Selasa, 21 Apr 2026

Berita

Publikasi Resmi Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Kehutanan

Baca Berita

Progress Role Model Pengembangan Tanaman Obat Berbasis Tiga Pilar Di Twa Ruteng

Ruteng, 13 September 2018. Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng terletak di bagian barat Pulau Flores yang secara administrasi termasuk wilayah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Masyarakat sekitar TWA Ruteng yang disebut Orang Manggarai memiliki pengetahuan yang baik dalam hal penamaan kelompok tumbuhan. Masyarakat membedakan jenis tumbuhan menjadi beberapa kelompok, yaitu: pohon berkayu (haju), herba (saung) dan liana (wase), rumput (remang), tumbuhan berduri (karot), pohon bebuahan (wua haju), dan sayuran (ute). Pemanfaatan jumlah spesies tumbuhan hutan oleh masyarakat Suku Manggarai di Pegunungan Ruteng adalah sebanyak 161 spesies yang terbagi ke dalam 12 macam pemanfaatan salah satunya adalah pemanfaatan tumbuhan obat. Jumlah spesies tersebut lebih dari 60% di dalam Hutan Ruteng, yaitu sebanyak 276 spesies (Wiriadinata 1998), sebanyak 252 spesies (Verheijen 1977). Penelitian Iswandono (2016) mencatat sebanyak 73 spesies tumbuhan obat di dalam kawasan TWA Ruteng. Pemanfaat tumbuhan obat dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu: 1). pengobatan tradisional keluarga masyarakat asli, dan 2). Pemanfaat komersial. Orang Manggarai sekitar TWA Ruteng saat ini merupakan pemanfaat pada poin 1 dan 2 sehingga masih belum sampai pada tahap pemanfaat komersial. Pada kelompok masyarakat lainnya, yaitu kelompok agama, terdapat kelompok para suster biarawan yang saat ini telah melakukan pengolahan terhadap tanaman obat secara tradisional secara komersial walaupun dalam skala kecil dan terbatas. Sumberdaya tumbuhan obat tradisional tersebut berada di dalam kawasan TWA Ruteng sehingga pihak BBKSDA NTT sepatutnya turut berperan aktif mengembangkan tanaman obat secara komersial melalui pendekatan 3 pilar, yaitu 1). Pilar Pemerintah (BBKSDA NTT dan Pemerintah Daerah), 2). Agama (biarawan Katolik) dan 3). Masyarakat adat. Peranan 3 pilar dalam pengembangan tanaman obat adalah bahwa pilar agama dalam hal ini kelompok biarawan pengembang tanaman obat tradisional secara komersial bersama dengan Pihak BBKSDA NTT akan membantu masyarakat adat dalam mengembangkan pemanfaatan tanaman obat secara komersial. Pilar pemerintah dalam hal ini Balai Besar KSDA NTT akan membuat demonstrasi plot (demplot) tanaman obat tradisional Manggarai yang menjadi contoh berbagai spesies tanaman obat budidaya. Masyarakat menanam tanaman obat tradisional di lahan milik pekarangan untuk kepentingan pengembangan komersial. Rencana tersebut kemudian menjadi salah satu Role Model pada Balai Besar KSDA NTT dengan model Pengembangan Tanaman Obat di TWA Ruteng berbasis tiga pilar (Agama, Adat dan Pemerintah). Tujuan Role Model ini adalah meningkatkan peran serta tokoh agama dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan tumbuhan obat baik komersial maupun non komersial yang berdampak pada dukungan masyarakat sekitar TWA Ruteng dalam menjaga kelestarian kawasan TWA Ruteng sebagai sumber plasma nutfah tumbuhan obat. Dengan berhasilnya pengembangan tanaman obat tradisional, masyarakat semakin paham akan fungsi kawasan TWA Ruteng yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus memanfaatkan secara langsung dari dalam kawasan hutan. Pengembangan tumbuhan obat dengan bimbingan para biarawan dan petugas Balai Besar KSDA NTT akan ditiru kelompok masyarakat lainnya dan akan terus dilakukan secara meluas sehingga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang secara tidak langsung mendukung kelestarian kawasan hutan TWA Ruteng. Tahapan yang dilalui dalam rangka persiapan Role Model ini sebagai berikut : Penyusunan draft Role Model secara bersama-sama melibatkan seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional lingkup Balai Besar KSDA NTT. Dokumen ini berisi rencana tindakan, tugas dan tanggung jawab serta langkah-langkah yang dirancang untuk melakukan pengembangan tanaman obat di Manggarai dan Manggarai Timur yang telah dituangkan dalam satu dokumen secara lengkap. Selanjutnya dokumen ini akan diajukan kepada Direktur Jenderal KSDAE untuk memperoleh pengesahan. Penyusunan Role Model Pengamanan terpadu memerlukan sebuah tim khusus yang menangani pembuatannya. Pembentukan tim ini untuk mempercepat penyelesaian dokumen Role model mulai dari draft sampai penandatanganan pernyataan kontrak kinerja sehingga dapat mempercepat proses penyelesaiannya. Stakeholders yang terlibat dalam kegiatan rencana aksi meliputi unsur pemerintah, agama dan adat. BBKSDA NTT sudah melakukan koordinasi dengan stkeholder terkait di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Pelaksanaan koordinasi dimulai dengan pertemuan dengan Bupati Manggarai dan kemudian Bupati Manggarai Timur serta dilanjutkan pada beberapa instansi terkait lainnya. Pihak BBKSDA NTT memerinci secara detil stakeholder yang terlibat sehingga pelaksanaan kegiatan pengembangan tumbuhan obat tahun 2018 berjalan dengan baik. Pada Tahun 2013 telah terbentuk Sekretariat Bersama Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Hutan TWA Ruteng Berbasis Tiga Pilar tingkat Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur yang dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi stakeholder yang terlibat. Hasil dari pelaksanaan kegiatan role model pengembangan tanaman obat berbasis 3 Pilar di TWA Ruteng dijabarkan sebagai berikut : Pembentukan kelompok masyarakat pengembang tumbuhan obat berdasarkan minat dari masyarakat adat. Informasi mengenai kelompok masyarakat yang akan dibentuk diperoleh antara lain dari para biarawan pengembang tumbuhan obat komersial. Pembentukan kelompok dengan terlebih dahulu meminta kesediaan masyarakat untuk menyiapkan lahan budidaya dan mengerjakan lahan secara sukarela. Masyarakat yang bersedia mengerjakan lahannya akan dipilih menjadi anggota kelompok. Kelompok masyarakat Waso yang bersedia untuk mengembangkan tumbuhan obat tradisional Manggarai berjumlah 10 orang yang sudah ditetapkan dengan surat keputusan Lurah Waso. Lahan yang disediakan untuk ditanami seluas ± 1 hektar untuk ditanami berbagai tumbuhan obat sebagai bahan baku pembuatan obat tradisional. Bibit yang akan ditanam berasal dari TWA Ruteng dan bibit tanaman dari luar kawasan hutan. Dalam pelaksanaan kegiatannya akan mendapatkan bimbingan secara khusus dari kesusteran Puteri Reinha Rosari (PRR). Tujuan pembuatan demplot tanaman obat adalah untuk memperkenalkan potensi tanaman obat yang ada di dalam kawasan TWA Ruteng tanpa harus masuk ke dalam kawasan hutan. Pihak Kesusteran Puteri Reinha Rosari bersedia menyediakan lahan seluas 0,5 hektar untuk demplot tanaman obat. Benih tanaman berasal dari TWA Ruteng dan juga dari luar kawasan hutan. Pengelolaan demplot akan dilaksanakan secara bersama-sama antara kelompok biarawan dan masyarakat pengembang tanaman obat. Demplot saat ini belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran tahun ini. Masyarakat melakukan budidaya tumbuhan obat pada lahan milik ulayat. Kawasan TWA Ruteng menjadi sumber benih ketersediaan tanaman obat selain dari benih yang diusahakan dari luar kawasan hutan. BBKSDA NTT bersama-sama dengan biarawan akan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dalam mengembangkan tanaman obat tradisional secara komersial. Bantuan pemberdayaan ditujukan kepada kelompok masyarakat adat dan kelompok biarawan pengembang tanaman obat dalam bentuk insentif kegiatan pengembangan tanaman obat selama tahun anggaran 2018. Bantuan tersebut meliputi kegiatan pengelolaan demplot dan penanaman tanaman obat pada lahan milik. Kelompok masyarakat pengembang tumbuhan obat saat ini, yaitu kelompok Mangkeng Herbal akan mendapatkan bantuan peralatan untuk melakukan pengolahan hasil tanaman obat tradisional, berupa alat pengupas biji, penggiling bahan, dan pengemasan. Bantuan tersebut akan disampaikan langsung kepada masyarakat yang saat ini masih dalam tahap perencanaan dengan baik peralatan yang tepat yang akan dibeli dan disampaikan kepada masyarakat. Selama kegiatan pengembangan tumbuhan obat pada tahun 2018, kelompok masyarakat adat mendapatkan pendampingan dan pembinaan dalam melakukan usaha tanaman obat oleh kelompok biarawan pengembang tanaman obat dari kesusteran Puteri Reinha Rosari (PRR) di Ruteng. Pembinaan dan pendampingan meliputi cara budidaya, penanganan paska panen termasuk pengemasan dan penjualan produk tanaman obat tradisional. Kegiatan pelatihan dilakukan oleh petugas Balai Besar KSDA NTT yang memiliki pengetahuan mengenai pemanfaatan tumbuhan obat dan dari kesusteran Puteri Reinha Rosari (PRR). Beberapa produk yang diajarkan kepada kelompok tani Mangkeng Herbal adalah: 4. Supervisi kegiatan dari pakar/ahli, praktisi, pejabat struktural Supervisi kegiatan diperlukan agar kelompok masyarakat memiliki motivasi dan visi yang benar mengenai pentingnya pengembangan tumbuhan obat agar mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih baik. Supervisi dilakukan oleh pakar tumbuhan obat tradisional dari perguruan tinggi atau praktisi pengembang tumbuhan obat tradisional, pejabat struktural lingkup Balai Besar KSDA NTT atau dari instansi terkait. Tempat sosialisasi dan kesepakatan tiga pilar berada di mbaru gendang (rumah adat Orang Manggarai), dengan tujuan agar mendekatkan 3 pilar dalam suasana budaya Manggarai. Kegiatan dilakukan secara bermusyawarah dengan duduk bersila bersama-sama membentuk sebuah lingkaran dalam rumah adat yang disebut lonto leok. Dalam lonto leok semua orang memiliki kedudukan yang sama dan memiliki hak yang sama dalam berpendapat. Pengambilan keputusan dengan cara mufakat dan bukan suara terbanyak. Pada akhir kegiatan sosialisasi ini BBKSDA NTT memberikan bantuan peralatan olah raga sepak berupa bola kaki, bola voli, dan net kepada masyarakat Gendang Waso. Kesepakatan tiga pilar dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan untuk mendukung pengembangan tumbuhan obat. Publikasi progres keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha tanaman obat oleh masyarakat adat telah dilakukan melalui Website bbksda ntt, yaitu http://bbksdantt.menlhk.go.id/ kemudian Facebook BBKSDA NTT dan Instagram. Publikasi kegiatan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan dan paska kegiatan Tahun 2018. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap awal bulan oleh pengelola kegiatan di Bidang KSDA Wilayah II dan Balai Besar KSDA NTT, selanjutnya dilaporkan Kepala Balai Besar KSDA NTT terkait progres pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman obat. Pelaporan keberhasilan kegiatan Role Model akan dilakukan pada akhir tahun 2018 kepada Direktur Jenderal KSDAE di Jakarta. Pelaporan dilakukan secara menyeluruh mulai dari awal pelaksanaan sampai pada akhir pelaksanaan kegiatan. Hasil dari monitoring dan evaulasi yang dilakukan pada akhir kegiatan akan menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman obat. Kelemahan–kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan akan diperbaiki dalam Role Model dan diterapkan pada tahun berikutnya dan juga pada kawasan konservasi lainnya lingkup Balai Besar KSDA NTT. Sumber : Dewi Indriasari, Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
Baca Berita

Menilik Persidangan Keempat Kasus Kura-kura Moncong Babi di Merauke

Papua, 13 September 2018. Sekilas mengingat kisah kura-kura moncong babi (Carettochelys insculpta) yang diselundupkan ke luar Papua. Atas kerja sama otoritas pengamanan Bandara Mopah, Merauke, penyelundupan tersebut berhasil digagalkan pada 9 Januari 2018. Sekawanan kura-kura moncong babi kemudian dipulangkan ke habitat aslinya di Sungai Vreenskap, Kabupaten Asmat, Papua. Pelaku penyelundupan berinisial NA, seorang lelaki warga negara Indonesia. Pada Rabu, 5 September 2018 NA menjalani persidangan keempat di Pengadilan Negeri Merauke. Pada persidangan tersebut, pengadilan menghadirkan saksi ahli, Yulius Palita, S.Hut.T, Kepala Seksi P2 BBKSDA Papua, dalam kapasitasnya sebagai seorang ahli kehutanan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli, NA didakwa menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup, berupa kura-kura moncong babi. Hal itu tidak dibenarkan karena melanggar UU No. 5 tahun 1990 Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a, tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Penyidik memperlihatkan barang bukti berupa kura-kura moncong babi dalam keadaan hidup sebanyak 1.195 ekor, yang dinyatakan oleh saksi ahli bahwa barang bukti tersebut benar-benar kura-kura moncong babi. Jenis satwa tersebut, baik dalam keadaan hidup maupun mati dilindungi undang-undang konservasi, juga Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa liar. Sejauh ini, proses hukum terhadap pemanfaatan ilegal satwa dilindungi jenis kura-kura moncong babi dengan terdakwa NA berjalan baik. Demikian keterangan Irwan Effendi, S.Pi, M.Sc, Kepala Bidang KSDA Wilayah I Merauke, Balai Besar KSDA Papua. Setelah sidang keempat dengan menghadirkan saksi ahli, sidang kelima diagendakan menghadirkan saksi IT terkait pemeriksaan CCTV Bandara Mopah, Merauke. Dalam pernyataannya, Irwan menghimbau kepada masyarakat, “Saya berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa pemanfaatan satwa liar, apalagi dengan status dilindungi haruslah legal, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga populasi di alam tidak akan terganggu.” Irwan juga menyatakan, kasus pemanfaatan ilegal kura-kura moncong babi baru pertama dapat diungkap oleh penegak hukum dengan terdakwa NA. Hal ini berkat kerja sama BBKSDA Papua, PBBHLHK Maluku Papua, dan Polres Merauke. Selama ini petugas hanya bisa mengamankan satwa kura-kura moncong babi tanpa menemukan pelaku. “Saya mengapresiasi kerja sama para pihak, sehingga kasus ini dapat terungkap dan dapat diproses sesuai hukum yang berlaku,” tutur Irwan. Sebagai tambahan informasi, pada kurun waktu yang sama di Bulan Januari 2018, otoritas Hong Kong menggagalkan masuknya 2300 ekor kura-kura moncong babi asal Indonesia. Pelaku penyelundupan adalah warga negara Indonesia dan telah diproses hukum oleh pemerintah Hong Kong. Kura-kura moncong babi tersebut telah dipulangkan ke habitat aslinya di Kabupaten Boven Digul, Papua, atas kerja sama pemerintah Republik Indonesia dan Hong Kong pada 25 Agustus 2018. Sumber : Dzikry dan Pandu Noor Septiawan, Balai Besar KSDA Papua
Baca Berita

Pembinaan Desa Penyangga TWA Ruteng sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat oleh BBKSDA NTT

Kupang, 13 September 2018. Dalam pengelolaan TWA Ruteng, permasalahan tekanan terhadap kawasan yang dijumpai adalah klaim lahan (okupasi), aktivitas pembalakan liar (illegal logging) dan kegiatan perambahan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi tekanan masyarakat terhadap kawasan konservasi TWA Ruteng adalah melalui kegiatan pembinaan desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pembangunan berbasis konservasi alam dengan tujuan utama meningkatkan keberdayaan masyarakat yang masih tertinggal atau miskin di sekitar kawasan konservasi menuju kemandirian dan mutu kehidupan yang lebih baik, serta hidup harmonis dengan alam sekitarnya. Beberapa kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Wejang Mawe yaitu meningkatkan keterampilan kewirausahaan masyarakat melalui kegiatan usaha produk olahan seperti pisang (Musa paradisiaca), kacang-kacangan (Arachis sp) dan jenis usaha lainnya. Pemilihan jenis usaha ini dilakukan dengan melihat potensi dan peluang usaha yang dapat memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat saat ini maupun dimasa mendatang. Berdasarkan peluang usaha yang ada, pisang (Musa paradisiaca) memiliki peluang usaha yang bagus karena murah, mudah dan kelimpahan hasil di alam, selain itu pisang sendiri merupakan salah satu komoditas unggulan desa yang bernilai gizi tinggi dan kaya manfaat. Bantuan usaha ekonomi produktif kepada kelompok Sadar Lestari telah diberikan pada bulan April 2017 melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen IV Nomor: SK.136/K.5/BKW II/KAP/04/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Penerima Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Penyangga Kawasan Taman Wisata Alam Ruteng Tahun 2017. Besar bantuan tersebut senilai Rp.35.000.000,-. Bantuan tersebut berupa peralatan pengolahan tahu, tempe, dan sale pisang. Sebagai tindak lanjut dari pemberian bantuan di atas, maka untuk tahun 2018 kegiatan yang dilakukan adalah peningkatan keterampilan melalui pelatihan usaha produktif. Pelatihan ini selain melibatkan kelompok sadar lestari, juga dengan beberapa masyarakat lainnya, dengan narasumbernya adalah pelaku usaha tahu dan tempe. Sumber : Dewi Indriasari - Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
Baca Berita

Benchmarking Taman Nasional Kelimutu ke Taman Nasional Gunung Ciremai

Kuningan, 13 September 2018. Untuk kesekian kalinya Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) mendapat kunjungan kerja dari Taman Nasional lain. Kali ini Taman Nasional Kelimutu, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan kerjanya Balai TN Kelimutu dipimpin langsung oleh Kepala Balainya, Persada Agussetia Sitepu yang membawa rombongan sebanyak sepuluh personil. Lima diantaranya petugas dari TN Kelimutu, dua orang kepala desa, satu orang musolaki (ketua adat), dua orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sentral Penyuluh Kehutanan Pedesaan (SPKP) dan LSM Destination Managemen Organization (DMO). DMO adalah sebuah organisasi yang memberi perhatian khusus dalam perkembangan pariwisata. Pada hari pertama kunjungan kerja pada 8 September 2018, peserta mengunjungi wisata alam Curug Cipeuteuy, yang berada di Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah II Majalengka, dikelola oleh Koperasi Agung Lestari. Pada beberapa pekan lalu, Koperasi Agung Lestari menerima penghargaan desa binaan terbaik peringkat pertama pada Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) di TWA Batu Putih, Manado. Tema diskusi tentang kelembagaan berbasis kedaulatan rakyat. Hari kedua, peserta diajak ke wisata alam Batu Luhur. Tema diskusi kali ini tentang manajemen "Camp Fire Care" yaitu tentang bagaimana permasalahan ancaman kebakaran hutan bisa dikendalikan dan dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Selanjutnya kunjungan dilanjutkan ke wisata alam 1001 Tangga Manguntapa. Tema diskusi adalah mengubah tempat pembuangan sampah di kawasan menjadi salah satu destinasi wisata yang mempunyai nilai ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek ekologi. Dari hasil diskusi dalam acara "flashback", peserta merasa sangat tertarik dengan pengelolaan TNGC yang berbasis masyarakat. "Sinergitas antara petugas TNGC dan masyarakat penyangga dalam pengelolaan di TNGC sangat luar biasa dan harus diaplikasikan secepat mungkin di TN Kelimutu. Apalagi potensi alam Kelimutu tidak jauh bahkan lebih bagus dari TNGC. Tentu akan lebih mempercepat nilai ekonomi masyarakat," ucap Kepala Balai TN Kelimutu. "Kita memberi apresiasi yang luar biasa terhadap kreatifitas masyarakat dalam menciptakan destinasi wisata berbasis masyarkat, tanpa melibatkan investor sehingga masyarakat dapat nilai ekonomi langsung", kata Direktur LSM DMO. "Saya sudah tidak sabar ingin segera kembali ke kampung halaman untuk mewujudkan hal yang sama seperti masyarakat TNGC dan kita sudah siapkan alokasi dana sebesar 150 juta", tegas Kepala Desa. "TNGC telah menginspirasi kami" tambahnya. Musolaki, ketua adat berpendapat kultur dan budaya kami berbeda dimana semua perubahan fungsi kawasan harus ada aturanya. "Sepulang dari sini kami akan segera membahas dan berusaha untuk mengaflikasikan seperti di TNGC tentu dengan aturan yang berbeda", ujarnya. "Salut atas peran petugas dan masyarakat disini dalam pengelolaan sebuah kawasan berbasis masyarakat" kata koordinator SPKP. [teks & foto © Agus Yudantara - BTNGC | 092018] Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Ciremai
Baca Berita

Masyarakat Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kuningan, 12 September 2018. Polisi Kehutanan bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) Pujangga Manik Batuluhur Desa Padabeunghar selalu melaksanakan patroli rutin. Pada minggu pertama bulan September tepatnya 6 September 2018, kami melaksanakan patroli pencegahan kebakaran hujan dengan route Batuluhur sampai Bukit Seribu Bintang. Ada beberapa Blok rawan kebakaran di wilayah ini seperti Blok Kupak, Blok Batu Beuheungan, Blok Batu Kuda, Blok Pangguyangan Badak dan Blok Kubang. Sebagai gambaran pada saat pelaksanaan patroli tim melihat semak belukar sudah kecoklatan sampai kering, suhu udara berkisar 30 - 36° C pada siang hari dan angin bertiup kencang. Sudah hampir dua bulan lamanya musim kemarau terjadi di wilayah Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), sejak bulan Juli yang lalu sampai sekarang. Menurut perkiraan Badan Meteorologi dan Geofisika, tahun ini wilayah Jawa Barat mengalami musim kemarau lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Perkiraan turun hujan pada tahun ini terjadi pada pertengahan bulan Oktober. Sebagai antisipasi pencegahan kebakaran hutan, Polisi Kehutanan TNGC bersiap siaga dengan melaksanakan patroli pencegahan kebakaran hutan pada areal rawan kebakaran hutan. Tak hanya dilakukan sendiri, namun juga mengajak masyarakat penyangga untuk bersama-sama menjaga kawasan hutan Gunung Ciremai dari kebakaran hutan dan lahan. Baik masyarakat peduli api, masyarakat mitra polisi kehutanan bahkan kelompok masyarakat pengelola wisata alam berkolaborasi secara bergantian melakukan kegiatan patroli. Lereng-lereng sebelah utara meliputi wilayah Mandirancan dan Pasawahan merupakan areal rawan kebakaran hutan di kawasan TNGC. Tutupan lahan sebagian besar didominasi semak belukar, batuan serta minim tegakan pohon menjadikan dua wilayah tersebut menjadi rawan terjadi kebakaran hutan. Pada tahun 2017 kebakaran hutan terjadi di wilayah ini sebanyak 2 kali. Patroli dan pengawasan areal kebakaran merupakan salah satu upaya dari pencegahan kebakaran hutan dan tentunya melibatkan masyarakat di sekitar kawasan. Datangnya hujan tentu sangat diharapkan sekali apalagi sudah memasuki bulannya, maka dari itu kita berdoa semoga segera turun hujan dan tidak terjadi kebakaran hutan di wilayah TNGC. [teks & foto © Oman Dede Permana - BTNGC | 092018] Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Ciremai
Baca Berita

Tana Bentarum Gelar Inhouse Training Bidang Kehati

Putussibau, 13 September 2018. Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TaNa Bentarum) berupaya menyiapkan SDM pengelola salah satunya dengan melalui kegiatan In-House Training Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan di Putussibau pada tanggal 13 – 14 September 2018. Kegiatan ini diikuti oleh ASN Balai Besar TaNa Bentarum dan Forclime-FC sebanyak 30 orang. Kepala Balai Besar TaNa Bentarum, dalam hal ini diwakili oleh Gunawan Budi Hartono, Kepala Bidang PTN Wilayah III Lanjak dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk menyiapkan ASN TaNa Bentarum dan Forclime-FC guna mencapai Sasaran Kinerja dan IKK yang menjadi tanggungjawab Balai Besar Tana Bentarum. Ardi Andono, Kapala Bidang Teknis Konservasi menyampaikan “ Materi dalam training ini sangat berguna dalam pengelolaan Taman Nasional, saya harap teman-teman resort khususnya yang menjadi ujung tombak pengelolaan kawasan, dapat mengikuti training ini dengan serius dan sungguh-sungguh” Pesan Ardi. Materi yang disampaikan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TNBK & TNDS yang mendukung keanekaragaman hayati, Open Area, Hutan Adat, TORA, Zonasi dan Kemitraan Konservasi, Teknik Fotografi Satwa Liar, Materi Dasar-Dasar GIS dan Pemetaan Menggunakan Android. Narasumber yang memberikan materi dalam kegiatan ini adalah dari Kepala Bidang Teknis Konservasi, Kepala Bidang PTN Wilayah III Lanjak Balai Besar Tana Bentarum dan Tenaga Ahli Pengelolaan Hutan Forclime-FC. Narasumber dalam kegiatan ini tidak hanya memberikan materi pada saat kegiatan, tetapi diharapkan menjadi fasilitator peserta ketika ada hal-hal yang perlu dikonsultasi oleh peserta pada saat melakukan kegiatan teknis di lapangan. Salah satu peserta menyampaikan antusiasnya “Kegiatan ini sangat berguna bagi saya, karena selain materi teknis untuk aktivitas di lapangan, materi pemetaan di android, hal ini termasuk baru dan praktis penerapannya” ujar Wresni, PEH dari resort Potan . Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum Forclime-FC akan berkolaborasi dalam pemberdayaan Kemitraan Konservasi sehingga hutan tetap lestari dan masyarakat dapat sejahtera serta Balai Besar TaNa bentarum dapat mencapai target IKK yang menjadi amanat pengelolaannya. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum
Baca Berita

Summer Camp 2018 Pupus

Sidoarjo, 13 September 2018. PT Pertamina Persero TBBM Surabaya Grup dan Balai Besar KSDA Jawa Timur bekerja sama dengan Yayasan Konservasi Elang Indonesia melakukan kajian keanekaragaman hayati bertajuk Summer Camp. Kegiatan ini diikuti tak kurang 50 peserta dari berbagai kalangan, masyarakat desa penyangga, pecinta alam, kelompok pemerhati lingkungan dan satwa, serta peniliti. Summer Camp yang dilaksanakan 13-19 September 2018 di Desa Pupus menjadi model kolaborasi dan pelibatan masyarakat secara aktif. Kegiatan dilakukan melalui pembelajaran serta praktek langsung dalam mengumpulkan potensi keanekaragaman hayati di Cagar Alam (CA) Gunung Picis dan CA Gunung Sigogor. Dalam sambutannya, Kepala BBKSDA Jawa Timur, Nandang Prihadi menyampaikan bahwa masyarakat perlu diberi kesempatan untuk ikut berperan dalam melakukan kajian di kawasan-kawasan konservasi tanpa melanggar aturan yang berlaku. Hasil kajian tersebut akan sangat bermanfaat bagi pengelola kawasan dalam menentukan langkah kebijakannya. “Berat apabila semua harus kami lakukan sendiri. Dukungan dan peran serta masyarakat sangat diperlukan agar kami dapat melakukan pengelolaan kawasan konservasi dengan lebih baik”, imbuhnya. Sedangkan Operation Head PT Pertamina Persero TBBM Surabaya Grup, Ahmad Jani Lauma mengatakan bahwa dukungan Pertamina selama 3 tahun ini adalah salah satu bentuk peran aktif mereka dalam ikut pelestarian satwa di Indonesia. “Kami telah mendukung upaya konservasi Elang Jawa sejak tahun 2016. Kedepannya kami akan tetap berupaya untuk bisa terus berperan dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur”, ujar Ahmad. Kawasan konservasi CA Gunung Picis dan CA Gunung Sigogor adalah habitat bagi Elang jawa (Nisaetus bartelsi) di wilayah Kabupaten Ponorogo. kawasan ini dipilih menjadi lokasi pelepasliaran Elang Jawa hasil sitaan/penyerahan yang telah menjalani proses rehabilitasi. Pelepasliaran pertama di kawasan tersebut dilakukan pada akhir tahun 2016 sebanyak 1 ekor dan September 2017 juga seekor. Menurut Gunawan dari Yayasan Konservasi Elang Indonesia, model kegiatan ini adalah yang pertama dilakukan di Indonesia dimana masyarakat langsung dilatih dan dilibatkan dalam melakukan kajian ilmiah di kawasan konservasi. “Dari kegiatan ini diharapkan para peserta memperoleh ilmu yang bermanfaat, sedangkan pengelola kawasan juga mendapatkan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah”, tambah pria lulusan Biologi UGM ini. Diharapkan kegiatan Summer Camp dapat memberikan data potensi keanekaragaman hayati flora dan fauna di kedua cagar alam ini. Sehingga dapat memberikan dukungan terhadap kelestarian Elang Jawa yang menjadi salah satu spesies prioritas terancam punah. Sumber : Balai Besar KSDA Jawa Timur
Baca Berita

Habis Gelap Terbitlah Terang : Rehabilitasi PLTMH di Kampung Tua Necheibe, Resort Ravenirara

Jayapura, 12 September 2018. Balai Besar KSDA Papua merehabilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kampung Tua Necheibe, Kabupaten Jayapura, Papua. Mikro hidro merupakan instalasi pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air sebagai sumber energi. Kapasitasnya kecil, di bawah 100 kW dan layak disebut sebagai clean energy karena ramah lingkungan. Saat peninjauan awal BBKSDA Papua ke lokasi PLTMH Kampung Tua Necheibe tercatat beberapa kondisi, antara lain, sumber air untuk PLTMH berasal dari aliran sungai dengan debit sekitar 501/detik. Kondisi intake air baik, saluran pembawa juga baik namun perlu dibersihkan. Kondisi pipa pesat masih baik, demikian pula power house. Hanya saja posisi power house perlu ditinggikan untuk mencegah turbin terendam air saat banjir. PLTMH di Kampung Tua Necheibe mengalami kerusakan pada turbin dan generator, yang memerlukan perbaikan dan penyesuaian kapasitas. Selain itu, kerusakan juga terjadi pada jaringan kabel ke rumah-rumah warga sehingga perlu dibuat ulang. BBKSDA merehabilitasi PLTMH dengan kapasitas 25 kW. Namun listrik yang dimanfaatkan warga sekitar 15 kW. Dengan kapasitas itu PLTMH dapat memenuhi kebutuhan listrik pada 16 unit bangunan di Kampung Necheibe selama 24 jam. Bangunan itu terdiri dari 12 unit rumah masyarakat, satu unit gereja, satu unit MCK umum, dan dua bangunan lainnya berupa Balai Pertemuan. Keberadaan PLTMH sangat berarti bagi kehidupan masyarakat di Kampung Necheibe. Mereka dengan segenap hati bekerja sama dengan teknisi listrik saat pemasangan semua peralatan. Alhasil, PLTMH telah berfungsi dengan baik untuk masyarakat pada tanggal 10 September 2018. Kampung Necheibe kini kembali terang. Daniel Toto, Ketua Dewan Adat Suku Imbi Numbay, menyampaikan, “Terima kasih kepada Kepala Balai Besar KSDA Papua, yang telah merealisasikan rehabilitasi mesin listrik tenaga mikrohidro. Sangat bermanfaat. Atas nama masyarakat adat di Kampung Necheibe, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada pihak BBKSDA Papua”, ungkapnya. Dalam pemeliharaan PLTMH di Kampung Necheibe telah ditunjuk dua orang operator dari warga masyarakat. BBKSDA Papua akan memberikan fasilitas kepada mereka untuk mengikuti bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan PLTMH. (Dzikry & Rian Agustina) Sumber : Balai Besar KSDA Papua
Baca Berita

FGD Pengembangan Ekowisata Di TN Kutai

Bontang, 12 September 2018. Balai Taman Nasional Kutai mengadakan Forum Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekowisata di TN Kutai dengan tema “Strategi Pengembangan Ekowisata dan Pemasaran Pariwisata Secara Digital”. Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan penelitian tim dari Balai Penelitian Teknologi KSDA Samboja di TN Kutai terkait Penelitian Aksi Analisis Kebijakan Ekowisata di TN Kutai yang menghadirkan asesor pariwisata Bapak Osvian Putra. Tujuan penelitian yang telah dilakukan untuk menyediakan model atau teknik penelitian, penerapan dan promosi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) dan menghasilkan saran teknis/ rekomendasi/ saran kebijakan (policy brief) tentang investasi kelembagaan dan kampanye ekowisata di TN Kutai. FGD dilaksanakan di ruang rapat kantor Balai Taman Nasional Kutai dengan mengundang Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur, Dinas Pariwisata Kota Bontang, Kepala SPTN Wilayah I Sangatta, Kepala Resort lingkup SPTN Wilayah I Balai TN Kutai, HPI Kalimantan Timur, HPI Bontang, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Bontang Kuala, BUMDES Swarga Mitra Mandiri, BUMDES Sangatta Selatan, Maskapei, PEH Balai TN Kutai, Penyuluh Balai TN Kutai dan Mahasiswa Magang dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam sambutannya sekaligus membuka acara, Kasubag TU Balai Taman Nasional Kutai Bapak Siswadi, S.Hut., M.Ec.Dev., MA. yang mewakili Kepala Balai TN Kutai menyatakan bahwa FGD dilaksanakan sebagai bentuk sharing pengetahuan dan pengalaman untuk mendapat ilmu dan pembelajaran sehingga peran aktif dari peserta sangat diperlukan. Beliau berharap dari FGD yang dilaksanakan ada langkah tindak lanjut untuk pengembangan ekowisata di TN Kutai. Dalam FGD ini, tim peneliti Balitek KSDA Samboja mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya, Bapak Osvian Putra yang merupakan Wakil Sekjen HPI pusat menyampaikan 2 materi yaitu “Strategi dan Pemasaran Pariwisata” dan “Pemasaran Pariwisata Berbasis Digital” kemudian diskusi bersama seluruh peserta. Akhir dari kegiatan FGD yang dilaksanakan adalah penyerahan hasil rekomendasi penelitian aksi kebijakan pengembangan ekowisata di TN Kutai yang diserahkan oleh tim peneliti Balitek KSDA Samboja kepada Kasubag TU TN Kutai. Sumber : Balai Taman Nasional Kutai
Baca Berita

BBKSDA NTT Lakukan Penanganan Bangkai Paus Sperma di Alor

Kupang, 12 September 2018. Petugas Balai Besar KSDA NTT pada Seksi Konservasi Wilayah IV Alor memperoleh informasi dari masyarakat mengenai terdamparnya bangkai 1 (satu) ekor satwa paus di Pantai Deere, Alor pada Senin, 10 September 2018. Kondisi bangkai tersebut telah membusuk dan berbau menyengat sehingga meresahkan masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Petugas selanjutnya melakukan koordinasi dengan tim terpadu yang terdiri dari WWF-Indonesia wilayah Nusa Tenggara, BPSPL Denpasar wilayah kerja Kupang, Polairud Kepolisian Resor Alor, dan SKPD Kabupaten Alor (Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Tim terpadu ini kemudian menuju ke lokasi di Pantai Deere untuk melakukan penanganan terhadap bangkai paus, tepatnya pada titik koordinat S.08°07'35,9" ;E. 124°34'35,8". Berdasarkan pengamatan di lokasi, diketahui bahwa jenis paus adalah Paus Sperma (Physeter macrocephalus), dengan ukuran tubuhnya panjang 8,50 m dan keliling tubuh sekitar 5,00 m. Awalnya bangkai paus sperma akan ditenggelamkan ke tengah lautan lepas namun urung dilakukan dengan pertimbangan dapat mencemari perairan sekitarnya. Tim terpadu lalu bersepakat untuk menguburnya dengan menggunakan bantuan alat berat dari Bandar Udara Mali, Alor. Distribusi Paus Sperma diketahui luas, meliputi seluruh wilayah perairan laut dari daerah tropis hingga ke lintang tinggi, termasuk Indonesia. Habitat Paus Sperma adalah laut terbuka, yang secara spesifik dapat dijumpai pada hampir semua perairan laut berkedalaman lebih dari 1.000 m. Sumber : Jharny Ayub Misa - Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
Baca Berita

Bappenas Lakukan Kunjungan Kerja ke Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

Bantimurung, 12 September 2018. Tim Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) melakukan kunjungan kerja ke Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Kunjungan ini guna memantau pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 bidang kehutanan. Tim ini juga melakukan evaluasi pelaksanaan RKP tahun 2017 di bidang yang sama. Kunjungan di kawasan konservasi yang berada di Sulawesi Selatan ini berlangsung pada tanggal 7 – 8 September 2018. Tim ini cukup ramai, dipimpin langsung oleh Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Nur Hygiawati Rahayu dan Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Pungky Widiaryanto dengan delapan orang staf mendampingi keduanya. Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung turut mendampingi rombongan ini. Bappenas mengunjungi beberapa lokasi, di antaranya Kawasan Wisata Pattunuang, Sanctuary Kupu-kupu, Kawasan Wisata Bantimurung, dan Kalibbong Aloa. Lokasi tersebut merupakan areal pengembangan sarana dan prasana pendukung ekowisata. Pada Kawasan Wisata Pattunuang, Bappenas melihat langsung pembangunan sarana prasarana pendukung ekowisata minat khusus, di mana akan dibangun sky line, sky walk, via verrata, sky lodge dan penataan lanskap. “Kami akan mengawal pembangunan sarana dan prasarana ekowisata ini sesuai dengan detail engineering design (DED) dan tata waktu yang telah disusun,” terang Yusak Mangetan, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Pada kunjungan kali ini Bappenas juga berkesempatan menjejakkan kaki ke Kalibbong Aloa. Meninjau lokasi rencana pembangunan sarana pendukung wisata minat khusus di gua alam ini sembari menikmati untaian megahnya stalaktit yang menyejukkan mata. Gua yang berada di kaki bukit karst ini menjadi tantangan tersendiri karena mulut gua berada pada ketinggian lebih dari seratus meter. Terus berbenah dalam upaya mencapai misi, menjadikan Taman Nasonal Bantimurung Bulusaraung sebagai destinasi ekowisata karst dunia. Sumber : Abdul Azis Bakry – Kepala Sub Bagian Tata Usaha TN Bantimurung Bulusaraung
Baca Berita

Balai TN Sebangau Ajak Masyarakat Kereng Bangkirai Pelihara Jalur Wisata Sungai Koran

Palangka Raya, 12 September 2018. Destinasi wisata Sungai Koran yang berada di Resort Sebangau Hulu Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Palangka Raya TN Sebangau memiliki beberapa atraksi wisata antara lain: susur sungai, memancing, photo hunting, serta pengamatan satwa (orangutan dan burung) dan tumbuhan. Salah satu prasarana untuk menunjang kegiatan atraksi wisata tersebut adalah jalur/trek untuk pengamatan satwa dan tumbuhan. Hingga saat ini terdapat 5 (lima) jalur/trek yang sudah ada antara lain Jalur Abaza sepanjang 675 meter, Jalur I sepanjang 2.000 meter, Jalur II sepanjang 800 meter, Jalur III sepanjang 1.000 meter, dan Jalur IV sepanjang 750 meter. Kondisi jalur/trek senantiasa berubah akibat proses alami antara lain : pertumbuhan dan kematian pohon dan vegetasi lainnya. Pohon tumbang, cabang yang patah atau tumbuhan lainnya seperti jenis liana yang tumbuh menyebabkan jalur/trek menjadi tertutup sehingga sulit diakses serta mengurangi kenyamanan dan keamanan pengunjung. Untuk mengatasi permasalahan ini, pada minggu kedua bulan Agustus dan September 2018, Balai TN Sebangau dan masyarakat Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya sebanyak 15 (lima belas) orang yang tergabung dalam Kelompok Perahu “Maju Mandiri” melakukan kegiatan pemeliharaan jalur/trek pengamatan satwa dan tumbuhan di 5 (lima) jalur/trek yang berada di destinasi wisata Sungai Koran. Kegiatan pemeliharaan jalur/trek pengamatan satwa dan tumbuhan dilakukan dengan cara membersihkan jalur/trek dari batang, cabang, ranting pohon yang mati sehingga menghalangi dan menutupi jalur trek. Selain itu tonggak dan akar yang membahayakan juga dibersihkan dari jalur trek. Pemasangan tanda jalur dan papan informasi juga dilakukan bersamaan pada saat pembersihan jalur/trek. Peralatan yang digunakan pada kegiatan ini antara lain : parang, chainsaw dan perlengkapan lainnya. Kegiatan pemeliharaan jalur trek pengamatan satwa dan tumbuhan akan dilaksanakan secara rutin bersama masyarakat Desa Kereng Bangkirai terutama masyarakat penyedia jasa transportasi wisata yang tergabung dalam Kelompok Perahu “Maju Mandiri” yang merupakan kelompok masyarakat binaan Balai TN Sebangau. Sumber : Balai Taman Nasional Sebangau
Baca Berita

Uniknya Taman Nasional Leuser Seksi Bahorok Tangani Konflik Harimau

Bahorok, 12 September 2018. Konflik manusia dan satwa liar terus saja terjadi. Deforestasi dan perluasan perkebunan juga menjadi penyebab utama peningkatan konflik. Sepanjang tahun 2001 – 2016, tercatat 1065 kasus konflik antara manusia dan harimau. Korban tidak hanya kerugian materi manusia melainkan juga menjadi imbas bagi kelangsungan hidup harimau itu sendiri. Data Kementerian Lingkungan Hidup (LHK) dan GEF Tiger memperlihatkan, dari kasus yang tercatat, puluhan manusia meninggal dunia dan terluka. Hal yang sama juga terjadi dengan harimau Sumatera. Setidaknya 130 individu harimau mati akibat konflik yang terjadi. Sejauh ini, belum ada solusi tunggal penanganan konflik manusia dan harimau. Hanya saja kementerian LHK memberikan peraturan sebagai panduan penanganan konflik satwa liar dan manusia seperti yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48 Tahun 2008. Sebagian masyarakat memiliki cara tersendiri menghindari terjadinya konflik dengan harimau. Namun, ketika konflik terjadi, maka ancaman terhadap kelangsungan hidup harimau semakin tinggi. Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) khususnya wilayah Stabat atau Langkat merupakan habitat bagi Panthera Tigris Sumatrae. Perluasan perkebunan sawit di Langkat menjadikan habitat harimau Sumatera menjadi cikal bakal permasalahan ditambah dengan perburuan mangsa harimau. Seperti yang terjadi akhir–akhir ini di Bahorok dimana harimau turun memangsa ternak sapi warga [Jumat 7/9]. Ada hal unik dalam penanganan konflik di Desa Timbang Lawan ini (Kecamatan Bahorok). Biasanya, ketika harimau memangsa korbannya, warga langsung mengambil ternak korban, lalu harimaunya digiring kembali ke hutan. Atau, ketika bernasib buruk, bisa saja warga setempat membalasnya dengan membunuh harimau. Lain halnya dengan yang terjadi kali ini. Dengan pendekatan, petugas dan kesadaran warga masyarakat, ternak korban dibiarkan untuk dimangsa sampai habis. “Hal ini merupakan hal baru di masyarakat kita. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk konservasi harimau,” ujar Palber Turnip yang merupakan Kepala Seksi Wilayah VI Bahorok. Setelah mangsa habis dimakan harimau, petugas bersama masyarakat melakukan penggiringan harimau kembali ke kawasan hutan menggunakan bunyi–bunyian. Selanjutnya pemilik ternak yang menjadi korban diberikan bantukan berupa ganti rugi ternak yang dimangsa harimau. “Pemberian santunan ini dilakukan untuk memberi kesan bagi masyarakat bahwa pihak pemerintah juga memperhatikan masyarakat tidak melulu melindungi satwa saja,” tambah Turnip. Santunan diterima langsung oleh pemilik ternak (J) yang diserahkan oleh petugas Taman Nasional Gunung Leuser. Selama ini yang terjadi di masyarakat ketika terjadi konflik, mereka berusaha membunuh harimau. Mereka tanpa sadar bahwa harimau yang mereka bunuh bisa saja bukan harimau yang memangsa ternak mereka. Ini merupakan hal lumrah bagi masyarakat sebagai bentuk rasa balas dendam atas kerugian mereka. Dengan adanya santunan, diharapkan paradigma masyarakat berubah dari balas dendam menjadi “welcome” dengan kehadiran Si Raja Rimba. Tentunya perlu terus diberi penyuluhan bagi masyarakat untuk meminimalisir korban konflik bagi materi maupun harimau itu sendiri. Ini tentunya tidak bisa terlepas dari “good will” dari banyak pihak. Pihak Kementerian LHK, mitra–mitra LSM, pemerintahan daerah dan masyarakat harus bersinergi dalam penanggulangan korban konflik yang ada ke depannya. Turnip juga berterimakasih kepada mitra yang turut mendukung dalam penanganan konflik yang terjadi di Bahorok ini, baik YHUA, WCS, Muspika Bahorok dan masyarakat setempat. “Kerja sama berbagai pihak yang sudah terjalin selama ini diharapkan menjadi salah satu jalan keluar di masa mendatang ketika terjadi konflik lagi,” tambahnya. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser
Baca Berita

Inventarisasi Kegiatan Pemanfaatan Masyarakat pada Blok Tradisional TWAL 17 Pulau

Kupang, 12 September 2018. Dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara lestari agar mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat disekitarnya, maka TWA Tujuh Belas Pulau telah dibagi menjadi 5 (lima) blok pengelolaan yaitu : Blok Perlindungan seluas 352,14 ha (4,82%), Blok Perlindungan Bahari seluas 164,07 ha (2,25%), Blok Pemanfaatan seluas 1.191,74 ha (16,32%), Blok Khusus seluas 39,86 ha (0,55%), dan Blok Tradisional seluas 5.555,35 ha (76,07%). Seiring dengan tingkat perkembangan zaman dan perkembangan jumlah penduduk, diikuti dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan ekonomi yang dapat menunjang kehidupan dan memutar roda perekonomian masyarakat lokal, maka pengelolaan potensi kawasan secara lestari harus mengutamakan sisi pemanfaatan masyarakat pada blok tradisional. Untuk melakukan pengelolaan yang baik memerlukan data dan informasi yang akurat terkait pemanfaatan potensi alam oleh masyarakat lokal khususnya pada kawasan TWAL 17 Pulau. Data kualitatif dan kuantitatif menyangkut potensi ekologi yang berkorelasi dengan kepentingan masyarakat lokal mutlak diperlukan, sebagai tujuan pengelolaan dan indikator kelestarian. Untuk memperoleh data tersebut maka diperlukan kegiatan inventarisasi pemanfaatan oleh masyarakat pada blok tradisional TWAL 17 Pulau sebagai upaya untuk mengetahui berbagai aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan pemanfaatan potensi alam pada kawasan konservasi tersebut, dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam kerangkan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat. Taman Wisata Alam Laut (TWAL) 17 Pulau merupakan salah satu kawasan konservasi yang berada di Pulau Flores, secara administrasi pemerintahan kawasan tersebut berada di wilayah Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pengelolaannya TWA Tujuh Belas Pulau seluas 7.303,16 Ha tersebut dikelola oleh Balai Besar KSDA NTT, dengan status Penunjukkan Kolektif yang merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : No. SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 14 Mei 2014, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan konservasi dengan fungsi TWA tersebut yang di dominasi wilayah konservasi perairan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah berupa ekosistem laut, ekosistem mangrove, dan merupakan salah satu habitat biawak komodo (Varanus komodoensis). TWAL 17 Pulau juga merupakan obyek wisata alam yang ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara dan menjadi kawasan ODTWA andalan dengan perolehan PNBP tertinggi lingkup Balai Besar KSDA NTT. Potensi keanekaragaman hayati dan potensi wisata alam yang dimiliki kawasan ini sangat berperan meningkatkan perekonomian regional baik langsung maupun tidak langsung khususnya masyarakat Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada di Provinsi NTT. Oleh karenanya pengelolaan sumber daya alam hayati harus dikelola secara rasional dengan tetap berpegang teguh pada asas manfaat dan lestari untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat. Selengkapny dapat diklik sbb : Pemanfaatan Blok Tradisional TWAL 17 Pulau Sumber : Dewi Indriasari - Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur
Baca Berita

Tingkatkan Penyadartahuan Dini, Resor Minasa Tene Gelar Visit To School

Bantimurung, 10 September 2018. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung gelar visit to school. Kunjungan ke sekolah-sekolah di sekitar kawasan taman nasional ini bertujuan untuk memberikan pendidikan konservasi secara dini kepada calon-calon penerus bangsa. Sejumlah sekolah yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi ini menjadi target utama. Kali ini Resort Minasa Te’ne mengunjungi dua sekolah dasar yang berada di wilayah kerjanya. Personil resort ini mendatangi SD Negeri 59 Rea dan SD Negeri 49 Belae yang berada di Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasa Te’ne, Kabupaten Pangkep. “Ini adalah ilmu baru untuk siswa kami. Saya mendukung agenda ini. Semoga ke depan dapat dilanjutkan secara rutin,” terang Muh. Sabir, guru SD Negeri 59 Rea. Kegiatan penyadartahuan ini berlangsung pada Senin (10/9/2018). Sebanyak 30 orang siswa dengan antusias mengikuti materi yang disampaikan. Petugas resort menyampaikan materi tentang hutan, fungsi, dan manfaatnya. “Kami juga memadukan sejumlah permainan, nyanyian, dan pemutaran film lingkungan untuk memudahkan siswa menerima materi,” pungkas Chaeril, Kepala Resort Minasa Tene. Selain itu tim visit to school juga mengenalkan tumbuhan dan satwa yang berada di Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusarang. “Ini bertujuan untuk memberikan pengertian bahwa satwa dan tumbuhan tersebut perlu dijaga dan dilestarikan. Mengapa? Karena peran mereka tak tergantikan di alam,” tambahnya. Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung kemudian menanggapi kegiatan resort ini. “Saya berharap ke depan ‘pendidikan konservasi’ bisa menjadi muatan lokal bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah penyangga taman nasional ini,” ujar Yusak Mangetan, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, saat kami temui terpisah. Sumber: Taufiq Ismail – PEH Balai TN Bantimurung Bulusaraung
Baca Berita

Kunjungan Kerja Dirjen KSDAE ke TN Berbak dan Sembilang

Sungai Rambut, 8 September 2018. Salah satu agenda kunjungan kerja Dirjen KSDAE, Ir. Wiratno MSc, ke Provinsi Jambi adalah peninjauan lapangan ke Pos Penjagaan Sungai Bungur di TN Berbak dan Sembilang pada tanggal 8 September 2018. Dalam kunjungan kerjanya Dirjen KSDAE didampingi oleh kepala UPT KSDAE lingkup Provinsi Jambi beserta jajarannya, staf BPHP dan perwakilan dua lembaga mitra BTNBS yaitu UNDP dan ZSL. Pos Penjagaan Sungai Bungur yang dibangun oleh ZSL melalui mekanisme kerjasama BTNBS-ZSL merupakan lokasi yang strategis untuk mengawasi dan mencegah tipihut illegal logging di kawasan Berbak. Di lokasi tersebut juga sedang dilakukan inisiasi pengembangan ekowisata. Sarana fisik yang sudah dibangun berupa jalan trekking sepanjang 500 m dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai Plot Permanen,tempat pendirian tenda, shelter dan MCK. Kedepan Plot Permanen tersebut juga akan jadikan laboratorium alam sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa,pecintaalam, kader konservasi dan pramuka. Dilokasi tersebut Dirjen KSDA berserta rombongan menelusuri jalan traking (boardwalk) sambil menikmati panorama hutan dan lingkungan sekitar Sungai Bungur serta mengamati berbagai jenis tumbuhan ekosistem hutan rawa.Beberapa arahan beliau terkait pengembangan wisata yang sedang dilakukan dan perlu segera ditindaklanjuti adalah pelabelan nama pohon/vegetasi sebagai materi interpretasi, pembuatan tangga turun dari jalurtreking dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata. Dalam kesempatan tersebut Dirjen KSDAE juga mengucapkan terimakasih kepada mitra TNBS yang telah member dukungan dalam pengelolaan,sekaligus menandatangani prasasti peresmian di gunakannya pos tersebut.Beliau juga berpesan kepada staf di lapangan untuk selalu bersemangat walaupun banyak keterbatasan. Selain meninjau Pos Sungai Bungur Dirjen KSDAE beserta rombongan juga menyempatkan untuk melihat Demplot Pemeliharaan Anggrek Resort Simpang dan Markas Brigdalkarhut TNBS serta pengembangan Situation Room TNBS di Kantor Balai TNBS di Jambi. Sumber : Balai TN Berbak dan Sembilang

Menampilkan 7.041–7.056 dari 11.140 publikasi