Selayar, 7 Mei 2018. Status kawasan Taka Bonerate bermula sebagai Cagar Alam melalui SK Menteri Kehutanan No. 100/kpts-II/1989. Wilayah tersebut ditunjuk sebagai Cagar Alam Laut karena hamparan karang berbentuk cincin (atol) dan terdapat habitat khusus/unik serta ekosistem terumbu karang/lamun untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Pada tahun 1992, Taka Bonerate kemudian ditunjuk menjadi Taman Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 280/kpts-II/1992 yang selanjutnya tahun 2001 menjadi Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Taka Bonerate melalui keputusan menteri Kehutanan No. 92/KPTS-II/2001 dengan luas kawasan 530.765 Ha yang dikelola dengan sistem zonasi. Tahun 2015 lembaga internasional UNESCO turut menetapkan kawasan TN. Taka Bonerate sebagai core zone dari Cagar Biosfer yang meliputi luasan satu kabupaten Kepulauan Selayar dengan nama Cagar Biosfer Taka Bonerate - Kepulauan Selayar. Taman Nasional Taka Bonerate sendiri terdiri atas 18 pulau kecil, 5 bungin dan 30 taka yang tersebar membentuk cincin/atol. Terdapat 7 buah pulau yang berpenghuni yakni Pulau Tarupa, Pulau Rajuni Kecil, Pulau Rajuni Besar, Pulau Latondu Besar, Pulau Jinato, Pulau Pasitallu Tengah, dan Pulau Pasitallu Timur. Yang didiami oleh mayoritas suku Bugis dan Bajo. Menelisik sejarah, Taka Bonerate dulunya bernama Tijger Eilanden (Belanda) jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah Kepulauan Macan (Peta 1901 - KITLV Leiden). Kemudian setelah ditunjuk sebagai kawasan konservasi berubah nama menjadi Taka Bonerate yang diambil dari bahasa lokal (Taka : Karang, Bone : Pasir, Rate : Atas) yang arti harfiahnya adalah "Hamparan Karang Di Atas Pasir". Menurut informasi masyarakat lokal, dari dulu bahkan dari zaman Belanda sampai sekarang, kawasan ini sering dikunjungi oleh nelayan dari berbagai daerah bahkan dari propinsi tetangga karena potensi perikanannya. Begitu pun sebaliknya para nelayan Taka Bonerate melanglang buana ke daerah lain untuk menjual hasil lautnya. Jadi sudah sejak dulu sektor perikanan di Taka Bonerate berkembang dengan baik. Nah diharapkan kedepan sektor pariwisatanya bisa berkembang dengan baik pula sehingga Taka Bonerate bisa lebih dikenal lagi bahkan hingga ke mancanegara. Sumber : Asri - PEH Balai Taman Nasional Taka Bonerate

Bandung, 7 Mei 2018, Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia merupakan suatu keharusan bagi suatu lembaga pemerintah guna meningkatkan kualitas hasil kerja dalam rangka pencapaian tujuan dari lembaga pemerintah tersebut. Resor Konservasi Wilayah (RKW) adalah struktur organisasi terkecil dari pengelolaan suatu kawasan konservasi sehingga kedudukan RKW ini sangat strategis sebagai ujung tombak pengelolaan kawasan konservasi. Dalam upaya meningkatkan manajemen di tingkat RKW, Direktorat Jenderal KSDAE telah membangun sebuah aplikasi yang dinamakan dengan Spatial Monitoring and Reporting Tools – Resort Based Management (SMART- RBM) yang merupakan sebuah sistem patroli yang dilakukan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga patrol dapat efektif, tepat sasaran dan terukur yang hasilnya mampu menjadi dasar obyektif bagi pengambilan keputusan di level kebijakan strategis. SMART – RBM ini dapat dikerjakan dengan menggunakan baik GPS maupun smartphone (didukung aplikasi). Mempertimbangkan hal tersebut, Balai Besar KSDA memandang penting SMART – RBM ini untuk segera diterapkan agar setiap langkah kerja personil Resort BBKSDA Jabar terukur dan menghasilkan (informasi) multimanfaat, maka pada hari Senin, 7 Mei 2018, bertempat di Hotel Puri Khatulistiwa-Jatinangor Sumedang, sekitar 80 orang yang terdiri dari Kepala RKW dan administrator SMART-RBM di tingkat kantor Balai Besar KSDA Jawa Barat, Bidang KSDA Wilayah dan Seksi Konservasi Wilayah serta 2 orang perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Perum Perhutani Div. Reg. Jabar dan Banten telah mengikuti Inhouse Training SMART-RBM. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat, Ir. Sustyo Iriyono, MSi., dalam arahannya Sustyo Iriyono mengatakan bahwa, “Sekarang ini para kepala RKW harus mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan harus mampu menyesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan Ditjen KSDAE, yaitu antara lain dengan aplikasi SMART-RBM ini, sehingga dengan aplikasi ini, hasil kerja dari setiap RKW akan benar-benar termonitor setiap harinya, tidak ada lagi laporan yang asal-asalan, apalagi kita telah melengkapi setiap RKW dengan peralatan kerja yang cukup memadai”, pungkasnya. Pada kesempatan ini juga, secara simbolis telah diserahkan peralatan untuk menunjang kerja dari setiap RKW, yaitu setiap RKW mendapatkan masing-masing satu unit laptop, kamera digital, dan printer oleh Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat kepada perwakilan Kepala RKW yang diwakili oleh Kepala RKW CA. Gunung Simpang dan CA. Bojong Larang Jayanti, Sdr. Odang. Materi yang disampaikan dalam kegiatan Inhouse Training SMART-RBM ini yaitu pengenalan aplikasi SMART-RBM yang disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Kawasan Konservasi, guna meningkatkan pemahaman akan aplikasi tersebut, maka para kepala RKW langsung melakukan praktek penggunaan aplikasi SMART-RBM. Sumber: BBKSDA Jawa Barat

Pulau Selayar, 7 Mei 2018. Peningkatan kapasitas penyelaman guna menjadi pemandu selam yang profesional sudah kali ketiga dilaksanakan dan sudah masuk tingkatan rescue yang diikuti 10 orang masyarakat terbaik dalam kawasan taman nasional. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Balai Taman Nasional Taka Bonerate dengan mitra kerjanya WWF-ID. "Pelatihan ini berlangsung selama tiga hari (7-9/05) dan dilatih oleh instruktur profesional dari WWF sendiri dengan materi yang cukup padat" ucap Martina Rahmadani (Staf WWF-ID) penanggung jawab kegiatan. Kegiatan pelatihan ini juga sebagai penguatan kelompok pariwisata berbasis masyarakat desa, meningkatkan kemampuan perwakilan anggota kelompok menjadi pemandu selam yang memenuhi standar serta mempersiapkan anggota kelompok untuk siap menerima wisatawan. Peserta kali ini merupakan hasil seleksi dengan persyaratan merupakan anggota kelompok Masyarakat Desa Konservasi (MDK), telah mendapatkan sertifikat Advance dan telah melakukan pengisian Logg book selam minimal 20 kali penyelaman. Bertempat di Ruang Rapat Balai TN. Taka Bonerate, kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Balai Faat Rudhianto dihadiri Kepala SPTN I Muhammad Hasan dan Kepala SPTN II Jinato Abd. Rajab. Di hari pertama, diisi dengan materi dan di hari berikutnya praktek. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan selam anggota kelompok dan mampu memberikan pertolongan dalam kondisi darurat kepada pengunjung. Kepala balai berpesan agar peserta serius dan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini sampai selesai, menyerap ilmu dan keterampilannya, karena kelak para peserta akan menjadi pemandu selam yang profesional dalam kawasan TN. Taka Bonerate. Dengan menyiapkan sumberdaya pelaku wisata yang mumpuni, diharapkan masyarakat ditingkat tapak sudah siap melayani para wisatawan yang akan berkunjung ke Taman Nasional Taka Bonerate, termasuk memiliki Dive Center. Sumber : Asri - PEH Balai Taman Nasional Taka Bonerate

Situbondo, 7 Mei 2018. Kabar gembira kembali datang dari Suaka Banteng Baluran yang ada di Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Bekol Balai Taman Nasional Baluran. Pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 telah lahir anak ke 4 dari pasangan Banteng Tinda dan Doni. Berdasarkan informasi dari penanggung jawab Suaka Banteng, hari perkiraan lahir (HPL) dari anakan ini memang telah diprediksi akan terjadi antara akhir April atau awal Mei dikarenakan petugas melihat dan mencatat proses perkawinan kedua indukan sehingga perkiraan HPL dapat dihitung. Proses kelahiran terjadi pada Sabtu malam pada pukul 21.00 WIB dan kemudian pada keesokan paginya dilakukan pemeriksaan pada anak Banteng berjenis kelamin Betina ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan anak Banteng ini memiliki lebar 68 cm dan panjang 104 cm tinggi 65 cm dan berat badan 11 Kg. Kondisinya sangat sehat dengan terperatur tubuh 37C. Dengan kelahiran ini maka Banteng yang ada di Suaka Banteng Bekol bertambah menjadi 7 ekor. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo diberi kehormatan untuk memberi nama pada anak Banteng ini dan diberi nama Srikandi. Dengan nama itu diharapkan anak Banateng ini dapat menjadi pejuang untuk dapat melahirkan banyak anak Banteng lainnya sehinnga populasi Banteng di Baluran dapat terus meningkat. Sumber : BTN Baluran

Manado, 7 Mei 2018. Berlokasi di zona pemanfaatan wisata Taman Nasional Bunaken, patroli wisata rutin digelar oleh tim gabungan dari Seksi Pengelolaan Taman Nasional wilayah I, Balai Taman Nasional Bunaken, Polsek Bunaken, dan petugas dari Kecamatan Bunaken. Patroli wisata ini dalam rangka untuk pengendalian aktivitas wisata dan upaya realisasi target Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) melalui kegiatan pengecekan tiket masuk kawasan TN Bunaken. Dengan adanya patroli wisata ini, diharapkan tujuan pemanfaatan jasa lingkungan dalam hal ini pemanfaatan wisata dapat tercapai yaitu kelestarian sumber daya alam, tertibnya pengunjung dalam pembayaran tarif masuk kawasan sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Selain bertujuan pengendalian aktivitas wisata, kegiatan patroli wisata ini sekaligus wahana interaksi petugas dari Balai TN Bunaken dengan pengunjung wisata baik dari wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Salah seorang wisatawan yang berasal dari Jerman menceritakan bahwa dia ke Bunaken dengan anak dan temannya sedangkan istrinya berlibur di Austria. Menurut dia, taman nasional ini sangat indah, dan perlu terus dijaga kelestariannya. Sekumpulan wisatawan dari perancis juga mengisyaratkan menikmati keindahan di kawasan TN Bunaken ini saat dilakukan pengecekan tiket masuk kawasan oleh petugas, terlihat dari ekspresi mereka saat didokumentasikan oleh petugas patroli wisata. Adanya interaksi ini diharapkan petugas dapat mensosialisasikan tentang aktivitas wisata alam yang bertanggungjawab kepada pengunjung serta petugas juga memperoleh masukan dan feedback dari wisatawan terkait pemanfaatan wisata alam di kawasan TN Bunaken. Dengan begitu harapannya tujuan utama pemanfaatan kawasan secara lestari dapat tercapai. Sumber : Adi Tri Utomo (PEH) - BTN Bunaken

Bandung, 7 Mei 2018. Sudah bukan menjadi rahasia umum, bahwa dampak dari setiap musim kemarau adalah peluang terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang akan meningkat, sehingga Balai Besar KSDA Jawa Barat memandang perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan kebakaran hutan dan lahan yang akan timbul. Memasuki musim kemarau di tahun 2018 ini, maka dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Balai Besar KSDA Jawa Barat terhitung mulai bulan Mei 2018 kembali membentuk Posko Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan lingkup wilayah kerja Balai Besar KSDA Jawa Barat. Pembentukan posko ini dilakukan agar arus informasi mengenai terjadinya kebakaran hutan dan lahan dapat diterima dengan cepat, sehingga dapat dikendalikan sedini mungkin. Kesiapsiagaan posko ini, bukan saja dari aspek sarana dan prasarana yang disiapsiagakan, akan tetapi kesiapsiagaan personil dan perencanaan pengendalian serta penanggulangannya juga telah disiapkan. Pembentukan Posko ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat dengan membentuk 10 posko pengendalian di seluruh wilayah kerja. Balai Besar KSDA Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi. Lima Posko di bentuk dari mulai tingkat kantor Balai Besar KSDA sampai dengan Seksi Konservasi Wilayah, sedangkang 5 (lima) Posko lagi diprioritaskan pada 5 Resor Konservasi Wilayah (RKW) yang sangat rawan terjadi kebakaran yaitu RKW Cikepuh dan Cibanteng, RKW Kareumbi Barat, RKW Kareumbi Timur, RKW Kawah Kamojang dan RKW Leuweung Sancang dengan cara memaksimalkan koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pemantauan terhadap hotspot. Penjagaan posko dilakukan setiap hari, tidak terkecuali pada hari libur kerja yaitu Sabtu dan Minggu, sehingga arus informasi jika terjadi kebakaran hutan dan lahan tetap termonitor dan terkendali. Struktur posko, perangkat dan peralatan yang tersedia saat ini, menunjukan kesiapsiagaan BBKSDA Jawa Barat dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan tahun 2018. –vl- Sumber : BBKSDA Jawa Barat

Jember, 7 Mei 2018. Balai Taman Nasional Meru Betiri mengadakan Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Muspika di Pendopo Kecamatan Silo, Jember. Acara ini dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang peserta dari Muspika Silo, PTPN XII Silosanen, dan Desa Mulyorejo. Dengan narasumber yaitu Camat Silo, Kapolsek Sempolan, Danramil Sempolan, Kepala SPTN III Kalibaru. Pada rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang pengamanan kawasan hutan. Muspika dan jajaran mendukung TN Meru Betiri. Dalam pengamanan hutan, masyarakat sekitar perlu dilibatkan. Untuk mendapatkan simpati masyarakat bisa dilakukan dengan memberikan bantuan, sosialisasi, kunjungan, olahraga bersama, dan pengajian bersama. TN Meru Betiri pada tahun 2017 telah memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat desa binaan berupa kambing sebanyak 12 ekor, dan sekarang berkembang menjadi 17 ekor. Pendampingan masyarakat desa binaan terus dilakukan hingga sekarang. Komunikasi dengan masyarakat dijalin secara lebih elegan dari hati ke hati. Membangun kesadaran masyarakat terhadap hutan. Muspika Silo siap membantu untuk kegiatan pengamanan hutan TNMB agar hutan dapat dinikmati anak cucu kita. Sulistrianto, Kepala SPTN Wilayah III Kalibaru mengajak untuk bersama-sama menjaga kelestarian kawasan hutan. Langkah yang dilakukan untuk mewujudkannya salah satunya dengan “Sambang Tretan”. Kegiatan patroli pengamanan hutan bersama Muspika Silo. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei ini merupakan kelanjutan dari Rakor Muspika, sebagai wadah menjalin keakraban antara TNMB, Muspika Silo dengan masyarakat sekitar kawasan hutan. Salam lestari. Sumber: Balai Taman Nasional Meru Betiri

Sukadana, 7 Mei 2018. Balai Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) memulai kegiatan Gunung Palung Touring 2018 pada hari pertama (02/05/18) dengan mengunjungi desa-desa di sekitar kawasan dan mitra terkait. Kegiatan touring dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kebersamaan para staf Balai TNGP dalam membangun konservasi, mempererat silaturahmi dengan desa-desa sekitar kawasan dan para mitra serta mensosialisasikan Call Centre Balai TNGP. Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 35 orang staf Balai TNGP dengan mengendarai sepeda motor diawali dengan mengunjungi Klinik ASRI yang menjadi pusat kegiatan Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI). Kunjungan ke Yayasan ASRI disambut langsung oleh pendiri dan segenap pimpinan Yayasan ASRI. Kesempatan kunjungan dimanfaatkan untuk saling berkenalan antara Kepala Balai TNGP dengan Direktur Eksekutif dari Yayasan ASRI. Setelah melakukan kunjungan ke Yayasan ASRI kegiatan touring dilanjutkan dengan kunjungan ke desa-desa. Desa yang pertama kali dikunjungi adalah Desa Sutera. Tim dari Balai TNGP diterima langsung oleh Kepala Desa Sutera Bapak Rifai. Selama kunjungan ke Desa Sutera, Camat Sukadana Bapak Syahrial ikut bergabung dalam pertemuan tersebut. Kunjungan ke desa-desa dilanjutkan dengan mengunjungi desa-desa di Kecamatan Sukadana yang meliputi : Desa Gunung Sembilan, Desa Harapan Mulia, Desa Benawai Agung dan Desa Pangkalan Buton. Kunjungan ke desa-desa diterima langsung oleh Kepala Desa atau yang mewakili. Secara umum Bapak Camat Sukadana dan para Kepala Desa mendukung upaya-upaya pengeloaan TNGP dan mengharapkan ada kerjasama antara pihak Desa dengan Balai TNGP sehingga manfaat keberadaan taman nasional dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Mengakhiri agenda Gunung Palung Touring 2018 pada hari pertama adalah kunjungan ke Kepala Desa Sedahan Jaya sekaligus bersama-sama hadir dalam acara penutupan kuliah lapangan Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura yang melaksanakan kuliah lapangan di ODTWA Lubuk Baji yang berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Sumber : Balai TNGP

Labuan Bajo, 6 Mei 2018. Direktur Jenderal Penegakkan Hukum (Dirjen Gakkum) Kemenlhk Rasio Ridho Sani yang akrab disapa Roy bersama Direktur PPH Indra Exploitasia serta Kepala Balai Gakkum Wilayah Jabanusra Beni Basetiawan melakukan kunjungan kerja ke Balai TN. Komodo (4-5 Mei 2018). Hadir juga dalam kunjungan tersebut Kepala BBKSDA Jawa Barat Sustyo Iriyono yang pernah menjabat Kepala Balai TN. Komodo. Kehadiran Roy dan rombongan ke TN. Komodo dalam rangka mendukung kegiatan pengamanan kawasan TN. Komodo dan memantau persiapan Balai TN. Komodo terutama dari segi pengamanan menjelang World Bank Annual Meeting pada Bulan Oktober mendatang. “Ditjen Gakkum akan mensupport kegiatan perlindungan, pengamanan serta penanganan sampah di TN. Komodo. Komodo saat ini menjadi perhatian dunia, jangan sampai terjadi masalah pelanggaran hukum dan masalah sampah yang bisa menjadi issue negative yang membuat orang mengurungkan niatnya mengunjungi komodo” ungkap Roy saat bertatap muka dengan pegawai Balai TN. Komodo. Dalam kesempatan yang sama Kepala BBKSDA Jawa Barat Sustyo Iriyono mengharapkan agar TN. Komodo memiliki skema pengamanan dan membangun fungsi intelijen. “Gakkum sifatnya hanya supporting saja, tetapi TN. Komodo sendiri harus memiliki skema pengamanan dan membangun kembali fungsi intelijen”. Dalam mendukung pengamanan kawasan TN. Komodo, tahun ini Ditjen Gakkum akan membangun Pos Pelayanan Gakkum Komodo di Labuan Bajo dan akan membantu armada laut (speedboat) bagi TN. Komodo. Dalam kunjungannya ke TN. Komodo, Roy dan rombongan juga mengunjungi site wisata Loh Liang di Pulau Komodo dan menyempatkan diri menikmati keindahan rumah Sang Naga Komodo. Sumber : Balai Taman Nasional Komodo

Kuningan, 6 Mei 2018. Mahasiswa jurusan komunikasi pengembangan masyarakat, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB melaksanakan kegiatan turun lapang pada tanggal 4-6 Mei 2018 di 6 (enam) desa penyangga lingkup SPTN Wil. I Kuningan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Keenam desa tersebut yakni Desa Kaduela, Desa Pasawahan, Desa Cibuntu, Desa Setianegara, Desa Linggajati dan Desa Cisantana dengan 304 mahasiswa yang terlibat. 304 mahasiswa tidak sendiri, mereka didampingi Dosen IPB Dr. Soeryo Adiwibowo, Dr Satyawan Sunito, Ir. Fredian Tonny, MS dan Mahmudi Siwi, SP, MS dan asisten dosen IPB sebanyak 15 (lima belas) orang. Desa penyangga di sekitar kawasan TNGC terpilih menjadi lokasi praktek mahasiswa dikarenakan proses sosialnya sangat dinamis dan mengalami pergerakan pesat khususnya dalam memahami fungsi dan manfaat kawasan TNGC berdasarkan kelola ekologi, ekonomi dan sosial. Kegiatan diawali dengan presentasi hasil kegiatan melalui flipchart masing-masing kelompok tiap desa yang langsung dinilai oleh Dosen yang mendampingi di aula GOR Balai TNGC. Secara garis besar, realitas sosial di desa penyangga TNGC mengalami pergerakan yang signifikan dimana 14 tahun yang lalu ketika kawasan Gunung Ciremai berubah fungsi menjadi taman nasional reaksi yang ditunjukkan masyarakat adalah negatif dan berfikir kawasan Gunung Ciremai akan close access, namun saat ini masyarakat penyangga sudah memahami secara luas manfaat kawasan TNGC yang tidak hanya dimanfaatkan secara langsung dengan mengolah lahan namun dari jasa lingkungan kawasan TNGC seperti air dan wisata alam. Yang paling menarik adalah bagaimana terbentuknya pengelolaan kolaboratif sumberdaya alam antara kawasan TNGC dengan masyarakat penyangga. Peluang dan akses yang diberikan Balai TNGC kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan secara ekonomi tanpa mengesampingkan ekologi kawasan memberikan perubahan sosial yang luar biasa, dimana saat ini masyarakat sudah memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa dengan mengelola potensi kawasan dengan wisata alam memberikan keberlanjutan pendapatan ekonomi yang tidak hanya dirasakan oleh pengelola saja namun masyarakat sekitarnya seperti warung, transportasi, akomodasi berupa homestay dan lain sebagainya. Kemandirian dan keswadayaan masyarakat sudah terbentuk yang tidak hanya selalu meminta kepada Balai TNGC untuk difasilitasi namun sudah berdiri tegak menjadi tuan rumah untuk melayani tamu dan pengunjung dengan pelayanan prima. Tentu saja ini harus dikawal, dikontrol dan dievaluasi agar tidak terjadi kebablasan dalam kesempatan peluang dan akses yang diberikan. Selain itu, mahasiswa menganalisa asal muasal konflik yang terjadi di masyarakat diantaranya adanya gangguan hama babi hutan dan monyet, pemanfaatan air, kebakaran hutan, hubungan internal dengan pemerintah desa dan status kawasan yang dianggap tanah desa. Pembelajaran di masyarakat desa penyangga kawasan TNGC walaupun dalam waktu yang relatif singkat menjadi bekal penuh makna untuk Dosen dan mahasiswa IPB. Sumber : Nisa Syachera - Balai Taman Nasional Gunung Ciremai

Manokwari, 6 Mei 2018. Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (BBTNTC) bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat, Komunitas Anak Air Manokwari (KAAM), Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (KAWAL), Kelompok Sadar Wisata Pasir Putih dan beberapa komunitas pegiat konservasi lainnya melakukan pelepasan 80 (delapan puluh) Tukik Penyu Lekang (Lepidochelys olivaceae) di Pantai Pasir Putih Manokwari pada hari Minggu sore (6/5). Selain sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian satwa dilindungi, acara ini diharapkan mampu membangun kesadaran konservasi penyu dan lingkungan sekitar oleh masyarakat Kota Manokwari. Sebelum acara pelepasan tukik, seluruh elemen pegiat konservasi melakukan aksi bersih pantai di sepanjang pantai Pasir Putih. Tak lupa panitia mengajak para wisatawan Pantai Pasir Putih untuk ikut serta. Setelah itu, seluruh organisasi konservasi dan masyarakat yang sedang mengunjungi pantai Pasir Putih secara bersama-sama melepaskan tukik Penyu Lekang (Lepidochelys olivaceae) ke tengah laut. Perlahan namun pasti, tukik-tukik kecil berjalan di bibir pantai menuju laut. Dan akhirnya, dengan bantuan gelombang air laut tukik-tukik ini pun berenang bebas ke tengah laut guna melanjutkan fase kehidupan selanjutnya. Setelah seluruh tukik berhasil berenang ke laut, terlihat raut muka gembira dan puas dari seluruh masyarakat yang hadir di Pantai Pasir Putih. “Selama 30 tahun, baru kali ini saya mengetahui penyu bertelur di Pantai Pasir Putih. Kalau dengan cerita orang tua tahun 70-an, mereka mengatakan pernah penyu naik bertelur di Pasir Putih” ungkap Salmon M. Nubuab (Ketua Kelompok Sadar Wisata Pasir Putih). Dalam kesempatan itu juga, Mariana C. R. Maria, S.Hut (Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan BBTNTC) mengatakan “Acara seperti ini penting dilakukan di tengah masyarakat guna menumbuhkembangkan semangat konservasi dan cinta lingkungan di tengah kehidupan kita terutama bagi anak-anak dan generasi muda penerus bangsa”. Imam S. Hartanto, S.Hut., M.Sc (Pengendali Ekosistem Hutan BBTNTC) mengapresiasi kerjasama dan pelaksanaan acara pelepasan tukik di Pantai Pasir Putih, “Kami sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan seluruh elemen konservasi yang ada di Manokwari sehingga acara ini dapat berjalan dengan sukses. Kegiatan ini sangat membantu kami terutama para petugas lapangan di bidang konservasi dalam menyadartahukan pentingnya menjaga satwa dilindungi dan pelestarian alam sekitar kita. Kerjasama antar stakeholder seperti ini perlu terus dipupuk, dijaga dan ditumbuhkembangan.” Acara pelepasan tukik ini kemudian ditutup dengan foto bersama antar seluruh elemen penggiat konservasi di Manokwari. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih

Labuan Bajo, 5 Mei 2018. Empat orang anggota Subden B Pelopor Satbrimob Polda NTT, dua orang anggota Polres Manggarai Barat dan empat personil Balai TN. Komodo kembali melakukan patroli pengamanan di Kawasan TN. Komodo pada tanggal 30 April-4 Mei 2018. Patroli kali ini difokuskan pada patroli darat di daerah rawan perburuan liar di Pulau Komodo yakni Loh Wenci, Loh Boko dan Loh Majera. Di Loh Wenci tidak ditemukan tanda-tanda dan indikasi adanya perburuan liar, sedangkan di Loh Boko ditemukan tali yang terikat pada pohon. Kuat dugaan tali ini merupakan tali bekas yang digunakan pemburu untuk menjerat rusa. Patroli darat dalam jarak yang cukup jauh di Loh Majera, namun tim tidak menemukan adanya indikasi atau tanda-tanda bekas perburuan. Selain patroli darat, tim juga menyempatkan patroli dibeberapa wilayah perairan seperti Loh Sebita, Karang Makassar, Padar Utara, Gililawa dan Loh Dasami. Di Karang Makassar dan Gililawa masih juga ditemukan pelaku wisata yang tidak memiliki tiket masuk maupun tiket aktivitas wisata. Ditemukan pula nelayan-nelayan yang mengambil hasil laut di zona perlindungan bahari. Terhadap nelayan maupun para pelaku wisata tersebut diberikan pembinaan oleh tim patroli. Selain kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya di TN. Komodo, kegiatan perlindungan adalah satu hal yang mutlak sangat diperlukan. Keseimbangan ketiga kegiatan tersebut tentu akan mewujudkan kelestarian sumberdaya di kawasan TN. Komodo. Sumber : Balai Taman Nasional Komodo

Jakarta, 4 Mei 2018. Semarak gelaran Indofest 2018 yang berlangsung di JCC mulai tanggal 3-6 Mei 2018, tidak disia-siakan Balai Taman Nasional Manupeu Tanahdaru dan Laiwangi Wanggametu (TN Matalawa) untuk melakukan promosi wisata yang ada didalam kawasan. Wisata gua dan birdwatching menjadi tema besar TN Matalawa dalam melakukan promosi di Indofest ini. Pengunjung bisa merasakan sensasi masuk kedalam gua dengan menggunakan alat-alat khusus. Selain sensasi berada didalam gua, pengunjung juga bisa naik keatas tree platform yang sudah disediakan untuk melakukan pengamatan burung. Selain promosi wisata, TN Matalawa juga mengadakan acara bedah buku ‘Burung-burung di TN Matalawa’ pada tanggal 4 Mei 2018. Hadirnya pembicara-pembicara penting dalam acara ini turut meningkatkan antusiasme pengunjung dalam acara ini. Pembicara yang hadir antara lain Direktur Jenderal KSDAE, Kepala Balai TN Matalawa, Riza Marlon (fotografer dan penulis buku hidupan liar) dan Simon Onggo (penulis buku Burung-burung di TN Matalawa). Direktur Jenderal KSDAE, Ir. Wiratno, M.Sc, dan Riza Marlon sepakat bahwa keberanian dalam mencetak buku untuk mengungkap potensi-potensi yang ada didalam kawasan konservasi perlu terus ditingkatkan. Pendistribusian buku yang telah dicetak juga menjadi hal penting sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat terutama generasi muda. Sumber: Dwi Putro – Balai Taman Nasional Manupeu Tanahdaru dan Laiwangi Wanggametu (TN Matalawa)

Manado, 4 Mei 2018. Diadakan Fokus Gruop Discussion (FGD) penetapan alur pelayaran Taman Nasional Bunaken. Kegiatan FGD ini merupakan tindak lanjut dari hasil survey lapangan yang dilakukan oleh tim dari PUSHIDROSAL, Lantamal VIII, Direktorat Kenavigasian – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Distrik Navigasi Kelas I Bitung, Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, dan Balai Taman Nasional Bunaken. FGD penetapan alur pelayaran Taman Nasional Bunaken dibuka langsung oleh Taufiq Mansyur Kepala Distrik Navigasi Kelas I Bitung, menyampaikan pesan kami telah melakukan kegiatan survey yang dilaksanakan selama beberapa hari dari tanggal 24 April – 1 Mei 2018 menetapkan jumlah line/ lajur survey sebanyak 6 titik, dalam survey batrimetry yang diambil dari Pelabuhan Manado menuju Bunaken, serta Pelabuhan Manado yang melintasi Taman Nasional menuju arah luar kawasan seperti Bitung dan Sangihe. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjamin keselamatan berlayar kapal yang melintas di Taman Nasional Bunaken, serta mencegah terjadinya kerusakan karang yang diakibatkan dari kapal yang melintas, sehingga manfaatnya sangat besar dalam pelayaran, utamanya dijadikan sebagai panduan para pihak dalam menentukan rute perlintasan di kawasan Taman Nasional Bunaken. Kami mengharapkan masukan alur pelayaran, sistem rute, tata cara prioritas, dan areal lego jangkar untuk kapal-kapal berbobot besar dan perahu untuk wisata, semoga dengan masukan yang ada akan kami sampaikan kepada Kemernterian Perhubungan untuk segera ditetapkan dalam Keputusan Menteri. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Balai Taman Nasional Bunaken yang memfasilitasi terselenggaraya kegiatan ini, tambah Taufiq. Sambutan Kepala Balai Taman Nasional Bunaken yang disampaikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha (Nikolas Loli, SP), Taman Nasional Bunaken merupakan salah satu Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola berdasarkan sistem zonasi. Secara yuridis kawasan Taman Nasional Bunaken ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 730/Kpts-II/1991 tanggal 15 Oktober 1991 dengan luas 89.065 Ha yang meliputi P. Bunaken, P. Manado Tua, P. Siladen, P. Mantehage, P. Nain, Pesisir Molas-Wori serta pesisir Arakan – Wawontulap. Secara administrasi pemerintahan, kawasan TN Bunaken termasuk dalam wilayah Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Utara. Penetapan alur pelayaran di Taman Nasional Bunaken akan menjadi kekuatan hukum bila sudah ditata dan ditetapakan alur pelayarannya dan dipublikasikan, sehingga dapat menjamin kelangsungan fungsi kelestarian kawasan. Dian Nurdiana Kepala Sub Direktorat Pelayaran Kementerian Perhubungan, dalam presentasinya alur pelayaran sangat penting dalam menjaga keanekaragaman hayati. Kita menghindari adanya insiden kerusakan lingkungan, pentingnya alur akan menjaga keselamatan bagi kapal dan perahu serta fungsi keanekaragaman hayati terjaga. Seperti halnya insiden Kapal Cruise Caledonian Sky yang menabrak karang di Raja Ampat, dimana pemulihan atas kerusakan dari perhitungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memerlukan biaya yang sangat tinggi. Setelah penetepan oleh Menteri Perhubungan akan diinformasikan dalam berita laut dan dimasukan dalam peta laut, kedalaman, lokasi labuh untuk perahu besar. Validitas data ini sangat penting untuk keselamatan pelayaran. Perahu-perahu besar akan berpusat di zona labuh dan bila menuju ke Taman Nasional Bunaken akan menggunakan perahu wisata, sehingga alur pelayaran ini juga penting dalam menggerakan perekonomian lokal. Kedepan usaha-usaha ini akan mengintegrasikan penetapan alur dengan Vessel dan traffic services. Sumber : BTN Bunaken

Lahat, 4 Mei 2018. Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Lahat BKSDA Sumatera Selatan kembali menertibkan kepemilikan satwa liar dilindungi dari Taman Wisata (TW) Ribang Kemambang Lahat. Landak Sumatera (Hystrix sumatrae) dan Elang (Nisaetus cirrhatus) yang masing-masing sebanyak 1 ekor berhasil ditertibkan melalui mekanisme penyerahan oleh pengelola taman wisata tersebut. Kondisi tersebut berkat komunikasi intensif yang dilakukan oleh petugas Resort Konservasi Wilayah (RKW) 5 Gumai dengan pengelola TW Ribang Kemambang Lahat. Kepemilikan satwa liar dilindungi tersebut diketahui melalui kegiatan patroli eksitu yang intensif dilakukan oleh petugas Resort Konservasi Wilayah (RKW) 5 Gumai yang kemudian ditindaklanjuti dengan aktivitas pemantauan terhadap TW Ribang Kemambang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Lahat melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ribang Kemambang yang secara kelembagaan berada dibawah Dinas Pariwisata Lahat. Setelah dilakukan komunikasi intensif oleh petugas RKW 5 Gumai maka pihak pengelola taman wisata tersebut bersedia menyerahkan Landak Sumatera (Hystrix sumatrae) dan Elang (Nisaetus cirrhatus) masing-masing sebanyak 1 ekor melalui Bapak Agus selaku Kepala UPTD Ribang Kemambang kepada SKW II Lahat BKSDA Sumatera Selatan yang diwakili oleh Bapak Kamaludin selaku Kepala RKW 5 Gumai. Untuk selanjutnya Elang (Nisaetus cirrhatus) akan dilakukan perawatan terlebih dahulu sebelum dilepasliarkan ke habitatnya mengingat kondisinya yang belum memungkinkan karena perawatan yang kurang baik saat berada di TW Ribang Kemambang sedangkan Landak Sumatera (Hystrix sumatrae) akan segera dilepasliarkan di Hutan Suaka Alam Pusat Latihan Gajah Kelompok Hutan Isau-isau. Sumber : Wahid Nurrudin - PEH Balai KSDA Sumatera Selatan