Jumat, 20 Nov 2026

Berita

Publikasi Resmi Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Kehutanan

Baca Berita

Menjawab Tantangan Konservasi yang Semakin Berat, BKSDA Kalbar Launching STUDIO 121

Pontianak, 25 September 2018. Balai KSDA Kalimantan Barat saat ini berupaya untuk mengembangkan metode sosialisasi dan kampanye konservasi dan keanekaragaman hayati yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Setelah branding mobil konservasi, kini Studio 121 menjadi terobosan BKSDA Kalbar dalam upaya kampanye konservasi. Dengan sasaran utama generasi muda dan anak-anak sekolah, pembangunan Studio 121 diharapkan mampu meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap konservasi. Sadtata Noor Adirahmanta selaku kepala Balai KSDA Kalimantan Barat menyampaikan “pembangunan Studio 121 ini sebagai dukungan terhadap upaya konservasi serta pengembangan dalam pengelolaan kawasan konservasi oleh BKSDA Kalbar”. Ia menambahkan, visit to office secara terjadwal menjadi program utama dalam pembangunan Studio 121 ini. Diiringi gerimis hujan, selasa (25/9) Studio 121 diresmikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE, Bapak Ir. Heri Subagiadi, M.Sc. Beliau berharap, inovasi yang telah dilakukan BKSDA Kalbar ini mampu direplikasi oleh UPT KSDAE lain, baik Balai KSDA maupun Taman Nasional lain. Persembahan untuk konservasi, sebuah terobosan konservasi dalam menyebarkan virus kepada generasi muda untuk lebih mencintai dan ikut andil dalam upaya konservasi. Demi menjangkau seluruh lapisan generasi, pendidikan konservasi berbasis multimedia ini diharapkan mampu menarik minat serta menanamkan semangat konservasi. Sumber : Balai KSDA Kalimantan Barat
Baca Berita

Petugas SKW I BKSDA Jambi Dampingi Kelompok Tani Pembuatan Proposal Bantuan Ekonomi

Sarolangun, 27 September 2018. Sebelum bantuan diberikan kepada kelompok tani hutan (KTH) binaan Balai KSDA Jambi, setiap KTH harus membuat proposal bantuan ekonomi yang diajukan ke Kepala Seksi Konservasi Wilayah (SKW) I BKSDA Jambi yang didampingi Penyuluh SKW-I BKSDA Jambi. Selanjutnya Kepala Seksi melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan, apabila sudah sesuai dan dipenuhi semua persyaratanya, maka Kepala Seksi merekomendasikan kepada Kepala Balai untuk meminta persetujuan, bahwa KTH tersebut layak menerima dana bantuan dari BKSDA Jambi. Proposal dilampiri dengan berita acara kesepakatan tentang bentuk bantuan yang diketahui oleh ketua kelompok, anggota kelompok, kepala desa dan pendamping desa binaan. Selain itu, proposal juga dilampiri RAB, daftar hadir anggota kelompok dalam menentukan bentuk bantuan, rekening ketua kelompok dan SK Kelompok. Apabila proposal telah disetujui kepala Balai KSDA Jambi dan kegiatan peningkatan kapasitas kelompok sudah dilaksanakan, selanjutnya dana bantuan ekonomi bisa cairkan oleh bendahara pengeluaran atas persetujuan pejabat pembuat komitmen (PPK) melalui mekanisme pembayaran langsung Bendahara ke rekening pengurus KTH. Kelompok tani dan PPK Balai KSDA Jambi harus membuat PKS ( Perjanjian Kerjasama) dalam rangka penyelesaian administrasi keuangan untuk proses pencairan dana bantuan tahap 1 (yaitu berupa penandatanganan PKS, SPBY dan kwitansi tanda terima pembayaran Tahap I). Setelah administrasi selesai, selanjutnya bendahara pengeluaran akan mentransfer dana bantuan tahap I langsung ke rekening KTH. Semoga dana bantuan ekonomi yang diberijan pada KTH dapat memberikan manfaat dan dampak yang besar pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan anggota . Sumber : H. Udin Ikhwanuddin, SP,ME - Kepala Seksi Wilayah I Balai KSDA Jambi
Baca Berita

Dirjen KSDAE Kunjungi Kalsel

Banjarbaru, 27 September 2018. Kalimantan Selatan mendapat kesempatan dikunjungi Direktur Jenderal (Dirjen) KSDAE Bapak Ir. Wiratno, M.Sc. Berawal di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Ir. Wiratno, M.Sc memberikan kuliah umum kepada mahasiswa/i Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat pada 26/09/2018. Sebelum memberikan kuliah umum Ir. Wiratno, M.Sc menyaksikan penandatanganan kerja sama antara BKSDA Kalimantan Selatan dengan Universitas Lambung Mangkurat serta BKSDA Kalimantan Selatan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Mahasiswa/i Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat mengikuti kuliah umum dengan penuh antusias yang dapat dirasakan dari atmosfer di dalam Aula Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Dalam kuliah umum Ir. Wiratno, M.Sc mebeberkan berbagai permasalahan dan bagaimana cara mengatasi atau pun solusi terbaik untuk hutan dan masyarakat sekitar hutan. “Generasi muda adalah harapan untuk generasi selanjutnya dalam menjaga hutan”, ujar Wiratno. Setelah memberikan kuliah umum, Ir. Wiratno, M.Sc bertolak ke kantor BKSDA Kalimantan Selatan untuk memberikan pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara Lingkup BKSDA Kalimantan Selatan. Beliau berharap agar semua Aparatur Sipil Negara tetap kompak dan semangat dalam bekerja khususnya untuk tingkat resort. Destinasi terakhir Ir. Wiratno, M.Sc ialah Taman Wisata Alam Pulau Bakut yang merupakan role model sanctuary bekantan. Ir. Wiratno,M.Sc bertolak menggunakan kelotok (perahu bermotor.red) untuk menyebrang ke TWA Pulau Bakut. Di dermaga TWA Pulau Bakut Ir. Wiratno, M.Sc disambut dengan alunan musik panting (alat musik yang dipetik yang berbentuk seperti gambus Arab.red) serta dikalungi karangan bungan. Beliau ingin melihat habitat bekantan di pulau tersebut sebagai area konservasi. Menurut Ir. Wiratno, M.Sc, Pulau Bakut sebagai lokasi pendidikan konservasi alam yang penting bagi generasi muda. Selain Pulai Bakut, ia mengatakan ada sekitar 123 TWA di Indonesia. Namun, Ir. Wiratno, M.Sc mengakui masih banyak TWA yang belum dioptimalkan. Meskipun TWA Pulau Bakut seluas 15,8 Hektare, Ir. Wiratno, M.Sc berharap mampu meningkatkan minat generasi muda tentang wisata alam dan mengenali jenis flora yang terdapat di lokasi TWA Pulau Bakut. “Ini akan dikembangkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA),” kata Wiratno di sela peninjauan lokasi TWA Pulau Bakut, Rabu (26/9/2018). Ir. Wiratno, M.Sc berharap masyarakat merespon positif atas pengembangan TWA Pulau Bakut karena bermanfaat bagi kepentingan wisata berbasis konservasi. Menurut beliau, Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarana TWA Pulau Bakut. Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Dr. Mahrus Aryadi, M.Sc mengungkapkan BKSDA Kalimantan Selatan berusaha mempromosikan TWA Pulau Bakut sebagai destinasi wisata alam agar lebih dikenal diberbagai kalangan masyarakat. “Dengan dibangunnya menara pantau akan memudahkan wisatawan memantau aktifitas bekantan di TWA Pulau Bakut”, katanya. Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Banjarbaru, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan, Mokh. Ridwan Effendi, S.Hut, M.Si mengungkapkan TWA Pulau Bakut merupakan lokasi role model pengembangan wisata alam dan bekantan berbasis masyarakat yang ditentukan oleh BKSDA Kalimantan Selatan. Sebelum ditetapkan TWA, kata Ridwan, Pulau Bakut merupakan lokasi pembuangan sampah dari atas Jembatan Barito. Melihat kondisi itu, BKSDA berinisiatif membangun TWA Pulau Bakut dengan membangun beberapa fasilitas di antaranya dermaga, musala, pusat informasi, klinik satwa, dan pintu gerbang. Dalam kurun Januari-September 2018, ia melibatkan mitra swasta untuk ikut membangun sarana dan prasarana, selain dana internal BKSDA Kalimantan Selatan. Pada 2017, pembangunan dermaga menelan dana Rp 216 juta. Kemudian toilet, mushola, klinik satwa dan pusat informasi sekitar Rp 100 juta serta adanya penambahan dari Adaro Indonesia sekitar Rp 1,7 miliar. “Panjang titian mangrove sekitar 630 meter dengan menara, loket karcis serta gerbang keluar,” katanya. Ridwan melihat masih ada beberapa hal yang harus dibenahi, seperti gazebo untuk pusat pertemuan sekaligus menampilkan film dokumenter. Menurut dia, fasilitas tersebut suatu standar dari sarana dan prasarana wisata. “Kemudian wisata-wisata lain yang merupakan standar dari adanya pengembangan wisata alam suatu wilayah,” tegasnya. (jrz) Sumber : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan
Baca Berita

Tana Bentarum Bina MMP di Lanjak

Lanjak, 26 September 2018. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pengetahuan anggota Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP), Bidang PTN Wilayah I Mataso Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TanaBentarum) gelar kegiatan Pembinaan MMP. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari Lanjak pada tanggal 26 – 28 September 2018. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalahmasyarakat anggota MMP yang sudah dibentuk dan ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) dari Balai Besar Tana Bentarum. Peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan MMP sebanyak 10 orang yang berasal dari 3 dusun di Desa Mensiau, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu. Desa Mensiau merupakan salah satu desa penyangga kawasan Taman Nasional Betung Kerihun di wilayah bagian barat. Peserta pembinaan mendapatkan beberapa materi yang terdiri dari dasar-dasar perlindungan dan pengamanan hutan, tugas dan fungsi MMP, tindak pidana kehutanan : macam, mekanisme, dan sanksinya, pembuatan laporan informasi (LI), praktek penggunaan GPS, dan praktek pembuatan laporan informasi (LI). Kegiatan diakhiri dengan penutupan berupa pemberian sertifikat dan kartu anggota MMP kepada para peserta pembinaan. Seperti yang sudah diketahui bahwa Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) merupakan kelompok masyarakat sekitar hutan dengan nama tertentu yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat dan /atau atas inisiatif dari instansi pusat atau daerah yang membidangi bidang perlindungan hutan, yang berkedudukan di desa yang berada di daerah penyanggakawasan hutan. Dengan adanya kegiatan pembinaan MMP diharapkan dapat meningkatkan pola perlindungan dan pengamanan kawasan hutan secara maksimal antara pihak Balai Besar Tana Bentarum dan masyarakat sekitar hutan, khususnya yang tergabung dalam kelompok MMP Desa Mensiau. Sumber : Ahmad Rindoan, S.Hut - Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum
Baca Berita

TN Bukit Tiga Puluh Kembali Sambangi TN Gunung Ciremai

Kuningan, 26 September 2018. Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) kembali menerima kunjungan. Bukan kunjungan pertama, namun kali ini adalah kunjungan kedua. Kunjungan kedua Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh ini membawa serta tokoh masyarakat, kepala desa dan kepala adat sebanyak 9 orang yang sebelumnya membawa 30 personil Polisi Kehutanan (25/9). Didampingi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Azmardi, peserta kunjungan diterima dengan baik oleh Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuswandono. "Sepertinya baru kali ini ada yang berkunjung sampai dua kali, itu simbol keseriusan" ucap Kuswandono. Kuswandono juga mengapresiasi Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang konsen membentuk kedaulatan masyarakat penyangga. Peserta akan diajak berdiskusi langsung dengan masyarakat penyangga TNGC yang telah berupaya mewujudkan kedaulatan di rumahnya sendiri. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, peserta akan melihat secara langsung kerja keras masyarakat penyangga membangun perekomonian yang bersinergis dengan terjaganya kawasan taman nasional dari gangguan. "Tidak lagi mengandalkan petugas, namun secara sukarela dan cepat tanggap masyarakat bergerak ketika ada ancaman terhadap kawasan seperti kebakaran hutan dan lahan" tegas San Andre, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Kuningan. Setelah mendapatkan paparan dan diskusi awal di Kantor Balai, peserta langsung menuju Curug Cipeuteuy, Bantaragung, Majalengka. Pada HKAN lalu, pengelola Curug Cipeuteuy mendapatkan peringkat pertama terbaik desa binaan. Kerjasama semua pihak, mulai dari masyarakat, Pemerintah Desa bahkan Pemerintah Kabupaten menjadi salah satu faktor penilaian disamping penataan kawasan yang sudah dibangun sedemikian rupa secara swadaya. Hari kedua, peserta akan diajak ke lokasi wisata alam Batu Luhur, 1001 Manguntapa dan Cisamaya. Topiknya adalah bagaimana membangun kemaslahatan yang berawal dari masalah. Tiga lokasi wisata alam tersebut adalah lokasi rawan kebakaran, kandang domba dan tempat sampah. Mari kita menjaga kawasan taman nasional untuk kepentingan bersama. [teks © Nisa, foto © Mendry & Agus Y-BTNGC | 092018]. Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Ciremai
Baca Berita

Giat Uji Kelayakan Pangan Kerupuk Rebung Rimba Sadap

Sadap. 24 September 2018. Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TanaBentarum) berkomitmen khususnya Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah (PTNW) I Mataso dalam membina kelompok di kawasan penyangga Sub DAS Embaloh, gelar Giat Penyuluhan Keamanan Pangan kepada Kelompok Rimba Sadap yang merupakan kelompok binaan dengan pengembangan pemanfaatan Biogas untuk peningkatan perekonomian mereka. Dalam upaya tersebut dibutuhkan legalitas bagi produk yang akan diperdagangkan diantaranya rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Penyuluhan ini pada prinsipnya menyatukan persepsi dan meningkatkan kapasitas pengurus biogas / Kelompok Sadap Rimba dalam rangka menjaga keamanan pangan yang memenuhi standar minimal untuk pengolahan produk-produk industri rumah tangga dengan sasaran utamanya Kerupuk Rebung dan produk olahan dengan biogas lainnya seperti dodol pepaya. Hal utama yang menjadi sasaran penyuluhan ini sebagai pemenuhan tahapan persyaratan pengurusan perijinan industri rumah tangga kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Dinas Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan ini terbagi dalam empat sesi yaitu pre-test, paparan, post test dan peninjauan kelayakan sarana prasarana produksi. Syarat dalam acara ini, bahwa peserta diwajibkan lulus dalam post tes dengan minimal nilai 60. Peserta yang lolos post test akan mendapatkan sertifikat kelulusan industri rumah tangga pangan. Sesuai dengan peraturan yang tertera dalam situs OSS.go.id. perijinan PIRT kini harus melalui beberapa tahapan dan pengujian dari beberapa pihak / dinas yang kemudian diterbitkan rekomendasi untuk penerbitan PIRT. Menurut Kurnia, Kepala Seksi Farmasi makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, niatan baik masyarakat untuk memenuhi peraturan yang ada perlu didukung oleh pihak pemerintah, peraturan terbaru yang ada memang dipandang memperpanjang birokrasi namun apabila tekad masyarakat bulat tentunya pihak Dinkes juga akan mendorong tekad tersebut hingga ke tahapan akhir yang diperlukan. Dinkes juga membuka pintu sinergitas dan koordinasi bagi Tana Bentarum bukan hanya kali ini saja namun juga kesempatan dan produk Desa Penyangga yang lain. Untuk itu Dinkes Kapuas Hulu menurunkan tim ahlinya yang terdiri dari Desi Zuhriana dkk. Di akhir acara ini dilakukan peninjauan ke dapur produksi kerupuk rebung yang memanfaatkan biogas oleh Dinkes Kapuas Hulu yang selanjutnya diberikan rekomendasi kelayakan untuk diajukan ke Dinas Perijinan Terpadu sebagai salah satu syarat penerbitan nomor PIRT. Peningkatan perekonomian masyarakat Desa Penyangga yang menjadi salah satu manfaat keberadaan Tana Bentarum bagi masyarakat Kapuas Hulu, diharapkan akan terus berlanjut hingga tercipta kemandirian ekonomi bagi masyarakat tersebut. “Masyarakat tidak akan dijadikan komponen objek dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Betung Kerihun namun mereka adalah subjek yang wajib digandeng dalam pengelolaan kawasan sehingga muncul rasa memiliki dan menjaga kawasan yang merupakan warisan nenek moyang namun tentunya harus sesuai dengan aturan negara yang berlaku,” tegas Samosir dalam pembukaan acara tersebut.Acara yang dihadiri oleh Kepala Desa Manua Sadap, Tokoh adat, dan tiga puluh orang anggota Kelompok Rimba Sadap ini terselenggara berkat kerjasama Tana Bentarum, ITTO dan Dinas Kesehatan Kapuas Hulu. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum
Baca Berita

Memangkas Jarak Pembelajaran

Pontianak, 26 September 2018. "Wow" sebuah kata yang beberapa kali disebut oleh Nicole dan kawan-kawannya. Nicole duduk di kelas 3 SD Kalam Kudus Pontianak. Nicole berkunjung ke Studio 121 (26/9) bersama 70 orang kawannya yang berada di Jl. A.Yani 121. Nicole dan kawan-kawannya belajar tentang enggang, orangutan, kucing hutan, penyu, bunga padma dan kantong semar. Mereka takjub dengan keragaman biodiversitas di Kalimantan Barat yang ternyata telah langka bahkan hanya ada di Indonesia. Belajar tidak harus di kelas, berinteraksi secara langsung dengan media belajar dinilai lebih efektif dan bermakna. Kunjungan ini memangkas jarak antara siswa dan upaya konservasi. Kami siap menerima kunjungan Nicole - Nicole yang lain di Studio 121 Pontianak. Work Fun, Stay Productive Sumber : Balai KSDA Kalimantan Barat
Baca Berita

Inventarisasi/Monitoring Rusa (Cervus unicolor) di Seksi PTN Wilayah III Resot 5 Sekitar Hutan Desa Sopotinjak

Mandailing Natal, 26 September 2018. Taman Nasional Batang Gadis diketahui memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi bila dibandingkan taman nasional lain yang memiliki tipe ekosistem serupa. Hasil survei singkat keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh Cl Indonesia selama kurun waktu kurang lebih satu bulan tahun 2004, telah memperlihatkan bahwa kekayaan hayati di Taman Nasional Batang Gadis cukup tinggi. Beragamnya jenis flora dan fauna yang ditemui oleh tim survei, cukup untuk menjadikan alasan bahwa kawasan Batang Gadis ini perlu dilindungi, guna menekan laju kepunahan flora dan fauna di Taman Nasional Batang Gadis. Daerah yang diamati oleh tim survei dari CI Indonesia ini adalah sekitar Sibanggor-Gunung Sorik Marapi, Kayu Laut-Sopotinjak, Aek Nangali-Aek Guo, Hutabargot Nauli - Km 12, kawasan konsesi HPH Keang Nam, ex konsesi HPH Aek Gadis Timber, serta Sungai Batang Gadis. Rusa merupakan salah satu pakan yang terbaik bagi predator, terutama harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) dengan kata lain rusa salah satu pemenuh kebutuhan hidup bagi sang predator, kemungkian bila rusa berkurang, maka kehidupan predator akan sedikit terancam. Rusa juga dapat dijadikan sebagai objek wisata bagi para pengunjung yang datang kekawasan. Lokasi yang akan dijadikan objek monitoring/inventarisasi rusa adalah sekitar hutan desa Sopotinjak Seksi PTN Wilayah III Resot 5 yang diduga dan diinformasikan keberadaan rusa ada dilokasi tersebut. Maksud dan tujuan kegiatan rusa adalah untuk melihat, mengamati, mengetahui keberadaan rusa. Tujuannya untuk mengetahui ada atau tidaknya rusa tersebut sehingga dapat merumuskan langkah selanjutnya untuk kepentingan pengelolaan kawasan Taman Nasional Batang Gadis. Sasaran Kegiatan Monitoring/Inventarisasi Rusa adalah pada kawasan hutan Taman Nasional Batang Gadis Desa Hutan Sopotinjak Seksi PTN Wilayah III Sepanjang Jalur Jelajah yang ditempuh dilapangan dan tentunya sudah ditentukan. Ruang lingkup Kegiatan Monitoring/Inventarisasi Rusa meliputi pengumpulan data dan informasi yang ada dalam areal survey tentang keberadaan rusa, kondisi habitat dan lingkungannya, keberadaan pakan rusa dan aktivitas masyarakat di daerah jelajah rusa tersebut. Sumber : Balai Taman Nasional Batang Gadis
Baca Berita

Membangun Komitmen Bersama Lindungi Cycloop Melalui Musyawarah Dewan

Jayapura, 26 Septemper 2018. Musyawarah Dewan Adat Suku (DAS) Tepera-Yewena-Yosu telah terlaksana pada 24-25 September 2018, bertempat di kediaman Bapak Yehuda Demetouw selaku ketua DAS Tepera-Yewena-Yosu. Musyawarah tersebut difasilitasi LSM USAID Lestari berkerja sama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua. Sebagai bentuk kerja bersama demi kepentingan kehidupan masyarakat umum, Musyawarah DAS Tepera-Yewena-Yosu dihadiri oleh berbagai elemen, yaitu BBKSDA Papua yang diwakili kepala dan anggota Resort Tepera, ketua dan angota DAS Tepera, pemerintah kampung, pemerintah distrik, LSM, tokoh gereja, tokoh pemuda, dan masyarakat. Komitmen yang disepakati bersama adalah melindungi dan mengelola Cagar Alam Pegunungan Cycloop dan daerah penyangga. Hal ini sangat penting demi mempertahankan fungsi Cycloop bagi kehidupan dan pembangunan di Jayapura. Tak dapat dipungkiri bahwa Cycloop telah menghidupi masyarakat Jayapura sejak berabad-abad lamanya. Topik ini telah mengemuka di berbagai kalangan dan menarik banyak pihak untuk mengambil peran dalam penyelamatan Cycloop. Kepala Resort Tepera, Chandra Irwanto Lumban Gaol menyatakan, “Banyak sistem kehidupan ini diperankan oleh Cycloop, terutama sebagai sumber plasma nutfah, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, sumber dan pengatur tata air, penyerap emisi gas rumah kaca, pengatur iklim mikro, laboratorium penelitian dan ilmu pengetahuan, hingga penunjang kehidupan masyarakat sekitar.” Dalam pandangannya, masyarakat menyadari betapa pentingnya Cycloop bagi kehidupan mereka saat ini hingga anak cucu kelak. Berdasarkan hal-hal penting itulah masyarakat adat berkomitmen menjaga dan melestarikan kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop dengan prinsip-prinsip kearifan lokal. Lebih rinci, musyawarah menghasilkan enam kesepakatan besar dan dijabarkan lagi dalam poin-poin yang lebih detail. Di antara enam kesepakatan tersebut, DAS berkewajiban melindungi situs-situs budaya yang tersebar di kawasan Tepera-Yewena-Yosu. Berikutnya DAS juga perlu menyusun peraturan perlindungan dan menetapkan sanksi adat bagi pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam di kalangan masyarakat. Satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa langkah-langkah yang diambil melalui kesepakatan bersama melindungi dan mengelola Cagar Alam Pegunungan Cycloop adalah berbasis kearifan lokal. Yehuda Demetouw, Ketua DAS Tepera-Yewena-Yongsu menegaskan, hasil kesepakatan Musyawarah Dewan Adat Suku akan menjadi program tetap dan tanggung jawab bersama, khususnya bagi masyarakat adat dalam peran Melindungi dan Mengelola Cagar Alam Pegunungan Cycloop Berbasis Kearifan Lokal. (Dzikry & Mutia) Sumber : Balai Besar KSDA Papua
Baca Berita

Temui Bupati Maros, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Bincangkan Pemanfaatan Padang Loang

Bantimurung, 26 September 2018. Bertempat di Kantor Bupati Maros, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung bersama Kepala Sub Bagian TU dan beberapa staf berkoordinasi dengan Bupati Maros, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beserta dua kepala bidangnya (24/9/2018). Pertemuan ini sebagai tindak lanjut kunjungan Bupati Maros ke Desa Patanyamang beberapa waktu lalu. Bupati berkunjung hingga ke Padang Loang, sebuah lembah yang dimanfaatkan masyarakat Desa Patanyamang dan Desa Bentenge untuk mengembalakan ternak berupa sapi dan kuda. Menurutnya Padang Loang dapat dimanfaatkan tanahnya oleh masyarakat sekitar untuk tanaman palawija. “Masyarakat di sana hanya memanfaatkan untuk gembalakan ternak sapi dan kuda. Saya ingin mereka dapat memanfaatkan tanahnya. Mereka bisa menanam kentang atau kacang-kacangan. Ada sumber air di sana saya kira ini memungkinkan,” terang Hatta Rahman, Bupati Maros. Padang Loang yang memiliki luas sekitar 59,7 ha yang saat ini merupakan wilayah Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Dalam tata kelola taman nasional lembah ini merupakan zona tradisional. Masyarakat secara turun temurun telah memanfaatkan padang luas ini sebagai lokasi pengembalaan ternak. “Sebelum ditetapkannya sebagai taman nasional, lokasi ini pernah ditanami Dinas Kehutanan Maros melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) waktu itu, namun tidak berhasil,” ujar Muh. Nurdin Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Maros. Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung kemudian menanggapi permintaan Bupati Maros tersebut. “Menurut saya ini memungkinkan untuk dilakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan. Kita bisa mempedomani aturan Perdirjen KSDAE Nomor P.06 tahun 2018 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam,” pungkas Yusak Mangetan, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. “Kerjasama antara Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dengan masyarakat di Desa Patanyamang dan Desa Bentenge dapat dilakukan ke depannya melalui perjanjian kerjasama (PKS),” tambahnya. Bupati Maros juga mengusulkan agar aliran air Dusun Abbo, Kelurahan Leang-leang dapat ditampung melalui bendungan kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga. Lebih lanjut Bupati Maros juga memberi masukan atas tata kelola Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. “Karcis masuk di Kawasan Wisata Bantimurung khusus bagi turis mancanegara cukup mahal. Saya kira ini perlu dievaluasi,” tambahnya. Sumber: Much. Syachrir – PEH Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung
Baca Berita

Begini Hasil Konsultasi Publik Re-Zonasi TN Taka Bonerate Bersama 32 Peserta

Benteng - Kepulauan Selayar, 25 September 2018. Bertempat di Rayhan Square Hotel, 32 peserta yang berasal dari Direktorat PIKA, pemerintah daerah, mitra kerja (WCS dan WWF), TNI, Kepolisian, Camat Taka Bonerate) dan seluruh struktural beserta staf fungsional Balai Taman Nasional Taka Bonerate (BTNTBR) hadir di Konsultasi Publik Penyusunan ReZonasi Taman Nasional Taka Bonerate Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar (25/9). Kegiatan rezonasi ini diharapkan mewakili kebutuhan masyarakat dan pengelolaan taman nasional yang berkelanjutan. Empat pemateri hadir membahas tentang Sejarah Pengelolaan Taman Nasional Taka Bonerate dan Peluang Pengembangan Ekowisata ( Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc ), Fungsi Vegetasi Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Prof. Dr. Ir. Ngakan Putu Oka, M.Sc ), Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Taka Bonerate (Kepala Balai TN Taka Bonerate) dan tentang Review Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate (Abdul Rajab, S.TP. MP. ) Focus Group Discussion (FGD) menjadi acara selanjutnya untuk mendengarkan masukan dari peserta yang hadir. Perwakilan Direktorat PIKA Nurman Hakim mengatakan "Melihat 90% luas Zona Tradisional dalam reZonasi TNTBR ini, menunjukkan bahwa Pengelolaan TN.TBR berpihak pada masyarakat". Nurman juga menjadi moderator pada kegiatan ini. Pembahasan dan diskusi selama Konsultasi Publik menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi bahwa secara umum seluruh peserta konsultasi publik reZonasi TN Taka Bonerate Tingkat Kabupaten menyutujui rancangan rezonasi Taman Nasional Taka Bonerate. Taka Silebu, Taka Latondu, Taka Rajuni Taka Tumbor, Taka Kayu Bulan, Taka Teros, Taka Salo, Taka Teros, Taka Miriam, Bungin Kamase, Taka Gantarang, Taka Lamungan bagian barat, Taka Sirobe dan Bungin Laloh, ditetapkan sebagai lokasi pengelolaan perikanan. Di Pulau Tarupa Kecil dalam Zona Perlindungan Bahari perlu dilakukan kegiatan revegetasi dengan menggunakan jenis-jenis tanaman pantai seperti Sonneratia sp, Avicennia dll. Selain itu, di Pulau Rajuni bagian Barat dalam Zona Khusus perlu dipersiapkan pembangunan pelabuhan laut untuk menunjang wisata. Rancangan Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate agar mengakomodir Daerah Perlindungan Laut (DPL) di 6 desa dalam kawasan TN.TBR. Seluruh peserta berharap Kementerian LHK membuat peraturan tentang kriteria alat tangkap ikan yang diperbolehkan dan yang dilarang di taman nasional laut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan merekomendasikan tindak lanjut proses rezonasi Taman Nasional Taka Bonerate ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan Surat Keputusan Penetapan. Di akhir kegiatan juga dilakukan pembacaan dan penandatanganan Berita Acara oleh para peserta. Sumber : Asri - PEH Penyelia Balai Taman Nasional Taka Bonerate
Baca Berita

Sinergitas Pengelola Dalam Penanggulangan Alien Invasif Spesies di TN Matalawa

Waingapu, 26 September 2018. Bertempat di Aula kantor Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa), kembali TN Matalawa menggelar pertemuan dengan mengundang para pejabat struktural, para kepala resort dan para pejabat fungsional PEH untuk membahas terkait upaya penanggulangan Alien Invasif Spesies (AIS) tumbuhan yang ada di TN Matalawa, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018, berdasarkan hasil identifikasi dan kajian yang dilakukan oleh TN Matalawa pada caturwulan pertama Tahun 2018 terdapat kurang lebih 20 jenis tanaman aliens spesies yang ditemukan dalam kawasan TN Matalawa. Dua jenis tumbuhan yang cukup mendominasi dan mengekspansi pada wilayah ekosistem padang savana yaitu alang-alang (Imperata cylindrica) dan taikabala (Eupatorium odoratum), kalo kondisi ini terus dibiarkan maka akan terjadi penurunan habitat berbagai jenis flora dan fauna yang hidup disana, disisi lain tumbuhan yang tumbuh menjadi dominan pada suatu wilayah dengan laju pertumbuhan sangat cepat dan mampu menekan pertumbuhan jenis tumbuhan lain akan berdampak pada kerusakan ekosistem dan merugikan secara ekonomi, ekologi maupun lingkungan, oleh karena itu dengan adanya pertemuan ini diharapkan ada jalan keluar yang dapat ditempuh terhadap kondisi ekosistem tersebut. Sumber: Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti
Baca Berita

Monitoring Lamun Taman Nasional Kepulauan Togean

Ampana, 25 September 2018. Monitoring Lamun dilaksanakan Balai TN Kepulauan Togean khususnya di Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Wakaipada Tanggal 15-21September 2018. Kegiatan ini dilaksanakan anggota SPTN I bersama dengan masyarakat yang berada disekitar titik pengambilan sampel. Adapun lokasi pengambilan sampel pada delapan (8) titik antara lain Desa Kambutu, Desa Patoyan, Desa Siatu, Desa Bomba dan Desa Kulingkinari Kec. Batudaka serta Dusun Katambua Desa Bambu, Desa Una-Una, Desa Taningkola Kec. Una-Una. Metode pengukuran yang digunakan untuk mengetahui kondisi padang lamun adalah metode Transek dan Petak Contoh (Transect Plot). Metode Transek dan Petak Contoh adalah metode pencuplikan contoh populasi suatu komunitas dengan pendekatan petak contoh yang berada pada garis yang ditarik melewati wilayah ekosistem tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kerapatan dan persen penutupan lamun yang ada. Berdasarkan hasil monitoring, maka di dapat jenis-jenis lamun sebagai berikut Enhalus acoroides, Halophila ovalis, Thalassia hemprichii, Halophila minor, Cymodoceacea, Cymodocea serulata, Halodule pinifolia, Cymodocea rotundata dan Syringodium isoetifolium. Iksan Tengkow, SH selaku Kepala SPTN I Wakai menyatakan bahwa kegiatan monitoring lamun di kawasan Taman NasionalKepulauan Togeankhususnya di wilayahkerja SPTNWilayah I Wakaiadalah untuk memperoleh data dan informasi terkinimengenai perubahan kondisi dan sebaran lamun dari waktu ke waktu diwilayah perairan Kepulauan Togean. Selain itu, untuk mengetahui efektivitaskegiatan perlindungan dan pengelolaan padang lamun dan ekosistem terkait, ujarnya. Sumber : Balai Taman Nasional Kepulauan Togean
Baca Berita

Resor Mallawa Latih Masyarakat Buat Produk Olahan Jamur

Maros, 25 September 2018. Resor Mallawa gelar pelatihan produk olahan jamur bagi Kelompok Tani Samenre Bersatu “Samber” di Desa Samaenre, Kecamatan Mallawa, Maros. Desa ini merupakan salah satu daerah penyangga Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Pelatihan ini berlangsung pada tanggal 18 – 19 September 2018 di aula kantor Desa Samaenre. Beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya didaulat memberikan serangkaian materi. Dosen Universitas Islam Makassar, Tim Layanan Kehutanan Masyarakat Universitas Hasanuddin (TLKM Unhas), dan Camat Mallawa adalah beberapa narasumber yang turut berkontribusi. “Hutan Lestari Masyarakat Sejahterah” adalah tema yang diangkat pada pelatihan kali ini. Saat ini kelompok tani Samber telah membudidayakan jamur tiram dan telah memanen puluhan kilo dalam sehari. Hanya saja hasil panen hanya dijual dalam bentuk jamur mentah. Karenanya personil resor setempat memfasilitasi mereka untuk mengenyam tambahan ilmu untuk mengolah jamur menjadi produk yang layak jual. Dengan begitu nilai jualnya lebih tinggi jika dibandingkan dalam bentuk mentah. Dengan sabar narasumber mengajarkan anggota kelompok yang umumnya ibu-ibu rumah tangga ini. Mereka diajarkan cara membuat keripik jamur, sate jamur, hingga abon jamur. TLKM Unhas kemudian menbantu anggota kelompok ini untuk mendesain kemasan produknya. “Ke depan jika memungkinkan ibu-ibu anggota kelompok bisa mengembangkan wisata kuliner berbasis jamur,” tutur DR. Andi Kasirang T.Baso, Dosen Universitas Islam Makassar di sela-sela materinya. Pada kesempatan kali itu, Kepala Balai TN Bantimurung Bulusaraung juga memberikan bantuan kepada Kelompok Tani Samber. “Saya berharap melalui bantuan ini, kelompok Samber bisa memanfaatkan alat baru ini untuk mendukung budidaya jamur. Dengan begitu besar harapan kami produksi jamur dapat meningkat sehingga dengan sendirinya para anggota kelompok bisa mendapatkan penghasilan lebih,” jelas Yusak Mangetan, Kepala Balai TN Bantimurung Bulusaraung. Paket bantuan berupa alat budidaya jamur senilai 50 juta rupiah itu diterima langsung oleh Ketua Kelompok Samber, Andi Firdaus. Bantuan tersebut berupa Spiner, timbangan, alat seprot, dan oven. Penyerahan bantuan itu disaksikan oleh Camat Mallawa dan Kepala Desa Samaenre sebagai perwakilan pemerintah Kabupaten Maros. Bantuan tersebut beberapa di antaranya berupa mesin mixer baglog, mesin spiner, autoclave, kemasan produk keripik jamur hingga sertifikat BPOM dan sertikat halal (MUI). “Saya sampaikan terima kasih kepada pihak TN Bantimurung Bulusaraung atas perhatiannya kepada masyarakat kami. Semoga ke depan kita bisa bersama-sama bekerja termasuk menjaga hutan yang berada di Kecamatan Mallawa ini. Saya juga berharap kepada masyarakat untuk menjaga kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Karena jika hutan rusak maka air akan sulit,” ujar Abdul Razak, Camat Mallawa. Pada pelatihan kali ini peserta juga mendapat tambahan pengetahuan tentang anggrek alam, termasuk peluang budidayanya melalui teknik kultur jaringan. Ada peluang budidaya dan ekowisata yang dapat dikembangkan ke depan dengan anggrek ini. “Saya mewakili tim studi banding tata kelola anggrek di Kebun Raya Bogor beberapa minggu lalu untuk menyampaikan hasil yang kami peroleh,” pungkas Putri Cenderawasih, PEH Madya TN Bantimurung Bulusaraung. Peserta begitu antusias mengikuti jalannya pelatihan. Teori berpadu praktek langsung pengolahan jamur ini membuat waktu tak begitu terasa. Di akhir sesi peserta diajak menyusun rencana tindak lanjut usaha budidaya jamur tiram. Hasilnya menyepakati delapan poin untuk ditindaklanjuti ke depannya dalam usaha mengembangkan budidaya jamur di Desa Samaenre ini. Menyusun standar prosedur kerja, rapat bulanan, pendampingan kelompok tani oleh mitra terkait, hingga mencari pasar oleh mitra adalah beberapa isi dari poin yang telah disepakati bersama. Balai TN Bantimurung Bulusaraung, Penyuluh Pertanian Dinas Kabupaten Maros, TLKM Unhas adalah mitra yang dimaksudkan di sini. Terus berkarya personil resor, ujung tombak pelaksana tapak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terus berdayakan masyarakat sekitar hutan sebagai bagian dari tata kelola kawasan konservasi. Masyarakat adalah subjek. Sumber: Taufiq Ismail dan Andi Subhan – PEH Balai TN Bantimurung Bulusaraung
Baca Berita

Si Rimau Mengaum di Street Campaign Love Tiger

Indragiri Hulu, 25 September 2018. Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Panjat Tebing Tahun 2018 diselenggarakan di Avenue Panjat Tebing Kabupaten Indragiri Hulu selama 1 (satu) Minggu penuh dari 20 s.d 29 September 2018. Tanpa melewatkan momen langka ini, Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) turut mengisi stand pameran yang disediakan. Mengusung konsep street campaign dengan tema "Love Tiger" dipamerkan maskot Harimau Sumatera " Si Rimau". Petugas menyediakan materi berupa leaflet, booklet dan buku untuk dibagikan secara gratis kepada pengunjung stand. Sesi foto bersama dengan Si Rimau Maskot Harimau Sumatera menjadi favorit bagi para pengunjung. Anak-anak peserta lomba mewarnai turut antusias berfoto bersama dan bercanda ria dengan Si Rimau. Petugas stand secara aktif mengajak pengunjung untuk membaca leaflet dan booklet. Petugas melayani pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung agar sebagian besar pengunjung mengenal TNBT. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Indragiri Hulu Armansyah mengatakan "Peserta berasal dari seluruh Indonesia dengan total 300 peserta dari 25 propinsi, ini momen spesial yang harus dimanfaatkan TNBT untuk mempromosikan paket wisatanya kepada peserta dan pengunjung dari berbagai propinsi ini". Street campaign Love Tiger ini akan diadakan sampai dengan acara penutupan yang akan ditaja pada hari Sabtu, 29 September 2018. Melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak khalayak ramai mengenal apa itu TNBT dan tertarik untuk berwisata di kawasan wisata TNBT. Sumber : Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh
Baca Berita

Balai KSDA Yogyakarta Tangkap Peluang Pendataan Satwa di Even Piala Raja HB X 2018

Yogyakarta 25 September 2018. Piala Raja HB X merupakan ajang perlombaan tingkat nasional bagi kicau mania yang dihelat secara rutin setiap tahunnya oleh Pelestari Burung Indonesia (PBI). Tahun ini gelaran Piala Raja diselenggarakan di kawasan Candi Prambanan Yogyakarta pada tanggal 23 September 2018. Dengan jumlah peserta sekitar 5.000 peserta dan jumlah burung yang dilombakan sekitar 6.000 ekor burung yang terdiri atas jenis-jenis antara lain : Murai batu, Cucak hijau, Cucak rowo, Anis merah, Anis kembang, Cendet, Kacer, Kenari, Jalak Suren, Tledekan, Branjangan dan Love Bird. Dalam rangkaian pembukaan even tahunan tersebut, Ir. Wiratno, M.Sc, Direktur Jenderal KSDAE Kementerian LHK dalam sambutannya mengingatkan agar PBI harus berkomitmen untuk menjaga kelestarian burung di alam. Sementara itu Balai KSDA Yogyakarta sebagai pelaksana mandat pengelolaan jenis TSL dan pengawasan peredaran TSL, mencermati pelaksanaan kegiatan lomba kicau mania tersebut dan sekaligus merespon terbitnya peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/2018 dan P.92/2018, dengan membuka stand pelayanan TSL. Pelayanan yang diberikan pada even ini meliputi pendataan kepemilikan satwa burung dan pemberian pelayanan penerbitan SATS DN kepada para peserta lomba. Di akhir kegiatan, pengurus PBI menyerahkan satwa burung kepada Balai KSDA Yogyakarta sebanyak 20 ekor burung kacamata jawa (Zosterops flavus) dan 20 ekor burung madu sriganti (Nectarinia jugularis) agar dapat dilepasliarkan ke alam. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian PBI terhadap kelestarian satwa burung di alam. Sumber : Balai KSDA Yogyakarta

Menampilkan 6.929–6.944 dari 11.144 publikasi