Senin, 16 Nov 2026

Berita

Publikasi Resmi Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Kehutanan

Baca Berita

PIKA Gelar Bimtek Evaluasi Kesesuaian Fungsi di Tana Bentarum

Putussibau, 12 April 2018. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian LHK menggelar Bimbingan Teknis ( Bimtek) Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) di Kantor Balai Besar TN Bentarum, Putussibau Kamis (12/4). Dalam arahannya sebelum acara, Kepala Bagian Tata Usaha BBTN Bentarum, Murlan Dameria Pane mengatakan bahwa acara bimtek ini menjadi krusial untuk mengetahui secara lengkap apakah kawasan konservasi termasuk Taman Nasional (TN) sudah sesuai dengan fungsi kawasan yang ada. “kita bisa lebih detail lagi tahu mengenai evaluasi fungsi dan zonasi kawasan konservasi” tegasnya. Ditambahkannya, EKF selama ini banyak dilakukan pada kawasan Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM) atau Taman Wisata Alam (TWA) yang kewenangannya berada di BKSDA, dan kurang dilakukan oleh TN namun demikian dia berharap peserta bimtek mampu menggali informasi dari narasumber sehingga memiliki kemampuan EKF saat berpindah tugas ke BKSDA. Sementara itu, Kepala Seksi Evaluasi Fungsi Kawasan Direktorat PIKA Eru (D14) Nurfilmarasa Dahlan narasumber acara dari PIKA mengatakan bahwa EKF tidak hanya dilakukan pada kawasan di bawah pengelolaan BKSDA tetapi juga oleh TN. “Memang EKF di TN tidak seprioritas yang dilakukan di KSDA, tapi bukan berati temen-temen di TN mengabaikan, karena ada audit terkait EKF ini” jelas Heru. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dokumen EKF memiliki hasil yang lebih lengkap dibandingkan Evaluasi Zonasi TN karena melibatkan pakar di luar instansi TN seperti akademisi serta rekomendasi hasil EKF diserahkan langsung ke pada Menteri LHK. “EKF bisa meniadakan Evaluasi Zonasi, karena EZ hanya dilakukan oleh internal instansi” tutur Heru. Ditambahkannya, EKF juga menjadi dasar bagi pengelola kawasan konservasi untuk memberikan pertimbangan terkait kerentanan dan nilai penting konservasi jika ada perubahan status baik zonasi maupun blok. “misalkan ada tumbuhan yang endemik atau satwa yang dilindungi maka kawasan tersebut prioritas bagi konservasi”jelas Eru. Bimtek kali ini diikuti oleh para pejabat eselon III dan IV termasuk pejabat fungsional PEH, Penyuluh dan Polhut dengan total 30 orang. Dinamika sosial yang terjadi di semua kawasan konservasi termasuk Taman Nasional menuntut adanya kesesuaian fungsi kawasan yang adaptif bagi perubahan tersebut. Untuk itulah Bimtek ini diharapkan mampu menjawab persoalan terkait tumpang tindih lahan serta memberikan rekomendasi peruntukan fungsi kawasan sesuai dengan Evaluasi Kesesuaian Fungsi. Sumber : Balai Besa Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TaNa Bentarum)
Baca Berita

Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Studi Komparatif Mengenal Ekowisata Bahari di TN Bunaken

Manado, 12 April 2018. Bertempat di kantor Balai Taman Nasional Bunaken sebanyak 11 orang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo beserta staf dewan bertandang untuk melakukan study komparatif terkait kebijakan sistem pengelolaan sumber daya pulau dan laut untuk meningkatkan PAD di Taman Nasional Bunaken. Kedatangan rombongan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara disambut oleh Kepala Balai Taman Nasional Bunaken - Dr. Farianna Prabandari, Kepala SPTN Wilayah I – Arma Janti Massang, S.Hut, M.Si dan Kepala SPTN wilayah II – Made Sana, S.Hut beserta para kepala Resort Taman Nasional, selanjutnya penyampaian presentasi pengelolaan Taman Nasional Bunaken yang meliputi lokasi kawasan, tugas pokok dan fungsi, keanekaragaman hayati, potensi kawasan dan ekowisata, strategi pengelolaan dan rencana pengembangan kawasan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha – Nikolas Loli, SP. Ridwan Riko Arbie, SIP mewakili tim rombongan anggota Dewan menyampaikan kami mengucapkan banyak terima kasih dari penyambutan dari Taman Nasional Bunaken atas kesediannya berbagi dalam pengelolaan kawasan. Kabupaten Gorontalo Utara memiliki panjang pantai 300 km dengan 52 pulau, dimana Pulau Saronde merupakan salah satu pulau yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai ekowisata untuk menunjang pendapatan asli daerah. Kunjungan kami adalah belajar bagaimana integrasi dan sinergi antara pengelolaan Taman Nasional dengan Pemerintah Daerah, dalam kesempatan ini kami juga ingin mengetahui kontribusi daerah dalam pengelolaan serta bagaimana implementasi koordinasinya. Diskusi menarik antara tim rombongan DPRD dengan Kepala Balai TN Bunaken beserta jajarannya dimana salah satunya adalah terkait tarif masuk pengunjung dan kontribusi Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Taman Nasional. Dr. Farianna Prabandari dalam penyampaiannya bahwa sebagaimana amanat PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang PNBP yang berlaku di Kementerian LHK, Balai TN Bunaken melaksanakan pemungutan langsung tarif masuk pengunjung ke Taman Nasional dan hasilnya langsung disetorkan ke kas negara. Adapun pemanfatan kawasan sebagian besar masih didominasi oleh jasa wisata, terdapat pula masyarakat yang mendapatkan manfaat itu dari aktivitas wisata di liang maupun perikanan. Dalam upaya integrasi dan sinergitas pengelolaan Taman Nasional Bunaken, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menandatangani Nota Kesepahaman bersama Direktur Jenderal KSDAE – Kementerian LHK, untuk itu kedepan kami akan menjabarkan Nota Kesepahaman tersebut menjadi Perjanjian kerjasama bersama SKPD terkait di daerah. Pemerintah Daerah dapat menginvestasikan pendanaannya melalui APBD dalam zona pemanfaatan di ruang publik dengan membangun sarana dan prasarana, adapun investor mengembangkan potensi wisata di zona pemanfaatan di ruang usaha melalui IPPA (Ijin Pemanfaatan Pariwisata Alam). Bunaken merupakan bagian dari kawasan konservasi, tentunya daya dukung kawasan harus diperhatikan, kita berharap tidak terjadi mass toursm, sehingga kami mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk dapat membuka peluang potensi wisata pada lokasi lain yang terkoneksi dengan Taman Nasional Bunaken, sehingga Bunaken merupakan tujuan akhir dari suatu kunjungan serta kita menyeleksi wisatawan yang berkunjung adalah wisatawan yang ecotour, kedepan dalam pengembangan ekowisata kami mendorong Desa Wisata bersama Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan, saat ini rencana aksi pengembangan Pulau Manado Tua bersama Pemerintah Kota Manado telah kami susun dan Kabupaten Minahasa Utara dalam pengembangan Mangrove Park di Pulau Mantehage, tutup Kepala Balai. Sumber : Balai Taman Nasional Bunaken
Baca Berita

Balai TN Kelimutu dan Masyarakat Belajar Memanfaatkan Austro euphatorium

Taman Nasional Kelimutu, 12 April 2018. Balai Taman Nasional Kelimutu melaksanakan kegiatan Pelatihan Pemberantasan dan Pemanfaatan Kirinyuh (Austro euphatorium) bagi Masyarakat di sekitar TN Kelimutu pada tanggal 9-11 April 2018. Peserta pelatihan berjumlah 25 orang yang terdiri dari 7 orang petugas Balai TN Kelimutu dan 18 orang perwakilan masyarakat dari desa wilayah penyangga TN Kelimutu. Pengajar dalam acara ini adalah Ir. Ragil S.B. Irianto, M.Sc dan Dr. Titiek Setiawaty dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan-Bogor dan Prof. Ir. Prijo Sutedjo, M.Sc, Ph.D dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Materi yang disampaikan berupa identifikasi & sosialisasi IAS, teori dan praktek pemberantasan Kirinyuh, pelatihan pemanfaatan gulma kirinyuh hasil kegiatan pemberantasan dengan teknologi tepat guna. Bagian daun diolah untuk pupuk organik cair dan pestisida nabati, batang/ranting untuk bahan bakar kompor biomasa rancangan Prof. Prijo. Produk yang dihasilkan diharapkan dapat memberdayakan masyarakat sekitar selain melaksanakan pemulihan ekosistem kawasan TN Kelimutu. Sumber : Balai Taman Nasional Kelimutu
Baca Berita

BBKSDA Jabar Ajak Semua Stakeholder Bersinergi Atasi Konflik Macan Tutul Jawa

Bandung, 12 April 2018. Mitigasi konflik Macan Tutul Jawa dengan masyarakat, Balai Besar KSDA Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Satwa Macan Tutul Jawa (Panthera pardus melas) bertempat di Hotel Prime Park Bandung. Acara yang dibuka Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat (Ir. Sustyo Iriyono, M.Si.) diikuti sekitar 55 orang peserta yang berasal dari Balai Besar KSDA Jawa Barat, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Pusdiklat SDM LHK, Puslitbang LHK, instansi daerah (Dinas Kehutanan Prov. Jawa Barat, Dinas Peternakan Kab. Sukabumi, Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Garut, Disnakeswan Kab. Subang), Taman Safari Indonesia Cisarua, dan lembaga swadaya masyarakat (Conservation International Indonesia, Forum Harimau Kita, Forum Macan Tutul Jawa, Rawayan, dan FK3I). Disampaikan beberapa materi penanganan konflik Macan Tutul Jawa dengan manusia antara lain : Melalui kegiatan ini diharapkan agar seluruh stakeholder dapat bersinergi dalam menangani konflik Macan Tutul Jawa dengan masyarakat agar satwa dilindungi tersebut dapat terus terjaga kelestariannya dengan tetap memberikan rasa aman kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan. Pemerintah Daerah juga perlu terus didorong perannya mengingat Macan Tutul Jawa telah ditetapkan sebagai satwa identitas Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang di dalam SK Gubernur Jawa Barat No. 27 tanggal 20 Juni 2005. Sumber : Humas Balai Besar KSDA Jawa Barat
Baca Berita

Pengelolaan Kawasan Konservasi Efektif dan Efisien ala BKSDA Sulteng

Palu, 12 April 2018. Hotel Roa roa Palu menjadi tempat Balai KSDA Sulawesi Tengah (BKSDA Sulteng) mengadakan kegiatan Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi lingkup BKSDA Sulteng. Penilaian ini menggunakan metode Management Effectiviness Tracking Tool (METT) pada 10-12 April 2018. BKSDA Sulteng mengundang para Kepala Resort 18 Kawasan Konservasi Lingkup BKSDA Sulteng, Kasie Wilayah I Pangi dan II Poso, beberapa instansi (Dinas Kehutanan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Camat Parigi Tengah dan Kepala Desa Kaluku Tinggu) serta mitra kerja (LSM dari Yayasan Merah Putih, Fakultas Kehutanan UNTAD Palu dan Forum Komunikasi Kader Konservasi). Dalam sambutannya, Kepala Balai KSDA Sulteng, Ir. Noel Layuk Allo, MM juga menyampaikan 10 cara baru kelola kawasan konservasi sesuai arahan Dirjen KSDAE. Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, gangguan dan ancaman sehingga pengelolaan Kawasan Konservasi di Sulawesi Tengah kedepannya menerapkan adaptive management sesuai jenis permasalahan dan menetapkan Nilai METT 18 Kawasan Konservasi Lingkup BKSDA Sulteng. Didampingi fasilitator dari Direktorat Kawasan Konservasi, Wenda Yanda Komara, S.Si., M.Si dan Andhika Chandra Ariyanto, S.Hut., M.Sc seluruh peserta kegiatan melakukan penilaian METT. Kegiatan ini menghasilkan output penilaian METT sebagai berikut : SKW I : CA. Gunung Dako: 63 %, CA. Pangi Binangga: 49%, CA. Sojol: 67 %,SM. Pulau Pasoso: 46 %, SM. Pinjan Tg. Matop: 63 %, CA. Tinombala: 68 %, SM. Pulau Dolangon: 64 %, SM. Tg. Santigi: 60 %, TWA. Wera: 59 %, SKW II : SM. Lombuyan: 51 %, SM. Patipati: 49 %, CA. Tanjung Api: 55 %, TWA. Bancea: 55 %, CA. Pamona: 67 %, CA. Morowali: 63%, TB. Landusa: 54 %, TWA. P. Tokobae : 33 %, SM. Bakiriang: 57 %. Diharapkan dengan hasil penilaian METT yang diperoleh dapat memberikan tantangan agar BKSDA Sulteng dapat meningkatkan kinerja dan strategi yang diambil agar pengelolaan Kawasan Konservasi lingkup BKSDA Sulteng dapat berjalan efektif dan efisien. Sumber : Balai KSDA Sulawesi Tengah
Baca Berita

BKSDA Yogyakarta Bersama Polda DIY Ungkap Kasus Penjualan Burung Dilindungi

Yogyakarta, 12 April 2018. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta bekerja sama dengan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil mengungkap kasus penjualan satwa burung yang dilindungi dan menangkap seorang warga Gunung Saren Kidul, Trimurti, Srandakan, Bantul, berinisal SR (32), di rumahnya, Rabu 11 April 2018. Tersangka SR saat ini masih menjalani pemeriksaan intentif di Mapolda DIY untuk proses hukum lebih lanjut. Atas keberhasilan ini, Balai KSDA Yogyakarta dan Polda DIY menyelenggarakan konferensi pers di kantor Polda DIY, 12 April 2018. Dalam jumpa press disampaikan dalam penangkapan ada tujuh burung yang dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan. Burung tersebut terdiri dari kakak tua seram, kakak tua jambu kuning, dan elang bodol, 2 ekor serta elang bido, 1 ekor,” tutur Dir Reskrimsus Polda DIY Kombes Pol Gatot Agus Budi Utomo . Pelaku ijerat Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. SR terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.” Pengungkapan kasus Penangkapkan ini hasil pengembangan informasi dari warga bahwa di wilayah Bantul terdapat penjual burung yang dilindungi yaitu kakak tua seram (jambul orang) seharga Rp3,5 juta, Gatot mengungkapkan, bahwa setelah sampai di lokasi petugas mendapat bantuan dari warga dan menemukan alamat SR. Setelah menunjukkan surat tugas kemudian melakukan pemeriksaan dan benar memang di rumahnya ada beberapa burung yang dilindungi tanpa ada dokumen resmi dari instansi berwenang. "Hasil pemeriksaan kondisi kesehatan 7 ekor burung tersebut secara umum sehat, BKSDA Yogyakarta akan merehabilitasi burung tersebut ke Stasiun Flora dan Fauna di Tahura Bunder Gunungkidul sebelum dikembalikan ke habitatnya" tutur Ir. Junita Parjanti, MT selaku Kepala BKSDA Yogyakarta. Junita juga menambahkan dalam upaya pengawetan dan pelestarian, rehabilitasi membutuhkan waktu cukup lama, yaitu antara 3-5 tahun sebelum siap dilepas di habitatnya. Sumber : Balai KSDA Yogyakarta
Baca Berita

Balai KSDA Sumsel Kembangkan Kemandirian Ekonomi di Desa Penyangga

Pelajaran, 12 April 2018. Upaya menjaga kelestarian kawasan konservasi selain melalui aktivitas pengamanan dan perlindungan kawasan juga dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis pengelolaan. Seksi Konservasi Wilayah (SKW II) Lahat, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan (Sumsel) bersama masyarakat Desa Pamahsalak dan Desa Pelajaran, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat menajamkan kesepahaman dan komitmen untuk bersama-sama mendorong pengembangan usaha ekonomi kreatif desa penyangga sebagai upaya untuk menurunkan tekanan terhadap kawasan konservasi. Kedua desa yang merupakan desa-desa penyangga Kawasan Hutan Suaka Alam Kelompok Hutan (HSA KH) Gumai Tebing Tinggi memiliki komitmen dan konsistensi dalam mendukung upaya perlindungan kawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta segenap masyarakat kedua desa tersebut memiliki sumber daya manusia yang potensial untuk didorong dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif. Usaha ekonomi kreatif yang akan dikembangkan di Desa Pamahsalak adalah pengembangan usaha jamur tiram sedangkan di Desa Pelajaran adalah pengembangan usaha lebah madu. Hal penting dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif yang akan dikembangkan adalah terkait pangsa pasar produk yang dihasilkan. Untuk pangsa pasar jamur tiram sendiri pada area Kota Pagar Alam dan Kabupaten Lahat cukup menjanjikan bahkan pasokan jamur tiram masih belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Kekurangan pasokan jamur tiram ini merupakan potensi pasar yang diharapkan aliran produk pengembangan ekonomi masyarakat dapat mengalir dari hulu ke hilir. Sedangkan untuk pengembangan lebah madu memiliki prospek yang baik karena kebutuhan akan madu murni sangat tinggi. Pertimbangan tersebut di atas yang mendasari pemilihan usaha lebah madu dan jamur tiram sebagai alternatif peningkatan ekonomi desa penyangga dan karakteristik masyarakat Desa Pamahsalak dan Desa Pelajaran seperti diuraikan di atas menjadi dasar pemilihan kedua desa tersebut sebagai pengembang usaha melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan masyarakat ini diharapkan dapat mewujudkan sebuah kemandirian ekonomi yang dapat menekan tekanan masyarakat terhadap kawasan konservasi. Sebuah upaya mengelola masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi untuk mewujudkan kawasan yang lestari dan masyarakat sejahtera melalui pengembangan usaha ekonomi kreatif kepada masyarakat desa sekitar kawasan konservasi dengan menempatkan kegiatan pemberdayaan ekonomi sebagai sarana untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. Sumber : Wahid Nurrudin - PEH Balai KSDA Sumatera Selatan
Baca Berita

Kejadian Luar Biasa Lapisan Es Di Mahameru

Ranupane, 12 April 2018. Peristiwa yang tidak biasa berupa lapisan es di Gunung Semeru dijumpai pada Hari Rabu 11 April 2018. Lapisan dengan ketebalan ± 2 cm dapat ditemukan disela-sela bebatuan jalur pendakian menuju puncak Mahameru. Kejadian tersebut belum pernah dijumpai di lokasi karena biasanya lapisan es hanya dijumpai di Ranu Kumbolo dan Oro-oro ombo. Diperkirakan muncul es tersebut karena cuaca sangat dingin dipuncak Gunung Semeru sekitar - 10°C. Agung Siswoyo selaku Kepala Resort Ranupane SPTN III BBTN Bromo Tengger Semeru takjub melihat fenomena tersebut, “selama saya bekerja di TN Bromo Tengger Semeru belum pernah menjumpai fenomena ini, padahal sekarang masih dimusim pancaroba, karena kejadian lapisan es biasanya terjadi dimusim panas sekitar bulan Agustus.” Fenomena ini kemungkinan karena cuaca ekstrim di puncak Gunung Semeru. Gunung Semeru sendiri merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Ketinggian Puncak Mahameru yang pernah tercatat adalah 3.676 Mdpl. Sumber: BBTN Bromo Tengger Semeru Foto: Rizal Tumpang Camp Adventure
Baca Berita

Kepala Balai TN Ujung Kulon : Luar Biasa Hari Temu Petani Sekolah Lapangan Pertanian Ekologis

Pandeglang — Abdijustisia.com, 11 April 2018. Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon (KTNUK) U. Mamat Rahamat menyebut, bahwa penting untuk dicanangkan kegiatan even Sekolah Lapangan Pertanian Ekologis (SLPE) secara rutin dimulai sejak sekarang ini. Karena menurut dia akan bermanfaat bagi peningkatan mutu SDM (Sumber Daya Manusia) untuk menunjang kelestarian alam lingkungan sekitar, terutama hutan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon. “Tidak ada kata lain yang lebih pantas untuk kelompok Sekolah Lapangan Pertanian Ekologis ini kecuali kata ‘Luar Biasa’. Kita bangga menjadi bagian masyarakat desa hutan penyangga Ujung Kulon yang memilik potensi alam yang kaya dan kreativitas masarakat sekitarnya yang tinggi dan cerdas,” kata Rahmat, disampaikannya dalam acara penutupan even Hari Temu Petani Sekolah Lapangan Pertanian Ekologis di Kampung Cilubang, Desa Cibadak, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang Banten. Rabu 11 April 2018. Dengan cara menerapkan konsep kemitraan masyarakat konservasi, kata Rahmat, dengan mengusung slogan yang sudah dikenal masyatakat luas ‘Masyatakat Ngejo Leweung Hejo’ (Masyarakat Sejahtera, Hutan Lestari). “Saya mengharapkan supaya even ini rutin dilaksanakan pada setiap tahun, supaya menjadi even sekolah lapangan ekologis dan juga even turism of Ujung Kulon atau even wisata Ujung Kulon nanti kedepannya,” kata Kepala Balai TNUK. Dikatakan dia lebih lanjut bahwa berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2013 Tentang Daerah Penyangga TNUK, ada 19 desa dan 2 kecamatan. 12 desa di Kecamatan Cimanggu dan 7 desa di Kecamatan Sumur. Sedangkan yang berbatasan langsung dengan kawasan TNUK ada 15 desa. “15 desa yang berbatasan langsung tapi dalam perakteknya seluruh desa yang diatur dalam perda itu, mencakup keseluruhannya 19 desa, wajib aktif berperan dalam konsep kemitraan masyarakat desa penyangga kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon. Semua desa yang 19 desa itu, semua SKPD (satuan kerja perangakat daerah-Ed.) harus mendukung sepenuhnya pada program kemitraan bersama masyarakat dan TNUK. TNUK sudah mengangkat 85 orang putra daerah sebagai tenaga kontrak penyuluh dengan insentif sebesar Rp.1 juta 500 ribu perbulannya, mereka sudah disebar di setiap Resort,” terang Kepala TNUK. Selogan ‘Masyarakat Ngejo, Leweung Hejo’ mengandung makna philosofis, masih kata Kepala TNUK, kalimat ‘Masyarakat Ngejo’ terlebih dahulu disebutkan, karena masyarakat adalah manusia yang diciptakan Tuhan dengan tugas sebagai Kholifatulloh fil ardhi (pengemban tugas dari Allah untuk memakmurkan bumi–Ed.). Artinya manusialah yang harus memberdayakan segala potensi kekayaan alam yang ada di lingkunnannya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Dengan potensi kretivitasnya masyarakat akan sejahtera. Jika masyarakat sudah sejahtera dengan sendirinya hutan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon pun akan lestari. Maka baru pada kalimat ‘Leweung Hejo’ karena masyarakat sudah mencapai tarap kesejahteranya yang cukup maka dibebani taklif (tugas dan tanggung jawab) untuk menjaga alam sekitar, tanpa terkecuali. “Bagaimana masyarakat akan bisa berpikir melestarina lingkungan jika perutnya lapar, sangat tidak munhkin,” ujar dia. Even Hari Temu Lapangan Petanai (Field Day) peserta Sekolah Lapangan Pertanian Ekologis diikuti oleh anggotanya (yang baru berpartisipasi) 5 desa dari Kecamatan Cimanggu dan Kecamatan Sumur,yaitu Desa Rancapinang, Cibadak, Kramatjaya, Tamanjaya dan Desa Ujungjaya. Puncak kegiatannya dilaksanakan di Kp. Cilubang, Desa Cibadak pada Rabu 11 April 2018. Dalam even yang digagas oleh WWF Indonesia, NGO (non govermance organitation) yang bergerak di bidang lingkungan hidup bekerja sama dengan TNUK tersebut dipamerkan beragam jenis tanaman pangan semcama jenis sayur mayur, padi, dan buah-buahan hasil produksi Siswa Sekolah Lapangan Ekologis dengan cara tanam mengunakan pupuk organik yang ramah lingkungan. Dipamerkan juga hasil kerajinan masyarakat semacam jenis panganan, Bandrek produksi masyarakat Cilubang, madu lebah hutan liar Taman Nasional Ujung Kulon, gula aren. Serta beragam produksi kerajinan, diantaranya miniatur patung Badak Jawa sebagai ciri khas ikon Ujung Kulon, cowet dan ulekan terbuat dari kayu, tikar dan tas yang bahan bakunya terbuat dari daun Pandan laut produksi warga masyarakat Desa Rancapinang. Tak ketinggalan pementasan seni budaya tradisional Calung dan Gendang Pencak. Tampak hadir para tamu undangan Muspika Kecamatan Cimanggu, Kadis Pertanian Kabupaten Pandeglang dengan jajarannya, Yayasan Badak Indonesia (YABI), Organisasi Kepemudaan Angkatan Muda Siliwangi (AMS), Lembaga Swasaya Masyarakat (LSM), Para Kepala Desa serta terbuka untuk masyarakat umum. (S.din) Sumber : Balai Taman Nasional Ujung Kulon https://abdijustisia.com/?p=1373
Baca Berita

Sosialisasi Sertifikasi Tanah Di Sekitar Kawasan BBKSDA Jatim Bersama BPN Gresik

Gresik, 11 April 2018. Balai Besar KSDA Jawa Timur (BBKSDA Jatim) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik melaksanakan Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Pulau Bawean – Gresik pada 8 - 11 April 2018. Program ini merupakan program sertifikasi tanah yang akan diterapkan di Pulau tersebut. Kegiatan sosialisasi ini menyasar empat desa di Kecamatan Tambak, yakni Desa Klompang Gubug, Desa Kepuh Teluk, Desa Teluk Jatidawang dan Desa Diponggo. Dan Desa Pudakit Barat yang berada di Kecamatan Sangkapura. Pelibatan BBKSDA Jawa Timur dipandang sangat penting mengingat kelima desa tersebut letaknya berbatasan langsung dengan kawasan Suaka Margasatwa Pulau Bawean. Dan Desa Teluk Jatidawang memiliki jalur batas terpanjang diantara desa yang lainnya, yaitu 10 Km. Hingga saat ini sebagian besar tanah hak di Pulau Bawean belum tersertifikasi. Melalui program PTSL ini diharapkan seluruh bidang tanah di lima desa tersebut dapat terdaftar dan dipetakan. BPN Kab. Gresik akan melibatkan pihak BBKSDA Jatim, dalam hal ini Resort Konservasi Wilayah Pulau Bawean dalam pengukuran bidang tanah warga yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi. Hal ini untuk memastikan bahwa bidang tanah yang diukur tersebut tidak masuk ke dalam kawasan suaka margasatwa. Dalam kesempatan tersebut juga ditegaskan bahwa BPN tidak akan menerbitkan sertifikat apabila nanti ada ada pihak-pihak yang mencoba mengklaim kawasan hutan sebagai tanah hak. Sebab sampai saat ini-pun peta yang menjadi pedoman BPN mengacu pada Surat Keputusan Bersama dengan Menteri Kehutanan Tahun 2014. Sumber : Arief Adhi Pratama - PEH Pertama pada Bidang KSDA Wilayah II - Gresik Balai Besar KSDA Jawa Timur
Baca Berita

Balai TN Komodo Sosialisasi Aturan Zonasi

Labuan Bajo, 11 April 2018. Balai TN. Komodo melaksanakan sosialisasi tentang aturan zonasi TN. Komodo (11/4/18). Hadir dalam sosialisasi ini Kapolres Manggarai Barat AKBP Julisa Kusumowardono, Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat, PIC Pokja Percepatan Pembangunan 10 DPP, KUPP, Humas Manggarai Barat, DOCK, DPC HPI Manggarai Barat, P3K, ASKAWI, WWF, Genpi NTT dan ASITA. "Saya ingin melakukan konsolidasi dan membangun sinergisitas antara stakeholder dalam pengelolaan taman nasional, sehingga semua pihak merasa memiliki TN. Komodo" ujar Kepala Balai TN. Komodo Budhy Kurniawan saat membuka acara. Lebih lanjut Budhy menyampaikan rencananya untuk melakukan sosialisasi kepada para nelayan didalam kawasan TN. Komodo. “Dalam waktu dekat kami juga akan melakukan sosialisasi aturan zonasi kepada para nelayan, selain itu kami juga akan door to door ke travel agen di Labuan Bajo”. Kapolres Manggarai Barat AKBP Julisa Kusumowardono turut mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini karena memiliki unsur-unsur yang sifatnya kontributif. Kapolres juga berharap agar kegiatan sosialisasi juga diseimbangkan dengan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Sosialisasi penting dilakukan tetapi harus diseimbangkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang tersisih dapat menjadi api dalam sekam”. Diakhir sosialisasi tersebut, para pihak yang hadir menyepakati beberapa hal yakni berperan secara aktif untuk menjaga TN. Komodo, menaati seluruh peraturan perundangan atau kebijakan yang berlaku di TN. Komodo serta membangun koordinasi dan komunikasi yang intensif dalam mewujudkan Taman Nasional Komodo sebagai Destinasi Wisata Dunia. Sumber : Balai Taman Nasional Komodo
Baca Berita

Panen Perdana Madu Kelompok Tani Pantang Mundur Binaan BKSDA Sumatera Selatan

Penandingan, 11 April 2018. Akhirnya saat yang dinantikan itupun tiba dimana salah satu kelompok tani binaan di wilayah Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Lahat, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan panen perdana madu. Panen madu tersebut merupakan hasil budidaya lebah madu oleh Kelompok Tani Pantang Mundur yang memperoleh bantuan pengembangan ekonomi masyarakat dari BKSDA Sumsel pada tahun 2017 dan pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pembekalan materi budidaya lebah madu dan pengelolaan bantuan fisik pengembangan lebah madu yang telah diberikan oleh BKSDA Sumsel dikelola dengan baik oleh masyarakat. Segala upaya terus diupayakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi. Upaya menjaga kelestarian kawasan konservasi tersebut selain melalui aktivitas pengamanan hutan dan hasil hutan juga dengan menempatkan masyarakat sebagai sasaran pengelolaan. Pengelolaan masyarakat ini diharapkan dapat mewujudkan sebuah kemandirian ekonomi yang dapat menekan tekanan masyarakat terhadap kawasan konservasi. Sebuah upaya mengelola masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi untuk mewujudkan kawasan yang lestari dan masyarakat sejahtera yang salah satu strateginya adalah mengupayakan pengembangan usaha ekonomi kreatif kepada masyarakat desa sekitar kawasan konservasi dengan menempatkan kegiatan pemberdayaan ekonomi sebagai sarana untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. Sumber : Wahid Nurrudin - PEH Balai KSDA Sumatera Selatan
Baca Berita

Bangau Tong Tong Yang Hampir Terjual

Sintang, 11 April 2018. Media Sosial Internet saat ini menjadi wadah berbagi segala informasi yang digunakan hampir semua kalangan. Berdasarkan laporan masyarakat pengguna Media Sosial Internet (Facebook) dengan menandai (tag people) Balai KSDA Kalimantan Barat disalah satu forum informasi. Laporan masyarakat tersebut langsung ditindaklanjuti oleh tim Wild Rescue Unit (WRU) Balai KSDA Kalimantan Barat di Seksi Konservasi Wilayah II. Setelah melakukan pencarian informasi mengenai keberadaan bangau tersebut, tim WRU berhasil mendapatkan lokasi pemilik yang menggunggah (upload) satwa tersebut di Media Sosial. Berdasarkan keterangan dari pemilik, bangau tersebut baru diperolehnya beberapa hari yang lalu di sekitar tempat tinggalnya. Sedangkan perbuatannya menggunggah foto satwa tersebut di Media Sosial murni disebabkan karena ketidaktahuannya mengenai status dilindungi untuk satwa bangau yang diperolehnya itu. Setelah mendapat penyuluhan mengenai satwa-satwa dan tumbuhan dilindungi, secara sukarela pemilik menyerahkan bangau tersebut kepada tim WRU Balai KSDA Kalimantan Barat. Bangau Tong Tong hasil serahan untuk sementara waktu di titipkan di kandang transit Balai KSDA Kalimantan Barat di Seksi Konservasi Wilayah II Sintang. (Gtm) Sumber : Balai KSDA Kalimantan Barat
Baca Berita

Petugas Balai TN Meru Betiri Dampingi Masyarakat Budidaya Jamur Tiram

Kalibaru, 11 April 2018. Petugas Resort Malangsari melakukan pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat, SPKP "Multi Kreasi Sejahtera". Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) ini berada di Desa Kebonrejo. Salah satu usaha yang dilakukan anggota SPKP yaitu budidaya jamur tiram. Kunjungan kali ini dilakukan di rumah Dedy Sugiarto pemilik usaha jamur tiram. Saat ditemui, Dedy sedang memulai proses pembuatan baglog jamur yang baru. Satu baglog dapat bertahan 2-3 bulan dan bisa penen setiap hari. “Saat ini saya akan membuat sebanyak 300 baglog untuk keperluan sendiri. Selain untuk sendiri, baglog juga dijual. Sampai dengan saat ini sudah menjual 1.500 baglog.” Jelas Dedy Sugiarto. Baglog adalah media siap panen, pembeli tinggal merawat dan mengkondisikan lingkungan tempat baglog diletakkan agar sesuai dengan kondisi ideal untuk pertumbuhan jamur. Dan menunggu hingga waktu panen tiba. Satu baglog dijual dengan harga Rp. 2.300,-. Kunjungan dilanjutkan ke H. Dasuki dan putranya Ali Purwanto yang melakukan budidaya ayam petelor. Saat ini mereka memiliki 150 ekor ayam petelor. Dalam sehari bisa menjual 9 (sembilan) kg telur. Jumlah ini tidak seimbang dengan jumlah pesanan yang membludak. “Harapan ke depan usaha para anggota SPKP semakin besar sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Karena salah satu indikator program pemberdayaan masyarakat dikatakan berhasil ketika mampu menyerap tenaga kerja yang banyak.” Ungkap Dody Setiawan, S.Hut. Kepala Resort Malangsari. Sumber: Balai Taman Nasional Meru Betiri
Baca Berita

BBKSDA NTT Bentuk Masyarakat Mitra Polhut di Maumere

Maumere, 11 April 2018. Balai Besar KSDA NTT melalui Seksi Konservasi Wilayah (SKW) IV Maumere telah melaksanakan Pembentukan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dengan sasaran sebanyak 50 orang masyarakat dari desa-desa penyangga kawasan konservasi. Peserta Bakal Calon Anggota MMP tersebar dalam 5 wilayah kerja resort konservasi wilayah (RKW) dengan kondisi wilayah dan akses yang relatif cukup berjauhan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak terpusat pada satu tempat tetapi menyesuaikan dengan wilayah kerja masing-masing resort konservasi wilayah. Tahap awal pelaksanaan Pembentukan MMP masih difokuskan pada wilayah Kabupaten Sikka pada dua RKW yaitu RKW Suaka Margasatwa Egon Ilimedo (dilaksanakan tanggal 3 April 2018 dengan peserta sebanyak 10 orang) dan RKW Teluk Maumere (dilaksanakan tanggal 11 April 2018 dengan peserta 10 orang). Sedangkan pelaksanaan pada tahap kedua akan dilaksanakan di Kabupaten Alor pada bulan Mei 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang tersebar pada 3 RKW. Adapun materi yang disampaikan dalam pembekalan kepada anggota MMP tersebut adalah pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran tumbuhan dan satwa liar, dukungan pemerintah daerah khususnya pemerintah desa dalam mendukung pengelolaan KSDAE, serta dukungan kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana kehutanan. Narasumber kegiatan terdiri dari Kepala Bidang KSDA Wilayah II, Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV, Polri, Polhut, KPH Wilayah Kabupaten Sikka dan KPH Wilayah Kabupaten Alor, serta para Kepala Desa setempat. Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah pemaparan oleh narasumber dan diskusi, Setelah dilakukan pemilihan pengurus kelompok MMP, kegiatan diakhiri dengan Pengukuhan Anggota Kelompok MMP melalui Penandatanganan Berita Acara Pembentukan Kelembagaan Kelompok MMP dan penyerahan kartu tanda anggota MMP secara simbolis kepada anggota MMP yang telah dikukuhkan. Melalui pernyataan komitmen, diharapkan anggota MMP dapat membantu tugas-tugas polisi kehutanan dalam melakukan upaya perlindungan dan pengamanan kawasan, peredaran tumbuhan dan satwa liar, serta menyuarkan pesan-pesan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya di wilayah kerja SKW IV Maumere. Salah satu tugas dan fungsi Balai Besar KSDA NTT dalam pelibatan masyarakat untuk ikut berperan secara aktif dalam pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan pada desa-desa penyangga kawasan konservasi dalam wilayah kerja Balai Besar KSDA NTT. Sumber : Fendy Bagus Susanto - POLHUT Pelaksana Seksi Konservasi Wilayah IV pada Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
Baca Berita

BBKSDA Jatim dan Ditjen PPI Ajak 60 Warga Pelatihan Pengendalian Karhutla

Kertosari, 11 April 2018. Balai Besar KSDA Jawa Timur (BBKSDA Jatim) bersama Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanakan di desa Kertosari, kec. Purwodadi, kab. Pasuruan yang berada di wilayah Kerja resort konservasi wilayah 20 Pasuruan, seksi konservasi wilayah 6 probolinggo, Bidang KSDA Wil. III Jember Balai Besar KSDA Jatim. "Saya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pengetahuan teknik pengendalian dan pemadaman hutan dan lahan, dan salah satu dari anggota MPA nantinya dapat menjadi anggota MPA teladan dalam puncak acara Wana Lestari yang akan mendapat penghargaan langsung dari Presiden RI" ujar Kepala Balai Besar KSDA Jatim, Nandang Prihadi dalam sambutan dan arahannya. Kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta yang berasal 3 kelompok MPA, yaitu kelompok MPA Gn. krikil desa kertosari, kelompok MPA Sumber Baung desa lebak rejo dan kelompok MPA Gn. Abang desa sapulantai ampelsari. Kegiatan meliputi materi dan praktek pemadaman kebakaran. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Timur

Menampilkan 8.241–8.256 dari 11.144 publikasi