Kuansing, 18 Mei 2018. Penyerahan satwa yang dilindungi jenis kera tak berbuntut atau biasa dikenal dengan nama owa (Hylobatidae) dilakukan masyarakat di Kab. Kuansing, Provinsi. Riau pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018. Penyerahan satwa yang dilindungi tersebut dilakukan berkat kerjasama antara Balai Besar KSDA Riau dengan Polres Kuansing. Penyerahan dilakukan oleh masing masing pemiliknya dengan sukarela setelah dilakukan pendekatan oleh petugas yang melakukan sosialisasi tentang satwa yang dilindungi berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 dan PP No. 7 Tahun 1999. Saat ini satwa berada pada kandang transit satwa Balai Besar KSDA Riau setelah sebelumnya dilakukan pengecekan tahap awal oleh drh. Rini Deswita untuk selanjutnya akan dilakukan observasi sebelum tindakan konservasi untuk kepentingan pelestarian satwa dimaksud. Sumber : BBKSDA Riau

Bunaken, 18 Mei 2018. Pertengahan Bulan Mei, sebanyak 267 karung sampah yang didominasi botol plastik kembali di bawa ke Manado dari Pulau Bunaken. Pendistribusian sampah melalui angkutan perahu, selanjutnya di transfer dengan angkutan truk sampah di daratan. Dimana sebelumnya pada tanggal 28 April 2018 lalu secara serentak telah dilakukan Gerakan Malendong Bersih-Bersih Bunaken yang mengangkut lebih dari 2 ton sampah plastik. Frans Motto sebagai koordinator Resort Bunaken mengemukakan semenjak beberapa bulan terakhir di tahun 2018, sampah-sampah plastik yang terkumpul dari petugas kebersihan di Pulau Bunaken, dari turis saat menyelam, serta masyarakat binaan Balai TN Bunaken, kami jadikan satu dalam karung, selama ini kami timbang beratnya bervariasi antara 4 - 6 kg. Dan untuk kali ini, sebanyak 267 karung kami transfer ke daratan untuk di bawa ke tempat pembuangan akhir (TPA), jika di bobot semua kurang lebih sekitar 1,3 ton. Pengumpulan sampah tersebut dilakukan selama 3 minggu di bulan Mei 2018. 130 orang perwakilan dari Poltekes seluruh Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan bersih pantai di seputaran Pantai Liang di Bunaken. Sebagai perwakilan lembaga kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kegiatannya, apalagi pihak Poltekes juga menyerahkan 2 buah tong sampah pembakaran sederhana, semoga dengan kegiatan yang Bapak dan Ibu lakukan akan memberikan sosialisasi meluas dan mulai dari sekarang kita akan sadar dampak sampah-sampah yang terbawa sampai ke Pulau Bunaken, sambung Motto. Kepala SPTN Wilayah I, Arma Janti menyampaikan bahwa pengangkutan dan distribusi sampah dari Pulau Bunaken untuk dibawa ke daratan tidak lepas dari peran dan kontribusi para pihak. Dalam hal ini kami dari Balai Taman Nasional Bunaken bekerjasama dengan Pemerintah Kota Manado melalui Kecamatan Bunaken Kepulauan, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara serta jasa operator wisata yang berperan aktif dalam pembersihan sampah dan perairan. Dalam kesempatan lain, Kepala Balai TN Bunaken, Dr. Farianna Prabandari, S.Hut, M.Si, selalu menyampaikan, kami telah bekerjasama dengan berbagai pihak dalam mensosialisasikan dan mengatasi permasalahan di Bunaken, pelajaran berharga bagi kita untuk selalu menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Sumber : Balai Taman Nasional Bunaken

Bunaken, 18 Mei 2018. Pemerintah Kecamatan Bunaken Kepulauan menginisiasi pertemuan bersama Balai Taman Nasional Bunaken dengan pedagang kios di Pantai Liang - Bunaken guna penataan lokasi penjualan. Pertemuan ini bertempat di RM. Dabu-Dabu Elisa, Pantai Liang, Pulau Bunaken. Pantai Liang merupakan pintu masuk di Pulau Bunaken, Taman Nasional Bunaken, sebanyak 29 orang dari perwakilan pedagang/ kios, penjual souvenir dan cinderamata, perwakilan rental snorkelling, perwakilan Rumah Makan, petugas Resort Bunaken dan SPTN Wilayah I serta pihak Muspika yakni , Polsek Bunaken dan Koramil Tuminting hadir dalam pertemuan tersebut. Frans Motto selaku koordinator Resort Bunaken menyampaikan "pedagang yang di kios, rental alat snorkelling, penjual souvenir, Rumah makan bersedia untuk ditertibkan agar Pantai Liang rapi dan asri". Dalam kesempatan lain, Kepala Seksi PTN Wilayah I, Arma Janti Massang, S.Hut, M.Si menyampaikan penataan kawasan di Pantai Liang sebagai upaya bersama antara Balai Taman Nasional Bunaken bersama dengan Pemerintah Kota Manado melalui Kecamatan Bunaken Kepulauan, dalam menjaga kerapian dan keindahan, area ini merupakan pintu masuk wisatawan yang berkunjung di Bunaken, sehingga kami berharap rasa nyaman hadir bersama pengunjung yang datang. Hal ini sebagaimana arahan dari Kepala Balai TN Bunaken, Dr. Farianna Prabandari, S.Hut, M.Si bahwa dalam rangka memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang datang di Bunaken, perlu dilakukan penataan pedagang, baik penjual souvenir, rumah makan, kios, dan rental peralatan, agar tidak lagi kelihatan kumuh seperti ini, tutur Kepala Balai. Menurut Markus Tamamengkeng, perwakilan dari Rumah Makan, bahwa prinsipnya kami bersedia mengikuti pengaturan atau penataan yg dilakukan oleh pemerintah agar Pantai Liang bisa lebih asri dan tidak kumuh seperti sekarang. Dari hasil pertemuan rapat koordinasi tersebut telah disepakati beberapa hal, antara lain hari Senin (21/5/2018) akan dilakukan pembongkaran bangunan eks DPTNB yang telah rusak dan tidak terawat, serta terdapat beberapa bangunan pedagang yang akan di pindahkan ke bagian lain. Adapaun personil yang turut serta dalam pembongkaran, pemindahan dan pembersihan juga berasal dari Kecamatan Bunaken Kepulauan dan Koramil Tuminting. Sumber : Balai Taman Nasional Bunaken

Pontianak 18 Mei 2018. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat (BKSDA Kalbar) menerima hasil operasi tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang berlangsung dari tanggal 14 Mei s/d 14 Juni 2018 di seluruh wilayah Kalbar. Dalam operasi tersebut, Polda Kalbar berhasil menyita 3 (tiga) ekor trenggiling yang diawetkan dengan berat 3.8 kg, 1 (satu) ekor anak trenggiling yang diawetkan, 2 (dua) tengkorak primata, 1 (satu) lembar kulit beruang yang diawetkan dan 1 (satu) rangkaian duri landak. Offsetan (hewan dan bagiannya yang diawetkan) tersebut berasal dari penyerahan warga Jalan Sungai Buluh Ds. Hilir Kec. Ngabang Kab. Landak bernama Anyonius (65) tanggal 17 Mei 2018. Penyerahan barang ini awalnya berjalan tidak mudah, terdapat penolakan dari yang bersangkutan dan mengaku tidak mengetahui bahwa barang tersebut termasuk dilindungi. Namun setelah mendapat pemahaman dari pihak kepolisian, warga tersebut mau menyerahkan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang di tanda tangani di atas materai. Offsetan selanjutnya diserahkan ke Balai KSDA Kalbar untuk dilakukan pemusnahan. Kerjasama antara BKSDA Kalbar dengan pihak Polda Kalbar telah terjalin dengan baik dan saling bersinergi. “Hasil ini berkat kerjasama yang baik antara Polda Kalbar, BKSDA Kalbar dan masyarakat” ujar Sadtata Noor Adirahmanta, Kepala Balai KSDA Kalbar. Sadtata juga menambahkan “Kami berharap ke depannya, pemeliharaan dan penyerahan TSL terutama yang dilindungi semakin berkurang bahkan tidak ada lagi di wilayah Kalimantan Barat seiring dengan semakin bertambahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat sehingga kelangsungan hidup TSL di alam dapat tetap terjaga dan lestari”. (ds) Sumber : Balai KSDA Kalimantan Barat

Bontang, 18 Mei 2018. Balai Taman Nasional Kutai bersama PT. Pupuk Kaltim (PT. PKT) sebagai mitra Taman Nasional Kutai, melaksanakan kegiatan workshop lingkungan hidup untuk pelajar SMA se-Kota Bontang (18/5). Kegiatan ini dihadiri Kepala Balai Taman Nasional Kutai Nur Patria Kurniawan, sekaligus menjadi pembicara yang menyampaikan materi terkait hutan, pemanasan global dan sampah. Untuk menambah semangat peserta diakhir materi, Nur Patria mengadakan kuis tanya jawab kepada peserta, yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar, diberikan hadiah kuis yang telah disiapkan. General Manager PT. PKT menyampaikan workshop lingkungan hidup untuk pelajar SMA se-Kota Bontang merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian Bulan Lingkungan Hidup PT. PKT. Kegiatan ini rutin dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan hari lingkungan hidup nasional dan hari lingkungan hidup internasional sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup. Workshop lingkungan hidup merupakan sarana sosialisasi serta edukasi lingkungan dengan target usia remaja atau generasi milenial karena harapan dan masa depan lingkungan diletakkan dipundak generasi muda Kota Bontang. Diharapkan ini akan membuka wawasan generasi milenial untuk mengenal program-program lingkungan hidup, dapat meningkatkan pemahaman mengenai lingkungan hidup serta dapat terus menjaga lingkungan baik saat ini sampai masa mendatang.#Balai TN Kutai Sumber : Balai Taman Nasional Kutai

Manado, 18 Mei 2018. Bertempat di kantor Balai Taman Nasional Bunaken, dilaksanakan rapat evaluasi kinerja oleh Kepala Balai, yang dihadiri karyawan-karyawati serta perwakilan dari resort, baik SPTN Wilayah I Meras dan SPTN Wilayah II Tambala. "Kawan-kawan agar meningkatkan kinerja, baik secara administrasi maupun di lapangan" ujar Farianna Prabandari, Kepala Balai Taman Nasional Bunaken. Farianna menambahkan, tingkatkan komunikasi antar rekan kerja, pula komunikasi dan penyampaian kepada atasannya agar proses-proses organisasi dapat berjalan dengan baik. Selai itu, beliau berharap kawan-kawan dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin, serta bekerja sesuai arahan dan pengawasan dari pejabat struturalnya untuk pelaksanaan kinerja lapangan. Adapun para pejabat pengawas yang dimulai dari Kepala Seksi PTN I, Arma Janti Massang, S.Hut, M.Si menyampaikan tentang progres pelaksanaan kegiatan lapangan, kewilayahan dan permasalahan yang terjadi. Kepala Seksi PTN II, Made Sana, S.Hut juga menyampaikan hal serupa dengan penekanan kepada pelaporan dari resort kawasan, demikian juga terkait hasil koordinasi pada lintas sektor. Adapun Kepala Subbagian TU, Nikolas Loli, SP menyampaikan progres administrasi perkantoran dan capaian kegiatan. Lebih lanjut kawan-kawan baik PEH dan Polhut yang telah ditingkatkan kapasitasnya seperti pelatihan Menulis Karya Ilmiah, bimbingan teknis dalam penanganan kecelakaan (SAR), serta pelatihan Ekowisata di Thailand berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk dapat diimplementasikan kepada rekan kerja, dan selanjutnya Kepala Subbagian TU menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Tim Penilai DUPAK Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat KSDAE di Bogor. Diakhir kegiatan rapat evaluasi Ibu Kepala Balai kembali mengingatkan pada bulan puasa bagi yang melaksanakan, agar tetap menjaga kesehatan, tetap semangat dan menjaga kinerja lapangan. Kepala Balai TN Bunaken juga menyerahkan buku yang beliau susun dengan judul "Bersahabat Dengan Erupsi", semoga dengan buku ini memberikan manfaat dan khazanah wawasan pegawai dalam penyusunan laporan untuk pengelolaan kawasan. Sumber : Balai Taman Nasional Bunaken

Medan, 18 Mei 2018. Balai Besar KSDA Sumatera Utara kembali menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Sipirok Lestari-Indonesia (LSL-I), pada Jumat, 18 Mei 2018, bertempat di ruang pertemuan Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Perjanjian Kerjasama ini dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : PKS.105/K.3/TU/KDN/3/2018 dan Nomor : 21/LSL-I/III/2018 tanggal 18 Mei 2018, yang mengatur tentang Penguatan Fungsi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya di Kawasan Cagar Alam Dolok Sipirok, Cagar Alam Dolok Sibual-buali dan Sekitarnya. Perjanjian ditandatangani oleh Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara, Dr. Ir. Hotmauli Sianturi, M.Sc.For. dan Direktur LSL-I, Irsan Simanjuntak, berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tahun 2018 s.d 2020. Bersamaan dengan penandatangan Perjanjian Kerjasama, dilakukan juga penandatanganan Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun I, antara Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara, Dr. Ir. Hotmauli Sianturi, M.Sc.For. dengan Direktur Konsorsium Barumun, Ismail, S.Hut, M.A. Seperti diketahui bahwa sebelumnya, pada tanggal 6 Maret 2018 yang lalu, telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar KSDA Sumatera Utara dengan Konsorsium Barumun dalam hal Penguatan Fungsi Berupa Dukungan Pengelolaan KPHK Barumun dan Perlindungan Habitat Harimau Sumatera di Bentang Alam Barumun Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : PKS.996/K.3/TU/KDN/3/2018 dan Nomor : 02/A.MOU/K.Barumun/III/2018 tanggal 6 Maret 2018. Kerjasama ini pun berlangsung selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tahun 2018 s.d 2020. Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar KSDA Sumatera Utara, Teguh Setiawan, yang didampingi Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama, Elvina Rosinta Dewi, dalam laporannya menyampaikan, seyogianya ada 4 dokumen yang akan ditandatangani pada hari ini, yaitu : Perjanjian Kerjasama dengan LSL-I, penandatangan RPP dan RKT Konsorsium Barumun, penandatanganan RKT PLN Wilayah Sumatera Utara dan penandatangan RKT Yayasan Ekosistem Lestari (YEL). Namun karena RKT PLN Wilayah Sumatera Utara serta RKT Yayasan Ekosistem Lestari masih harus disempurnakan kembali, maka penandatangan hanya dilakukan terhadap dokumen LSL-I dan Konsorsium Barumun. Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara dalam arahannya, mengingatkan bahwa kelanjutan dari penandatanganan Perjanjian Kerjasama harus diikuti dengan penyiapan RPP serta RKT. Sesuai dengan ketentuan bahwa jangka waktunya 3 bulan setelah penandatangan Perjanjian Kerjasama. “Saya berharap bahwa tindak lanjut dari penandatangan baik Perjanjian Kerjasama maupun RPP dan RKT, dapat direalisasikan di lapangan sesuai dengan yang direncanakan. Tolong dalam pelaksanaannya Balai Besar KSDA Sumatera Utara benar-benar dilibatkan,” pesan Hotmauli. Selanjutnya, Hotmauli juga menyampaikan bahwa Tahun 2019, mengingat kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan konsentrasi/terfokus kepada kegiatan penanaman, oleh karena itu peran mitra lembaga kerjasama diharapkan dapat membantu dan mendukung kegiatan-konservasi di wilayah kerja Balai Besar KSDA Sumatera Utara. (Evan) Sumber : Balai Besar KSDA Sumatera Utara

Waingapu, 18 Mei 2018. Evaluasi dan pemeriksaan jalan nasional yang melintas dalam kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa), Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) Direktorat Jenderal KSDAE, Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc bersama rombongan, dan tim dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) X Kupang serta tim Balai TN Matalawa melakukan ground check pada jalanan yang mengalami longsor didalam kawasan TN. Ground check dilakukan guna perpanjangan kerjasama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan, yaitu peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional didalam kawasan TN Matalawa. Dari hasil pemeriksaan, tim sepakat bahwa kerjasama peningkatan dan pemeliharaan jalan ini akan diteruskan dengan catatan bahwa kegiatan ini wajib didampingi petugas Balai TN Matalawa. Selain melakukan pemeriksaan jalan, Direktur PIKA juga menyempatkan memberikan pembinaan pegawai kepada pegawai TN Matalawa. Dalam pembinaan tersebut beliau mengatakan, aksesibilitas untuk masyarakat didalam kawasan TN merupakan hal penting, namun integritas pegawai yang terlibat pelaksanaan proyeknya juga harus ditingkatkan.(lry/mtlw) Sumber: Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa)

Tanjung Jabung Timur, 12 Mei 2018. Desa air hitam laut kecamatan sadu kabupaten Tanjung jabung timur, merupakan salah satu desa di ujung pulau sumatera yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Berbak dan Sembilang, kondisi desa yang sebagian besar daerah gambut merupakan langganan terjadinya kebakaran lahan hampir setiap tahunnya. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah dengan melakukan Kegiatan pembinaan dan penyadartahuan, kegiatan ini berlokasi di Balai Desa Air Hitam laut yang di hadiri oleh 30 orang warga desa untuk mendengarkan, melihat dan berdiskusi tentang pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan. Kegiatan Pembinaan dan Penyadartahuan ini didukung oleh Proyek Hibah RI-Norwegia Beberapa narasumber yang memberikan materinya adalah Kepala Desa tentang pencegahan dini terhadap kebakaran hutan dan lahan yang mengupas tentang bagaimana upaya terkecil dari masyarakat untuk dapat mencegah dan menghilangkan pola mengolah lahan dengan tidak membakar, Kepala desa juga memberikan respon yang positif, selain kebakaran merupakan bencana yang sangat membahayakan, kebakaran juga membawa dampak yang sangat buruk baik dari segi ekonomi, ekologi, sosial dan budaya bahkan politik. Selanjutnya narasumber dari POLSEK SADU yang mengupas tentang aspek hukum dari tindakan pembakaran lahan dan hutan, dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Tanawir, yang menjelaskan bagaimana saat ini hukum sudah sangat mengatur tentang tindakan membakar lahan dan hutan, baik dari segi UU tentag kehutanan, UU tentang lingkungan hidup, dan juga maklumat KAPOLDA Jambi tentang pelarangan pembakaran lahan dan hutan. Selanjutnya narasumber dari Taman Nasional Berbak dan sembilang yang disampaikan oleh Kepala SPTN Wilayah III Air Hitam Laut Bapak Nurazman, tentang dampak buruk dari kebakaran hutan dan lahan, dijelaskan bahwa kebakaran hutan khususnya di daerah gambut sangat berbahaya dan merugikan manusia. Respon dari masyarakat Air Hitam Laut sangat postif, hal ini terlihat dari beberpa masyarkat yang menanggapi musibah kebakaran tahun 1997-1998 yang sangat mencekam dan berdampak cukup panjang di Desa Air Hitam Laut. Salah satu masyarakat Desa Air Hitam Laut Bapak harar menceritakan bagaimana saat itu kebakaran melanda bahkan tanah lahan mereka amblas dan tidak dapat ditanami lebih dari 15 tahun. Masyarakat sangat merasakan kerugian ekonomi dan kesehatan saat ini, banyak sekali masyarakatt yang menderita sakit. Masyarakat Air Hitam Laut berharap hal ini tidak terulang dan berkomitmen untuk bersama-sama menjaga lahan dan hutan agar tidak terjadi kebakaran. Akhir dari Kegiatan Pembinaan dan Penyadartahuan tersebut menghasilkan kesepakatan Berita Acara bersama tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Desa Air Hitam Laut. Tokoh Masyarakat Air Hitam Laut, TNBS, TNI dan Polri sepakat menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran Hutan dan Lahn. Sumber : Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang

Sukabumi, 17 Mei 2018. Sesuai visi pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) “Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Menjadi Pusat Pendidikan Konservasi Kelas Dunia”, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede terus menggalakkan pendidikan konservasi, baik bagi masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, pengusaha, birokrat, dan kelompok lainnya. Tentunya kegiatan ini dilaksanakan di setiap bidang PTN Wilayah. Mengawali Bulan Mei 2018, Bidang PTN Wilayah II Sukabumi melangsungakan acara “Goes to Campus”. Dengan semangat tinggi, personil Bidang PTN Wilyah II Sukabumi bersinergi menyukseskan acara tersebut. Penyuluh berbagi tentang “hutan dan kehutanan”, menyusul Polisi Kehutanan (Polhut) berbagi pengalaman tentang “peraturan dan perundang-undangan bidang LHK”, diakhir personil Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) ikut mensosialisasikan “peraturan pendakian” termasuk adanya SOP pemeriksaan kesehatan dan pencetakan izin pendakian (SIMAKSI) yang dapat dilakukan langsung di ketiga pintu pendakian (kantor Balai Cibodas, Resort Gunung Putri, dan Kantor Bidang PTN Wilayah II Sukabumi). Didukung juga oleh personil administrasi (fungsional umum) dalam penyiapan peralatan dan kelengkapan administrasinya. Peraturan pendakian, merupakan materi favorit pada saat diskusi. Hal ini karena acara diikuti oleh generasi muda, yaitu anggota anggota Mapala, BEM, dan Menwa Sekolah Tinggi Hukum Pasundan. Semua peserta setuju, bahwa hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango perlu dijaga dan dilestarikan untuk kelangsungan dan kesejahteraan umat manusia. “Goes to Campus” merupakan langkah awal dari rangkaian pendidikan konservasi. Dengan acara ini diharapkan mahasiswa tertarik untuk berkunjung ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango melalui program “Campus Visit”. Mudah-mudahan mereka tertarik untuk mengikuti kegiatan perkemahan konservasi, yang bisa menambah wawasan, pengalaman, dan kepedulian pada upaya konservasi. Sumber: Dadi Haryadi Muharam – BBTN Gunung Gede Pangrango

Labuha, 10 Mei 2018. Pelepasliaran satwa kembali dilakukan tim Seksi Konservasi Wilayah (SKW) I Balai KSDA Maluku di dua (2) lokasi dan waktu yang berbeda. Pelepasliaran pertama dilakukan di sekitar kawasan Cagar Alam Gunung Sibela pada tanggal 03 Mei 2018, dipimpin oleh Kepala SKW I Ternate, Abas Hurasan, S.Hut, dengan melibatkan perwakilan Burung Indonesia, perwakilan WCS, personil SKW I Ternate dan disaksikan oleh perwakilan Kebun Percobaan Bacan. Sebanyak 8 ekor Kasturi Ternate (Lorius garrulus flavopalliatus) dilepasliarkan setelah menjalani proses rehabilitasi di kandang transit SKW I Ternate selama ± 6 bulan dan siap untuk dilepasliarkan. “Kasturi Ternate berasal dari hasil sitaan Polres Halmahera Selatan, pelaku telah menjalani sidang dan dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan penjara, sedangkan satu (1) ekor Kera Bacan (Macaca nigra) berasal dari hasil temuan petugas di Tobelo”, jelas Abas Hurasan kepada para saksi yang datang. Pelepasliaran dilaksanakan secara soft release, dilanjutkan dengan penandatangan Berita Acara dan kemudian peserta beranjak meninggalkan lokasi pelepasliaran agar satwa yang dilepasliarkan dapat beradaptasi dengan lingkungannya, terutama Kera Bacan. Pelepasliaran kedua dilaksanakan oleh Koordinator Resort Bacan-Obi, Arga Christyan bersama MMP CA Pulau Obi di Pulau Obi pada tanggal 09 Mei 2018, dengan disaksikan oleh pihak Polsek Obi Selatan dan Kepala Desa Kampung Buton. Adapun kronologis satwa yaitu Polsek Obi Selatan menemukan satwa liar berupa 30 ekor Nuri Kalung Ungu (Eos squamata) pada tanggal 24 April 2018 di Desa Kelo, dimana 27 ekor hidup sedangkan 3 lainnya mati, selanjutnya satwa diserahkan kepada Resort Konservasi Wilayah Bacan-Obi pada tanggal 27 April 2018, satwa yang diserahkan kemudian menjalani masa karantina, rehabilitasi dan seleksi di Kandang Transit Resort Bacan yang berada di Pulau Bacan. Setelah menjalani proses karantina, rehabilitasi dan seleksi, sebanyak 8 ekor satwa yang diserahkan layak untuk dilepasliarkan, sedangkan 18 ekor lainnya belum layak untuk dilepasliarkan dan perlu menjalani proses rehabilitasi lebih lama. Dalam keterangan yang diberikan, Arga Christyan mengatakan, “Pelepasliaran dilaksanakan di Pulau Obi karena termasuk habitat dari burung Nuri Kalung Ungu, satwa kami angkut dari Pulau Bacan ke Pulau Obi via Kapal Reguler Bacan-Obi, kemudian menjalani masa habiatuasi selama 1 hari dan dilepasliarkan.” Pelepasliaran dilaksanakan dengan harapan dapat mempengaruhi jumlah satwa di alam sesuai dengan habitat masing-masing satwa. Sumber : Seksi Konservasi Wilayah I Balai KSDA Maluku

Taronggo, 12 Mei 2018. Balai KSDA Sulawesi Tengah (BKSDA Sulteng) kembali melakukan kegiatan sosialisasi sadar konservasi hutan adat wama posangke di Balai Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara. Kegiatan ini merupakan salah satu role model Balai KSDA Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Ini sebagai upaya penyadartahuan masyarakat hutan adat wana posangke mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, mengetahui fungsi dan manfaat dari kawasan konservasi CA Morowali khususnya untuk masyarakat sekitar dan umumnya untuk masyarakat yang lebih luas. Selain itu, guna mengetahui keberadaan dan kronologi penetapan CA Morowali Dan mengetahui hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kawasan CA Morowali. Hutan adat Wana Posangke sendiri ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan surat keputusan Nomor : 6747/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tanggal 28 Desember 2016. Kegiatan ini diawali pembukaan oleh Seketaris Desa Taronggo yang dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Penyuluh Balai KSDA Sulwesi Tengah dan Yayasan Merah Putih kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang dihadiri oleh masyarakat hutan adat wana posangke, Yayasan Merah Putih dan pemerintah Desa Taronggo. Sumber : Balai KSDA Sulawesi Tengah

Lombok Barat, 16 Mei 2018. Bertempat di Kantor Balai KSDA Nusa Tenggara Barat (NTB), Tim Polda NTB datang untuk mentitipkan barang bukti berupa satwa dilindungi yakni 4 Ekor Kakatua Jambul Kuning dewasa. Keempat Ekor Kakatua ini hasil dari Operasi Polda NTB yang bekerja sama dengan Polhut SKW I BKSDA NTB yang diamankan dari salah seorang warga Desa Lembuak, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Awal kedatangan Tim ke tempat kejadian perkara (TKP), sang pemilik mengatakan Burung Kakatua ini sudah jinak dan ia juga mengaku tidak tahu kalau Kakatua Jambul Kuning adalah satwa yang dilindungi, namun guna memberikan efek jera kepada sang pemilik, pihak Polda NTB melanjutkan kasus kepemilikan satwa dilindungi ini ke persidangan. Sementara satwa yang sekaligus barang bukti dititipkan di Kantor Balai KSDA NTB. Sebagai infromasi bahwa dari hasil identifikasi PEH Balai KSDA NTB, Keempat Burung Kakatua yang diamankan kali ini adalah bukan Jenis Kakatua asli NTB, melainkan Jenis Kakatua Koki (Cacatua galerita) yang sebaran berada di daerah Maluku. Sumber : Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

Pangkep, 16 Mei 2018. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung menghadiri workshop tata kelola sumber daya alam kolaboratif berkelanjutan di desa penyangga Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Workshop yang diprakarsai Perkumpulan Payo-payo ini digelar pada Senin (4/5) di Aula Kantor Desa Bonto Masunggu, Tellu Limpoe, Bone. Workshop dihadiri Balai TN Bantimurung Bulusaraung, Kecamatan Tellu Limpoe, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Balai pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI dan masyarakat yang berasal dari dua dusun di Desa Bontomasunggu. Kegiatan ini untuk mengetahui permasalahan- permasalahan yang dihadapi masyarakat seperti batas kawasan, pengelolaan kolaboratif berkelanjutan. Melalui workshopini juga masyarakat difasilitasi untuk mencari solusi terbaik ke depannya, termasuk peluang pemberdayaan masyarakat. Kepala Balai Taman nasional Bantimurung yang diwakili staf perencanaan mengapresiasi workshop yang digelar lembaga swadaya masyarakat lokal ini. ‘Kami salut dengan Perkumpulan Payo-payo, moga ke depan bersama-sama kita membantu masyarakat agar taraf hidup mereka meningkat. Ini memungkinkan dengan memanfaatkan potensi di sekitar desa,” pungkas Much. Syachrir, staf perencanaan taman nasional. Pada sesi diskusi masyarakat bertanya tentang revisi zonasi dan solusi tanaman perkebunan masyarakat yang terlanjur masuk kawasan taman nasional agar bisa memetik hasilnya. Masyarakat juga meminta agar potensi wisata berupa air terjun yang ada di desa mereka dapat dikembangkan. Disesi terakhir, Kepala Desa Bonto Masunggu sangat senang dengan digelarnya workshop tata kelola kolaboratif ini. “Kami berharap semoga masyarakat mendukung segala upaya Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung menjaga hutan. Masyarakat memungkinkan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, seperti sadap enau, rotan, dan madu,” jelas najamuddin, kepala Desa Bonto Masunggu. “Saya juga berharap agar wilayah Desa Bonto Masunggu yang masih berupa hutan bisa dimasukkan ke dalam kawasan taman nasional,”tambahnya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (nomor : P.43/MENLHK/KUM.1/6/2017) tentang pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam memungkinkan masyarakat memiliki akses memungut hasil hutan bukan kayu. “Masyarakat desa penyangga taman nasional memungkinkan untuk mengambil getah, rotan, aren, ataupun madu di hutan. Masyarakat sekitar hutan seperti Desa Bonto Masunggu berhak mendapat pembinaan dan pedampingan untuk mengembangkan potensi wisata desanya. Apalagi ada potensi air terjun yang unik, ini sangat memungkinkan,” Ujar Yusak Mangetan, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang kami temui terpisah. Burung Indonesia melalui mitranya Perkumpulan Payo-payo mencoba menggali potensi masyarakat di Desa Bonto masunggu. Desa Bonto Masunggu adalah salah satu desa penyangga taman nasional yang masyarakatnya ramah dan bersahabat. Pada kawasan Taman Nasional Banrimurung Bulusaraung terdapat pohon enau yang melimpah. karenanya masyarakat desa penyangga, termasuk Desa Bonto masunggu memanfaatkannya sebagai sebagai bahan baku untuk membuat gula aren. Semoga ke depan kolaborasi antar lembaga dan masyarakt terus terjalin demi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Sumber: Ramli – PEH Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

Lembah Masurai, 16 Mei 2018. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) ikut serta dalam kegiatan Operasi Gabungan (Opsgab) pada tanggal 11-15 Mei 2018 di Rumah Hitam desa Sungai Lalang, Kecamatan Lembah Masurai yang termasuk dalam teritori Resor Merangin Selatan. Opsgab ini merupakan kelanjutan dari Opsgab sebelumnya pada tanggal 26-29 Maret 2018 yang telah berhasil merobohkan 37 pondok perambah. Tim Operasi Gabungan ini terdiri dari personil SPORC (Gakum Seksi Wilayah II) Brigade Harimau 13 orang, Balai Besar TNKS Bidang PTN Wilayah I 3 orang, Polsek Lembah Masurai 2 orang, TNI Muara Siau 2 orang. Sebelum pelaksanaan Opsgab tersebut, terebih dahulu tim berkoordinasi dengan Camat Lembah Masurai, Kepala Desa Nilo Dingin, Kepala Dusun Sungai Tebal, Kepala Dusun Tuo, dan Kepala Desa Sungai Lalang untuk menunjang pelaksanaan operasi dan menjaga situasi agar tidak ada pergolakan ditengah masyarakat. Dalam Opsgab tersebut, tim melakukan pembongkaran terhadap 4 pondok tenda plastik dilokasi bekas perobohan pondok pasca operasi gabungan 26-29 maret 2018 yang lalu. Terhadap pemilik tenda tersebut, tim membuat berita acara, mengambil dokumentasi, serta melakukan peringatan terhadap pemilik pondok walaupun masih masih jauh dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat dan membuatkan pernyataan untuk secepatnya meninggalkan kawasan TNKS . *Humas Balai Besar TN Kerinci Seblat. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat