Pandeglang, 11 April 2018. Pesta rakyat "Hari Temu Lapangan Petani Ekologis Tahun 2018" telah dilaksanakan di Kp. Cilubang, Desa Cibadak, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kegiatan ini merupakan puncak acara sekolah lapang di 5 desa penyangga kawasan TN. Ujung Kulon. Lima desa tersebut berada di Kecamatan Sumur dan Cimanggu, yaitu Desa Rancapinang, Desa Cibadak, Desa Kramatjaya, Desa Tamanjaya, dan Desa Ujungjaya. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Pandeglang yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Project Leader WWF, perwakilan Badan Ketahanan Pangan, dan perwakilan dari Kecamatan Sumur dan Cimanggu. Kegiatan ini dalam rangka mensosialisasikan hasil pembelajaran Sekolah Lapangan Pertanian Ekologis (SLPE) dan memamerkan produk pemberdayaan masyarakat di 5 desa tersebut kepada masyarakat luas. Produk-produk yang dipamerkan antara lain tas dan tikar dari anyaman daun pandan, kerajinan patung badak, emping melinjo, beras merah dan beras putih yang memakai pupuk organik, bandrek, gula semut, kerajinan cobek dari kayu mahoni. Selain itu melalui peringatan Hari Temu Lapangan Petani diharapkan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait untuk membantu meningkatkan kualitas dan pemasaran produk-produk masyarakat sekitar daerah penyangga kawasan TN. Ujung Kulon. Dalam rangkaian acara juga ditampilkan testimoni dari 5 perwakilan kelompok tani yang terdiri dari peserta sekolah lapang pertanian organik, pupuk organik, kawasan rumah pangan lestari (KRPL), agroforestry dan madu. Testimoni dari peserta menyampaikan bahwa saat ini masyarakat betul-betul merasakan kebanggaan dengan produk pertanian yang ramah lingkungan, bahwa dengan pertanian ekologis yang telah mereka lakukan, mereka telah melakukan sumbangsih terhadap lingkungan tempat mereka tinggal. Sumber : Balai Taman Nasional Ujung Kulon

BBKSDA Jabar Siap Antisipasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Bandung, 11 April 2018. Guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tanggal 11 April 2018 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat di Hotel Prime Park Bandung. Kegiatan secara langsung dibuka Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat (Ir. Sustyo Iriyono, M.Sc.). Acara diikuti sekitar 40 (empat puluh) orang peserta yang berasal dari Balai Besar KSDA Jawa Barat, unsur kecamatan, unsur Kepolisian, dan unsur TNI. Pada kesempatan tersebut disampaikan beberapa materi berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu: Diharapkan dari kegiatan ini para pihak dapat saling bersinergi sehingga pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan efektif dan efisien karena sejatinya pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dilakukan oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat semata. Sumber : Humas Balai Besar KSDA Jawa Barat

Bantimurung, 10 April 2018. Bertempat di ruang rapat kantor SPTN Wilayah II, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung membuka sekolah lapang budidaya madu. Kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dengan Food and Agriculture Oranization (FAO). Organisasi pangan dan pertanian di bawah naungan PBB ini juga melibatkan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan SDM pengelolaTaman Nasional Bantimurung Bulusaraung dan stakeholdernya. Senin (9/4), sejumlah undangan hadir pada pembukaan kegiatan sekolah lapang ini. Turut hadir Kepala Desa Labuaja, Camat Cenrana, perwakilan Koramil 1422-03 Camba, dan Polsek Camba. Hadir juga Ketua forum desa penyangga TN Bantimurung Bulusaraung, Ketua Hutan Kemitraan Pattiro, dan KPH Bulusaraung. Sebanyak 20 orang peserta mengikuti sekolah lapang ini.Mereka berasal dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Bulu Tanete, KTH Pattiro Bulu, KTH Bukit Harapan, KTH Tunas Muda. Keempat kelompok tani ini tergabung dalam Kelompok Hutan Kemitraan Pattiro. Narasumber berasal dari Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar, TLKM Makassar, KPH Rangkong dan UKM Sahabat Lebah Madu Luwu Utara. Pada sekolah lapang kali ini, peserta akan belajar tentang budidaya lebah madu jenis trigona dan penanganan pasca panen. Materi cukup komplit karena peserta juga akan belajar cara membuat produk lebah madu, penguatan kelembagaan kelompok, analisa usaha, dan pemasaran. Setelah mendalami materi selama 6 hari, peserta akanmelakukan studi banding ke UKM Sahabat Lebah Madu yang berlokasi di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Studi banding ini akan dilaksanakan pada bulan Mei medatang. “Kami berharap sepulang studi banding kelompok tani hutan di Dusun Pattiro dapat menerapkan ilmu budidaya lebah madu yang telah diperoleh” tutur Yusak Mangetan, Kepala Balai TN Bantimurung Bulusaraung. “Semoga kelompok tani hutan Pattiro mampu meningkatkan produk madunya serta mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan begitu kesejahteraannya juga ikut naik,” tambahnya. Perlu diketahui bahwa Dusun Pattiro merupakan bagian dari role model tata kelola zona tradisional TN Bantimurung Bulusaraung. Sumber : Indra Pradana – Staf Balai TN Bantimurung Bulusaraung

Pangandaran, 10 April 2018. 100 ekor Tukik Jenis Penyu Hijau dilepasliarkan di kawasan Ekosistem Esensial Batu Hiu Pangandaran yang merupakan Wilayah Kerja Seksi Konservasi Wilayah VI Tasikmalaya, Bidang KSDA Wilayah III Ciamis, Balai Besar KSDA Jawa Barat, oleh Polda Jabar dan Pemda Kab. Pangandaran bersama Bala Besar KSDA Jabar juga masyarakat Pangandaran (10/4018). Acara ini merupakan rangkaian acara kunjungan Kapolda Jawa Barat ke Kab. Pangandaran dalam rangka silaturahmi dan pemberian asuransi kesehatan kepada nelayan Kabupaten Pangandaran Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 500 (lima ratus) orang peserta dari Polda Jabar, Pemda Kabupaten Pangandaran, BBKSDA Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hudup, Dinas Kelautan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Polres Ciamis, Kodim Ciamis, Polsek se-kabupaten Pangandaran, Satpol PP, Babinsa setiap koramil, LSM, Masyarakat Jaga Lembur dan Nelayan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan tentang konservasi penyu kepada masyarakat dan pihak terkait sehingga harapannya dapat lebih berperan aktif dalam melestarikan penyu khususnya di Kab. Pangandaran. Tukik yang dilepasliarkankan berasal dari penangkaran semi alami Penyu hijau Kelompok Pecinta Biota Laut (KPBL) Batu Hiu Pangandaran. Konservsi alam merupakan tanggung jawab semua pihak, untuk itu peran serta masyarakat sangat diperlukan supaya alam dapat terjaga kelestariannya sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Barat

Palu, 10 April 2018. Dilatarbelakangi beberapa kejadian tindak pidana yang terjadi di wilayah kerja BKSDA Sulawesi Tengah (BKSDA Sulteng) yang tidak dapat di tindak lanjuti oleh Balai PPHLHK Sulawesi, Kepala Balai KSDA Sulteng menggagas kegiatan diskusi terarah sebagai upaya sinergisitas antara Balai KSDA Sulteng dengan Balai PPHLHK wilayah Sulawesi dalam penanganan tindak pidana kehutanan (Tipihut). Diskusi di laksanakan pada hari Selasai tanggal 10 April 2018 bertempat di ruang rapat Hotel Roa Roa Jl. Patimura No. 72 Palu. Diskusi ini dipimpin langsung oleh Kepala Balai KSDA Sulteng, Bapak Ir. Noel Layuk Allo, MM. dengan narasumber Kepala Balai PPHLHK wilayah Sulawesi, Bapak Ir. Muhammad Nur, MSP. Sedangkan para peserta diskusi berasal dari lingkup PPHLHK Seksi II Palu yang diwakili oleh Kepala Seksi dan beberapa SPOPRC dan dari Balai KSDA diwakili oleh Kasubag TU, Kasie Konservasi Wilayah I Pangi, Kasie Konservasi Wilayah II Poso, PPNS, Polhut yang bertugas di Bandara dan Pelabuhan serta PEH di Bidang P3 dan P2KS yang menangani tindak pidana kehutanan. Beberapa poin penting yang didiskusikan bersama antara lain tentang dasar hukum/ peraturan tindak pidana, SOP penanganan/ pelaporan tindak pidana kehutanan, kelengkapan berkas laporan tindak pidana dalam pelimpahan perkara ke pphlhk, serta penanganan barang bukti. diskusi ini berjalan hangat terlihat dari antusias para peserta yang turut bertanya dan berbagi pengalaman dilapangan dalam penanganan tindak pidana kehutanan. output dari diskusi ini adalah adanya kesepakatan antara Balai KSDA Sulteng dan Balai PPHLHK wilayah Sulawesi tentang penanganan kasus berkenaan dengan SOP penanganan tindak pidana kehutanan untuk wilayah kerja sulawesi. Diharapkan kedepannya upaya sinergitas kedua belah pihak ini mampu mempercepat proses pelimpahan perkara tindak pidana kehutanan. Sumber : Balai KSDA Sulawesi Tengah

Ketapang, 10 April 2019. Pada hari Senin, 9 April 2018 Balai Taman Nasional Gunung Palung mendapat kunjungan dari Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI). Tim dari Yayasan ASRI dipimpin langsung oleh Direktur Yayasan ASRI Ibu Monica Ruth Nirmala didampingi oleh Manager Yayasan ASRI beserta staf dan koordinator bidang konservasi. Tujuan kunjungan untuk memperkenalkan tim konservasi kepada Kepala Balai Taman Nasional yang baru Bapak Matheas Ari Wibawanto dan pemaparan program dan kegiatan Yayasan ASRI sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama antara Yayasan ASRI dengan Balai Taman Nasional Gunung Palung. Paparan program dan kegiatan diawali dengan penjelasan mengenai sejarah terbentuknya Yayasan ASRI dan hasil-hasil kegiatan Yayasan ASRI dalam mendukung pengelolaan Taman Nasional Gunung Palung yang disampaikan oleh Direktur Yayasan ASRI. Penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan program dan kegiatan Yayasan ASRI dilakukan oleh masing-masing bidang yang meliputi bidang : Kesehatan, Rehabilitasi, Sahabat Hutan, Pendidikan Lingkungan, Pertanian Organik dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Setelah pemaparan selesai dilanjutkan dengan diskusi mengenai program dan tindak lanjut ke depan. Pada kesempatan pertemuan tersebut, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Palung Bapak Matheas Ari Wibawanto menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Yayasan ASRI selama ini dan berharap ke depan kerjasama yang sudah terjalin khususnya dalam mendukung pengelolaan taman nasional dapat lebih terasa manfaatnya bagi kelestarian taman nasional dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Palung

Sintang, 10 April 2018. Tim Wildlife Rescue Unit (WRU) Seksi Konservasi Wilayah 2 Sintang Balai KSDA Kalimantan Barat (BKSDA Kalbar) melakukan pelepasliaran satwa 11 ekor Katak Bertanduk (Megophrys nasuta) di kawasan TWA Gunung Kelam, 1 (satu) ekor kukang (Nycticubus coucang) dan 4 (empat) ekor kura-kura daun (Cyclemys dentata) di kawasan TWA Baning. Katak bertanduk dan kura - kura daun merupakan hasil tangkapan pos bandara Supadio Pontianak, sedangkan kukang berasal dari penyerahan masyarakat di Sintang. “Balai KSDA Kalbar akan melakukan penjagaan secara ketat untuk menekan laju pengiriman barang ilegal khususnya tumbuhan dan satwa liar terutama pada pintu pos bandara, pelabuhan laut dan perbatasan antar negara” tegas Kepala Balai KSDA Kalbar, Sadtata Noor Adirahmanta, S.Hut, MT. Kegiatan pelepasliaran ini bertujuan agar terciptanya regenerasi satwa sekaligus animal welfare satwa itu sendiri. (pr) Sumber & dokumentasi : Tim WRU SKW 2 Sintang, Balai KSDA Kalimantan Barat

Kotamobagu, 10 April 2018. Resort Dumoga Barat TN Bogani Nani Wartabone (BNW) bekerjasama dengan EPASS BNW memfasilitasi proses kesepakatan konservasi masyarakat antara masyarakat Desa Werdhi Agung Selatan dan Balai TNBNW, Selasa 10 April 2018, di kantor Desa Werdhi Agung Selatan. Kesepakatan ini merupakan rangkaian proses dalam penguatan desa penyangga di sekitar kawasan TNBNW. Dalam sambutannya, Kepala Desa Werdhi Agung Selatan, I Nengah Candraweda, menyampaikan bahwa masyarakat desa selain mendukung untuk kelestarian taman nasional, diharapkan juga taman nasional dapat memberikan manfaat yang nyata untuk kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan. Sementara itu, Kepala SPTN II Doloduo TNBNW, Agung Triono Hermawan menegaskan bahwa, "Salah satu perubahan pola pikir pengelolaan kawasan taman nasional saat ini adalah menjadikan masyarakat sebagai subyek pengelolaan, sehingga masyarakat desa penyangga merupakan salah satu pihak penting dalam pengelolaan taman nasional". Beberapa kesepakatan yang dibahas antara lain mengenai penjagaan daerah-daerah tangkapan air dan sempadan sungai serta sumber air lainnya yang berasal dari dalam kawasan taman nasional dan sekitarnya, berkomitmen untuk mewujudkan siatem pertanian ramah lingkungan, serta bersama-sama mengurangi tekanan dan ancaman kawasan TNBNW seperti perburuan dan pembalakan liar. Desa Werdhi Agung Selatan merupakan salah satu desa penyangga kawasan TNBNW, yang secara administratif berada di Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaangmongondow. Desa induknya, Desa Werdhi Agung, merupakan desa transmigran asal Bali sejak 1963. Sebagian besar penduduknya merupakan petani persawahan yang sangat tergantung pada sumber-sumber air yang berasal dari dalam kawasan taman nasional. Sumber : Balai TN Bogani Nani Wartabone

Serang, 8 April 2018. Bertempat di Pondok Kerja Resor Konservasi Wilayah Cagar Alam Rawa Danau dan Cagar Alam Gunung Tukung Gede, Seksi Konservasi Wilayah I Serang, Bidang KSDA Wilayah I, Bogor BBKSDA Jawa Barat, menerima kunjungan karyawan PT. Krakatau Steel Cilegon dalam acara Induction Management Training 2018, yang merupakan suatu kegiatan pengenalan "Mitra" kepada para karyawan yang baru direkrut oleh PT. Krakatau Steel guna memberikan pemahaman & kesinambungan kemitraan yang telah djalin oleh PT. Krakatau Steel. Dimana selama ini PT. Krakatau Steel melalui anak perusahaanya yaitu PT. Krakatau Tirta Industri Cilegon telah menggunakan air limpahan dari Cagar Alam Rawa Danau sebagai bahan baku untuk mendukung produksi PT. Krakatau Steel. Kegiatan ini diikuti oleh 35 orang peserta yang berasal dari PT. Krakatau Tirta Industri sebagai pelaksana kegiatan, Seksi Konservasi Wilayah I Serang, Resor Konservasi Wilayah Cagar Alam Rawa Danau dan Cagar Alam Gunung Tukung Gede, Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC), LSM-Rekonvasi Bumi. Dalam kesempatan itu, Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Serang, Andri Ginson, SH, menyampaikan peraturan perundangan tentang Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta tupoksi Balai Besar KSDA Jawa Barat, selain itu disampaikan pula pentingnya upaya rehabilitasi lahan & pelestarian alam di daerah hulu guna mencegah erosi/pendangkalan pada kawasan CA Rawa Danau. Sedangkan perwakilan PT. Krakatau Tirta Industri menyampakan tentang pentingnya kelestarian CA. Rawa Danau sebagai fungsi penyedia air baku yg dibutuhkan industri di hilir khususnya PT. Krakatau Tirta Industri. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Barat

Benteng - Kepulauan Selayar, 10 April 2018. Kepulauan Selayar tiap tahun selalu mendapatkan kiriman sampah, baik di musim Angin Barat maupun Musim Angin Timur yang bertumpuk di kedua sisi pantai daratan Selayar. Membuang ke laut adalah tindakan mencemari lingkungan yang tidak terpuji dan sangat memalukan. Seperti berita yang dilansir oleh salah satu media lokal Media Selayar, dalam berita tersebut seorang ABK kedapatan membuang sampah kapal ke laut di perairan Kepulauan Selayar (yang berdekatan dengan kawasan TN. Taka Bonerate). Oleh karena itu hari ini (10/04) kepala Balai TNTBR Faat Rudhianto menyambangi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Selayar untuk koordinasi terkait dengan kejadian ini. Dalam pertemuan tersebut perwakilan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Selayar Hasbullah yang dijumpai menyampaikan bahwa karena kejadiannya di luar wilayah kerjanya sehingga menganjurkan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan ke Administrator Pelabuhan Makassar. "Kami sebagai petugas konservasi menyayangkan tindakan tersebut, dan akan meminta pihak PT. Pelni menertibkan pelanggaran tersebut karena sangat tidak terpuji dan mencemari lingkungan" Ucap Faat Rudhianto. Selanjutnya kami akan menyurat ke instansi terkait sebagai bentuk keprihatinan agar kejadian memalukan seperti ini tidak berulang. Sumber : Asri - PEH Balai TN Takabonerate

Banyuwangi, 10 April 2018. Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur (BBKSDA Jatim) Nandang Prihadi bersama 1st Runner Up Putri Pariwisata 2017 Revindia Carina (Miss Cullinary Tourism) melakukan restocking koral hasil penangkaran ke alam di Bangsring Under water (rumah apung banyuwangi). Rumah apung bukan kawasan konservasi tetapi merupakan tempat kegiatan wisata yang dikelola masyarakat dengan salah satu dukungan ke konservasi adalah menyediakan tempat untuk restocking/release koral. Koral berasal dari perusahaan transplantasi koral binaan BBKSDA Jatim. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Timur

Bandung, 10 April 2018. Pada tanggal 10 April 2018, Balai Besar KSDA Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Kawasan bertajuk “Strategi Optimalisasi Kinerja RBM (Resort Based Management) dalam rangka Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat” (10/4/18). Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Prime Park Bandung ini secara resmi dibuka Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat, Sustyo Iriyono. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 35 (tiga puluh lima) orang peserta yang terdiri pejabat struktural, para Kepala KPHK, dan para Kepala Resor Konservasi Wilayah lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat. Hadir pula pada acara tersebut Kasubdit Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE, Ir. Jefri Susyafrianto, MM. Disampaikan materi tentang cetak biru Resort Based Management Balai Besar KSDA Jawa Barat yang di dalamnya memuat evaluasi pelaksanaan RBM yang telah dilaksanakan tahun 2011 hingga saat ini. Di samping itu, juga mengupas tentang kebutuhan pelaksanaan RBM selanjutnya sesuai prioritas pengelolaan. Sebagai tambahan, di dalam kegiatan ini juga dibahas tentang wacana pembedaan kegiatan RBM pada UPT Balai/Balai Besar Taman Nasional dan UPT Balai/Balai Besar KSDA karena pada UPT Balai/Balai Besar KSDA bukan hanya menangani ranah insitu, melainkan juga ranah eksitu. Kegiatan ini diharapkan dapat menjaring informasi yang komprehensif sebagai bahan perbaikan pelaksanaan RBM lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan mengacu kepada 10 (sepuluh) paradigma pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana telah diintruksikan oleh Direktur Jenderal KSDAE. Sebagai rangkaian dari kegiatan rakor RBM di atas, guna mengantisipasi kejadian kebakaran lahan dan hutan menjelang musim kemarau tahun 2018 ini, juga akan dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan lingkup Balai Besar KSDA Jawa Barat. Kemudian, akan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pengelolaan Konflik Satwa Macan Tutul Jawa guna mengantisipasi kejadian konflik satwa Macan Tutul Jawa yang sering terjadi pada musim kemarau. Sumber : Humas Balai Besar KSDA Jawa Barat

Jambi, 10 April 2018. Balai KSDA Jambi mendapat laporan dari media sosial tepatnya pada tgl 9 April 2018 jam 18.00 WIB mengenai adanya buaya yang muncul di sekitar area perkantoran BPK Provinsi Jambi. Kepala SKW II BKSDA Jambi mengatakan “Bahwa Balai KSDA Jambi akan segera datang ke lokasi dan menindaklanjuti laporan dari sosial media tersebut”. Adapun upaya tindak lanjut yang dilakukan tim SKW II dengan dibantu oleh masyarakat sekitar adalah menelusuri sungai di sekitar area perkantoran tersebut untuk pencarian buaya yang akhirnya tim menemukan jejak buaya dan mengevakuasi satwa tersebut pada malam hari tanggal 9 April 2018. Pada keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 10 April 2018 satwa buaya diserahkan langsung oleh Ketua Front Melayu Bertuah Bersatu dan Kepala kelurahan Sukakarya Rt.09 Kec. Kota Baru Kota Jambi kepada Balai KSDA Jambi dalam keadaan sedikit luka lecet. Selanjutnya Balai KSDA Jambi menitipkan satwa tersebut di Kantor ZSL (Zoological Society of London) sampai dengan kondisi sehat dan dapat kembali dilepasliarakan yang direncanakan di wilayah area kawasan PT. Rimba Hutani Mas Dengan adanya kejadian tersebut, Tim SKW II mensosialisasikan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati jika berada di dekat sungai dikarenakan cuaca hujan yang cukup deras dan dapat mengakibatkan banjir sehingga banyak satwa buaya yang hanyut terbawa arus sungai yang cukup deras. Sumber : Balai KSDA Jambi

Malinau, April 2018. Hasil studi aspek sosial dan ekonomi kekinian yang di laksanakan Ecology and Conservation Center for Tropical Studies (ECOSITROP) di sejumlah Desa di Kecamatan Bahau Hulu dan Pujungan bersama Balai Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) dan Masyarakat sekitar kawasan dan penyangga TNKM mengatakan bahwa TNKM merupakan lumbung penghidupan masyarakat. Kegiatan yang di Sponsori oleh Asian Development Bank (ADB) ini melibatkan 3 Desa yang menjadi target survey, yakni Desa Long Tebulo di Kecamatan Bahau Hulu, dan 2 Desa lainnya di Kecamatan Pujungan. Yakni Desa Long Ketaman dan Desa Long Jelet. Dimana kegiatan ini dimaksudkan untuk menilik hubungan masyarakat sekitar kawasan dan penyangga TNKM terhadap potensi Keanekaragaman Hayati (Kehati) guna mendukung rencana pengelolaan TNKM dengan skema Kolaboratif. Dari hasil survey Ecositrop di SPTN Wilayah II Long Alango terhadap 13 Kepala Keluaraga (KK) di masing-masing lokasi penelitian, di peroleh data bahwa setiap KK memiliki luas lahan 5 – 10 hektar yang terbagi hingga 6 lokasi. Luas ladang yang di buka setiap tahunnya selama 10 tahun terakhir berkisar 0,5 – 0,6 hektar. sementara luas sawah sekitar 50 meter x 50 meter. Lahan itu pun di Tanami bebagai tumbuhan perkebunan dan pertanian seperti buah-buahan, karet, dan padi ladang. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan daging, masyarakat melakukan perburuan secara terbatas dan tidak di perjualbelikan.j hasil survey juga mengemukakan bahwa kawasan TNKM merupakan potensi wisata alam. Namun dalam pengembangan pariwisata itu di perlukan pengembangan kapasitas dan pendidikan masyarakat termasuk hubungan dengan aspek pelayanan, hingga sarana dan prasarananya (akomodasi dan transportasi). Dengan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi itu, dikatakan Kepala Balai TN Kayan Mentarang Johnny Lagawurin bahwa TNKM merupakan lumbung bagi sebagian besar kebutuhan masyarakat sekitar kawasan dan penyangga TNKM. Beruntung Sejak saat itu pula, masyarakat sekitar sudah menerapkan nilai-nilai konservasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang di tuangkan dalam aturan-aturan dan rambu-rambu adat. “Dari hasil survey sosek ini kita bisa tahu bagaimana kesadaran masyarakat dalam menjalankan nilai konservasi. Bahkan saat ini mereka sudah membuat aturan tertulis tentang pemanfaatan dan pengelolaan hutan di wilayahnya. kini aturan itu di perkuat lagi oleh terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Kehati dan Ekosistem yang saat ini di laksanakan oleh Balai TNKM. Tujuannya untuk mencegah terjadinya konversi lahan untuk kebutuhan instrustri berbasis hasil hutan. Itu berbahya karena imbasnya pada masyarakat sekitar yang akan semakin sulit memenuhi kebutuhannya.” Tutup Johnny Lagawurin. Sumber : Balai Taman Nasional Kayan Mentarang

Sofifi, 9 April 2018. Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL) ikuti kegiatan Dialog Percepatan Penetapan Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat ADAT (PPHMA) di ruang rapat Wakil Bupati Halmahera Tengah yang dilaksanakan pengurus wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara pada tanggal 7 April 2018 kemarin. Turut hadir dalam dialog tersebut adalah Wakil Bupati Halmahera Tengah, Wakil Ketua DPRD Halmahera Tengah, SKPD, Kepala Desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, KPH, Muspika dan mengundang Narasumber dari luar Halmahera Tengah, yaitu Junaidi Ibnu Jarta selaku Ketua DPRD Kabupaten Lebak Banten. “Kami siap mendorong perda tersebut namun perlu dilakukan penyempurnaan lagi atas draft yang sudah ada agar ruang lingkupnya lebih luas mencakup potensi seluruh desa adat di Halmahera Tengah” tegas Wakil Bupati Halmahera Tengah, Abd. Rahim Odeyani pada sambutan dan arahannya. Sebagai narasumber, Junaidi Ibnu Jarta turut memberikan informasi terkait pembuatan perda hak adat di Kabupaten Lebak Banten. Beliau menceritakan bahwa proses terbentuknya pengakuan hak adat di daerahnya memakan waktu hingga 12 tahun. Junaidi juga menyatakan bahwa kita patut bersyukur karena kawasan hutan telah ditetapkan sebagai kawasan taman nasional oleh pemerintah dalam upaya melindungi kawasan hutan. Ketua DPRD Lebak Banten tersebut menganalogikan seandainya kawasan hutan dikuasai oleh pihak ketiga seperti perusahaan, tentunya hak adat sulit diperjuangkan. Sedangkan jika dikuasai negara tentunya kita bisa mengambil hak-hak adat melalui proses yang legal. Forum dialog meminta keberadaan TNAL agar lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar kawasan dengan banyak melakukan sosialisasi. Dalam kesempatan lainnya, Balai TNAL menyampaikan bahwa pihaknya telah banyak melakukan kegiatan sosialisasi di desa-desa penyangga dengan melihat prioritas, karena taman nasional memiliki sekitar 108 desa penyangga. Selain itu selama 11 tahun Balai TNAL mengelola kawasan, belum pernah melakukan tindakan hukum terhadap warga desa di Halmahera Tengah yang melanggar, mereka hanya diberikan pembinaan dan peringatan. Pihak Balai TNAL juga memberikan informasi tentang 10 cara baru dalam mengelola kawasan konservasi sesuai arahan dari Dirjen KSDAE kepada semua UPT lingkup Ditjen KSDAE. Sumber : Raduan - Kepala SPTN I Weda Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata http://aketajawe.com