Takalar, 26 Mei 2018. Dahulu kala, Kawasan hutan yang kini disebut Taman Buru Ko'mara merupakan tempat para Raja dan petinggi kerajaan Polongbangkeng untuk berburu satwa liar. Bahkan Penguasa wilayah tersebut sering mengundang raja-raja sekitarnya untuk berburu bersama. Demikian penuturan Drs. H. A. Makmur A. Sadda, MM ketua Umum Perbakin Takalar yg juga merupakan turunan langsung H. Padjonga Daengngalle, Raja ke 12 sekaligus Penguasa terakhir wilayah Polongbangkeng (Pahlawan Nasional RI). Hal ini disampaikan untuk meluruskan sejarah perburuan di TB Ko'mara diakhir acara pembukaan kegiatan Konsultasi Publik Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Buru Ko'mara kamis, 24 Mei 2018 di Ballroom Penginapan Nyigiru Takalar. Kegiatan ini dihadiri 40 peserta yang berasal dari Instansi/perwakilan DPRD, Bapedda, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan, Kodim, Perbakin, Balai Penegakan Hukum KLHK, Koramil, Polres, Polsek, Kepala Desa, Imam Desa, Kepala Dusun, Tokoh masyarakat/Tokoh Agama dan Media Pers Kabupaten Takalar, yang disampaikan Jamaluddin, S.Sos, Kepala Resort Ko’mara sekaligus ketua panitia Konsultasi Publik ini, Kepala Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan Ir. Thomas Nifinluri, M. Sc menyampaikan kegembiraannya atas kehadiran tamu undangan yang menurutnya menunjukan optimisme terhadap rencana pembangunan sarana dan prasarana TB Ko'mara. Lebih lanjut beliau mengatakan, Provinsi Sulsel memiliki potensi khas mulai dari pantai, sungai, danau, karst, hingga potensi wisata sejarah budaya. TB Ko'mara sebagai role model pengembangan kawasan konservasi berbasis masyarakat yg diharapkan bisa menjadi salah satu destinasi tujuan utama wisata di Indonesia. Wakil Bupati Takalar H. Ahmad Dg. Se're, S. Sos sangat mengapresiasi informasi Kepala Balai Besar KSDA Sulsel terkait keistimewaan kawasan konservasi TB ko'mara, dan beliau sepenuhnya akan mendukung pembangunan dan pengembangan TB Ko'mara baik dalam kapasitas perwakilan pemerintah daerah maupun secara pribadi. Setelah sambutannya, beliau kemudian membuka acara Konsultasi Publik Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Buru Ko'mara dengan. Sesi selanjutnya diisi penyampaian materi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Takalar oleh Kepala Bidang Pariwisata Muh aswad, SE., M.AP dan materi Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Alam TB ko'mara oleh Kepala Bidang KSDA wilayah II parepare Ir. Ahmad Yani, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Akhir acara, perwakilan peserta secara bersama menandatangani draf kesepakatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam TB Ko'mara, yg kemudian dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama. Sumber : Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan

Wakatobi, 26 Mei 2018. Kegiatan pelatihan data perikanan bagi forum nelayan di Taman Nasional Wakatobi dilaksanakan di aula Hotel Wakatobi selama 3 hari mulai tanggal 26-28 Mei 2018, kegiatan ini di ikuti 20 orang peserta yang berasal dari Forum Nelayan Padakauwang Sama Desa Mola Raya 10 orang dan Forum Nelayan Posa’asa Liya 10 orang. Pada tahun 2016, Balai Taman Nasional Wakatobi dengan difasilitasi oleh RARE Indonesia meluncurkan program Fish Forever di dua lokasi Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Taman Nasional Wakatobi untuk membangun Pengeloaan Akses Area Perikanan (PAAP) di wilayah perairan Karang Kapota dan Pulau Sumanga. Program ini bertujuan untuk mendukung kegiatan perikanan berkelanjutan dengan mangalokasikan tempat-tempat yang disepakati sebagai kawasan pemanfaatan terbatas yang bertanggungjawab dalam perikanan. Ayub Polii, selaku ketua panitia pada kegiatan pelatihan ini dan juga selaku manajer kampanye saat program PAAP di Mola Raya (2014-2017) menyatakan bahwa kegiatan pelatihan ini adalah merupakan bagian dari rencana kerja forum nelayan serta tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Balai Taman Nasional Wakatobi dan Forum Nelayan Padakauwang Sama serta Forum Nelayan Posa’asa dan menjadi bagian dalam kegiatan Role Model pada DIPA Balai Taman Nasional Wakatobi Tahun 2018. Pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca data hasil pemantauan terumbu karang dan tangkapan ikan, meningkatkan pengetahuan tentang konsep pemantauan terumbu karang dan cara membaca hasilnya, meningkatkan pengetahuan tentang konsep pengaturan penangkapan ikan dan manfaatnya, memahami grafik hasil penangkapan ikan dan menghubungkannya dengan opsi-opsi pengelolaan perikanan serta memahami berbagai peran dan tanggung jawab dalam mengelola dan menganalisis data pencatatan tangkapan ikan. Raymond Jakub, narasumber dari RARE Indonesia menyatakan saat ini program PAAP telah memasuki tahun kedua pasca selesainya program dan diperlukan adanya peningkatan kapasitas sumberdaya pada lokasi-lokasi dimana kampanye dilakukan. Hasil dampak ini akan dihubungkan dengan proses kampanye Pride yang pernah dilakukan, diantaranya tentang cara memasukkan, membaca, mengolah, dan menganalisa data baik perikanan maupun biofisik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tim untuk membangun pemahaman tentang konsep pemantauan, membaca dan mengolah data biofisik dan perikanan, serta belajar tentang opsi-opsi pengelolaan perikanan yang mungkin tersedia sebagai keputusan dan tindakan adaptasi untuk mendukung kegiatan perikanan berkelanjutan di kawasan Taman Nasional Wakatobi. Kegiatan pelatihan pengolahan data perikanan ini terlaksana melalui perjuangan panjang karna semangat teman-teman nelayan baik di Liya maupun di mola mulai dari awal program PAAP tahun 2014 sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama di Jakarta pada bulan September 2017 serta menjadi komitmen kami selaku pengelola Kawasan Taman Nasional Wakatobi, ungkap Dr. Hery Santoso, S.Pi., M.Si (Kepala Balai Taman Nasional Wakatobi). Sumber : Balai Taman Nasional Wakatobi

Kerinci, 26 Mei 2018. Kejadian konflik satwa dan manusia kembali terjadi di daerah penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat. Kali ini korbannya Rusmayati (60 tahun) warga Dusun Pemetik Kecil, Desa Pungut Mudik Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Pada 24 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 WIB Rusmayati beserta suami, Usman (60 tahun) memulai aktivitas diladang miliknya seperti hari-hari biasanya. Semua pekerjaan berjalan normal hingga waktu menunjukkan pukul 14.30 petang. Usman mendengar teriakan minta tolong sang istri yang berjarak 100 meter darinya. Setelah dihampiri, Usman kaget melihat Rusmayati tengah diterkam seekor harimau sumatera dan langsung berupaya menghalau dan mengusir sehingga harimau tersebut langsung meninggalkan lokasi. Dengan bantuan Pelda Datrizal, anggota Kodim 0417/KRC, Usman segera melarikan istrinya yang mengalami luka yang cukup serius di bahu kanan bagian belakang ke Rumah Sakit DKT Sungai Penuh. Setelah dilakukan perawatan intensif, akhirnya korban dapat diselamatkan dan saat ini menjalani masa pemulihan di rumah sakit tersebut. Mendengar kabar kejadian luar biasa ini, tim gabungan penanganan konflik satwa yang terdiri dari Balai Besar TNKS, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) JAMBI SKW I di Bangko, KPHP Unit I Kerinci, Fauna & Flora Internasional (FFI-IP), Pelestarian Harimau Sumatera-Kerinci Seblat (PHS-KS), Proyek Sumatran Tiger GEF – UNDP dan Forest Programme II-KfW segera melakukan langkah-langkah penanganan konflik. Tim yang berjumlah 12 orang langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk mengecek dan mengumpulkan informasi kejadian konflik. Di sekitar lokasi didapati jejak dan bekas gigitan harimau sumatera pada ember dan bekas botol yang masih baru. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa jejak dan tanda-tanda tersebut berasal dari satu ekor individu seekor harimau sumatera. Untuk menghindari terjadinya kejadian serupa, tim secara bergantian melakukan pemantauan selama beberapa hari kedepan di lokasi kejadian. Selain itu, tim juga berkesempatan berkunjung menjenguk dan memberikan bantuan dana (tali asih) kepada keluarga korban Rusmayati. Hasil pemantauan dan pengumpulan informasi dilapangan menyimpulkan dugaan penyebab terjadinya konflik harimau di Dusun Pemetik Kecil sebagai (1) Kebutuhan harimau sumatera akan makanan. Sumber makanan di habitat harimau sudah sangat kurang sehingga harimau harus keluar habitatnya untuk mencari makanan; (2) Maraknya perburuan satwa mangsa harimau sumatera; (3) Maraknya kegiatan perambahan dan illegal logging dalam habitat harimau sumatera yang mengakibatkan satwa tersebut terganggu; dan (4) Satwa liar memasuki fase/ siklus tertentu: fase penyapihan dimana induk harimau mengajarkan kepada anaknya untuk berburu dan mencari makan sendiri, setelah anak harimau mampu mandiri, induk harimau akan melepaskan ketergantungan anaknya tersebut dari dirinya. Atas kejadian ini masyarakat dihimbau untuk menghindari konflik dengan harimau sumatera dengan menghindari bepergian sendirian ke ladang/ kebun. Bila terpaksa harus ke ladang disarankan selalu bersuara/ memakai topeng yang mirip wajah manusia yang dipasang dibagian belakang kepala. Selain itu, usahakan ladang garapan dalam keadaan bersih terutama dari semak belukar, menyediakan kentungan, menghidupkan api dan mewaspadai tanda-tanda alam, seperti bila hujan panas sebaiknya tidak melakukan aktivitas seorang diri di kebun/ ladang. Terakhir, bila bertemu binatang buas usahakan berteriak sekeras mungkin dan jangan membelakangi. Dengan berbagai langkah penanggulangan dan himbauan yang dilakukan Tim Gabungan Penanganan Konflik Harimau Desa Pungut Mudik diharapkan musibah yang menimpa Ibu Rusmayati adalah korban pertama dan terakhir di lokasi tersebut. Kedepannya, semoga masyarakat lebih faham tentang hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya konflik dan mulai membangun kesadaran untuk hidup berdampingan selaras dengan alam. Berikut pers release selengkapnya : Pers Release Konflik Harimau di Kerinci Sumber : Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat

Sombano, 26 Mei 2018. Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Kaledupa Balai Taman Nasional Wakatobi mengadakan Pelatihan Pemandu Wisata yang merupakan salah satu bagian program Role Model Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat (24-26/5). Pelatihan ini dibuka secara langsung Kepala Balai Taman Nasional Wakatobi Dr. Heri Santoso, S.Pi., M.Si. Peserta yang mengikuti berjumlah 20 (dua puluh) orang berasal dari masyarakat Desa Sombano, terdiri dari anggota kelompok masyarakat binaan TN Wakatobi meliputi Kelompok Ekowisata Taduno, Kelompok Pertanian Bawang Merah, Perwakilan Masyarakat Pemilik Homestay, Perwakilan Masyarakat Pemilik Jasa Transportasi Darat dan Laut serta unsur aparat pemerintah Desa Sombano. Narasumber yang terlibat berasal dari Balai Taman Nasional Wakatobi (Dr. Heri Santoso, S.Pi., M.Si dan La Fasa, S.Sos., M.H.), WWF-SESS (Martina Rahmadani), dan Forkom Dewi Bali (I Ketut Punia). Beberapa materi yang disampaikan diantaranya kebijakan pengelolaan TN Wakatobi dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, pengenalan interpretasi, pengantar pengelolaan destinasi, teknik dan komunikasi pemandu wisata serta strategi pengembangan Desa Wisata juga dilakukan penerapan materi melalui praktek pemanduan ekowisata. Pelatihan ini sebagai bentuk proses penguatan implementasi role model, untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kelompok masyarakat dalam kegiatan pemanduan wisata dalam rangka mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di Desa Sombano. Tindak lanjut dari pelatihan pemandu wisata ini adalah terbentuknya kelompok pemandu wisata di Desa Sombano sebagai upaya pengembangan pengelolaan ekowisata (wisata pantai) yang telah dilakukan oleh kelompok masyarakat Desa Sombano yaitu Kelompok Ekowisata Taduno. Sumber : Balai Taman Nasional Wakatobi

Palu, 28 Mei 2018. Balai KSDA Sulawesi Tengah mengadakan kegiatan Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan melalui kampanye di Cagar Alam Tanjung Api Kabupaten Tojo Una Una. Kampanye Karhutla ini diadakan mulai tanggal 11 s/d 15 Mei 2018 yang bertempat di sekolah-sekolah dan desa yang berada di sekitar kawasan Cagar Alam Tanjung Api. Diantaranya SDN 3 Ampana, SMPN 1 Ampana, SMKN 1 Labuan, dan sarana prasarana desa seperti posyandu dan kantor desa. Sasaran peserta kampanye adalah siswa dan guru serta masyarakat-masyarakat desa sekitar kawasan Cagar Alam Tanjung Api. Metode kampanye yang digunakan dalam kegiatan ini berupa penyampaian materi dan diskusi mengenai pengenalan secara umum mengenai BKSDA dan kehutanan, pengertian kebakaran hutan, dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan, dan cara-cara pengendalian kebakaran hutan. Dari proses diskusi dapat dilihat ketertarikan siswa dan masyarakat mengenai pentingnya menjaga hutan agar dihindarkan dari akibat kebakaran hutan yang dapat berdampak pada kerusakan hutan serta kenyamanan masyarakat sekitar kawasan hutan. Diharapkan Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Kampanye ini dapat terus berlanjut di sekitar kawasan hutan konservasi lainnya mengingat semakin rawannya terjadi kebakaran hutan di Indonesia dikarenakan masih kurangnya peran masyarakat dalam melaksanakan pengendalian kebakaran hutan. Sumber : Balai KSDA Sulawesi Tengah

Siantar, 25 Mei 2018. Setelah beberapa tahun vakum, pada tahun 2018 ini Balai Besar KSDA Sumatera Utara mulai kembali melaksanakan kegiatan Pembentukan Kader Konservasi untuk Tingkat Pemula. Kegiatan ini diselenggarakan selama 2 (dua) hari, mulai tanggal 23 s.d 24 Mei 2018, bertempat di Hotel Horison Pematang Siantar. Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara, yang diwakili Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan pada Bidang Teknis, Suyono, SH., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kader konservasi merupakan unsur penting dalam pembinaan cinta alam, karena merupakan pelopor dan penggerak upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga diharapkan dapat berperan aktif bersama Pemerintah, dalam mewujudkan insan yang sadar akan konservasi. “Peranserta masyarakat, khususnya Kader Konservasi Alam (KKA) di Provinsi Sumatera Utara pada saat ini sangat dibutuhkan keaktifannya, baik sebagai motivator, fasilitator maupun inisiator, bersama-sama dengan Pemerintah untuk mewujudkan tiga pilar konservasi, yaitu Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,” ujar Suyono. Acara pembukaan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2018, turut dihadiri pejabat dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pematang Siantar serta dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera. Pembentukan Kader Koonservasi Tingkat Pemula ini diikuti oleh 27 (dua puluh tujuh) orang peserta, yang berasal dari Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Dairi, dengan berbagai latar belakang profesi seperti : Komunitas Penangkar Kupu-kupu, Komunitas Amphibi dan Reptil, pembuat video kawasan konservasi, Komunitas Perlindungan Penyu, Kelompok Pencinta Alam (KPA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Selama 2 hari peserta dibekali berbagai pengetahuan tentang : Kebijakan Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, yang disajikan oleh Kepala Bidang Teknis, Ir. Irzal Azhar, Dasar-dasar Konservasi oleh Ida Marni Ginting, staf Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan, Wisata Alam disampaikan oleh Kepala Bidang Konservasi Wilayah II Pematangsiantar, Seno Pramudito, S.Hut., M.E., Peraturan Terkait Perhutanan Sosial dan Peluangnya, oleh Kepala Seksi Kemitraan pada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera, Ujang Wisnu Barata, S.Hut., M.Sc., Peranserta Masyarakat Dalam Penyelesaian Permasalahan Kawasan, disajikan oleh Kepala UPT KPH Wilayah II Simalungun, Djoner Efendi D. Sipahutar, S.Hut., M.Si, serta materi Pembinaan Cinta Alam, oleh Samuel Siahaan, SP, Kepala Resort CA dan TWA Sibolangit/PEH. Dalam sambutan penutup kegiatan, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan, Suyono SH., mengaharapkan agar peserta setelah ditetapkan menjadi Kader Konservasi semakin peduli dengan lingkungan dan berperan aktif diberbagai kegiatan, khususnya dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (Sri Rohana) Sumber : Balai Besar KSDA Sumatera Utara

Baluran, 26 Mei 2018. Bendera kuning Brigdalkarhut telah berkibar. Di lingkungan kantor Balai Taman Nasional Baluran terlihat bendera kuning dengan Logo Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Brigdalkarhut) terlihat telah terpasang di tiang. Yang artinya bahwa saat ini Taman Nasional Baluran dalam kondisi waspada akan terjadinya kebakaran hutan. Memang hampir setiap tahun kawasan Baluran selalu terjadi kebakaran hutan. Keadaan wilayah yang sangat kering, hamparan savanna (padang rumput) yang luas merupakan kondisi “ideal” untuk berpotensi terbakar. Status waspada inilah yang mendasari dilakukannya koordinasi dan konsolidasi internal Balai Taman nasional Baluran dalam penanggulangan kebakaran hutan pada hari Rabu (22/5/2018). Dihadapan Kepala Balai serta para pejabat eselon IV dan para undangan, Brigdalkarhut Bos javanicus memaparkan rencana kegiatan yang akan dilakukan sepanjang tahun 2018 terkait dengan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan di Baluran. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya Sosialisasi dan pencegahan Kebakaran Hutan melalui media cetak, patroli deteksi dini, pembuatan sekat bakar, penyegaran Masyarakat Peduli Api hingga pemeliharaan peralatan pemadaman sampai pemadaman langsung di lapangan saaat terjadi kebakaran hutan. (MIQ/Taman Nasional Baluran). Sumber : Balai Taman Nasional Baluran

Kendari, 25 Mei 2018. Bertempat di Same Hotel Kendari, BKSDA Sulawesi Tenggara melaksanakan Workshop penilaian METT pada tanggal 22-23 Mei 2018 yang di ikuti 32 Peserta yang terdiri dari BAPPEDA Kab. Konawe Selatan, BAPPEDA Kab. Buton, BAPPEDA Kab. Kolaka, Perguruan Tinggi, PDAM Kota Bau-Bau dan Pejabat Fungsional BKSDA Sultra. METT (Management Effectiveness Tracking Tool) ini adalah metode yang digunakan untuk menilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang dilakukan terhadap 6 aspek utama yang meliputi aspek konteks, perencanaan, input, proses, output dan outcome. Dalam sambutannya Kepala Balai KSDA Sultra (Bpk. Ir. Sri Winenang, MM) menyampaikan bahwa untuk meningkatkan nilai METT kawasan konservasi lingkup BKSDA Sultra tahun 2018 ini telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan yang merupakan rekomendasi dari penilaian METT tahun 2017. Kawasan konservasi yang dinilai meliputi 12 Kawasan yaitu CA Napabalano, CA Kakinauwe, CA lamedai, SM Buton Utara, SM Lambusango, SM Tanjung Peropa, SM Tanjung Amolengo, SM Tanjung Batikolo, TWA Tirta Rimba/Air Jatuh, TWA Mangolo, TWAL Teluk Lasolo dan TWA Kepulauan Padamarang. Proses penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dilakukan oleh seluruh peserta dan pendampingan dengan fasilitator dari Direktorat Konservasi Kawasan Bpk. Yohanes Dwi Susilo. Berdasarkan hasil penilaian METT tahun 2018 ini semua kawasan yang dinilai cenderung mengalami peningkatan efektifitas pengelolaannya dengan rincian sebagai berikut : No. Nama Kawasan Nilai METT Tahun 2017 Tahun 2018 1. CA Napabalano 49 54 2. CA Kakinauwe 44 64 3. CA lamedai 71 72 4. SM Buton Utara 51 62 5. SM Lambusango 53 62 6. SM Tanjung Peropa 70 71 7. SM Tanjung Amolengo 64 64 8. SM Tanjung Batikolo 62 65 9. TWA Tirta Rimba/Air Jatuh 49 68 10. TWA Mangolo 60 67 11. TWAL Teluk Lasolo 43 78 12. TWAL Kepulauan Padamarang 49 76 Sumber. BKSDA Sulawesi Tenggara

Manado, 25 Mei 2018. Kepala Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan Ir. Thomas Nifinluri, M.Sc menghadiri rapat kerja teknis yang di selenggarakan di kantor Balai KSDA Sulawesi Utara Jum'at 25/5/2018. Acara juga di hadiri Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan propinsi serta Kepala UPT KLHK Ekoregion Sulawesi dan Maluku. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku Ir. Darhamsyah, M.Si. membuka sekaligus memberikan sambutannya bahwa acara ini sangat strategis untuk pembahasan program-program kegiatan dan mensinergikan program kegiatan antara pusat dan daerah. Adapun kegiatan ini untuk mengevaluasi hasil capaian sasaran strategis (sastra) serta mendorong para pihak untuk menyusun program/kegiatan secara bersama dan simultan dalam meningkatkan capaian sastra di wilayah kerja masing-masing. Dalam rakernis disampaikan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 ekoregion Sulawesi dan Maluku yang meliputi 6 Indikator utama yaitu: 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 2. Jumlah PNBP dari produksi barang dan jasa hutan dan lingkungan hidup; 3. Nilai Ekspor hasil hutan; 4. Jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki efektifitas pengelolaan minimal 70%; 5. Jumlah kumulatif KPH yang memproduksi barang dan jasa secara lestari berbasis desa; dan 6. Luas kumulatif kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan di kembangkan sebagai sentra produksi hasil hutan berbasis desa. Dari 6 IKU tersebut yang menjadi tanggung jawab KSDAE adalah IKU 2 tentang Jumlah PNBP dan IKU 4 tentang efektifitas pengelolaan kawasan konservasi. Pada kesempatan itu juga disampaikan juga materi tentang pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran air dan udara serta pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang LHK Provinsi Sulut oleh Kepala DLH Prov. Sulut. Diskusi yang berkembang adalah bagaimana kedepan instansi pengelola lingkungan hidup dan kehutanan dapat menindaklanjuti hasil-hasil pemantauan dan capaian IKU, sehingga tidak berhenti hanya sampai pada memperoleh data saja tapi sampai ke tahap analisis yang lebih tajam. Pada akhir sesi diskusi ditekankan bahwa indikator-indikator yang telah ada yaitu indeks kualitas lingkungan hidup, indeks tata kelola hutan, indeks daya dukung dan daya tampung lingkungan harus dapat di tingkatkan karena hal tersebut merupakan cerminan dari kinerja instansi pengelola lingkungan hidup dan kehutanan. Disampaikan juga bahwa pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilakukan haruslah berbasis ekosistem, serta keberpihakan kepada publik. Sumber: Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan

Banyuwangi, 25 Mei 2018. Balai Besar KSDA Jawa Timur (BBKSDA Jatim) bersama dengan Kepolisian, Karantina Pertanian dan Airport Security (Avsec) gagalkan perdagangan illegal kulit dan bagian reptil serta produk turunannya di Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi (24/5). Berawal dari Koordinasi yang terjalin intensif indikasi perdagangan illegal tumbuhan dan satwa liar (TSL) dari Banyuwangi menuju Surabaya berhasil digagalkan. Sekitar pukul 11.35 WIB, petugas kepolisian bandara an.Briptu Ricky menghubungi Kepala Resort Wilayah 14 Banyuwangi, BBKSDA Jatim terkait indikasi adanya bagian reptil dan produk turunannya berupa kulit, empedu, tas dan ikat pinggang yang akan dikirim ke Surabaya sesuai informasi tiket an.Hayashi / Hiromichi berkebangsaan Jepang. Kepala Resort Wilayah 14 Banyuwangi segera menindaklanjuti informasi terkait dengan melakukan mobilisasi petugas BBKSDA jatim sebanyak 2 personil untuk menuju bandara Blimbingsari guna melakukan pemeriksaan dan tindakan hukum yang perlu dilakukan. Sekira pukul 12.00 WIB, personil BBKSDA Jatim di Banyuwangi bergabung dengan Polisi dan Avsec Bandara serta Karantina Pertanian untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap bagasi yang dicurigai dan melakukan pembongkaran. Hasil pemeriksaan ditemukan 2 lembar kulit ular P=3.80 cm, 43 bungkus empedu (terdiri atas 2.501 empedu) ular kering, 34 tas dan 2 buah ikat pinggang yang berasal dari reptil jenis ular. Pukul.12.43 WIB dilakukan pengamanan terhadap barang bukti (BB) tersebut setelah memintai keterangan awal kepada an. Hari umur 41 tahun alamat Ds. Alasmalang yang mengaku bertanggung jawab atas barang tersebut, sedangkan penumpang an. Hayashi / Hiromichi (indikasi pemilik barang sesuai dengan tiket bagasi) terlebih dulu take off menuju surabaya. Dari keterangan awal sdr.Hari, BB tersebut dibeli dari HG oleh penumpang dimaksud sebagai souvenir. Namun BB tersebut tidak dilengkapi dokumen SATS DN dan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen asal usul lainnya. Selanjutnya semua BB dibawa dan diamankan petugas ke kantor SKW V Banyuwangi, BBKSDA Jatim. Sedangkan proses hukum masih dalam pendalaman polisi dan petugas BBKSDA. Terima kasih kepada kepolisian Bandara dan Asvec Bandara Blimbingsari serta pos Karantina Pertanian di bandara Blimbingsari atas respon cepatnya menerima ajakan BBKSDA Jatim untuk bersama sama membantu Pengawasan Peredaran TSL di Bandara Blimbingsari Banyuwangi. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Timur

Semarang, 25 Mei 2018. BMKG dalam edarannya menyampaikan bahwa pada bulan april hingga september 2018 Indonesia memasuki musim kemarau. Dalam usaha untuk menjaga hutan agar tidak terjadi kebakaran hutan, Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) di bulan Ramadhan ini melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan pengajian di dusun Pulihan, Desa Tajuk, Kec. Getasan. Sekitar 200an masyarakat dusun yang berada di pinggir kawasan TN. Gunung Merbabu mengikuti kegiatan ini yang dilaksanakan di masjid Baitussajidah (25/8). Kepala Balai TN Gunung Merbabu Ir. Edy Sutiyarto dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan seperti buang sisa rokok, buka lahan dengan membakar hutan ataupun membuat arang dalam hutan. Adapun pengajian disampaikan oleh ustad Miftahuddin dari Boyolali bahwa alam ini harus dijaga karena sudah menjadi fitrah manusia untuk menjaga titipan Allah ini dan kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya akan menyebabkan kehancuran manusia itu sendiri. Kegiatan ini diakhiri dengan buka bersama masyarakat dusun Pulihan. Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Merbabu

Medan, 25 Mei 2018. Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan bagi seluruh pejabat dan pengelola keuangan di lingkup UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Propinsi Sumatera Utara. Kegiaan berlangsung selama 2 hari (tanggal 24 s.d 25 Mei 2018) di ruang rapat Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Medan. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara, Dr. Ir. Hotmauli Sianturi, M.Sc.For., selaku Koordinator Wilayah UPT Kementerian LHK Propinsi Sumatera Utara, diikuti ± 50 orang peserta perwakilan dari 11 UPT Kementerian LHK di Propinsi Sumatera Utara. Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian LHK, melalui Kepala Bagian Perbendaharaan, Kustiyana, SE, AKT, MSE, dalam sambutannya mengingatkan kembali tentang mekanisme Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai kepada pelaporan. Kepala Biro mengingatkan seluruh peserta agar tertib dalam penatausahaan pendapatan/belanja dan pelaporan. “Mari kita mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab,” ujar Kustiayana. Kustiyana, SE, AKT, MSE juga memberikan informasi tentang Realisasi Anggaran di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang meningkat dari Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar 82,11 % (dengan realisasi tingkat nasional sebesar 85,52 %), menjadi 87,64 % (dengan realisasi tingkat nasional sebesar 88,02 %) di Tahun Anggaran (TA) 2017. Khusus di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penyerapan anggaran tingkat Eselon I TA 2017 tertinggi diraih oleh BP2SDM sebesar 97,68 %, ITJEN sebesar 96,99 %, DITJEN PHLHK sebesar 94,25 % dan terendah oleh DITJEN PP dan KL sebesar 71,46 %, urai Kustiayana. Dengan adanya kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi para pejabat serta pengelola keuangan dilingkup UPT Kementerian LHK Propinsi Sumatera Utara, agar pengelolaan keuangan kedepannya lebih tertib dan lebih baik lagi. (Nofri Yeni) Sumber : Balai Besar KSDA Sumatera Utara

Jayapura, 25 Mei 2018. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) selalu akan membutuhkan pembaharuan baik dalam proses pelaksanaan peningkatan/ pelatihannya maupun dari materi-materi yang diberikan. Bimbingan Tehnis (BIMTEK) merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh dalam hal peningkatan kapasitas SDM, khususnya untuk pejabat fungsional Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup KLHK. Dalam hal ini, pelaksanaan Bimtek diperuntukkan bagi pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) baik yang bertugas di Balai Besar/ Balai KSDA maupun di Balai Besar/ Balai TN yang berada dalam lingkup KLHK. Pelaksanaan Bimtek mengenai Metode Survei Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Mei 2018 dan berlokasi di Palace Hotel Cipanas, Cianjur ini, mengharapkan output berupa peserta dapat memahami dan menerapkan metode survey TSL dalam pelaksanaan kegiatan survey TSL di setiap UPT/ wilayah kerja masing-masing. Adapun pihak-pihak yang terlibat demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimtek TSL ini antara lain Pusat Penelitian Biologi – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pelaksanaan Bimtek metode survey TSL ini menggunakan metode pemberian materi dan praktikum. LIPI yang menjadi pihak penyelenggara dalam pelaksanaan Bimtek ini sekaligus sebagai Scientific Authority CITES di Indonesia yang bertanggungjawab untuk mensosialiasikan metode-metode pengambilan data dan pemantauan populasi jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar di Indonesia, memberikan beberapa materi mengenai survey buaya, inspeksi penangkaran buaya, metode survei kodok, inseksi dan audit penangkaran mamalia, pengenalan jenis kupu-kupu, metode survey populasi jenis pohon, metode survey burung, metode survey perdagangan burung, metode survey kepiting kenari dan inspeksi penangkarannya, Pengenalan Platform InaBIF (Pangkalan Data Kehati Indonesia) dan Kapasitas Produksi Penangkaran. Kemudian pelaksanaan praktikumnya dilakukan di Kebun Raya Cibodas terkait dengan praktek menggunakan metode survei Kodok dan praktikum di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango terkait dengan praktek menggunakan metode survey populasi jenis pohon. Dengan kesempatan yang diberikan kepada pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) untuk mengembangkan pengetahuan serta menambah pengalaman akan sangat bermanfaat guna lebih meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya sebagai Pejabat fungsional, khususnya di lingkup Balai Besar KSDA Papua. Pelaksanaan praktek tidak kalah pentingnya dengan pemberian materi dalam pembekalan, karena kedua hal tersebut saling melengkapi untuk meningkatkan kualitas seorang PEH. Sumber : Suhendar Suradinata & Johan G. Imbenai - BBKSDA Papua

Majalengka, 25 Mei 2018. Keberadaan tamanan anggrek di alam merupakan salah satu indikator bahwa ekosistem masih baik. Sejak tahun 2014, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) bekerjasama dengan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI-Green Network) serta dukungan dari PT. Pertamina EP Asset III Field Subang, telah mengadakan kegiatan inventarisasi biodiversitas serta pembuatan plot percontohan Koleksi Anggrek. Plot percontohan ini dibangunn di Bumi Perkemahan Panten Argalingga, Majalengka. Sobat Ciremai dapat melihat keindahan keanekaragaman bunga anggrek dari TNGC di plot percontohan ini. Berbagai jenis anggrek tertata rapi menambah suasana asri yang memanjakan mata. Lokasi ini dapat menjadi salah satu pilihan menarik bagi sobat Ciremai yang gemar fotografi. Pesona anggrek yang memikat membuat jumlah pengunjung terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil identifikasi, anggrek alam di Taman Nasional Gunung Ciremai tercatat sebanyak 113 jenis. Diantaranya terdapat 3 jenis dilindungi peraturan perundangan, melalui Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999, yaitu anggrek kebutan (Ascocentrum miniatum), anggrek sendok (Spathoglottis zurea) dan anggrek Ki Aksara (Macodes petola). Ada 71 jenis diantaranya terpelihara dengan baik sebagai indukan di plot percontohan Koleksi Anggrek TNGC ini. [teks & foto © BTNGC – Hendra Purnama | 052018] Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Ciremai

Banda Aceh, 25 Mei 2018. Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) Aceh didampingi personil TNI kembali mengevakuasi seekor Siamang berumur 5 tahun, berjenis kelamin jantan yang diserahkan warga atas nama Kaswati 48 tahun. Keberadaan siamang ini berawal dari laporan masyarakat melalui call center bahwa disekitar Asrama PHB ada yang memelihara satwa dilindungi berupa siamang. Dari laporan tersebut, petugas Balai KSDA Aceh bergegas menuju lokasi dengan 5 personil yang dipimpin langsung Kepala Balai KSDA Aceh Sapto Aji Prabowo S.Hut ,M.Si. Sebelumnya, Kepala Balai KSDA Aceh berkordinasi dengan POM Kodam Iskandar Muda yaitu Komandan POMDAM IM Kolonel Zulkarnain ,SH. yang diapresiasi pihak POMDAM karena langkah Balai KSDA Aceh dalam rangka melindungi satwa-satwa yang terancam punah. Dilokasi, petugas melakukan langkah persuasif (membujuk) agar warga menyerahkan satwa dilindungi miliknya kepada petugas. Selanjutnya, siamang ini dibawa kekantor Balai KSDA Aceh untuk diamankan dikandang sementara sebelum dilepasliarkan kehabitatnya, petugas juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak memelihara satwa-satwa yang dilindungi karena dapat dikenai ancaman hukuman Maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak 100 juta rupiah sesuai dengan UU No.5 tahun 1990 tentang konservasi SumberDaya Alam dan Ekosistemnya serta lampiran PP No.7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa. Sumber : Balai KSDA Aceh