Putussibau, 18 April 2018. Pelestarian Ikan Arwana (Scleropages formosus) menjadi sebuah keharusan ditengah populasinya yang terus turun terutama di habitat alaminya seperti kawasan TN Danau Sentarum (TNDS). Untuk mengembalikan kembali populasi Arwana utamanya jenis Super Red di habitat aslinya, Selasa (17/4) di Betang Kobus Sintang, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Dirjen KSDAE Kementerian LHK dengan Ketua APPS ( Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk) Kalimantan Barat tentang pengawetan jenis ikan Arwana Super Red (Scleropages formosus) dihabitat alaminya pada kawasan TNDS. Dalam wawancara dengan media sesaat setelah acara, Wiratno menegaskan bahwa mengembalikan kembali jumlah ikan Arwana merupakan kewajiban bagi para penangkar Arwana di bawah binaan BKSDA Kalimantan Barat. “restocking spesies yang dilindungi itu harus, salah satunya di habitat alaminya” jelasnya. Disinggung mengenai apa upaya nyata pemerintah dalam mengkonservasi spesies dilindungi dengan lugas mantan Direktur Conservation International (CI) Indonesia menjawab bahwa bekerja dalam bidang konservasi alam membutuhkan kerjasama antar pihak dan tidak bisa sendiri. “pemerintah dananya terbatas, kawasan konservasi yang dibina sangat luas sehingga dukungan dari asosiasi dan swasta serta akademisi menjadi penting”tegasnya. Siluk atau Arwana Super Red memiliki ciri fisik berupa sisik yang berwarna merah. Menurut para ahli warna merah ini disebabkan oleh kandungan mineral dalam air gambut Danau Sentarum. Kandungan air dan sumber makanan di hutan gambut mendorong evoluasi pada ikan tersebut dimana sisiknya berwarna merah. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 19999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menggolongkannya sebagai hewan yang dilindungi. CITES (Lembaga Internasional mengatur perdagangan tumbuhan dan satwa liar) mengkategorikan Ikan Arwana Super Red ddalam Appendix I CITES. Kategori ini mebgharuskan perdagangan dan pemanfataanya dilakukan melalui upaya penangkaran pada keturunan kedua (F2) dan berikutnya, dan ketentuan ekspor dapat dilakukan setelah unit penangkar teregister ada Sekretariat CITES. Menjawab pertanyaan media terkait pelepasliaran Arwana yang dilepas siang namun malam harinya menghilang, secara lugas Wiratno mengatakan teknologi membantu manusia untuk memonitor spesies yang telah dilepasliarkan ke alam. “dengan teknologi kita bisa membantu satwa liar yang telah kita lepaskan ke alam seperti chip dan GPS Collar” jelasnya. APPS merupakan induk para penangkar dan pedagang ikan Arwana khususnya di Kalimantan Barat. Pengawetan jenis Ikan Arwana Super Red ini merupakan inisiatif APPS dengan bimbingan BKSDA Kalbar sebagai instansi yang berwenang dalam mengatur perdagangan satwa liar di Indonesia. Peran APPS dalam upaya pengwaetan jenis ikan diimplentasikan dalam bentuk pendampingan tenaga ahli untuk alih pengetahuan, keterampilan dan teknologi serta penyediaan indukan Ikan Arwana Super Red ssecara selektif sesuai peraturan perundangan. Hal ini juga mendukung pengembangan sanctuary dan pelespaliaran di dalam kawasan TN Danau Sentarum. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TaNa Bentarum)

Kayong Utara, 17 April 2018. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama beberapa instansi mengadakan Apel Siaga dalam rangka deklarasi pencegahan dan penanggulangan Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) di Kabupaten Kayong Utara pada Selasa, (17/4). Instansi-instansi yang ikut berpartisipasi antara lain Polres Kayong Utara, Pemda Kabupaten KayongUtara, TNI AD, Manggala Agni Daops Ketapang, Tagana (Taruna Tanggap Bencana), dan Balai Taman Nasional Gunung Palung. Apel Siaga yang diadakan di halaman Polres Kayong Utara itu turut dihadiri oleh Bupati Kayong Utara, H. Hildi Hamid. Bupati sekaligus inspektur apel itu menyatakan dalam pidatonya bahwa kebakaran hutan dan lahan adalah salah satu permasalahan yang menjadi perhatian penting bagi Presiden RI. Untuk itu Presiden RI telah menginstruksikan kepada setiap pemerintah daerah agar sigap dalam pencegahan maupun penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu Komandan Regu Dalkarhutla Balai TN Gunung Palung, Ranto Sihotang mengatakan bahwa Balai TNGP selalu siap sedia dalam menghadapi Karhutla. Karena menurutnya Karhutla dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, sehingga diperlukan kesiapan, baik dari segi peralatan maupun pasukan pemadaman. Sumber: Yusuf Muhammad - Balai TN Gunung Palung

Danau Sentarum, 18 April 2018. Dalam kunjungan kerjanya ke wilayah Taman Nasional Danau Sentarum, Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE), Wiratno menegaskan kembali prinsip bekerja di bidang konservasi alam yang tidak sekedar bekerja namun jalan hidup yang dipilihkan Tuhan. Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan pada acara Pembinaan Pegawai lingkup Balai Besar TN Bentarum, di Resort Tekenang Selasa (17/4). Dia memberikan gambaran luasnya wilayah yang dikelola Balai Besar TN Bentarum yang mencapai 944.086,8 Ha namun diisi oleh pegawai berjumlah 75 orang. “jadi memang pekerjaan kita ini pekerjaan luar biasa, bayangkan mengurus puluhan ribu hektar dan faktanya begitu” ujarnya. Karenanya, mantan Kepala Balai KSDA NTT ini juga mengingatkan kembali pegawai di TN Bentarum untuk bekerja ikhlas. Ikhlas artinya siap memberikan yang terbaik dan tidak banyak mengeluh atas kekurangan dan hambatan yang ada. “pengalaman saya ketika kita ikhlas bekerja Tuhan pasti menolong” tuturnya depan semua pegawai BBTN Bentarum Selain ikhlas rumus bekerja menurut Wiratno adalah kerja keras. Menurutnya, kerja keras diartikan pada saat bekerja setiap orang dituntut memberikan semua kemampuan hingga batasnya. Sifat tidak mudah menyerah dan selalu mencari cara untuk mencapai tujuan merupakan sifat seorang pekerja keras. Selain bekerja keras, harus diikuti oleh kerja cerdas tambahnya. Bekerja cerdas, menurutnya bekerja secara bersama, bekerja kolektif dan tidak ego sektoral. Kawasan kosnervasi alam yang luas dan tantangannya sangat kompleks membutuhkan kerjasama antar lembaga dan instansi. “bekerja cerdas artinya jangan pernah bekerja sendiri”ujarnya. Disinggung mengenai 10 paradigma baru pengelolaan kawasan konservasi yang salah satunya mencantumkan learning organization (organisasi pembelajar) dengan lugas dia menjelaskan kata kuncinya adalah belajar. Sebuah organisasi menurutnya harus belajar dari kesalahan dan melakukan kembali dengan rancangan yang lebih baik agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Organisasi seperti UPT Taman Nasional harus mampu berinovasi dan memberikan inspirasi bagi yang lain. Inovasi merupakan kunci mengelola kawasan konservasi yang tantangan kedepannya semakin kompleks.”Capaian yang telah dilakukan di disini seperti pengembangan madu, kerjasama dengan instansi lain bisa menjadi inspirasi bagi UPT lain” ujarnya. Wiratno juga berharap nantinya akan banyak pegawai BBTN Bentarum yang berasal dari penduduk lokal Kabupaten Kapuas Hulu bahan Kepala Balai Besar sekalipun. “pegawai lokal dari siswa SKMA (yang berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu) ide yang sangat cemerlang”ujarnya. Mengakhiri arahannya, mantan direktur di Conservation International (CI) Indonesia ini berpesan untuk seluruh pegawai BBTN Bentarum menguasai wilayah kerja dan menampilkan fakta dan data yang sebenarnya. “kuasai lapangan, pastikan data tidak hilang dan yang terpenting adalah kita tidak memalsu data” pungkasnya. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TaNa Bentarum)

Sintang, 17 April 2018. Direktur Jenderal KSDAE Bapak Ir. Wiratno, M.Sc melakukan safari Kunjungan Kerja ke Kantor Balai TN Bukit Baka Bukit Raya, Suaka Enggang BKSDA Kalbar Seksi Wilayah 2 Sintang dan SOC (Sintang Orangutan Center) di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat dan TN Betung Kerihun Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Kunjungan Bapak Dirjen KSDAE ke TN Bukit Baka Bukit Raya dalam rangka peresmian Visitor Center dan menandatangani prasasti peresmiannya, selain itu juga diagendakan mengadakan pembinaan pegawai secara singkat mengingat padatnya jadwal kunjungan. Saat pembinaan pegawai Bapak Dirjen KSDAE sempat menanyakan tentang pengelolaan Taman Nasional kepada perwakilan Polhut (sdr. Sunaryo, Kepala Resort Belaban) terkait permasalahan pengamanan, peta kerja, bahkan nama kepala desanya. Selain itu juga menanyakan kepada perwakilan PEH (Sdr. M Abduh) tekait pelaksanaan RBM, kegiatan pengelolaan KEHATI, Wisata Alam, Pendakian Bukit Raya dan banyak lagi hal-hal yang menarik perhatian Dirjen KSDAE. Bapak Dirjen KSDAE tidak lupa juga menanyakan kendala dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi para petugas lapangan, yang salah satunya adalah terkait aksesibilitas. Yang mana diketahui bahwa TNBBBR memiliki aksesibilitas yang relative sulit dijangkau dan memerlukan Sarpras transportasi yang prima. Aksesibilitas ke kawasan TNBBBR ditempuh dengan Kendaraan darat dan air dengan jarak tempuh yang cukup jauh (antara 5 jam untuk resort terdekat di resort Belaban dan 16 Jam untuk resort terjauh). TNBBBR memiliki 7 resort yang terbagi 4 resort di SPTN 1 Nanga Pinoh Kalbar (Belaban, Mentatai, Rantau malam dan Meroboi) dan 3 Resort di SPTN 2 Kasongan Kalteng (Tumbang Hiran, Tumbang Habangoi dan Kuluk Sepangi). Beliau menanyakan kebutuhan apa yang diperlukan untuk memperlancar kegiatan lapangan, dan TNBBBR memohon agar dapat dialokasikan pesawat Ultralight untuk tahun anggaran 2019. Kunjungan Bapak Dirjen KSDAE di kantor TNBBBR diakhiri dengan penandatanganan Prasasti peresmian gedung Visitor Center, foto bersama dan juga berkesempatan mencicipi Beras Hitam khas masyarakat tradisional sekitar kawasan TNBBBR yang memiliki tekstur legit, manis dan pulen, sangat berbeda dengan beras hitam yang biasa di pasarkan di swalayan pada umumnya yang memiliki tekstur kasar. Turut hadir dalam kunjungan Dirjen KSDAE ke TNBBBR adalah Kepala Balai Besar TN Betung Kerihun Danau Sentarum dan rombongan, Kepala Balai KSDA Kalbar dan rombongan, Kepala Balai KSDA Kalteng, Kepala Balai TN Kayan Mentarang, Kasubdit Pengawetan Jenis Ditjen KSDAE, Kepala KPH Melawi, Dosen Universitas Kapuas dan lain-lainnya. Setelah kunjungan ke TNBBBR, Dirjen KSDAE melanjutkan kunjungan ke Suaka Enggang KSDA Kalbar Seksi Wilayah 2 Sintang dan melakukan penanaman, kemudian dilanjutkan membuka Lokakarya “The Future Orangutan Unreleasable” di Sintang Orangutan Center (SOC) yang juga dihadiri oleh Bapak Bupati Sintang dr. Djarot Winarno, M.Med,Ph., sekaligus melakukan pelepasan Orangutan secara simbolis untuk di release ke TN Betung Kerihun Danau Sentarum. Setelah seluruh rangkaian acara di Kabupaten Sintang terlaksana, Bapak Dirjen KSDAE melanjutkan perjalanan ke Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan pelepasliaran/re-stocking Ikan Arwana Super Red (Schleropagus formosus) dan juga melakukan pembinaan pegawai TNBKDS di Pusat Lapangan Tekenang. Sumber : Balai TN Bukit Baka Bukit Raya

Mamuju, 17 April 2018. Pelepasan Tim Ekspedisi Taman Nasional Gandang Dewata (TNGD) oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Barat (Sulbar) berlangsung di halaman kantor Gubernur Sulbar di Mamuju (17/4/18) tepat pukul 09.30 WITA. TNGD ditetapkan Menteri LHK dengan SK No 773 tanggal 3 Oktober 2016 dengan luas 180.078 Ha, dan telah dideklarasikan pada tanggal 5 April 2017 di Kabupaten Mamasa. Ekspedisi TNGD merupakan salah satu role model Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan (BBKSDA Sulsel) untuk pengelolaan Taman Nasional. Wagub Sulbar Hj. Enny Anggraeny Anwar melepas 36 personil Tim Ekspedisi Taman Nasional Gandang Dewata yang terdiri dari personil BBKSDA Sulsel, Dishut Provinsi Sulbar, Lab Konservasi Fahutan Unhas, TNI, SAR Unhas dan Kelompok Pencinta Alam Sulbar. Dalam sambutannya, Wagub berpesan agar Ekspedisi ini dapat memberikan manfaat untuk pengelolaan TN Gandang Dewata kedepan. Wagub juga memberikan semangat dan motivasi kepada anggota Tim Ekspedisi untuk selalu menjaga kekompakan dan kerjasama Tim, serta yang paling kesehatan anggota Tim Ekspedisi. Ekspedisi ini berlangsung selama 12 hari dimulai dari tanggal 18 s/d 30 April 2018 dengan titik keberangkatan di kecamatan Mamasa dan berakhir di Kecamatan Tabulahan Mamuju. Bu Wagub menerima Pataka dari BBKSDA dan menyerahkan kepada Ketua Tim Ekspedisi Sdr. Hamka. Kadishut Prov. Sulbar Ir. Fakhruddin menyerahkan boneka Anoa, Kaos Ekspedisi, buku TNGD dan ucapan selamat kepada anggota Tim Ekspedisi sebagai tanda pelepasan secara resmi. BBKSDA Sulsel juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas nama Dirjen KSDAE kepada Gubernur dan Kadishut Prov Sulbar serta jajarannya atas komitmen, dukungan dan kerjasama masyarakat Sulawesi Barat yang telah mendukung terbentuknya TNGD sebagai TN ke 53 di tanah air. Ekspedisi TNGD adalah bagian dari pengelolaan Taman Nasional yang merupakan salah satu role model BBKSDA Sulsel. Sumber : Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan

Putussibau, 15 April 2018. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno mengapresiasi inisiatif terselenggaranya Lokakarya Nasional membahas masa depan orangutan yang tidak dapat dilepasliarkan. Hal ini disampaikannya saat membuka Lokakarya Nasional “The Future of Unreleaseable Orangutans” yang diselenggarakan oleh Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (Tana Bentarum) bekerjasama dengan Yayasan Penyelamatan Orangutan Sintang (YPOS) diSintang, Selasa (17/4). Dijelaskannya, lokakarya ini merupakan wadah bagi pakar orangutan untuk beradu gagasan bagaimana membangun rumah yang layak bagi unreleaseable orangutan. “Memberikan alternatif-alternatif solusi dalam memberikan kehidupan yang layak bagi unreleasable orangutans untuk dapat menikmati kebebasannya tanpa mengganggu keseluruhan populasi di alam” terangnya. Lebih lanjut mantan Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial ini berpendapat bahwa kawasan konservasi termasuk Taman Nasional memiliki fungsi pengawetan keanekaragaman hayati. Contoh nyata YPOS melalui Sintang Orangutan Centre (SOC) telah melepasliarkan kembali 3 orangutan hasil rehabilitasi sekolah alamnya di DAS Mendalam kawasan TNBK. Jojo, Juvi dan Momo nama ketiga orangutan tersebut telah kembali menjadi orangutan liar setelah bertahun-tahun dipelihara oleh manusia. “Kawasan tersebut bisa dijadikan tempat pelepasliaran bagi orangutan yang telah lulus dan dianggap mampu untuk bertahan hidup di habitat alaminya”jelasnya. Namun, Wiratno berharap ada pendekatan yang sama juga terhadap orangutan yang kondisinya cacat baikfisik maupun cacat perilaku sehingga tidak mampu bertahanhidup di alam namun mereka juga menikmati kehidupan di alambebas dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. “Perlu dicari solusi-solusi jangka panjang bagi unreleasable orangutans karena tidak mungkin kita biarkan mereka terus-menerus di dalam kandang selama hidupnya” ujarnya. Di Kalimantan Barat, diperkirakan terdapat sekitar 4.520 individu untuk sub jenis Pongo pygmaeus pygmaeus dan 15.810 individu Pongo pygmaeus wurmbii, yang tersebar di dalam dan di luar kawasan konservasi. Status dua spesies, Pongo pygmaeus pygmaeus dan Pongo pygmaeus wurmbii naik dari Endangered menjadi Critically Endangered. Naiknya status ini disebabkan adanya konversi dan kebakaran habitat serta perburuan. Untuk Kalimantan Barat, selama 10 tahun dari 2004-2014 menunjukkan angka 145 orangutan yang diperdagangkan disekitar Taman Nasional Gunung Palung yang dapat mengakibatkan orangutan tersebut tidak dapat dilepas liarkan ke alam bebas (Freund, Rahman, Knott, 2016). Selama ini beragam fasilitas yang ditawarkan oleh pusat-pusat rehabilitasi dan lembaga konservasi lama-kelamaan tidak sanggup lagi menampung orangutan yang dititipkan dan ada desakan membuat sanctuary bagi mereka. “Beberapa solusi telah ditawarkan salah satunya adalah pembuatan sanctuary orangutan agar dapat dilepasliarkan namun tidak mengganggu keseluruhan populasi” ujar Wiratno. Lokakarya ini menghadirkan para pakar dibidang perlindungan orangutan diantaranya Direktur Konservasi Keankeragaman Hayati (KKH), Forum Orangutan Indonesia (FORINA), Sintang Orangutan Centre (SOC) serta perwakilan Balai Besar Taman Nasional Betung kerihun dan Danau Sentarum. Kunjungan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam danEkosistem (KSDAE) Kementerian LHK di Kalimantan Barat ditandai aksi konservasi berupa pelepasliaran Ikan Arwana. Kawasan Taman Nasional danau sentarum habitat alamiah ikan yang memiliki harga tinggi di pasaran ini. Penangkapan ikan arwana yang masif tanpa mengindahkan prinsip kelestarian menjadi faktor utama menurunnya populasi Arwana di Danau terbesar di Kalimantan ini. Dalam keterangannya kepada media sesaat setelah acara, Dirjen KSDAE Wiratno menegaskan komitmen instansinya menjadi yang terdepan dalam menjaga keberadaan satwa yang terancam punah ini. “(acara) ini merupakan wujud nyata komitmen instansi dibawah DitjenKSDAE untuk meningkatkan populasi arwana di alam” tegasnya. Sebanyak 10 indukan ikan Arwana jenis Super Red (Scleropages formosus) dilepasliarkan kembali di Desa Vega yang masuk ke dalam zona tradisional TNDS. Indukan ini hasilbsumbangan dari penangkar lokal yang berkomitmen tinggi melestarikan Ikan endemik Danau Sentarum ini. Dalam rangkaian kunjungan ke wilayah TNDS, Wiratno juga melakukan pembinaan pegawai lingkup BBTN Bentarum di Resort Tekenang. 10 paradigma baru pengelolaan kawasan konservasi yaitu Masyarakat Sebagai Subyek, Penghormatan pada HAM, Kerjasama Lintas Eselon I, Kerjasama Lintas Kementerian, Penghormatan pada Budaya dan Adat, Multilevel Leadership, Scientific Based Decision Support System, Resort (Field) Based Management, Rewards and Mentorships, dan Learning Organization. Paradigma baru ini menegaskan ketiadaan formula tunggal dalam mengelola kawasan konservasi serta fakta bahwa masyarakat yang menjadi pelaku utama konservasi. Selain memberikan arahan, Pak Wir juga akan melepas tim Eksplorasi Terpadu Biodiversitas Bukit Semujan dan studi Sosial Ekonomi masyarakatnya. Tim terdiri dari parapejabat fungsional lingkup BBTN Bentarum (PEH, Polhut dan Penyuluh) yang melakukan eksplorasi selama 10 hari di Bukit Semujan kawasan TNDS. Mengakhiri rangkaian kunjungannya ke Kapuas Hulu, mantan Kepala Balai Besar KSDA NTT ini akan melihat program masyarakat mandiri energi berbasis Biogas di Desa Manua Sadap kawasan penyangga TNBK. Program ini merupakan kolaborasi antara BBTN Bentarum dengan International Tropical Timber Organization ( ITTO). Selama ini masyarakat desa tersebut menggunakan diesel berbahan bakar minyak yang tidak ramah lingkungan serta mahal. Dengan adanya biogas, saatini masyarakat telah mampu mengembangkan sumber ekonomi produktif seperti menenun, membuat dodol papaya dan keripik rebung serta kerajinan tangan. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TaNa Bentarum)

Malang, April 2018. Upaya Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) dalam mempertahakan Blok Mergotawang Resort PTN Coban Trisula Seksi PTN II dari klaim keluarga ahli waris Alm RP. Noto Soedarmo kembali di uji. Setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (incracht) dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur, fakta dilapangan tak semudah membalikkan telapak tangan. Salah satunya adalah somasi yang dilayangkan oleh pengacara keluarga ahli waris Alm RP. Noto Soedarmo ke BBTNBTS. Somasi dilayangkan berawal dari kegiatan patroli pengamanan kawasan yang dilakukan oleh TIM Patroli Seksi PTN II Tumpang Bidang PTN II Pasuruan yang dipimpin oleh Kepala Seksi PTN Wilayah II Tatag Hari Rudhata, SH. ke wilayah Mergotawang. Patroli tersebut sebagai upaya “Show Of Force” sekaligus preventif atas kawasan Mergotawang dan sekitarnya sebagai bagian pengelolaan TNBTS. Menjawab somasi dari pengacara keluarga ahli waris Alm RP. Noto Soedarmo tersebut, TNBTS melayangkan somasi balik kepada Pengacara yang pada intinya menyampaikan penegasan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No : 182/PDT/2017/PT.SBY tanggal 18 Mei 2017 sudah memiliki kekuatan hukum tetap (Incraht) dan konsekuensi hukum (Represif yustisif) apabila keputusan hukum tersebut tidak diindahkan. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut sekaligus membuktikan bahwa TNBTS sebagai pemilik syah obyek tanah yang disengketakan. Selain melayangkan somasi balik, TNBTS bergerak cepat dengan berkoordinasi melui Polres Malang dan Polsek Tumpang. Koordinasi dilakukan di Kantor Seksi PTN II Tumpang pada tanggal 13 April 2018. Setelah melakukan pencermatan atas putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur disarankan oleh pihak Polres Malang beberapa hal yang perlu segera dilakukan oleh TNBTS baik preventif maupun persuasive dengan melibatkan pihak stakeholders (Polsek, Koramil, Kecamatan dan Desa). Saran pihak Polres Malang dengan melakukan sosialisasi ulang kepada ahli waris dan “penggarap” kawasan Mergotawang bersama-sama pihak Desa Duwet Kedampul dan Desa Duwet Krajan Kecamatan Ponco Kusumo Kabupaten Malang (karena sebelumnya pernah dilakukan sosialisasi putusan Mergotawang ini di Kantor Desa Duwet Krajan). Identifikasi masyarakat yang “masih menggarap” di kawasan TNBTS Blok Mergotawang. Identifikasi ini untuk mengetahui kasualitas penggarap dengan pihak yang klaim obyek tanah serta upaya penyelesaian “person to person”. BBTNBTS perlu memasang papan pengumuman mengenai hasil putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menegaskan kepemilikan obyek tanah Mergotawang dan juga regulasi yang memuat sanksi apabila keputusan tersebut dilanggar. Selain itu juga berkoordinasi intensif dengan penegak hukum dan stakeholder terkait lainnya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. BBTNBTS juga harus melakukan program restorasi di lokasi obyek tanah yang disengketakan dan pemberdayaan masyarakat, melakukan patroli gabungan secara intensif dan terukurdiobyek sengketa serta upaya penegakan hukum berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada pihak-pihak yang mencoba melakukan perlawanan atau menghalang-halangi atas putusan tersebut. Rekomendasi tersebut merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh TNBTS dalam mengawal putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan mempertahankan eksistensi kawasan TNBTS dengan tetap mengedepankan upaya preventif, persuasive dan yustisif. Sumber : Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru

Cangkringan – Sleman, 17 April 2018. Setiap tanggal 30 bulan Rajab, di Merapi dilaksanakan upacara tahunan Labuhan Merapi. Labuhan Merapi merupakan upacara tahunan yang dilaksanakan keraton Ngayogyakarta dengan waktu pelaksanaan selama dua hari. Selai itu, tedapat upacara labuhan di Parangkusumo yang dilaksanakan pada tanggal 29 Rajab setiap tahunnya. Labuhan Merapi diadakan dalam rangka memperingati Jumenengan Dalem Sri Sultan HB X, sekaligus bentuk rasa syukur dan doa bagi keselamatan raja keraton Ngayogyakarto Hadiningrat. Upacara Labuhan ini dimaknai sebagai sebuah persembahan doa kepada Tuhan yang Maha Esa juga tanda penghormatan bagi leluhur kraton Ngayogyakarto Hadiningrat. Hari pertama, Senin (16/04/2018), dilaksanakan pasrah tampi (serah terima) ubo rampe (perlengkapan) labuhan merapi di kantor kecamatan Cangkringan, dari keraton Ngayogyakarta kepihak kecamatan Cangkringan. Untuk selanjutnya, ubo rampedan gunungan diarak dari kantor kecamatan Cangkringan menuju Petilasan Rumah Mbah Maridjan di Kinahrejo, Cangkringan. Ubo rampe dan gunungan ini diserah terimakan dari Camat Cangkringan ke Juru Kunci Merapi, Mbah Asih atau Mas Lurah Kliwon Suraksohargo. Kemudian pada hari kedua, Selasa (17/04/2018) dilanjutkan arak-arakan dari Petilasan Mbah Maridjan ke Sri Menganti, lereng Gunung Merapi, untuk selanjutnya dilakukan prosesi utama, ritual dan doa. Labuhan Merapi kali ini merupakan labuhan ageng, yang diperingati setiap delapan tahun sekali, atau sering disebut tahun dal. Rangkaian prosesi labuhan merapi ini dilaksanakan dikawasan TN Gunung Merapi, di zona religi budaya dan sejarah sehingga perlu dilaksanakan pengamanan terhadap rangkaian prosesi labuhan merapi. Zona religi, budaya dan sejarah di kawasan konservasi TN Gunung Merapi dimaksudkan untuk mendukung budaya dan adat istiadat setempat. Selama dua hari sebanyak 20 (dua puluh) personeldikerahkan untuk melakukan pengamanan sejak acara pasrahtampi ubo rampe hingga prosesi puncak di hari kedua. Dan hingga akhir acara, semua prosesi telah terlaksana dengan baik. *** Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Merapi

Bantimurung, 17 April 2018. Untuk meningkatkan pelayanan pengunjung pada Kawasan Pendakian Bulusaraung SPTN Wilayah I menggelar satuan tugas dua minggu sekali. Kawasan pendakian ini merupakan salah satu dari 7 site wisata andalan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang lebih dikenal dengan “The Seven Wonders.” Beberapa waktu lalu, regu dua menggelar satuan tugas pada tanggal 14 – 15 April 2018 lalu. Regu ini terdiri dari 6 orang. Satuan tugas ini terdiri dari personil SPTN Wilayah I Balocci. Satgas ini akan mendampingi petugas pengelola Kawasan Pendakian Bulusaraung yang merupakan pemuda masyarakat desa setempat (Tompobulu) yang tergabung dalam Kelompok Pengelola Ekowisata Dentong. Mereka bertugas untuk memberikan pendidikan konservasi bagi para pendaki Gunung Bulusaraung dengan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) pendakian Gunung Bulusaraung. Saat registrasi petugas satgas menyampaikan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama mendaki Gunung Bulusaraung. ”Boleh mengambil foto, namun kami harap agar pendaki tak meninggalkan sampah. Saya harap juga teman-teman pendaki tidak meninggalkan jejak seperti coret-coretan di sherter, batu ataupun di pohon,” tegas ReliKrsibiantoro, petugas satgas, kepada pendaki. “Karena tak boleh meninggalkan sampah, kami minta teman-teman pendaki membawa turun sampahnya,” tambahnya. Setiap pendaki kemudian akan mengisi formulirsampah, mengisi daftar barang bawaan yang berpotensi menimbulkan sampah. Saat turun setiap pendaki akan diperiksa petugas, menyesuaikan sampah yang dibawa turun dengan barang bawaan saat naik gunung. Jika jumlah sampah yang dibawa turun tidak sesuai dengan fomulir sampah (kurang) akan dikenakan denda Rp. 2.000 per item. Jumlah sampah yang berhasil dibawa turun pendaki tak kurang dari 50 kg. Sampah tersebut kemudian dibawa turundari Desa Tompobulu menuju Bank Sampah terdekat di Kabupaten Pangkep. Ke depan satuan satgas ini berharap “pendakian zero waste” dapat diterapkan di Kawasan Pendakian Bulusaraung. Beberapa barang bawaan yang tidak diperboleh saat mendaki gunung ini, di antaranya sabun, pasta gigi dan shampo, karena dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Barang lain yang sering dibawa pendaki adalah speaker atau guitar. Kedua alat ini tidak dibolehkan karena dapat menimbulkan kebisingan yang pada akhirnya dapat mengusik satwa. Jumlah pengunjung kawasan wisata selama dua hari tak kurang dari 237 orang. “Jumlah pendaki minggu ini cukup banyak, bisa jadi karena libur tanggal merah di hari Sabtu,” ujar Reli. Pendaki masih membawa barang yang tidak seharusnya dibawa saat mendaki, seperti guitar, sabun, dan beberapa barang lainnya yang berpotensi menimbulkan sampah. Ke depan perlu sosialisasi secara massif baik media cetak maupun elektronik untuk menyampaikan SOP ini. “Sementara ini kami masih berlakukan 2 kali sebulan teman-teman melakukan satgas di Kawasan Pendakian Bulusaraung. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir efek dari aktivitas pendakian, seperti membuang sampah selama mendaki ataupun mengganggu satwa di habitatnya,” pungkas Iqbal Abadi Rasjid, Kepala SPTN Wilayah I, saat kami temui. Gunung bukanlah tempat sampah. Jadilah pecinta alam, membiarkannya tetap alami tanpa mengusiknya. Sumber : Ramli – Pengendali Ekosistem Hutan Balai TN Bantimurung Bulusaraung

Ampana, 17 April 2018. Balai TN Kepulauan Togean (TNKT) melaunching dan melaksanakan Bimtek Sitroom RBM Di Aula Kantor Balai TNKT. Launching Sitroom dilaksanakan senin, 16 April 2018 yang dilanjutkan Bimtek sampai dengan Selasa Tanggal 17 April 2018. Bimtek dihadiri seluruh pegawai Balai TNKT baik yang ada di Kantor Balai maupun yang berasal dari lapangan. Launching sitroom dipimpin langsung Kepala Balai TNKT Ir. Bustang. "Kegiatan bimtek Sitroom RBM ini dapat meningkatkan skill dan pengetahuan pegawai dalam pengumpulan data yang sudah berbasis resort. Output yang diharapkan dengan adanya Bimtek sitroom RBM, data yang disampaikan oleh BTNKT sudah sesuai tematik, valid dan memiliki time series” ujar Bustang, dalam arahannya. Pemateri Bimtek Sitroom RBM berasal dari CV. Gamma Media Solusindo selaku fasilitator. Tujuan dibuatnya sitroom RBM ini antara lain agar Pusat dapat mengakses langsung data yang berasal dari lapangan, mempermudah Balai/Pusat untuk monitoring kegiatan di lapangan, mempermudah untuk menganalisa hasil data di lapangan, mempermudah penyelesaian masalah yang dihadapi dilapangan dan adanya penyampaian hasil monitoring secara digital dan detail. Destia selaku pemateri menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat membantu kinerja teman-teman yang berada di lapangan dan setiap individu yang di lapangan dapat lebih proaktif, ujarnya. Sumber : Balai TN Kepulauan Togean

Sofifi, 16 April 2018. Selain agenda acara serah terima Gedung Pusat Informasi pada Suaka Paruh Bengkok (SPB), Sekretaris Direktorat Jenderal (Sekditjen) KSDAE beserta Kepala Bagian Kepegawaian juga melaksanakan agenda pembinaan pegawai di kantor Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata TNAL). Peserta yang hadir adalah UPT KSDAE di Maluku Utara, yaitu Balai TNAL dan SKW I Ternate BKSDA Maluku. Acara tersebut berlangsung dengan hikmat dengan suasana yang ramah. Sekditjen KSDAE menyampaikan beberapa arahan kepada para peserta, salah satunya adalah agar tetap semangat dan ikhlas dalam bekerja di kawasan konservasi. Saat ini jabatan fungsional khusus seperti Polhut, PEH dan Penyuluh diharuskan untuk memiliki spesifikasi tertentu, misalnya PEH ahli burung dan lainnya. Beliau juga menyampaikan pesan atau motivasi dari Dirjen KSDAE, yaitu “ Forest is not about trees, its about life”. Paparan selanjutnya diberikan oleh Kepala Bagian Kepegawaian KSDAE. Beliau menjelaskan tentang pentingnya kedisiplinan bagi pegawai dan pelaksanaan program E-Kinerja bulan Juli Mendatang. Selain itu Munarto juga menyampaikan dengan penuh semangat bahwa saat ini sedang diupayakan Perdirjen terkait pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi, mulai dari tingkat Resort. Kepala Resort diperbolehkan mengusulkan anggotanya yang berprestasi begitupula dengan Kepala Seksi yang juga dipersilahkan untuk mengusulkan Kepala Resort yang berprestasi dan bertahap sampai tingkat Kepala Balai. Penilaian juga bisa berdasarkan nilai SKP yang tentunya dengan asas keadilan, dimana pada setiap penilaian SKP para Kepala Seksi duduk bersama-sama untuk memberikan penilaian terhadap personilnya. “Kami masih menunggu tandatangan Perdirjen terkait pemberian penghargaan kepada petugas lapangan yang berprestasi. Selagi menunggu Perdirjen tersebut, UPT juga sudah bisa mengusulkan nama-nama pegawainya yang berprestasi untuk diberikan penghargaan”, kata Munarto, Kabag Kepegawaian KSDAE. Beliau juga memberikan bocoran dari Bapak Sekditjen KSDAE bahwa Beliau (Sekditjen) sangat mendukung terhadap setiap pegawai di UPT untuk melanjutkan program belajar baik itu beasiswa atau biaya mandiri. “Ini sebenarnya rahasia, setiap saya mengajukan tanda tangan persetujuan ijin belajar ke Pak Sekdit, Beliau langsung tanda tangan tanpa membaca kembali usulan tersebut. Entah itu karena percaya kepada saya atau Beliau selalu mendukung pegawainya untuk melanjutkan studi”, tambah Kabag Kepegawaian. Setelah paparan dari Sekditjen dan Kabag Kepegawaian selesai, acara dilanjutkan dengan tanya jawab. Sumber : BTN Aketajawe Lolobata

Gunung Sigogor, 16 April 2018. Nandang Prihadi, Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur (BBKSDA Jatim) memimpin langsung patroli kawasan dan survey lokasi Pemulihan Ekosistem di Blok Rehabilitasi Cagar Alam (CA) Gunung Picis dan Cagar Alam Gunung Sigogor. Tim terdiri dari personil BBKSDA Jatim Bidang KSDA Wilayah 1 Madiun, Seksi Konservasi Wilayah (SKW) 2 Bojonegoro dan Resort Konservasi Wilayah (RKW) 06 Ponorogo. Kedua kawasan suaka alam ini terletak di kecamatan Ngebel kabupaten Ponorogo yang masuk dalam wilayah kerja RKW 06, SKW 2, Bidang KSDA Wilayah 1 Madiun. Tim memulai patroli dari CA. Gunung Picis dan dilanjutkan ke CA. Gunung Sigogor, tepatnya di blok Cengger yang merupakan lokasi pemulihan ekosistem (PE). Blok Cengger CA. Gunung Sigogor terletak pada titik awal pal CA. 61 dengan ketinggian 1.505 mdpl dan luas areal pemulihan ekosistem 3 Ha. Tipe ekosistem dari Cagar Alam Gunung Sigogor adalah Hutan hujan tropis pegunungan yang floranya didominasi oleh pasang (Quercus sondaica), jamuju (Podocarpus imbricatus), rasamala (Altingia excelsa), dali (Radermachera gigantea), wesen (Dodoneca viscosa), kodokan (Macropanax dispermum), morosowo (Engelhardis spicata), embacang (Mangifera foetida), puspa (Schima wallichii), salam (Eugenia polyantha), dan lain-lain. Sedangkan faunanya didominasi rangkok (Buceros rhinoceros), elang bondol (Haliastur indus), raja udang (Halchyon chloris), dan tulum tumpuk (Megalaima javanensis). Terdapat jutga beberapa jenis mamalia seperti macan tutul (Panthera pardus), monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), lutung (Presbytis cristata), dan lain-lain. Kawasan CA ini berdampingan dengan kawasan perkebunan, hutan lindung dan hutan produksi Perum Perhutani. Blok rehabilitasi kedua kawasan suaka alam ini merupakan areal bekas kebakaran, dan saat ini hanya menyisakan padang savana dan berpotensi terjadi longsor apabila tidak dilakukan penanaman tegakan. Areal PE di CA. Gunung Picis seluas 3.9 Ha dan untuk CA. Gunung Sigogor seluas 3 ha dengan jenis bibit yang akan digunakan adalah puspa, pasang dan cemara gimbal. Kedua CA ini memiliki keanekaragaman yang cukup tinggi dan pernah menjadi lokasi pelepasliaran dan site monitoring satwa elang jawa. Selain itu, juga merupakan sumber air untuk kebutuhan sehari hari serta untuk memenuhi kebutuhan air Telaga Ngebel yang menjadi sumber PLTA. Terdapat kelompok binaan desa sekitar kawasan konservasi, yaitu desa gondowido yang pelibatannya dengan pembuatan bibit untuk pemulihan ekosistem. Kedua kawasan CA. Tersebut memiliki keanekaragaman yang cukup tinggi, dan pernah menjadi lokasi pelepasliaran satwa elang jawa dan juga menjadi site monitoring dari satwa tersebut. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Timur

Paloh, 16 April 2018. Balai KSDA Kalimantan Barat melakukan pembahasan penyusunan master plan pengelolaan suaka penyu langsung di lokasi TWA Tj Belimbing Kec. Paloh Kab. Sambas. Hadir dalam kesempatan ini, perwakilan dari Bappeda Kab. Sambas; Kabid Pemberdayaan Nelayan Kecil; Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sambas; Sekretaris Disparpora Sambas; Satwas PSDKP Sambas; Kepala Stasiun PSDKP Mempawah; BPSPL Pontianak; Pemuka masyarakat Desa Nibung dan Desa Sebubus; Kelompok Pemberdayaan Masyarakat; Babinsa Paloh; Pengurus Pemerintah Desa Malek dan pihak-pihak terkait di sekitar TWA Tanjung Belimbing. Dalam kesempatan ini, Kepala Balai KSDA Kalbar menyampaian apresiasi kepada semua pihak yang dengan antusiasme dapat berkumpul santai dalam rangka membicarakan konsep pengelolaan suaka penyu di TWA Tj Belimbing. Beliau menyampaikan, pengelolaan TWA Tanjung Belimbing berprinsip bahwa “Selagi hutannya terjaga, masyarakat senang dan negara mendapat pemasukan melalui PNBP” maka hal tersebut baru bisa dikatakan keberhasilan dalam pengelolaannya. Sehingga diharapkan pengelolaan TWA yangtersusun nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pembahasan ini diputarkan gambar 3 dimensi desain rencana pengelolaan Suaka Penyu, agar peserta diskusi mendapatkan sedikit gambaran tentang rancangan desain tersebut. Diskusi pada kesempatan ini terdapat banyak masukan dari berbagai pihak diantaranya terkait aset Pemda Kab. Sambas yang saat ini sudah ada di TWA, dan terbuka kemungkinan untuk kolaborasi pemanfaatannya melalui Perjanjian Kerjasama (PKS). Pada prinsipnya diharapkan pengelolaan TWA Tanjung Belimbing haruslah berimbang antara kepentingan pariwisata dengan konsep pelestarian. Dan yang tidak kalah penting adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peluang-peluang usaha peningkatan ekonomi. Disampaikan Sdr. Darmawan (tokoh pemuda), berharap bahwa TWA Tanjung Belimbing dapat dikembalikan seperti cerita dulu, sejarah menuliskan tentang cerita perang telur penyu dan semoga budaya kearifan lokal tersebut dapat kembali dimunculkan. Pengelolan Suaka Penyu, diharapkan dapat bersinergi dengan banyak pihak, utamanya masyarakat sebagai pelaku konservasi, demikian disampaikan perwakilan dari UPT PSDKP. Disampaikan dengan saling sinergi bisa mengoptimalkan pengelolaan TWA Tanjung Belimbing dan sekitarnya. Tidak bisa dipungkiri adanya aturan tumpang tindih antara kementerian, namun kita sebagai pelaksana di lapangan tidak perlu dipermasalahkan. Karena yang diperlukan adalah duduk bersama untuk membicarakan pengelolaan kedepan, sehingga menjadi lebih baik dan kelestarian serta manfaat untuk masyarakat dapat diwujudkan. (YS). Sumber : BKSDA Kalimantan Barat

Bontang, 16 April 2018. Selama kurang lebih 2 bulan melaksanakan magang di TN Kutai (19 Februari – 16 April 2018), hari senin (16 April 2018) sebanyak 34 peserta magang dari SMK Kehutanan Negeri Makassar melakukan presentasi di BPU Bontang Mangrove Park. Kegiatan dihadiri Kepala Balai TN Kutai beserta jajarannya, Kepala SMKK Negeri Makassar dan KSBTU SMKK Negeri Makassar. ?Siswa-siswi mempresentasikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama berada di TN Kutai. Adapun kegiatan magang dilaksanakan di 6 resort TN Kutai yaitu Resort Teluk Pandan, Resort Sangkima, Resort Sangatta, Resort Rantau Pulung, Resort Menamang dan Resort Beno Harapan. Dari hasil presentasi yang dilakukan, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: patroli pengamanan hutan, sosialisasi tentang TN Kutai kepada masyarakat sekitar kawasan, monitoring orangutan, monitoring bekantan, identifikasi tumbuhan pakan orangutan, identifikasi vegetasi mangrove, pengenalan dasar kebakaran hutan dan lahan, pemulihan ekosistem, pameran indogreen 2018, pengamatan perilaku orangutan, inventarisasi satwa secara tidak langsung, inventarisasi flora, pemeliharaan pal batas TN Kutai, pengumpulan data sosial dan ekonomi masyarakat di Resort Menamang, inventarisasi penggunaan lahan di TN Kutai dan ekowisata di TN Kutai. Siswa-siswi menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan pengaplikasian langsung dari materi pelajaran yang diterima di sekdolah sehingga dengan melakukan kegiatan ini, ilmu dan pengalaman semakin bertambah. Kepala SMK Kehutanan Negeri Makassar menyatakan bahwa TN Kutai merupakan lokasi yang sangat representatif sebagai tempat praktek. Beliau juga mengatakan bahwa SMKK Negeri Makassar memilih TN Kutai sebagai tempat praktek untuk memperkaya khasanah karena Indonesia sangat beragam sehingga siswa/siswi nantinya jika bekerja di lingkup kehutanan akan siap ditempatkan dimana saja. "Saya harap kegiatan ini akan berjalan terus dan menunggu jika masih ada siswa-siswi SMKK Negeri Makassar bahkan sekolah lain yang akan melaksanakan magang di TN Kutai” ujar Nur Patria Kurniawan, Kepala Balai TN Kutai. Beliau juga berpesan kepada siswa - siswi jika dalam bekerja harus bekerja ikhlas, bekerja keras, dan bekerja cerdas begitupun dalam belajar, siswa-siswi harus belajar ikhlas, belajar keras dan belajar cerdas. Dilanjutkan kepala SPTN wilayah II Tenggarong Bapak Syaiful Bahri bahwa apapun yang dilakukan jiwa korsa harus tetap dijaga. Sumber : Balai TN Kutai

Pekanbaru, 16 April 2018. Upaya Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo, maka Direktur PPH Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adakan rapat koordinasi untuk membentuk satuan tugas (Satgas) Penegakan Hukum pada hari senin 16 April 2018 di Pekanbaru. Rapat dihadiri Asisten Deputi Kemenkoppolhukam, Direktur PPH, Kepala Balai Besar KSDA Riau, Direskrimsus Polda Riau, Kejati Riau, Korem031/WB, BPN Riau, Kepala Balai TN. Tesso Nilo, serta Dit. PHP Ditjen PHLHK. Diperoleh kesepakatan bahwa Direktur Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Satgas yang baru dibentuk. Disepakati pula bahwa segera menyusun rencana aksi Tim Satuan Tugas (Satgas). “Keputusan akhir dari rapat koordinasi yang dilaksanakan tadi akan segera dilaporkan Hasil Aksi nya ke Menkopolhukam dan Direktorat Jenderal Gakum” ucap Supartono, Kepala Balai TN Tesso Nilo saat dimintai keterangan. Sumber : Balai Taman Nasional Tesso Nilo