Pekanbaru, 20 Juli 2018. Balai Besar KSDA Riau melakukan penyusunan dokumen blok pengelolaan sebanyak 8 dokumen. Setelah melakukan konsultasi publik di tingkat daerah pada setiap blok pengelolaan kawasan konservasi yang disusun, Balai Besar KSDA Riau berkesempatan untuk melakukan ekspose 5 draft dokumen blok pengelolaan di Ruang Rapat Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 7. Draft dokumen tersebut, yakni CA. Pulau Berkey, SM. Tasik Belat, SM. Tasik Serkap, SM. Tasik Besar Serkap, dan revisi dokumen TWA. Muka Kuning. Acara ekspose dibuka oleh Bu Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dilanjutkan dengan kata pengantar dari Kepala Balai Besar KSDA Riau. Pembagian blok suatu kawasan haruslah dapat mengakomodir kebutuhan pengelolaan hingga 10 tahun kedepannya, sehingga pengelolaan kawasan dapat berjalan dengan baik. Hal senada disampaikan oleh Bapak Suharyono, Kepala Balai Besar KSDA Riau bahwa revisi dari TWA Muka Kuning dan penyusunan blok pengelolaan kawasan lainnya telah memperhatikan kebutuhan pengelolaan kawasan tersebut kedepannya. Revisi Blok TWA Muka Kuning merupakan bagian dari peningkatan peran berbagai pihak untuk pengembangan wisata alam di Batam khususnya. Terdapat beberapa perubahan blok yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kawasan. Penyusunan dokumen blok CA Pulau Berkey, SM Tasik Belat, SM Tasik Besar Serkap dan SM Tasik Serkap juga telah memperhatikan kebutuhan pengelolaan kawasan tersebut kedepannya. CA Pulau Berkey dibagi dengan 2 blok, yakni blok perlindungan dan blok rehabilitasi. Blok perlindungan sebagai hutan mangrove, CA Pulau Berkey diperuntukkan untuk menjaga abrasi air laut ke permukaan daratan bagan siapi-api serta perlindungan flora fauna yang ada. Blok rehabilitasi diperuntukkan untuk memperbaiki ekosisten mangrove yang terjadi dari aktivitas gangguan kawasan. SM Tasik Belat, SM Tasik Serkap dan SM Tasik Besar Serkap dibagi kedalam blok perlindungan dan blok pemanfaatan. Blok perlindungan diperuntukkan untuk perlindungan ekosistem hutan rawa gambut dan flora fauna baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi yang ada dikawasan tersebut. Blok pemanfaatan diperuntukkan untuk kebutuhan pengelolaan kedepannya dalam rangka pengembangan wisata alam di kawasan konservasi tersebut. Menurut Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Ibu Listya menyampaikan bahwa setelah memperhatikan dan mencermati penataan blok pengelolaan yang dilakukan Balai Besar KSDA Riau, penataan blok pengelolaan sudah baik. Sumber : Balai Besar KSDA Riau

Pelalawan, 20 Juli 2018. Menginjak usia tepat 14 tahun, TNTN rayakan hari kelahiran dengan laksanakan rangkaian kegiatan di kawasan TNTN pada Kamis, 19 Juli 2018. Berkenanaan dengan hari ulang tahun TNTN dan hari lingkungan, TNTN Bekerjasama dengan PT PLN UIB Sumbagteng dan PSLH (Pusat Studi Lingkungan Hidup) Universitas Riau laksanakan penanaman pohon dikawasan hutan TNTN . Kegiatan penanaman pohon kehidupan dilaksanakan dengan tema “Pengayaan Keanekaragaman Hayati Taman Nasional Tesso Nilo Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Sebanyak 1000 bibit pohon disebar dibanyak titik pada kawasan dan ditanam oleh seluruh peserta acara dan undangan yang hadir. Perayaan hari lahir TNTN dan penanaman pohon kehidupan dihadiri oleh 25 orang personil dari BTNTN, 15 orang dari PT PLN, 20 PSLH UR, 11 orang WFF, dan 150 orang masyarakat desa penyangga TNTN. Kegiatan penanaman pohon kehidupan merupakan komitmen PT PLN untuk melestarikan lingkungan dengan penanaman 32.000 batang diseluruh Indonesia, dan khusus untuk kawasan TNTN, PT PLN bekerjasama dengan PSLH UR. Sebelum laksanakan penanaman, diawal kegiatan Kepala Balai TNTN Supartono, S.Hut, MP juga wujudkan bentuk syukur dengan memotong tumpeng hari jadi TNTN disaksikan dengan seluruh peserta kegiatan yang hadir. Dalam kegiatan tersebut Kepala Balai TNTN mengungkapkan harapannya bahwa kerjasama dalam kegiatan penanaman pohon kehidupan seperti ini akan secara berkesinambungan terjalin untuk waktu kedepannya, “Taman Nasional Tesso Nilo mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat untuk kelancaran kegiatan yang kita laksanakan dan semoga kegiatan-kegiatan peduli lingkungan seperti ini dapat selalu kita laksanakan”. Ungkap Kepala Balai TNTN Supartono, S.Hut, MP. Sumber : Balai TN Tesso Nilo

Morowali Utara, 17 Juli 2018. Tim patroli Balai KSDA Sulawesi Tengah dan Pol Airud menangkap sebuah perahu di sekitar perairan Teluk Tomori Desa Ganda-Ganda, Kec. Peradilan Kab. Morowali Utara. Perahu tersebut membawa 3 m kubik kayu atau 29 batang kayu jenis kumea batu (MenilkaramerillianaH.J.L) ukuran 15x15x509cm 24 batang, 12x12x500cm, 3 batang dan 10x10x500 cm yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Kayu tersebut diduga berasal dari CA Morowali, tepatnya di kawasan hutan Bahobulusa. Penangkapan tersebut berawal dari kecurigaan tim patroli pada perahu yang bertolak dari perairan sekitar TWA Tokobae sekitar pukul 08.00 WITA yang mengarah ke Desa Ganda-Ganda. Belakangan diketahui perahu ini dinakhodai oleh tersangka an. Muhtar dan Abdillah. Sesuai petunjuk Subdit Gakkum Dit Pol Airud Polda Sulteng , tersangka diamankan dan dikawal ke Mako Dit Pol Airud Polda Sulteng untuk proses lebih lanjut. Berdasarkan keterangan dari DanPos Pol Airud Unit Morowali Utara KP XIX 1002 Bripka Ibrahim, awalnya tersangka mengaku mengolah kayu dari Tokobae dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata pengolahan kayu dilakukan di hutan Bahobulusa CA Morowali. Modus operandinya kayu hasil pembalakan liar diangkut dengan perahu menuju penampungan kayu yang ada di Desa Ganda-Ganda. Oknum tersebut diduga melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf (e) UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Kasie Gakkum Dit. Pol Airud, Kasie Gakkum Wilayah II Balai PPHLHK dan Kasie Konservasi Wilayah II Poso berkomitmen akan menyelesaikan kasus ini ke jalur hukum dan optimis menindak tegas setiap orang yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Sumber : Balai KSDA Sulawesi Tengah

Denpasar, 20 Juli 2018. Kepala Balai Taman Nasional Bali Barat (TNBB), Drh. Agus Ngurah Krisna K. M.Si dan General Manager PT PLN Distribusi Bali Nyoman S. Astawa sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk kepentingan srategis tidak terelakkan dalam menjamin penyediaan listrik di Propinsi Bali khususnya di Bali bagian barat yaitu di Kabupaten Jembrana dan Buleleng. Acara dihadiri unsur pimpinan di lingkungan PT PLN Distribusi Bali dan dari Balai TNBB. Dalam sambutannya, Kepala Balai TNBB maupun GM PT PLN Distribusi Bali sepakat untuk bersama-sama menjalin kerjasama selama 10 tahun sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal, baik bagi para pihak maupun untuk masyarakat desa penyangga di TNBB. Selain dokumen PKS, ikut ditandatangani lampiran berupa peta kerjasama, RPP dan RKT. Perjanjian kerjasama ini untuk menjamin terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati, keutuhan dan manfaat kawasan, optimalisasi pengelolaan TN Bali Barat dengan keberadaan jaringan distribusi 20 kV, serta meminimalkan dampak langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan listrik yang berada dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi peningkatan populasi spesies prioritas dan pembinaan habitatnya; perlindungan dan pengamanan kawasan hutan; peningkatan kualitas pengembangan dan promosi pariwisata alam; peningkatan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat; dukungan sarana dan prasarana pengelolaan; dan operasional serta pemeliharan jaringan distribusi listrik Tegangan Menengah 20 kV di kawasan TNBB. Sumber : Balai Taman Nasional Bali Barat

Kapuas Hulu, 20 Juli 2018. Anggota Brigdalkarhut Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) mengalami kecelakaan tunggal pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 10.00 WIB. Mobil monilog Brigdalkarhut TNBKDS terguling di Mataso Kabupaten Kapuas hulu yang menyebabkan 4 orang anggota mengalami luka - luka. Saat ini seluruh korban berada di puskesmas Benua Martinus untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kejadian ini terjadi sekembalinya tim dari melakukan pemadaman kebakaran di Lanjak Deras, daerah penyangga TNBKDS. Pemadaman tersebut membutuhkan waktu 4 hari dengan total luas areal kebakaran 10 ha. Adapun penyebab kecelakaan masih diselidiki namun kemungkinan karena kelelahan. Sebagai informasi, yang mengalami kecelakaan atas nama AB. Heri infantri (luka sedang dan dislokasi pada lengan kiri), Heri Susilo (luka luar dan keseleo lengan kanan), L. Hendry Gunawan (luka luar bagian punggung), Adang (luka luar dan pembengkakan pada paha dan sikut), Hendri Suryadi (memar pada bagian kepala kiri), AB. Hendri Syahrani (luka luar bagian punggung) dan D Yoga Hermanto (luka luar bagian sikut). Sumber : Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum

Panyabungan, 20 Juli 2018. Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera, program yang selalu digencarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk mewujudkan itu pihak Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) gencar melakukan program - program melalui pemberdayaan masyarakat, seperti kegiatan Pelatihan jeruk tumpang sari oleh masyarakat desa hutabaringin maga dan hutabaringin julu (20/7). Inilah salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh TNBG yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber : Balai Taman Nasional Batang Gadis

Sidoarjo, 19 Juli 2018. Upaya mengenalkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar (TSL) dilindungi dan tidak dilindungi, Balai Besar KSDA Jawa Timur (BBKSDA Jatim) melaksanakan Sosialisasi Pemeliharaan Kesehatan Hewan Kesayangan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo (19/7). Kegiatan ini kerjasama BBKSDA Jatim dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Selain mengenalkan jenis TSL dilindungi/ tidak dilindungi, BBKSDA Jatim juga menyampaikan tata cara peredaran dan izin penangkaran TSL kepada peserta sosialisasi yang merupakan masyarakat sekitar Kabupaten Sidoarjo. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Timur

Manado, 19 Juli 2018. Kantor Balai Taman Nasional Bunaken menjadi tempat dilaksanakannya sosialisasi mengenai Ijin Pemanfaatan Pariwisata Alam (IPPA) pada Kamis, 19 Juli 2018. Sebanyak 20 resort dan dive center dari Pulau Bunaken diundang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Hutan Konservasi (PJLHK) – Ditjen KSDAE Kementerian LHK, Bapak Dody Wahyu menyampaikan sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo, pariwisata merupakan salah satu modal utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, adapun obyek wisata alam merupakan suatu potensi yang sangat mungkin dalam mendorong pengembangan pariwisata tersebut secara nasional. Kawasan konservasi bisa dimanfaatkan jasa lingkungannya, sebagaimana diatur dalam PP 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Izin pengusahaan pariwisata alam (IPPA) adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Untuk Izin usaha penyediaan jasa wisata alam (IUPJWA) merupakan izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam, dan Izin usaha penyediaan sarana wisata alam (IUPSWA) diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam. Saat ini pengurusan perijinan tersebut terintegrasi dan dapat dilakukan secara elektronik. Menutup sosialisasi beliau sampaikan bahwa tren kunjungan ke kawasan konservasi untuk menikmati keindahan alam saat ini terus naik, mari kita jaga tren ini agar terus dapat mendatangkan manfaat, baik bagi usaha wisata dan masyarakat. Sumber : Balai Taman Nasional Bunaken

Waingapu, 19 Juli 2018. Tim Pemulihan Ekosistem yang terdiri dari Suyatno (Polhut), Daud Kandami (Polhut) dan Yosafat Domu Wulang (staf) bekerjasama dengan penduduk setempat melaksanakan kegiatan Pemulihan Ekosistem melalui mekanisme alam. Adapun lokasi pemulihan ekosistem dilaksanakan pada Blok Hutan Tandulajangga wilayah kerja Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah III Matawai Lapau Balai Taman Nasional Manupeu Tanahdaru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa) seluas 15 Hektar. Upaya pelibatan masyarakat sekitar di Blok hutan Tandulajangga berpengaruh secara nyata terhadap keamanan kawasan tersebut, terutama meminimalisir kerawanan kebakaran hutan yang kerap terjadi pada wilayah tersebut. serangkaian kegiatan yang melibatkan masyarakat lokal setempat meliputi pengamanan hutan terhadap gangguan kebakaran hutan, pembersihan dari gulma dan pembuatan sekat bakar sepanjang 100 meter dengan lebar jalur 3.5 meter. Dalam Pelaksanaannya masyarakat merasa terbantu dengan kehadiran Taman Nasional Matalawa, tidak hanya secara ekonomi merasa terbantu tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat sekitar kawasan untuk menjaga hutan tetap lestari sehingga berpengaruh positif dimasa yang kan datang terutama bagi anak cucu mereka. Sumber : Balai Taman Nasional Manupeu Tanahdaru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa)

Barumun, 19 Juli 2018. Berita menggembirakan lagi - lagi diterima dari Barumun Nagari Wildlife Sanctuary (BNWS) di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, tentang kelahiran satu individu gajah dari induk yang bernama Carry. Anak gajah berkelamin jantan, dengan berat badan 117 kg, lingkar dada 116 cm, tinggi Badan 87 cm lahir pada hari Selasa, 17 Juli 2018, sekitar pukul 20.30 Wib. Kelahiran ini merupakan anak kedua dari gajah Carry. Carry adalah gajah jinak berusia 35 tahun yang berasal dari Palembang dan ditempatkan di Pusat Latihan Gajah (PLG) Holiday Resort, Aek Raso, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Baru pada bulan Mei 2015 resmi pindah ke Barumun Nagari Wildlife Sanctuary (BNWS). Kondisi anak gajah sehat dan belum bisa menyusu pada induknya karena tinggi badan induk tidak terjangkau anak gajah. Saat ini mahout memberikan susu yang di peras dari induknya dengan memakai dot, dan untuk menambah kebutuhan anak gajah diberikan tambahan susu formula. Anak gajah juga dilatih untuk bisa menyusu dari induknya dengan cara menaikkan anak gajah pada papan yang dibuat agak tinggi. Pemantauan anak gajah dilakukan selama 24 jam oleh Balai Besar KSDA Sumatera Utara dan Barumun Nagari Wildlife Sanctuary (BNWS) serta didampingi oleh drh. Anhar dari Vesswic sampai anak gajah mampu menyusu langsung pada induknya dan dinyatakan kondisinya dalam keadaan sehat dan stabil. Peristiwa kelahiran gajah kali ini menambah populasi gajah di Barumun Nagari Wildlife Sanctuary (BNWS) yang semula 13 ekor menjadi 14 ekor. Kelahiran anak gajah sebelumnya adalah Fitri dari induk Dini pada tanggal 16 Juni 2018 lalu. (Darmawan). Sumber : Balai Besar KSDA Sumatera Utara

Kuningan, 19 Juli 2018. Curug Cipeuteuy adalah salah satu lokasi wisata alam yang ada di kawasan TNGC. Lokasi wisata alam ini dikelola Koperasi Agung Lestari sejak tahun 2011 dan merupakan pioneer pengelolaan wisata alam berbasis masyarakat di kawasan TNGC. Bertempat di Balai Desa Bantaragung Sindangwangi, Majalengka, Jawa Barat, pengelola Koperasi Agung Lestari berkesempatan berbagi kepada sesama dengan menyisihkan pendapatan dari tiket masuk wisata alam (4/7). Kegiatan berbagi ini dilakukan setiap tahunnya secara rutin dengan sasaran anak yatim dan dhuafa serta guru ngaji yang ada di Desa Bantaragung. Untuk tahun ini, sedekah dibagikan kepada anak yatim sebanyak 20 orang, jompo dan Dhufa sebanyak 30 orang, guru ngaji sebanyak 3 orang dan sumbangan kepada masyarakat yang berada sekitar wisata sebanyak 250 orang. "Dengan berbuat baik kepada sesama maka akan membantu menjalin silaturahmi serta tolong menolong terhadap mereka yang dalam kesusahan" ucap Martha, ketua Koperasi Agung Lestari. Inilah arti kebersamaan dimana kelompok masyarakat yang mengelola wisata alam mampu berbagi dengan masyarakat lainnya. Sehingga dengan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang, status dan pendidikan. [Foto & teks ©? Gandi Mulyawan – BTNGC |072018] Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Ciremai

Pelajaran, 19 Juli 2018. Seksi Konservasi Wilayah II (SKW II) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan (BKSDA Sumsel) tidak akan pernah lelah untuk mengajak semua pihak berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pemulihan kawasan konservasi melalui pendekatan skema mengelola masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi dengan mengajak segenap elemen masyarakat baik kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, anggota masyarakat dan pengguna kawasan secara non prosedural untuk bergerak bersama menyelamatkan keutuhan kawasan HSA KH Gumai Tebing Tinggi. Dialog intensif dan interaktif dilakukan SKW II Lahat BKSDA Sumsel di Talang Gimo untuk berinteraksi langsung dengan pengguna kawasan secara non prosedural yang komoditinya adalah kopi. Ini dilakukan untuk menemui langsung pengguna kawasan secara non prosedural pada lokasi aktivitasnya sehingga semua pihak dapat merasakan langsung kondisi yang menekan kawasan dan kerentanan serta resiko bencana yang dapat terjadi apabila tidak segera tergerak untuk bergerak bersama melindungi dan merehabilitasi kawasan HSA KH Gumai Tebing Tinggi. Upaya penyadartahuan bukanlah sesuatu yang mudah mengingat penggunaan kawasan secara non prosedural untuk komoditi kopi telah dilakukan secara turun temurun dan menjadi sandaran penghidupan. Kondisi tersebut tentunya bukan dijadikan sebuah alasan untuk tidak tergerak dan bergerak dalam menyelamatkan keutuhan kawasan. Perlu upaya bertahap dan konsisten yang dalam tahapan saat ini adalah tahapan lanjut setelah dilakukan pengikatan komitmen terhadap kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, babinsa kamtibmas, anggota masyarakat dan pihak lain terkait yang berkomitmen melindungi kawasan HSA KH Gumai Tebing Tinggi. Tahapan lanjut tersebut adalah mengajak pengguna kawasan secara non prosedural untuk tidak melakukan pembukaan baru, aktivitas mandiri untuk membongkar pondok dan merehabilitasi kawasan, terlibat aktif dalam perlindungan kawasan, serta secara bertahap meninggalkan aktivitas dalam kawasan. Melalui pengelolaan komitmen, penyadartahuan dan penyamaan cara pandang akan nilai penting kawasan menjadi langkah strategis dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi kawasan konservasi dengan mengajak masyarakat untuk mulai terlibat aktif memikirkan kelestarian HSA KH Gumai Tebing Tinggi yang merupakan titipan anak cucu yang harus dijaga bersama-sama dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi generasi berikutnya. Sebagai informasi, degradasi kawasan Hutan Suaka Alam Kelompok Hutan (HSA KH) Gumai Tebing Tinggi terus bergerak pada kondisi yang mengkhawatirkan apabila pemerintah, masyarakat, dan elemen lain yang terkait tidak bergerak secara bersama-sama untuk terlibat aktif dalam melindungi dan merehabilitasi kawasan. Penggunaan kawasan secara non prosedural untuk pengembangan tanaman kopi semakin masif menekan kawasan konservasi seluas 46.122,60 ha yang membentang di Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang. Kondisi fisik kawasan konservasi yang dikelilingi oleh 29 desa-desa penyangga dari 8 wilayah administrasi kecamatan menjadikan kawasan konservasi rentan mendapat tekanan oleh aktivitas masyarakat. Sebuah kondisi yang memerlukan penyikapan untuk menempatkan perlindungan dan pemulihan ekosistem kawasan HSA KH Gumai Tebing Tinggi sebagai prioritas utama. Saat ini bukan saatnya lagi bagi para pihak untuk saling menyalahkan ataupun mencari pembenaran atas tindakan yang telah maupun akan dilakukan tetapi sekarang saatnya semua pihak baik perorangan maupun kelompok tergerak untuk bergerak bersama menyelamatkan keutuhan kawasan konservasi tersebut. Sebuah tantangan untuk mencari solusi melalui strategi pengelolaan kawasan yang menempatkan masyarakat menjadi bagian penting dan strategis untuk dilibatkan secara aktif dalam merencanakan upaya perlindungan dan rehabilitasi kawasan HSA KH Gumai Tebing Tinggi. Sumber : Wahid Nurrudin - Pengendali Ekosistem Hutan Balai KSDA Sumatera Selatan

Makassar, 19 Juli 2018. Proses Pemberian Fasilitas Dana Bergulir oleh Badan Layanan Umum di Kabupaten Je’neponto resmi diserahkan pada masyarakat yang terdaftar dan juga menjadi mitra pengelolaan Kawasan TB Ko’mara bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan skema bagi hasil ini berlangsung di Makassar yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Ir. Muhammad Tamzil, Kepala Bidang Operasional BLU Pusat Ir. Petrus Daru Darmodjo, M.Hut, dan Kepala Bidang Wilayah II Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan Ir. Ahmad Yani. Penerima bantuan ini, Dahyar Buyung Daeng Tojeng menyampaikan rasa terima kasihnya pada pihak BLU dan Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan yang tak henti-hentinya memberikan dukungan pada masyarakat disekitar Kawasan sehingga mereka tidak lagi harus masuk kedalam Kawasan hutan untuk menyambung hidup. Secara terpisah Kepala Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, Ir. Thomas Nifinluri menyampaikan apresiasinya pada kawan-kawan yang bertugas di Bidang Wilayah II yang telah memberikan pendampingan pada masyarakat sehingga proses pemberian bantuan ini dapat berjalan dengan baik, beliau juga berpendapat bahwa FDB BLU ini adalah salah satu strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis konservasi. Beliau juga berharap kegiatan ini dapat terlaksana didaerah lain sehingga “multiplier effect” nya tidak hanya terasa disatu titik. Sumber : Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan

Sintang, 19 Juli 2018. Musim kemarau telah tiba, saatnya bersiap diri menyambut datangnya asap yang tak diundang. Koordinasi segera dilakukan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Sintang Balai KSDA Kalimantan Barat (BKSDA Kalbar) ke Manggala Agni Daops Sintang. Patroli pencegahan secara bersama akan terus dilakukan serta memberi himbauan melalui penyuluhan baik lewat sosial media maupun turun langsung ke lapangan. Upaya ini dilakukan agar masyarakat paham dan mengerti untuk tidak melakukan kegiatan membakar lahan atau hal-hal yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, seperti membuang puntung rokok sembarangan dan lain - lian. Cegah asap? Cegah kebakaran hutan dan lahan demi kualitas hidup yang lebih baik. (PR) Sumber & Dokumentasi : Seksi konservasi Wilayah II Sintang Balai KSDA Kalimantan Barat Call Center BKSDA Kalbar (Mita) : 08115776767

Manado, 19 Juli 2018. Dengan disaksikan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) – Kementerian LHK dan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Hutan Konservasi (PJLHK), telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bunaken Berupa Pengembangan Wisata Alam Dalam Bentuk Pemanfaatan Dermaga (Jetty) di Kelurahan Tongkaina, Kecamatan Bunaken, Provinsi Sulawesi Utara (19/7). Penandatangan perjanjian kerja sama dari Balai Taman Nasional Bunaken dilakukan Kepala Balai Dr. Farianna Prabandari, S.Hut, M.Si dan PT. Pandu Harapan Nusa diwakili Special Assistant to President Director Eveline E Soekotjo, MBA, MPA dalam jangka waktu 5 tahun. Adapun ruang lingkup perjanjian kerja sama meliputi rehabilitasi kawasan, transplantasi karang, penanganan sampah, pemberdayaan masyarakat, operasional dan pemeliharaan dermaga/jetty. “Perjanjian kerja sama ini akan memperkuat fungsi sarana dan prasarana wisata alam dermaga (jetty) di Taman Nasional Bunaken, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak PT. Pandu Harapan Nusa (Grand Luley Hotel Manado) atas itikad baiknya dalam menunjang kepariwisataan” ujar Farianna. Special Assistant to President Director Eveline E Soekotjo, yang diberikan kuasa dalam penandatanganan perjanjian kerja sama menyambut baik kegiatan ini, kami berharap arahan selanjutnya dari Taman Nasional Bunaken dan Ditjen KSDAE – Kementerian LHK untuk dapat melakukan pemanfaatan akses kawasan dan sekitarnya dalam rangka pemeliharaan dan penggunaan fasilitas dermaga. Dirjen KSDAE Ir. Wiratno, M.Sc dalam arahannya menyampaikan bekerja sama untuk mewujudkan pengelolaan dan pelestarian alam sangat penting dan akan terasa ringan bagi kita semua menjaga lingkungan hidup ini. Dengan perjanjian kerja sama ini komunikasi harus terjalin, semoga kedepan tidak akan muncul masalah. Utamakan mutual respect, mutual trust, dan mutual benefit pada para pihak yang bekerja sama dan masyarakat. Bangun komunikasi baik dari masyarakat sekitar kawasan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Unsur komunikasi yang paling utama adalah mendengarkan, sehingga dengan mendengar kita mampu memahami masalah yang ada. Setelah penandatanganan perjanjian kerja sama siapkan Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan, libatkan masyarakat jadikan mereka sebagai pelaku bukan penonton, tutur Wiratno. Pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Balai Taman Nasional Bunaken dan PT. Pandu Harapan Nusa juga dihadiri Kepala Balai KSDA Sulawesi Utara, Kepala Balai TN Bogani Nani Wartabone, Pejabat struktural Direktorat PJLHK dan staf Balai TN Bunaken, serta jajaran manajemen Grand Luley Hotel. Sumber : Balai Taman Nasional Bunaken