Jumat, 20 Nov 2026

Berita

Publikasi Resmi Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Kehutanan

Baca Berita

Menuju Ekowisata Curik Bali Berbasis Masyarakat

Gilimanuk, 21 September 2018. Upaya kolaborasi pelestarian Curik Bali terus dilakukan beberapa pihak salah satunya adalah PT PLN (Persero) Distribusi Bali Areal Bali Utara dengan TN Bali Barat yang terjalin dalam mekanisme perjanjian kerja sama (PKS). Dengan memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR), PT PLN memberikan bantuan 14 (empat belas) ekor indukan Curik Bali kepada Kelompok Masyarakat Rumah Burung Bali Jaya Lestari Gilimanuk yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kelompok Swadaya Masyarakat Gilimanuk (FKK SMG). Kelompok ini memiliki tekad dalam mendukung terwujudnya ekowisata Curik Bali berbasis masyarakat, terutama bagi daerah penyangga TN Bali Barat khususnya di Kelurahan Gilimanuk. Manager PLN Bali Utara, I Gusti Made Aditya San Adinatha, dalam sambutannya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada TN Bali Barat dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat yang menjadikan icon Curik Bali sebagai produk utama ekowisata tersebut. "Kami berharap kedepan tidak hanya Kelurahan Gilimanuk yang mengembangkan ekowisata Curik Bali berbasis masyarakat namun banyak lagi desa yang lain" imbuhnya. Pada kesempatan ini Kepala Balai TN Bali Barat Drh. Agus Ngurah Krisna K, M.Si menyampaikan ucapan terimakasih atas partisipasi PT PLN ikut serta dalam pengembangan ekowisata Curik Bali berbasis masyarakat, dimana program ini merupakan salah satu Role Model TN Bali Barat yang diamanatkan oleh Dirjen KSDAE. Pendampingan untuk pengembangan ekowisata ke depan terus ditingkatkan oleh TN Bali Barat. Harapan dari kerjasama ini nantinya adalah terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera dan Curik Bali berkembang dengan baik di habitatnya tanpa gangguan dari masyarakat sekitar. Empat belas ekor indukan Curik Bali diserahkan secara simbolis kepada Ketua Kelompok Masyarakat Rumah Burung Bali Jaya Lestari yang diwakili ketuanya Muhammad Ikrom dan disaksikan oleh Balai KSDA Bali, Lurah Gilimanuk, I Gede Wariyana, dan Ali Purwanto, S.Hut, M.Sc selaku Kepala SPTN I Jembrana, TNBB. Kelompok ini merupakan Binaan TN Bali Barat. Ali Purwanto mengisahkan tentang pembentukan FKK SMG. Begitu sulit menyamakan persepsi masyarakat yang berbeda pandangan tersebut. Namun berkat kerja keras dan usaha dari para fasilitator TNBB akhirnya bisa terwujud. Untuk bisa bersinergi dengan kelompok lainya di Kelurahan Gilimanuk, kelompok burung bergabung dengan forum FKK SMG. Kedepan kami berharap bantuan 14 (empat belas) ekor Curik Bali ini benar-benar dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menunjang terwujudnya ekowisata Curik Bali berbasis masyarakat, menuju masyarakat sejahtera kawasan konservasi lestari. Taman Nasional Bali Barat (TNBB) selama ini dikenal dengan panorama alam yang indah, hamparan terumbu karang di Pulau Menjangan yang telah terkenal mendunia menjadikan puluhan ribu pasang mata ingin melihatnya setiap tahun. Dibalik keindahan alam tersebut, terdapat hidupan liar asli Pulau Dewata yaitu Curik Bali. Kecantikan Curik Bali mulai dilirik wisatawan untuk mengenal lebih dekat dengan satwa langka endemik pulau dewata ini. Melalui beberapa upaya pelestarian, kini kepakan sayap indah Curik Bali semakin banyak berterbangan di belantara TN Bali Barat. Sumber : Balai Taman Nasional Bali Barat
Baca Berita

Kelompok Tani "AULIMA POTE" Terbentuk

Weda, 20 September 2018. Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata (TNAL) bersama Masyarakat Desa Kobe Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah adakan pertemuan pada 20 September 2018 di Balai pertemuan Desa Kobe, yang dihadiri perwakilan dari masyarakat, tokoh Agama, tokoh adat, tokoh pemuda, perangkat Desa dan Kepala Desa. Pertemuan ini untuk memetakan potensi sumber daya alam yang ada di Desa Kobe Gunung dan pengelolaanya serta menampung aspirasi masyarakat. Kegiatan pembentukan Kelompok masyarakat ini di pandu Penyuluh TNAL Arif Setiawan, S.Hut telah memotret beberapa Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikembangkan : antara lain pertanian, pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, wisata, dan peternakan. Untuk menindaklanjuti dari keputusan itu maka dibentuklah kelompok tani binaan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata dengan nama “Aulima Pote”. Acara ini di buka Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) I Weda Raduan, SH mewakili Kepala Balai TN Aketajawe Lolobata yang menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat Desa dan Kepala Desa serta jajaranya, dimana telah bersedia menerima kehadiran Balai TNAL di tengah-tengah warga masyarakat, dan berharap ini merupakan awal permulaan yang baik dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Kepala Desa Kobe Mikles Kadari juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Balai TNAL yang telah melakukan kegiatan pembentukan kelompok masyarakat di desanya, dan berharap warga desa yang ikut sebagai peserta dapat memahami dan belajar tentang apa-apa yang disampaikan Tim Balai TNAL. Harapan dari dari semua pihak, dengan terlaksananya kegiatan ini menjadi titik awal berakhirnya konflik tenurial yang terjadi antara Desa Kobe dengan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata yang sudah berlangsung lama sejak tahun 2009. Sumber: Agung Setiya Nugraha - Calon PEH Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata
Baca Berita

Kemah Konservasi BBTN Kerinci Seblat

Sangir, 22 September 2018. Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah II Sumatera Barat bersama Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah IV Sangir Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) mengadakan kegiatan kemah konservasi (22-23/9). Kegiatan ini dilaksanakan di camping ground, zona pemanfaatan Danau Bukit Bontak, Sangir-Kabupaten Solok Selatan. Kemah konservasi ini diikuti oleh 36 peserta yang berasal dari beberapa siswa SMA dan SMK yang ada di Solok Selatan serta kelompok mahasiswa pecinta alam dari kampus ATIP Padang. Kegiatan kemah konservasi ini secara resmi dibuka oleh Kepala BPTN Wilayah II yang diwakili Kepala SPTN Wilayah IV. Dilakukannya kegiatan kemah konservasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai konservasi serta meningkatkan kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitarnya. Sumber & Foto : Hendra Yadhi - staf Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II dan Humas Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat
Baca Berita

Kemah Saka Wanabakti Cabang Kapuas Hulu dalam Rangka World Clean Up Day Tahun 2018

Putussibau, 22 September 2018. Dalam Rangka World Clean Up Day Tahun 2018, Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (Tana Bentarum) menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dikemas dalam Kegiatan Kemah Saka Wana Bakti Cabang Kapuas Hulu bertempat di bumi perkemahan Arboretum Tana Bentarum pada tanggal 21 – 23 September 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan korsa/kebersamaan, kemandirian dan menumbuh kembangkan kepedulian terhadap lingkungan kepada para anggota Saka Wana Bakti Cabang Kapuas Hulu pada khusunya generasi muda pada umumnya. Peserta dari kemah ini adalah anggota Saka Wana Bakti dari Putussibau 60 orang, Kecamatan Embaloh Hulu 5 orang dan Kecamatan Batang Lupar 6 orang serta Melibatkan pendamping dari sekolah masing-masing. Diharapkan dengan melibatkan berbagai sekolah dapat semakin memperluas jaringan dan mampu menyebarkan menularkan konservasi kepada teman-temannya. Dalam kemah bakti ini, kegiatannya dibagi menjadi dua tema besar, yaitu penghijauan di 4 sekolah tingkat SMU sebanyak 200 tanaman, bakti lingkungan dan bakti sosial atau World Clean Up Day. Kegiatan bakti lingkungan dilakukan dengan membersihkan sungai, pasar sayur dan taman kota Putussibau. Selain berbagai kegiatan tersebut, tentunya juga ada materi yang tak kalah pentingnya mengenai 4 Krida dari Saka Wana Bakti yaitu Tata Wana, Bina Wana, Guna Wana dan Reksa Wana, Giri Wana Rally, serta pengenalan keanekaragaman hayati dan akan ditutup dengan pentas seni pada malam terakhir kegiatan. Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum selaku Ketua Saka Wana Bakti Cabang Kapuas Hulu, Ardi Andono, S. TP., M. Sc, dalam sambutan dan pembukaannya menyatakan bahwa diharapkan dalam kegiatan ini para peserta dapat memberikan kontribusi terhadap lingkungan di sekitarnya dan menikmati seluruh rangkaian kegiatan, sehingga ilmu yang diperoleh dapat ditularkan kepada teman lainnya. Keceriaan terpancar dari setiap peserta sejak pendirian tenda dan pada upacara pembukaan. Mereka sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir. Kegembiraan juga terlihat karena mereka mendapatkan saudara-saudara baru dari berbagai sekolah. Kegiatan ini sangat diapresiasi oleh berbagai pihak,baik dari sekolah asal peserta dan lokasi tempat kegiatan. Selain itu kegiatan ini mendapat masukan dan dukungan dari Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu dan KPH Kapuas Hulu Timur. Mereka berharap kegiatan seperti ini dapat sering dilaksanakan dan melibatkan lebih banyak peserta, tentunya juga mempertimbangkan sumber daya yang ada. Namun yang paling penting, kepedulian terhadap lingkungan dapat tersebar luas sesuai dengan semangat peringatan World Clean Up Day Tahun 2018. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum
Baca Berita

Primata Malam Gunung Ciremai

Kuningan, 22 September 2018. Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) memiliki salah satu jenis primata yang sangat menggemaskan yaitu Kukang Jawa. Kukang Jawa dalam bahasa ilmiah disebut Nycticebus javanicus. Sedangkan dalam istilah bahasa Sunda memiliki sebutan "muka", "oces" dan "aeud". Spesies ini dilindungi oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 92 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Kukang Jawa merupakan satwa primata primitif yang tidak berekor, bersifat "nokturnal" (aktif di malam hari, red), dan "arboreal" (tinggal di atas pohon, red). Spesies ini merupakan anggota "ordo Primates" dari "sub ordo Strepsirhine" atau "Prosimian" yang artinya pra atau sebelum "simian" atau primata primitif serta termasuk "genus Lorisidae". Ciri utama dari "sub ordo" ini adalah "nokturnal" dan "soliter". Sebutan Kukang Jawa dalam bahasa Inggris yaitu "Javan Slow Loris" yang menunjukkan ciri unik lainnya yaitu bergerak sangat lambat dan pelan. Di TNGC spesies ini sering di jumpai pada tipe "vegetasi" Kaliandra, peralihan antara hutan taman nasional dan kebun masyarakat, serta pada hutan pinus. Hal ini karena ketersediaan jumlah jenis pakan Kukang Jawa seperti "nectar" bunga kaliandra, berbagai jenis serangga, buah kopi, buah pohon salam dan lain-lain. Satwa ini lebih banyak hidup sendirian. Sebagian besar waktu aktifitasnya banyak digunakan untuk makan. Kukang Jawa sangat berguna dalam menjaga kelestarian keseimbangan ekosistem. Salah satunya sebagai hewan pemangsa serangga yang merupakan hama dari tanaman. Selain itu juga membantu dalam proses perkawinan pada pohon yang sedang berbunga dan penyebaran jenis pohon melalui biji buah dari pohon yang dikonsumsi seperti biji buah salam. Di TNGC pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan pelepasan Kukang Jawa yang bekerja sama dengan organisasi IAR (International Animal Rescue). Kegiatan itu terdiri dari proses "habituasi spesises", pelepasliaran spesies dan monitoring pasca pelepasliaran. Jumlah spesies kukang yang dilepasliarkan pada saat itu mencapai 47 ekor. Bila berjumpa dengan satwa ini di hutan, sebaiknya menjauhinya. Meskipun sekilas terlihat jinak, tapi ternyata satwa ini memiliki racun pada kuku-kukunya. Ayo sayangi satwa liar dengan membiarkan mereka hidup bebas di habitatnya. [teks & foto © Andri Wahyu - BTNGC | 092018] Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Ciremai
Baca Berita

Tanam Edelweis Bersama Masyarakat BBTN Bromo Tengger Semeru Wujudkan Desa Edelweis

Malang, 21 September 2018. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) bersama kelompok tani Kembang Tanalayu Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kab. Probolinggo dan kelompok tani Hulun Hyang Desa Ngadisari Kecamatan Tosari Kab. Pasuruan melakukan penanaman ribuan bibit edelweis. Penanaman dilakukan di hamparan tanah bengkok Desa Ngadisari, Taman SDN Ngadisari, dan hamparan tanah Desa Wonokitri. Jumlah bibit edelweis yang bibit yang ditanam sebanyak 5600 bibit untuk setiap Desa. Bibit ini merupakan hasil budidaya yang dilakukan oleh kelompok tani Kembang Tanalayu Ngadisari dan kelompok tani Hulun Hyang Wonokitri. Kepala Balai Besar TN BTS "John Kenedie" dalam kegiatan itu mengatakan "penanaman ini dilakukan untuk mewujudkan wisata desa edelweis di Desa Ngadisari dan Wonokitri, nantinya hamparan edelweis yang ada akan dibangun tempat-tempat selfie bagi pengunjung", John Kenedie juga menambahkan " hamparan tersebut selain sebagai tempat wisata, akan dijadikan sebagai tempat budidaya edelweis oleh masyarakat Ngadisari dan Wonokitri". Budidaya edelweis ini bertujuan untuk melestarikan bunga edelweis sehingga nantinya masyarakat tidak lagi mengambil edelweis dari TNBTS tetapi menggunakan bunga edelweis budidaya mereka untuk keperluan adat. Selain itu pengunjung TNBTS yang selama ini ingin selfie dengan tanaman edelweis tidak perlu bersusah payah naik ke kawasan TNBTS tetapi cukup datang di hamparan edelweis di Desa Ngadisari dan Wonokitri. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
Baca Berita

Ngobrol Bareng : Diskusikan Progres Revisi dan Permasalahan P.20

Yogyakarta, 21 September 2018, Merespon perkembangan di lapangan pasca terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, Ir. Wiratno, M.Sc – Direktur Jenderal KSDAE bersama Kepala Balai Besar/ Balai KSDA Se- Jawa dan Riau bersama-sama diskusikan progres revisi dan penyelesaian permasalahan Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018. Bertempat di Aula Balai KSDA Yogyakarta, diskusi dipimping langsung Dirjen KSDAE dengan dihadiri Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur, Jawa Barat dan Riau; Kepala Balai KSDA Yogyakarta dan DKI; serta dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati. Diskusi difokuskan pada pembahasan terkait progres revisi P.20 dengan menekankan pada aspek legalitas, database satwa liar dan isu-isu strategis nasional. Diskusi dibuka dengan presentasi database LK dan penangkar yang ada pada masing-masing UPT Ditjen KSDAE dan langkah tindak lanjut yang telah dilakukan dalam merespon progres revisi dan penyelesaian permasalahan Permen LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018. Beberapa hasil diskusi dari pertemuan ini antara lain : pemanfaatan media sosial dipandang cukup efektif dalam mendukung proses pendataan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang ada di pemilik maupun penangkar; bentuk penegakan hukum yang dilakukan dalam penyelesaian permasalahan terkait peredaran TSL; serta pembahasan isu-isu strategis peredaran TSL yang seringkali dijumpai di lapangan. Sumber : Balai KSDA Yogyakarta
Baca Berita

KOMPEPAR Lapopu TN Matalawa, Wujud Nyata Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Waingapu, 20 September 2018. Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa) membentuk sebuah kelompok pengelola pariwisata alam atau disingkat KOMPEPAR. Kelompok ini merupakan sebuah inisiasi untuk lebih menata para pemandu lokal yang bertugas di OWA sehingga keamanan dan kenyamanan pengunjung dapat lebih ditingkatkan. Pembentukan kelompok ini dilakukan pada tanggal 20 September 2018 di Aula Hotel Aloha dengan 20 pemandu lokal yang hadir sebagai peserta. Selain pembentukan KOMPEPAR, acara juga diisi oleh pemberian materi Wawasan Kebangsaan oleh Komandan KODIM 1613 Sumba Barat, prospek wisata di Pulau Sumba oleh Kepala Dinas Pariwisata Sumba Barat. Dalam sambutan dan materi yang diberikan kepada para peserta, Kepala Balai TN Matalawa, Maman Surahman, S.Hut, M.Si, menyampaikan bahwa kunci pengelolaan pariwisata adalah kenyamanan dan keamanan. Maman mengingatkan bahwa untuk memberikan rasa nyaman, para pemandu harus murah senyum dan menjaga sopan santun. Dalam hal keamanan, para pemandu hendaknya menjaga pribadi para tamu serta barang-barang yang mereka bawa sehingga tidak ada laporan kehilangan. Hendaknya menjaga pribadi para tamu serta barang-barang yang mereka bawa sehingga tidak ada laporan kehilangan. Pada materi penutup, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I, Abdul Basit Nasriyanto, S.Hut, M.Sc menyampaikan materi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 tahun 2012 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. KOMPEPAR ini nantinya akan disempurnakan menjadi bentuk IUPJWA dari Kepala Balai TN Matalawa kepada kelompok pemandu yang menyediakan jasa di OWA Air Terjun Lapopu. Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata alam (OWA) air terjun Lapopu Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa) memerlukan adanya kerjasama antara pengelola serta masyarakat sekitar OWA. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata alam didalam kawasan Taman Nasional merupakan amanat dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 tahun 2012 serta wujud nyata negara dalam meningkatkan perkekonomian masyarakat sekitar kawasan.(dpn/mtlw) Sumber: Balai Taman Nasional Manupeu Tanahdaru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa)
Baca Berita

Komitmen KLHK Lakukan Pencegahan Korupsi

Manokwari, 21 September 2018. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono, hadir di Manokwari untuk mendukung Program Pemberantasan Koruspsi Terintegrasi, Kamis, 20 September 2018. Aksi tersebut tertuang dalam penanda tanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara KLHK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten se-Papua Barat untuk Penyelamatan Sumber Daya Alam. “Kita disini dikumpulkan dalam satu tujuan untuk penyelamatan sumber daya alam, hal ini positif buat kita”, ucap Bambang Hendroyono. “Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi akan didorong untuk perbaikan tata kelola dan harapannya optomalisasi penerimaan negara dari sumber daya hutan dapat meningkat serta dapat menjadi contoh semua provinsi”, lanjutnya. Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani, menyambut baik aksi penyelamatan sumber daya alam ini. Sejak 19 Oktober 2015 provinsi ini dideklarasikan sebagai Provinsi Konservasi sebagai wujud dukungan pemerintah dalam melindungi dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat Papua Barat. “Sumber daya alam baik di laut maupun di darat mari kita kelola secara bijaksana, yang tentu sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku”, demikian Muhammad Lakotani mengatakan dalam sambutannya. Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, mengatakan hal ini bukan hanya penting bagi KPK tapi penting bagi kita semua, khususnya masyarakat Papua Barat. “Mengapa penting, karena kerusakan di Papua Barat masih sangat sedikit dari segi sumber daya alam”, tegas Laode Muhammad Syarif. Menurut Laode, masih banyak ruang yang bisa dibenahi pengelolaannya dan mencegah praktek korupsi. Pengambil kebijakan, baik daerah maupun pusat harus lebih sering kita ketemu, agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. “Koordinasi gampang kita sebut tetapi sulit dilaksanakan di lapangan”, lanjut Laode Muhamamad Syarif. Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam yang dilakukan KPK sudah dilakukan sejak era sebelumnya. KPK tertarik untuk menangani pencegahan korupsi pada sumber daya alam, karena SDA merupakan kekayaan sesungguhnya negara ini, sehingga harus dilindungi. Provinsi Papua Barat berdiri sejak 2003 dengan kompisisi dua belas kabupaten dan satu kota saat ini dengan kawasan hutan Papua Barat seluas 8,7 juta hektar. Dari total perubahan kawasan hutan masih sekitar 676.199 hektar, hanya 10 persen yang didiami oleh penduduk. Oleh karena itu sebelum rusak mari kita jaga sama-sama sumber daya alam ini. Sumber : Balai Besar TN Teluk Cenderawasih
Baca Berita

Taman Nasional Komodo Gelar FGD Evaluasi Zonasi

Labuan Bajo, 21 September 2018. Focus Group Discussion (FGD) digelar Balai TN.Komodo pada tanggal 18-20 September 2018 di empat kampung dalam wilayah TN. Komodo yakni Kampung Komodo, Papagarang, Kerora dan Kampung Rinca. FGD tersebut dilakukan dalam rangka menggali berbagai data dan informasi dari masyarakat guna melakukan evaluasi terhadap zonasi TN. Komodo. Urbanus Sius, kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Pulau Padar selaku ketua Tim Balai Taman Nasional Komodo, mengatakan dengan berbagai dinamika yang terjadi saat ini, perlu dilakukan evaluasi terhadap zonasi Taman Nasional Komodo. “Saat ini kami melakukan evaluasi atau penilaian perkembangan penerapan kriteria dan kegiatan pada sembilan zona yang ada, dan dalam proses ini kami menggali berbagai masukan dari stakeholder termasuk masyarakat di dalam kawasan”. Zonasi Taman Nasional Komodo telah ditetapkan melalui SK Direktur Jenderal PHKA Nomor: SK.21/IV-SET/2012 tanggal 24 Pebruari 2012. Dalam SK Dirjen PHKA tersebut, wilayah Taman Nasional Komodo dibagi kedalam Sembilan buah zona yakni zona inti, zona rimba, zona perlindungan bahari, zona pemanfaatan wisata daratan, zona pemanfaatan wisata bahari, zona pemanfaatan tradisional daratan, zona pemanfaatan tradisional bahari, zona khusus pemukiman dan zona khusus pelagis. Urbanus juga menambahkan bahwa evaluasi terhadap zonasi Taman Nasional Komodo dilakukan dengan tiga prinsip pendekatan. “Prinsip dasar yang kami gunakan dalam melakukan evaluasi terhadap zonasi Taman Nasional Komodo yakni potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, efektifitas pengelolaan kawasan yang harus dilakukan serta tingkat interaksi dengan masyarakat setempat” Selain melakukan FGD, pada kesempatan yang sama Tim Balai Taman Nasional Komodo juga melakukan pengecekan lapangan terhadap zona pemukiman dan zona pemanfaatan tradisional masyarakat. Sumber : Balai Taman Nasional Komodo
Baca Berita

Penyusuna Road Map Penelitian TN Matalawa Periode 2018 – 2027

Waingapu, 21 September 2018. Bertempat di Aula Kantor, Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa) menggelar acara penyusunan road map penelilitian Balai TN Matalawa periode 2018 – 2027. Kegiatan penyusunan road map penelitian ini digelar selama 2 hari yaitu mulai dari 19 s.d 20 September 2018 yang diikuti oleh para pejabat struktural dan para pejabat fungsional. Road map penelitian atau peta jalan penelitian memiliki tiga komponen penting yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Ketiga komponen tersebut terdiri dari aktifitas penelitian yang telah dilakukan, aktifitas penelitian yang pada periode ini akan dilakukan, dan aktifitas penelitian pada periode berikutnya yang akan menuntun seorang peneliti mencapai tujuan akhirnya. Beberapa aspek yang akan ditekankan dalam penyusunan road map untuk 10 tahun kedepan, diantaranya adalah pengelolaan satwa liar, pengelolaan tumbuhan, pemanfaatan jasa lingkungan, potensi sosial ekonomi masyarakat sekitar, dan pelestarian budaya lokal, adapun penyusun road map sendiri akan dikawal langsung oleh Suer Suryadi SH., M.Sc, beliau adalah penggiat lingkungan dan sangat aktif di dalam maupun luar negeri sekaligus mitra dari Kementerian KLHK. Road map yang disusun diharapkan mampu menjawab Visi TN Matalawa yaitu ”Terwujudnya kawasan TN Matalawa sebagai pusat konservasi ekosistem Sumba yang kolaboratif, partisipatif, mantap, tertib, lestari, dan wibawa.” Sumber: Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
Baca Berita

Posko Siaga Manggala Agni TN Bantimurung Bulusaraung Berhasil Kendalikan Kebakaran Lahan di Desa Pucak, Maros

Bantimurung, 21 September 2018. Kebakaran lahan terjadi pada Minggu (16/8), di Dusun Pangembang, Desa Puncak, Tompobulu, Maros. Lokasi ini berada di luar kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Hanya saja jaraknya cukup dekat dengan daerah penyangga kawasan taman nasional yakni sekitar 4,2 km. Personil Polsek Tompobulu kemudian menyampaikan informasi kebakaran ini kepada Posko Siaga Manggala Agni Brigae Macaca TN Bantimurung Bulusaraung melalui call center (0852 5448 1945) yang telah dirilis. Posko siaga kemudian menanggapi laporan ini dengan mengirimkan tim untuk melakukan size up di lokasi kebakaran. Lokasi kebakaran merupakan areal penggunaan lainnya (APL) yang memiliki topografi cukup curam antara 30-45 derajat. Tim groundcheck kemudian melakukan koordinasi dengan aparat setempat : Polsek Tompobulu, Desa Pucak dan Kecamatan Tompobulu. Sebanyak 26 personil pemadam kemudian diterjunkan dengan rincian Polisi Kehutanan sebanyak 2 orang, Manggala Agni 17 orang, personil Polsek 2 orang, dan masyarakat setempat sebanyak 5 orang. Dengan 20 unit jetshooter, peralatan tangan, satu unit slipon, dan satu unit pengangkut barang dimanfaatkan untuk menyuplai air, tim kemudian melakukan pemadaman api. Pemadaman dimulai Pukul 17.15 WITA. Setelah empat jam melakukan pemadaman akhirnya api dapat dikuasai. Tim kemudian melanjutkan proses mop up hingga pukul 21.30 WITA. “Saya apresiasi kesigapan Posko Siaga Manggala Agni yang berhasil memadamkan api di Desa Pucak, Tompobulu, Maros”, pungkas Yusak Mangetan, Kepala Balai TN Bantimurung Bulusaraung yang kami temui terpisah. Luas kebakaran yang telah terjadi diperkirakan sekitar 2,7 ha. Aparat setempat dan masyarakat menyampaikan terima kasih atas bantuan Tim Posko Manggala Agni TN Bantimurung Bulusaraung. Sumber: Surapil – Polisi Kehutanan Balai TN Bantimurung Bulusaraung
Baca Berita

Harmonisasi Alam dan Seni Budaya Masyarakat Pesisir Pantai Selatan Aceh

Tapaktuan, 21 September 2018. Umumnya masyarakat Aceh memeluk agama islam, kendati demikian agama minoritas, mendapatkan penghargaan yang tulus dari masyarakat mayoritas muslim. Kondisi itu menggambarkan bahwa kerukunan beragama jelas terjalin harmonis di daerah tersebut. Ikatan kekeluargaan antar sesama sangat erat, merupakan cerminan kehidupan masyarakat yang majemuk. Bermula dari struktur administrasi pemerintahan. Tingkat administrasi pemerintahan terkecil adalah desa yang disebut "Gampoeng". Gampoeng dipimpin oleh seorang kepala gampoeng yang disebut Keuchik. Dalam hal menjalankan tugas pemerintahan Keuchik didampingi seorang pemuka agama yaitu Teuku Imum (tokoh agama). Kabupaten Aceh Selatan terdapat beberapa etnis diantaranya seperti ; suku Aceh, Kluet, dan Aneuk Jame. Bahasa keseharian masyarakat, umumnya menggunakan bahasa Aceh sedangkan etnis lainnya menggunakan bahasa daerahnya masing – masing. Suku Aceh merupakan etnis terbesar, menyebar hampir seluruh daerah di Aceh Selatan. Sementara itu etnis Kluet bermukim di dataran tinggi pegunungan dan suku aneuk jame berada dibahagian pesisir pantai barat selatan Aceh. Potensi sumber daya alam Kabupaten Aceh Selatan sangat berlimpah mulai dari pantai, dataran, sampai kebahagian pegunungannya. Kehidupan masyarakat di daerah ini berdampingan langsung dengan kawasan hutan konservasi TN Gunung Leuser. Sudah barang tentu sinergisitas alam dan seni budaya erat hubungannya dengan kehidupan sosial, ekonomi masyarakat setempat. Upaya mempertahankan harmonisasi alam dan seni budaya masyarakat pesisir pantai selatan aceh tersebut, berbagai bentuk program terus di gagas oleh pihak TNGL dalam kontek hutan lestari masyarakat sejahtera. Kondisi itu mulai terlihat dengan berdirinya Stasiun Pembinaan (SP) Populasi Penyu Rantau Sialang, SPTN Wilayah II Kluet Utara, BPTN Wilayah I Tapaktuan. Melalui SP Penyu Rantau Sialang, seni budaya lokal diperkenalkan seperti kenduri laut pelepasan penyu yang dilaksanakan 2 (dua) kali setahun. Kenduri laut merupakan budaya masyarakat aceh pada umumnya, dengan menghadirkan tokoh agama, pawang laoet, perangkat adat, dan hukum di desa – desa dampingan TNGL. Diharapkan dengan kehadiran stasiun ini masyarakat pesisir pantai selatan mampu memelihara dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada secara benar dan lestari. Sementara di sisi lain SP Penyu Rantau Sialang juga tidak hentinya membangun semangat konservasi alam terhadap masyarakat sekitar. Bahkan telah merambah ke dunia pendidikan, dengan sasarannya adalah lembaga pendidikan formal yang berada di wilayah program sasaran BCCPGLE – (KFW) – (BBTNGL) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam rangkaian kegiatan edukasi tersebut berbagai pemahan tentang konservasi alam terus ditananamkan kepada generasi muda sejak dini. Disamping itu keterampilan seni budaya masyarakat daerah juga diangkat ke publik seperti yang dilakukan pelajar SDN 4 Kandang siang tadi di SP Penyu Rantau Sialang, kamis (20/9/18). Kunjungan edukasi SDN 4 Kandang tersebut berakhir dengan pertunjukan seni tari Marawis, Seulaweut Aceh, dan tarian Agam Dara. Begitulah antusias generasi melenial terhadap pelestarian penyu laut di masa mendatang. Perujudan ini tentunya berpengaruh terhadap harmonisasi alam dan seni budaya masyarakat sekitar pantai kawasan. Sumber : BPTN Wilayah I Tapaktuan, Balai Besar TN Gunung Leuser
Baca Berita

Balai TN Sebangau Musnahkan Kayu Hasil Illegal Logging Di KM 44, Jalan Tjilik Riwut

Palagka Raya, 20 September 2018. Tim gabungan yang terdiri dari Balai Taman Nasional Sebangau, Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan, Seksi Wilayah I Palangka Raya, dan Polsek Bukit Batu telah melakukan pemusnahan kayu olahan hasil penebangan liar (illegal logging) yang berasal dari dalam kawasan TN Sebangau. Lokasi temuan kayu olahan berada di KM 44, Jalan Tjilik Riwut. Pemusnahan barang bukti kayu hasil illegal logging ini merupakan tindak lanjut dari hasil kegiatan patroli pengamanan yang telah dilakukan sebelumnya oleh BTN Sebangau. Kayu yang dimusnahkan adalah jenis meranti yang telah diolah dalam bentuk papan dan balok dengan total kubikasi sebesar 9 m3. Kepala SPTN Wilayah I, Lisna Yulianti, menerangkan, pada saat patroli hanya ditemukan kayu olahan, sedangkan pelaku tidak ditemukan di lokasi. Kegiatan pemusnahan ini adalah kali ketiga dilakukan di Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Palangka Raya selama periode tahun 2018. Sebelumnya kegiatan pemusnahan dilakukan di KM 17, 23 Jalan Tjilik Riwut yang lokasinya masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Sebangau. Seluruh kegiatan pemusnahan tersebut melibatkan staf Balai Gakkum dan Polsek Bukit Batu Kegiatan pemusnahan ini sesuai dengan Permen LHK No. P. 26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pasal 41 yang berbunyi hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan konservasi dilakukan pemusnahan barang bukti. Terletak di Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah dan memiliki aksesibilitas dengan jalan propinsi ditambah dengan belum adanya tata batas Taman Nasional Sebangau khususnya di wilayah Kota Palangka Raya, mengakibatkan tekanan yang tinggi terhadap keutuhan Taman Nasional Sebangau. Kegiatan pengamanan kawasan hutan terus dilakukan oleh Balai Taman Nasional Sebangau sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana kehutanan khususnya perambahan dan illegal logging. Sumber : Balai Taman Nasional Sebangau
Baca Berita

Memperingati Hari Kakatua Taman Nasional MataLawa Menggelar Pendidikan Konservasi

Waingapu, 20 November 2018. Berlokasi di Blok Hutan Kambatawundut, Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN ) Wilayah II Lewa, dalam rangka memperingati hari Kakatua, Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN MataLawa) menggelar Pendidikan Konservasi bagi 50 Generasi Muda dari berbagai SMA di Sumba Timur. Pendidikan konservasi ini merupakan upaya nyata dalam rangka mendorong kesadaran generasi muda akan pentingnya kelestarian Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua (2) hari mulai dari tanggal 17 s.d 18 September 2018. Berbagai acara yang digelar dikemas dalam bentuk talkshow, dengan berbagai tema yang diangkat diantaranya: pengelolaan TN Matalawa yang dibawakan oleh Kepala Balai TN Matalawa Maman Surahman S.Hut., M.Si dan Kepala SPTN II Lewa Judy aries Mulik STP, pengenalan jenis fauna burung dan reptil yang dibawakan oleh para Pejabat Fungsional serta pemaparan materi bertemakan pendidikan konservasi yang dipaparkan oleh Nina Suartina sebagai penggiat konservasi yang memiliki segudang pengalaman. Selain itu juga kegiatan pendidikan konservasi ini dikemas dengan pembuatan games, api unggun, pentas seni, penanaman pohon, melatih panca indra, berkarya bersama alam, filed trip ke goa dan kegiatan tracking. Harapan dari kegiatan ini adalah para generasi muda yang ikut serta dalam acara tersebut, diharapkan dapat menjadi laskar Matalawa yang bisa menjadi pionir garda terdepan TN Matalawa. Sumber: Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
Baca Berita

Konsultasi Publik Penataan Blok Suaka Margasatwa Balai Raja dan Suaka Margasatwa PLG Sebanga

19 September 2018. Dalam upaya peningkatan pengelolaan Suaka Margasatwa SM Balai Raja dan SM PLG Sebanga, Balai Besar KSDA Riau selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT), pelaksana pengelolaan 2 (dua) kawasan tersebut, mengadakan konsultasi publik di Hotel Pantai Marina Bengkalis. Konsultasi Publik dihadiri oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kab. Bengkalis, Mohammad Azmir, Dinas Pariwisata Kab. Bengkalis, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis, Dinas Pertanian Kab. Bengkalis, Camat, Kepala Desa dan masyarakat sekitar kawasan SM Balai Raja Dan SM PLG Sebanga.Acara dibuka oleh Kepala Bidang Teknis Balai Besar KSDA Riau, M. Mahfud. Tujuan secara umum diadakannya Konsultasi Publik adalah Sedangkan tujuan secara khusus dari kegiatan Konsultasi Publik ini adalah untuk memperoleh masukan dan informasi tambahan secara eksternal dari instansi-instansi pemerintah terkait lainnya, dan masyarakat, berdasarkan masukan-masukan para pihak dalam konsultasi publik, selanjutnya dilakukan finalisasi dokumen “Penataan Blok Pengelolaan SM Balai Raja dan SM PLG Sebanga." Pembahasan dan diskusi selama Konsultasi Publik menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi : Sumber : Balai Besar KSDA Riau

Menampilkan 6.961–6.976 dari 11.144 publikasi