Siak Sri Indrapura, 17 September 2018. Dalam rangka Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional (TN) Zamrud, Prov. Riau, Balai Besar KSDA Riau bekerjasama dengan Perkumpulan Elang menyelenggarakan “Konsultasi Publik” Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) TN Zamrud di Grand Mempura Hotel Siak. Konsultasi Publik dihadiri oleh Kepala Bappeda Kab. Siak, Kepala Dinas Pariwisata Kab. Siak, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak dan masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Zamrud. Acara dibuka oleh Kepala Bidang Teknis Balai Besar KSDA Riau, M. Mahfud. TN Zamrud sebagai taman nasional saat ini belum mempunyai unit organisasi pengelola, untuk itu Balai Besar KSDA Riau sebagai UPT di daerah dimana TN Zamrud berada, diberi amanah sebagai pengelola sementara TN Zamrud tersebut. Dengan adanya Konsultasi publik diharapkan partisipasi pemerintah Kab. Siak, dinas terkait, masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan TN Zamrud dapat bersama sama mengelola TN Zamrud tersebut dengan sebaik baiknya. Dari hasil konsultasi publik dihasilkan beberapa rumusan yaitu : Sumber : Balai Besar KSDA Riau

Sofifi, 18 September 2018. Setelah rangkaian kegiatan persiapan studi banding ke Jurong Bird Park di Singapura beberapa bulan lalu, mulai dari kunjungan pemerhati burung paruh bengkok, Konservasi Kakatua Indonesia (KKI), kunjungan dokter hewan dari singapura beserta rombongannya (Wildlife Reserves Singapore) sampai perekrutan dokter hewan untuk pengelolaan Suaka Paruh Bengkok (SPB), tiba saatnya Tim Suaka Paruh Bengkok yang terdiri dari Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) sebanyak 3 (tiga) orang dan satu orang tenaga kontrak sebagai animal keeper berkunjung ke negeri Singa. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan oleh Dr Jessica Lee (Wildlife Reserves Singapore) beserta rombongan bulan Juli lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat dan belajar bagaimana pengelolaan konservasi burung-burung paruh bengkok yang lebih baik. Tim Balai TNAL melihat tatacara pengelolaan burung-burung paruh bengkok dengan berkunjung ke Jurong Bird Park dan Singapore Zoo. Pada lokasi tersebut rombongan Balai TNAL yang terdiri dari 4 (empat) orang diajak berkeliling untuk melihat fasilitas gudang pakan, klinik, kandang karantina dan fasilitas breeding center. Selain kunjungan ke beberapa fasilitas tersebut, Tim turut menghadiri presentasi program konservasi oleh Dr Jessica Lee dari Wildlife Reserves Singapore (WRS) yang didampingi oleh Manager Kesehatan Satwa WRS. Disela-sela kunjungan, PEH dan tenaga kontrak melakukan diskusi bersama WRS. Hasil diskusi tersebut diantaranya adalah WRS bersedia membantu program konservasi paruh bengkok dalam jangka panjang yang saat ini sedang dijalankan oleh Balai TNAL di SPB. Beberapa bantuan yang ditawarkan adalah WRS bersedia mengirimkan tenaga profesional untuk membantu program di SPB diantaranya bidang rehabilitasi dan kesehatan burung, story telling (edukasi) dan penyusunan protokol pengelolaan rehabilitasi burung paruh bengkok (administrasi) serta WRS bersedia menampung hasil kerajinan masyarakat untuk dipasarkan di Singapura. Wildlife Reservese Singapore juga memberikan saran tentang pelibatan masyarakat dibidang ekowisata khususnya wisata birdwatching. Hal ini dikarenakan potensi terhadap tingginya keanekaragaman hayati jenis aves di Taman nasional Aketajawe Lolobata. Selain diskusi dengan WRS, tim Balai TNAL juga berdiskusi dengan Mr Anuj Jain dari Birdlife Asia. Diskusi ini juga menghasilkan kegiatan positif bagi Balai TNAL terkait peluang penelitian bersama yang salah satunya adalah monitoring hasil pelepasliaran burung paruh bengkok. Dalam konfirmasi melalui pesan singkat, Gunawan Simanjuntak selaku Koordinator PEH dan Koordinator Suaka Paruh Bengkok menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang dipelajari pada kunjungan kemarin (Singapura) dan dapat diaplikasikan pada SPB di TNAL diantaranya program bird engagement yang terdiri dari pemberian pakan dan foto bersama burung khusus pada area zona penerimaan dan zona rekreasi SPB yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pakan burung pada program tersebut. Sumber : Akhmad David Kurnia Putra - Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata http://www.aketajawe.com

Polewali, 19 September 2018. Kepala Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, Ir. Thomas Nifinluri, M.Sc melakukan kunjungan bersama staf di Dinas Pemuda dan Olahraga dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan penanaman Mangrove di pantai Mampie, 6 Oktober 2018 mendatang. Kegiatan penanaman ini dilaksanakan dalam rangka Event Kirab Pemuda Nasional 2018. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar, Hj. A Nursami MP, SE.,M.Adm.KP, pertemuan kedua Pihak untuk membahas rincian pelaksanaan Kegiatan Kirab Pemuda 2018 diharapkan dapat berkontribusi secara positif bagi kegiatan kepemudaan dan pengenalan terhadap pentingnya konservasi, karena pada akhirnya ekosistem yang lestari adalah warisan untuk para penerus generasi yang akan datang. Sumber : Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan

Pekanbaru, 18 September 2018 – Difasilitasi oleh BPDASHL Indragiri Rokan, Kepala Balai TN Tesso Nilo bapak Supartono, S.Hut, M.P melakukan pertemuan dengan pihak EMP Malacca Strait S.A pada Selasa, 18 September 2018 dikantor BPDASHL Indragiri Rokan di Pekanbaru. Dalam pertemuannya, telah disepakati perjanjian kerjasama antara Balai TN. Tesso Nilo dan EMP tentang Penguatan Fungsi TN. Tesso Nilo Serta Konservasi Keanekaragaman Hayati Dengan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Dalam kesepakatan, Rehabilitasi akan dilakukan di Resort Air Hitam Bagan Limau seluas 592 Hektar. Kegiatan Rehabilitasi tersebut dilaksanakan dengan skema swakelola dengan melibatkan Pihak Ketiga (Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo) serta mengajak keterlibatan masyarakat sekitar kawasan. Dari keterangan Kepala Balai TN. Tesso Nilo Supartono, S.Hut, M.P, Sebagai tindak lanjut, Balai TN Tesso Nilo akan menyusun kerjasama kemitraan konservasi dengan Kelompok Masyarakat Desa Bagan Limau selaku pihak yang akan dilibatkan dalam program rehabilitasi daerah aliran sungai di Resort Air Hitam Bagan Limau. “sebagai bentuk keseriusan TN.Tesso Nilo terhadap kesepakatan ini, akan segera kita tindak lanjuti dengan menyusun kerjasama kemitraan konservasi dengan kelompok masyarakat desa yang akan kita libatkan dalam rehabilitasi, Penandatanganan perjanjian kerjasama direncanakan pada bulan Oktober 2018 mendatang dengan disaksikan oleh Pak Dirjen KSDAE”, aku Kepala Balai TN.Tesso Nilo Supartono, S.Hut, MP. Sumber: Balai Taman Nasional Tesso Nilo

Jambi, 15 September 2018, BKSDA Jambi menyalurkan dana bantuan ekonomi kepada masyarakat Desa Petiduran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun. Penyaluran bantuan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Sebelum bantuan diberikan, kelompok tani masyarakat harus membuat proposal bantuan ekonomi yang diajukan ke Kepala SKW I BKSDA Jambi. Dalam pembuatan proposal masyarakat akan didampingi oleh penyuluh dari SKW I BKSDA Jambi. Selanjutnya Kepala SKW I akan menilai proposal yang diajukan, apabila sudah sesuai dan memenuhi syarat maka Kepala SKW I akan merekomendasikan proposal tersebut kepada Kepala Balai untuk meminta persetujuan lebih lanjut. Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari Desa Petiduran mengajukan proposal bantuan ekonomi berupa pengadaan tenda dan kursi, bibit gaharu dan budidaya gambir. Apabila proposal telah disetujui oleh Kepala Balai dan kegiatan peningkatan kapasitas kelompok telah dilaksanakan, maka dana bantuan dapat dicairkan. Kepala SKW I BKSDA Jambi, Udin Ikhwanuddin mengutarakan “Semoga dana bantuan ekonomi yang kami berikan kepada Kelompok Tani Hutan di Desa Petiduran dapat memberikan manfaat dan dampak yang signifikan pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan anggota kelompok”. Sumber: BKSDA Jambi

Digdo, 16 September 2018. Sore hari, Petugas pendamping Resort Duri menerima laporan dari masyarakat yang berada di kebun sawit dan berlokasi di Digdo, Desa Bukit Kerikil, SM Giam Siak Kecil, bahwa terdapat seekor Beruang madu (Helarctos malayanus) yang terkena jerat di sekitar ladang mereka. Untuk memastikan laporan warga, Petugas pendamping Resort Duri melakukan pengecekan ke lokasi bersama pemilik ladang. Begitu sampai di lokasi, ternyata benar ada seekor Beruang remaja yang terjerat dan ditunggu Beruang dewasa dengan ukuran jauh lebih besar serta kokoh. Diperkirakan Beruang tersebut sebagai induk dari Beruang yang terjerat. Dengan kondisi TKP yang cenderung mulai gelap serta pertimbangan keamanan, Petugas memutuskan kembali esok harinya untuk melakukan penyelamatan. Keesokan harinya, Petugas pendamping Resort dibantu beberapa warga melakukan penyelamatan Beruang. Pukul 10.15 Wib, pelaksanaan penyelamatan selesai dan beruang tersebut berlari kembali ke habitatnya. Setelah penyelamatan dilakukan, Petugas melanjutkan dengan penyisiran pada areal sekitar untuk membersihkan jerat jerat liar dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar tidak melakukan pemasangan jerat satwa di lokasi tersebut untuk menghindari terjeratnya satwa-satwa langka yang dilindungi. Kepala Balai Besar KSDA Riau, Suharyono mengapresiasi kerja sama masyarakat dan tim Quick Response Balai Besar KSDA Riau yang berhasil menyelamatkan satu ekor beruang yang terjerat tersebut. Diharapkan untuk ke depannya masyarakat makin memahami pentingnya penyelamatan terhadap satwa yang dilindungi. Sumber : Balai Besar KSDA Riau

Palangka Raya, 19 September 2018. Bertempat di kantor SPTN Wilayah I Palangka Raya. Pihak Balai TN Sebangau, WWF, dan Formas Sebangau mengadakan pertemuan untuk membahas kegiatan monitoring dan evaluasi dam yang telah dilaksanakan di wilayah Resort Sebangau Hulu, SPTN Wilayah I Palangka Raya. Kegiatan adopsi dam merupakan salah satu bentuk upaya rehabilitasi hidrologi melalui rewetting dengan cara membangun dam pada kanal-kanal yang ada. Mekanisme pembangunan dam melibatkan masyarakat desa penyangga sekitar TN Sebangau dalam hal ini adalah masyarakat kelurahan Kereng Bangkirai. Masyarakat berpartisipasi dan bertanggung jawab mulai dari tahapan perencanaan, penyiapan bahan material, dan pembuatan dam hingga tahapan pemeliharaan. Insentif yang diberikan kepada masyarakat tergantung dari keberhasilan pengelolaan dam yang penilaiannya didasarkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi dam, kenaikan tinggi muka air tanah, dan penumpukan serasah Total dam yang telah dibangun di Resort Sebangau Hulu berjumlah 94 dam, yang berada di 12 kanal dan dikelola oleh 7 kelompok masyarakat. Mekanisme kompensasi pembayaran dilakukan setiap per enam bulan. Pembayaran insentif adopsi dam dilakukan berdasarkan hasil monitoring lapangan yang dilengkapi dengan Berita Acara (BA). Makin bagus pengelolaan dam, otomatis insentif yang akan diterima juga akan semakin tinggi dan bagi dam yang rusak, insentif akan diberikan kepada masyarakat apabila mereka telah memperbaiki dam. Dalam pertemuan kali ini Kepala SPTN Wilayah I Palangka Raya, Lisna Yulianti berkesempatan untuk memberikan secara langsung insentif kegiatan adopsi dam kepada kelompok masyarakat. Kelompok yang memiliki nilai pengelolaan dam terbaik adalah dari kelompok Bapak Unjung dengan nilai nominal insentif sebesar Rp. 7.500.000,-. Kegiatan adopsi dam adalah salah satu bentuk nyata pelibatan masyarakat sekitar kawasan taman nasional dalam upaya rehabilitasi hidrologi di TN Sebangau. Dengan melibatkan masyarakat tentunya akan memberikan insentif kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat dapat secara bertahap mengurangi tingkat ketergantungan terhadap hutan. Kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memelihara kelestarian TN Sebangau, karena kegiatan tidak hanya terfokus kepada proses pembangunan dam saja tetapi para adopter juga wajib untuk memelihara dam yang telah mereka bangun. Sumber : Balai Taman Nasional Sebangau

Jayapura, 19 September 2018. Yayasan Intsia bekerjasama dengan BBKSDA Papua dan Universitas Papua (Unipa) menggelar Seminar Hasil Kajian Pengelolaan Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja. Kegiatan diselenggarakan di Ruang Cenderawasih 2 Swiss-Belhotel, Jayapura pada Selasa (18/9). Berbagai unsur yang hadir dalam seminar adalah masyarakat dan tokoh adat, perwakilan Pemerintah Daerah yang berada di sekitar SM Mamberamo Foja, mahasiswa, akademisi, pemerhati konservasi, dan LSM. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA), Ir. Listya Kusumawardani, M.Si., yang sekaligus memberikan materi kebijakan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi pada sesi seminar. Adapun pemateri lainnya adalah Kasubdit Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi, Fifin Arfiana Jogasara, S.Hut, M.Si., Kepala BBKSDA Papua, Ir. Timbul Batubara, M.Si., serta tim akademisi Unipa, Ir. Max J. Tokede, MS., dan Zulfikar Mardiyadi, S.Hut, M.Si. Berdasarkan kajian yang dilakukan tim Unipa, dalam kurun waktu 27 tahun antara 1990-2017, SM Mambaramo Foja mengalami deforestasi seluas 34.382 hektar dan degradasi hutan seluas 73.307 hektar. Kerusakan tersebut menyebar di beberapa kabupaten, mengingat SM Mamberamo Foja membentangi 12 wilayah kabupaten di Provinsi Papua. Lebih dari itu, hal sangat menarik berlangsung pada sesi seminar ketika Timbul Batubara menyampaikan materinya. Ia mengundang semua unsur masyarakat Mamberamo yang hadir untuk maju bersama-sama dan secara bergantian menyampaikan aspirasi. Mereka terdiri dari tokoh adat, pemuda, mahasiswa, hingga Pegawai Negeri Sipil. Semenjak lahir mereka telah akrab dengan alam Mamberamo, dan setidaknya mereka juga memiliki kehendak dan harapan terhadap lingkungan alamnya hingga generasi masa depan. Banyak pendapat dan pandangan disampaikan oleh masyarakat Mamberamo, antara lain dukungan terhadap kerja konservasi yang menjaga hutan dan alam mereka agar tetap lestari. Di sisi lain, mereka juga mendambakan dapat memanfaatkan alam hingga mencapai taraf hidup sejahtera, serta mudah mendapatkan akses ke dunia luar. Listya Kusumawardani menyatakan, “Untuk saat ini semakin dituntut, kawasan konservasi harus berfungsi sesuai dengan statusnya. Sebagai Suaka Margasatwa, Mamberamo Foja juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Kalau sekarang belum optimal, bagaimana cara kita mengoptimalkannya untuk kesejahteraan masyarakat. Kemitraan-kemitraan yang belum ada harus segera dibangun.” Pada saat yang sama, Timbul Batubara menyampaikan bahwa Suaka Margasatwa Mamberamo Foja merupakan keindahan dan keluarbiasaan dalam hal keanekaragaman hayati. Tetapi keindahan itu belum berarti apa-apa tanpa didukung oleh kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Sayangnya, pengaruh globalisasi, hedonisme, materialistis menyebabkan degradasi kawasan karena dimanfaatkan secara salah. “Harus kita sinergikan di lapangan. Bagaimana suatu budaya itu harus bahagia dengan keadaannya. Sesungguhnya arti kekayaan bukan hanya materi, tetapi budaya itu sendiri merupakan kekayaan yang tiada banding. Ini yang harus kita dorong agar masyarakat percaya diri. Mereka sebenarnya sudah luar biasa dalam melakukan konservasi. Sehingga sampai saat ini Papua masih dapat hadir dengan vegetasi 80 %. Sisanya yang 20% memang harus kita sadari telah rusak. Jadi tidak perlu kita mengajari masyarakat tentang konservasi, kitalah yang sebenarnya harus belajar kepada mereka,” ungkap Timbul. Seminar hasil kajian tentang Suaka Alam Mamberamo Foja menghasilkan delapan rumusan, salah satunya mengenai masyarakat adat yang bermukim di 12 wilayah kabupaten sekitar kawasan. Secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, mereka merupakan bagian dari ekosistem kawasan yang harus menjadi subyek dalam pengelolaan kawasan. Masyarakat tentu memerlukan suatu ruang kelola. Dalam konteks ini masyarakat diberi peluang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, yang berupa tumbuhan dan satwa liar serta jasa lingkungan. Dengan catatan, pemanfaatan tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dan kearifan lokal, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adat. Hal ini diwujudkan dalam tindak lanjut, antara lain melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penangkaran buaya muara. [] Sumber: BBKSDA Papua

Sintang, 19 September 2018. Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) dan International Animal Rescue (IAR) Indonesia bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat telah melakukan pelepasliaran empat individu orangutan (Pongo pygmaeus) di kawasan TNBBBR. Untuk kedua kalinya, semua orangutan yang dilepaskan ini merupakan orangutan hasil rehabilitasi, biasanya yang dilepasliaran ada yang merupakan Orangutan hasil rehab maupun Orangutan liar hasil translokasi. Keempat orangutan ini bernama Ami, Ongky, Kepo, dan Japik. Pelepasliaran ini merupakan pelepasliaran Orangutan tahap kedua di tahun 2018 setelah Pebruari lalu telah dilakukan pelepasliaran tahap pertama di TNBBBR. Ami adalah orangutan betina berusia sekitar 6 tahun yang berasal dari daerah Jambi, Sukamarau, Kalimantan Tengah. Ami diselamatkan dari tangan warga yang memeliharanya pada Februari 2017 dalam keadaan kurus, tidak terawat, dan kotor. Kondisi orangutan ini terlihat menyedihkan dengan kondisi di dalam kandang kayu dan dirantai. Saat tim medis melakukan pemeriksaan fisik, ditemukan ada luka lecet di area leher. Berikutnya Japik, diselamatkan dari kasus pemeliharaan pada Desember 2015, Japik sebelumnya merupakan peliharaan seorang warga di daerah Balai Bekuak, Kabupaten Ketapang. Japik dipelihara selama selama 2 tahun di sebatang kayu di atas tumpukan sampah tanpa kandang sehingga tidak terlindung dari panas dan hujan. Sama seperti Ami, Japik saat ini berusia sekitar 6 tahun. Kepo merupakan orangutan betina berusia 6 tahun. Kepo juga orangutan yang diselamatkan oleh BKSDA Kalbar dari kasus pemelihara pada Oktober 2018. Ketika diselamatkan, Kepo masih berusia 3 tahun. Terakhir, Ongky merupakan orangutan sitaan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat yang bekerja sama dengan LSM Pecinta Orangutan di Pontianak pada Juni 2010. Ongky ditemukan dalam plastik dengan kondisi pucat, tidak aktif dan tidak mau makan karena stress. Tim IAR Indonesia datang ke Pontianak untuk memberikan pertolongan pertama dan membawa Ongky terbang menuju ke Ketapang untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Keempat orangutan ini telah selesai menjalani masa rehabilitasi dan dipastikan siap untuk kembali ke habitat aslinya. Direktur IAR Indonesia, Karmele Sanchez mengatakan, “Proses rehabilitasi ini dilakukan untuk mengembalikan sifat alami orangutan. Bayi orangutan seharusnya tinggal bersama induknya sejak lahir sampai mencapai usia 6-8 tahun. Di masa itulah, bayi orangutan belajar berbagai kemampuan untuk bertahan hidup di alam sebagai orangutan. Karena sejak kecil bayi-bayi orangutan ini sudah terpisah dari induknya, para bayi ini harus mempelajari kemampuan untuk bertahan hidup seperti memanjat, mencari makan dan membuat sarang di pusat rehabilitasi.” Proses rehabilitasi ini bisa memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Saat ini IAR Indonesia menampung lebih dari 100 individu orangutan untuk direhabilitasi. Proses rehabilitasi juga tidak bisa dibilang singkat. Proses ini dapat mencapai 7-8 tahun tergantung kemampuan masing-masing individu. Kepo, Ami, dan Japik tidak perlu berlama-lama di pusat rehabilitasi karena mereka sudah menguasai berbagai kemampuan untuk bertahan hidup di alam bebas. Ongky, meskipun cukup lama menjalani rehabilitasi, kondisinya sekarang jauh lebih baik dari dulu ketika diselamatkan. Saat ini Ongky telah menguasai berbagai kemampuan bertahan hidup di alam termasuk memanjat, mencari makan, dan membuat sarang. Berdasarkan laporan pengambilan data perilaku, tim IAR telah memastikan keempat orangutan ini siap untuk kembali ke alam bebas. Tim pelepasan berangkat dari Pusat Rehabilitasi IAR di Ketapang pada tanggal 12 September 2018 pada pukul 04.00 pagi. Selama di perjalanan tim selalu memperhatikan kondisi orangutan yang dibawa agar tidak mengalami stress di dalam kandang mengingat jarak tempuh yang sangat jauh. Memerlukan sekitar 18 jam bagi tim untuk mencapai di kantor seksi Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Nanga Pinoh. Tim beristirahat satu malam sebelum melanjutkan perjalanan ke titik pelepasan. Perjalanan dilanjutkan keesokan paginya menuju dusun terdekat dengan kawasan TNBBBR. Perjalanan darat ditempuh selama 5 dan kemudian diteruskan dengan perahu motor selama 1 jam. Tidak sampai di situ, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki memasuki kawasan hutan TNBBBR. Porter yang terdiri dari belasan warga desa sekitar TNBBBR, siap untuk memikul kandang yang beratnya antara 100 kg dan 150 kg. Perjalanan memikul kandang ini memakan waktu hingga 5 jam. Keempat orangutan ini kemudian ditempatkan di dalam kandang habituasi agar mereka bisa beristirahat dan sedikit beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Keesokan harinya tim melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan keempat orangutan ini dilepaskan di dua titik pelepasan yang berbeda. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya dipilih menjadi tempat pelepasliaran orangutan karena hutannya yang masih alami dan bagus. Survey dari tim IAR Indonesia juga menunjukkan jumlah pohon pakan orangutan yang berlimpah. Selain itu statusnya sebagai kawasan taman nasional akan lebih mampu menjaga orangutan ini dan habitatnya sebagai kawasan konservasi. Dari kajian yang pernah dilakukan juga oleh tim ahli dari YIARI, di lokasi TNBBBR resort Mentatai yang menjedi lokasi pelepasliaran orangutan, tidak ditemukan keberadaan orangutan dan dinyatakan orangutan wilayah ini telah punah dalam 20-30 tahun terakhir. Oleh karena itu upaya untuk pelepasan orangutan sangat penting sekali. Direktur Program IAR Indonesia, Karmele L. Sanchez mengatakan IAR Indonesia juga berkomitmen untuk memberi pendampingan kepada masyarakat dari Nusa Poring dan Mawang Mentatai agar kita bisa bersama melestarikan hutan dan orangutan, dan mengelola hutan secara berkelanjutan. “Dengan menjaga orangutan, hutan dan masyarakat di sekitar TNBBBR kita bisa memberi keseimbangan antara alam dan manusia karena dua-duanyanya saling membutuhkan,” pungkas Karmele. Selengkapnya dapat diklik link sbb : Pelepasliaran 4 Orangutan di TNBBBR Sumber : Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya

Sungaipenuh, 19 September 2018. Bertempat di rumah dinas Bupati Kerinci, pihak Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) dan Pemerintah Kabupaten Kerinci telah melaksanakan penandatanganan Rencana Pelaksanaan Program (RPP) 5 tahun dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018 pada Selasa silam (18/9). RPP dan RKT tersebut merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BBTNKS dengan Bupati Kabupaten Kerinci, dalam penguatan fungsi pengembangan objek wisata Gunung Kerinci dan Gunung Tujuh, pada zona pemanfaatan TNKS yang telah ditandatangani sebelumnya. Hadir dalam acara tersebut Bupati Kerinci, Kepala Balai Besar TNKS, Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kabid Teknis BBTNKS, Kabag Tata Usaha BBTNKS serta beberapa orang perwakilan kedua pihak. Dalam sambutannya, Kepala BBTNKS Tamen Sitorus menyampaikan bahwa semua tahapan penyusunan RPP dan RKT tersebut merupakan prosedur yang harus dilalui oleh kedua pihak dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tamen menambahkan bahwa, mulai saat ini seluruh pekerjaan terkait pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata yang telah direncanakan di Gunung Kerinci dan Gunung Tujuh sudah resmi dan sah dilaksanakan. Sementara itu, Bupati Kerinci, Adirozal mengharapkan dengan adanya RPP dan RKT ini bisa memberikan andil dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Gunung Kerinci dan Gunung Tujuh sebagai ikon pariwisata utama Kabupaten Kerinci. Bupati juga menyatakan bahwa pembangunan bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Kerinci. Tidak lupa, Bupati juga menyatakan komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan sarpras dan infrastruktur pariwisata yang dilakukan, tidak merusak kawasan TNKS dan lingkungan sekitarnya. Sumber : Humas Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat

Sintang 18 September 2018, Balai KSDA Kalbar bersama Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya dan Yayasan IAR Ketapang serta Koramil Menukung kembali melakukan pelepasliaran 4 (empat) individu Orangutan (Pongo pygmaeus). Orangutan yang di lepasliarkan selama ini dititip rawatkan di Yayasan IAR Ketapang untuk dilatih dan dikembalikan sifat liarnya sebelum dilepasliarkan. Saat dilepasliarkan orangutan tersebut telah melalui pemeriksaan yang intensif oleh tim dokter hewan Yayasan IAR dan telah dinyatakan sehat dan liar. Orangutan yang dilepasliarkan bernama AMI (± 6 th) berjenis kelamin betina, KEPO (± 6 th) jenis kelamin betina, ONGKY jenis kelamin jantan (± 10 th), RAMBO jenis kelamin jantan (± 9 th) Orangutan tersebut berasal dari berbagai tempat dan kondisi, orangutan bernama AMI merupakan orangutan betina ditemukan di ladang daerah Jambi Kec. Sukamara Kalimatan Tengah dalam keadaan kurus tidak terawat dan kotor oleh pemilik sebelumnya beberapa tahun yang lalu. KEPO diserahkan oleh pemiliknya ke BKSDA Kalbar di Pontianak kemudian dititip rawatkan ke pusat penyelamatan dan Konservasi Orangutan YIARI pada 13 Oktober 2015. ONGKY merupakan orangutan hasil sitaan dari proses perdagangan oleh tim SPORC Brigade Bekantan Kalimantan Barat dengan LSM pecinta orangutan, penyitaan dilakukan pada tanggal 21 Juni 2010 dengan kondisi shock, pucat, kembung,dan lemah karena Ongky sebelumnya dimasukkan dalam tas plastik berukuran sedang oleh si penjual. Ongky dititip rawatkan ke YIARI pada tanggal 24 Juni 2010 setelah berapa hari observasi kondisi di pontianak. RAMBO dipelihara oleh salah satu warga yang bekerja di salah satu kebun sawit di Kabupaten Ketapang selama 7 tahun. Ditunjuknya Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya SPTN Wil. I Nanga Pinoh sebagai tempat pelepasliaran dikarenakan lokasi tersebut telah dilakukan survey diantaranya survei kondisi habitat, ketersedian pakan dan animal welfare. Pelepasliaran kali ini merupakan pelepasliaran yang ke-2 di tahun 2018 dengan jumlah total sudah mencapai 9 (sembilan) individu orangutan dan hingga saat tetap dalam pemantauan tim. Sumber : Tim Wildlife Rescue Unit Seksi Konservasi Wilayah I Ketapang

Sofifi, 18 September 2018. Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata kedatangan tamu dari pemilik Weda Reef & Rainforest Resor, Ibu Linda. Diskusi ringan ini dihadiri oleh Bapak Raduan, selaku kepala SPTN I dan Bapak Junesly, selaku kepala SPTN III Subaim. Linda menyatakan sangat senang dan berterima kasih atas undangan dari balai TNAL, meskipun bukan undangan resmi untuk berdiskusi mengenai sharing informasi pengelolaan Wisata Alam antara BTNAL dengan Weda Resor. Menurut ibu Linda Weda Reef & Rainforest Resort memiliki yayasan bersama masyarakat untuk pendidikan dan konservasi hutan primer dan satwa liar. Letak Weda Resort berada di sekitar desa Kobe gunung dan Sawai Itepo dan berdekatan juga dengan kawasan Taman Nasional aketajawe Lolobata Seksi pengelolaan Taman Nasional wilayah I Weda. Junesly menambahkan Weda Resort dapat mengajukan IPPA utk dapat memanfaatkan Zona Pemanfaatan yang ada di Taman Nasional Aketajawe lolobata. Pada diskusi ini Raduan, SH menyampaikan bahwa dalam mengelelola kawasan konservasi Taman Nasional Aketajawe Lolobata tidak dapat melakukannya sendiri sebagai pemangku kawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan banyak pihak peran mitra yang ikut berperan melindungi dan menjaga kelestarian kawasan Taman Nasional Aketajawe Lolobata, khususnya di SPTN I Weda Kabupaten Halmahera Tengah. Sebagai tindak lanjut dari diskusi ringan ini kedepannya pihak Weda Resor dan SPTN I Weda Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata akan berkoordinasi dan berkonsultasi ke Pemerintah Daerah untuk sinergitas dalam pengelolaan Kawasan konservasi dan Wisata alam yang merupakan aset dan Potensi yang ada di daerah. Pada kesempatan ini pihak Weda Resort juga menginformasikan data kunjungannya setiap tahunya berkisar 300 s.d 400 pengunjung Mancanegara. Dimana data ini direspon baik dan dianggap potensi bagi Balai TNAL, dan berasumsi apabila dari pengunjung tersebut setengahnya saja ( 200) orang yang masuk ke TNAL untuk melakukan aktifitas wisata dan dipungut pnbp 150 ribu perorang, maka Negara akan mendapatkan Peberimaan Negara Bukan Pajak sebesar 300 juta pertahun. Diharapkan dengan diskusi ringan ini, Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata dan Weda Resor dapat berlanjut dengan adanya upaya sinergitas menyangkut pengelolaan jasa lingkungan khususnya wisata alam yang nantinya dapat memberi manfaat positif bagi masyarakat sekitar Desa Sawai Itepo dan Desa Kobe Gunung khususnya dengan mengedepankan nilai konservasi. Sumber : Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata

Singkawang 18 September 2018, Balai KSDA Kalimantan Barat melalui Seksi Konservasi Wilayah III Singkawang mendapatkan informasi awal mengenai keberadaan penyu yang terdampar di Tanjung Api, Sambas. Informasi ini diperoleh dari sdr Hermanto (Pak Itam/enumerator BPSPL Pontianak) yang datang ke kantor Resort Paloh hari kamis 13/09/2018 sekitar pukul 12.30 WIB. Beliau menyampaikan informasi bahwa terdapat penyu yang terdampar di pantai Tanjung Api sekitar pukul 22.30 WIB. Penyu tersebut merupakan penyu hijau dengan panjang 83 cm dan lebar 71 cm. Kondisi saat ditemukan, kerapas penyu sebelah kiri dalam keaadan hancur. Melihat kondisi penyu yang terluka, sdr hermanto berinisiatif membawa penyu tersebut ke camp BPSPL untuk dirawat sementara waktu. Ketika Mendapat informasi tersebut, anggota KPHK segera menuju camp BPSPL untuk mengecek keberadaan penyu tersebut. Setelah sampai di camp, tim mencoba mengecek kondisi penyu, serta melakukan tindakan sementara dengan melakukan pembersihan luka. Tanggal 14 september 2018, Tim WRU Balai KSDA Kalbar melalui Drh. Stephanus Wahyu Nugroho melakukan pengecekan satwa penyu di Paloh sesuai dengan arahan tindak lanjut dari Bapak Kepala Balai KSDA Kalbar. Setibanya di Paloh, bersama tim RKW Paloh melakukan pemeriksaan terhadap penyu dimaksud. Hasil pengecekan fisik menunjukkan bahwa penyu dalam kondisi dehidrasi dan ditemukan beberapa parasit dikerapas penyu. Sedangkan pecah pada kerapas bagian kiri telah menyebabkan luka yang mulai menunjukkan gejala infeksi. Penyu kemudian diberi perlakuan berupa pemberian mulivitamin dan antibiotik serta cairan NaCl untuk memulihkan kondisi dehidrasinya. Melihat kondisi penyu yang memerlukan perawatan lebih lanjut, penyu tersebut kemudian dirujuk ke klinik Flying Vet yang berada di Pontianak. Tanggal 15 september 2018, penyu di bawa ke klinik Flying Vet Pontianak dan saat tiba, tim medis segera melakukan tindakan awal melalui penilaian kondisi penyu secara umum dan disimpulkan bahwa penyu memerlukan rekonstruksi struktur karapas dengan menggunakan fiber. Sebelum melakukan tindakan rekonstruksi, dilakukan penilaian lab mengenai kondisi penyu yang meliputi pemeriksaan darah dan pemeriksaan rontgen guna mengetahui bentuk luka/trauma pada pecahan kerapas di tubuh penyu sebagai dasar penanganan luka dan rekonstruksi nantinya. Sekitar pukul 16.00 kondisi penyu semakin memburuk, hingga pada akhirnya penyu tersebut mati. Tim BKSDA Kalbar, Tim BPSPL, dan Tim Flyingvet segera melakukan diskusi guna tindak lanjut dan memutuskan untuk melakukan rontgen untuk mengetahui bentuk trauma pada tubuh penyu dan memastikan tidak adanya benda asing yg menyebabkan kematian. Pada malam harinya, dilakukan rontgen pada penyu, hasil menunjukan trauma pada kerapas penyu yang mengakibatkan pecahnya kerapas sehingga menyebabkan gangguan pada organ dalam penyu khususnya paru-paru kiri tidak dapat bekerja optimal. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya infeksi dan miasis pada tubuh penyu. Penyu tersebut kemudian dikuburkan di lingkungan kantor Balai KSDA Kalbar, disaksikan oleh pihak Balai KSDA Kalbar, BPSPL, dan Flying vet. Sumber : Tim Wildlife Rescue Unit Seksi Konservasi Wilayah III Singkawang

Sarolangun, 5 September 2018. SKW I BKSDA Jambi melakukan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Petiduran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun. Peserta kegiatan pelatihan terdiri dari anggota Kelompok Tani Hutan Rimba Lestari berjumlah 22 orang dan KTH Hijau Lestari berjumlah 8 orang. Pada kegiatan ini KTH dibekali pengetahuan dan keterampilan yang mendukung dan sesuai dengan rencana usaha yang akan mereka jalankan. Dalam kegiatan ini BKSDA Jambi juga mengundang beberapa narasumber terkait. Beberapa orang narasumber terkait kegiatan pelatihan ini antara lain Usman Mansur (Petani Gaharu) untuk Budidaya Gaharu, Baban Taufik (Petani Gambir) untuk Budidaya Gambir, Kepala SKW I BKSDA Jambi untuk Arah Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Lingkup KSDA Jambi, PPK Balai KSDA Jambi untuk Mekanisme Penyaluran Dana dan Pelaporan Keuangan, Penyuluh Kehutanan SKW I BKSDA Jambi untuk Administrasi dan Pendamping Kelompok Tani. Pada kegiatan ini dilakukan juga penyerahan bantuan ekonomi terhadap desa penyangga Cagar Alam Durian Luncuk I. Kepala SKW I BKSDA Jambi, Udin Ikhwanuddin menyampaikan, “dari kegiatan ini diharapkan ada perubahan peningkatan pendapatan ekonomi secara dinamis dan berkelanjutan terhadap kedua kelompok tani tersebut. Diharapkan juga mereka dapat memberikan kontribusi dalam menajaga dan melestarikan sumber daya alam di Cagar Alam Durian Luncuk I.” Sumber : Balai KSDA Jambi

Manado, 17 September 2018. Selama 4 hari sejak tanggal 11 - 13 September 2018 sebanyak 7 orang perwakilan masyarakat di Taman Nasional Bunaken, ditingkatkan kapasitasnya dengan melaksanakan kegiatan studi banding dan pembelajaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut diwakilkan oleh masyarakat Pulau Bunaken (Arjun Langitan), perwakilan masyarakat Pulau Manado Tua (Andres Kakomore) dari Kota Manado, selanjutnya perwakilan masyarakat Pulau Mantehage (Vola Harinda) dan Pulau Nain (Sindrang Hamid), adapun bagian pesisir diwakili oleh kelompok mitra masyarakat di Desa Poopoh Kabupaten Minahasa (Marten Toli), dan Desa Popareng Kabupaten Minahasa Selatan (A.M. Konteng), serta perwakilan asosiasi angkutan perahu wisata (Frets Pieter). Selama peningkatan kapasitas di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, aktivitas yang dilakukan antara lain belajar mengelola dan berkomunikasi efektif dari Paguyupan Jeep, Paguyupan Kuda, dan Paguyupan Ojek. Dalam pertemuan yang berlangsung singkat tersebut, diskusi menarik antar kedua komunitas ini terjadi, saling memberikan informasi dan interaksi baik dari Masyarakat Bunaken dan perwakilan paguyupan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Arjun Langitan dalam salah satu pertanyaan untuk tokoh masyarakat Tengger yang hadir Bapak Supoyo, bahwa hampir semua kawasan destinasi wisata dan tak terkecuali kawasan konservasi, menjadi booming atas kunjungan wisatawan, kami melihat ini juga di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan termasuk di kawasan Taman Nasional Bunaken. Apakah selama ini telah terjadi privatisasi oleh perusahaan tertentu, dan bagaimana cara membendungnya bila itu terjadi. Dari pertanyaan tersebut Pak Supoyo selaku tokoh masyarakat Tengger menyampaikan bahwa kami berharap tidak ada privatisasi, adapun paguyuban ini muncul disebabkan adanya kebutuhan pada masyarakat sendiri dan penyamaan persepsi komunitas atas dasar sama-sama mencari rejeki dan nafkah di kawasan ini. Kami berusaha untuk rukun dalam mencari nafkah dan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Kami akan menjadi tuan di rumah sendiri. "Untuk itu dengan terbentuknya paguyuban banyak pihak akan memfasilitasi berbagai komunikasi mulai dari Taman Nasional, Pemerintah Daerah antar paguyuban dan komunitas serta Kepala Desa dan Muspika merupakan pelindung dari aktivitas kami", tambah Supoyo. Setelah melakukan pertemuan dengan berbagai paguyupan dilanjutkan dengan telekonferensi bersama Bapak Dirjen KSDAE, Ir. Wiratno, M.Sc, kemudian pembelajaran dengan meningkatkan tanaman edelweiss di Wonokitri, belajar mengelola homestay, belajar meningkatkan daya tarik destinasi di rumah 3D (Rumah Tridi) Kota Malang dan belajar sistem pendakian di Resort Ranupani serta pengelolaan pengembangan ekonomi kreatif di UD Burno. Kepala Balai Taman Nasional Bunaken Dr. Farianna Prabandari, S.Hut, M.Si dalam arahan singkatnya menyampaikan, kami berharap masyarakat di Bunaken harus mampu menangkap peluang dan dapat bersedia bersinergi dengan pengelola kawasan untuk dapat ditata dalam pengembangan wisata alam. Sumber : Balai Taman Nasional Bunaken