Palu, 3 April 2018. BKSDA Sulawesi Tengah dan BPKH Wilayah XVI pada tanggal 21 Maret dan 3 April 2018 mengadakan persiapan percepatan penyelesaian permasalah pengukuhan kawasan hutan konservasi di Provinsi Sulawesi Tengah dengan peta kawasan hutan yang menjadi acuan adalah Keputusan Menhut No. SK.869/2014. Adapun permasalah pengukuhan kawasan konservasi di Sulawesi Tengah antara lain : 1. Terdapat poligon yang batasnya belum sesuai dengan peta tata batas yaitu CA Morowali; 2. Terdapat poligon yang belum sesuai pal batas di lapangan yaitu SM Lombuyan; 3. Terdapat poligon yang berubah karena DPCLS RTRWP namun hingga sekarang belum ditata batas yaitu SM Bakiriang, CA Pati-Pati; 4. Terdapat kawasan yang fungsi konservasinya belum jelas yaitu Pati-Pati, Pulau Pasoso; 5. Terdapat kawasan konservasi yang hilang yaitu TWA Bancea; 6. Terdapat pulau-pulau kecil yang menjadi kawasan baru di Kab. Morowali Utara; 7. Terdapat wilayah perairan laut yang hilang yaitu SM Pinjan Tanjung Matop, SM Pulau Dolangan; 8. Terdapat perairan darat (sungai, danau) dalam kawasan yang tergambar, tidak berwarna ungu; 9. Terdapat desa definitif dalam kawasan yaitu Desa Sumarajaya di CA Morowali; Dan beberapa tindak lanjutnya antara lain: Pemutakhiran peta oleh BPKH baik secara langsung dipeta atau melalui usulan rekonstruksi batas; menyesuaikan polygon peta sesuai dengan koordinat pal batas di kawasan konservasi; mengusulkan tata batas kawasan untuk beberapa kawasan konservasi mengalami perubahan karena DPCLS RTRWP, melakukan evaluasi fungsi kawasan untuk kawasan yang fungsi konservasinya belum jelas, dan mengusulkan desa definitif dalam kawasan CA Morowali sebagai obyek TORA. Permasalahan dan tindak lanjut ini akan dibahas pada Lanjut Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengukuhan Kawasan Hutan Konservasi pada 4-6 April 2018 di Pajajaran Suites Hotel Convention Bogor antara Ditjen PKTL dan Ditjen KSDAE. Sumber : Balai KSDA Sulawesi Tengah

Malang, 4 April 2018. Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur Dr. Nandang Prihadi, S. Hut., M.Sc. dalam kunjungan kerjanya di SKW VI Probolinggo, menyempatkan diri untuk ngobrol bareng dengan pendiri sekaligus pimpinan Profauna yaitu Sdr. Rosek Nursahid. Ngobrol bareng yang diselingi secangkir kopi hangat di kantor Resort 22 Malang (4/4/18), Nandang mengajak Profauna agar bisa bekerjasama dengan baik dengan BBKSDA Jawa Timur dalam kegiatan perlindungan satwa liar. Hal ini perlu dilakukan karena keberhasilan dalam memerangi kejahatan terhadap satwa liar sulit terwujud jika tidak dilakukan secara bersama-sama dengan pihak terkait. Profauna merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang begerak dibidang perlindungan satwa liar berjaringan internasional. Sumber : Mohamad Sukron Makmun - PEH Balai Besar KSDA Jawa Timur

Ampana, 4 April 2018. Balai TN Kepulauan Togean ikut serta berperan aktif dalam memperingati Hari Bhakti Rimbawan ke-35 Tahun 2018, Hari Hutan Internasional dan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2018 pada hari Selasa 03 April 2018 di SPTN Wilayah I Wakai Desa Una-Una Kecamatan Una-Una. Desa “Kegiatan tanam pohon ini merupakan wujud nyata dari Pemerintah pada bangsa sekaligus bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini juga merupakan salah satu pelaksanaan program KLHK yaitu Menanam 25 Pohon Setiap Orang selama Hidup” ujar Kepala Balai TNKT Ir. Bustang dalam pidatonya. Kegiatan dibuka oleh Asisten II Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Bapak Burhanudin Lahay, S.Ag.,M.Si dan dihadiri oleh OPD, Kejaksaan, TNI, Polri, unsur Kecamatan, Kepala Desa, Pelajar SMA I wakai, Pelajar SMP I Wakai dan masyarakat Desa Una-Una. Asisten II mengajak agar masyarakat dapat memanfaatkan kekayaan alam karunia Tuhan YME dengan sebaik-baiknya. Semuanya tersedia dalam jumlah melimpah di alam namun dapat habis bahkan hilang jika kondisi alamnya rusak atau terganggu. Sebagai contoh, air yang dihasilkan dari proses siklus hidrologi di alam sangat tergantung dari keberadaan ekosistem hutan”, ujarnya. Akhir kata sambutannya beliau menghimbau agar masyarakat lestarikan alam, jaga lingkungan, jaga hutan, dan keanekaragaman hayatinya, karena ia merupakan anugerah tak ternilai dari Tuhan YME kepada manusia, kepada bangsa kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho-Nya kepada kita semua. Sumber : Balai Taman Nasional Kepulauan Togean

Gilimanuk, 4 April 2018. Balai Taman Nasional Bali Barat (TNBB) melalui Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Jembrana mengambil langkah penanganan penggembalan liar di Karangsewu. Karangsewu adalah salah satu objek daya tarik wisata alam di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) berupa hamparan padang rumput layaknya lapangan golf yang berada di Teluk Gilimanuk. Indahnya padang rumput juga menjadi sasaran empuk bagi aktifitas penggembalaan liar ternak sapi maupun kambing. Kepala SPTN Wilayah I Jembrana, Ali Purwanto, S.Hut, M.Sc, mengawali dengan pendataan pemilik dan perawat (penggembala) ternak sapi dan kambing, koordinasi dengan stakeholder (Camat, Kapolsek, Lurah, Kepala Lingkungan, dan RT) baik secara lisan maupun melalui surat guna menghindari salah paham dengan masyarakat dalam pelaksanaan pendataan di lapangan. Selain itu, petugas juga harus tetap memperhatikan norma dan adat istiadat yang ada di masyarakat. Butuh proses, waktu, dan energi ekstra bagi para petugas guna penyadartahuan juga dengan pendekatan secara personal "door to door". Beragam alasan dan keluh kesah masyarakat seperti tuntutan ekonomi sampai tidak adanya pilihan pekerjaan ditampung. Hasilnya dipergunakan untuk menentukan langkah selanjutnya dan mencari alternatif solusi sehingga terciptanya objek wisata alam Karangsewu yang rasa BALI ( Bersih, Aman, Lestari, dan Indah) sebagai implementasi cara baru mengelola kawasan konservasi dengan melibatkan masyarakat dan para pihak. Sumber : Balai Taman Nasional Bali Barat

Morowali Utara, 1 April 2018. Balai KSDA Sulawesi Tengah bersama BPKH Wilayah XVI Palu menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan pada tanggal 27 Maret 2018 di Balai Desa Sumara Jaya Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut Sosialisasi Perpres No.88 Tahun 2017 sehubungan dengan Desa Sumara Jaya terindikasi dalam Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA). Dalam Sosialisasi tersebut Balai KSDA Sulawesi Tengah dan BPKH Wilayah XVI Palu menjelaskan tentang batas kawasan CA Morowali sesuai dengan SK Penetapan Kawasan CA Morowali Nomor : 237/Kpts-II/1999 tanggal 27 April 1999, Desa Sumara Jaya khususnya di Areal Pemukiman yang masuk dalam kawasan CA Morowali seluas ± 174,44 Ha, sedangkan menurut tata batas kawasan hutan CA Morowali, desa tersebut berada di luar kawasan CA Morowali. Peserta kegiatan sosialisasi dihadari oleh Staf kecamatan Soyo Jaya, Kades Sumara Jaya, Babinsa Sumara Jaya, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda Desa Sumara Jaya serta beberapa warga desa Sumara Jaya. Adapun hasil kesepakatan, TORA merupakan bentuk penyelesaian tumpang tindih Desa Sumarajaya dengan kawasan CA Morowali; Masyarakat akan mengajukan permohonan inventarisasi kepemilikan lahan dalam kawasan hutan; Seksi Konservasi Wilayah II Poso akan mengusulkan kepada Balai KSDA Sulawesi Tengah untuk dilakukan Rekonstruksi ulang kawasan CA Morowali sesuai dengan tata batas kawasan CA Morowali; dan Desa Sumarajaya tetap menjalankan aktifitas pemerintahannya dan masyarakat tetap menjalankan aktifitas perekonomiannya seperti biasa tanpa adanya gangguan atau ancaman penegakan hukum peraturan tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Diakhir kegiatan sosialisasi Camat Soyo Jaya menghimbau masyarakat Desa Sumara Jaya untuk mendukung program pemerintah dan meminta agar masyarakat tidak risau dan tetap menjalankan aktifitas dalam membangun perekonomian desa serta mendukung pemerintah dalam rangka mempercepat kejelasan tanah di Desa Sumarajaya. Sumber : Balai KSDA Sulawesi Tengah

Benteng, 3 April 2018. Kemah Konservasi dan Jambore Selam sisa beberapa minggu lagi (25-28 April). Sebulan sebelumnya Panitia sudah mempersiapkan dari rapat kecil termasuk promosi kegiatan di sosial media. Hari ini (3/4/18) bertempat di ruang rapat Balai TN Taka Bonerate, Kepala Balai Baru TN Taka Bonerate Faat Rudhianto, S.Hut, M.Si memimpin rapat kesiapan yang dipandu Kepala SPTN II Abdul Rajab. S.TP, MP. “Kita ingin tau detail progres kesiapan dan kendala yang dihadapi Panitia mendekati hari H Kegiatan ini" Ungkap Kepala Balai. Kepala Balai juga berpesan kepanitia bahwa dua kegiatan ini harus tetap mempunyai esensi kampanye konservasi alam dan promosi potensi wisata alam. Agenda rapat hari ini adalah penyampaian progres kesiapan panitia. Ketua kegiatan Fahmi Syamsuri menyampaikan pada rapat bahwa kesiapan Panitia sudah mencapai 80%. Setelah rapat ini, akan ada rapat gabungan lagi dengan panitia yang melibatkan Panitia dari POSSI, Dinas Pariwisata Kab.Kep. Selayar dan mitra kerja lainnya pada minggu ini tambahnya. Sesuai dengan rundown acara, kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan pada Jambore Selam dan Kemah Konservasi yakni: transplantasi karang, pemilihan Duta Karang, underwater clean up, beach clean up, Kampanye Pengelolaan Sampah Pesisir dan Plastik, coaching clinic, dan fun dive. Sekadar informasi bahwa kegiatan ini juga untuk mendukung kalender event pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar. Melalui kegiatan ini, selain untuk ajang promosi, juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi sda dan menanamkan cara berwisata yang ramah lingkungan serta edukasi lingkungan hidup lainnya. Sumber : Asri - PEH Balai TN Taka Bonerate

Kotamobagu, Senin , 2 April 2018–Musang Sulawesi (Macrogalidia musschenbroekii), satwa yang selama bertahun-tahun menjadi misteri karena keberadaannya hampir tidak pernah ditemukan lagi akhirnya berhasil dijumpai secara langsung oleh Tim Patroli Resort Dumoga Timur – Lolayan, SPTN Wilayah II Doloduo Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) yang didukung oleh Wildlife Conservation Society (WCS). Kegiatan Patroli yang dilakukan pada bulan Maret 2018 tersebut berhasil menemukan Musang sulawesi dalam kondisi terjerat. Keberhasilan perjumpaan kembali Musang sulawesi di kawasan TNBNW tidak lepas dari adanya perubahan pengelolaan kawasan yang dilakukan di TNBNW. “Perubahan cara kelola kawasan yang mulai menerapkan manajemen kelola kawasan berbasis tapak (Resort Based Management) yaitu membangun sistem patroli dan penjagaan kawasan Bersama masyarakat desa-desa sekitar kawasan”, kata Ir.Wiratno, MSc, Dirjen KSDAE, KLHK. Temuan perjumpaan satwa ini, juga merupakan awal untuk riset-riset lanjutan yang sangat mungkin ditemukan spesies flora fauna baru, lanjutnya. Sejak 2 tahun terakhir TNBNW juga sudah mulai menyempurnakan teknik monitoring satwa dengan menggunakan kamera jebak (camera trap). “Sebelum adanya penemuan langsung Musang sulawesi oleh tim patroli TNBNW bersama WCS, satwa yang telah lama sulit untuk dijumpai ini juga berhasil terekam oleh 9 (sembilan) kamera jebak yang dipasang di 9 lokasi yang berbeda di kawasan TNBNW, ” kata Lukita Awang Nistyantara, Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. “Dari 9 kamera yang berhasil merekam keberadaan Musang sulawesi tersebut, 8 (delapan) diantaranya merupakan kamera yang dipasang oleh tim survey Balai TNBNW dan WCS, serta 1 (satu) kamera merupakan hasil pemasangan tim survey Balai TNBNW,” tambah Lukita Awang. Metode pengamatan atau monitoring satwa dengan menggunakan teknologi pemasangan kamera jebak yang dilakukan TNBNW ini didukung dengan adanya pengadaan kamera oleh WCS sebanyak 68 buah kamera yang sudah dipasang sejak 2017. Dan untuk tahun ini, direncanakan akan ada penambahan kamera jebak sebanyak 80 buah kamera dari Enhancing the Protected Area System in Sulawesi Project for Biodiversity Conservation (EPASS Project) untuk dipasang di kawasan TNBNW. Dengan keberhasilan menjumpai dan mendokumentasikan Musang Sulawesi, telah berhasil membuktikan bahwa satwa tersebut masih ada di alam dan belum punah. Namun demikian, ancaman terhadap keberadaannya masih sangat tinggi. “Musang sulawesi ditemukan oleh tim patroli Resort Dumoga Timur - Lolayan bersama WCS dalam kondisi terjerat, namun tim patroli berhasil membebaskannya dan melepaskannya kembali” kata Max Welly Lela, Kepala Resort Dumoga Timur – Lolayan, SPTN Wilayah II Doloduo. Menurut Max, pengamanan dan perlindungan terhadap kawasan TNBNW harus ditingkatkan demi menjaga kelestarian seluruh kekayaan keanekaragaman hayati yang ada di kawasan TNBNW. Catatan: Musang sulawesi atau dalam bahasa Inggris disebut Sulawesian palm civet ini adalah salah satu dari 3 musang di Sulawesi. Musang Sulawesi merupakan hewan nocturnal, soliter, mamalia endemik Pulau Sulawesi dan merupakan satwa carnivora terbesar di sulawesi. Satwa dari family Viverridae ini dikategorikan sebagai satwa dilindungi menurut PP RI No. 7 Tahun 1999 dan dimasukan dalam kategori spesies vulnerable oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN) karena penurunan populasi yang diperkirakan lebih dari 30% selama 3 generasi (15 tahun) yang diduga akibat kerusakan habitat dan degradasi lingkungan. Habitat jenis musang ini adalah di hutan hujan primer, meliputi hutan hujan dataran rendah dan hutan hujan dataran tinggi. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dengan luas kawasan 282.008,757 Ha merupakan salah satu habitat Musang Sulawesi. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian populasi Musang Sulawesi yang hidup di dalamnya, maka keutuhan kawasan TNBNW harus tetap dijaga dan dilestarikan. Informasi Lebih Lanjut: Dini Rahmanita Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone HP 081314023025 E-mail: pinky_aja@yahoo.com

Cibodas, 2 April 2018. Rapat Koordinasi (RAKOR) perdana dengan formasi struktural baru dipimpin langsung Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP), Wahju Rudianto, S.Pi. M.Si., dihadiri seluruh pegawai BBTNGGP. Rakor kali ini agak berbeda dengan biasanya, karena seluruh Kepala Resort tampil memaparkan apa yang dimiliki resort, apa yang dikerjakan terhadap yang dimiliki, apa yang dicita-citakan (ingin apa dan punya apa), dan kendala dalam mencapai cita-cita tersebut. Rakor ini merupakan salah satu sarana evaluasi implementasi pengelolaan TNGGP berbasis resort (Resort Base Management - RBM) untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan mencari soluasi penyelesaiannya untuk pengelolaan TNGGP yang lebih baik. Sebagai penutup Rakor, Kepala Balai Besar TNGGP berpesan bahwa dalam bekerja kita harus punya prinsip “One for All....All for One” yang berarti bahwa kita semua merupakan satu bagian dari Balai Besar TNGGP, apa yang dikerjakan seorang pegawai adalah refleksi dari Balai Besar TNGGP sehingga kita harus bekerja bersama dalam memajukan TNGGP. Sumber: Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Sukabumi, 3 April 2018. Di Desa Kutajaya Cicurug Sukabumi, PT Amerta Indah Otsuka (Otsuka) melakukan penanaman 3.000 pohon atau seluas 7 hektar di Blok Saodah, Resort PTN Kawah Ratu. Penanaman ini merupakan kali kedua bagi Otsuka setelah sebelumnya pada 2012 mengadopsi 5.000 pohon atau menanam 25.000 pohon melalui program adopsi pohon. Tak hanya menanam, program ini memberikan peluang peningkatan usaha ekonomi kelompok masyarakat. Penanaman sebelumnya dalam periode 2012 hingga 2017 memberikan keberhasilan tanaman yang tinggi. Kontribusi mitra menjadi modal penting dalam upaya rehabilitasi kawasan Halimun Salak. Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak

April 2018. Patroli pengamanan hutan dilakukan secara intensif oleh Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) sebagai upaya perlindungan. Batas kawasan dipantau secara intensif dan pada patroli pengamanan hutan kali ini ditemukan pembukaan lahan di sekitar pal batas 2007-2010 di wilayah kerja Resort Lahai. Berdasarkan hasil ploting pada peta kerja, lokasi tersebut masuk dalam kawasan TNBT dan diketahui pengelola lahan tersebut berinisial TRS. TRS yang merupakan warga pendatang ini membeli lahan dari ADN masyarakat Desa Lahai. Petugas mengambil data dan meminta TRS untuk tidak mengerjakan lagi lahan tersebut dengan menandatangani surat pernyataan. Selanjutnya petugas memasang plang pemberitahuan pada akses masuk lokasi tersebut. Selanjutnya, petugas juga menemukan pembukaan lahan di wilayah Desa Alim II, dimana desa ini berbatasan langsung dengan kawasan TNBT. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga setempat, lahan ini dikelola oleh masyarakat pendatang dari luar Provinsi Riau berinisial ASH. Ditemukan indikasi illegal logging pada lokasi tersebut dan petugas sudah memasang plang batas kawasan/ papan peringatan dan melakukan penyuluhan. Dalam patroli tersebut, petugas memusnahkan 2 (dua) buah pondok milik masyarakat dari luar kecamatan. Petugas telah memberikan peringatan untuk memindahkan pondok keluar kawasan TNBT sejak Desember 2017, hanya saja ternyata sampai dengan sekarang belum dilakukan. Kepala Balai TNBT Darmanto, SP., M.AP melalui Kepala SPTN Wilayah II Belilas, Lukman Hery P., S. Hut., M. Eng selaku Ketua Tim Patroli menyatakan "Petugas lapangan harus terus memonitor kondisi lapangan, sehingga mengeliminir aktivitas yang bersifat negatif seperti pembukaan lahan, illegal logging dan kegiatan illegal lainnya. Selain itu, koordinasi antar instansi terkait harus ditingkatkan sehingga sehingga surat tanah tidak dengan mudah diterbitkan oleh pihak aparat desa dan kecamatan setempat". Selanjutnya petugas akan menindak tegas para pelaku yang beraktivitas illegal di dalam kawasan TNBT. Lestari harga mati. Sumber : Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh

Pulau Bunaken, 2 April 2018. Balai Taman Nasional Bunaken mengangkut sebanyak 200 karung sampah dengan berat rata-rata 4-5 kg yang dikumpulkan di pantai Pulau Bunaken dengan berat kurang lebih 1 ton. Sampah yang didominasi oleh plastik dikumpulkan kemudian dijadikan satu dalam wadah-wadah karung dan selanjutkan diangkut menggunakan perahu di bawa ke daratan untuk ditempatkan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manado. Koordinator Resort Bunaken, Balai Taman Nasional Bunaken Frans Motto mengatakan bahwa permasalahan utama di kita adalah sampah, seolah-olah ini menjadi hal yang klasik, kami berupaya melakukan kegiatan pembersihan pantai secara rutin. Upaya ini jelas juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado melalui Kecamatan Bunaken Kepulauan dengan dibantu oleh dive center pada wilayahnya masing-masing. Kita ketahui bersama bahwa Bunaken merupakan barometer wisata bahari di Sulawesi Utara, pusat keanekaragaman hayati di bibir pasifik, icon ini selayaknya kita jaga, dengan melakukan pengambilan sampah yang masuk ke kawasan. Semoga apa yang kami lakukan memberikan edukasi berharga kepada warga agar selalu menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan kepada para pemangku kepentingan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengusaha Wisata agar bersama-sama mengkampanyekan kebersihan lingkungan, Bunaken memberikan dampak nyata dalam perkembangan perekonomian sehingga kelestariannya harus kita jaga, imbuh Motto. Kepala SPTN Wilayah I, Arma Janti menyampaikan selama pengumpulan sampah dari Bunaken untuk di bawa ke daratan utama Sulawesi diangkut dalam 2 trip melalui laut dalam kapal patroli wisata dari Pulau Bunaken dan bersandar di dermaga Tiwoho, untuk selanjutnya dengan mobil patroli darat sampah-sampah tersebut ke TPA di Kota Manado, sampah di Bunaken umumnya merupakan dampak kiriman dari bagian daratan utama ke perairan kemudian terbawa arus. Jika kumpulkan sampah-sampah plastik ini per hari bisa mendapatkan 5 karung di perairan, akan tetapi volume sampah akan meningkat dalam kondisi hujan atau cuaca ekstrim, dengan jenis sampah yang beragam pula mulai dari kayu gelondongan, plastik, kaleng dan sebagainya. Sampai bulan april kami telah memobilisasi sampah dari Bunaken lebih dari 3 ton, sebenarnya sampah tersebut dapat diolah kembali menjadi sesuatu yang bersifat ekonomis, sehingga dapat memberikan nilai tambah pada masyarakat, dalam tahun 2018 ini Bunaken menjadi Role Model dalam penanganan sampah, semoga instansi terkait dapat berupaya menemukan teknologi tepat guna dalam penanganan sampah di Taman Nasional Bunaken, tambah Arma Janti. Sumber : Balai Taman Nasional Bunaken

Malinau, 3 April 2018. Bertempat di ruang rapat Kantor Balai Taman Nasional Kayan Mentarang (BTNKM), diskusi antara BTN Kayan Mentarang dengan unit pengelola proyek Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) di awali sambutan Kepala Balai TN Kayan Menatarang Johnny Lagawurin. Dalam pertemuan tersebut, selain di hadiri oleh sejumlah ASN Balai TN kayan Mentarang, tampak pula National Team Leader NPMU-FORCLIME Basoeki Karya Atmaja, District Team Leader DPMU-FORCLIME IGNN Sutedja , dan beberapa personil dari DPMU FORCLIME Malinau. DPMU-FORCLIME memaparkan beberapa kegiatan pokok diantaranya Penguatan Kelembagaan, Perencanaan Wilayah Desa dengan PULP (Participatory Land Use Planning), Penanaman Pola Agroforestry, dan Perlindungan Hutan Bersama Masyarakat (community patrol). tujuan besarnya mencapai output penurunan emisi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan kawasan hutan lestari di TN Kayan Mentarang dengan demonstrasi aktivitas terletak di dua desa yaitu Desa Long Alango dan Desa Apau Ping Kecamatan Bahau Hulu SPTN Wilayah II Long Alango. Sejalan dengan kegiatan program FORCLIME-FC, BTN Kayan Mentarang pun mendorong keterlibatan DPMU-FORCLIME FC untuk mensupport beberapa proses kegiatan dalam rangka implementasi role model untuk revitalisasi peran serta masyarakat adat melalui kelembagaan. baik BPTU (Badan Pengelola Tana Ulen) Lalut birai maupun melalui lembaga adat di Desa Long Alango. Di samping itu juga berjalan proses penguatan implementasi role model untuk penguatan tata kelola partisipatif masyarakat serta monitoring populasi banteng dan habitatnya di Desa Apau Ping. Inti pertemuan dan diskusi yang berlangsung untuk mensinkronkan kegiatan agar saling mengisi dan memperkuat kerjasama yang dibangun oleh BTN Kayan Mentarang dalam pelaksanaan role model di tingkat tapak. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, akan di bentuk tim kecil dalam rangka sinkronisasi kegiatan BTN kayan Mentarang dengan FORCLIME. Termasuk di dalamnya sinkronisasi operasional, jadwalan, SDM dan Pembiayaan (Budget). Sumber : Balai Taman Nasional Kayan Mentarang

Labuhan Ratu, 3 April 2018. Peringatan HUT ke-9 Kabupaten Pringsewu Lampung, gajah PLG Way Kambas turut memeriahkan acara pawai budaya yang digelar hari Jumat (30/3/2018) sore di jalan A. Yani kota Pringsewu Lampung. Pawai Budaya Pringsewu (Pringsewu Culture Carnival) dibuka langsung oleh Bupati Pringsewu Sujadi dan dihadiri Wakil Bupati Fauzi serta Ketua DPRD Pringsewu Ilyasa dan beberapa anggota dewan. Tamu kehormatan beberapa duta besar negara sahabat juga hadir dan menyaksikan, duta besar Slobodan Marinkovic (Serbia), Abdullah Hasan Saleh Alaawr (Irak), Carel De Groot (Belanda), Anwar Ahmed M Muqaibal (Oman), Mahmud Tohtiev (Uzbekistan), dan Hor Nam Bora (Kamboja). Serta masyarakat kabupaten Pringsewu yang berjejal memadati disepanjang jalan lintas barat sumatera ini. “Gajah Way Kambas yang didatangkan 9 ekor (4 jantan 5 betina) diangkut dari PLG TN Way Kambas menggunakan 5 unit truk Fuso. Didampingi oleh para mahout, dokter hewan dan Polhut serta staf, alhamdulillah mulai keberangkatan sampai dengan kembali lagi ke PLG Way Kambas berjalan lancar dan aman,” kata Elisabeth Koordinator PLG Way Kambas. “Gajah sumatera sebagai ikon pariwisata Lampung, sering diminta hadir dalam event-event daerah propinsi Lampung khususnya. Tetapi terkait perijinannya tetap harus melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta,” tambah ibu Elisabeth. Diharapkan dengan kehadiran gajah-gajah jinak Way Kambas di tengah-tengah masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap gajah sumatera, sehingga masyarakat dan gajah dapat hidup harmonis berdampingan. Sumber : Balai Taman Nasional Way Kambas

Wawontulap, 2 April 2018. Bertempat di SD Negeri Wawontulap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan (2/4/18), Balai Taman Nasional Bunaken mengadakan kegiatan visit to school. Aktivitas ini melibatkan anak-anak sekolah dasar mulai dari kelas IV sampai kelas VI, adapun konsep pembelajaran diberikan dengan mengajak bermain dan kuis. Desa Wawontulap merupakan salah satu desa penyangga di bagian selatan Taman Nasional Bunaken yang menjadi sentra produksi perikanan. Tujuan edukasi konservasi sejak dini agar para siswa mendapatkan bekal pengetahuan tentang sumber daya alam hayati dan ekosistem. Dalam kesempatan ini sebanyak 50 pelajar SDN Wawontulap mendapatkan pengetahuan mengenai ekosistem pesisir, pantai dan laut serta keanekaragaman hayati di dalamnya. Pentingnya edukasi konservasi sejak masa anak-anak mendorong Balai Taman Nasional Bunaken untuk turun langsung ke lapangan dalam menyampaikan pendidikan berbasis konservasi. Pemahaman pilar konservasi yang terdiri dari Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan diberikan untuk menunjang kelestarian suatu kawasan. Sumber : Balai Taman Nasional Bunaken

Jayapura, 2 April 2018. Pemberitaan media online yang beredar dari pusaka.or.id tanggal 18 Maret 2018 terkait “Dugaan perambahan CA. Bupul oleh PT. Agrinusa Persada Mulia (APM)”, segera Balai Besar KSDA Papua, khususnya Bidang KSDA Wilayah I Merauke membentuk tim gabungan. Tim tersebut beranggotakan PT. APM sebagai salah satu pemegang ijin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Merauke Papua, WWF Indonesia Program Papua, BPPHLHK Papua Maluku, Masyarakat Adat pemilik Hak Ulayat (dalam pemberitaan disebut sebagai narasumber), aparat pemerintahan Distrik Elikobel, Polsek Bupul dan Pihak PT. APM. Hal ini dilakukan untuk groundcheck selama 3 (tiga) hari pada tanggal 20 s/d 22 Maret 2018 dengan lokasi areal PT. APM yang merambah CA. Bupul. Penulis artikel telah dicoba untuk dihubungi agar dapat ikut dalam groundcheck, namun yang bersangkutan tidak bersedia dengan alasan sedang berada di Jakarta, dan menyampaikan untuk menemui narasumber dalam pemberitaan tersebut, sehingga kami juga mengikutsertakan narasumber yang dimaksud dalam kegiatan groundchek ini. Hasil kegiatan groundcheck antara lain : Lokasi yang dimaksud merupakan areal konsesi perkebunan kelapa sawit PT. APM yang saat ini di tutup oleh pemilik hak ulayat, dengan menggunakan alasan kurang harmonisnya hubungan antara kedua pihak, lokasi yang dimaksud setelah dilakukan groundchek bersama-sama, berada di luar kawasan CA. Bupul dan berada pada fungsi hutan produksi konversi (HPK), batas terluar areal yang dimaksud berada ± 3 Km dari batas kawasan CA. Bupul. Posisi geografis lokasi dimaksud kemudian dilakukan penggabungan atau overlay dengan peta kawasan CA. Bupul oleh WWF Indonesia Program Papua. Groundchek yang dilakukan ini sekaligus merupakan upaya sosialisasi keberadaan batas CA. Bupul, yang ditujukan baik kepada pemilik hak ulayat, masyarakat maupun para NGO yang dilibatkan. Adanya perusahaan yang belum menyelesaikan konflik yang terjadi dan keluhan masyarakat terhadap tanah dan hutan adat mereka yang dirampas dan tanpa kesepakatan luas anggota masyarakat mengakibatkan ketegangan horizontal antara marga yang mengklaim sebagai pemilik tanah lainnya. Dalam hal ini perusahaan nampaknya belum memiliki mekanisme untuk menangani konflik dan menanggapi keluhan warga. Sumber : Irwan Efendi, S.Pi.,M.Sc - Balai Besar KSDA Papua