Jumat, 20 Nov 2026

Berita

Publikasi Resmi Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Kehutanan

Baca Berita

Foto Orangutan Tapanuli Diserahkan BBKSDA Sumut di HKAN 2018

Medan, 7 September 2018. Konservasi Alam merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang harus terus dilaksanakan dan dipertahankan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadartahuan mengenai pentingnya upaya Konservasi Alam dan penyebarluasan gerakan Konservasi Alam melalui civil society yang kuat dengan dukungan semua lapisan masyarakat luas. Oleh karena itu berdasarkan keputusan Presidan RI no.22 Tahun 2009 di tetapkan lah peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN). Isu harmonisasi antara Alam dan Budaya menjadi sangat penting dalam peringatan HKAN 2018 yang diselenggarakan di Taman Wisata Alam Batu Putih – Tangkoko Kota Bitung Sulawesi Utara, di Wilayah Kerja Balai KSDA Sulawesi Utara dari tanggal 27-31 Agustus 2018. Tema yang diusung dalam peringatan HKAN 2018 adalah : “Harmonisasi Alam dan Budaya : Satu Abad Konservasi Alam Indonesia” Penghormatan terhadap nilai budaya dan adat yang sejalan dengan upaya-upaya Konservasi Sumber Daya Alam harus dijaga dan dipelihara dengan baik dan merupakan suatu kekuatan dan cara dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang bertanggung jawab. Disisi lain keperluan untuk memenuhi kebutuhan budaya/adat akan Sumber Daya Alam yang cendrung semakin sulit diperoleh dari Alam harus dicarikan solusi dan upaya pemecahannya. Balai Besar KSDA Sumatera Utara dalam event Hari Konservasi Alam Nasional dengan ikut sertanya berpartisipasi Kader Konservasi Alam (KKA) dan Kelompok Pecinta Alam (KPA) atau MAPALA dari Sumatera Utara, baik dalam kegiatan HKAN maupun Jambore Konservasi Alam. Utusan Balai Besar KSDA Sumatera Utara di pimpin langung kepala Balai Besar KSDA Sumatera Dr. Ir. Hotmauli Sianturi, M.Sc.For. Stand Pameran Balai Besar KSDA Sumatera Utara membagikan bahan-bahan informasi berupa : Buku Orangutan, Stiker, Post Cart, Buletin Beo Nias, Brosure dan Leaflet. Juga kepada pengunjung di bagikan kuis berkaitan dengan KSDA Hayati dan Ekosistimnya dan memberi doorprize bagi pengunjung yang menjawab pertanyaan dengan benar. Pelaksanaan Pameran Jambore Konservasi Alam, ini terlaksana atas kerjasama BBKSDA Sumatera Utara dengan mitra. HKAN kali ini Balai Besar KSDA Sumatera Utara memperkenalkan Orangutan Tapanuli yang baru ditemukan kembali di akhir tahun 1990an. Spesies kera besar terbaru ini di deskripsikan dengan nama latin (Pongo tapanuliensis), dan hanya di temukan di ekosistem Batang Toru, yang meliputi hutan dataran tinggi yang tersebar di tiga kabupaten yakni : Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Pada puncak Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) tahun 2018 turut dihadiri Menteri Kordinator Perekonomian, Darmin Nasution dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Kehadiran Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pada saat itu menjadi momen menarik dimana beliau menerima penyerahan foto Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) dari Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara – Hotmauli Sianturi. “Saya baru tahu ada spesies Orangutan di kampung saya Tapanuli Selatan, dari foto terlihat satwa tersebut berwibawa seperti pada umumnya orang Batak. Saya berharap spesies ini bisa dijaga kelestariannya dan menjadi kebanggaan warga Sumatera Utara” ujar Darmin Nasution. Sebagaimana diketahui bahwa Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution berasal dari Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Hotmauli Sianturi menjelaskan bahwa “Populasi Orangutan Tapanuli tak lebih dari 800 Individu yang terdapat di ekosistem Batang Toru termasuk Cagar Alam Dolok Sibualbuali, Cagar Alam Dolok Sipirok dan Suaka Alam Lubuk Raya. Perlu upaya-upaya bersama dari Pemerintah, Dunia usaha dan masyarakat untuk menjaga kelestariannya”. Sumber : Balai Besar KSDA Sumatera Utara
Baca Berita

Penyu Hijau Pulang Kampung

Jayapura, 7 September 2018. Peristiwa tragis kembali menimpa keluarga penyu hijau (Chelonia mydas). Jumat, 7 September 2018 sekitar pukul 07.15 WIT tim Satuan Polisi Perairan (Polair) Polresta Jayapura dan Satwas SDKP (Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) menemukan seekor penyu hijau di Pangkalan Pendaratan Ikan Hamadi, Jayapura. Berdasarkan data di lapangan, penyu hijau tersebut dijual oleh seorang nelayan dari Dok 9, Jayapura dan akan dibeli oleh warga Hamadi berinisial CM. Penyu hijau kemudian ditahan di Pos Polair. Selanjutnya tim Polair melakukan koordinasi dan menyerahkan penyu hijau tersebut kepada BBKSDA Papua untuk dilepasliarkan. Pukul 14.00 WIT semua tim menuju Pantai Hamadi, Jayapura, untuk melangsungkan prosesi pelepasliaran. Tenaga medis BBKSDA Papua, drh. Cyntia M. Sihombing, telah memeriksa kondisi penyu hijau tersebut. Ukuran lebarnya 50 cm dan panjang 85 cm. Cyntia menyatakannya dalam keadaan sehat serta siap dilepasliarkan. Matahari garang dan angin cukup deras memicu besarnya gelombang siang itu. Usai seremonial singkat dan penandatananganan berita acara di dermaga Pantai Hamadi, tim kemudian menaiki speed boat menuju ke tengah perairan. Di sanalah penyu hijau akan dikembalikan, diantarkan dengan perasaan suka cita kembali ke habitatnya. Berbagai pernyataan terkait pelepasliaran tersebut dilontarkan, antara lain oleh Bripka Imron Kurniawan dari Polair Polresta Jayapura. “Kami selalu keras menindaklanjuti pelanggaran terhadap hewan dilindungi. Berharap ke depan tidak ada lagi kejadian seperti ini, karena generasi ke depan harus melihat penyu ini juga,” kata Imron saat menyampaikan sambutan dalam seremonial singkat mewakili para saksi. Harapan serupa disampaikan oleh Taufik Laima dari Satwas SDKP menyatakan, “Semoga ini yang terakhir, tidak ada lagi kejadian seperti ini. Semoga masyarakat semakin sadar. Saya juga berharap koordinasi dan komunikasi tetap dijaga, supaya ke depan lebih kuat lagi.” Pada saat yang sama, masyarakat di sekitar Pantai Hamadi, tempat pelepasliaran penyu hijau juga menyatakan komitmen, yang diwakili seorang warga bernama John Maniagasi. “Kami sangat mendukung. Kami bangga melihat petugas yang membantu kami dalam melestarikan hewan di laut. Penyu ini di tengah laut, tidak di pinggir. Kami tidak pernah melihat hewan ini. Kalau ada penyu hijau di sekitar sini berarti masyarakat yang tangkap. Kami siap membantu. Kalau menemukan hewan dilindungi di pasar atau di sekitar sini, kami siap melapor,” ungkap John. Melakukan kerja konservasi akan lebih ringan apabila bersinergi dengan orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki kesadaran, visi, dan misi yang sejalan. (Dzikry) Sumber : Balai Besar KSDA Papua
Baca Berita

Selangkah Lagi Menuju Lahirnya Standard Kepemanduan Geowisata

Jakarta, 6 September 2018. Setelah melalui proses yang cukup panjang, yaitu awal februari 2018, penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Kepemanduan Geowisata yang disusun oleh 10 orang anggota tim perumus, hari Kamis (6/9/2018) telah memasuki tahap pra konvensi. Bertempat di AONE Hotel Jakarta, sidang pleno pra konvensi RSKKNI Bidang Kepemanduan Geowisata dihadiri oleh 36 orang peserta dengan komposisi: 6 orang dari pakar/narasumber, 9 orang dari lembaga pendidikan, 9 orang dari asosiasi industri, 5 orang dari asosiasi profesi dan 7 orang dari pemerintah. Penyusunan RSKKNI Bidang Kepemanduan Geowisata ini sendiri diinisiasi oleh Masyarakat Geowisata Indonesia (MAGI) dan Kementerian Pariwisata. Hal ini sebagai upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di sektor Kepemanduan Geowisata. Geowisata sebagaimana dipaparkan ketua tim perumus Oki Oktariadi, adalah pariwisata yang memanfaatkan seluruh pengetahuan dasar geologi, mencakup bentuk, proses geologi, “geohistory”, konservasi geologi, dan faktor pendukungnya, termasuk keanegaragaman hayati dan budaya yang terkait dengan geologi. Hal ini ditekankan kembali oleh ketua MAGI Rachmat Heryadi pada sidang pleno pra konvensi. Prinsip geowisata itu sendiri adalah harus melibatkan masyarakat setempat, memberikan kontribusi positif bagi konservasi alam dan budaya, peserta mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan positif secara budaya serta dapat meminimalkan dampak negatifnya. Dan dalam pelaksanaannya ditekankan pada nilai-nilai konservasi, edukasi, kualitas layanan dan lama tinggal. Bukan pada jumlah wisatawan. Walaupun ada beberapa kali interupsi dan perdebatan, namun sidang pleno pra konvensi yang dipimpin oleh perwakilan tim perumus Deni Sugandi dan Reza Permadi berjalan cukup lancar dan menghasilkan kesepakatan bersama. Kehadiran peserta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dalam hal ini diwakili Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dan dari Direktorat Konservasi Kawasan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) tentu mempunyai nilai sendiri. Utamanya menyangkut daya tarik geowisata yang memang banyak berada dalam kawasan konservasi, seperti di taman nasional dan beberapa wilayah hutan konservasi yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Dengan berakhirnya sidang pleno pra konvensi RSKKNI Bidang Kepemanduan Geowisata, artinya tinggal selangkah lagi SKKNI Kepemanduan Geowisata akan lahir. Melihat hal ini, diharapkan balai taman nasional dan Balai KSDA siap bekerja sama melahirkan pemandu geowisata yang berkompeten dan menyambut kehadiran para geowisatawan di wilayah pengelolaanya masing-masing. Dan atau wilayahnya dapat menjadi role model pengembangan geowisata. Sobat Ciremai, tahukah kalian, sepertinya Taman Nasional Gunung Ciremai akan menjadi lokasi “pilot project” penerapan kepemanduan geowisata di taman nasional yang pertama di Indonesia. [teks & foto © Harley & Koeszky | 06092018] Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Ciremai
Baca Berita

Balai TN Kayan Mentarang Siaga Karhutla Bersama TNI, POLRI dan Pemkab Malinau

Malinau, 8 September 2018. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kian marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kenekaragaman hayati pun kini terancam keberlangsungan hidupnya oleh Karhutla yang dapat merusak ekosistem dan merugikan banyak pihak. Untuk mensiasati itu Balai Taman Nasional Kayan Mentarang bersama Komando Distrik Militer 0910 Malinau serta beberpa instansi pemerintah Kabupaten Malinau dan perusahaan swasta menggelar Apel Kesiapsiagaan Karhutla. Menurut Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Johnny Lagawurin, Karhutla sudah seharusnya di waspadai bersama. Bukan hanya Pemerintah, TNI dan Polri saja. Dalam hal ini masyarakat juga harus berperan aktif dalam mencegah Karhutla. "Apel Kesiapsiagaan Karhutla ini salah satu kegiatan penting untuk menyatukan visi dan misi dalam mencegah karhutla di kawasan kita. Tapi yang lebih penting adalah peran aktif masyarakat dalam mencegah karhutla. Karena interaksi masyarakat terhadap ancaman itu lebih besar dari pada kita." Ungkap Johnny Selain di hadiri oleh Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang dan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Apel Kesiapsiagaan Karhutla di laksanakan di Markas Kodim 0910 Malinau pagi tadi di pimpin oleh Komandan Kodim 0910 Malinau yang di ikuti oleh beberapa perwakilan dari TNI, Polri, Polhut Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, Satpol PP , Linmas, BNPB Malinau, Dinkes Malinau, Gerakan Pramuka juga Beberpa perusahaan swasta seperti PT. Inhutani II dan PT. MA. Sumber : Balai Taman Nasional Kayan Mentarang
Baca Berita

Hiu Paus Terdampar di Pantai Pulau Mansinam

Manokwari, 8 September 2018. Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (BBTNTC) menerima laporan dari Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) mengenai terdamparnya ikan paus di Pulau Mansinam pada pukul 09.00 WIT. Tim dari BBTNTC, Komunitas Anak Air Manokwari (KAAM), RAPI, UNIPA, WWF dan BPBD Kabupaten Manokwari langsung menuju lokasi kejadian untuk memastikan informasi tersebut. Menurut Nando Sanadi, dia melihat pertama kali ikan paus tersebut setelah pulang mancing pada pagi hari sekitar jam 6 bersama Korneles. Dia tidak tahu jenis ikan tersebut dan hanya melihat kepalanya berada di dalam air dan ekornya di atas permukaan. Kemudian dia memberitahukan masyarakat pulau Mansinam untuk melihat bersama-sama. Setelah dilakukan identifikasi, diketahui bahwa ikan paus yang terdampar dari jenis hiu paus (Rhincodon typus) berjenis kelamis jantan, panjang total 8,8 meter dengan lingkar tubuh 4,4 meter. Ditemukan terdampar di sebelah Timur Pulau Mansinam pada koordinat S 0 53’ 20 dan E 134 6’ 1”. Tidak ada bekas luka di tubuhnya, dan matanya berwarna merah darah. Menurut Dr. Arnold, tidak ada tanda-tanda kematian pada bagian luar tubuhnya, namun diperkirakan ikan itu mati belum sampai 24 jam. Dia menduga ikan tersebut terdampar kemudian mati di pantai Pulau Mansinam. “Penyebab kematiannya tidak diketahui pasti, ada kemungkinan ikan tersebut keracunan, namun untuk memastikan penyebabnya menunggu hasil uji laboratorium”, kata Dr Arnold yang merupakan dokter hewan . Pukul 12.39 WIT, tim mengevakuasi hiu paus tersebut menggunakan perahu dan beberapa speedboat milik hotel Mansinam dan Dinas Kelautan dan Perikanan, memindahkannya ke pantai BLK untuk dikubur. Dalam beberapa menit saja pantai BLK ramai oleh masyarakat. Mereka berbondong-bondong ingin melihat hiu paus yang sudah mati itu. Dengan sigap tim dari POLAIRUD mengamankan lokasi agar menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Melalui bantuan Kaporlres Manokwari, alat berat berhasil didatangkan untuk membantu evakuasi ikan tersebut. Pada pukul 19.26 WIT, dengan menggunakan excavator dan bantuan masyarakat, hiu paus berusaha dipindahkan dari laut ke darat. Sekitar satu jam proses memindahkan ikan itu, beberapa kali tali yang digunakan untuk menarik hiu paus itu putus karena beratnya ikan tersebut. Selanjutnya pukul 20.26 WIT excavator berhasil memindahkan hiu paus dari laut, selanjutnya ikan tersebut mulai dikubur. Proses evakuasi selesai sepenunhnya pada pukul jam 21.30 WIT. Dari foto ID yang direkam, ikan hiu paus itu belum teridentifikasi dan tidak ditemukan adanya penanda satelit pada siripnya. Sampai dengan saat ini ada 169 individu yang sudah teridentifikasi di Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan 47 individu diantaranya diberi penanda satelit. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih
Baca Berita

Inventarisasi Potensi Sumber Daya Air Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Muarasoma

Mandailing Natal, 7 September 2018. Kawasan konservasi dan sekitarnya memiliki potensi Sumber Daya Air yang besar berkontribusi mewujudkan percepatan energy listrik melalui EBT, berupaya keras agar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dikembangkan secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan listrik hingga kepedesaan di seluruh pelosok tanah air termasuk desa yang berada di dalam atau berbatasan dengan kawasan konservasi/ Taman Nasional. Pemanfaatan potensi sumber daya air yang berasal dari kawasan Taman Nasional sebagai pembangkit listrik baik sekala besar, sedang, kecil bahkan mikro menjadi alternative yang menjanjikan. Pemanfaatan potensi sumber daya air dari kawasan konservasi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) menjadi solusi untuk pemerataan listrik di pelosok/ desa terpencil dalam dan sekitar kawasan taman nasional. Tata air merupakan fenomena yang menggambarkan proses perolehan, kehilangan, dan penyimpanan air tanah dalam kondisi alami. Berdasarkan hasil Inventarisasi Potensi Sumber daya air di wilayah SPTN Wilayah III memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan dan ketersediaan air masih mampu memenuhi kebutuhan air dan kualitas air yang masih tetap terjaga. Hal ini dapat disimpulkan kondisi Kawasan Taman Nasional Batang Gadis masih tetap lestari. Sumber : Taman Nasional Batang Gadis
Baca Berita

Gerak Cepat Tim QR BKSDA Yogyakarta Merespon Penemuan Kukang Jawa Oleh Masyarakat

Yogyakarta 7 September 2018. Tim Quick Response (QR) Balai KSDA Yogyakarta kembali merespon laporan warga terkait penemuan satwa liar dilindungi. Berawal dari laporan Sekretaris Desa Sendangsari, Pajangan, Bantul, Satrio mengenai penemuan kukang jawa (Nycticebus javanicus), tim QR Balai KSDA segera menindaklanjutinya dan meluncur ke lokasi. Dari pengumpulan data di lapangan, diketahui kronologis penemuan kukang jawa tersebut sebagai berikut : Suparman warga Minggir Lor RT 02, Sendangsari, Pajangan, Bantul (5/9/18) menemukan satwa jenis kukang jawa. Lokasi ditemukan jaraknya tidak jauh dari rumah Suparman sekitar 1 km. Lokasi penemuan masih berupa hutan rakyat luas sekitar 2 ha. Sementara satwa kukang jawa tersebut dirawat, selanjutnya Suparman berinisiatif melakukan komunikasi dengan Satrio (dulu pernah ikut dalam organisasi LSM Javlec sekarang menjabat sebagai sekdes Sendangsari). Setelah mengetahui bahwa satwa kukang jawa dilindungi undang-undang, Satrio langsung melaporkan kejadian tersebut melalui Quick Response Balai KSDA Yogyakarta (6/9/18). Menindaklanjuti informasi tersebut petugas Balai KSDA Yogyakarta langsung melakukan koordinasi dengan Satrio guna memastikan kebenaran laporan yang telah disampaikan. Hasil koordinasi yang dilakukan menunjukkan informasi yang valid kemudian di hari yang sama petugas langsung menuju lokasi dimana satwa kukang itu diselamatkan. Sesampainya di lokasi, petugas langsung ditemui oleh Kepala Desa Sendangsari, Erwan Susanto, ST yang secara simbolis menyerahkan satwa kukang yang ditemukan tersebut kepada Kanit Polhut SKW II Balai KSDA Yogyakarta, Hari Purnomo. Sebelum penyerahan dilaksanakan, petugas Quick Response Balai KSDA Yogyakarta, memberikan sedikit penjelasan terkait tugas fungsi Balai KSDA Yogyakarta, status satwa kukang tersebut, serta kelengkapan administratif terkait penyerahan satwa. Sumber : Widodo - Polhut BKSDA Yogyakarta
Baca Berita

Dirjen KSDAE dan Bupati Sarolangun Tandatangani Prasasti dan Kerjasama

Sarolangun, 7 September 2018. Momen kedatangan Dirjen KSDAE dan Bupati Sarolangun digunakan Balai Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) tak hanya berdiskusi dengan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) tapi juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama penguatan fungsi antara Balai Taman Nasional Bukit Duabelas dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang salah satu ruang lingkupnya adalah pemberdayaan SAD. Penandatanganan perjanjian kerjasama juga dilaksanakan untuk kerjasama pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di zona tradisional pada 3 (tiga) kelompok Temenggung yaitu Temenggung Nangkus, Temenggung Bepayung dan Temenggung Grip. Dirjen KSDAE, Bupati Sarolangun, para temenggung dan mitra yang terkait lainnya juga sepakat mendeklarasikan pengelolaan TNBD yang ditandai dengan penandatangan prasasti. Semua ini untuk menjaga agar sumberdaya alam yang ada di kawasan TNBD dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan SAD dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Adapun sebagai informasi, di tahun 2018 ini sebanyak 7 anak-anak usia sekolah SLTA SAD (Jupri, Betulus, Kurniati, Desi Astuti, Murat, Ninting dan Nyangkup) mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan kejenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas melalui Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan tanpa mekanisme Test pada ajaran 2019 sesuai Rekomendasi dari Direktur Jenderal KSDAE kepada Kepala BP2SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menutup kegiatan, Dirjen KSDAE dan Bupati Sarolangun membuka Parade Konservasi Taman Nasional Bukit Duabelas dengan tema “Konservasi Alam untuk Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” yang merupakan agenda rutin tahunan di TNBD. Selain memperkenalkan konservasi, kegiatan ini secara tidak langsung bertujuan mempopulerkan Bukit Bogor sebagai salah satu ikon wisata di Taman Nasional Bukit Duabelas dan Role Model yang pengelolaannya dilakukan bersama masyarakat Desa Bukit Suban melalui BumDes. Selain petugas Balai TNBD, kegiatan ini melibatkan mitra sebagai panitia seperti anggota Kelompok Ekowisata Bukit Bogor, anggota MMP, MPA , Kader Konservasi, perwakilan PT. Sari Aditya Loka (PT.SAL),LSM KKI WARSI, Puskesmas, Koramil Kecamatan Pauh, Korwil Pendidikan Kecamatan Air Hitam, Polsek Air Hitam, DAOPS Manggala Agni Sarolangun dan Kelompok Tani binaan TNBD. Sumber : Balai Taman Nasional Bukit Duabelas
Baca Berita

Suku Anak Dalam Dialog Bersama Dirjen KSDAE dan Bupati Sarolangun

Sarolangun, 07 September 2018. Dirjen KSDAE Ir. Wiratno, M.Sc hadiri kegiatan “Dialog dengan dengan Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD)” di Balai Betotomuon Kartika Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi (7/8). Sekitar 100 orang peserta berpartisipasi mulai dari perwakilan SAD 13 Temenggung yang tersebar di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) dan para undangan. Dialog menjadi lebih lengkap dengan kehadiran Bupati Sarolangun, Bapak H.Cek Endra beserta jajarannya. Melalui dialog inilah pemantapan agenda bersama yang telah disusun dan dilaksanakan Balai TNBD bersama para Temenggung, KKI WARSI, Yayasan CAPPA, SOKOLA dan KMB guna membangun kesepakatan tentang bentuk tata kelola Taman Nasional yang dibutuhkan SAD, yaitu “memadukan aturan adat dengan aturan taman nasional”. Salah satu contoh pemaduan aturan ini adanya penentuan zonasi di kawasan TNBD yang disesuaikan dengan aturan ruang SAD, misalnya ruang adat tali bukit/jungut/tano teperuang yaitu punggung-punggung bukit yang menjadi hulu dan sumber mata air. Menurut aturan adat SAD, tali bukit ini tidak boleh dibuka atau ditebang sehingga maknanya sama atau selaras dengan zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Perpaduan aturan adat dan aturan taman nasional menjadikan Suku Anak Dalam subyek utama (pelaku utama) dalam pengelolaan Taman Nasional. Hal ini merupakan penerjemahan prinsip pertama dari 10 Cara Baru mengelola kawasan konservasi yang dicanangkan Dirjen KSDAE "masyarakat sebagai subyek pengelolaan". Proses ini juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap nilai budaya dan adat serta penghormatan pada hak asasi manusia (HAM) sebagai prinsip kedua dan kelima dari 10 Cara Baru tersebut. Sumber : Balai Taman Nasional Duabelas
Baca Berita

Pandangan Rezonasi TN Taka Bonerate dari Dua Guru Besar UNHAS

Kepulauan Selayar, 7 September 2018. Pulau Tinabo kedatangan kepala desa, dusun, BPD se-kawasan Taka Bonerate, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP), kelompok Masyarakat Desa Konservasi, Komandan Resort, staf kecamatan dan mitra WCS-IP di konsultasi publik rezonasi Taman Nasional Taka Bonerate (TNTBR). Menariknya, dua dosen senior Fakultas Kehutanan UNHAS pun hadir sebagai pemateri (Prof. Amran Ahmad dan Prof. Ngakan Putu Oka). ”Istimewa konsultasi publik tingkat kecamatan ini karena Balai berhasil mendatangkan dua guru besar senior yang sekaligus guru kami di UNHAS", ucap Kepala Balai, Faat Rudhianto mengawali materi yang bertema Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Taka Bonerate. Dilanjutkan materi dari Prof. Amran Ahmad (Sejarah TN Taka Bonerate dan Ekowisata) bersama Prof. Ngakan Putu Oka (Fungsi dan Manfaat Ekosistem Pulau dan Laut) yang dipandu Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) I Tarupa Muhammad Hasan. Tak hanya penyampaian materi, dialog interaktif bersama peserta yang dipandu Syamsu Rijal (UNHAS-Fakultas Kehutanan) menjadi saat yang ditunggu. Sebelum masuk dialog, Ketua Tim Zonasi Abdul Rajab (Ka SPTN Wil.II Jinato) memaparkan gambaran hasil Review dan Rezonasi dari aplikasi Marxan serta hasil FGD yang difasilitasi mitra WCS_IP. Berbagai usulan didapatkan dari hasil dialog interaktif seperti (1). Akses untuk pengambilan air bersih warga Latondu, Rajuni dan Tarupa di Latondu Kecil; (2). Akses untuk aktifitas Panambe ikan teri warga Tambuna di Pasitallu Barat; (3). Akses masyarakat untuk penjemuran ikan di Bungin Belle; (4). Memberikan ruang untuk Daerah Perlindungan Laut warga Jinato yg merupakan program desa sebagai Zona Perlindungan Bahari; (5). Area DPL Desa Tambuna di sekitar Zona Inti Pasitallu Barat yg terdapat tanaman santigi dan kayu hitam pantai; (6). Taka Lamungan dijadikan Zona Religi utk akomodir kepercayaan warga setempat. Masukan-masukan tersebut diakomidir dan disepakati dengan pembuatan Berita Acara konsultasi publik dan akan ditindaklanjuti pada akhir September dengan konsultasi publik tingkat kabupaten di Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Setelah tahun 2012, TN Taka Bonerate menyusun Zonasi Pengelolaan dengan lahirnya Surat Keputusan penetapan zonasi TN. Taka Bonerate. Setelah 6 tahun, Zonasi TN Taka Bonerate direview sebagai langkah mengakomodir dinamika dan permintaan masyarakat dalam kawasan TN Taka Bonerate. Sumber : Asri - PEH Balai Taman Nasional Taka Bonerate
Baca Berita

Apresiasi Kinerja Polres Aceh Selatan Dalam Penaggulangan Karhutla di TN Gunung Leuser

Tapaktuan, 6 September 2018. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL), Direktorat Jenderal PPI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) memberikan Piagam Penghargaan sebagai bentuk Apresiasi Kementerian LHK terhadap Kinerja Polres Aceh Selatan dan Jajarannya dalam melakukan Pengendalian Karhutla di sekitar kawasan TNGL. Menurut Buana Darmasyah, S.Hut.T, Kepala BPTN Wilayah I Tapaktuan yang mewakili Balai Besar TNGL mengatakan, penyerahan piagam ini merupakan bentuk sinergitas, komunikasi dan silaturahmi dalam rangka memelihara hubungan baik dengan stakeholder di lapangan. Kapolres Aceh Selatan, Dedi Sadsono, ST, menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya pemadaman kebakaran lahan di wilayah Bakongan pada bulan Juni 2018 lalu. Lanjutnya, penghargaan ini bukan hanya untuk Polres Aceh Selatan saja, namun untuk kita semua yang terlibat dalam kegaitan pemadaman tersebut. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi perhatian khusus Pemerintah Indonesia beberapa tahun terkhir ini terutama di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apalagi Indonesia dipilih sebagai tuah rumah ASIAN Games Ke-XVIII Tahun 2018 di Jakarta dan Palembang, tentunya menjadi tanggung jawab semua pihak dalam memastikan event olahraga terbesar di benua Asia tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa terganggu dengan adanya asap akibat Karhutla di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan mempunyai dampak buruk terhadap tumbuhan/tanaman, sosial ekonomi dan lingkungan hidup, sehingga Karhutla bukan saja berakibat buruk terhadap hutan dan lahannya sendiri, tetapi lebih jauh akan mengakibatkan terganggunya proses pembangunan. Tanggal 8 Juni 2018 telah terjadi Karhutla di Areal Penggunaan lain (APL) desa Ujung Padang, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan yang berdampingan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Wilayah Resort Bakongan, Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Kluet Utara, Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah I Tapaktuan. Lokasi kebakaran lahan sangat berdekatan dengan kawasan TNGL, sehingga dapat mengancam keberadaan hutan konservasi di lokasi tersebut. Melihat kejadian tersebut, POLRES Aceh Selatan bersama TNGL, BKSDA Aceh, KODIM 0107 Aceh Selatan, Forum Konservasi Leuser (FKL) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Selatan langsung melakukan pemadaman areal yang terbakar walaupun dalam keadaan puasa di bulan Ramadhan. Ketika titik api (hotspot) berhasil dipadamkan dalam waktu 6 hari, tiba-tiba muncul hotspot baru di desa Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan. Lokasi kebakaran tidak terlalu jauh dengan lokasi kebakaran awal, sehingga tim kembali melakukan pemadaman titik api walaupun dalam suasana hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah. Kali ini tim dibantu juga oleh Brigade Pengendalian Karhutla Daops Sibolangit, Balai Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Wilayah Sumatera. Akhirnya api berhsil dipadamkan berkat kerjasama semua pihak. Diperkirakan total luas areal lahan yang terbakar mencapai 70 hektar. Sumber : Arif Saifudin, S.Si , Foto : T. Irmansyah, S.Hut - Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser
Baca Berita

Demi Mewujudkan Cita-Cita Kelompok Tani

Tanjung Jabung Timur, 31 Agustus 2018. Balai KSDA Jambi melakukan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat di Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Masyarakat yang dilatih berasal dari dua kelompok yaitu, Kelompok Pembuatan Kerupuk “Najwa” dan Kelompok Tani “Lapis Madu”. Kedua kelompok ini berasal dari desa yang merupakan desa penyangga Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur yang dikelola oleh BKSDA Jambi. Kelurahan Tanjung Solok dan Desa Sungai Ular memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, diantara nya perikanan, pertanian dan perkebunan. Salah satu yang paling menonjol adalah sektor perikanan dan hasil hutan bukan kayu. Melihat potensi yang ada, masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani hutan bersepakat untuk mengembangkan industri pengolahan kerupuk udang dan budidaya madu sebagai komoditas unggulan. Dalam bentuk mewujudkan cita cita masyarakat BKSDA Jambi mengadakan Pelatihan Peningkata Kapasitas Kelompok Masyarakat. Kegiatan ini sendiri menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tanjung Jabung Timur, Owner Trigona Hayati dan Balai KSDA Jambi. Pelatihan ini difasilitasi oleh SKW III BKSDA Jambi, materi kegiatan ini berupa Peranan dan Fungsi Mangrove Bagi Masyarakat Sekitar, Tata Cara Perizinan Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga, Strategi Pemasaran, dan Teknik Budidaya Lebah Madu. Pelatihan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terkumpul dalam kelompok tersebut. Kepala SKW III Faried, SP mengungkapkan, “Pelatihan ini dilaksanakan untuk membantu masayrakat dalam mencapai tujuan yang mereka tetapkan, dan masyarakat bisa sekaligus berpartisipasi dalam melestarikan Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur.” Sumber : Balai KSDA Jambi
Baca Berita

Balada BBKSDA Papua dalam Persidangan Kasus Penyelundupan Satwa Liar

Jayapura, 6 September 2018. Penyelundupan ratusan burung endemik Papua berhasil digagalkan oleh tim BBKSDA Papua bersama stakehorder di Bandara Sentani, Jayapura, pada 13 Januari 2018 lalu. Pelaku penyelundupan adalah MJ, seorang lelaki paruh baya berkulit putih dan berkebangsaan asing. Berdasarkan Laporan Kejadian, MJ ditemukan membawa ratusan satwa endemik Papua yang telah diawetkan atau biasa disebut offsetan. Di antara ratusan satwa tersebut terdapat beberapa jenis yang dilindungi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, data satwa terdiri dari 210 spesimen burung, 33 lembar kulit mamalia, tiga mamalia, dua paruh burung, dua kaki mamalia, satu kepala mamalia, satu tulang rahang bawah mamalia, satu tulang ekor dan tengkorak reptilia, serta lima kulit reptilia. MJ mengemasnya dalam dua kotak besar dan tidak dilengkapi dokumen resmi. Yulius Palita, S.Hut. T, Kepala Seksi P2 BBKSDA Papua yang sekaligus ditunjuk sebagai saksi ahli, telah melakukan identifikasi. Ia menemukan empat jenis cenderawasih di antara ratusan burung liar berbulu hijau. Jenis-jenis cenderwasih itu adalah dua ekor cenderawasih panji (Pteridophora alberti), satu ekor cenderawasih belah rotan (Cicinnurus magnificus), dua ekor cenderawasih kerah (Lophorina superba), dan empat ekor cenderawasih loria (Cnemophilus loriae). Burung-burung surga itu terlihat mengibakan dalam keadaan kering dan mati. MJ menjalani sidang pertama pada Rabu, 5 September 2018 di Pengadilan Negeri Jayapura. Selaku hakim ketua dalam persidangan adalah Dr. H. Prayitno, SH, MH. Sementara saksi-saksi yang hadir antara lain Surahman T. Patombe dan Herry Himan dari BBKSDA Papua. MJ disangkakan melanggar pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dan Pasal 50 ayat (3) jo Pasal 78 ayat (11) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan. Saat ini semua barang bukti diamankan oleh pihak BBKSDA Papua dan akan dibawa ke pengadilan pada proses persidangan kedua. Rencananya digelar pada Kamis, 13 September 2018 mendatang. Kepala Satuan Polisi Kehutanan BBKSDA Papua, Purnama Ashari, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan kerja keras terhadap berbagai kasus TSL di Papua, mulai dari penyuluhan, patroli, hingga melakukan penangkapan terhadap pelaku. Menjalankan tugas mencegah dan membatasi kerusakan hutan di Papua, termasuk menjaga satwa-satwa di dalamnya memerlukan energi yang luar biasa besarnya. Sangat banyak tantangan dan kendala, terutama jumlah tim yang sangat terbatas, sementara kawasan yang menjadi tanggung jawab BBKSDA Papua sangat luas. Namun kesulitan terbesar sesungguhnya adalah fakta, bahwa belum semua pihak atau lapisan masyarakat menyadari dan memiliki jiwa konservasi. “Target penegakan hukum di dalam konservasi ini sebenarnya bukan semata-mata menangkap orang atau pelaku pelanggaran sebanyak-banyaknya. Tetapi bagaimana menumbuhkan jiwa konservasi dalam diri semua pihak, di tengah masyarakat luas”, ungkap Purnama. Ia menambahkan bahwa jiwa konservasi dalam diri seseorang tidak dapat diukur dari tingkat pendidikan. Sangat banyak manusia pintar di negeri ini yang belum menyadari pentingnya konservasi. Di sinilah letak kesulitan dan tantangan. Namun nada optimis juga ia sampaikan, karena masyarakat biasa pun banyak yang berperilaku baik dalam menjaga alam. Ini semua berasal dari pengalaman hidup yang dimaknai secara tepat sehingga melahirkan sebuah kesadaran. (Dzikry) Sumber : Balai Besar KSDA Papua
Baca Berita

Terciduknya Pelaku Perdagangan TSL di Sumba Timur

Waingapu, 6 September 2018. Peredaran perdagangan satwa liar di Pulau Sumba sangat sulit terdeteksi karena biasanya dilakukan pada malam hari dan menggunakan mobil-mobil pribadi sehingga kerap luput dari pengawasan petugas. Seperti yang terjadi dini hari tadi pukul 01.00 WITA, Satuan Brimob Polres Sumba Timur yang sedang melakukan penjagaan rutin, memberhentikan sebuah minibus yang terlihat mencurigakan. Setelah dihentikan dan diperiksa, didapati bahwa terdapat tumpukan kardus berisi burung yang hendak diperjualbelikan ke luar Sumba. Petugas Brimob langsung meneruskan informasi tersebut ke Polisi Kehutanan (Polhut) Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa). Kasat Polhut TN Matalawa, Agung Nugraha, A.Md, bersama tim langsung menuju lokasi untuk mengumpulkan keterangan dan identifikasi. Setelah dilakukan identifikasi, terdapat 526 ekor burung Branjangan (Mirafra javanica) dan 24 ekor burung Decu Belang (Saxicola caprata). Atas temuan ini, tim mengamankan pelaku 1 orang beserta barang bukti berupa burung-burung tersebut dan sebuah mobil ke kantor Balai TN Matalawa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pelaku dapat ditahan karena hendak memperdagangkan satwa liar tanpa dilengkapi Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa – Dalam Negeri (SATS DN) serta melanggar surat Bupati Sumba Timur tanggal 24 Juli 2017 tentang Larangan Penangkapan dan Penembakan Burung Branjangan Jawa (Mirafra javanica) dan burung-burung lainnya. Sumber: Balai Taman Nasional Matalawa
Baca Berita

Antisipasi Karhut di Musim Kemarau, BTN Rawa Aopa Watumohai Rekrut Regu Brigdalkarhut

Konawe Selatan, 6 September 2018. Sebagai implementasi permen LHK nomor P. 32/menlhk/setjen/kum.1/3/2016 dalam upaya pengendalian kebakaran hutan di kawasan konservasi, Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai pada tanggal 6 September 2018 melaksanakan kegiatan pembentukan dan pengukuhan Regu Brigdalkarhut yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Regu brigdalkarhut ini berasal dari wilayah yang berbatasan langsung dengan Kawasan TNRAW dengan jumlah 17 orang yang terdiri dari 13 orang tenaga pemadam, 1 orang tenaga kesehatan dan 1 orang tenaga mekanik dan 2 wali data. Dalam penerimaan Regu Brigdalkarhut ini, Panitia seleksi telah menerima pelamar sebanyak 168 orang untuk menjalani tes tertulis dan kebugaran fisik dengan rincian 145 tenaga pemadam, 13 orang perawat, 6 orang tenaga mekanik dan 4 walidata. Dari hasil tersebut 40 orang lolos ke tahapan wawancara dengan rincian 30 orang tenaga pemadam, 5 orang tenaga medis, 3 orang tenaga mekanik dan 2 orang walidata. Pada acara pengukuhan ini Kepala Balai TNRAW menyampaikan bahwa Regu Brigdalkarhut ini nantinya diharapakan dapat melaksanakan tugas dalam rangka melakukan kegiatan pencegahan dalkarhut meliputi patroli (pemadaman dini, penyuluhan, sosialisasi dan kampanye dalkarhut) dan upaya pemadaman kebakaran hutan yang terjadi khusunya di musim kemarau saat ini di terutama di wilayah yang rawan kebakaran seperti di Wilayah SPTN 1 dan SPTN 2. Selain itu kepala balai juga menyampaikan bahwa Regu Brigdalkarhut ini harus jujur dan disiplin karna untuk menjadi personel regu ini harus melawati beberapa tahapan seleksi yaitu mulai dari pengumuman penerimaan calon brigdalkarhut, pengambilan formulir pendaftaran, pelaksanaan ujian yang meliputi tes tertulis dan tes kebugaran fisik, dan terakhir tes wawancara yang dipimpim langsung dengan Kepala Balai TNRAW. Sebelum acara pengukuhan ini, Regu Brigdalkarhut telah diberikan materi mengenai ilmu dasar kebakaran hutan, pencegahan kebakaran hutan, peralatan pemadam kebakaran, penggunaan GPS dan sistem pelaporan serta praktek (simulasi) pemadaman kebakaran hutan dan praktek baris berbaris (PBB) selama 2 minggu yaitu mulai tanggal 23 Agustus s.d 5 September 2018. Sumber : Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai
Baca Berita

Warga Serahkan Si Kecil Belang Secara Sukarela

Sungai Penuh, 5 September 2018. Warga Desa Sungai jernih Kec. Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh telah menyerahkan secara sukarela seekor satwa yang dilindungi yaitu kucing hutan (Felidae Prionailurus bengalensis) berjenis kelamin jantan dengan umur sekitar 7 bulan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I BBTNKS. Selanjutnya kucing tersebut diserahkan oleh Kepala SPTN Wilayah I BBTNKS kepada Kepala SKW I BKSDA Jambi. Kucing hutan lalu dibawa ke PPS SKW I BKSDA Jambi di Kabupaten Merangin, setelah tiba di PPS langsung dilakukan pemeriksaan terhadap kucing hutan tersebut oleh dokter hewan dari Dinas Peternakan Kabupaten Merangin. Dari hasil pemeriksaan, kucing hutan tersebut sebaik nya dirawat terlebih dahulu selama kurang lebih 2 bulan sebelum melakukan pelepasliaran nya. Itu dikarenakan kucing hutan mengalami stress dan tidak mau makan. Menurut IUCN Kucing Hutan masuk kedalam kategori LC (Low Concern) artinya satwa tersebut tidak terancam keberadaan nya, namun tetap masuk ke dalam daftar satwa dilindungi. Kucing hutan merupakan spesies yang dilindungi undang undang sesuai Permen. LHK No. 20 Tahun 2018 tentang jenis TSL yang dilindungi yang merupakan pembaharuan dari lampiran PyyP.7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tyumbuhan dan satwa. Pada beberapa kasus kucing hutan seringkali dijadikan sebagai hewan peliharaan secara ilegal karena sering ditangkap maupun ditemukan di kebun milik warga, ini terjadi akibat habitat nya yang mulai berkurang.Padahal di habitat nya, kucing hutan memiliki fungsi sebagai pembasmi hama seperti tikus yang merugikan pemilik kebun. Kepala SKW I BKSDA Jambi, Udin Ikhwanuddin mengutarakan “Satwa saat ini sudah kami pindahkan ke PPS di Merangin, tapi belum bisa kami lakukan pelepasliaran dikarenakan kondisi nya yang sedang tidak bagus menurut pemeriksaan dari dokter hewan. Sementara akan kami rawat di PPS sampai kondisi nya memungkinkan untuk dilepasliarkan”. Sumber : Balai KSDA Jambi

Menampilkan 7.073–7.088 dari 11.144 publikasi