Sadap. 24 September 2018. Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TanaBentarum) berkomitmen khususnya Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah (PTNW) I Mataso dalam membina kelompok di kawasan penyangga Sub DAS Embaloh, gelar Giat Penyuluhan Keamanan Pangan kepada Kelompok Rimba Sadap yang merupakan kelompok binaan dengan pengembangan pemanfaatan Biogas untuk peningkatan perekonomian mereka. Dalam upaya tersebut dibutuhkan legalitas bagi produk yang akan diperdagangkan diantaranya rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Penyuluhan ini pada prinsipnya menyatukan persepsi dan meningkatkan kapasitas pengurus biogas / Kelompok Sadap Rimba dalam rangka menjaga keamanan pangan yang memenuhi standar minimal untuk pengolahan produk-produk industri rumah tangga dengan sasaran utamanya Kerupuk Rebung dan produk olahan dengan biogas lainnya seperti dodol pepaya. Hal utama yang menjadi sasaran penyuluhan ini sebagai pemenuhan tahapan persyaratan pengurusan perijinan industri rumah tangga kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Dinas Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan ini terbagi dalam empat sesi yaitu pre-test, paparan, post test dan peninjauan kelayakan sarana prasarana produksi. Syarat dalam acara ini, bahwa peserta diwajibkan lulus dalam post tes dengan minimal nilai 60. Peserta yang lolos post test akan mendapatkan sertifikat kelulusan industri rumah tangga pangan. Sesuai dengan peraturan yang tertera dalam situs OSS.go.id. perijinan PIRT kini harus melalui beberapa tahapan dan pengujian dari beberapa pihak / dinas yang kemudian diterbitkan rekomendasi untuk penerbitan PIRT. Menurut Kurnia, Kepala Seksi Farmasi makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, niatan baik masyarakat untuk memenuhi peraturan yang ada perlu didukung oleh pihak pemerintah, peraturan terbaru yang ada memang dipandang memperpanjang birokrasi namun apabila tekad masyarakat bulat tentunya pihak Dinkes juga akan mendorong tekad tersebut hingga ke tahapan akhir yang diperlukan. Dinkes juga membuka pintu sinergitas dan koordinasi bagi Tana Bentarum bukan hanya kali ini saja namun juga kesempatan dan produk Desa Penyangga yang lain. Untuk itu Dinkes Kapuas Hulu menurunkan tim ahlinya yang terdiri dari Desi Zuhriana dkk. Di akhir acara ini dilakukan peninjauan ke dapur produksi kerupuk rebung yang memanfaatkan biogas oleh Dinkes Kapuas Hulu yang selanjutnya diberikan rekomendasi kelayakan untuk diajukan ke Dinas Perijinan Terpadu sebagai salah satu syarat penerbitan nomor PIRT. Peningkatan perekonomian masyarakat Desa Penyangga yang menjadi salah satu manfaat keberadaan Tana Bentarum bagi masyarakat Kapuas Hulu, diharapkan akan terus berlanjut hingga tercipta kemandirian ekonomi bagi masyarakat tersebut. “Masyarakat tidak akan dijadikan komponen objek dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Betung Kerihun namun mereka adalah subjek yang wajib digandeng dalam pengelolaan kawasan sehingga muncul rasa memiliki dan menjaga kawasan yang merupakan warisan nenek moyang namun tentunya harus sesuai dengan aturan negara yang berlaku,” tegas Samosir dalam pembukaan acara tersebut.Acara yang dihadiri oleh Kepala Desa Manua Sadap, Tokoh adat, dan tiga puluh orang anggota Kelompok Rimba Sadap ini terselenggara berkat kerjasama Tana Bentarum, ITTO dan Dinas Kesehatan Kapuas Hulu. Sumber : Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum

Pontianak, 26 September 2018. "Wow" sebuah kata yang beberapa kali disebut oleh Nicole dan kawan-kawannya. Nicole duduk di kelas 3 SD Kalam Kudus Pontianak. Nicole berkunjung ke Studio 121 (26/9) bersama 70 orang kawannya yang berada di Jl. A.Yani 121. Nicole dan kawan-kawannya belajar tentang enggang, orangutan, kucing hutan, penyu, bunga padma dan kantong semar. Mereka takjub dengan keragaman biodiversitas di Kalimantan Barat yang ternyata telah langka bahkan hanya ada di Indonesia. Belajar tidak harus di kelas, berinteraksi secara langsung dengan media belajar dinilai lebih efektif dan bermakna. Kunjungan ini memangkas jarak antara siswa dan upaya konservasi. Kami siap menerima kunjungan Nicole - Nicole yang lain di Studio 121 Pontianak. Work Fun, Stay Productive Sumber : Balai KSDA Kalimantan Barat

Mandailing Natal, 26 September 2018. Taman Nasional Batang Gadis diketahui memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi bila dibandingkan taman nasional lain yang memiliki tipe ekosistem serupa. Hasil survei singkat keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh Cl Indonesia selama kurun waktu kurang lebih satu bulan tahun 2004, telah memperlihatkan bahwa kekayaan hayati di Taman Nasional Batang Gadis cukup tinggi. Beragamnya jenis flora dan fauna yang ditemui oleh tim survei, cukup untuk menjadikan alasan bahwa kawasan Batang Gadis ini perlu dilindungi, guna menekan laju kepunahan flora dan fauna di Taman Nasional Batang Gadis. Daerah yang diamati oleh tim survei dari CI Indonesia ini adalah sekitar Sibanggor-Gunung Sorik Marapi, Kayu Laut-Sopotinjak, Aek Nangali-Aek Guo, Hutabargot Nauli - Km 12, kawasan konsesi HPH Keang Nam, ex konsesi HPH Aek Gadis Timber, serta Sungai Batang Gadis. Rusa merupakan salah satu pakan yang terbaik bagi predator, terutama harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) dengan kata lain rusa salah satu pemenuh kebutuhan hidup bagi sang predator, kemungkian bila rusa berkurang, maka kehidupan predator akan sedikit terancam. Rusa juga dapat dijadikan sebagai objek wisata bagi para pengunjung yang datang kekawasan. Lokasi yang akan dijadikan objek monitoring/inventarisasi rusa adalah sekitar hutan desa Sopotinjak Seksi PTN Wilayah III Resot 5 yang diduga dan diinformasikan keberadaan rusa ada dilokasi tersebut. Maksud dan tujuan kegiatan rusa adalah untuk melihat, mengamati, mengetahui keberadaan rusa. Tujuannya untuk mengetahui ada atau tidaknya rusa tersebut sehingga dapat merumuskan langkah selanjutnya untuk kepentingan pengelolaan kawasan Taman Nasional Batang Gadis. Sasaran Kegiatan Monitoring/Inventarisasi Rusa adalah pada kawasan hutan Taman Nasional Batang Gadis Desa Hutan Sopotinjak Seksi PTN Wilayah III Sepanjang Jalur Jelajah yang ditempuh dilapangan dan tentunya sudah ditentukan. Ruang lingkup Kegiatan Monitoring/Inventarisasi Rusa meliputi pengumpulan data dan informasi yang ada dalam areal survey tentang keberadaan rusa, kondisi habitat dan lingkungannya, keberadaan pakan rusa dan aktivitas masyarakat di daerah jelajah rusa tersebut. Sumber : Balai Taman Nasional Batang Gadis

Jayapura, 26 Septemper 2018. Musyawarah Dewan Adat Suku (DAS) Tepera-Yewena-Yosu telah terlaksana pada 24-25 September 2018, bertempat di kediaman Bapak Yehuda Demetouw selaku ketua DAS Tepera-Yewena-Yosu. Musyawarah tersebut difasilitasi LSM USAID Lestari berkerja sama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua. Sebagai bentuk kerja bersama demi kepentingan kehidupan masyarakat umum, Musyawarah DAS Tepera-Yewena-Yosu dihadiri oleh berbagai elemen, yaitu BBKSDA Papua yang diwakili kepala dan anggota Resort Tepera, ketua dan angota DAS Tepera, pemerintah kampung, pemerintah distrik, LSM, tokoh gereja, tokoh pemuda, dan masyarakat. Komitmen yang disepakati bersama adalah melindungi dan mengelola Cagar Alam Pegunungan Cycloop dan daerah penyangga. Hal ini sangat penting demi mempertahankan fungsi Cycloop bagi kehidupan dan pembangunan di Jayapura. Tak dapat dipungkiri bahwa Cycloop telah menghidupi masyarakat Jayapura sejak berabad-abad lamanya. Topik ini telah mengemuka di berbagai kalangan dan menarik banyak pihak untuk mengambil peran dalam penyelamatan Cycloop. Kepala Resort Tepera, Chandra Irwanto Lumban Gaol menyatakan, “Banyak sistem kehidupan ini diperankan oleh Cycloop, terutama sebagai sumber plasma nutfah, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, sumber dan pengatur tata air, penyerap emisi gas rumah kaca, pengatur iklim mikro, laboratorium penelitian dan ilmu pengetahuan, hingga penunjang kehidupan masyarakat sekitar.” Dalam pandangannya, masyarakat menyadari betapa pentingnya Cycloop bagi kehidupan mereka saat ini hingga anak cucu kelak. Berdasarkan hal-hal penting itulah masyarakat adat berkomitmen menjaga dan melestarikan kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop dengan prinsip-prinsip kearifan lokal. Lebih rinci, musyawarah menghasilkan enam kesepakatan besar dan dijabarkan lagi dalam poin-poin yang lebih detail. Di antara enam kesepakatan tersebut, DAS berkewajiban melindungi situs-situs budaya yang tersebar di kawasan Tepera-Yewena-Yosu. Berikutnya DAS juga perlu menyusun peraturan perlindungan dan menetapkan sanksi adat bagi pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam di kalangan masyarakat. Satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa langkah-langkah yang diambil melalui kesepakatan bersama melindungi dan mengelola Cagar Alam Pegunungan Cycloop adalah berbasis kearifan lokal. Yehuda Demetouw, Ketua DAS Tepera-Yewena-Yongsu menegaskan, hasil kesepakatan Musyawarah Dewan Adat Suku akan menjadi program tetap dan tanggung jawab bersama, khususnya bagi masyarakat adat dalam peran Melindungi dan Mengelola Cagar Alam Pegunungan Cycloop Berbasis Kearifan Lokal. (Dzikry & Mutia) Sumber : Balai Besar KSDA Papua

Bantimurung, 26 September 2018. Bertempat di Kantor Bupati Maros, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung bersama Kepala Sub Bagian TU dan beberapa staf berkoordinasi dengan Bupati Maros, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beserta dua kepala bidangnya (24/9/2018). Pertemuan ini sebagai tindak lanjut kunjungan Bupati Maros ke Desa Patanyamang beberapa waktu lalu. Bupati berkunjung hingga ke Padang Loang, sebuah lembah yang dimanfaatkan masyarakat Desa Patanyamang dan Desa Bentenge untuk mengembalakan ternak berupa sapi dan kuda. Menurutnya Padang Loang dapat dimanfaatkan tanahnya oleh masyarakat sekitar untuk tanaman palawija. “Masyarakat di sana hanya memanfaatkan untuk gembalakan ternak sapi dan kuda. Saya ingin mereka dapat memanfaatkan tanahnya. Mereka bisa menanam kentang atau kacang-kacangan. Ada sumber air di sana saya kira ini memungkinkan,” terang Hatta Rahman, Bupati Maros. Padang Loang yang memiliki luas sekitar 59,7 ha yang saat ini merupakan wilayah Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Dalam tata kelola taman nasional lembah ini merupakan zona tradisional. Masyarakat secara turun temurun telah memanfaatkan padang luas ini sebagai lokasi pengembalaan ternak. “Sebelum ditetapkannya sebagai taman nasional, lokasi ini pernah ditanami Dinas Kehutanan Maros melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) waktu itu, namun tidak berhasil,” ujar Muh. Nurdin Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Maros. Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung kemudian menanggapi permintaan Bupati Maros tersebut. “Menurut saya ini memungkinkan untuk dilakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan. Kita bisa mempedomani aturan Perdirjen KSDAE Nomor P.06 tahun 2018 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam,” pungkas Yusak Mangetan, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. “Kerjasama antara Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dengan masyarakat di Desa Patanyamang dan Desa Bentenge dapat dilakukan ke depannya melalui perjanjian kerjasama (PKS),” tambahnya. Bupati Maros juga mengusulkan agar aliran air Dusun Abbo, Kelurahan Leang-leang dapat ditampung melalui bendungan kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga. Lebih lanjut Bupati Maros juga memberi masukan atas tata kelola Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. “Karcis masuk di Kawasan Wisata Bantimurung khusus bagi turis mancanegara cukup mahal. Saya kira ini perlu dievaluasi,” tambahnya. Sumber: Much. Syachrir – PEH Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

Benteng - Kepulauan Selayar, 25 September 2018. Bertempat di Rayhan Square Hotel, 32 peserta yang berasal dari Direktorat PIKA, pemerintah daerah, mitra kerja (WCS dan WWF), TNI, Kepolisian, Camat Taka Bonerate) dan seluruh struktural beserta staf fungsional Balai Taman Nasional Taka Bonerate (BTNTBR) hadir di Konsultasi Publik Penyusunan ReZonasi Taman Nasional Taka Bonerate Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar (25/9). Kegiatan rezonasi ini diharapkan mewakili kebutuhan masyarakat dan pengelolaan taman nasional yang berkelanjutan. Empat pemateri hadir membahas tentang Sejarah Pengelolaan Taman Nasional Taka Bonerate dan Peluang Pengembangan Ekowisata ( Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc ), Fungsi Vegetasi Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Prof. Dr. Ir. Ngakan Putu Oka, M.Sc ), Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Taka Bonerate (Kepala Balai TN Taka Bonerate) dan tentang Review Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate (Abdul Rajab, S.TP. MP. ) Focus Group Discussion (FGD) menjadi acara selanjutnya untuk mendengarkan masukan dari peserta yang hadir. Perwakilan Direktorat PIKA Nurman Hakim mengatakan "Melihat 90% luas Zona Tradisional dalam reZonasi TNTBR ini, menunjukkan bahwa Pengelolaan TN.TBR berpihak pada masyarakat". Nurman juga menjadi moderator pada kegiatan ini. Pembahasan dan diskusi selama Konsultasi Publik menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi bahwa secara umum seluruh peserta konsultasi publik reZonasi TN Taka Bonerate Tingkat Kabupaten menyutujui rancangan rezonasi Taman Nasional Taka Bonerate. Taka Silebu, Taka Latondu, Taka Rajuni Taka Tumbor, Taka Kayu Bulan, Taka Teros, Taka Salo, Taka Teros, Taka Miriam, Bungin Kamase, Taka Gantarang, Taka Lamungan bagian barat, Taka Sirobe dan Bungin Laloh, ditetapkan sebagai lokasi pengelolaan perikanan. Di Pulau Tarupa Kecil dalam Zona Perlindungan Bahari perlu dilakukan kegiatan revegetasi dengan menggunakan jenis-jenis tanaman pantai seperti Sonneratia sp, Avicennia dll. Selain itu, di Pulau Rajuni bagian Barat dalam Zona Khusus perlu dipersiapkan pembangunan pelabuhan laut untuk menunjang wisata. Rancangan Zonasi Taman Nasional Taka Bonerate agar mengakomodir Daerah Perlindungan Laut (DPL) di 6 desa dalam kawasan TN.TBR. Seluruh peserta berharap Kementerian LHK membuat peraturan tentang kriteria alat tangkap ikan yang diperbolehkan dan yang dilarang di taman nasional laut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan merekomendasikan tindak lanjut proses rezonasi Taman Nasional Taka Bonerate ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan Surat Keputusan Penetapan. Di akhir kegiatan juga dilakukan pembacaan dan penandatanganan Berita Acara oleh para peserta. Sumber : Asri - PEH Penyelia Balai Taman Nasional Taka Bonerate

Waingapu, 26 September 2018. Bertempat di Aula kantor Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti (TN Matalawa), kembali TN Matalawa menggelar pertemuan dengan mengundang para pejabat struktural, para kepala resort dan para pejabat fungsional PEH untuk membahas terkait upaya penanggulangan Alien Invasif Spesies (AIS) tumbuhan yang ada di TN Matalawa, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018, berdasarkan hasil identifikasi dan kajian yang dilakukan oleh TN Matalawa pada caturwulan pertama Tahun 2018 terdapat kurang lebih 20 jenis tanaman aliens spesies yang ditemukan dalam kawasan TN Matalawa. Dua jenis tumbuhan yang cukup mendominasi dan mengekspansi pada wilayah ekosistem padang savana yaitu alang-alang (Imperata cylindrica) dan taikabala (Eupatorium odoratum), kalo kondisi ini terus dibiarkan maka akan terjadi penurunan habitat berbagai jenis flora dan fauna yang hidup disana, disisi lain tumbuhan yang tumbuh menjadi dominan pada suatu wilayah dengan laju pertumbuhan sangat cepat dan mampu menekan pertumbuhan jenis tumbuhan lain akan berdampak pada kerusakan ekosistem dan merugikan secara ekonomi, ekologi maupun lingkungan, oleh karena itu dengan adanya pertemuan ini diharapkan ada jalan keluar yang dapat ditempuh terhadap kondisi ekosistem tersebut. Sumber: Balai Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti

Ampana, 25 September 2018. Monitoring Lamun dilaksanakan Balai TN Kepulauan Togean khususnya di Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Wakaipada Tanggal 15-21September 2018. Kegiatan ini dilaksanakan anggota SPTN I bersama dengan masyarakat yang berada disekitar titik pengambilan sampel. Adapun lokasi pengambilan sampel pada delapan (8) titik antara lain Desa Kambutu, Desa Patoyan, Desa Siatu, Desa Bomba dan Desa Kulingkinari Kec. Batudaka serta Dusun Katambua Desa Bambu, Desa Una-Una, Desa Taningkola Kec. Una-Una. Metode pengukuran yang digunakan untuk mengetahui kondisi padang lamun adalah metode Transek dan Petak Contoh (Transect Plot). Metode Transek dan Petak Contoh adalah metode pencuplikan contoh populasi suatu komunitas dengan pendekatan petak contoh yang berada pada garis yang ditarik melewati wilayah ekosistem tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kerapatan dan persen penutupan lamun yang ada. Berdasarkan hasil monitoring, maka di dapat jenis-jenis lamun sebagai berikut Enhalus acoroides, Halophila ovalis, Thalassia hemprichii, Halophila minor, Cymodoceacea, Cymodocea serulata, Halodule pinifolia, Cymodocea rotundata dan Syringodium isoetifolium. Iksan Tengkow, SH selaku Kepala SPTN I Wakai menyatakan bahwa kegiatan monitoring lamun di kawasan Taman NasionalKepulauan Togeankhususnya di wilayahkerja SPTNWilayah I Wakaiadalah untuk memperoleh data dan informasi terkinimengenai perubahan kondisi dan sebaran lamun dari waktu ke waktu diwilayah perairan Kepulauan Togean. Selain itu, untuk mengetahui efektivitaskegiatan perlindungan dan pengelolaan padang lamun dan ekosistem terkait, ujarnya. Sumber : Balai Taman Nasional Kepulauan Togean

Maros, 25 September 2018. Resor Mallawa gelar pelatihan produk olahan jamur bagi Kelompok Tani Samenre Bersatu “Samber” di Desa Samaenre, Kecamatan Mallawa, Maros. Desa ini merupakan salah satu daerah penyangga Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Pelatihan ini berlangsung pada tanggal 18 – 19 September 2018 di aula kantor Desa Samaenre. Beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya didaulat memberikan serangkaian materi. Dosen Universitas Islam Makassar, Tim Layanan Kehutanan Masyarakat Universitas Hasanuddin (TLKM Unhas), dan Camat Mallawa adalah beberapa narasumber yang turut berkontribusi. “Hutan Lestari Masyarakat Sejahterah” adalah tema yang diangkat pada pelatihan kali ini. Saat ini kelompok tani Samber telah membudidayakan jamur tiram dan telah memanen puluhan kilo dalam sehari. Hanya saja hasil panen hanya dijual dalam bentuk jamur mentah. Karenanya personil resor setempat memfasilitasi mereka untuk mengenyam tambahan ilmu untuk mengolah jamur menjadi produk yang layak jual. Dengan begitu nilai jualnya lebih tinggi jika dibandingkan dalam bentuk mentah. Dengan sabar narasumber mengajarkan anggota kelompok yang umumnya ibu-ibu rumah tangga ini. Mereka diajarkan cara membuat keripik jamur, sate jamur, hingga abon jamur. TLKM Unhas kemudian menbantu anggota kelompok ini untuk mendesain kemasan produknya. “Ke depan jika memungkinkan ibu-ibu anggota kelompok bisa mengembangkan wisata kuliner berbasis jamur,” tutur DR. Andi Kasirang T.Baso, Dosen Universitas Islam Makassar di sela-sela materinya. Pada kesempatan kali itu, Kepala Balai TN Bantimurung Bulusaraung juga memberikan bantuan kepada Kelompok Tani Samber. “Saya berharap melalui bantuan ini, kelompok Samber bisa memanfaatkan alat baru ini untuk mendukung budidaya jamur. Dengan begitu besar harapan kami produksi jamur dapat meningkat sehingga dengan sendirinya para anggota kelompok bisa mendapatkan penghasilan lebih,” jelas Yusak Mangetan, Kepala Balai TN Bantimurung Bulusaraung. Paket bantuan berupa alat budidaya jamur senilai 50 juta rupiah itu diterima langsung oleh Ketua Kelompok Samber, Andi Firdaus. Bantuan tersebut berupa Spiner, timbangan, alat seprot, dan oven. Penyerahan bantuan itu disaksikan oleh Camat Mallawa dan Kepala Desa Samaenre sebagai perwakilan pemerintah Kabupaten Maros. Bantuan tersebut beberapa di antaranya berupa mesin mixer baglog, mesin spiner, autoclave, kemasan produk keripik jamur hingga sertifikat BPOM dan sertikat halal (MUI). “Saya sampaikan terima kasih kepada pihak TN Bantimurung Bulusaraung atas perhatiannya kepada masyarakat kami. Semoga ke depan kita bisa bersama-sama bekerja termasuk menjaga hutan yang berada di Kecamatan Mallawa ini. Saya juga berharap kepada masyarakat untuk menjaga kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Karena jika hutan rusak maka air akan sulit,” ujar Abdul Razak, Camat Mallawa. Pada pelatihan kali ini peserta juga mendapat tambahan pengetahuan tentang anggrek alam, termasuk peluang budidayanya melalui teknik kultur jaringan. Ada peluang budidaya dan ekowisata yang dapat dikembangkan ke depan dengan anggrek ini. “Saya mewakili tim studi banding tata kelola anggrek di Kebun Raya Bogor beberapa minggu lalu untuk menyampaikan hasil yang kami peroleh,” pungkas Putri Cenderawasih, PEH Madya TN Bantimurung Bulusaraung. Peserta begitu antusias mengikuti jalannya pelatihan. Teori berpadu praktek langsung pengolahan jamur ini membuat waktu tak begitu terasa. Di akhir sesi peserta diajak menyusun rencana tindak lanjut usaha budidaya jamur tiram. Hasilnya menyepakati delapan poin untuk ditindaklanjuti ke depannya dalam usaha mengembangkan budidaya jamur di Desa Samaenre ini. Menyusun standar prosedur kerja, rapat bulanan, pendampingan kelompok tani oleh mitra terkait, hingga mencari pasar oleh mitra adalah beberapa isi dari poin yang telah disepakati bersama. Balai TN Bantimurung Bulusaraung, Penyuluh Pertanian Dinas Kabupaten Maros, TLKM Unhas adalah mitra yang dimaksudkan di sini. Terus berkarya personil resor, ujung tombak pelaksana tapak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terus berdayakan masyarakat sekitar hutan sebagai bagian dari tata kelola kawasan konservasi. Masyarakat adalah subjek. Sumber: Taufiq Ismail dan Andi Subhan – PEH Balai TN Bantimurung Bulusaraung

Indragiri Hulu, 25 September 2018. Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Panjat Tebing Tahun 2018 diselenggarakan di Avenue Panjat Tebing Kabupaten Indragiri Hulu selama 1 (satu) Minggu penuh dari 20 s.d 29 September 2018. Tanpa melewatkan momen langka ini, Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) turut mengisi stand pameran yang disediakan. Mengusung konsep street campaign dengan tema "Love Tiger" dipamerkan maskot Harimau Sumatera " Si Rimau". Petugas menyediakan materi berupa leaflet, booklet dan buku untuk dibagikan secara gratis kepada pengunjung stand. Sesi foto bersama dengan Si Rimau Maskot Harimau Sumatera menjadi favorit bagi para pengunjung. Anak-anak peserta lomba mewarnai turut antusias berfoto bersama dan bercanda ria dengan Si Rimau. Petugas stand secara aktif mengajak pengunjung untuk membaca leaflet dan booklet. Petugas melayani pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung agar sebagian besar pengunjung mengenal TNBT. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Indragiri Hulu Armansyah mengatakan "Peserta berasal dari seluruh Indonesia dengan total 300 peserta dari 25 propinsi, ini momen spesial yang harus dimanfaatkan TNBT untuk mempromosikan paket wisatanya kepada peserta dan pengunjung dari berbagai propinsi ini". Street campaign Love Tiger ini akan diadakan sampai dengan acara penutupan yang akan ditaja pada hari Sabtu, 29 September 2018. Melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak khalayak ramai mengenal apa itu TNBT dan tertarik untuk berwisata di kawasan wisata TNBT. Sumber : Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh

Yogyakarta 25 September 2018. Piala Raja HB X merupakan ajang perlombaan tingkat nasional bagi kicau mania yang dihelat secara rutin setiap tahunnya oleh Pelestari Burung Indonesia (PBI). Tahun ini gelaran Piala Raja diselenggarakan di kawasan Candi Prambanan Yogyakarta pada tanggal 23 September 2018. Dengan jumlah peserta sekitar 5.000 peserta dan jumlah burung yang dilombakan sekitar 6.000 ekor burung yang terdiri atas jenis-jenis antara lain : Murai batu, Cucak hijau, Cucak rowo, Anis merah, Anis kembang, Cendet, Kacer, Kenari, Jalak Suren, Tledekan, Branjangan dan Love Bird. Dalam rangkaian pembukaan even tahunan tersebut, Ir. Wiratno, M.Sc, Direktur Jenderal KSDAE Kementerian LHK dalam sambutannya mengingatkan agar PBI harus berkomitmen untuk menjaga kelestarian burung di alam. Sementara itu Balai KSDA Yogyakarta sebagai pelaksana mandat pengelolaan jenis TSL dan pengawasan peredaran TSL, mencermati pelaksanaan kegiatan lomba kicau mania tersebut dan sekaligus merespon terbitnya peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/2018 dan P.92/2018, dengan membuka stand pelayanan TSL. Pelayanan yang diberikan pada even ini meliputi pendataan kepemilikan satwa burung dan pemberian pelayanan penerbitan SATS DN kepada para peserta lomba. Di akhir kegiatan, pengurus PBI menyerahkan satwa burung kepada Balai KSDA Yogyakarta sebanyak 20 ekor burung kacamata jawa (Zosterops flavus) dan 20 ekor burung madu sriganti (Nectarinia jugularis) agar dapat dilepasliarkan ke alam. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian PBI terhadap kelestarian satwa burung di alam. Sumber : Balai KSDA Yogyakarta

Yogyakarta 25 September 2018. Balai KSDA Yogyakarta melakukan release satwa burung jenis kacamata jawa (Zosterops flavus) sebanyak 20 ekor dan burung madu sriganti (Nectarinia jugularis) sebanyak 20 ekor yang merupakan satwa hasil serahan Pelestari Burung Indonesia (PBI) selaku penyelenggara event Piala Raja HB X. Penyerahan satwa dari PBI kepada Pemerintah melalui Balai KSDA Yogyakarta dimaksudkan sebagai wujud kepedulian PBI terhadap kelestarian populasi satwa di alam. Setelah menerima penyerahan satwa tersebut, Balai KSDA Yogyakarta segera melakukan serangkaian tes kesehatan terhadap satwa yang diserahkan dan hasilnya negatif. Berpijak pada hasil tes kesehatan satwa serahan tersebut dan pertimbangan lereng merapi sebagai habitat bagi burung kacamata jawa dan burung madu sriganti, proses release pun dilaksanakan dengan segera kemarin sore (24/9/18) atau sehari setelah pelaksanaan event Piala Raja HB X. Pelaksanaan release dilakukan oleh Kepala Balai KSDA Yogyakarta, Ir. Junita Parjanti, MT dan Kepala Balai TN Gunung Merapi, Ir. Ammy Nurwati, MM bersama-sama dengan tokoh masyarakat Dusun Turgo, Desa Purwobinangun dan perwakilan PBI. Sebagaimana diketahui Piala Raja HB X merupakan ajang perlombaan tingkat nasional bagi kicau mania yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya oleh PBI. Tahun ini Piala Raja HB X diselenggarakan di kawasan Candi Prambanan dengan jumlah peserta sekitar 5.000 peserta dan jumlah burung yang dilombakan sekitar 6.000 ekor burung terdiri atas jenis-jenis seperti Murai batu, Cucak hijau, Cucak rowo, Anis merah, Anis kembang, Cendet, Kacer, Kenari, Jalak Suren, Tledekan, Branjangan dan Love Bird. Sumber : Balai KSDA Yogyakarta

Banjarbaru, 25 September 2018 – Bertempat di Ballroom Grand Dafam Q Hotel diselenggarakan sosialisasi Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (25/09/2018). Acara dibuka langsung Dirjen KSDAE yang diwakili Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPEE) Bapak Ir. Tandya Tjahjana, Msi. Kegiatan ini berlatar belakang permasalahan atau konflik yang banyak terjadi di kawasan konservasi. Selama ini yang sudah mempunyai payung hukum adalah perhutanan sosial melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016 berkaitan dengan perhutanan sosial yang ada di hutan lindung maupun di hutan produksi, akan tetapi di kawasan konservasi belum ada dan diamanatkan di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016 bahwa khusus untuk kawasan konservasi akan diterbitkan Peraturan Dirjen yang membidanginya yaitu KSDAE. Sehingga Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.6 Tahun 2018 ini merupakan jawaban terhadap kebutuhan dalam rangka resolusi konflik di dalam kawasan konservasi. “Namun di dalam Peraturan Dirjen KSDAE Nomor P.6 Tahun 2018 ini juga ada beberapa keterbatasan misalnya di Cagar Alam (CA) maka itu sangat sulit untuk bisa kita terapkan kemitraan konservasi, karena realitanya bahwa masyarakat ada di mana-mana apakah itu Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM) atau Taman Wisata Alam (TWA). Sehingga saya kira perlu ada rumusan yang bisa mengakomodir bagi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan Cagar Alam (CA) misalnya mereka bisa diploting di daerah-daerah yang mereka bisa tinggal di situ atau melalui revisi blok sehingga nanti kita tidak melanggar secara peraturan perundang-undangan. Kita melihat bahwa yang hadir pada kesempatan hari ini adalah dari multi stakeholder atau para pihak sehingga sampai kepada penyuluh, kepala desa, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dan kita sendiri dari BKSDA saya kira yang hadir saat ini lengkap perwakilannya”, tutur Dr. Mahrus Aryadi, Kepala Balai KSDA Kalimantan Selatan. (jrz) Sumber : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan

Kuningan, 25 September 2018. Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) sedang berduka selama dua bulan terakhir. Pasalnya, "vegetasi savana" di dalam dan luar kawasan TNGC kering kerontang akibat kemarau. Kondisi demikian sangat berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sampai akhir September, karhutla telah terjadi delapan kali di dua Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN). Pada area kerja SPTN Wilayah I Kuningan, kebakaran terjadi lima kali. Diantaranya satu kali di wilayah Pasawahan, dua kali di wilayah Mandirancan dan dua kali di wilayah Cilimus. Sedangkan di SPTN Wilayah II Majalengka, kebakaran terjadi sebanyak tiga kali yaitu dua kali di wilayah Sindangwangi (Blok Punduk Guha, Blok Batu Bongkok) dan satu kali di wilayah Rajagaluh (Blok Tutupan Teja). Senin, 24 September 2018, Balai TNGC melalui Resor Perlindungan dan Pengamanan Hutan, SPTN Wilayah I Kuningan melakukan sosialisasi dan kampanye pencegahan karhutla di wilayah rawan seperti Pasawahan. Menurut peta kerawanan, wilayah itu memang mempunyai tingkat rentan karhutla yang sangat tinggi. Sosialisasi dan kampanye pencegahan karhutla menyertakan tokoh masyarakat, aparat desa, Babinsa, Masyarakat Peduli Api dan Masyarakat Mitra Polhut. "Setiap peserta yang hadir diharapkan bisa meneruskan informasi terkait karhutla kepada masyarakat luas", tegas Oman Dede saat menyampaikan paparannya. Sementara Barni, warga desa Pasawahan mengatakan, "Kebakaran sangat merugikan terutama abunya yang terbawa angin hingga hinggap di pemukiman. Oleh karenanya, kami siap membantu petugas". Jelas sekali, Balai TNGC tidak mampu sendirian mengatasi karhutla. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran aktif dari semua pihak untuk bersama-sama "memerangi" karhutla. Bencana karhutla telah terbukti menghancurkan kelestarian ekosistem hutan gunung Ciremai. Satwa liar berhamburan dan terpanggang api. Sementara tumbuhan hanya bisa pasrah menghadapi amukan "Si Jago Merah". Singkatnya, seluruh kehidupan hutan berduka "ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat" (mengalami kesedihan yang amat sangat, red). Ayo kita cegah karhutla! Karena kelestarian alam gunung Ciremai adalah "harga mati".[teks & foto © Oman Depe-BTNGC | 092018] Sumber : Balai Taman Nasional Gunung Ciremai

Jayapura, 24 September 2018. BBKSDA Papua mendapatkan kunjungan dari Kapolda Papua, Irjen. Pol. Martuani Sormin Siregar, pada Jumat sore (21/9). Bertempat di Kandang Transit, Buper Waena, Jayapura, kunjungan berlangsung dengan nuansa hangat penuh kekeluargaan. Bapak Kapolda mengelilingi bangunan kandang didampingi Kepala Balai Besar KSDA Papua, Ir. Timbul Batubara, M.Si., juga Koorspri (Koordinator Staf Pribadi) bersama tim. Tidak ada seremonial resmi dalam kunjungan tersebut. Selama berkeliling kandang, Bapak Kapolda banyak mendiskusikan hal-hal terkait perawatan dan kesehatan satwa. Tenaga medis dari BBKSDA Papua, drh. Cyntia Sihombing, memberikan penjelasan untuk setiap pertanyaan yang diajukan Bapak Kapolda. Misalnya, saat beliau menanyakan perihal perawatan kasuari agar tetap bugar selama di dalam kandang, sebelum dilepasliarkan. Resep simpel diberikan oleh Cyntia, bahwa kasuari akan tetap prima bila banyak mengonsumsi buah tomat. Selain itu, berbagai kelakar cerdas pun diungkapkan oleh Bapak Kapolda. Kelakar yang sanggup membuat audiens tertawa sekaligus merenung, karena berisi detail kehidupan masyarakat di Papua. Kunjungan Bapak Kapolda ke Kandang Transit di Buper Waena merupakan langkah menuju penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BBKSDA Papua dan Polda Papua. Rencananya penandatanganan dilangsungkan pada 15 Oktober 2018, bersamaan dengan penandatanganan PKS dengan WWF. Di akhir perbincangan, Bapak Kapolda mengingatkan bahwa menyentuh masyarakat Papua harus dengan hati. Bagaimanapun berat dan banyak persoalan yang terjadi, termasuk persoalan kawasan konservasi dan berbagai persoalan lainnya, lambat laun pasti teratasi bila cara yang diambil tepat dan sesuai dengan karakter budaya yang unik, khas masyarakat Papua. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Provinsi Papua menjadi tepat bila didasarkan pada kearifan lokal masyarakat Papua. (Dzikry) Sumber : Balai Besar KSDA Papua