Hotel Swissbel Inn Airport Sidoarjo dan dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat struktural dan staff lingkup BBKSDA Jatim. Pada kegiatan yang dibuka dan dihadiri oleh Dr. Nandang Prihadi (Kababes BBKSDA Jatim) tersebut juga diselingi dengan kegiatan pelatihan jurnalis bagi staf yang telah ditunjuk mengikuti kegiatan tersebut. "Kita perlu membanjiri berita-berita positip terkait pelaksanaan tupoksi kita, sehingga masyarakat makin tahu peran strategis tupoksi BBKSDA sebagai ujung tombak penyelenggaraan konservasi alam di Jawa Timur" kata Nandang Prihadi dalam arahannya. (Sidoarjo, 13 Maret 2018)

Bontang, 13 Maret 2018. Seiring dengan berkurangnya intensitas curah hujan pada bulan Maret, kerawanan terhadap kebakaran hutan di Kawasan Konservasi Taman Nasional Kutai mulai meningkat. Kawasan ini memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bahaya kebakaran hutan. Dalam 3 tahun terakhir, pada tahun 2015 tercatat seluas 1.200 ha kawasan Taman Nasional Kutai yang terbakar. Walaupun menurun drastis pada tahun 2016 dan 2017, dengan tidak menafikkan Anugrah Tuhan melalui intensitas curah hujan yang tinggi. Kejadian tahun 2015 dapat berulang pada tahun 2018, prakiraan BMKG bahwa di tahun ini musim kering akan lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya merupakan indikasi awal kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bahaya kebakaran hutan. Berbanding lurus dengan prakiraan tersebut, aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan juga semakin meningkat. Pada tanggal 12 Maret 2018, terpantau kejadian kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Kutai oleh personil Manggala Agni yang sedang melakukan patroli rutin harian, yang kemudian dilaporkan kepada regu brigdalkarhut Balai TN Kutai. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim patroli pencegahan kebakaran hutan Balai TN Kutai menuju lokasi dimaksud pada koordinat N = 0.26845° ; E = 117.47159° di Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan pemadaman bersama Topografi areal terbakar yang berbukit dan bahan bakaran berupa semak belukar hasil tebasan yang sudah mengering, membuat api dengan cepat membesar dan merambat. Dengan menggunakan peralatan manual berupa pompa punggung dan alat pemukul api berupa gepyok dan alat pemukul alami berupa ranting pohon, akhirnya api dapat dikendalikan. Setelah api dapat dikendalikan, kemudian dilakukan mop up atau yang lebih sering diistilah kan dengan pendinginan sebagai upaya untuk memastikan api telah benar-benar padam. Sebagai langkah terakhir adalah kegiatan kalkulasi area untuk mengetahui luasan hutan yang telah terbakar dengan menggunakan GPS mengikuti pola area kebakaran sehingga akan terbentuk poligon. Pada kejadian tanggal 12 Maret 2018 ini tercatat luasan area terbakar adalah seluas 0,8 ha. Tercatat sudah 2 kejadian kebakaran hutan yang berhasil dipadamkan oleh personil Balai TN Kutai bersama dengan Manggala Agni Daops Sangkima. Pada kejadian pertama yaitu pada tanggal 12 Maret 2018 dan kejadian kedua pada tanggal 13 Maret 2018 dengan luas areal terbakar 1,3 ha pada Koordinat : N = 0.25944° E = 117.47262° yang juga di Desa Teluk Pandan. Dari 2 lokasi yang terbakar tidak ditemukan pemilik yang mengklaim menguasai areal tersebut, penyuluhan dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan telah gencar dilakukan oleh pihak Balai TN Kutai baik melalui anggaran APBN (DIPA) maupun anggaran Kerjasama. Banyak masyarakat yang pada akhirnya memahami bahaya dan dampak kebakaran hutan, tetapi ada juga masyarakat yang seolah tidak peduli dengan tetap membakar hutan. Itulah tantangan bekerja di Kawasan Konservasi, satu pesan yang penting dari Bapak Wiratno selaku Direktur Jenderal KSDAE yang harus selalu diingat, bahwa Konservasi Alam bukan hanya 'sekedar' pekerjaan. Ia adalah jalan hidup yang dipilihkan Tuhan kepada kita. Maka bersyukurlah dengan cara bekerja ikhlas, bekerja keras dan bekerja cerdas dalam menjalaninya. Sumber : Balai Taman Nasional Kutai

Meulaboh, 13 Maret 2018. Balai KSDA Aceh telah melakukan evakuasi dan pelepasliaran Kucing Mas (Pardofelis temmincki) yang masuk ke rumah warga pada hari senin, 12 Maret 2018. Sang pelimik rumah bernama Teungku Muslim MS yang beralamat di Gampong Masjid, Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat . Evakuasi ini hasil tindak lanjut laporan warga kepada Kepala Resort Meulaboh Balai KSDA Aceh. Tim Balai KSDA Aceh yang berjumlah 2 orang petugas termasuk pawang turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Evakuasi berjalan alot hingga 3 jam karena kucing mas yang berukuran tinggi 40 cm dan panjang 80 cm ini sempat melukai warga yang membantu. Kucing mas selanjutnya dibawa ke Kantor Resort Meulaboh dan dilepasliarkan kembali di Hutan Lindung wilayah KPH IV Aceh Barat pada hari Selasa sore, 13 Maret 2018. Sumber : Balai KSDA Aceh

Bantimurung, 13 Maret 2018. Saat ini tata kelola Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung mengedepankan kerjasama dan menjalin komunikasi dengan masyarakat. Pada Senin (12/2/2018) SPTN Wilayah I menggelar sosialisasi tata kelola berbasis masyarakat di wilayah kerja Resor Balocci. Kegiatan yang melibatkan multipihak ini dilaksanakan di aula kantor Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Hadir pada kegiatan ini Lurah Balocci Baru, Lurah Kassi, Lurah Balleangin, Kepala Desa Tompobulu. Tokoh masyarakat dari desa-desa tersebut diwakili oleh masing-masing ketua RW. Juga hadir pengurus LPM dan BPD Desa menambah semaraknya sosialisasi ini. Mitra TN Babul juga turut hadir di antaranya anggota Koramil 1421 Balocci, Kepolisian Sektor Pangkep, dan masyarakat mitra polisi kehutanan. Tak ketinggalan kelompok kerja Polhut, PEH, dan perencanaan Balai TN Bantimurung Bulusaraung. Kegiatan ini digelar untuk mensosialisasikan tata kelola TN Bantimurung Bulusaraung termasuk di dalamnya sistem tata batas, zonasi hingga peluang kolaboratif dengan masyarakat sekitar kawasan. Beberapa narasumber menyampaikan materi di antaranya BPKH Wilayah VII Makassar, Camat Balocci, Kasatbinmas Polres Pangkep, dan Kepala Balai TN Bantimurung Bulusaraung. “Mari kita jaga hutan bersama-sama. Rusak atau baiknya hutan, kita juga yang ada di sekitarnya yang akan merasakannya. Mari kita perhatikan dan gali potensi yang bisa dikembangkan bersama di desa kita. Saya contohkan tata kelola pendakian bulusaraung yang dikelola oleh anak-anak muda kita di Desa Tompobulu. Meraka melalui Kelompok Pengelola Ekowisata (KPE) Dentong secara mandiri mengelola Kawasan Wisata Pendakian Bulusaraung. Hasilnya telah dinikmati bersama melalui pembagian ke TN Bantimurung Bulusaraung sebagai PNBP, retribusi untuk desa, dan tentunya insetif bagi pengurus KPE Dentong,” ujar Sahdin Zunaidi, Kepala Balai TN Bantimurung Bulusaraung. Kasatbimas Polres Pangkep mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap kebakaran hutan. Ia juga berpesan agar masyarakat patuh terhadap hukum yang berlaku. “Tidak menebang pohon di kawasan taman nasional. Karena itu termasuk pelanggaran terhadap hukum,” tambah IPDA Sutrisno. “Kecamatan sebagai perpanjang tangan pemerintah dan mewakili masyarakat, akan terus melibatkan diri dalam tata kelola TN Bantimurung Bulusaraung,” Tegas Jaenal Sanusi, Camat Balocci. Masyarakat sangat antusias saat penyampaian materi tentang tata batas kawasan taman nasional. Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan BPKH Wilayah VII (Pria Kurjinanto), menyampaikan perkembangan tata batas di Kecamatan Balocci. Ia juga menjelaskan tentang peluang-peluang memanfaatkan kawasan hingga rekontruksi pal-pal batas kawasan. Setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi. Di akhir pertemuan, semua pihak sepaham untuk bekerjasama dan menjalin komunikasi secara intensif dalam tata kelola TN Bantimurung Bulusaraung. Sebagai bentuk simbolik kerjasama, Kepala Balai TN Bantimurung Bulusaraung menyerahkan peta zonasi dan peta batas resor Balocci kepada Camat Balocci. Sumber: Erista Murpratiwi – Kepala Resor Balocci, Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

Bandung, 13 Maret 2018. Call center Seksi Konservasi Wilayah II Bogor, menerima pengaduan masyarakat (pemerhati satwa) melalui nomor whatsapp perihal kepemilikan satwa yang dilindungi undang-undang yang beralamat di Kampung Desa Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok (5/3/18). Berdasarkan pengaduan tersebut, pada hari yang sama Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Bogor langsung menugaskan Tim Gugus Tugas Evakuasi dan Penyelamatan TSL untuk melakukan pulbaket. Dari informasi pelapor, di lokasi ditemukan 6 ekor burung (dari 4 jenis burung) dilindungi yaitu Merak Hijau (Pavo muticus) 2 ekor, Kakatua Raja Hitam (Probosciger aterrimus) 1 ekor, Nuri Merah Kepala Hitam (Lorius Lory) 2 ekor dan Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) 1 ekor Selanjutnya, Tim gugus tugas melakukan pendalaman informasi serta berkoordinasi dengan Ketua RT setempat mengenai pemilik dan keberadaannya, sekaligus mensosialisasikan peraturan perundangan terkait tumbuhan dan satwa liar (6/3/18). Berdasarkan informasi dari RT setempat bahwa pemilik biasanya berada dilokasi pada hari libur. Sesuai informasi tersebut, Tim Gugus Tugas kembali mendatangi lokasi untuk bertemu dengan pemilik, akan tetapi pemilik tidak ada ditempat (10/3/18). Lalu Tim mencoba berkomunikasi dengan yang bersangkutan melalui telepon. Dalam pembicaraan tersebut, Tim menyampaikan sosialisasi terkait peraturan perundangan terkait tumbuhan dan satwa liar dan menghimbau agar pemilik dapat menyerahkan kepada Negara, akhirnya pemilik menginformasikan akan menemui petugas pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018. Selasa tanggal 13 Maret 2018, pemilik inisial KW pekerjaan karyawan swasta dengan alamat Kota Depok mendatangi kantor Bidang KSDA Wilayah I Bogor dan menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan secara sukarela satwa-satwa tersebut dan dituangkan kedalam Berita Acara Penyerahan/Pengamanan Satwa Liar. Dalam kesempatan itu, diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan baru memelihara satwa-satwa sekitar 6 bulan dan memperolehnya dari pemberian rekan kerja, selain itu yang bersangkutan mengaku belum memahami peraturan terkait peredaran tumbuhan dan satwa liar bahkan yang betrsangkutan berterima kasih kepada Balai Besar KSDA Jawa Barat yang telah memberikan informasi tersebut dan bersedia membantu mensosialisasikannya. Pada hari itu juga Tim Gugus Tugas langsung melakukan proses evakuasi terhadap satwa-satwa tersebut dan langsung membawanya ke Kantor Balai Besar KSDA Jawa Barat untuk proses pengamanan satwa dan selanjutnya akan dititiprawatkan di Lembaga Konservasi. “Fakta tersebut diatas, menggambarkan masih adanya keberadaan/kepemilikan satwa liar di masyarakat, sehingga diperlukan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat menyampaikan informasi tentang keberadaan/kepemilikan satwa liar di masyarakat melalui call center maupun media sosial milik Balai Besar KSDA Jawa Barat” ungkap Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat, Ir. Sustyo Iriyono, M.Si. Sustyo juga menambahkan disisi lain dengan adanya pemberitaan baik di media massa ataupun media sosial berdampak cukup signifikan terhadap kesadaran masyarakat untuk menyerahkan satwa liar kepada Negara, hal ini terbukti sampai dengan hari ini satwa yang telah diserahkan kepada Balai Besar KSDA Jawa Barat mulai Januari 2018 telah mencapai 43 individu satwa dan semua satwa tersebut saat ini dititiprawatkan di Lembaga Konservasi untuk direhabilitasi. Kami menghimbau kepada masyarakat yang masih memelihara satwa liar yang dilindungi undang-undang untuk dapat menyerahkan satwa-satwa tersebut kepada Negara untuk kami rehabilitasi dan selanjutnya akan dilepasliarkan jika berdasarkan hasil observasi layak untuk dilepasliarkan, dan untuk tidak ragu-ragu menghubungi layanan pengaduan melalui call center yang tersebar di 6 Seksi Konservasi Wilayah. Sedangkan untuk para penghobi satwa, disarankan lebih baik memelihara satwa yang legal hasil penangkaran dan mengurus izin pemeliharaannya dalam bentuk izin penangkaran sehingga legal secara hukum, pungkas Sustyo Iriyono. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Barat

11 Maret 2018. Mengisi akhir pekan tim ekspedisi liburan Balai Taman Nasional Tambora melakukan roadshow ke kawasan. Kegiatan roadshow bertema “My Weekend My Adventure” dipimpin langsung Kepala Taman Nasional Tambora Dr. R. Agus Budi Santosa, S.Hut.,MT. turut hadir Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi 1 (Kore), Kepala Seksi II (Kempo), Staf Taman Nasional, 4 orang Kepala Resort dan 3 orang CPNS Taman Nasional Tambora 2018. Tujuan perjalanan ini adalah peninjauan Kawasan Taman Nasional Tambora, kantor seksi dan kantor resort Taman Nasional Tambora 2018. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai Taman Nasional Tambora melakukan orientasi lapangan dengan mengunjungi beberapa potensi kawasan, Disela kunjungan tersebut, tim eksepdisi melakukan dialog interaktif dengan beberapa kepala desa di lingkar tambora. Dialog tersebut bertujuan menjaring aspirasi para kepala desa dalam upaya pengembangan kawasan tambora yang saat ini dalam proses pengembangan dan penataan sebagai destinasi wisata di NTB. Selain berdialog dengan kepala desa, pada kesempatan tersebut Kepala Balai TN Tambora juga menyempatkan diri berdialog dengan kepala resort pengelolaan Taman Nasional Tambora mulai dari resort Doro Ncanga, Doropeti, Pancasila, Kawinda To’i, Oi Katupa dan kepala resort Piong. Dari dialog tersebut, diharapkan mampu menjadi stimulus penyusunan perencanaan kegiatan yang lebih baik ditahun 2019 melalui penerapan perencanaan kegiatan berbasis resort. Disela waktu roadshow Kepala Balai TN Tambora bersama tim juga mengunjugi air terjun bidadari yang elok dialur sungai oi marai. Air terjun ini merupakan salah satu potensi unggulan untuk pengembangan wisata tirta di Taman Nasional Tambora. Air terjun dengan ketiunggian kurang lebih 20 meter ini menyajikan kesejukan air dan pemandangan yang menakjubkan menambah sempurnanya hutan belantara yang ada disisi kiri dan kanan sungai Oi Marai. Tahun ini, air terjun tersebut akan ditata melalui penyiapam sarana wisata yang memadai sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Dengan menyiapkan kemudahan akses dan fasilitas yang memadai diharapkan air terjun ini mampu menjadi magnet yang cukup kuat bagi peningkatan pengunjung ke Taman Nasional Tambora seperti halnya taman nasional Gunung Rinjani yang terkenal dengan air terjun benang kelambu atau air terjun otak kokohnya. Dengan kunjungan singkat tersebut, diharapkan mampu memberikan semangat bagi pengembangan kawasan taman nasional tambora diusianya yang ketiga tahun. The Sound From Caldera Sumber : Balai Taman Nasional Tambora

Manokwari, 12 Maret 2018. Rainbow Warrior, Kapal milik Green Peace memulai pelayaran menuju Papua untuk mengkampanyekan penyelamatan lingkungan dan dukungan terhadap pengelolaan hutan berbasis masyarakat serta menggali inspirasi dari masyarakat dalam mengembalikan keseimbangan alam nusantara. Kota pertama yang dikunjungi adalah Manokwari pada Senin 12 Maret 2018 dengan mengusung tema “Jelajah Harmoni Nusantara” Juru kampanye hutan Green Peace Indonesia, Charles Tawaru, berkata, “Pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini agar segera diterapkan oleh pemerintah di seluruh wilayah Papua, karena masyarakat adat mampu berperan sebagai garda pelindung terdepan dari perusakan hutan Papua.” Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini sedang menjalankan program Perhutanan Sosial dengan target 12,7 juta ha hingga tahun 2019 di seluruh Indonsia, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Dalam peraturan tersebut Perhutanan Sosial diwujudkan dalam skema Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat dan Hutan Desa. Setiap tahunnya diharapkan 2,5 juta ha lahan hutan dapat dibagikan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk dikelola dalam kurun waktu 35 tahun sehingga manfaat ekonomi dari hutan dapat dirasakannya. Menurut Charles, Skema Perhutanan Sosial di Papua cocoknya adalah Hutan Adat, karena masyarakat telah tinggal lama secara turun-temurun dalam kurun ratusan tahun memanfaatkan hutan sebagai sumber makanan, obat-obatan dan budaya mereka. “Sebaiknya penerapan Perhutanan Sosial untuk Papua berdasarkan skema batasan adat,” ujarnya. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Suprianto mengatakan, gerakan lingkungan harus terus disuarakan di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Green Peace. “Untuk menyelamatkan hutan dan mempertahankan lingkungan di Indonesia dibutuhkan gerakan publik, dan hari ini Green Peace yang beranggotakan dari berbagai negara di dunia, membantu menyuarakan gerakan publik menggunakan kapal Rainbow Warrior,” Ujar Bambang. Kunjungan Green Peace itu juga mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Wakil Gubernur saat mengunjugi kapal tersebut mengapresiasi kedatangan rombongan Green Peace ke Papua Barat. Dia Mengatakan, “dari kunjungan ini diharapkan ada bahan masukan untuk percepatan program-program konservasi di Papua Barat”. Rainbow Warrior akan berada di Manokwari selama tiga hari, selanjutnya akan bergerak menuju Sorong, Raja Ampat lalu ke Bali dan Jakarta melalui laut jawa. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih

Klaten, 13 Maret 2018. Pengelolaan Jalur Pendakian Gunung Merapi menjadi penting, mengingat selama ini ada 2 (dua) jalur pendakian resmi dan aman. Oleh karena itu, Balai TN Gunung Merapi melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Forum Multi Pihak Pemanfaatan Kawasan TNGM khususnya pengelola jalur pendakian. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai langkah awal/inisiasi forum multi pihak pemanfaatan kawasan TNGM. Adapun tujuannya adalah 1) Mengidentifikasi kelompok pengelola jalur pendakian 2) Untuk mendapatkan informasi, masukan dan sharing pengetahuan ataupun permasalahan lokal/spesifik antar kelompok pemanfaat di lingkar Gunung Merapi, dan 3) Untuk mendapatkan kesepakatan kewajiban dan tanggung jawab bersama dari kelompok pengelola jalur pendakian dan Balai TNGM berdasarkan aturan pengelolaan kawasan taman nasional. FGD pengelolaan jalur pendakian di laksanakan tanggal 13 Maret 2018 di Pos Jaga Sapu Angin dengan melibatkan base camp BARAMERU dan SAPU ANGIN yang selama ini mengelola jalur pendakian Gunung Merapi bersama dengan Balai TNGM serta 3 kelompok yang memiliki keinginan dalam pembukaan jalur pendakian yaitu MERVIBA, GRAMA BUANA dan SETIA BHAKTI. Stakeholder lain yang diundang adalah BPPTKG dan SAR DIY, SAR Linmas Kaliurang, SAR Klaten, SAR Boyolali dan SAR Magelang. Kesepakatan yang didapat dalam FGD pengelola jalur pendakian adalah: 1) Jalur resmi pendakian Gunung Merapi adalah via Selo dan Sapu Angin, ditindaklanjuti dengan pengurusan bersama dokumen kerjasama antara Balai TNGM dengan base camp yang telah mengelola jalur pendakian 2) kajian terhadap jalur pendakian yang diusulkan oleh masyarakat dan koordinasi dengan pihak terkait yaitu BPPTKG dan SAR 3) semua pihak harus saling mengingatkan untuk penindakan larangan ke puncak 4) semua pihak meningkatkan komunikasi dan koordinasi terkait penanganan insiden/kecelakaan termasuk dalam berfungsi alat komunikasi antar basecamp. Sumber : Balai TN Gunung Merapi

Kepulauan Selayar - Benteng, 13 Maret 2018. Balai Taman Nasional Taka Bonerate (TNBTR) melaksanakan kegiatan “Konsultasi Publik Untuk Perencanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wisata Dalam Kawasan TN. Taka Bonerate” di Hotel Rayhan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Balai (Ir. Jusman). Pemateri kegiatan ini adalah Kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas Pariwisata, Kasubdit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (S. Y. Crhystanto. M. For, SC) dan Dr. Rusdi Ridwan (Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Marine Ecosytem dan Kelautan). Kegiatan ini guna terlaksananya Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata dengan baik, diperlukan adanya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak dengan menjunjung tinggi transparansi antar pihak terkait. Sebagaimana arahan pimpinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa setiap pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing Satker perlu melakukan konsultasi publik yang melibatkan masyarakat dalam kawasan, NGO mitra dan institusi terkait. "Dilaksanakannya kegiatan agar pembangunan yang dimaksud dapat memperoleh dukungan dari segenap stakeholders, berjalan sebaik-baiknya dengan melibatkan keterwakilan masyarakat, stakeholder, dan institusi terkait" ucap Jusman pada pembukaan acara. Wisata yang baik adalah wisata yang bertanggung jawab dan dapat mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Sumber : Asri - PEH Balai TN Taka Bonerate

Melalui Pengumuman Menteri Pertanian Nomor: 811/Kpts/Um/II/1980 tanggal 6 Maret 1980, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan empat taman nasional lainnya yaitu; TN. Gunung Leuser, TN. Ujung Kulon, TN. Baluran, dan TN. Komodo, menjadi taman nasional tertua di Indonesia. Meskipun kawasan ini sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi pertama di Indonesia dengan status Cagar Alam pada tahun 1889, namun ditetapkan sebagai hari jadinya TNGGP tanggal 6 Maret 1980. Untuk meningkatkan semangat berkonservasi, maka pada tanggal 6 Maret 2018 Balai Besar TNGGP memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-38 dengan mengusung tema “Berikan yang Terbaik untuk Lingkungan Sekitar Melalui Kreativitas dan Inovasi”. Sampai saat ini, TNGGP sudah memberikan yang terbaik bagi nusa dan bangsa, melalui kreativitas dan inovasi para karyawan dan mitra kerjanya. Beberapa program yang berhasil dikembangkan Balai Besar TNGGP adalah: Dengan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan Balai Besar TNGGP di tahun-tahun sebelumnya diharapkan akan menjadi pondasi dan memacu pengembangan konservasi di masa selanjutnya, sehingga era “tinggal landas konservasi” yaitu “Leuweung Hejo Masyarakat Ngejo” (hutan terjaga masyarakat sejahtera) dapat segera tercapai. Semoga. Sumber: BBTN Gunung Gede Pangrango